1.pengelola keuangan desa 2017

1. DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 1
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

2. Dasar Hukum
1. Undang Undang Desa No 6 Tahun 2014
2. PP Nomor 43 Tahun 2014 Jo PP 47 Thn 2015
3. PP 60 th 2014, 22 th 2015 tentang Dana Desa
4. Permendagri 111 TAHUN 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di desa
5. Permendagri 112 TAHUN 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa
6. Permendagri 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa
7. Permendagri 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa
2

3. Dasar Hukum
1. Permendes 1 ttg Pedoman Kewenangan berdasarkan
hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
2. Permendes 2 ttg Pedoman Tata tertib dan
mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa
3. Permendes 3 ttg Pendampingan Desa
4. Permendes 4 ttg Pendirian, Pengurusan dan
Pengelolaan, dan Pembubaran Bumdes
5. Permendes 5 ttg Penetapan Prioritas Penggunaan
Dana Desa Thn 2015
3

4. Pengelolaan Keuangan Desa
 Perencanaan,
 Pelaksanaan,
 Penatausahaan,
 Pelaporan
 Pertanggungjawaban
4

5. 1.Kepala Desa
2.Sekretaris Desa
3.Pelaksana Kegiatan
4.Bendahara Desa
5
Pengelola Keuangan Desa

6. Kepala Desa
1. Menetapkan Kebijakan ttg pelaksanaan
APBDesa
2. Menetapkan Pelaksana Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
3. Menetapkan Petugas Pemungut
Penerimaan Desa
4. Menyetujui Pengeluaran Kegiatan
5. Melakukan Tindakan yang
Mengakibatkan Pengeluaran
6

7. Sekretaris Desa
1. Menyusun & Melaksanakan Kebijakan
Pengelolaan Keuangan desa
2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa
APB Desa.
3. Melakukan Verifikasi RAB
4. Melakukan Verifikasi bukti pada SPP.
5. Menyusun Pelaporan dan Pertanggung
jawaban Pelaksanaan APBDesa
7

8. Pelaksana Kegiatan
1. Menyusun RAB kegiatan.
2. Melakukan tindakan Pengeluaran atas
Beban Anggaran Belanja Kegiatan.
3. Melakukan Pencatatan dalam Buku
Pembantu Kas Kegiatan.
4. Mengajukan SPP dan melengkapinya
dengan bukti-bukti pendukung
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan
kegiatan
8

9. Bendahara Desa
1. Melakukan Pembayaran.
2. Memungut dan menyetorkan PPh dan
Pajak lainnya.
3. Melakukan Pencatatan setiap
Penerimaan dan Pengeluaran serta
melakukan tutup buku setiap akhir
bulan secara tertib.
4. Mempertanggungjawabkan Uang
melalui Laporan Pertanggungjawaban
9

10. 10
Menyusun raperdes
APBDesa
Raperdes APBDesa Raperdes APBDesa
Menyetujui raperdes
APBDesa
Raperdes APBDesa
Pembahasan bersama
dengan BPD
Raperdes APBDesa
Evaluasi
Hasil evaluasiHasil evaluasi
Perbaikan
Perdes APBDesa
Sekretaris Desa Kepala Desa
Bupati/Walikota
(melalui Camat)
TAHAP PERENCANAAN

11. 11
APBDesa
 Pendapatan Desa :
Semua Penerimaan uang
melalui rekening desa yang
merupakan hak desa dalam
satu tahun anggaran yang
tidak perlu dibayar kembali
oleh desa

12. 12
Pendapatan Desa
- PADesa
Hasil Usaha
Hasil Aset
Swadaya, partisipasi, gotong royong
Lain-lain PAD
- Transfer
Dana Desa
Bagian Hasil Pajak dan Retribusi
Alokasi Dana Desa (ADD)
Bantuan Keuangan Provinsi
Bantuan Keuangan Kabupaten
- Pendapatan Lain Lain
Hibah dan Sumbangan pihak ketiga
Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

13. 13
APBDesa
 Belanja Desa
Semua Pengeluaran dari
rekening desa yang merupakan
kewajiban desa dalam satu
tahun anggaran, yang tidak
akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh desa

14. 14
BELANJA DESA
a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja
Desa digunakan : penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa;
b. Paling banyak 30% untuk:
1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa
….dan perangkat Desa;
2. Operasional Pemerintah Desa;
3. Tunjangan dan operasional BPD
4. insentif rukun tetangga dan rukun warga

15. 15
Bidang
- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pelaksanaan Pembangunan Desa
- Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Belanja Tak Terduga
Kegiatan Kegiatan
Jenis Belanja
Belanja Desa

16. BELANJA BARANG JASA
 Alat tulis kantor;
 Benda pos;
 Bahan/material;
 Pemeliharaan;
 Cetak/penggandaan
 Sewa kantor desa;
 Sewa perlengkapan
dan peralatan
kantor;
 Makanan dan
minuman rapat;
 Pakaian dinas
 Perjalanan dinas;
 Upah kerja;
 Honorarium
narasumber/ahli;
 Operasional
Pemerintah Desa;
 Operasional BPD;
 Insentif RT/RW
 Pemberian barang
pada masyarakat.
16

17. 17
BELANJA M0DAL
Psl 116
 Belanja Modal digunakan untuk
pengeluaran dalam rangka
pembelian/pengadaan barang atau
bangunan yang nilai manfaatnya
lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 Pembelian /pengadaan barang atau
bangunan digunakan untuk kegiatan
penyelenggaraan kewenangan desa.

