SlideShare a Scribd company logo

Juknis bop pesantren dan pendidikan keagamaan islam pandemi covid 19

•
•
M
MasykurAbror

juknis

Education
1 of 53
Download to read offline
Petunjuk Teknis Bantuan OperasionalPesantren danPendidikan KeagamaanIslam padaMasaPandemiCOVID-19 Tahun Anggaran 2020 DIREKTORAT PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam padaMasaPandemiCOVID-19 Tahun Anggaran 2020
iii Kata Pengantar ALHAMDULILLAH dengan rahmat dan karunia Allah SWT, petunjuk teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 telah selesai disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan Program Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 berisi tentang konten dan esensi bantuan, teknis pelaksanaan bantuan, standar dan spesifikasi bantuan, tugas dan fungsi masing-masing jenjang organisasi, pengendalian dan pengawasan serta layanan pengaduan masyarakat. Petunjuk Teknis ini disusun untuk menjadi panduan, petunjuk, rambu-rambu dan arah pelaksanaan bantuan, sehingga bantuan dapat dilaksanakan dengan baik, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Dengan Petunjuk Teknis ini pula, pemberi dan penerima manfaat bantuan dapat melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan yang ada dalam petunjuk teknis, sekaligus bantuan yang diberikan bermanfaat untuk KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Jakarta Pusat Telp. (021) 3811810, Fax. (021) 34833980
iv Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … mendukung operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. Demikian, atas perhatian dan kerjasama semua pihak kami ucapkan terimakasih. Jakarta, An. Plt. Direktur Jenderal, Plt. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Imam Safe’i
v Daftar Isi Kata Pengantar ................................................................................................. iii Daftar Isi................................................................................................................. v Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam ............................ vii Bab I : Pendahuluan A. Latar Belakang ........................................................................ 1 B. Maksud dan Tujuan .............................................................. 2 C. Ruang Lingkup ........................................................................ 3 D. Pengertian Umum ................................................................. 4 Bab II : Pelaksanaan A. Pemberi Bantuan ................................................................... 7 B. Persyaratan Penerima Bantuan ................................... 7 C. Bentuk Bantuan ...................................................................... 8 D. Rincian Pemanfaatan Bantuan ....................................... 8 E. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan ........................ 11 F. Penyaluran Dana Bantuan ................................................ 13 Bab III : Laporan Pertanggungjawaban, Ketentuan Perpajakan, Larangan dan Sanksi A. Pertanggungjawaban Program ...................................... 15 B. Ketentuan Perpajakan ........................................................ 16
vi Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … C. Larangan dan Sanksi ............................................................ 19 Bab IV : Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi A. Organisasi ................................................................................... 19 B. Tugas dan Tanggung Jawab ............................................ 19 Bab V : Pengendalian dan Pengawasan A. Pengendalian ........................................................................... 27 B. Pengawasan .............................................................................. 27 Bab VI : Penutup............................................................................................... 31 Lampiran-lampiran ......................................................................................... 33 ***
vii KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR: 1248 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/ 363/ 2020, dan Nomor 440- 882 Tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/
viii Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … 2021 di Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19), perlu diberikan fasilitasi pada Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam dalam bentuk Bantuan Operasional; b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 yang tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai- mana dimaksud dalam huruf a, perlu mene- tapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendi- dikan Islam tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
ix Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ten- tang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tang- gung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Repu- blik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo- nesia Nomor 6406); 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
x Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagai- mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267); 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 10.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara
xi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Penda- patan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736); 12.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822); 13.Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pera- turan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014
xii Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098); 14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK 05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga); 15.Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
xiii Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam 16.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 17.Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117); 18.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi an- caman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 19.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indo- nesia Tahun 2020 Nomor 383).
xiv Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDI- DIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN ANG- GARAN 2020. KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 sebagai- mana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA : Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pelaksanaan Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020.
xv Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2020. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2020 Plt. Direktur Jenderal, TTD Kamaruddin Amin
xvi Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam padaMasaPandemiCOVID-19 Tahun Anggaran 2020
1 LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 1248 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2020 Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi landasan hukum bagi Pesantren dalam melak- sanakan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan tetap menjamin kekhasan dan kemandiriannya, sekaligus landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan afirmasi, rekognisi, dan fasilitasi terhadap Pesantren. Demikian halnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan
2 Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … Keagamaan sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Islam. Pandemi COVID-19 yang berdampak pada seluruh sektor kehidupan, termasuk Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam, pemerintah hadir melalui program yang nyata untuk memberikan dukungan dan “stimulan” guna meringankan beban Pesantren dan Pendidikan Keagamaan melalui skema Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020. Agar pengalokasian dan pengelolaan Bantuan Opera- sional Pesantren dan Bantuan Operasional Pendidikan Keagamaan Islam dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Bantuan Operasional Pendidikan Keagamaan Islam. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Petunjuk Teknis ini untuk mengatur mekanisme pengelolaan Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 agar tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3 Bab II: Pelaksanaan 2. Tujuan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 untuk menjamin efektifitas, efisiensi, ketepatan sasaran, dan kegunaan pelaksanaan Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 a. Untuk meringankan biaya operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam. b. Untuk memutus, mengurangi mata rantai penyebaran COVID-19 di kalangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam. c. Untuk mewujudkan keberpihakan pemerintah (affir- mative action) bagi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan Pondok Pesantren ini mengatur tentang: Penda- huluan, Pelaksanaan, Laporan Pertanggungjawaban, Lara- ngan dan Sanksi, Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi, Pengendalian dan Pengawasan serta Penutup.
4 Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … D. Pengertian Umum 1. Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 yang selanjutnya disebut BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 adalah Bantuan pemerintah yang diberikan kepada Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam untuk biaya operasional dan biaya kebutuhan pemenuhan protokol kesehatan. 2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Agama sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Agama. 3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Agama. 4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melakukan tindakan yang meng- akibatkan pengeluaran belanja negara. 5. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren ada- lah Direktorat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok Pesantren.
5 Bab II: Pelaksanaan 6. Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren/TOS adalah bidang pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang melaksanakan pelayanan, bimbingan, pem- binaan dan pengelolaan sistem informasi di bidang pen- didikan diniyah dan pondok Pesantren. 7. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren/TOS ada- lah seksi pada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendi- dikan diniyah dan pondok Pesantren. 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan anggaran penda- patan dan belanja Negara. 9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah pengawas internal pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 10. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
6 Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … 11. Kelompok Masyarakat (POKMAS) adalah sekumpulan orang yang dibentuk oleh masyarakat untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, pendidikan agama dan Pendidikan Keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. 12. Surat Perjanjian yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Kelompok masyarakat. 13. Pakta Integritas adalah surat pernyataan kesanggupan melaksanakan BOP Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam secara akuntabel, efektif, efisien dan bebas dari korupsi. 14. Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah perhitungan per- kiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh Tim Perencana, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Tim Pelaksana untuk melaksanakan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. 15. Jadwal Pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilak- sanakan. ***
7 Bab II Pelaksanaan A. Pemberi Bantuan PEMBERI BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam/Kantor Wilayah Kemenag Propinsi/Kantor Kemenag Kab/Kota. B. Persyaratan Penerima Bantuan Persyaratan penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020 adalah sebagai berikut: 1. Aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. 2. Terdaftar pada Kantor Kementerian Agama yang dibuk- tikan dengan Nomor Statistik lembaga.
8 Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … C. Bentuk Bantuan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020 berbentuk bantuan uang tunai yang berasal dari DIPA Pusat/DIPA Daerah Tahun 2020. D. Rincian Pemanfaatan Bantuan Pemanfaatan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19, antara lain dapat digunakan untuk membiayai komponen-komponen sebagai berikut: 1. Pembiayaan Operasioanlisasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam, seperti membayar (listrik, air, keamanan; 2. Pembiayaan kebutuhan protokol kesehatan, seperti (sabun, hand sanitizer, masker, thermal scanner, penyemprotan desinfektan, wastafel, alat kebersihan) dan/pembiayaan lain terkait pendukung protokol kesehatan. E. Tata Kelola Pencairan Bantuan 1. Prosedur Pengajuan Bantuan a. Pengajuan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19
9 Bab II: Pelaksanaan 1) Pengajuan Bantuan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 dilakukan melalui usulan langsung Pesantren dan Pendidikan Keagamaan atau organisasi yang membawahi lembaga Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam, yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama/Kantor Wilayah Kemenag Propinsi/ Kantor Kemenag Kab/Kota. 2) Usulan pengajuan tertulis ditandatangani oleh pimpinan lembaga Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam atau organisasi yang membawahi lembaga Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam, ditujukan kepada KPA dan dikirimkan ke alamat Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendi- dikan Islam Kementerian Agama/Kantor Wilayah Kemenag Propinsi/Kantor Kemenag Kab/Kota. 3) Daftar nama-nama yang mengajukan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 akan dimasukkan dalam daftar pemohon BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. 4) Berdasarkan hasil verifikasi, PPK menetapkan Surat Keputusan penerima BOP Pesantren dan BOP
