SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Download to read offline
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara
Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor .... Tahun ...... Tentang Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun .......;
8. Peraturan Bupati Bekasi No 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan
Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Bupati Bekasi No 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan APBDesa;
10. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 970/Kep.......-BPMPD/20..... Tentang Dana Alokasi Desa Di
Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 20.....;
11. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 142/Kep..... - BPMPD /20..... Tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun
Anggaran 20......
PEMERINTAH
KABUPATEN BEKASI
PEMERINTAH DESAKEPUTUSAN
BUPATI NOMOR ......
KECAMATAN
TAHAP II DST
1. PERDES APB DESA (+
DPA)
2. SURAT
PERTANGGUNGJAWAB
AN TAHAP I DST
3. LAPORAN REALISASI
PENGGUNAAN DAD
TAHAP I DST
4. KWITANSI
PENERIMAAN
5. FOTOCOPY KTP
6. FHOTOCOPY REK.
DESA
7. DOK. PENDUKUNG
PENCAIRAN DANA
(BUKU KAS UMUM, SPJ)
8. REKOM DARI CAMAT
TAHAP I
1. RPJM DESA
2. RKP DESA
3. PERDES APB DESA
YANG TELAH DI
EVALUASI (RKA + DPA)
4. KWITANSI
PENERIMAAN
5. FOTOCOPY KTP
6. SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB
MUTLAK PENERIMA
DAD
7. SURAT PERMOHONAN
PENCAIRAN KEPADA
BUPATI MELALUI
KABAG TAPEM
8. REKOM DARI CAMAT
Permohonan Pencairan Dana
REKENING
DESA/BANK JABAR
Keterangan:
Dok Pendukung Pencairan Dana:
1. SK Pengangkatan: Kades, &
BPD; (pembayaran Gaji
&tunjangan)
2. SK Pembentukan Panitia;
3. Surat Permohonan Pencairan
dari Ketua Panitia Pelaksana
Kegiatan Desa
4. Daftar Penerimaan Gaji,
Tunjangan,
5. Daftar Honorarium, Perjalanan
Dinas dsb;
6. Buku Kas Umum
7. Faktur/nota pembelian,
kwitansi,
PERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAN DAD
Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Alokasi Desa (DAD) harus memperhatikan antara lain:
1. Setiap penerimaan dan pengeluaran uang harus didukung dengan bukti yang sah, disertai
tandatangan persetujuan dari pihak-pihak yang menerima dan berwenang mengeluarkan uang;
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu. harus diberi materai yang cukup sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
3. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang / jasa yang dibayar, tanggal dan nomor
bukti;
4. Realisasi fisik barang dan jasa yang diterima tidak boleh lebih kecil dari nilai uang yang dikeluarkan;
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan dalam buku penerimaan dan
pengeluaran;
6. Setiap terjadi transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran uang dibukukan sesuai dengan tanggal
terjadinya transaksi;
7. Setiap akhir bulan buku penerimaan dan pengeluaran tersebut, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo fisik yang ada, baik di Kas maupun di Bank, kemudian dibuat berita acara pemeriksaan kas yang
ditandatangani oleh Kepala dan Bendahara Desa
8. Seluruh data akuntansi keuangan baik berupa laporan keuangan dan dokumen bukti-bukti pengeluaran
disimpan dalam tempat yang aman dan mudah untuk dipergunakan kembali setiap saat diperlukan.
9. Memungut dan menyetor pajak-pajak atas pembayaran honor Tim Teknis/honor,
pembelian/pengadaan/penggandaan barang dalam jumlah tertentu sesuai dengan peraturan yang
berlaku dan di setor ke Kas Negara.
10.Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana menjadi tanggungjawab Pemerintahan Desa
PELAKSANAAN BELANJA DESA
Kepala Desa
Sekertaris
Desa
Bendahara
Desa
Pelaksanaan Pembangunan
PTPKD
spj
Meneliti
Kebenaran
Surat Permintaan Pembayaran
Pencairan Dana
Menerbitkan
Surat
Perintah
Membayar
DOKUMEN YG HRS
DISIAPKAN
1. DPA
2. SK PENGANGKATAN:
KADES, SEKDES, BPD;
3. SURAT PERMOHONAN
PENCAIRAN DARI KETUA
PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN TSB KEPADA
KADES
4. DAFTAR PENERIMAAN
GAJI, OR TUNJANGAN
SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN
REALISASI PENGGUNAAN DANA
ALOKASI DESA (DAD)TAHAP…….
Sebagai referensi dalam penulisan/penyusunan Laporan minimal dapat
disusun dengan sistematika seperti berikut ini :
Bab I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Maksud dan Tujuan
Bab II REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA ALOKASI DESA (DAD)
TAHAP I (PERTAMA)
1. Alokasi dan Realisasi Belanja Desa Tahap …………
2. Hasil yang dicapai
Bab III PENUTUP
LAMPIRAN
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)

