Dokumen tersebut membahas tentang Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan hak desa yang berasal dari anggaran pemerintah pusat dan daerah. ADD digunakan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik di desa secara partisipatif dan transparan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

1. MateriutkFasilitatordesaTopik: Alokasi Dana Desa (ADD) Oleh : HeruSuprapto

2. 07/12/2009 heruunikarta.gmail.com 2 Saudara-saudara, mohontenang... AdaBERITA PENTING !!!!

3. LATAR BELAKANG Kelahiran UU No.32/2004 yang kemudiandiperkuatdengan PP.72/2005 memberikankepastianhukumterhadapperimbangankeuangandesadankabupaten/kota. Berdasarkan PP. 72/2005 pasal 68 ayat 1 huruf c, desamemperolehjatahAlokasi Dana Desa (ADD). ADD yang diberikankedesamerupakanhakdesa. Sebelumnya, desatidakmemperolehkejelasananggaranuntukmengelolapembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa. Saatini, melalui ADD desaberpeluanguntukmengelolapembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desasecaraotonom.

4. APA YANG DIMAKSUD DENGAN ADD? ADD adalahdana yang diberikankepadadesayang berasaldaridanaperimbangankeuanganpemerintahpusatdandaerah yang diterimaolehkabupaten/ kota(Pasal 1 ayat 11, PP 72/2005).

5. MENGAPA DESA MEMPEROLEH ADD ? ADD merupakanhakdesasebagaimanapemerintahdaerahkabupaten/kotamemilikihakuntukmemperolehanggaran DAU (Dana AlokasiUmum); DAK (Dana AlokasiKhusus) dan Dana PerimbanganMigas/Non MigasdariPemerintahPusat. APA TUJUAN ADANYA ADD ? 1. Untuk memperkuat kemampuan keuangan desa (APBDes), dengandemikiansumberAPBDesterdiridariPADesditambah ADD. 2. Untukmemberikeleluasaanbagidesadalammengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosialkemasyarakatandesa 3. Untukmendorongterciptanyademokrasidesa 4. Untukmeningkatkanpendapatandanpemerataannyadalamrangkamencapaikesejahteraanmasyarakatdesa

6. APA MANFAAT ADD ? BeberapaManfaat ADD BagiKabupaten: 1. Kabupaten/Kota dapatmenghemattenagauntukmembiarkan desa mengelola otonominya, tanpa terus bergantungkepadaKabupaten/Kota 2. Kabupaten/kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunanpelayananpublikuntukskalaluas yang jauhlebihstrategisdanlebihbermanfaatuntukjangkapanjang (Tim FPPD, 2005).

7. BeberapaManfaat ADD BagiDesa Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desadapatmengelolasendiriproyekpembangunannyadanhasil-hasilnyadapatdipeliharasecarabaikdemikeberlanjutannya. Tiap-tiapdesamemperolehpemerataanpembangunansehinggalebihmampumemberikanpelayanankepadamasyarakatdesa. Desamemperolehkepastiananggaranuntukbelanjaoperasionalpemerintahandesa. Sebelumadanya ADD, belanjaoperasionalpemerintahandesabesarnyatidakpasti. Desadapatmenanganipermasalahandesasecaracepattanpa harus lama menunggu datangnya program dari Pemerintah Daerah Kabupaten Desatidaklagihanyatergantungpadaswadayamasyarakatdalammengelolapersoalanpemerintahan, pembangunansertasosialkemasyarakatandesa Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa. ADDdapatmelatihmasyarakatdanpemerintahdesauntukbekerjasama, memunculkankepercayaanantarpemerintahdesa dengan masyarakat desa dan mendorong adanya kesukarelaanmasyarakatdesauntukmembangundanmemeliharadesanya Dapatmendorongterciptanyapengawasanlangsungdarimasyarakatuntukmenekanterjadinyapenyimpangan Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompokperempuan, anak-anak, petani, nelayan, orangmiskin, dlldapattercapai.