10 Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 yang disahkan oleh KPA. 2. Penetapan dan Pengesahan Penerima Bantuan a. Berdasarkan hasil verifikasi calon penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020, PPK menyusun draft Surat Keputusan Penetapan Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 yang paling sedikit memuat: 1) Identitas penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. 2) Nilai uang BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19, dan 3) Nomor rekening dan nama Bank penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. b. PPK memastikan calon penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 dalam draft Surat Keputusan Penetapan Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19
11 Bab II: Pelaksanaan Tahun Anggaran 2020 yang telah memenuhi persyaratan. c. PPK menyusun Surat Keputusan Penetapan Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 untuk kemudian diserahkan kepada KPA untuk disahkan. d. Surat Keputusan Penetapan Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 yang disahkan merupakan dasar pemberian BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 kepada penerima. e. Untuk mempercepat pemberian BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19, Surat Keputusan Penetapan Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 dapat dilakukan secara bertahap bagi penerima bantuan yang telah memenuhi persyaratan. 3. Pemberitahuan dan Kelengkapan Administrasi a. Pemberitahuan calon penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 akan di-publish di media Ditpdpontren atau pemberitahuan melalui Kanwil/Kandepag.
12 Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … b. Masing-masing penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 yang tercantum dalam Surat Keputusan Penetapan Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 melengkapi beberapa persyaratan pencairan secara langsung atau melalui lembaga yang menaungi lembaga Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam. c. Persyaratan administrasi dikirim melalui layanan pos/ jasa pengiriman tercatat/diantar langsung kepada Pemberi Bantuan. 4. Pencairan Dana Bantuan a. Pencairan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 dilakukan setelah penerima bantuan melengkapi persyaratan administrasi. b. Dana Bantuan BOP Pesantren Kecil sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), Bantuan BOP Pesantren Sedang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Bantuan BOP Pesantren Besar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) serta dilakukan pencairan sekaligus atau dalam 1 (satu) tahap.
13 Bab II: Pelaksanaan c. Penggunaan dana BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 secara keseluruhan dan disertai bukti penggunaan dana bantuan. d. Membuat laporan pertanggungjawaban hasil pelak- sanaan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 kepada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren/ Kanwil Kementerian Agama/Kantor Kementerian Agama Kab/ Kota F. Penyaluran Dana Bantuan Dana BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 ini disalurkan secara langsung (LS) ke rekening lembaga penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. ***
14 Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam padaMasaPandemiCOVID-19 Tahun Anggaran 2020
15 Bab III Laporan Pertanggungjawaban, Ketentuan Perpajakan, Larangan dan Sanksi A. Pertanggungjawaban Program 1. Pertanggungjawaban Penerima Bantuan a. Penerima Bantuan memberikan laporan sesuai dengan penerimaan dana bantuan paling lambat bulan Desember 2020. Adapun laporan penggunaan dana bantuan, meliputi: 1) Rekap Penggunaan Bantuan. 2) Rincian Penggunaan Bantuan. 3) Foto-Foto/Dokumen Lain. *contoh terlampir b. Penyerahan laporan dapat dilakukan secara langsung atau online (jika memungkinkan) disertai bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. c. Laporan diserahkan/dikirim pada pemberi bantuan.
16 Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … 2. Pertanggungjawaban Pemberi Bantuan a. PPK menyusun laporan penyaluran penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah dan terhindar dari penyimpangan. b. PPK memberikan laporan tertulis, sekurangnya memuat jumlah pagu BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19, Realisasi BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 yang telah disalurkan, dan sisa dana BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara, serta lampiran berupa salinan Surat Keputusan Penetapan Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020. c. Laporan pertanggungjawaban tersebut dilampirkan sebagai suplemen pada Laporan Keuangan Kemen- terian Negara/Lembaga. B. Ketentuan Perpajakan Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 wajib membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17 Bab III: Laporan Pertanggungjawaban, Ketentuan Perpajakan … C. Larangan dan Sanksi 1. Larangan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 ini dilarang untuk hal-hal sebagai berikut: a. Disimpan dengan maksud dibungakan dan/atau mendapatkan keuntungan bagi hasil; b. Menanamkan saham dan/atau investasi dengan maksud mendapatkan keuntungan; c. Dipinjamkan kepada pihak lain; d. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/ acara keagamaan; e. Membayar bonus/insentif dan transportasi rutin untuk tenaga pendidik dan tenaga kePesantrenan, kecuali biaya yang dibayarkan sebagai honor tutor; f. Rehabilitasi sedang dan berat bagi sarana dan pra- sarana Pesantren; g. Membangun gedung/ruangan baru;
18 Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … h. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembinaan dan pendidikan; i. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sum- ber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar; j. Membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam Rencana Pemanfaatan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19; k. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan dan/atau pendampingan yang diseleng- garakan lembaga di luar Kementerian Agama. 2. Sanksi Segala bentuk pelanggaran atas pengelolaan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 yang tidak sesuai dengan ketentuan akan diberikan sanksi menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. ***
19 Bab IV Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi A. Organisasi Organisasi pelaksanaan kegiatan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID- 19 akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut: 1. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. 2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. 3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 4. Pondok Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam. B. Tugas dan Tanggung Jawab 1. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren a. Merencanakan dan menganggarkan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada
20 Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … Masa Pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020 melalui DIPA Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam. b. Merancang program bantuan dengan Petunjuk Teknis (Juknis) BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Ke- agamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020. c. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020 kepada Bidang Pendidikan Pakis/Pontren/Pendis/TOS. d. Menerima data Pondok Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang membutuhkan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 secara langsung atau melalui Kanwil Kemenag Provinsi. e. Melakukan verifikasi, seleksi dan finalisasi data pondok Pesantren yang membutuhkan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. f. Menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan tentang Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. g. Menyampaikan pemberitahuan kepada Kanwil Kemen- terian Agama tentang penerima program BOP
21 Bab IV: Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. h. Memproses pencairan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 yang sumber pembiayaannya dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2020. i. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020. j. Melakukan koordinasi dengan Bidang Pendidikan Pon- tren/Pakis/Pendis/TOS Kanwil Kemenag Propinsi dan Seksi Pontren/Pakis/Pendis/TOS Kankemenag Kabu- paten/Kota. k. Melaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang pelaksanaan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan lebih lanjut. 2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi a. Merencanakan dan menganggarkan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020 melalui DIPA Kanwil Kemenag Propinsi.
22 Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … b. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020 kepada Bidang Pendidikan Pontren/Pakis/Pendis Kankemenag Kab/ Kota. c. Menerima data pondok Pesantren yang membutuhkan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 dari Kankemenag Kab/Kota dan atau Pondok Pesantren. d. Melakukan verifikasi, seleksi dan finalisasi data pondok Pesantren yang membutuhkan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. e. Menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan tentang Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. f. Menyampaikan pemberitahuan kepada Kankemenag Kab/Kota tentang penerima program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. g. Memproses pencairan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 yang sumber pembiayaannya dari DIPA Kanwil Kemenag Propinsi Tahun Anggaran 2020.
23 Bab IV: Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020. i. Melakukan koordinasi dengan Seksi Pontren/Pakis/ Pendis/TOS Kankemenag Kab/Kota. j. Melaporkan kepada KPA tentang pelaksanaan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan lebih lanjut. 3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota a. Merencanakan dan menganggarkan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020 melalui DIPA Kankemenag Kab/Kota. b. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020 kepada Pondok Pesantren. c. Menerima data pondok Pesantren yang membutuhkan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 dari Seksi Pontren/ Pakis/ Pendis/TOS. d. Melakukan verifikasi, seleksi dan finalisasi data pondok Pesantren yang membutuhkan BOP Pesantren dan BOP
24 Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. e. Menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan tentang Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. f. Menyampaikan pemberitahuan kepada Pondok Pesantren tentang penerima program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. g. Memproses pencairan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 yang sumber pembiayaannya dari DIPA Kankemenag Kab/Kota Tahun Anggaran 2020. h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020. i. Melaporkan kepada KPA tentang pelaksanaan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan lebih lanjut. 4. Pondok Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam a. Melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan untuk proses pencairan anggaran BOP Pesantren dan
25 Bab IV: Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. b. Menggunakan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 sesuai Juknis c. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban pelak- sanaan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 kepada Pemberi Bantuan. ***
26 Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam padaMasaPandemiCOVID-19 Tahun Anggaran 2020
27 Bab V Pengendalian dan Pengawasan A. Pengendalian KPA menyelenggarakan pengendalian intern terhadap pelaksanaan pengelolaan dana BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. B. Pengawasan 1. Dalam rangka pengawasan penyaluran dana belanja BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19, KPA dapat melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional. 2. PPK dapat melaksanakan pengawasan penggunaan dana BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 dengan mekanisme:
28 Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … a. PPK menyusun instrumen/dokumen monitoring/penga- wasan yang sekurangnya memuat: 1) Identitas Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. 2) Jenis Bantuan Yang Diterima. 3) Jumlah Bantuan Yang Diterima. 4) Pemanfaatan Dana BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. b. Monitoring/pengawasan dilakukan dengan teknik populasi/sampling acak menggunakan dokumen/ instrumen pengawasan/monitoring yang disusun oleh PPK dengan mekanisme: 1) PPK memberikan tugas pengawasan/monitoring penggunaan dana bantuan melalui Kanwil/ Kandepag. 2) Korespondensi/komunikasi via telpon/internet ke- pada penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19.
29 Bab V: Pengendalian dan Pengawasan c. Pengawasan penggunaan dana BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam nomor 2, dapat juga dilakukan dengan meminta Laporan Pertanggungjawaban Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. ***
30 Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam padaMasaPandemiCOVID-19 Tahun Anggaran 2020
31 Bab VI Penutup DEMIKIAN Petunjuk Teknis ini disusun untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelolaan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian dalam pedoman/ aturan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini. Plt. Direktur Jenderal, TTD Kamaruddin Amin
32 Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam padaMasaPandemiCOVID-19 Tahun Anggaran 2020
33 Lampiran-Lampiran
34 Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam padaMasaPandemiCOVID-19 Tahun Anggaran 2020
35 Lampiran-lampiran Format 1: Contoh Laporan Pertanggungjawaban Bantuan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 KOP LEMBAGA (DENGAN ALAMAT LENGKAP) ___________________________________________________ LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL ………….. (NAMA LEMBAGA………) TAHUN ANGGARAN 2020 No Uraian Pekerjaan Volume Satuan Harga Satuan (Rp.) Jumlah (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) I Operasional 1) Biaya Listrik 2) Biaya Air 3) 4) 5) Subtotal II Protokol Kesehatan 1) Pembelian Masker
36 Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … 2) Pembelian Sabun 3) 4) 5) Subtotal Grand Total .………., ….. ………. 2020 Pimpinan Lembaga, Bendahara, ……….……….………. ……….……….………. (Nama Jelas) (Nama Jelas)
Juknis bop pesantren dan pendidikan keagamaan islam pandemi covid 19