More Related Content

What's hot

Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA BHUANA JAYA AKHIR TAHUN 2020
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA BHUANA JAYA AKHIR TAHUN 2020LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA BHUANA JAYA AKHIR TAHUN 2020
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA BHUANA JAYA AKHIR TAHUN 2020Suwondo Chan
 
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...Yudhi Aldriand
 
Perkades seboro no. 6 ttg artbumdes
Perkades seboro no. 6  ttg artbumdesPerkades seboro no. 6  ttg artbumdes
Perkades seboro no. 6 ttg artbumdesPemdes Seboro Sadang
 
Surat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentianSurat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentianpemdessinga
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Yudhi Aldriand
 
Surat pernyataan siap menerima hasil pengangkatan perangkat desa
Surat pernyataan siap menerima hasil pengangkatan perangkat desaSurat pernyataan siap menerima hasil pengangkatan perangkat desa
Surat pernyataan siap menerima hasil pengangkatan perangkat desaRaFuzi Diqi
 
Skp bagian keuangan
Skp bagian keuanganSkp bagian keuangan
Skp bagian keuanganpamuaralabuh
 
Sk lpmd th 2017 2021
Sk lpmd th 2017 2021Sk lpmd th 2017 2021
Sk lpmd th 2017 2021ari saridjo
 
Contoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkadesContoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkadesYudhi Aldriand
 
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMATATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMATeguh Kristyanto
 
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desaPerdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desaari saridjo
 
Contoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Contoh Dokumen KELENGKAPAN PilkadesContoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Contoh Dokumen KELENGKAPAN PilkadesYudhi Aldriand
 
Program kerja bum desa terbaru seboro seboro
Program kerja bum desa terbaru seboro seboroProgram kerja bum desa terbaru seboro seboro
Program kerja bum desa terbaru seboro seboroPemdes Seboro Sadang
 
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...TV Desa
 
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024Strobillus Found
 

What's hot (20)

Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
 
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA BHUANA JAYA AKHIR TAHUN 2020
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA BHUANA JAYA AKHIR TAHUN 2020LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA BHUANA JAYA AKHIR TAHUN 2020
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA BHUANA JAYA AKHIR TAHUN 2020
 
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
 
Perkades seboro no. 6 ttg artbumdes
Perkades seboro no. 6  ttg artbumdesPerkades seboro no. 6  ttg artbumdes
Perkades seboro no. 6 ttg artbumdes
 
Surat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentianSurat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentian
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 
Surat pernyataan siap menerima hasil pengangkatan perangkat desa
Surat pernyataan siap menerima hasil pengangkatan perangkat desaSurat pernyataan siap menerima hasil pengangkatan perangkat desa
Surat pernyataan siap menerima hasil pengangkatan perangkat desa
 
Bahan persiapan lomdes
Bahan persiapan lomdesBahan persiapan lomdes
Bahan persiapan lomdes
 
Anggaran dasar bumdes
Anggaran dasar bumdesAnggaran dasar bumdes
Anggaran dasar bumdes
 
Skp bagian keuangan
Skp bagian keuanganSkp bagian keuangan
Skp bagian keuangan
 
Sk lpmd th 2017 2021
Sk lpmd th 2017 2021Sk lpmd th 2017 2021
Sk lpmd th 2017 2021
 
Contoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkadesContoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkades
 
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMATATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
 
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desaPerdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
 
Contoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Contoh Dokumen KELENGKAPAN PilkadesContoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Contoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
 
03 persyaratan perangkat desa
03 persyaratan perangkat desa03 persyaratan perangkat desa
03 persyaratan perangkat desa
 
02 sk panitia
02 sk panitia02 sk panitia
02 sk panitia
 
Program kerja bum desa terbaru seboro seboro
Program kerja bum desa terbaru seboro seboroProgram kerja bum desa terbaru seboro seboro
Program kerja bum desa terbaru seboro seboro
 
