Materi Rakornas Bina Pemdes 2015

1. PAPARAN
DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
PADA RAKORNAS PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2015
dengan topik:
“TRANSFER DANA DESA DALAM POSTUR APBD”
(IMPLEMENTASI UU NO.6 TAHUN 2014 & PP 47 TAHUN 2015)
Jakarta, 30 Juli 2015
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2. UU 6/2014 tentang Desa
PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014
tentang Desa sebagaimana diubah PP 47/2015
PMDN 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
PMDN 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
PMDN 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan desa
PP 60/ 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber
dari APBN sebagaimana diubah dgn PP 22/2015
DASAR HUKUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2
PMDN 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2015
PMDN 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016

3. PADesa
(Hasil usaha, hasil aset, swadaya
dan partisipasi, gotong royong, dan
lain-lain pendapatan asli Desa)
“Alokasi APBN
(Dana Desa dan
Desa Adat)”
“Bagian dari hasil
pajak daerah dan
retribusi daerah
Kab/Kota”
“ADD”
(Bankeu, 10% Dana
Perimbangan-DAK)
“Bantuan
Keuangan Lainnya
APBD Prov/Kab”
Hibah dan
Sumbangan yg
tidak mengikat
Pihak ketiga
Lain-lain
Pendapatan Desa
Yang Sah
PENDAPATAN DESA
(PASAL 72 UU 6/2013)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
3

4. Per-UU-an yang
mengatur mengenai
alokasi APBN yang
diperuntukan bagi
desa dan desa adat
DANA DESA DAN
DESA ADAT
Pendapatan yang diperuntukan bagi
desa dan desa adat yang bersumber
dari APBN dalam rangka membiayai
penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan serta pemberdayaan
masyarakat, dan kemasyarakatan
sebagaimana diatur dalam Pasal 72
ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU No.
6/2014 ttg Desa dan Pasal 3 PP
No.60/2014 ttg Dana Desa Yang
Bersumber Dari APBN, dianggarkan
dalam APBD pemerintah kab/kota TA
2015
Lanjutan ….
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
4

5. “Dana Desa dan Desa Adat”
5
DANA DESA DAN DESAADAT
dianggarkan
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
DALAM APBD KABUPATEN/KOTA
antara lain
Lanjutan ….
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
5

6. Lanjutan ….
BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) UU 6/2014,
pemerintah kab/kota menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari pajak daerah dan retribusi
daerah kab/kota.
PASAL 72 AYAT (1) HURUF C DAN AYAT (3) UU 6/2014 dan
PASAL 97 AYAT (1) PP 43/2014
KABUPATEN/KOTA
PAJAK DAERAH
RETRIBUSI DAERAH
PALING SEDIKIT
10%
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
6

7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN
Lanjutan ….
antara lain
PEMERINTAH DESA
(UU No.6/2014)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
7

8. Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU 6/2014
Pemerintah Kab/Kota
Alokasi dana untuk desa dan desa adat
dari APBN dalam jenis belanja bentuan
keuangan kepada pemerintah desa
untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan serta
pemberdayaan masyarakat, dan
kemasyarakatan
ADD untuk pemerintah desa dalam jenis
belanja bantuan keuangan kepada
pemerintah desa paling sedikit 10% dari
dana perimbangan yang diterima
setelah dikurangi DAK
Lanjutan ….
menganggarkan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
8

9. Pasal 72 ayat (6) UU 6/2014 --- Pasal 96 ayat (6) PP 47/2015
Kabupaten/Kota yang TIDAK MEMBERIKAN ALOKASI DANA DESA (ADD),
Pemerintah DAPAT melakukan PENUNDAAN dan/atau PEMOTONGAN
sebesar alokasi DANA PERIMBANGAN SETELAH DIKURANGI DANA
ALOKASI KHUSUS yang seharusnya disalurkan ke Desa
Lanjutan ….
Ketentuan mengenai tata cara penundaan dan/atau pemotongan dana
perimbangan diatur dengan PMK yang DITETAPKAN SETELAH
DIKOORDINASIKAN dengan Mendagri dan Mendes.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
9

10. Pasal 72
ayat (1)
huruf e UU
6/2014
Pemerintah
Prov/Kab/Kota
Bantuan keuangan lainnya
kepada Pemerintah Desa
Lanjutan ….
memberikan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
10