Recommended

juknis ppdb 2019 2020 (final)
juknis ppdb 2019 2020 (final)juknis ppdb 2019 2020 (final)
juknis ppdb 2019 2020 (final)Amphie Yuurisman
 
Juknis penyaluran tunjangan profesi guru pnsd melalui mekanisme transfer daerah
Juknis penyaluran tunjangan profesi guru pnsd melalui mekanisme transfer daerahJuknis penyaluran tunjangan profesi guru pnsd melalui mekanisme transfer daerah
Juknis penyaluran tunjangan profesi guru pnsd melalui mekanisme transfer daerahMuhammad Idris
 
Juknis bos-2018
Juknis bos-2018Juknis bos-2018
Juknis bos-2018davidfrananda
 
Sk tim bos 2018
Sk tim bos 2018Sk tim bos 2018
Sk tim bos 2018sarwani sarwani
 
Ld 26 tahun_2009_perda_penyelenggaraan pendidikan
Ld 26 tahun_2009_perda_penyelenggaraan pendidikanLd 26 tahun_2009_perda_penyelenggaraan pendidikan
Ld 26 tahun_2009_perda_penyelenggaraan pendidikanNandang Sukmara
 
Ld 26 tahun_2009_perda_Penyelenggaraan pendidikan
Ld 26 tahun_2009_perda_Penyelenggaraan pendidikanLd 26 tahun_2009_perda_Penyelenggaraan pendidikan
Ld 26 tahun_2009_perda_Penyelenggaraan pendidikanNandang Sukmara
 
Juknis bos madrasah no 451 tahun 2018
Juknis bos madrasah no 451 tahun 2018Juknis bos madrasah no 451 tahun 2018
Juknis bos madrasah no 451 tahun 2018panwasty pati
 
Juknis kkg
Juknis kkgJuknis kkg
Juknis kkgMuhamad Tholib
 

Recommended

juknis ppdb 2019 2020 (final)
juknis ppdb 2019 2020 (final)juknis ppdb 2019 2020 (final)
juknis ppdb 2019 2020 (final)Amphie Yuurisman
 
Juknis penyaluran tunjangan profesi guru pnsd melalui mekanisme transfer daerah
Juknis penyaluran tunjangan profesi guru pnsd melalui mekanisme transfer daerahJuknis penyaluran tunjangan profesi guru pnsd melalui mekanisme transfer daerah
Juknis penyaluran tunjangan profesi guru pnsd melalui mekanisme transfer daerahMuhammad Idris
 
Juknis bos-2018
Juknis bos-2018Juknis bos-2018
Juknis bos-2018davidfrananda
 
Sk tim bos 2018
Sk tim bos 2018Sk tim bos 2018
Sk tim bos 2018sarwani sarwani
 
Ld 26 tahun_2009_perda_penyelenggaraan pendidikan
Ld 26 tahun_2009_perda_penyelenggaraan pendidikanLd 26 tahun_2009_perda_penyelenggaraan pendidikan
Ld 26 tahun_2009_perda_penyelenggaraan pendidikanNandang Sukmara
 
Ld 26 tahun_2009_perda_Penyelenggaraan pendidikan
Ld 26 tahun_2009_perda_Penyelenggaraan pendidikanLd 26 tahun_2009_perda_Penyelenggaraan pendidikan
Ld 26 tahun_2009_perda_Penyelenggaraan pendidikanNandang Sukmara
 
Juknis bos madrasah no 451 tahun 2018
Juknis bos madrasah no 451 tahun 2018Juknis bos madrasah no 451 tahun 2018
Juknis bos madrasah no 451 tahun 2018panwasty pati
 
Juknis kkg
Juknis kkgJuknis kkg
Juknis kkgMuhamad Tholib
 
Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_b...
Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_b...Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_b...
Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_b...Web Master
 
Perpres Nomor 76 Tahun 2020
Perpres Nomor 76 Tahun 2020Perpres Nomor 76 Tahun 2020
Perpres Nomor 76 Tahun 2020Agaton Kenshanahan
 
1. bahan ajar kebijakan dan strategi pk 2020
1. bahan ajar kebijakan dan strategi pk 20201. bahan ajar kebijakan dan strategi pk 2020
1. bahan ajar kebijakan dan strategi pk 2020PusdiklatKKB
 
Bahan tata naskah dinas
Bahan tata naskah dinasBahan tata naskah dinas
Bahan tata naskah dinasIlham Ismail
 
Juknis tunjangan khusus
Juknis tunjangan khususJuknis tunjangan khusus
Juknis tunjangan khususDpc Pkb Aceh Tamiang
 
Bahan tayang 1 kebijakan dan strategi pk 2020
Bahan tayang 1 kebijakan dan strategi pk 2020Bahan tayang 1 kebijakan dan strategi pk 2020
Bahan tayang 1 kebijakan dan strategi pk 2020PusdiklatKKB
 
Panduan tugas proktor pengawas utama dikdas (1)
Panduan tugas proktor pengawas utama dikdas (1)Panduan tugas proktor pengawas utama dikdas (1)
Panduan tugas proktor pengawas utama dikdas (1)RitaSyakira
 
18 juknis ppdb 2016 2017
18 juknis ppdb 2016 201718 juknis ppdb 2016 2017
18 juknis ppdb 2016 2017brigasta
 