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
 
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
 

Viewers also liked

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )Suwondo Chan
 
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016 Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016 Pemdes Wlahar Wetan
 
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaSoal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaStrobillus Found
 
Kewajiban perpajakan bagi bendahara desa
Kewajiban perpajakan bagi bendahara desaKewajiban perpajakan bagi bendahara desa
Kewajiban perpajakan bagi bendahara desaArie Martapane
 
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang DesaPenjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang DesaZulfikri Armada
 
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)Mustika Aji
 
Pph 22 dan ppn bendahara
Pph 22 dan ppn bendaharaPph 22 dan ppn bendahara
Pph 22 dan ppn bendaharairmans36
 
Paparan bimtek pengelolaan dana desa 2015
Paparan bimtek pengelolaan dana desa 2015Paparan bimtek pengelolaan dana desa 2015
Paparan bimtek pengelolaan dana desa 2015Dodik Mer
 
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)Pemdes Wlahar Wetan
 
Pembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaPembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaTatang Suwandi
 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)Yudhi Aldriand
 
Undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa
Undang undang no 6 tahun 2014 tentang desaUndang undang no 6 tahun 2014 tentang desa
Undang undang no 6 tahun 2014 tentang desaZulfikri Armada
 
Presentasi dana desa
Presentasi dana desaPresentasi dana desa
Presentasi dana desaProbo Asmara
 

Viewers also liked (20)

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )
 
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESAMATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
 
Perpajakan desa
Perpajakan desaPerpajakan desa
Perpajakan desa
 
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016 Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016
 
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaSoal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
 
Kewajiban perpajakan bagi bendahara desa
Kewajiban perpajakan bagi bendahara desaKewajiban perpajakan bagi bendahara desa
Kewajiban perpajakan bagi bendahara desa
 
Perdes perangkat desa
Perdes perangkat desaPerdes perangkat desa
Perdes perangkat desa
 
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang DesaPenjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
 
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
 
Pph 22 dan ppn bendahara
Pph 22 dan ppn bendaharaPph 22 dan ppn bendahara
Pph 22 dan ppn bendahara
 
Paparan bimtek pengelolaan dana desa 2015
Paparan bimtek pengelolaan dana desa 2015Paparan bimtek pengelolaan dana desa 2015
Paparan bimtek pengelolaan dana desa 2015
 
Presentasi uu desa versi terbaru
Presentasi uu desa versi terbaruPresentasi uu desa versi terbaru
Presentasi uu desa versi terbaru
 
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
 
Pembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaPembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendahara
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
 
Uu desa pembangunan desa
Uu desa   pembangunan desa Uu desa   pembangunan desa
Uu desa pembangunan desa
 
Undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa
Undang undang no 6 tahun 2014 tentang desaUndang undang no 6 tahun 2014 tentang desa
Undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa
 
Presentasi dana desa
Presentasi dana desaPresentasi dana desa
Presentasi dana desa
 
materi BPKP
materi BPKPmateri BPKP
materi BPKP
 

Similar to Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)

Tata usaha keuangan
Tata usaha keuanganTata usaha keuangan
Tata usaha keuanganrajapusbar
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sujatmiko Wibowo
 
pertemuan_7.pdf
pertemuan_7.pdfpertemuan_7.pdf
pertemuan_7.pdfAnjuYanti
 
3. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx
3. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx3. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx
3. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptxArifBudiman342884
 
2. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx
2. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx2. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx
2. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptxSantiaprilianti2
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016Ahmad Abdul Haq
 
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah LangsungPengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah LangsungAhmad Abdul Haq
 
Permendagri 32 2006 Pedoman Administrasi Desa
Permendagri 32 2006 Pedoman Administrasi DesaPermendagri 32 2006 Pedoman Administrasi Desa
Permendagri 32 2006 Pedoman Administrasi DesaBobby Denil Lesmana
 
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.ppt
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.pptMateri_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.ppt
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.pptswanggie
 
Paparan transaksi non tunai pol pp kab sarolangun
Paparan transaksi non tunai pol pp kab sarolangunPaparan transaksi non tunai pol pp kab sarolangun
Paparan transaksi non tunai pol pp kab sarolangunhoyin rizmu
 
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUNPengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUNAhmad Abdul Haq
 
