Hukum ketenagakerjaan

1. HUKUM
KETENAGAKERJAAN
Ana Riana, S.H., M.H
Advokat & Dosen

2. Hubungan Kerja dan
Hubungan Industrial
Hubungan Kerja
01
Perjanjian Kerja
02
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
03
Hubungan Industrial
04
Peraturan Perusahaan & PKB
05

3. 1. Hubungan Kerja

4. Hubungan Kerja Menurut Siepomo:
Suatu hunungan antara seorang buruh dan seorang majikan, dimana hubungan kerja itusendiri terjadi setelah
adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terkait dalam suatu perjanjian, disatu pihak pekerja
atau buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha memperkerjakan pekerja atau buruh
dengan memberi upah.
Unsur Hubungan Kerja :
1. Adanya Pekerjaan;
2. Adanya perintah orang lain;
3. Adanya upah;
Kewajiban Para Pihak:
Kewajiban para pihak haruslah ada keseimbangan. Hak pekerja atau buruh merupakan kewajiban pengusaha
dan sebaliknya hak pengusaha merupakan kewajiban pekerja atau buruh.
Hal dan lewajiban para pihak, diatur dalam KUHPerdata dalam pasal 1603, 1601, 1602;

5. 2. Perjanjian Kerja

6. Perjanjian kerja tidak dikenal dalam KUH Perdata, yang ada adalah perikatan atau Verbintenis dan
persetujuan atau evereenkomst.
Jika menggunakan pasal 1313 KUH Perdata, batasan pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan dimana
seorang atau lebih mengikatkan diri pada orang lain untuk melaksanakan sesuatu hal.
Pembagian perjanjian menurut KUHPerdata adalah:
1. Perjanjian untuk melakukan jasa tertentu;
2. Perjanjian kerja;
3. Perjanjian pemborongan kerja.
Pembagian perjanjian kerja:
1. Perjanjian kerja waktu tertentu;
2. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
Setatus perjanjian kerja
Setatus perjanjian kerja dibagi menjadi dua:
1. Perjanjian kerja tidak tetap;
2. Perjanjian kerja tetap.

7. 3. Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu

8. Perjanjian waktu tertentu harus memenuhi syarat-syarat pembuatannya. Syarat-syarat perjanjian waktu tertentu
dibagi menjadi 2 yaitu formil dan materiil;
Formil:
1. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
2. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja atau buruh;
3. Jabatan atau jenis pekerjaan;
4. Tempat bekerja;
5. Besarnya upah yang dibayarkan;
6. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban, pengusaha dan pekerja atau buruh;
7. Jangka waktu mulai berlakunya perjanjian kerja;
8. Tempat dan lokasi pekerjaan kerja dibuat;
9. Tanda tangan para pihal;
Matriil:
1. Kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kemampuan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hokum;
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, ddan perauran
undang-undang yang berlaku.

9. 4. Hubungan
Industrial

10. Penggunaan istilah hubungan industrial sebenarnya merupakan kelanjutan dari istilah hubungan industrial
pancasila. Berdasarkan pedoman pelaksanaan hubungan industrial pancasila (HIP) depertemen tenagakerja,
pengertian HIP adalah suatu system yang berbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang
didasarkan atas nilai-nilai pancasila dan undang-undang dasar 1945.
landasan hubungan industrial terdiri ataas:
1. Landasan idiil adalah pancasila;
2. Landasan konstitusional ialah UUD 1945
3. Landasan operasional adalah GBHN yang ditetapkan oleh MPR.
Tujuan adanya hubungan industrial adalah mengemban cita-cita proklamasi kemerdekaan 1945 dalam
pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur yang berdasarkan pamcasila serta ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social melalui
penciptaan ketenangan ketentraman usaha, meningkatkan produksi, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja
serta serta sederajatnya sesuai derajat manusia.
Untuk mendukung saranya terciptanya hubungan industrial yang harmonis, maka menggunakan 5 cara:
1. LKS Bipatrit;
2. LKS Tripatrit;
3. Perjanjian Kerjasama;
4. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
5. Pendidikan hubungan industrial.

11. 5. Peraturan
Perusahaan PKB

12. Berdasarkan pasal 1 angka 20 undang-undang no 13 tahun 2003, peraturan perusahaan (PP) adalah peraturan
yang dibuat tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib oleh pengusaha dan memuat
syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah perkankian yang merupakan hasil dari perundingan antara serikat pekerja
atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja, atau serikat buruh, yang tercatat pada unstansi yang
bertanggungjawab dibisang ketenagakerjaan dengan , atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha
yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Dalam praktik sekama ini banyak istilah yang dipergunakan untuk menyebutkan PKB:
1. perjanjian perburuhan kolektif (PPK) atau Collective arbeids over eenkomst (CAO)
2. Persetujuan perburuhan kolektif (PPK) atau Collective labourt agreement (CLA);
3. Persetujuan Perburuhan Bersama (PPB);
4. Kesepakatan Kerja Bersama (PKB).

13. Insert your subtitle here
Thank you