Juknis DAK Tahun 2013 (SMA-SMK) - Permendikbud No 8 Tahun 2013
Juknis DAK Tahun 2013 (SMA-SMK) - Permendikbud No 8 Tahun 2013Juknis DAK Tahun 2013 (SMA-SMK) - Permendikbud No 8 Tahun 2013
Juknis DAK Tahun 2013 (SMA-SMK) - Permendikbud No 8 Tahun 2013Guss No
 
Gd
GdGd
GdYulianus Lisa Mantong
 
Permensos No.17 Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
Permensos No.17 Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan SosialPermensos No.17 Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
Permensos No.17 Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan SosialDewi Kartika
 
Bantuan Siswa Miskin (BSM) Kementerian Agama
Bantuan Siswa Miskin (BSM) Kementerian AgamaBantuan Siswa Miskin (BSM) Kementerian Agama
Bantuan Siswa Miskin (BSM) Kementerian AgamaAbdillah Mt
 
Modul pengelolaan bkb bkkbn final
Modul pengelolaan bkb bkkbn finalModul pengelolaan bkb bkkbn final
Modul pengelolaan bkb bkkbn finalPusdiklatKKB
 
Perda no 28_tahun_2007_tentang_pembentukan_organisasi_dinas_pendidikan_nasion...
Perda no 28_tahun_2007_tentang_pembentukan_organisasi_dinas_pendidikan_nasion...Perda no 28_tahun_2007_tentang_pembentukan_organisasi_dinas_pendidikan_nasion...
Perda no 28_tahun_2007_tentang_pembentukan_organisasi_dinas_pendidikan_nasion...RendyTa Zha
 
Peraturan Sekretaris Jendral No 3 Tahun 2020
Peraturan Sekretaris Jendral No 3 Tahun 2020Peraturan Sekretaris Jendral No 3 Tahun 2020
Peraturan Sekretaris Jendral No 3 Tahun 2020CIkumparan
 
JUKNIS PPDB 2016 2017
JUKNIS PPDB 2016 2017JUKNIS PPDB 2016 2017
JUKNIS PPDB 2016 2017MTs DARUSSALAM
 
Draf pokjanal posyandu
Draf pokjanal posyanduDraf pokjanal posyandu
Draf pokjanal posyanduMilaKasumawati
 
Juknis penyaluran tunjangan-sertifikasi-2013
Juknis penyaluran tunjangan-sertifikasi-2013Juknis penyaluran tunjangan-sertifikasi-2013
Juknis penyaluran tunjangan-sertifikasi-2013Sri Budi Sukiyanto
 
RPJM Provinsi Sulawesi Barat 2012 - 2016
RPJM Provinsi Sulawesi Barat 2012 - 2016RPJM Provinsi Sulawesi Barat 2012 - 2016
RPJM Provinsi Sulawesi Barat 2012 - 2016Muh Saleh
 
3.FINAL_UGB_Percontohan_23072020_edited.pdf
3.FINAL_UGB_Percontohan_23072020_edited.pdf3.FINAL_UGB_Percontohan_23072020_edited.pdf
3.FINAL_UGB_Percontohan_23072020_edited.pdfzubairmatutu
 
JUUKNIS BANTUAN KEMENAG ok.docx
JUUKNIS BANTUAN KEMENAG ok.docxJUUKNIS BANTUAN KEMENAG ok.docx
JUUKNIS BANTUAN KEMENAG ok.docxMuchtarlaUmmung1
 
Juknis BOPBOS_Madrasah_2023.pdf
Juknis BOPBOS_Madrasah_2023.pdfJuknis BOPBOS_Madrasah_2023.pdf
Juknis BOPBOS_Madrasah_2023.pdfmiftahplus
 

More Related Content

What's hot

Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_b...
Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_b...Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_b...
Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_b...Web Master
 
1. bahan ajar kebijakan dan strategi pk 2020
1. bahan ajar kebijakan dan strategi pk 20201. bahan ajar kebijakan dan strategi pk 2020
1. bahan ajar kebijakan dan strategi pk 2020PusdiklatKKB
 
Bahan tata naskah dinas
Bahan tata naskah dinasBahan tata naskah dinas
Bahan tata naskah dinasIlham Ismail
 
Bahan tayang 1 kebijakan dan strategi pk 2020
Bahan tayang 1 kebijakan dan strategi pk 2020Bahan tayang 1 kebijakan dan strategi pk 2020
Bahan tayang 1 kebijakan dan strategi pk 2020PusdiklatKKB
 
Panduan tugas proktor pengawas utama dikdas (1)
Panduan tugas proktor pengawas utama dikdas (1)Panduan tugas proktor pengawas utama dikdas (1)
Panduan tugas proktor pengawas utama dikdas (1)RitaSyakira
 
18 juknis ppdb 2016 2017
18 juknis ppdb 2016 201718 juknis ppdb 2016 2017
18 juknis ppdb 2016 2017brigasta
 
Juknis DAK Tahun 2013 (SMA-SMK) - Permendikbud No 8 Tahun 2013
Juknis DAK Tahun 2013 (SMA-SMK) - Permendikbud No 8 Tahun 2013Juknis DAK Tahun 2013 (SMA-SMK) - Permendikbud No 8 Tahun 2013
Juknis DAK Tahun 2013 (SMA-SMK) - Permendikbud No 8 Tahun 2013Guss No
 
Permensos No.17 Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
Permensos No.17 Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan SosialPermensos No.17 Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
Permensos No.17 Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan SosialDewi Kartika
 
Bantuan Siswa Miskin (BSM) Kementerian Agama
Bantuan Siswa Miskin (BSM) Kementerian AgamaBantuan Siswa Miskin (BSM) Kementerian Agama
Bantuan Siswa Miskin (BSM) Kementerian AgamaAbdillah Mt
 
Modul pengelolaan bkb bkkbn final
Modul pengelolaan bkb bkkbn finalModul pengelolaan bkb bkkbn final
Modul pengelolaan bkb bkkbn finalPusdiklatKKB
 
Perda no 28_tahun_2007_tentang_pembentukan_organisasi_dinas_pendidikan_nasion...
Perda no 28_tahun_2007_tentang_pembentukan_organisasi_dinas_pendidikan_nasion...Perda no 28_tahun_2007_tentang_pembentukan_organisasi_dinas_pendidikan_nasion...
Perda no 28_tahun_2007_tentang_pembentukan_organisasi_dinas_pendidikan_nasion...RendyTa Zha
 
Peraturan Sekretaris Jendral No 3 Tahun 2020
Peraturan Sekretaris Jendral No 3 Tahun 2020Peraturan Sekretaris Jendral No 3 Tahun 2020
Peraturan Sekretaris Jendral No 3 Tahun 2020CIkumparan
 
Draf pokjanal posyandu
Draf pokjanal posyanduDraf pokjanal posyandu
Draf pokjanal posyanduMilaKasumawati
 
Juknis penyaluran tunjangan-sertifikasi-2013
Juknis penyaluran tunjangan-sertifikasi-2013Juknis penyaluran tunjangan-sertifikasi-2013
Juknis penyaluran tunjangan-sertifikasi-2013Sri Budi Sukiyanto
 
RPJM Provinsi Sulawesi Barat 2012 - 2016
RPJM Provinsi Sulawesi Barat 2012 - 2016RPJM Provinsi Sulawesi Barat 2012 - 2016
RPJM Provinsi Sulawesi Barat 2012 - 2016Muh Saleh
 

What's hot (19)

Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_b...
Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_b...Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_b...
Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_b...
 
