Sumber hukum terdiri atas sumber hukum formal dan materiel. Sumber hukum formal meliputi undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin. Sedangkan sumber hukum materiel adalah faktor-faktor yang mempengaruhi isi hukum seperti faktor ideologis, sosial, ekonomi, dan agama. Hierarki sumber hukum didasarkan pada Undang-Undang Dasar sebagai yang tertinggi.

1. Sumber Hukum

2. Sumber Hukum
• Sumber Hukum dalam arti sejarah (Van Apeldoorn):
a. Sumber hukum dalam arti sumber pengenalan hukum, yaitu semua bahan
tertulis dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen dari mana kita
mengenal hukum suatu bangsa pada suatu waktu. Contoh: Undang-Undang,
Putusan Hakim, Piagam-Piagam dan sebagaianya.
b. Sumber hukum dalam arti dari mana pembentuk undang-undang
memperoleh bahan dalam pembentuk undang-undang termasuk dalam
pengertian dari mana tumbuh hukum positif suatu negara. Contoh: Code Civil yang
merupakan sumber langsung yang terpenting dri Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata Belanda.

3. • Sumber hukum dalam arti sosiologis, yang mengatakan sumber
hukum ialah faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif,
misalnya keadaan-keadaan ekonomi, pandangan agama, politik,
sistem nilai dari masyarakat, dan faktor psikologis.
• Sumber hukum dalam arti filsafat, yang membagi 2 arti:
a. Sebagai sumber untuk isi hukum, dalam hal mana kita
mengingat pertanyaan ukuran yang dipakai untuk hukum yang
baik itu.
b. Sebagai sumber untuk kekuatan mengikatnya hukum, dalam hal
mana kita mengingat pertanyaan: mengapa kita mengikuti
hukum.

4. Sumber Hukum dalam arti Materiel
• Sumber hukum dalam arti materiel yaitu faktor-faktor yang ikut serta mempengaruhi atau menentukan isi hukum.
a. Faktor idiel, adalah pedoman yang tetap tentang keadilan yang ditaati oleh pembentuk undang-undang atau lembaga-
lembaga pembentuk hukum lainnya di dalam menjalankan tugasnya.
b. Faktor-faktor kemasyarakatan, adalah hal-hal nyata yang hidup dalam masyarakat itu sendiri yang tunduk pada aturan-
aturan kehidupan masyarakat yang bersangkutan.
- Struktur ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, meliputi kekayaan alam, susunan geologi, perkembangan
perusahaan, dsb
- Kebiasaan yang telah membaku dalam masyarakat dan pada tingkat tertentu ditaati sebagai aturan tingkah laku tetap.
- Hukum yang berlaku
- Tata hukum negara lain
- Keyakinan tentang agama dan kesusilaan
- Kesadaran hukum, merupakan keyakinan yang dimiliki oleh tiap manusia sebagai anggota masyarakat bahwa ia harus
taat kepada hukum.

5. Sumber Hukum dalam arti Formal
• Merupakan sumber hukum yang mengikat.
• Mengingat cara dan bentuk dalam mana timbul hukum positif, dengan tidak
menanyakan asal-usul isi hukum.
• Jadi, sumber hukum formal adalah sumber hukum yang dilihat dari
bentuknya. Oleh karena bentuknya itulah yang menyebabkan hukum
berlaku dan diketahui serta ditaati.
• Terdiri dari Undang-Undang, Kebiasaan, Yurisprudensi, Perjanjian
Internasional, dan Doktrin.