8. SIAPA PENERIMA MANFAAT ADD ? 1. Pemerintahdesa 2. BadanPermusyawaratanDesa 3. Lembaga-lembagakemasyarakatandesa 4. Masyarakatdesa (termasukperempuan, anak-anak, petani, buruh, nelayandankaummiskindesa yang lainnya)

9. BAGAIMANA PERUNTUKKAN ADD ? Untukbiayapembangunandesa Untukpemberdayaanmasyarakat Untukmemperkuatpelayananpublikdidesa Untukmemperkuatpartisipasidandemokrasidesa Untuktunjanganaparatdesa; Untuktunjangan BPD Untukoperasionalpemerintahandesa Tidakbolehdigunakanuntukkegiatanpolitikataukegiatanlainnya yang melawanhukum

10. APA DASAR HUKUM ADANYA ADD ? 1. UU No.32/2004 TentangPemerintahanDaerahPasal 212 ayat3 yang berbunyi: sumberpendapatandesaterdiridari; a. Pendapatanaslidesa; b. BagihasilpajakdaerahdanretribusidaerahKabupaten/Kota; c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dandaerah yang diterimaolehKabupaten/Kota; d. Bantuandaripemerintah, pemerintahpropinsidanpemerintahKabupaten/Kota; e. Hibahdansumbangandaripihakketiga. 2. PP. 72/2005 TentangDesa (Pasal 68 ayat 1 huruf c) 3. SuratEdaranMendagri No. 140/640/SJ tertanggal 22 Maret 2005 TentangPedoman ADD yang ditujukankepadapemerintahkabupaten/kota 4. SuratEdaranMendagri No.140/286/SJ tertanggal 17 Februari2006 tentangPelaksanaan ADD 5. SuratEdaranMendagri No. 140/1841/SJ tertanggal 17 Agustus 2006 tentangperintahpenyediaan ADD kepadaPropinsi(evaluator) dan kabupaten/kota sebagai pelaksana.

11. BAGAIMANA PROSES MENYUSUN KEBIJAKAN ADD ?

12. PENYUSUN KEBIJAKAN ADD Kebijakan ADD disusunolehpemerintahdaerahkabupaten. Tahapan dan proses menyusun kebijakan ADD ini, tentu mengikutiprinsipdancarapenyusunankebijakandaerah yang partisipatif. Kebijakanpartisipatifadalahpenyusunankebijakanpemerintahdaerah yang melibatkanberbagaipihakdidaerah, dariawalsampaiakhir.

13. BAGAIMANA PEMERINTAH KABUPATEN MENYUSUN KEBIJAKAN ADD YANG PARTISIPATIF Prakarsa menjadikan ADD sebagai agenda kebijakandaerah Mempersiapkantimpenyusunkebijakan ADD Melaksanakanprosespenyusunankebijakan ADD secarapartisipatif Menjalankanbentukkebijakan ADD secarabaikdanakuntabel.

14. DARIMANA SUMBER ANGGARAN ADD ? BerdasarkanPeraturanPemerintah No 72 Tahun 2005 Pasal 68 ayat 1 huruf c, sumberanggaranuntuk ADD berasaldari APBD kabupaten. Komponen APBD yang dialokasikansekurang-kurangnya 10 persen bagian dari dana perimbangan keuanganpusatdandaerah. Maksuddaridanaperimbangankeuanganpusatdandaerah yang diterimakabupaten/kotaadalahdanabagihasilpajakdansumberdayaalam, ditambah Dana AlokasiUmum (DAU) setelahdikurangibelanjapegawai.

15. Sumber ADD SAMA DENGAN ADD

16. BAGAIMANA RUMUS PEMBAGIAN ADD ITU ? Rumuspembagian ADD iniharusdapatdipakaiuntukmenghitungbesarnya ADD setiapdesaberdasarkanasas : 1. Pemerataan. Prinsip pemerataan dipakai agar setiap desa dalam suatu wilayah kabupaten memiliki kemampuan keuangan desa yang rata-rata sama 2. Keadilan. Prinsipinidipakaiuntukmendukungsetiapdesadalammengelolapotensidankendalaatauketerbatasanyang pembagian ADD dilengkapidenganvariabel-variabel yang mencerminkan keadilan. Variabel keadilan ini merupakan data kenyataandalamaspeksosialdanfisik yang secaraumumdimilikiolehdesa.