11. BELANJA DESA
PADesa Alokasi APBN
Bagian dari hasil pajak
daerah dan retribusi
daerah Kab/Kota
ADD
Bantuan Keuangan
APBD Prov/Kab
Hibah dan sumbangan
Lain-lain pendapatan
Desa yg sah.
Paling sedikit 70% untuk:
• Penyelenggaraan pemerintahan desa;
• Pelaksanaan pembangunan desa;
• Pembinaan kemasyarakatan desa;
• Pemberdayaan masyarakat desa.
Paling banyak 30% untuk:
• Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan
perangkat desa;
• Operasional pemerintah desa;
• Tunjangan dan operasional BPD;
• Insentif RT dan RW.
Pasal 100 PP 47/2015
bersumber
digunakan
Perhitungan belanja Desa di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah
bengkok atau sebutan lain, dapat digunakan untuk tunjangan Kades & Perangkat Desa
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
11

12. Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan biaya
pemilihan Kepala Desa dalam APBD
Kabupaten/Kota TA 2015 untuk pengadaan surat
suara, kotak suara, kelengkapan peralatan
lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan
sesuai amanat Pasal 34 ayat (6) UU 6/2014
Pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota menganggarkan dalam APBD TA
2015 dalam rangka pembinaan dan pengawasan
pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam
Pasal 112, Pasal 114 dan Pasal 115 UU 6/2014
ProgramdanKegiatanSKPDTerkait
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
12
LAMPIRAN PMDN 37/2014 DAN PMDN 52/2015

13. Dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan
keuangan desa, Pemerintah Kabupaten/Kota WAJIB melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa pada pemerintah desa di wilayahnya sesuai maksud
Pasal 44 ayat (2) PMDN Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.
Pemerintah Desa harus menyusun Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota
dan disusun dengan mempedomani PMDN Nomor 113 Tahun 2014.
Selanjutnya, pemerintah daerah menyusun Laporan dimaksud dalam
bentuk ikhtisar yang dilampirkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
14
LAMPIRAN PMDN 52/2015

14. DATA ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN/KOTA
SE-INDONESIA TA 2015
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

15. 755.58
361.47
350.71
959.29
217.42
304.81
241.10
552.92
234.17
484.30
2,180.51
399.27
2,910.70
206.54
3,243.16
162.67
528.71
559.72
992.59
321.73
20.52
204.00
83.60
643.63
555.30
282.87
464.91
336.16
354.56
240.70
283.35
59.96
116.79
-
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
3,500.00
Aceh
SumateraUtara
SumateraBarat
Riau
KepulauanRiau
Jambi
Bengkulu
SumateraSelatan
BangkaBelitung
Lampung
JawaBarat
Banten
JawaTengah
D.I.Yogyakarta
JawaTimur
KalimantanBarat
KalimantanTengah
KalimantanSelatan
KalimantanTimur
KalimantanUtara
SulawesiBarat
SulawesiUtara
Gorontalo
SulawesiTengah
SulawesiSelatan
SulawesiTenggara
Bali
NusaTenggaraBarat
NusaTenggaraTimur
Maluku
MalukuUtara
Papua
PapuaBarat
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI SE-INDONESIA TA 2015
15
miliar rupiah

16. 608.00
721.29
809.00
562.28
794.60
448.06
1,146.61
603.16
441.48
365.48
450.54
650.45
437.13
595.12
423.97
631.95
424.23
809.91
623.68
422.40
425.94
515.37
311.91
138.31
99.05
106.03
72.13
92.84
44.05
95.19
40.45
22.04
12.93
15.92
16.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22.75%
13.73%
13.11%
12.83%
11.68%
9.83%
8.30%
6.71%
4.99%
3.54%
3.53%
2.56%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
-
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.00
Dana Perimbangan - DAK ADD Rasio ADD Terhadap Dana Perimbangan - DAK
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI ACEH TA 2015
miliar rupiah
16

17. 473.26
465.51
704.55
764.62
312.54
346.58
585.12
656.69
547.95
1,172.69
374.17
639.30
509.00
856.37
605.84
1,599.93
481.65
566.63
788.68
376.77
517.94
462.03
1,499.01
584.11
646.25
526.70
415.84
42.80
31.79
46.04
43.62
17.70
18.23
28.48
27.65
22.63
47.60
14.23
17.64
3.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.04%
6.83%
6.54%
5.70%
5.66%
5.26%
4.87%
4.21%
4.13%
4.06%
3.80%
2.76%
0.60%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.00
1,600.00
1,800.00
Dana Perimbangan - DAK ADD Rasio ADD Terhadap Dana Perimbangan - DAK
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA TA 2015
miliar rupiah
17

