ILMU HUKUM, FAKULTAS ILMUS SOSIAL DAN ILMU POLITIK UINVERSTAS NURTANIO BANDUNG

1. Dasar Mengikatnya Hukum

2. Dasar Mengikatnya Hukum
• Apa sebabnya orang-orang dalam masyarakat menerima hukum
serta mentaatinya?
• Apa yang menjadi dasar mengikatnya hukum itu bagi masyarakat
atau orang perorang?

3. Alasan mengapa masyarakat mentaati hukum
1. Hukum diterima dan ditaati karena hukum itu dibuat oleh lembaga negara (penguasa)
(alasan politis).
2. Hukum diterima dan ditaati karena hukum itu adalah aturan perilaku dalam masyarakat
untuk menciptakan ketertiban, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan (alasan yuridis).
3. Hukum diterima dan ditaati karena jauh sebelumnya dalam kehidupan bermasyarakat
orang-orang sudah menerima dan menjalankan aturan hukum seperti demikian adanya
(alasan sosiologis).
4. Hukum diterima dan ditaati karena takut terkena sanksi hukum, dan takut diberikan
stigma oleh masyarakat sebagai pelanggar hukum (alasan psikologis).
5. Sebagian lagi beranggapan, mentaati hukum karena sesuai dengan rasa keadilan, dan
masih banyak motivasi orang-orang untuk mentaati hukum.
Pandangan-pandangan di atas kita sebut saja sebagai pandangan praktis.

4. Teori Dasar Mengikatnya Hukum
1. Teori Kedaulatan Tuhan
2. Teori Perjanjian Masyarakat
3. Teori Kedaulatan Negara
4. Teori Kedaulatan Hukum

5. Teori Kedaulatan Tuhan
• Teori kedaulatan Tuhan (Paham Teokrasi), beranggapan bahwa hukum berasal dari
Tuhan atau Tuhan melembagakan negara dan raja yang memerintah negara atas
karunia Tuhan.
• Raja memerintah negara menurut peraturan yang langsung dinyatakan kepadanya
oleh Tuhan atau atas dasar hukum yang dibuat oleh manusia, akan tetapi atas dasar
kehendak Tuhan.
• Hukum yang ada dianggap sebagai kehendak atau kemauan Tuhan, manusia sebagai
salah satu ciptaannya wajib taat pada hukum ini, dan kekuasaan yang ada pada
negara berasal dari Tuhan (anugerah Tuhan), anugerah tersebut diberikan melalui
Raja atau Pemerintah.

6. • Raja atau Pemerintah wajib melanjutkan kesinambungan kedaulatan Tuhan itu kepada
masyarakat sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan.
• Dengan demikian menurut teori ini, manusia mentaati hukum karena hukum itu adalah
perintah Tuhan dan Tuhan menghendaki agar manusia menjalankan perintah-perintah baik
berbuat sesuatu maupun menjauhi larangan-larangannya.
• Salah seorang penganut paham kedaulatan Tuhan ini adalah Frederick Julius Stahl (dari
Jerman).
• Teori Teokrasi bersifat langsung : segala hukum adalah hukum ketuhanan, Tuhan Sendirilah
yang menetapkan hukum dan hukum itu ada karena kehendak Tuhan dan mewajibkan
manusia untuk mentaatinya. Pada kenyataanya hukum dibuat oleh raja-raja dibenarkan,
karena raja-raja itu sendiri adalah penjelamaan Tuhan di dunia. “Mentaati perintah raja
mentaati perintah Tuhan”.
• Teori Teokrasi bersifat tidak langsung : Tuhan tidak menjelma secara langsung pada diri raja-
raja, akan tetapi keberadaan Tuhan di dunia diwakili oleh raja-raja. Semua hukum yang
dibuat oleh raja-raja sebagai wakil Tuhan tetap harus diterima dan ditaati oleh manusia
sebagai ciptaan tuhan.