17. Rumuspembagian ADD (1) Rumuspembagian ADD : ADDx = ADDM + ADDPx Keterangan: ADDx : Alokasi Dana Desa yang diterimadesa x ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal/Merata yang diterimasetiapdesa ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional yang diterima desa x (2) RumusmenghitungADDPx ADDPx = BDx x (ADD - ΣADDM) Keterangan : BDx : Nilaibobotdesauntukdesa x ADD : Total ADD untukkabupaten/kota ΣADDM : Jumlahseluruh ADD Minimal/Merata (3) Rumus menghitung nilai bobot desa BDx = (nilaijumlahpendudukmiskin) + (nilaijumlahfasilitaspendidikan) + (nilai jumlah fasilitas kesehatan) + (nilai keterjangkauandesa)

18. BAGAIMANA CARA DESA MEMPEROLEH ADD ? Setelahhasilperhitunganpembagian ADD untuksetiapdesadiketahui, maka ADD siapuntukditransferkedesa. Padaprinsipnyadesadapatmemperoleh ADD melaluipemerintahdesa. Pemerintahdesadalammemperoleh ADD iniharusmencantumkanterlebihdahuludiAPBDes yang diperkuatdenganPeraturanDesa (PERDES). Sedangkansecarateknispencairan ADD inidiantaranyadilengkapidenganmekanismepembuatanrekening, pengajuan, penyimpanan, penggunaandansebagainya. MekanismeteknisinidiaturdalamPerbup/ SK Bupatitentangpedomanteknispengelolaan ADD.

19. BAGAIMANA DESA MENGELOLA ADD ?

20. APA SAJA PRINSIP DASAR DALAM MENGELOLA ADD? Pengelolaan ADD harusmenyatudidalampengelolaanAPBDes, sehinggaprinsippengelolaan ADD samapersisdenganpengelolaanAPBDes, yang harusmengikutiprinsip-prinsip good governance: Partisipatif Prosespengelolaan ADD, sejakperencanaan, pengambilankeputusansampaidenganpengawasansertaevaluasiharusmelibatkanbanyakpihak. Artinya, dalammengelola ADD tidakhanyamelibatkanparaelitdesasaja (PemerintahDesa, BPD, Pengurus LKMD/RT/RW ataupuntokoh-tokohmasyarakat), tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaumburuh, perempuan, pemuda, dansebagainya.

21. PRINSIP DASAR DALAM MENGELOLA ADD (lanjutan) Transparan Semuapihakdapatmengetahuikeseluruhanprosessecaraterbuka. Selainitu, diupayakan agar masyarakatdesadapatmenerimainformasimengenaitujuan, sasaran, hasil, manfaat yang diperolehnyadarisetiapkegiatan yang menggunakandanaini. Akuntabel Keseluruhanprosespenggunaan ADD, mulaidariusulanperuntukkannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnyadapatdipertanggungjawabkandidepanseluruhpihakterutamamasyarakatdesa. Kesetaraan Semuapihak yang terlibatdalampengelolaan ADD mempunyaihakdankedudukan yang sama.

22. BAGAIMANA PERENCANAAN DESA SECARAPARTISIPATIF? Sebagailangkahawal, desaharusterlebihdahulumerencanakanpenggunaanAPBDes (dimana ADD masukkedalamnya) berdasarkanpenggaliankebutuhandarimasyarakatnya. Hal ini tentu saja berbeda denganmasalalu, dimana program untukdesadirencanakandan ditetapkan dari atas (oleh dinas/instansipemerintahkabupaten/ kotaterkait), bukanberasaldarikebutuhan yang sebenarnyadidesa. Sehingga, meskipunprogramnyabaiktetapiseringtidaksesuaidenganapa yang dibutuhkanolehdesa.

23. PERENCANAAN DESA PP No.72 Tahun 2005 pasal 64, mengamanatkansetiapdesaharusmenyusunRPJMDes (Rencana Pembangunan JangkaMenengahDesa) 5 tahunan. Dan selanjutnyaRPJMDesdirincimenjadiRKPDes (RencanaKerja Pembangunan Desa) Tahunan. Secaraumum, tahapperencanaandanpenganggaranRKPDesadalahsebagaiberikut: Denganadanya ADD, desamemilikitambahandana yang lebihbesar, sehinggabisalebihleluasauntukmemberikanpelayanankepadamasyarakatdesa. Selain itu, yang terpenting masyarakatdapatlangsungmerealisasikanbeberapakebutuhannyayang kemudian dituangkan dalam dokumen perencanaan di desa.