18. 685.51
542.29
789.62
579.79
462.22
748.84
740.30
698.73
637.11
364.04
408.34
505.53
580.51
812.40
61.75
42.88
53.38
37.67
23.42
32.28
31.20
27.43
22.57
8.81
9.32
0.00
0.00
0.00
9.01%
7.91%
6.76%
6.50%
5.07%
4.31%
4.22%
3.93%
3.54%
2.42%
2.28%
0.00%
0.00%
0.00%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
Dana Perimbangan - DAK ADD Rasio ADD Terhadap Dana Perimbangan - DAK
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT TA 2015
miliar rupiah
18

19. 1,046.55
1,114.41
1,355.48
2,053.46
1,211.57
1,271.10
1,724.09
3,108.68
1,060.62
1,971.11
143.93
149.90
164.13
223.38
107.64
77.34
92.97
0.00
0.00
0.00
13.75%
13.45%
12.11%
10.88%
8.88%
6.08%
5.39%
0.00%
0.00%
0.00%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
3,500.00
Kab. Kep.
Meranti
Kab.
Indragiri
Hulu
Kab.
Indragiri
Hilir
Kab. Siak Kab.
Pelalawan
Kab. Rokan
Hulu
Kab.
Kampar
Kab.
Bengkalis
Kab.
Kuantan
Singingi
Kab. Rokan
Hilir
Dana Perimbangan - DAK ADD Rasio ADD Terhadap Dana Perimbangan - DAK
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI RIAU TA 2015
miliar rupiah
19

20. 699.95
1,076.82
637.00
909.59
573.91
80.76
104.95
27.29
4.41
0.00
11.54%
9.75%
4.28%
0.48%
0.00%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
Kab. Lingga Kab. Natuna Kab. Karimun Kab. Kep. Anambas Kab. Bintan
Dana Perimbangan - DAK ADD Rasio ADD Terhadap Dana Perimbangan - DAK
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TA 2015
miliar rupiah
20

21. 681.89
618.18
781.10
763.48
840.16
745.19
433.23
762.27
1,074.78
712.16
67.68
56.72
51.74
38.91
40.67
34.21
14.89
0.00
0.00
0.00
9.93%
9.17%
6.62%
5.10%
4.84%
4.59%
3.44%
0.00%
0.00%
0.00%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
Dana Perimbangan - DAK ADD Rasio ADD Terhadap Dana Perimbangan - DAK
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI JAMBI TA 2015
miliar rupiah
21

22. 478.59
641.66
444.04
427.24
517.36
539.37
595.24
442.65
416.81
58.32
76.73
34.80
24.49
28.46
16.53
1.76
0.00
0.00
12.18%
11.96%
7.84%
5.73%
5.50%
3.07%
0.30%
0.00%
0.00%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
Kab. Seluma Kab.
Bengkulu
Utara
Kab.
Kepahiang
Kab. Kaur Kab. Muko-
Muko
Kab.
Bengkulu
Selatan
Kab. Rejang
Lebong
Kab.
Bengkulu
Tengah
Kab. Lebong
Dana Perimbangan - DAK ADD Rasio ADD Terhadap Dana Perimbangan - DAK
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI BENGKULU TA 2015
miliar rupiah
22

23. 881.01
2,094.54
1,219.46
1,036.94
871.74
688.31
1,063.39
1,402.51
967.12
1,209.84
703.39
527.27
116.98
235.90
87.64
58.10
34.64
19.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.28%
11.26%
7.19%
5.60%
3.97%
2.86%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
Dana Perimbangan - DAK ADD Rasio ADD Terhadap Dana Perimbangan - DAK
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TA 2015
miliar rupiah
23

24. 613.99
475.59
545.90
502.69
473.67
522.83
65.23
44.94
47.66
42.42
33.92
0.00
10.62%
9.45%
8.73%
8.44%
7.16%
0.00%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
Kab. Bangka Kab. Belitung Timur Kab. Bangka Barat Kab. Belitung Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Selatan
Dana Perimbangan - DAK ADD Rasio ADD Terhadap Dana Perimbangan - DAK
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI BANGKA BELITUNG TA 2015
miliar rupiah
24