7. Teori Perjanjian Masyarakat
• Hidup bersama sebagai hubungan antara individu berbeda-beda
tingkatannya, misalnya hubungan suami istri dalam rumah tangga,
keluarga, suku bangsa dan rumah tangga dunia.
• Kehidupan bersama ini dapat berbentuk desa, kota, daerah, negara,
dan perserikatan bangsa-bangsa.
• Persekutuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama itu lazim
disebut masyarakat.

8. • Masyarakat atau negara terbentuk karena adanya perjanjian-perjanjian yang
disebut perjanjian masyatakat.
• Negara dan hukum itu berasal dari perjanjian masyarakat.
• Negara dan masyarakat yang dibentuk berdasarkan perjanjian masyarakat juga
merupakan teori asal mula negara yang ditemukan sepanjang zaman sejak
pemikiran politik yang rasionil dimulai, dalam tulisan filosof Yunani Purba
sampai pada teori-teori Rosseau dalam abad ke-18.

9. Teori perjanjian masyarakat mempengaruhi pemikiran politik di benua Eropa sejak
abad menengah sampai ke zaman Renaissance dan terus sampai abad ke-18.
Penganut-penganutnya antara lain: Richard Hooker, Hugo de Groot (Grotius),
Benedictus de Spinoza, Samuel Pufendrof, Thomas Hobbes, John Locke, Jean
Jascques Rousseau, Christian Thomasius dan Immanuel Kant.
Yang paling berpengaruh dari penganut teori perjanjian masyarakat adalah
Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Jacques Rousseau, maka
pembahasannya diatas hanya dari tiga pendapat tersebut.

10. Thomas Hobbes
• Hobbes menggambarkan manusia sebelum bermasyarakat atau bernegara di mana
tidak ada keadaan yang aman sentosa, adil dan makmur, tetapi yang ada hanya
keadaan sosial yang kacau, tanpa ada hukum yang pasti dan tanpa pemerintah, tanpa
ikatan-ikatan sosial antara individu itu masing-masing.
• Dalam keadaan yang demikian, hukum dibuat oleh mereka yang fisik terkuat
sebagaimana keadaannya di hutan rimba-raya.
• Manusia seakan-akan merupakan binatang yang senantiasa berada dalam keadaan
bermusuhan, dan hidupnya terancam oleh sesamanya dan menjadi mangsa dari
manusia yang fisik lebih kuat daripadanya.

11. Keadaa yang demikian, Hobbes menyebutkan dalam peribahasa latin “homo homini
lupus” manusia satu merupakan serigala (binatang buas) bagi manusia lainnya.
Dalam keadaan yag demikian manusia saling bermusuhan, perang satu melawan
yang lain, keadaan yang demikian disebut “bellum omnium contra omnes” (perang
antara semua melawan semua).
“homo homini lupus, bellium omnium contra omnes”

12. • Untuk menghindari keadaan yang alamiah tersebut, kemudian dilakukan
dengan jalan perjanjian bersama dengan tujuan agar hidup mereka dapat
berlanjut dan tertib.
• Perjanjian bersama ini dimana individu-individu berjanji akan menyerahkan
segenap hak-hak kodrat yang dimilikinya dalam keadaan yang alamiah itu
kepada seorang atau sekelompok orang.
• Hobbes mengatakan perjanjian masyarakat hanyalah “pactum subjectionis”
(perjanjian penyerahan).
• Dalam perjanjian ini manusia menyerahkan natural right of-preservation kepada
the ruler (pemerintahan atau raja).
• Dengan demikian pemerintah atau raja memperoleh kekuasaan yang mutlak.

13. John Locke
• Keadaan alamiah menurut John Locke sebagai suatu keadaan di mana
manusia hidup bebas dan sederajat menurut kehendak dan hatinya.
• Keadaan alamiah ini sudah bersifat sosial, karena manusa hidup rukun dan
tentram sesuai dengan hukum akal (law of reason) yang mengajarkan bahwa
manusia tidak boleh mengganggu hidup, kesehatan, kebebasan dan milik dari
sesamanya.
• Dalam keadaan yang demikian, manusia mempunyai tiga hak: life, liberty, estate
(hak hidup, hak kemerdekaan dan hak milik).