6. Undang-Undang
• Undang-Undang dalam arti Materiel
Keputusan pemerintah yang mengingat isinya disebut undang-undang yang
mempunyai kekuatan mengikat secara umum, atau peraturan-peraturan hukum
obyektif.
• Undang-Undang dalam arti Formal
Keputusan pemerintah yang memperoleh nama undang-undang karena bentuk dalam
mana ia timbul. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
(UUD NRI) 1945 yang diberi nama undang-undang sebagaimana dinyatakan dalam
Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu persetujuan bersama antara
Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

7. Undang-Undang dalam arti Materiel
Merupakan suatu hierarki, yang menjadi dasar hierarki tersebut ialah
asas peraturan yang kedudukannya lebih rendah daripada kedudukan suatu
peratuan lain, tidak boleh bertentangan dengan peraturan lain itu.
Pada Pasal 7 ayat Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
No. 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

8. • Ayat (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Ayat (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan
hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

9. Pada Pasal 8 ayat (1) Jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud di atas mencakup peraturan yang
ditetapkan oleh:
• Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”);
• Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”);
• Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”);
• Mahkamah Agung;
• Mahkamah Konstitusi (“MK”);
• Badan Pemeriksa Keuangan;
• Komisi Yudisial;
• Bank Indonesia;
• Menteri;
• Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang (“UU”) atau pemerintah atas perintah
UU;
• Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
• Gubernur, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.
Peraturan perundang-undangan tersebut di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

10. Kekuatan berlakunya Undang-Undang
1. Kekuatan berlaku secara yuridis, apabila persyaratan formal terbentuknya undang-
undang itu telah dipenuhi.
2. Kekuatan berlaku secara sosiologis, apabila berlakunya suatu hukum merupakan
kenyataan dalam masyarakat.
• Menurut teori kekuatan, mempunyai kekuatan berlaku sosiologis dipaksakan
berlakunya oleh penguasa.
• Menurut teori pengakuan, mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila
diterima dan diakui oleh warga masyarakat.
3. Kekuatan berlaku secara filosofis, apabila kaidah hukum tersebut sesuai dengan
cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

11. Kebiasaan
• Merupakan sumber hukum yang tertua.
• Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajeg, lazim, normal atau
adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu.
• Perilaku yang tetap berarti merupakan perilaku manusia yang diulang. Perilaku yang diulang
mempunyai kekuatan normatif, mempunyai kekuatan mengikat. Karena diulang oleh orang yang
sama, maka timbul keyakinan atau kesadaran, bahwa hal itu memang patut dilakukan.
• Maka dari itu kebiasaan dapat dimasukkan sebagai sumber hukum bila memenuhi persyaratan:
a. Suatu perbuatan yang dilakukan berulang dalam hal yang sama (syarat materiel)
b. Perbuatan yang tetap tadi disadari sebagai perbuatan yang seharusnya, sehingga ditaati sebagai
aturan tingkah laku (syarat psikologis).
c. Adanya akibat hukum apabila hukum kebiasaan itu dilanggar.

12. Yurisprudensi
• Putusan pengadilan yang merupakan produk yudikatif, berisikan kaidah atau
peraturan hukum yang bersifat konkrit dan mengikat pihak-pihak yang
berperkara, serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti.
• Kendatipun merupakan kaidah hukum, namun hanya mengikat terhadap
orang-orang tertentu saja (pihak-pihak yang berperkara) di pengadilan dan
tidak mengikat setiap orang secara umum sebagaimana layaknya undang-
undang.

13. Contoh

14. Traktat (Perjanjian Internasional)
• Suatu persetujuan yang dibuat oleh suatu negara tertentu dengan negara lain
atau negara-negara lain, dan negara-negara tersebut telah sepakat
mengikatkan diri untuk menerima hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang
timbul sebagai akibat diadakannya persetujuan (perjanjian) tersebut.
• Perjanjian tersebut baru mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menjadi
sumber hukum, tidak hanya secara formal ditandatangani, akan tetapi
memerlukan ratifikasi atau mendapat pengesahan secara normal dari negara-
negara bersangkutan.

15. Doktrin
• Doktrin atau pendapat para sarjana hukum terkemuka.
• Bereksistensi sebagai sumber hukum tambahan untuk mengatasi suatu
permasalahan hukum, baik yang menyangkut maksud dari suatu kaidah
hukum tertentu, atau maksud dari terminologi hukum yang digunakan dalam
kaidah hukum, maupun penerapannya dalam suatu peristiwa konkrit, atau
masalah hukum lainnya.

16. SEKIAN