25. 1,135.16
521.24
446.24
691.54
935.85
756.26
1,289.19
903.10
644.07
606.58
667.38
475.94
155.02
60.82
51.27
50.88
67.12
46.58
35.28
17.33
0.00
0.00
0.00
0.00
13.66%
11.67%
11.49%
7.36%
7.17%
6.16%
2.74%
1.92%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.00
Dana Perimbangan - DAK ADD Rasio ADD Terhadap Dana Perimbangan - DAK
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG TA 2015
miliar rupiah
25

26. 1,200.61
1,515.09
1,657.45
1,591.09
1,110.00
908.44
1,514.47
1,374.71
416.05
1,196.97
1,444.76
1,937.21
1,693.55
2,174.96
2,377.22
1,228.99
1,540.08
1,248.57
195.59
242.38
249.46
233.52
159.86
130.70
215.76
167.44
44.98
97.60
107.90
133.53
105.34
96.45
0.00
0.00
0.00
0.00
16.29%
16.00%
15.05%
14.68%
14.40%
14.39%
14.25%
12.18%
10.81%
8.15%
7.47%
6.89%
6.22%
4.43%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
Dana Perimbangan - DAK ADD Rasio ADD Terhadap Dana Perimbangan - DAK
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TA 2015
miliar rupiah
26

27. 1,036.20
1,179.64
1,093.56
1,378.72
636.31
719.27
184.41
124.61
53.68
36.57
0.00
0.00
17.80%
10.56%
4.91%
2.65%
0.00%
0.00%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
-
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.00
1,600.00
Kab. Serang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kab. Tangerang Kota Serang Kota Tangerang
Selatan
Dana Perimbangan - DAK ADD Rasio ADD Terhadap Dana Perimbangan - DAK
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI BANTEN TA 2015
miliar rupiah
27

28. 1,120.27
945.32
750.82
1,176.85
1,064.73
782.16
783.70
933.42
1,190.68
1,066.38
834.87
1,119.46
1,275.46
1,004.12
741.26
976.28
889.95
889.19
964.47
900.91
1,093.31
1,000.97
883.79
925.46
1,034.47
1,354.67
1,403.21
892.43
919.70
194.38
154.86
116.35
178.61
158.15
114.52
111.22
132.12
167.65
146.70
114.21
152.94
173.94
136.51
93.19
122.74
109.37
106.08
113.81
90.59
102.93
68.61
46.92
1.98
1.48
0.84
0.00
0.00
0.00
17.35%
16.38%
15.50%
15.18%
14.85%
14.64%
14.19%
14.15%
14.08%
13.76%
13.68%
13.66%
13.64%
13.59%
12.57%
12.57%
12.29%
11.93%
11.80%
10.05%
9.41%
6.85%
5.31%
0.21%
0.14%
0.06%
0.00%
0.00%
0.00%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.00
1,600.00
Kab.Pati
Kab.Blora
Kab.Rembang
Kab.Kebumen
Kab.Grobogan
Kab.Temanggung
Kab.Wonosobo
Kab.Kendal
Kab.Klaten
Kab.Wonogiri
Kab.Purbalingga
Kab.Tegal
Kab.Brebes
Kab.Boyolali
Kab.Batang
Kab.Jepara
Kab.Pekalongan
Kab.Banjarnegara
Kab.Kudus
Kab.Purworejo
Kab.Pemalang
Kab.Sragen
Kab.Sukoharjo
Kab.Karanganyar
Kab.Magelang
Kab.Banyumas
Kab.Cilacap
Kab.Demak
Kab.Semarang
Dana Perimbangan - DAK ADD Rasio ADD Terhadap Dana Perimbangan - DAK
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TA 2015
miliar rupiah
28

29. 976.76
899.86
681.09
1,036.48
133.92
67.77
4.86
0.00
13.71%
7.53%
0.71%
0.00%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
Kab. Bantul Kab. Gunung Kidul Kab. Kulon Progo Kab. Sleman
Dana Perimbangan - DAK ADD Rasio ADD Terhadap Dana Perimbangan - DAK
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI D.I.YOGYAKARTA TA 2015
miliar rupiah
29