14. • Dalam perjanjian masyarakat di mana dibentuk negara, maka semua hak diserahkan
kepada negara, kecuali hak life, liberty dan estate.
• Ketika perjanjian penyerahan (pactum subjectionis) dilakukan, disertakan pula syarat
bahwa kekuasaan yang diserahkan tidak boleh atau dilarang melanggar hak hidup, hak
kemerdekaan, dan hak milik sebagai Hak Asasi Manusia (HAM).
• HAM tersebut harus ditetapkan dalam konstitusi dan mutlak harus dijadikan dasar
hukum bagi seseorang yang diberi kekuasaan sebagai pemimpin pemerintahan atau
negara dalam melaksanakan tugas.
• Teori John Locke memiliki dua jenis perjanjian:
1. Perjanjian persatuan (pactum unionis), dan
2. Perjanjian penyerahan (pactum subjectionis), yaitu penyerahan kekuasaan pada raja,
kecuali ketiga hak asasi di atas.

15. Jean Jascques Rousseau
• J.J Rousseau dengan tulisannya yang berjudul “Du Contrat social
ou Principe du droit politique” yang ditulis pada tahun 1762, dalam bukunya ini
dibentangkan teori politiknya, pemikiran-pemikirannya tentang negara dan
masyarakat.
• Rousseau memisahkan kehidupan manusia dalam dua zaman, zaman pra
negara dan zaman bernegara.
• Keadaan yang alamiah ini diumpamakan, sebagai keadaan sebelum manusia
melakukan dosa, suatu keadaan yang aman dan bahagia.

16. • Dalam keadaan yang alamiah, hidup individu bebas dan sederajat, semuanya
dihasilkan sendiri oleh individu dan individu itu puas.
• Tindakan mereka didasarkan atas kepercayaan akan diri sendiri dan atas rasa
belas kasihan bagi sesamanya.
• Karena keadaan yang alamiah itu tidak dapat dipertahankan seterusnya, maka
manusia dengan penuh kesadaran mengadakan suatu “kontrak sosial”
• Menurut Rosseuau, dalam keadaan alami, manusia itu bebas dan berdaulat,
dalam arti tidak taat kepada siapapun.
• Masyarakat dibentuk dengan kehendak umum (volonte generale).

17. • Oleh karena penyerahan pemerintah berlaku tanpa syarat seperti dalam teori
perjanjian John Locke, maka perjanjian menurut Rosseau hanya mengenai
pactum unionis (perjanjian persatuan) dan tidak mengenal pactum subjectionis
(perjanjian penyerahan).
• Pemerintah tidak mempunyai dasar kontraktuil, hanya organisasi politik yang
dibentuk dengan kontrak.
• Pemerintah sebagai pimpinan organisasi itu dibentuk dan ditentukan oleh
yang berdaulat, yaitu seluruhnya melalui kemauan umumnya.
• Kemauan yang umum selalu benar dan ditujukan pada kebahagiaan bersama,
sedangkan kemauan seluruh rakyat juga memperhatikan kepentingan
individu.

18. • Dengan konstruksi perjanjian masyarakat yang demikian, menghasilkan
bentuk negara yang berdaulat, dan kedaulatan tersebut dipegang oleh rakyat
melalui kemauan umumnya.
• Bentuk negara yang demikian adalah negara demokratis di mana rakyat
berdaulat dan penguasa negara hanya merupakan wakil-wakil rakyat.
• Jadi, rakyat mentaati hukum karena dibuat atas kehendak umumnya (rakyat).