18. 18
APBDesa
Pembiayaan Desa
Semua Penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada TA ybs
maupun pada TA berikutnya

19. 19
APBDesa
 Pembiayaan
- Penerimaan Pembiayaan
SiLPA
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan kekayaan Desa yg
…dipisahkan
- Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Desa

20. 20
Pelaksanaan
 Semua Penerimaan dan Pengeluaran desa
dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa
Dilarang melakukan pungutan selain yang
ditetapkan Peraturan Desa
 Bdh dpt simpan uang dlm jml tertentu utk
kebutuhan operasioanal  Peraturan Bupati
 Semua Peneriman dan Pengeluaran desa
harus didukung Bukti (lengkap dan sah)
 SPP: Lamp Pernyataan Tanggungjawab,
bukti transaksi
 SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang
atau jasa diterima

21. Alur Pelaksanaan
SPP
Barang Diterima,
Pelaksana Kegiatan
Mengajukan SPP
Lampiran SPP:
Surat Pernyataan Tanggngjawab
Belanja
Lampiran Bukti Transaksi:
Verifikasi SPP
Sekdes
Persetujuan
Kepala Desa
•Meneliti Kelengkapan
•Menguji Kebenaran Perhitungan
•Menguji Ketersediaan dana
•Menolak jika tidak memenuhi
syarat
Pembayaran
Bendahara
Pihak III
Pelaksana Kegiatan

22. Penatausahaan
 Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran
dilakukan oleh Bendahara
 Tutup buku dilakukan setiap akhir bulan
secara tertib
 Bendahara wajib membuat Laporan
Pertanggungjawaban kpd Kepala Desa
 Penatausahaan Penerimaan dan
Pengeluaran menggunakan: BKU, Buku
Pembantu Pajak, Buku Bank
22

23. PELAPORAN
Kepala Desa  Bupati/Walikota
 Lap Semester LRA APBDesa
( JULI thn berjalan)
 Lap Semester Akhir Tahun
( Januari thn berikutnya)
23

24. 24
BUKU
Pembantu
Kegiatan
LAPORAN
REALISASI
ANGGARAN
Swadaya
LAPORAN
KEKAYAAN
MILIK DESA
MEKANISME AKUNTANSI & PENYUSUNAN LAP
BUKU
Pembantu
Kegiatan
BUKU Kas
Pembantu
Kegiatan
SPP
Laporan
Kegiatan
Rincian
Pendapatan
Rincian
Pembiayaan
Panjar

25. PENYUSUNAN LAPORAN
25
LRA APBDesa
LKMD
PENGGABUNGAN PADA
SEKRETARIS DESA
LAPORAN
KEGIATAN
(PELAKSANA
KEGIATAN)
LAPORAN
KEGIATAN
(PELAKSANA
KEGIATAN)
LAPORAN
KEGIATAN
(PELAKSANA
KEGIATAN)
LAPORAN
KEGIATAN
(PELAKSANA
KEGIATAN)
RINCIAN
PEMBIAYAAN
BENDAHARA
RINCIAN
PENDAPATAN
BENDAHARA

26. PERTANGGUNGJAWABAN
Kepala Desa  Bupati/Walikota
Peraturan Desa ttg Lap Pertgjwban
Pelaksanaan APBDesa
 Lap Pertgjwban Realisasi
Pelaksanaan APBDesa
 Lap Kekayaan Milik Desa
 Lap Program Pemerintah dan Pemda
yg masuk ke desa
26

27. Pengawasan & Pembinaan
 Sosialisasi Peraturan2 terkait Pengelolaan Keuangan Desa
 Penyusunan Perkada Tatacara Penyaluran Dana ke Desa
 Penyusunan Perkada Pengadaan Barang/Jasa Desa
 Penyusunan Perkada Pengelolaan Keuangan Desa
 Penyusunan Perkada Pengelolaan Kekayaan Milik Desa
 Inventarisasi Bersama Kekayaan Milik Desa antara Pemkab/kota dengan
Pemerintah Desa (Paling lama 2 Thn sejak UU 6/2014 berlaku)
 Peningkatan Kapasitas SDM
27
Pemkab/kota
WASBIN
Penyaluran
Pemantauan
DESA
WASBIN
Pelaksanaan
Pemerintah Provinsi
UU 6 Tahun 2014 Pasal 114,115
Permendagri 113/2014 Pasal 44

28. www.bpkp.go,id
28