30. 1,087.50
1,151.29
1,219.80
1,048.24
913.33
1,075.29
915.29
1,106.33
1,146.02
1,218.36
1,414.69
1,195.86
1,787.39
1,157.40
949.95
912.71
1,034.33
896.66
1,774.93
1,418.08
1,273.85
516.11
2,125.41
1,056.97
1,266.80
903.38
1,034.76
771.20
946.77
1,061.59
254.08
201.26
201.33
163.83
135.33
156.40
132.20
156.13
158.69
166.01
191.05
158.23
236.13
148.82
118.15
113.18
121.07
96.63
140.88
95.32
64.74
21.95
11.20
0.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23.36%
17.48%
16.51%
15.63%
14.82%
14.54%
14.44%
14.11%
13.85%
13.63%
13.50%
13.23%
13.21%
12.86%
12.44%
12.40%
11.71%
10.78%
7.94%
6.72%
5.08%
4.25%
0.53%
0.05%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
-
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
Kab.Gresik
Kab.Jombang
Kab.Lamongan
Kab.Lumajang
Kab.Bondowoso
Kab.Probolinggo
Kab.Magetan
Kab.Ponorogo
Kab.Nganjuk
Kab.Sumenep
Kab.Sidoarjo
Kab.Tulungagung
Kab.Malang
Kab.Blitar
Kab.Trenggalek
Kab.Situbondo
Kab.Bangkalan
Kab.Sampang
Kab.Jember
Kab.Banyuwangi
Kab.Pasuruan
KotaBatu
Kab.Bojonegoro
Kab.Tuban
Kab.Kediri
Kab.Madiun
Kab.Ngawi
Kab.Pacitan
Kab.Pamekasan
Kab.Mojokerto
Dana Perimbangan - DAK ADD Rasio ADD Terhadap Dana Perimbangan - DAK
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TA 2015
miliar rupiah
30

31. 650.93
560.10
789.37
980.23
443.36
1,231.49
668.18
548.45
831.97
855.42
469.49
894.68
66.74
44.20
51.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.25%
7.89%
6.55%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.00
Dana Perimbangan - DAK ADD Rasio ADD Terhadap Dana Perimbangan - DAK
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TA 2015
miliar rupiah
31

32. 915.98
455.45
569.77
668.87
694.13
979.99
775.95
519.36
861.13
708.62
665.15
615.55
574.70
115.25
52.02
59.19
54.72
52.58
68.01
47.27
30.34
48.38
0.94
0.00
0.00
0.00
12.58%
11.42%
10.39%
8.18%
7.58%
6.94%
6.09%
5.84%
5.62%
0.13%
0.00%
0.00%
0.00%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
Dana Perimbangan - DAK ADD Rasio ADD Terhadap Dana Perimbangan - DAK
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TA 2015
miliar rupiah
32

33. 779.27
693.72
654.14
672.57
643.56
894.75
1,057.39
587.75
608.11
826.81
777.03
98.77
87.66
76.23
75.24
70.64
83.43
48.28
19.47
0.00
0.00
0.00
12.67%
12.64%
11.65%
11.19%
10.98%
9.32%
4.57%
3.31%
0.00%
0.00%
0.00%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
Dana Perimbangan - DAK ADD Rasio ADD Terhadap Dana Perimbangan - DAK
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TA 2015
miliar rupiah
33

34. 1,654.32
5,275.76
1,921.06
1,500.34
1,528.33
2,279.37
214.64
578.39
113.12
86.44
0.00
0.00
12.97%
10.96%
5.89%
5.76%
0.00%
0.00%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-
1,000.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00
5,000.00
6,000.00
Kab. Paser Kab. Kutai
Kertanegara
Kab. Kutai Barat Kab. Penaja, Paser
Utara
Kab. Berau Kab. Kutai Timur
Dana Perimbangan - DAK ADD Rasio ADD Terhadap Dana Perimbangan - DAK
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TA 2015
miliar rupiah
34

35. 811.63
610.61
354.98
800.63
227.32
64.41
30.00
0.00
28.01%
10.55%
8.45%
0.00%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kab. Bulungan
Dana Perimbangan - DAK ADD Rasio ADD Terhadap Dana Perimbangan - DAK
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA 2015
miliar rupiah
35