Perpres Nomor 76 Tahun 2020
Perpres Nomor 76 Tahun 2020Perpres Nomor 76 Tahun 2020
Perpres Nomor 76 Tahun 2020
 
1. bahan ajar kebijakan dan strategi pk 2020
1. bahan ajar kebijakan dan strategi pk 20201. bahan ajar kebijakan dan strategi pk 2020
1. bahan ajar kebijakan dan strategi pk 2020
 
Bahan tata naskah dinas
Bahan tata naskah dinasBahan tata naskah dinas
Bahan tata naskah dinas
 
Juknis tunjangan khusus
Juknis tunjangan khususJuknis tunjangan khusus
Juknis tunjangan khusus
 
Bahan tayang 1 kebijakan dan strategi pk 2020
Bahan tayang 1 kebijakan dan strategi pk 2020Bahan tayang 1 kebijakan dan strategi pk 2020
Bahan tayang 1 kebijakan dan strategi pk 2020
 
Panduan tugas proktor pengawas utama dikdas (1)
Panduan tugas proktor pengawas utama dikdas (1)Panduan tugas proktor pengawas utama dikdas (1)
Panduan tugas proktor pengawas utama dikdas (1)
 
18 juknis ppdb 2016 2017
18 juknis ppdb 2016 201718 juknis ppdb 2016 2017
18 juknis ppdb 2016 2017
 
Juknis DAK Tahun 2013 (SMA-SMK) - Permendikbud No 8 Tahun 2013
Juknis DAK Tahun 2013 (SMA-SMK) - Permendikbud No 8 Tahun 2013Juknis DAK Tahun 2013 (SMA-SMK) - Permendikbud No 8 Tahun 2013
Juknis DAK Tahun 2013 (SMA-SMK) - Permendikbud No 8 Tahun 2013
 
Gd
GdGd
Gd
 
Permensos No.17 Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
Permensos No.17 Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan SosialPermensos No.17 Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
Permensos No.17 Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
 
Bantuan Siswa Miskin (BSM) Kementerian Agama
Bantuan Siswa Miskin (BSM) Kementerian AgamaBantuan Siswa Miskin (BSM) Kementerian Agama
Bantuan Siswa Miskin (BSM) Kementerian Agama
 
Modul pengelolaan bkb bkkbn final
Modul pengelolaan bkb bkkbn finalModul pengelolaan bkb bkkbn final
Modul pengelolaan bkb bkkbn final
 
Perda no 28_tahun_2007_tentang_pembentukan_organisasi_dinas_pendidikan_nasion...
Perda no 28_tahun_2007_tentang_pembentukan_organisasi_dinas_pendidikan_nasion...Perda no 28_tahun_2007_tentang_pembentukan_organisasi_dinas_pendidikan_nasion...
Perda no 28_tahun_2007_tentang_pembentukan_organisasi_dinas_pendidikan_nasion...
 
Peraturan Sekretaris Jendral No 3 Tahun 2020
Peraturan Sekretaris Jendral No 3 Tahun 2020Peraturan Sekretaris Jendral No 3 Tahun 2020
Peraturan Sekretaris Jendral No 3 Tahun 2020
 
JUKNIS PPDB 2016 2017
JUKNIS PPDB 2016 2017JUKNIS PPDB 2016 2017
JUKNIS PPDB 2016 2017
 
Draf pokjanal posyandu
Draf pokjanal posyanduDraf pokjanal posyandu
Draf pokjanal posyandu
 
Juknis penyaluran tunjangan-sertifikasi-2013
Juknis penyaluran tunjangan-sertifikasi-2013Juknis penyaluran tunjangan-sertifikasi-2013
Juknis penyaluran tunjangan-sertifikasi-2013
 
RPJM Provinsi Sulawesi Barat 2012 - 2016
RPJM Provinsi Sulawesi Barat 2012 - 2016RPJM Provinsi Sulawesi Barat 2012 - 2016
RPJM Provinsi Sulawesi Barat 2012 - 2016
 

Similar to Juknis bop pesantren dan pendidikan keagamaan islam pandemi covid 19

3.FINAL_UGB_Percontohan_23072020_edited.pdf
3.FINAL_UGB_Percontohan_23072020_edited.pdf3.FINAL_UGB_Percontohan_23072020_edited.pdf
3.FINAL_UGB_Percontohan_23072020_edited.pdfzubairmatutu
 
JUUKNIS BANTUAN KEMENAG ok.docx
JUUKNIS BANTUAN KEMENAG ok.docxJUUKNIS BANTUAN KEMENAG ok.docx
JUUKNIS BANTUAN KEMENAG ok.docxMuchtarlaUmmung1
 
Juknis BOPBOS_Madrasah_2023.pdf
Juknis BOPBOS_Madrasah_2023.pdfJuknis BOPBOS_Madrasah_2023.pdf
Juknis BOPBOS_Madrasah_2023.pdfmiftahplus
 
PERDIRJEN-VOKASI-NOMOR-02-TAHUN-2020-TTG-JUKNIS-PKW-2020.pdf
PERDIRJEN-VOKASI-NOMOR-02-TAHUN-2020-TTG-JUKNIS-PKW-2020.pdfPERDIRJEN-VOKASI-NOMOR-02-TAHUN-2020-TTG-JUKNIS-PKW-2020.pdf
PERDIRJEN-VOKASI-NOMOR-02-TAHUN-2020-TTG-JUKNIS-PKW-2020.pdfFajar Baskoro
 
KEPMEN PANDUAN DESA KREATIF.pdf
KEPMEN PANDUAN DESA KREATIF.pdfKEPMEN PANDUAN DESA KREATIF.pdf
KEPMEN PANDUAN DESA KREATIF.pdfShohibar
 
Petunjuk teknis bop ra 2016
Petunjuk teknis bop ra 2016Petunjuk teknis bop ra 2016
Petunjuk teknis bop ra 2016iwan coy
 
Permendikbud 13 tahun_2020_juknis_dak_nonfisik_bop_paud_dik_kesetaraan_ta_2020
Permendikbud 13 tahun_2020_juknis_dak_nonfisik_bop_paud_dik_kesetaraan_ta_2020Permendikbud 13 tahun_2020_juknis_dak_nonfisik_bop_paud_dik_kesetaraan_ta_2020
Permendikbud 13 tahun_2020_juknis_dak_nonfisik_bop_paud_dik_kesetaraan_ta_2020UPT Dindikpora Kecamatan Punggelan
 
40juklak_juknis_pemberian_bantuan_baru.pdf
40juklak_juknis_pemberian_bantuan_baru.pdf40juklak_juknis_pemberian_bantuan_baru.pdf
40juklak_juknis_pemberian_bantuan_baru.pdfDeriDeri9
 
Buku-Panduan-Indikator-Kinerja-Utama-PTN.pdf
Buku-Panduan-Indikator-Kinerja-Utama-PTN.pdfBuku-Panduan-Indikator-Kinerja-Utama-PTN.pdf
Buku-Panduan-Indikator-Kinerja-Utama-PTN.pdffransmitter
 
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tiktrysnokoe
 
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tiksmkn 4 padalarang
 
Mou penatausahaan keuangan 2015
Mou penatausahaan keuangan 2015Mou penatausahaan keuangan 2015
Mou penatausahaan keuangan 2015Dani Setiawan
 
Juknis PPDB TA 2016/2017
Juknis PPDB TA 2016/2017Juknis PPDB TA 2016/2017
Juknis PPDB TA 2016/2017MTs DARUSSALAM
 
JUKNIS FASILITAS DISTRIBUSI PANGAN 2021.pdf
JUKNIS FASILITAS DISTRIBUSI PANGAN 2021.pdfJUKNIS FASILITAS DISTRIBUSI PANGAN 2021.pdf
JUKNIS FASILITAS DISTRIBUSI PANGAN 2021.pdfbernarto2
 
02.e) buku iv pelaporan
02.e) buku iv pelaporan02.e) buku iv pelaporan
02.e) buku iv pelaporanswanggie
 
Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017
Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017 Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017
Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017 Eka Saputra
 
27. perbup 27_th_2021_-penguatan pendidikan karakter
27. perbup 27_th_2021_-penguatan pendidikan karakter27. perbup 27_th_2021_-penguatan pendidikan karakter
27. perbup 27_th_2021_-penguatan pendidikan karakterFajar Baskoro
 
046_D5.4_KU_2018_Bantuan-Pengembangan-SMK-Rujukan.pdf
046_D5.4_KU_2018_Bantuan-Pengembangan-SMK-Rujukan.pdf046_D5.4_KU_2018_Bantuan-Pengembangan-SMK-Rujukan.pdf
046_D5.4_KU_2018_Bantuan-Pengembangan-SMK-Rujukan.pdfmunadinsag1
 
Perbup 85 th_2021_
Perbup 85 th_2021_Perbup 85 th_2021_
Perbup 85 th_2021_MuhSaiful2
 

Similar to Juknis bop pesantren dan pendidikan keagamaan islam pandemi covid 19 (20)

3.FINAL_UGB_Percontohan_23072020_edited.pdf
3.FINAL_UGB_Percontohan_23072020_edited.pdf3.FINAL_UGB_Percontohan_23072020_edited.pdf
3.FINAL_UGB_Percontohan_23072020_edited.pdf
 
