Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja di Indonesia, termasuk jenis-jenis perlindungan seperti perlindungan ekonomi, sosial, dan teknis yang diatur dalam berbagai undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah.

1. Oleh:
Kathleen C. Pontoh, S.H.,M.H

2. ⦁ Salah satu unsur agar terciptanya sistem
hubungan kerja yang harmonis adalah
dengan adanya keseimbangan antara hak dan
kewajiban baik dari pengusaha ataupun dari
pekerja.
⦁ Kedudukan pekerja seringkali berada pada
posisi yang lemah, dan untuk menjamin agar
hak-hak pekerja tidak terabaikan maka
diperlukan perlindungan hukum terhadap
hak-hak pekerja tersebut.

3. ⦁ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.
⦁ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970
tentang Keselamatan Kerja.
⦁ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981
tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan.
⦁ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

4. ⦁ Undang-undang No. 21 Tahun 2000 Tentang
Serikat Pekerja/Serikat Buruh
⦁ Undang-undang No. 2 Tahun 2004 ttg
Penyelesaian Hubungan Industrial
⦁ Undang-undang No.39 Tahun 2004 ttg
Penetapan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri.

5. ⦁ Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950
tentang Waktu Kerja dan Waktu Istirahat.
⦁ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1954
tentang Istirahat Tahunan bagi Buruh.
⦁ Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja
Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian
Republik Indonesia Nomor KEP-
275/MEN/1989 dan Nomor POL.04/V/1989
tentang Pengaturan Jam Kerja, Shift dan Kerja
Istirahat, serta Pembinaan Tenaga Kerja
Satuan Pengaman (Satpam).

6. ⦁ Pasal 4 huruf c. Salah satu tujuan
pembangunan ketenagakerjaan adalah
memberikan perlindungan kepada tenaga
kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
⦁ Pasal 5. Setiap tenaga kerja memiliki
kesempatan yang sama tanpa diskriminasi
untuk memperoleh pekerjaan
⦁ Pasal 6. Setiap pekerja/buruh berhak
memperoleh perlakuan yang sama tanpa
diskriminasi dari pengusaha

7. ⦁ Pasal 11. Setiap tenaga kerja berhak
memperoleh dan/atau meningkatkan
dan/atau mengembangkan kompetensi kerja
sesuai dengan bakat, minat, dan
kemampuannya melalui pelatihan kerja
⦁ Pasal 12 ayat 3. Setiap pekerja/buruh
memiliki kesempatan yang sama untuk
mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan
bidang tugasnya

8. ⦁ Pasal 31. Setiap tenaga kerja mempunyai hak
dan kesempatan yang sama untuk memilih,
mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan
memperoleh penghasilan yang layak di dalam
atau di luar negeri
⦁ Pasal 86 ayat 1. Setiap pekerja/buruh berhak
memperoleh perlindungan atas keselamatan
dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan,
dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan
martabat manusia serta nilai-nilai agama

9. ⦁ Pasal 88 ayat 1. Setiap pekerja/buruh berhak
memperoleh penghasilan yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
⦁ Pasal 99 ayat 1. Setiap pekerja/buruh dan
keluarganya berhak untuk memperoleh
jaminan sosial tenaga kerja .
⦁ Pasal 104 ayat 1. Setiap pekerja/buruh
berhak membentuk dan menjadi anggota
serikat pekerja/serikat buruh .

10. ⦁ Jenis Perlindungan Tenaga kerja :
1. Perlindungan Ekonomis (Jaminan sosial) ,
2. Perlindungan Sosial (Kesehatan kerja), dan
3. Perlindungan Teknis (Keselamatan kerja)
⦁ Objek perlindungan Tenaga Kerja :
anak, dan penyandang cacat
sosial
1. Perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja,
2. Perlindungan atas hak dasar pekerja/buruh untuk
berunding ataupun mogok dengan pengusaha,
3. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja,
4. Perlindungan Khusus bagi pekerja/buruh perempuan,
5. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan & Jaminan
6. Perlindungan atas hak pemutusan hubungan tenaga
kerja.

11. ⦁ Perlindungan Ekonomis (jaminan sosial)
adalah perlindungan tenaga kerja dalam
bentuk penghasilan yang cukup, termasuk
bila tenaga kerja tidak bekerja diluar
kehendaknya.
 Perlindungan Ekonomis (jaminan sosial)
merupakan salah satu tanggung jawab dan
kewajiban negara untuk memberikan
perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat.
 Diatur dalam UU No.3/1992 ttg Jaminan Sosial
Tenaga Kerja.

12. Perlindungan bagi Tenaga kerja tsb dalam bentuk
santunan berupa uang (jaminan kecelakaan kerja,
kematian, dan tabungan hari tua) serta pelayanan
kesehatan yakni jaminan pemeliharaan kesehatan

13. ⦁ Perlindungan Sosial (Kesehatan Kerja), yaitu
perlindungan TK dalam bentuk jaminan
kesehatan kerja dan kebebasan berserikat
dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
Tujuannya adalah mengadakan pembatasan-
pembatasan terhadap kekuasaan pengusaha yang
memperlakukan pekerja/buruh “ semaunya tanpa
memperhatikan norma-norma yang berlaku.

14.  Organisasi Buruh di Indonesia.
1. Aliansi Buruh Menggugat (ABM)
2. Serikat Pekerja Nasional (SPN)
3. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)
4. Aliansi Buruh Menggugat (ABM), dll
International Labour Organization (ILO), Organisasi
ini dibawah naungan PBB, didirikan pada tahun
1919 sebagai bagian dari perjanjian Versailele dan
berkantor pusat di Jenewa.

15. ⦁ Perlindungan Teknis (Kesehatan
&Keselamatan Kerja)
Perlindungan thdp pekerja/buruh agar selamat dari
bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau
bahan yang dikerjakan
Kesehatan dan keselamatan kerja terkait dengan
Ilmu kesehatan kerja, teknik keselamatan, teknik
industri, kimia, fisika, dan psikologi.
Tujuannya memelihara kesehatan, keselamatan
lingkungan kerja juga melindungi rekan kerja,
keluarga pekerja, konsumen dan orang lain yang
mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja.

16. ⦁ Zaeni,A. Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang
Hubungan Kerja). Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007.
⦁ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
⦁ Undang Undang, Jaminan dan Jenis Perlindungan Tenaga
Kerja https://id-id.facebook.com/notes/universitas-
borobudur-jakarta/undang-undang-jaminan-dan-jenis-
perlindungan-tenaga-kerja/546860785327961/ . 15
Oktober 2012 pukul 19:59
⦁ Wikepedia Tenaga Kerja.
http://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_Kerja
⦁ Perlindungan Tenaga Kerja.
https://materimahasiswahukumindonesia.blogspot.co.id/201
5/01/perlindungan-tenaga-kerja.html. 26 Januari 2005