36. 488.91
447.15
525.20
596.57
653.03
17.12
3.40
0.00
0.00
0.00
3.50%
0.76%
0.00%
0.00%
0.00%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
-
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
Kab. Mamasa Kab. Mamuju Utara Kab. Majene Kab. Mamuju Kab. Polewali Mandar
Dana Perimbangan - DAK ADD Rasio ADD Terhadap Dana Perimbangan - DAK
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI SULAWESI BARAT TA 2015
miliar rupiah
36

37. 628.63
366.78
369.90
326.61
401.35
513.42
461.96
372.09
525.83
324.81
479.69
502.60
62.86
31.44
24.81
21.30
24.91
22.62
13.62
2.44
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00%
8.57%
6.71%
6.52%
6.21%
4.41%
2.95%
0.66%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
Kab. Minahasa Kab. Siau
Tagulandang Biaro
Kab. Minahasa
Tenggara
Kab. Kep. Talaud Kab. Bolaang
Mongondow
Kab. Minahasa Utara
Dana Perimbangan - DAK ADD Rasio ADD Terhadap Dana Perimbangan - DAK
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA TA 2015
miliar rupiah
37

38. 476.41
356.88
421.15
447.48
634.59
56.94
26.66
0.00
0.00
0.00
11.95%
7.47%
0.00%
0.00%
0.00%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
Kab. Pohuwato Kab. Gorontalo Utara Kab. Boalemo Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo
Dana Perimbangan - DAK ADD Rasio ADD Terhadap Dana Perimbangan - DAK
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI GORONTALO TA 2015
miliar rupiah
38

39. 491.61
545.52
941.10
619.92
635.48
500.35
431.60
591.58
743.95
715.08
67.33
68.66
115.42
73.39
75.04
50.04
43.16
57.93
53.45
39.21
13.70%
12.59%
12.26%
11.84%
11.81%
10.00%
10.00%
9.79%
7.18%
5.48%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1,000.00
Kab.
Morowali
Kab. Tojo
Una-Una
Kab.
Banggai
Kab. Sigi Kab.
Donggala
Kab. Buol Kab.
Banggai
Kepulauan
Kab. Toli-
Toli
Kab. Parigi
Mountong
Kab. Poso
Dana Perimbangan - DAK ADD Rasio ADD Terhadap Dana Perimbangan - DAK
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TA 2015
miliar rupiah
39

40. 608.24
633.95
528.17
813.82
509.29
465.42
670.12
673.13
613.52
683.79
598.56
574.44
560.92
1,015.23
738.89
551.46
592.49
646.29
502.73
486.39
786.22
92.57
81.65
65.27
95.22
35.15
30.06
30.80
29.99
26.25
23.41
19.93
17.62
7.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.22%
12.88%
12.36%
11.70%
6.90%
6.46%
4.60%
4.46%
4.28%
3.42%
3.33%
3.07%
1.31%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
Kab. Luwu
Timur
Kab.
Tanatoraja
Kab. Barru Kab. Maros Kab.
Soppeng
Kab. Sidrap Kab. Sinjai Kab. Bulu
Kumba
Kab.
Jeneponto
Kab.
Selayar
Kab. Wajo
Dana Perimbangan - DAK ADD Rasio ADD Terhadap Dana Perimbangan - DAK
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TA 2015
miliar rupiah
40

41. 471.59
653.02
264.73
397.49
666.91
496.78
631.71
422.39
481.60
525.93
48.31
66.15
21.48
29.66
44.83
31.50
39.44
1.13
0.38
0.00
10.24%
10.13%
8.11%
7.46%
6.72%
6.34%
6.24%
0.27%
0.08%
0.00%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
Kab.
Bombana
Kab.
Konawe
Selatan
Kab. Buton Kab. Buton
Utara
Kab.
Konawe
Kab.
Konawe
Utara
Kab. Kolaka Kab.
Wakatobi
Kab. Kolaka
Utara
Kab. Muna
Dana Perimbangan - DAK ADD Rasio ADD Terhadap Dana Perimbangan - DAK
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA TA 2015
miliar rupiah
41