JUUKNIS BANTUAN KEMENAG ok.docx
JUUKNIS BANTUAN KEMENAG ok.docxJUUKNIS BANTUAN KEMENAG ok.docx
JUUKNIS BANTUAN KEMENAG ok.docx
 
Juknis BOPBOS_Madrasah_2023.pdf
Juknis BOPBOS_Madrasah_2023.pdfJuknis BOPBOS_Madrasah_2023.pdf
Juknis BOPBOS_Madrasah_2023.pdf
 
PERDIRJEN-VOKASI-NOMOR-02-TAHUN-2020-TTG-JUKNIS-PKW-2020.pdf
PERDIRJEN-VOKASI-NOMOR-02-TAHUN-2020-TTG-JUKNIS-PKW-2020.pdfPERDIRJEN-VOKASI-NOMOR-02-TAHUN-2020-TTG-JUKNIS-PKW-2020.pdf
PERDIRJEN-VOKASI-NOMOR-02-TAHUN-2020-TTG-JUKNIS-PKW-2020.pdf
 
KEPMEN PANDUAN DESA KREATIF.pdf
KEPMEN PANDUAN DESA KREATIF.pdfKEPMEN PANDUAN DESA KREATIF.pdf
KEPMEN PANDUAN DESA KREATIF.pdf
 
Petunjuk teknis bop ra 2016
Petunjuk teknis bop ra 2016Petunjuk teknis bop ra 2016
Petunjuk teknis bop ra 2016
 
Permendikbud 13 tahun_2020_juknis_dak_nonfisik_bop_paud_dik_kesetaraan_ta_2020
Permendikbud 13 tahun_2020_juknis_dak_nonfisik_bop_paud_dik_kesetaraan_ta_2020Permendikbud 13 tahun_2020_juknis_dak_nonfisik_bop_paud_dik_kesetaraan_ta_2020
Permendikbud 13 tahun_2020_juknis_dak_nonfisik_bop_paud_dik_kesetaraan_ta_2020
 
40juklak_juknis_pemberian_bantuan_baru.pdf
40juklak_juknis_pemberian_bantuan_baru.pdf40juklak_juknis_pemberian_bantuan_baru.pdf
40juklak_juknis_pemberian_bantuan_baru.pdf
 
Buku-Panduan-Indikator-Kinerja-Utama-PTN.pdf
Buku-Panduan-Indikator-Kinerja-Utama-PTN.pdfBuku-Panduan-Indikator-Kinerja-Utama-PTN.pdf
Buku-Panduan-Indikator-Kinerja-Utama-PTN.pdf
 
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
 
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
 
Mou penatausahaan keuangan 2015
Mou penatausahaan keuangan 2015Mou penatausahaan keuangan 2015
Mou penatausahaan keuangan 2015
 
Juknis PPDB TA 2016/2017
Juknis PPDB TA 2016/2017Juknis PPDB TA 2016/2017
Juknis PPDB TA 2016/2017
 
Juknisppdb2016 2017-160408010754
Juknisppdb2016 2017-160408010754Juknisppdb2016 2017-160408010754
Juknisppdb2016 2017-160408010754
 
JUKNIS FASILITAS DISTRIBUSI PANGAN 2021.pdf
JUKNIS FASILITAS DISTRIBUSI PANGAN 2021.pdfJUKNIS FASILITAS DISTRIBUSI PANGAN 2021.pdf
JUKNIS FASILITAS DISTRIBUSI PANGAN 2021.pdf
 
02.e) buku iv pelaporan
02.e) buku iv pelaporan02.e) buku iv pelaporan
02.e) buku iv pelaporan
 
Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017
Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017 Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017
Kepmen desapdtt nomor 83 tahun 2017
 
27. perbup 27_th_2021_-penguatan pendidikan karakter
27. perbup 27_th_2021_-penguatan pendidikan karakter27. perbup 27_th_2021_-penguatan pendidikan karakter
27. perbup 27_th_2021_-penguatan pendidikan karakter
 
046_D5.4_KU_2018_Bantuan-Pengembangan-SMK-Rujukan.pdf
046_D5.4_KU_2018_Bantuan-Pengembangan-SMK-Rujukan.pdf046_D5.4_KU_2018_Bantuan-Pengembangan-SMK-Rujukan.pdf
046_D5.4_KU_2018_Bantuan-Pengembangan-SMK-Rujukan.pdf
 
Perbup 85 th_2021_
Perbup 85 th_2021_Perbup 85 th_2021_
Perbup 85 th_2021_
 

Recently uploaded

Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatArfiGraphy
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptxHR MUSLIM
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatanssuser963292
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxPurmiasih
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarankeicapmaniez
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapsefrida3
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 

Recently uploaded (20)

Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 

Juknis bop pesantren dan pendidikan keagamaan islam pandemi covid 19

  • 1. Petunjuk Teknis Bantuan OperasionalPesantren danPendidikan KeagamaanIslam padaMasaPandemiCOVID-19 Tahun Anggaran 2020 DIREKTORAT PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
  • 2. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam padaMasaPandemiCOVID-19 Tahun Anggaran 2020
  • 3. iii Kata Pengantar ALHAMDULILLAH dengan rahmat dan karunia Allah SWT, petunjuk teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 telah selesai disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan Program Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 berisi tentang konten dan esensi bantuan, teknis pelaksanaan bantuan, standar dan spesifikasi bantuan, tugas dan fungsi masing-masing jenjang organisasi, pengendalian dan pengawasan serta layanan pengaduan masyarakat. Petunjuk Teknis ini disusun untuk menjadi panduan, petunjuk, rambu-rambu dan arah pelaksanaan bantuan, sehingga bantuan dapat dilaksanakan dengan baik, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Dengan Petunjuk Teknis ini pula, pemberi dan penerima manfaat bantuan dapat melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan yang ada dalam petunjuk teknis, sekaligus bantuan yang diberikan bermanfaat untuk KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Jakarta Pusat Telp. (021) 3811810, Fax. (021) 34833980
  • 4. iv Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … mendukung operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. Demikian, atas perhatian dan kerjasama semua pihak kami ucapkan terimakasih. Jakarta, An. Plt. Direktur Jenderal, Plt. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Imam Safe’i
  • 5. v Daftar Isi Kata Pengantar ................................................................................................. iii Daftar Isi................................................................................................................. v Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam ............................ vii Bab I : Pendahuluan A. Latar Belakang ........................................................................ 1 B. Maksud dan Tujuan .............................................................. 2 C. Ruang Lingkup ........................................................................ 3 D. Pengertian Umum ................................................................. 4 Bab II : Pelaksanaan A. Pemberi Bantuan ................................................................... 7 B. Persyaratan Penerima Bantuan ................................... 7 C. Bentuk Bantuan ...................................................................... 8 D. Rincian Pemanfaatan Bantuan ....................................... 8 E. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan ........................ 11 F. Penyaluran Dana Bantuan ................................................ 13 Bab III : Laporan Pertanggungjawaban, Ketentuan Perpajakan, Larangan dan Sanksi A. Pertanggungjawaban Program ...................................... 15 B. Ketentuan Perpajakan ........................................................ 16
  • 6. vi Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … C. Larangan dan Sanksi ............................................................ 19 Bab IV : Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi A. Organisasi ................................................................................... 19 B. Tugas dan Tanggung Jawab ............................................ 19 Bab V : Pengendalian dan Pengawasan A. Pengendalian ........................................................................... 27 B. Pengawasan .............................................................................. 27 Bab VI : Penutup............................................................................................... 31 Lampiran-lampiran ......................................................................................... 33 ***
  • 7. vii KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR: 1248 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/ 363/ 2020, dan Nomor 440- 882 Tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/
  • 8. viii Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … 2021 di Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19), perlu diberikan fasilitasi pada Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam dalam bentuk Bantuan Operasional; b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 yang tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai- mana dimaksud dalam huruf a, perlu mene- tapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendi- dikan Islam tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  • 9. ix Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ten- tang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tang- gung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Repu- blik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo- nesia Nomor 6406); 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
  • 10. x Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagai- mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267); 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 10.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara
  • 11. xi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Penda- patan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736); 12.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822); 13.Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pera- turan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014
  • 12. xii Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098); 14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK 05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga); 15.Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
  • 13. xiii Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam 16.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 17.Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117); 18.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi an- caman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 19.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indo- nesia Tahun 2020 Nomor 383).
  • 14. xiv Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDI- DIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN ANG- GARAN 2020. KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 sebagai- mana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA : Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pelaksanaan Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020.
  • 15. xv Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2020. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2020 Plt. Direktur Jenderal, TTD Kamaruddin Amin
  • 16. xvi Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam padaMasaPandemiCOVID-19 Tahun Anggaran 2020
  • 17. 1 LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 1248 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2020 Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi landasan hukum bagi Pesantren dalam melak- sanakan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan tetap menjamin kekhasan dan kemandiriannya, sekaligus landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan afirmasi, rekognisi, dan fasilitasi terhadap Pesantren. Demikian halnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan
  • 18. 2 Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … Keagamaan sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Islam. Pandemi COVID-19 yang berdampak pada seluruh sektor kehidupan, termasuk Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam, pemerintah hadir melalui program yang nyata untuk memberikan dukungan dan “stimulan” guna meringankan beban Pesantren dan Pendidikan Keagamaan melalui skema Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020. Agar pengalokasian dan pengelolaan Bantuan Opera- sional Pesantren dan Bantuan Operasional Pendidikan Keagamaan Islam dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Bantuan Operasional Pendidikan Keagamaan Islam. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Petunjuk Teknis ini untuk mengatur mekanisme pengelolaan Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 agar tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  • 19. 3 Bab II: Pelaksanaan 2. Tujuan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 untuk menjamin efektifitas, efisiensi, ketepatan sasaran, dan kegunaan pelaksanaan Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 a. Untuk meringankan biaya operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam. b. Untuk memutus, mengurangi mata rantai penyebaran COVID-19 di kalangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam. c. Untuk mewujudkan keberpihakan pemerintah (affir- mative action) bagi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan Pondok Pesantren ini mengatur tentang: Penda- huluan, Pelaksanaan, Laporan Pertanggungjawaban, Lara- ngan dan Sanksi, Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi, Pengendalian dan Pengawasan serta Penutup.
  • 20. 4 Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … D. Pengertian Umum 1. Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 yang selanjutnya disebut BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 adalah Bantuan pemerintah yang diberikan kepada Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam untuk biaya operasional dan biaya kebutuhan pemenuhan protokol kesehatan. 2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Agama sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Agama. 3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Agama. 4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melakukan tindakan yang meng- akibatkan pengeluaran belanja negara. 5. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren ada- lah Direktorat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok Pesantren.
  • 21. 5 Bab II: Pelaksanaan 6. Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren/TOS adalah bidang pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang melaksanakan pelayanan, bimbingan, pem- binaan dan pengelolaan sistem informasi di bidang pen- didikan diniyah dan pondok Pesantren. 7. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren/TOS ada- lah seksi pada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendi- dikan diniyah dan pondok Pesantren. 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan anggaran penda- patan dan belanja Negara. 9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah pengawas internal pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 10. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
  • 22. 6 Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … 11. Kelompok Masyarakat (POKMAS) adalah sekumpulan orang yang dibentuk oleh masyarakat untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, pendidikan agama dan Pendidikan Keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. 12. Surat Perjanjian yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Kelompok masyarakat. 13. Pakta Integritas adalah surat pernyataan kesanggupan melaksanakan BOP Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam secara akuntabel, efektif, efisien dan bebas dari korupsi. 14. Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah perhitungan per- kiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh Tim Perencana, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Tim Pelaksana untuk melaksanakan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. 15. Jadwal Pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilak- sanakan. ***
  • 23. 7 Bab II Pelaksanaan A. Pemberi Bantuan PEMBERI BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam/Kantor Wilayah Kemenag Propinsi/Kantor Kemenag Kab/Kota. B. Persyaratan Penerima Bantuan Persyaratan penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020 adalah sebagai berikut: 1. Aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. 2. Terdaftar pada Kantor Kementerian Agama yang dibuk- tikan dengan Nomor Statistik lembaga.
  • 24. 8 Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … C. Bentuk Bantuan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020 berbentuk bantuan uang tunai yang berasal dari DIPA Pusat/DIPA Daerah Tahun 2020. D. Rincian Pemanfaatan Bantuan Pemanfaatan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19, antara lain dapat digunakan untuk membiayai komponen-komponen sebagai berikut: 1. Pembiayaan Operasioanlisasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam, seperti membayar (listrik, air, keamanan; 2. Pembiayaan kebutuhan protokol kesehatan, seperti (sabun, hand sanitizer, masker, thermal scanner, penyemprotan desinfektan, wastafel, alat kebersihan) dan/pembiayaan lain terkait pendukung protokol kesehatan. E. Tata Kelola Pencairan Bantuan 1. Prosedur Pengajuan Bantuan a. Pengajuan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19
  • 25. 9 Bab II: Pelaksanaan 1) Pengajuan Bantuan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 dilakukan melalui usulan langsung Pesantren dan Pendidikan Keagamaan atau organisasi yang membawahi lembaga Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam, yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama/Kantor Wilayah Kemenag Propinsi/ Kantor Kemenag Kab/Kota. 2) Usulan pengajuan tertulis ditandatangani oleh pimpinan lembaga Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam atau organisasi yang membawahi lembaga Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam, ditujukan kepada KPA dan dikirimkan ke alamat Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendi- dikan Islam Kementerian Agama/Kantor Wilayah Kemenag Propinsi/Kantor Kemenag Kab/Kota. 3) Daftar nama-nama yang mengajukan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 akan dimasukkan dalam daftar pemohon BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. 4) Berdasarkan hasil verifikasi, PPK menetapkan Surat Keputusan penerima BOP Pesantren dan BOP