6.Penyesuaian Administrasi Desa dan BUM Desa Bersama.pptx
6.Penyesuaian Administrasi Desa dan BUM Desa Bersama.pptx6.Penyesuaian Administrasi Desa dan BUM Desa Bersama.pptx
6.Penyesuaian Administrasi Desa dan BUM Desa Bersama.pptxcahgunung3
 
Paparan Dana Desa 2023 TIPIDKOR POLDA.pptx
Paparan Dana Desa 2023 TIPIDKOR POLDA.pptxPaparan Dana Desa 2023 TIPIDKOR POLDA.pptx
Paparan Dana Desa 2023 TIPIDKOR POLDA.pptxAwalFanin
 
Pengelolaan keuangan desa
Pengelolaan  keuangan desaPengelolaan  keuangan desa
Pengelolaan keuangan desadermolo
 
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013Guruh Permadi
 

Similar to Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD) (20)

Tata usaha keuangan
Tata usaha keuanganTata usaha keuangan
Tata usaha keuangan
 
Pengelolaan keuangan desa
Pengelolaan keuangan desaPengelolaan keuangan desa
Pengelolaan keuangan desa
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
 
Pertemuan 7
Pertemuan 7Pertemuan 7
Pertemuan 7
 
pertemuan_7.pdf
pertemuan_7.pdfpertemuan_7.pdf
pertemuan_7.pdf
 
3. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx
3. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx3. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx
3. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx
 
2. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx
2. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx2. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx
2. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
 
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah LangsungPengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
 
Permendagri 32 2006 Pedoman Administrasi Desa
Permendagri 32 2006 Pedoman Administrasi DesaPermendagri 32 2006 Pedoman Administrasi Desa
Permendagri 32 2006 Pedoman Administrasi Desa
 
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.ppt
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.pptMateri_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.ppt
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.ppt
 
17021348.ppt
17021348.ppt17021348.ppt
17021348.ppt
 
SOP KEUANGAN.pdf
SOP KEUANGAN.pdfSOP KEUANGAN.pdf
SOP KEUANGAN.pdf
 
Paparan transaksi non tunai pol pp kab sarolangun
Paparan transaksi non tunai pol pp kab sarolangunPaparan transaksi non tunai pol pp kab sarolangun
Paparan transaksi non tunai pol pp kab sarolangun
 
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUNPengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
 
6.Penyesuaian Administrasi Desa dan BUM Desa Bersama.pptx
6.Penyesuaian Administrasi Desa dan BUM Desa Bersama.pptx6.Penyesuaian Administrasi Desa dan BUM Desa Bersama.pptx
6.Penyesuaian Administrasi Desa dan BUM Desa Bersama.pptx
 
Paparan Dana Desa 2023 TIPIDKOR POLDA.pptx
Paparan Dana Desa 2023 TIPIDKOR POLDA.pptxPaparan Dana Desa 2023 TIPIDKOR POLDA.pptx
Paparan Dana Desa 2023 TIPIDKOR POLDA.pptx
 
Pengelolaan keuangan
Pengelolaan keuanganPengelolaan keuangan
Pengelolaan keuangan
 
Pengelolaan keuangan desa
Pengelolaan  keuangan desaPengelolaan  keuangan desa
Pengelolaan keuangan desa
 
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013
 

More from Yudhi Aldriand

PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahPP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahYudhi Aldriand
 
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...Yudhi Aldriand
 
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiPeraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiYudhi Aldriand
 
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...Yudhi Aldriand
 
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...Yudhi Aldriand
 
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Yudhi Aldriand
 
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Yudhi Aldriand
 
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Yudhi Aldriand
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Yudhi Aldriand
 
Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Yudhi Aldriand
 
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...Yudhi Aldriand
 
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Yudhi Aldriand
 
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaPermen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaYudhi Aldriand
 
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desaPermen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desaYudhi Aldriand
 
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...Yudhi Aldriand
 
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakUU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakYudhi Aldriand
 
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAWSekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAWYudhi Aldriand
 
Pemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktuPemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktuYudhi Aldriand
 
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaBPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaYudhi Aldriand
 
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaYudhi Aldriand
 

More from Yudhi Aldriand (20)

PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahPP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
 
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
 
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiPeraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
 
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
 
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
 
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
 
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
 
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
 
Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016
 
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
 
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
 
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaPermen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
 
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desaPermen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
 
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
 
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakUU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
 
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAWSekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
 
Pemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktuPemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktu
 