42. 518.81
902.14
745.04
656.27
666.64
697.08
507.34
349.55
503.19
78.73
109.47
89.31
74.97
74.64
32.77
4.90
0.12
0.00
15.17%
12.13%
11.99%
11.42%
11.20%
4.70%
0.97%
0.03%
0.00%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1,000.00
Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Tabanan Kab. Karang
Asem
Kab. Gianyar Kota
Denpasar
Kab.
Jembrana
Kab. Badung Kab.
Klungkung
Dana Perimbangan - DAK ADD Rasio ADD Terhadap Dana Perimbangan - DAK
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI BALI TA 2015
miliar rupiah
42

43. 839.70
754.79
381.09
970.06
505.01
577.07
1,168.53
803.68
115.41
101.86
44.39
64.04
10.45
0.00
0.00
0.00
13.74%
13.50%
11.65%
6.60%
2.07%
0.00%
0.00%
0.00%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.00
Kab. Bima Kab. Lombok
Barat
Kab. Lombok
Utara
Kab.Lombok
Tengah
Kab. Sumbawa
Barat
Kab. Dompu Kab. Lombok
Timur
Kab. Sumbawa
Dana Perimbangan - DAK ADD Rasio ADD Terhadap Dana Perimbangan - DAK
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI NTB TA 2015
miliar rupiah
43

44. 430.88
483.69
476.04
718.72
328.83
539.55
337.42
611.37
397.62
593.26
576.82
639.74
548.02
461.42
406.74
445.78
580.69
384.19
456.53
531.11
60.69
56.93
47.60
65.01
21.17
31.93
19.38
34.47
17.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14.08%
11.77%
10.00%
9.05%
6.44%
5.92%
5.74%
5.64%
4.37%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
Dana Perimbangan - DAK ADD Rasio ADD Terhadap Dana Perimbangan - DAK
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI NTT TA 2015
miliar rupiah
44

45. 440.58
520.81
510.62
421.00
587.70
466.66
926.09
529.30
341.93
571.81
651.39
41.08
40.10
30.99
23.78
30.28
20.98
38.83
10.39
4.26
0.00
0.00
9.32%
7.70%
6.07%
5.65%
5.15%
4.50%
4.19%
1.96%
1.25%
0.00%
0.00%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1,000.00
Dana Perimbangan - DAK ADD Rasio ADD Terhadap Dana Perimbangan - DAK
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI MALUKU TA 2015
miliar rupiah
45

46. 600.60
501.32
449.86
443.94
613.45
438.39
542.79
473.56
113.05
60.38
40.94
17.52
22.43
16.00
13.03
0.00
18.82%
12.04%
9.10%
3.95%
3.66%
3.65%
2.40%
0.00%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
-
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
Dana Perimbangan - DAK ADD Rasio ADD Terhadap Dana Perimbangan - DAK
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI MALUKU UTARA TA 2015
miliar rupiah
46

47. 863.61
924.90
591.81
473.16
537.49
700.46
680.31
684.44
591.93
537.77
651.27
780.40
839.00
632.11
1,302.85
1,450.05
724.61
571.14
580.87
879.55
807.26
708.24
781.83
461.67
737.23
558.03
707.83
627.32
703.19
59.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.94%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
-
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.00
1,600.00
Kab.BovenDigoel
Kab.Asmat
Kab.BiakNumfor
Kab.Deiyai
Kab.Dogiyai
Kab.IntanJaya
Kab.Jayapura
Kab.Jayawijaya
Kab.Keerom
Kab.KepulauanYapen
Kab.LannyJaya
Kab.MamberamoRaya
Kab.Mappi
Kab.Memberamo…
Kab.Merauke
Kab.Mimika
Kab.Nabire
Kab.Nduga
Kab.Paniai
Kab.PegununganBintang
Kab.Puncak
Kab.PuncakJaya
Kab.Sarmi
Kab.Supiori
Kab.Tolikara
Kab.Waropen
Kab.Yahukimo
Kab.Yalimo
KotaJayapura
Dana Perimbangan - DAK ADD Rasio ADD Terhadap Dana Perimbangan - DAK
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI PAPUA TA 2015
miliar rupiah
47

48. 454.75
758.33
635.09
721.24
620.97
751.44
490.04
567.11
1,025.01
469.62
56.53
60.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12.43%
7.95%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
Dana Perimbangan - DAK ADD Rasio ADD Terhadap Dana Perimbangan - DAK
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI PAPUA BARAT TA 2015
miliar rupiah
48

49. Terima Kasih
KEMENTERIAN DALAM NEGERI