  • 26. 10 Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 yang disahkan oleh KPA. 2. Penetapan dan Pengesahan Penerima Bantuan a. Berdasarkan hasil verifikasi calon penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020, PPK menyusun draft Surat Keputusan Penetapan Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 yang paling sedikit memuat: 1) Identitas penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. 2) Nilai uang BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19, dan 3) Nomor rekening dan nama Bank penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. b. PPK memastikan calon penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 dalam draft Surat Keputusan Penetapan Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19
  • 27. 11 Bab II: Pelaksanaan Tahun Anggaran 2020 yang telah memenuhi persyaratan. c. PPK menyusun Surat Keputusan Penetapan Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 untuk kemudian diserahkan kepada KPA untuk disahkan. d. Surat Keputusan Penetapan Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 yang disahkan merupakan dasar pemberian BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 kepada penerima. e. Untuk mempercepat pemberian BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19, Surat Keputusan Penetapan Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 dapat dilakukan secara bertahap bagi penerima bantuan yang telah memenuhi persyaratan. 3. Pemberitahuan dan Kelengkapan Administrasi a. Pemberitahuan calon penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 akan di-publish di media Ditpdpontren atau pemberitahuan melalui Kanwil/Kandepag.
  • 28. 12 Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … b. Masing-masing penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 yang tercantum dalam Surat Keputusan Penetapan Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 melengkapi beberapa persyaratan pencairan secara langsung atau melalui lembaga yang menaungi lembaga Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam. c. Persyaratan administrasi dikirim melalui layanan pos/ jasa pengiriman tercatat/diantar langsung kepada Pemberi Bantuan. 4. Pencairan Dana Bantuan a. Pencairan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 dilakukan setelah penerima bantuan melengkapi persyaratan administrasi. b. Dana Bantuan BOP Pesantren Kecil sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), Bantuan BOP Pesantren Sedang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Bantuan BOP Pesantren Besar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) serta dilakukan pencairan sekaligus atau dalam 1 (satu) tahap.
  • 29. 13 Bab II: Pelaksanaan c. Penggunaan dana BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 secara keseluruhan dan disertai bukti penggunaan dana bantuan. d. Membuat laporan pertanggungjawaban hasil pelak- sanaan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 kepada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren/ Kanwil Kementerian Agama/Kantor Kementerian Agama Kab/ Kota F. Penyaluran Dana Bantuan Dana BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 ini disalurkan secara langsung (LS) ke rekening lembaga penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. ***
  • 30. 14 Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam padaMasaPandemiCOVID-19 Tahun Anggaran 2020
  • 31. 15 Bab III Laporan Pertanggungjawaban, Ketentuan Perpajakan, Larangan dan Sanksi A. Pertanggungjawaban Program 1. Pertanggungjawaban Penerima Bantuan a. Penerima Bantuan memberikan laporan sesuai dengan penerimaan dana bantuan paling lambat bulan Desember 2020. Adapun laporan penggunaan dana bantuan, meliputi: 1) Rekap Penggunaan Bantuan. 2) Rincian Penggunaan Bantuan. 3) Foto-Foto/Dokumen Lain. *contoh terlampir b. Penyerahan laporan dapat dilakukan secara langsung atau online (jika memungkinkan) disertai bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. c. Laporan diserahkan/dikirim pada pemberi bantuan.
  • 32. 16 Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … 2. Pertanggungjawaban Pemberi Bantuan a. PPK menyusun laporan penyaluran penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah dan terhindar dari penyimpangan. b. PPK memberikan laporan tertulis, sekurangnya memuat jumlah pagu BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19, Realisasi BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 yang telah disalurkan, dan sisa dana BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara, serta lampiran berupa salinan Surat Keputusan Penetapan Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020. c. Laporan pertanggungjawaban tersebut dilampirkan sebagai suplemen pada Laporan Keuangan Kemen- terian Negara/Lembaga. B. Ketentuan Perpajakan Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 wajib membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  • 33. 17 Bab III: Laporan Pertanggungjawaban, Ketentuan Perpajakan … C. Larangan dan Sanksi 1. Larangan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 ini dilarang untuk hal-hal sebagai berikut: a. Disimpan dengan maksud dibungakan dan/atau mendapatkan keuntungan bagi hasil; b. Menanamkan saham dan/atau investasi dengan maksud mendapatkan keuntungan; c. Dipinjamkan kepada pihak lain; d. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/ acara keagamaan; e. Membayar bonus/insentif dan transportasi rutin untuk tenaga pendidik dan tenaga kePesantrenan, kecuali biaya yang dibayarkan sebagai honor tutor; f. Rehabilitasi sedang dan berat bagi sarana dan pra- sarana Pesantren; g. Membangun gedung/ruangan baru;
  • 34. 18 Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … h. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembinaan dan pendidikan; i. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sum- ber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar; j. Membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam Rencana Pemanfaatan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19; k. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan dan/atau pendampingan yang diseleng- garakan lembaga di luar Kementerian Agama. 2. Sanksi Segala bentuk pelanggaran atas pengelolaan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 yang tidak sesuai dengan ketentuan akan diberikan sanksi menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. ***
  • 35. 19 Bab IV Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi A. Organisasi Organisasi pelaksanaan kegiatan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID- 19 akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut: 1. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. 2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. 3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 4. Pondok Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam. B. Tugas dan Tanggung Jawab 1. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren a. Merencanakan dan menganggarkan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada
  • 36. 20 Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … Masa Pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020 melalui DIPA Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam. b. Merancang program bantuan dengan Petunjuk Teknis (Juknis) BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Ke- agamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020. c. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020 kepada Bidang Pendidikan Pakis/Pontren/Pendis/TOS. d. Menerima data Pondok Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang membutuhkan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 secara langsung atau melalui Kanwil Kemenag Provinsi. e. Melakukan verifikasi, seleksi dan finalisasi data pondok Pesantren yang membutuhkan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. f. Menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan tentang Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. g. Menyampaikan pemberitahuan kepada Kanwil Kemen- terian Agama tentang penerima program BOP
  • 37. 21 Bab IV: Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. h. Memproses pencairan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 yang sumber pembiayaannya dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2020. i. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020. j. Melakukan koordinasi dengan Bidang Pendidikan Pon- tren/Pakis/Pendis/TOS Kanwil Kemenag Propinsi dan Seksi Pontren/Pakis/Pendis/TOS Kankemenag Kabu- paten/Kota. k. Melaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang pelaksanaan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan lebih lanjut. 2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi a. Merencanakan dan menganggarkan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020 melalui DIPA Kanwil Kemenag Propinsi.
  • 38. 22 Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … b. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020 kepada Bidang Pendidikan Pontren/Pakis/Pendis Kankemenag Kab/ Kota. c. Menerima data pondok Pesantren yang membutuhkan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 dari Kankemenag Kab/Kota dan atau Pondok Pesantren. d. Melakukan verifikasi, seleksi dan finalisasi data pondok Pesantren yang membutuhkan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. e. Menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan tentang Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. f. Menyampaikan pemberitahuan kepada Kankemenag Kab/Kota tentang penerima program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. g. Memproses pencairan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 yang sumber pembiayaannya dari DIPA Kanwil Kemenag Propinsi Tahun Anggaran 2020.
  • 39. 23 Bab IV: Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020. i. Melakukan koordinasi dengan Seksi Pontren/Pakis/ Pendis/TOS Kankemenag Kab/Kota. j. Melaporkan kepada KPA tentang pelaksanaan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan lebih lanjut. 3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota a. Merencanakan dan menganggarkan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020 melalui DIPA Kankemenag Kab/Kota. b. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020 kepada Pondok Pesantren. c. Menerima data pondok Pesantren yang membutuhkan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 dari Seksi Pontren/ Pakis/ Pendis/TOS. d. Melakukan verifikasi, seleksi dan finalisasi data pondok Pesantren yang membutuhkan BOP Pesantren dan BOP
  • 40. 24 Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. e. Menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan tentang Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. f. Menyampaikan pemberitahuan kepada Pondok Pesantren tentang penerima program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. g. Memproses pencairan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 yang sumber pembiayaannya dari DIPA Kankemenag Kab/Kota Tahun Anggaran 2020. h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020. i. Melaporkan kepada KPA tentang pelaksanaan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan lebih lanjut. 4. Pondok Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam a. Melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan untuk proses pencairan anggaran BOP Pesantren dan
  • 41. 25 Bab IV: Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. b. Menggunakan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 sesuai Juknis c. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban pelak- sanaan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 kepada Pemberi Bantuan. ***
  • 42. 26 Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam padaMasaPandemiCOVID-19 Tahun Anggaran 2020
  • 43. 27 Bab V Pengendalian dan Pengawasan A. Pengendalian KPA menyelenggarakan pengendalian intern terhadap pelaksanaan pengelolaan dana BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. B. Pengawasan 1. Dalam rangka pengawasan penyaluran dana belanja BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19, KPA dapat melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional. 2. PPK dapat melaksanakan pengawasan penggunaan dana BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 dengan mekanisme:
  • 44. 28 Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … a. PPK menyusun instrumen/dokumen monitoring/penga- wasan yang sekurangnya memuat: 1) Identitas Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. 2) Jenis Bantuan Yang Diterima. 3) Jumlah Bantuan Yang Diterima. 4) Pemanfaatan Dana BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. b. Monitoring/pengawasan dilakukan dengan teknik populasi/sampling acak menggunakan dokumen/ instrumen pengawasan/monitoring yang disusun oleh PPK dengan mekanisme: 1) PPK memberikan tugas pengawasan/monitoring penggunaan dana bantuan melalui Kanwil/ Kandepag. 2) Korespondensi/komunikasi via telpon/internet ke- pada penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19.
  • 45. 29 Bab V: Pengendalian dan Pengawasan c. Pengawasan penggunaan dana BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam nomor 2, dapat juga dilakukan dengan meminta Laporan Pertanggungjawaban Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19. ***
  • 46. 30 Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam padaMasaPandemiCOVID-19 Tahun Anggaran 2020
  • 47. 31 Bab VI Penutup DEMIKIAN Petunjuk Teknis ini disusun untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelolaan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian dalam pedoman/ aturan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini. Plt. Direktur Jenderal, TTD Kamaruddin Amin
  • 48. 32 Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam padaMasaPandemiCOVID-19 Tahun Anggaran 2020
  • 50. 34 Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam padaMasaPandemiCOVID-19 Tahun Anggaran 2020
  • 51. 35 Lampiran-lampiran Format 1: Contoh Laporan Pertanggungjawaban Bantuan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 KOP LEMBAGA (DENGAN ALAMAT LENGKAP) ___________________________________________________ LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL ………….. (NAMA LEMBAGA………) TAHUN ANGGARAN 2020 No Uraian Pekerjaan Volume Satuan Harga Satuan (Rp.) Jumlah (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) I Operasional 1) Biaya Listrik 2) Biaya Air 3) 4) 5) Subtotal II Protokol Kesehatan 1) Pembelian Masker
  • 52. 36 Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam … 2) Pembelian Sabun 3) 4) 5) Subtotal Grand Total .………., ….. ………. 2020 Pimpinan Lembaga, Bendahara, ……….……….………. ……….……….………. (Nama Jelas) (Nama Jelas)