24. TahapanPerencanaanPartisipatif

26. BAGAIMANA ADD MEMIHAK KE MASYARAKAT DESA? Indikator program/kegiatan yang berpihakpadakepentinganmasyarakat : 1. Melibatkanseluruhmasyarakat (termasukmasyarakatmiskin, perempuannsertakelompokmasyarakatlainnya) secaralangsungdalamprosesperencanaan program/kegiatan 2. Alokasidanauntuk program/kegiatanditujukanuntukkelompokmasyarakatmiskindandiutamakanuntuk program non-fisik (sepertipenguatanekonomi, peningkatankapasitas, dll) 3. Masyarakat miskin memiliki hak veto, baik terhadap alokasi maupun pelaksanaan program 4. Program/kegiatantidakmengeksploitasisumberdayaalam Sumber : HasilDiskusiNasional ”MengembangkanStrategidanPemantapan ADD yang MemihakpadaKepentingan Rakyat (Pro-Poor)”, 6-7 Desember 2006, diselenggarkanoleh FPPD.

27. ADD berpihak Pd Masyarakat Agar ADD dapat secara nyata berpihakkemasyarakatdesa, minimal 70% dari ADD harus digunakan untukpelaksanaanpembangunanbaikfisik, ekonomi, dansosialbudaya. Dan sisanya,maksimal 30%, untuk belanja rutin/operasionalseperti : BantuanTunjanganAparatPemerintahDesa, BantuanTunjanganAnggota BPD, BiayaOperasionalSekretariatDesa, BiayaOperasionalSekretariat BPD, danBiayaPerjalananDinas. LebihLanjut, pengaturanmengenai pos penggunaan ADD disetiapdesatelahdiaturolehPemerintahKabupaten

28. StrukturAPBDesa Total Pendapatanxxxx Total Belanj ( xxxx ) Surplus/(Defisit) xxxx Total Pembiayaanxxxx SiLPA/(SiKPA) xxxx

29. PendapatanDesa Pendapatan Desa

30. BelanjaDesa BelanjaDesa

31. PembiayaanDesa PembiayaanDesa

32. BAGAIMANA KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DI DESA? Untukmengelola ADD, desaharusmempersiapkankelembagaan yang terdiridaritimpelaksana, timpengawasdantimevaluasisecarakhusus. Tim-timtersebutdibutuhkan agar ADD dapatterkeloladenganbaikdansesuaidengankepentingan masyarakat. Karena, berbeda dengan masa laludimanabantuanuntukdesadaripemerintahdaerahkabupaten/kota secara kelembagaan dikelola sendiri oleh pemerintahdaerahkabupaten/kotatersebut, makadengan ADD pelaksana program adalahperangkatdesabersamamasyarakatdesa.

33. BAGAIMANA MENGAWASI DAN MENGEVALUASI ADD? Pengawasanadalahkegiatanmengumpulkaninformasitentangperkembanganataupelaksanaansebuahkegiatan. Pengawasanbiasanyadilakukansecaraberkalaselamaprosesberlang-sungnyakegiatanterkait. Sedangkanevaluasiadalahkegiatanmenilaisecarakeseluruhanapakahsebuahkegiatantelahdilaksanakansesuaidenganrencanaataukegiatan yang telahdisusunsebelumnya. Evaluasibiasanyadilakukanpadaakhirsuatukegiatan

34. MENGAWASI DAN MENGEVALUASI ADD Secaraumum, pelaksanaan ADD diawasiolehtimpembinadi tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Namun, karena ADD menjadibagiandaripenerimaandesa yang dipertanggungjawabkan kepada BPD sertamasyarakat desasecara terbuka, makaseluruhpihakterutamamasyarakat perluterlibat secaraaktifuntukmengawasidanmengevaluasi : Apakah ADD telahdigunakansesuaidengan yang direncanakan? Apakah ada kemungkinan indikasi penyalahgunaan dana dari ADD tersebut? Dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan masyarakatdesa

35. KiatMelakukanEvaluasi 1. Pahamidenganjelasobyek yang akandievaluasi 2. Susun parameter (tolokukur) danindikatorpenilaian yang diperlukan 3. Kumpulkan data dan informasi yang akurat 4. Klarifikasi data daninformasi yang telahdikumpulkan 5. Analisisperkembangankegiatandanbandingkandenganrencanaatauketentuan yang ada 6. Rumuskanrekomendasitindakanpenanggulanganapabiladitemukanpenyimpanganataukesalahan 7. Sampaikanhasilevaluasikepadaparapihak yang terkait

36. Siapa yang dapatmelakukanPengawasan dan Evaluasi ADD di Desa? Masyarakat BPD PemerintahDesa Lembaga-lembagasosial kemasyarakatandiDesa (LembagaAdat, dll) Lembagalainnya (LSM, dll)

37. SEKIAN DAN TERIMAKASIH