19. Teori Kedaulatan Negara
• Keberadaan kekuasaan negara dianggap sebagai natuurwet (hukum alam) yang
menyebabkan kekuasaan yang kuat atas yang lemah, kekuasaan pemerintah atas
rakyat yang diperintah.
• Karena pengaruh natuurwet itu terjadi negara, yang bukan karya manusia, melainkan
hasil daripada alam.
• Menurut paham kedaulatan negara tidak perlu pembenaran (rechtvaardiging) tentang
keberadaannya seperti kekuasaan alam yang juga tidak meminta pembenaran.
• Kekuasaan negara adalah suatu fakta yang harus ditaati seperti kita taat pada hukum
alam.

20. • Teori kedaulatan negara diciptakan oleh sarjana-sarjana seperti Laban dan
Jellinek yang mencari pembenaran daripada kekuasaan kaisar baru dalam
kerajaan Jerman yang bersatu setelah kemenangan Bismarck terhadap
Prancis.
• Menurut teori ini bahwa negara memiliki kedaulatan atas segalanya terhadap
kehidupan dan kesejahteraan warga negaranya.
• Dalam hal ini hukum dan undang-undang adalah pernyataan kehendak
negara yang mutlak.
• Jadi warga negara suatu negara tunduk atau terikat pada hukum karena
negara menghendakinya.
• Rakyat tidak dapat menolaknya, menolak berarti melawan negara.

21. Teori Kedaulatan Hukum
• Teori kedaulatan negara menimbulkan reaksi di Nederland oleh Krabbe, guru besar
di Leiden yang melahirkan teori tentang Kedaulatan Hukum.
• Menurut Krabbe, manusia tidak hanya dapat membedakan yang suci dan najis, baik
jahat dan jahat, bagus dan buruk, tetapi juga yang adil dan tidak adil.
• Khasiat untuk membedakan yang adil dan tidak adil terletak dalam kesadaran hukum
individuil.
• Berlakunya hukum sejatinya bersumber dari nilai batin yang terdapat di dalam diri
seseorang individu, dan nilai batin terjewantah di dalam hukum.

22. • Hukum dan undang-undang dibentuk oleh mayoritas dalam parlemen yang
mana parlemen merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat atau wakil
rakyat.
• Jadi undang-undang (hukum) berlaku bukan karena kehendak negara,
melainkan karena nilai batinnya yang tercantum di dalamnya.
• Karena hukum muncul dari kesadaran hukum masyarakat terbanyak, maka
hukum ditaati karena kehendak masyarakat itu sendiri.

23. Hak Negara untuk Menghukum
• Pertama, Teori Kedaulatan tuhan
Hukum dibuat oleh Tuhan, sebagai wakil Tuhan di dunia adalah raja, jadi rajalah
diberikan kedaulatan untuk membuat hukum dan mengatur semua ketertiban di dunia.
Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum dan ketertiban, maka rajalah yang berwenang
dan berhak untuk menghukum.
• Kedua, Teori Perjanjian Masyarakat
Thomas Hobbes, hanya mengakui “perjanjian penyerahan”, maka negara memiliki
kekuasaan mutlak termasuk pula kekuasaan untuk membuat hukum, berikut kekuasaan
absolut untuk menghukum warga negaranya yang melanggar hukum.

24. John Locke mengakui kedua jenis perjanjian masyarakat (persatuan dan penyerahan),
Dalam hal ini yang berhak menghukum adalah negara, karena konstitusi negaralah
yang diberi hak atau kewenangan untuk menghukum.
JJ Rosseau, mengakui perjanjian persatuan, hukum dibuat atas kehendak bersama atau
kehendak rakyat (kehendak umum), negara diberikan wewenang untuk menghukum
sesungguhnya hanya sebagai representasi dari kemauan rakyat bersama.
• Ketiga, teori kedaulatan negara. Yang berhak menghukum adalah negara dan
hukuman itu dikehendaki oleh negara sebagai sanksi yang harus dijatuhkan terhadap
warga negara yang telah terbukti melanggar hukum.

25. SEKIAN