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaBPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
 
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
 

Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)

  • 1.
  • 2. 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor .... Tahun ...... Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun .......; 8. Peraturan Bupati Bekasi No 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 9. Peraturan Bupati Bekasi No 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan APBDesa; 10. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 970/Kep.......-BPMPD/20..... Tentang Dana Alokasi Desa Di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 20.....; 11. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 142/Kep..... - BPMPD /20..... Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 20......
  • 3. PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI PEMERINTAH DESAKEPUTUSAN BUPATI NOMOR ...... KECAMATAN TAHAP II DST 1. PERDES APB DESA (+ DPA) 2. SURAT PERTANGGUNGJAWAB AN TAHAP I DST 3. LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DAD TAHAP I DST 4. KWITANSI PENERIMAAN 5. FOTOCOPY KTP 6. FHOTOCOPY REK. DESA 7. DOK. PENDUKUNG PENCAIRAN DANA (BUKU KAS UMUM, SPJ) 8. REKOM DARI CAMAT TAHAP I 1. RPJM DESA 2. RKP DESA 3. PERDES APB DESA YANG TELAH DI EVALUASI (RKA + DPA) 4. KWITANSI PENERIMAAN 5. FOTOCOPY KTP 6. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENERIMA DAD 7. SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN KEPADA BUPATI MELALUI KABAG TAPEM 8. REKOM DARI CAMAT Permohonan Pencairan Dana REKENING DESA/BANK JABAR Keterangan: Dok Pendukung Pencairan Dana: 1. SK Pengangkatan: Kades, & BPD; (pembayaran Gaji &tunjangan) 2. SK Pembentukan Panitia; 3. Surat Permohonan Pencairan dari Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Desa 4. Daftar Penerimaan Gaji, Tunjangan, 5. Daftar Honorarium, Perjalanan Dinas dsb; 6. Buku Kas Umum 7. Faktur/nota pembelian, kwitansi,
  • 4. PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DAD Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Alokasi Desa (DAD) harus memperhatikan antara lain: 1. Setiap penerimaan dan pengeluaran uang harus didukung dengan bukti yang sah, disertai tandatangan persetujuan dari pihak-pihak yang menerima dan berwenang mengeluarkan uang; 2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu. harus diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang / jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti; 4. Realisasi fisik barang dan jasa yang diterima tidak boleh lebih kecil dari nilai uang yang dikeluarkan; 5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan dalam buku penerimaan dan pengeluaran; 6. Setiap terjadi transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran uang dibukukan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi; 7. Setiap akhir bulan buku penerimaan dan pengeluaran tersebut, dihitung saldonya dicocokkan dengan saldo fisik yang ada, baik di Kas maupun di Bank, kemudian dibuat berita acara pemeriksaan kas yang ditandatangani oleh Kepala dan Bendahara Desa 8. Seluruh data akuntansi keuangan baik berupa laporan keuangan dan dokumen bukti-bukti pengeluaran disimpan dalam tempat yang aman dan mudah untuk dipergunakan kembali setiap saat diperlukan. 9. Memungut dan menyetor pajak-pajak atas pembayaran honor Tim Teknis/honor, pembelian/pengadaan/penggandaan barang dalam jumlah tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan di setor ke Kas Negara. 10.Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana menjadi tanggungjawab Pemerintahan Desa
  • 5. PELAKSANAAN BELANJA DESA Kepala Desa Sekertaris Desa Bendahara Desa Pelaksanaan Pembangunan PTPKD spj Meneliti Kebenaran Surat Permintaan Pembayaran Pencairan Dana Menerbitkan Surat Perintah Membayar
  • 6. DOKUMEN YG HRS DISIAPKAN 1. DPA 2. SK PENGANGKATAN: KADES, SEKDES, BPD; 3. SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DARI KETUA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN TSB KEPADA KADES 4. DAFTAR PENERIMAAN GAJI, OR TUNJANGAN
  • 7. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI DESA (DAD)TAHAP……. Sebagai referensi dalam penulisan/penyusunan Laporan minimal dapat disusun dengan sistematika seperti berikut ini : Bab I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Dasar Hukum 3. Maksud dan Tujuan Bab II REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA ALOKASI DESA (DAD) TAHAP I (PERTAMA) 1. Alokasi dan Realisasi Belanja Desa Tahap ………… 2. Hasil yang dicapai Bab III PENUTUP LAMPIRAN