Segala apa yg tertulis dlm pptx ini diambil dari internet, majalah al furqon, dan buletin al Islam, dll.
Mhn maaf atas ketidaknyamanan gambar2 parpol anda. tdk ada unsur menjatuhkan, semua semata2 dakwah dan pendidikan politik. jika anda krg berkenan, ya abaikan aja. trimakasih.
2. KajianTematik
Oleh:
Abdul Aziz Siswanto, S.Th.I
NIP 197704232009011009
PENYULUH AGAMA ISLAM KEC. CIOMAS
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR
MT Al Muhajirin
Perum Taman Pagelaran RW IX, Kel. Padasuka
Rabu, 12 Maret 2014
12. Beberapa Pelanggaran Syari’at pada
Kampanye Politik
1. Menerapkan sistem demokrasi
Demos=rakyat
Kratos=kekuatan/kekuasaan
Kekuasaan rakyatdari rakyatoleh rakyatuntuk
rakyat
Dalam sistem demokrasi, maka kekuasaaan tertinggi
ada di tangan rakyat, bahkan konon suara rakyat
adalah suara tuhan
13. Kerancuan Sistem Demokrasi
1. Hukum dan undang-undang buatan manusia
2. Berdiri di atas partai dan perpecahan
3. Kebebasan yang melampaui batasdemokrasi
liberal
4. Suara mayoritas adalah standar
1. Dalam Islam, standar kebenaran adalah kesesuaian
dengan Alquran dan Sunah, sekalipun sedikit orangnya.
2. Dalam demokrasi, standarnya adalah aspirasi mayoritas,
sehingga apabila mayoritas rakyat adalah orang yang
rusak maka kebenaran versi mereka adalah sesuatu yang
rusak pula
15.
21. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang
mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada
ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. dan
Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang Amat
pedih. (42: 21)
18. Pemborosan harta
Seorang calon presiden butuh dana hingga Rp 3 triliun
untuk mengikuti pemilihan presiden di Indonesia. Hal ini
karena capres sudah harus bergerak sebelum rangkaian
kampanye yang ditetapkan KPU. ”Dana yang dilaporkan
ke KPU hanya Rp 300 miliar-Rp 500 miliar. Ini karena
penghitungan dimulai sejak tahapan resmi KPU dimulai”,
kata Ketua Balitbang Partai Golkar Indra J Piliang di
Jakarta, Sabtu (25/1).
Dana triliunan rupiah itu digunakan untuk membiayai
perjalanan sosialisasi, relawan, logistik partai, pertemuan
dengan ormas, survei, dan iklan. ”Proporsi untuk iklan cukup
banyak karena bisa menjangkau seluruh Indonesia. Hanya
turun ke lapangan saja tidak akan efektif,” ujar Indra.
(kompas.com, 26/1).
20. Mempermainkan dalil demi memenuhi
ambisinya
Penyimpangan makna 2:35
35. dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-
makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini[37],
yang menyebabkan kamu Termasuk orang-orang yang zalim.
[37] Pohon yang dilarang Allah mendekatinya tidak dapat dipastikan, sebab Al Quran dan Hadist tidak
menerangkannya. ada yang menamakan pohon khuldi sebagaimana tersebut dalam surat Thaha ayat 120, tapi
itu adalah nama yang diberikan syaitan.
22. Money Politic
MONEY POLITIK / POLITIK UANG — secara umum
adalah; Permainan uang dalam politik, selain
beaya administrif pendaftaran dan ongkos
kampanye (sesuai ketentuan KPU). Selanjutnya,
money politik secara khusus dapat diartikan
sebagai pembelian suara; yaitu suatu praktik
pemberian atau janji hadiah dalam proses pemilu
baik itu berupa uang, atau barang, atau sembako,
atau jabatan tertentu kepada seorang yang
memiliki hak pilih.
23. Pada perkembangannya, money politik dianggap
sebagai suatu praktik yang menciderai demokrasi –
di mana masyarakat sebagai pelaku utama
demokrasi harus benar-benar berkedudukan
merdeka; yaitu orang yang berhak menentukan
pilihannya secara bebas termasuk dalam memilih
wakil/pemimpinnya. Dengan adanya ‘moneypolitik’
maka kebebasan yang menjadi ruh dan tujuan
utama demokrasi menjadi terancam.
24. Dalam menanggapi kasus tsb, sebagai wujud dari
tindakan untuk menyelamatkan asas dasar negara
yang telah digagas oleh Ir.Soekarno lebih dari
setengah abad silam, yaitu mufakat,atau bisa juga
disebut demokrasi, dengan berlandaskan Pasal 1 ayat
1KUHP, maka diterbitkanlah undang undang baru untuk
menjerat tindakan money politik.
Di dalam KUHP (induk pidana umum) terdapat 5 pasal
mengenai tindak pidana “Kejahatan Terhadap
Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Kenegaraan” yang
ada hubungannya dengan pemilihan umum. Di sini saya
akan mengutip 1 pasal terkait delik money politik —
yaitu pada Pasal 149 yang berbunyi;
25. “..menyuap atau berjanji menyuap seseorang agar
jangan menggunakan haknya untuk memilih;
diancam pidana penjara selama-lamanya 9
(sembilan) bulan atau denda Rp. 4.500 (empat ribu
lima ratus rupiah”.
26. Kemudian dari KUHP tsb, delik dirumuskan dan
dikodifikasi ulang dalam undang undang khusus
pemilu (UU Pemilu) 1999, dan diperbaharui lagi
dalam UU Pemilu 2008 yang diterbitkan oleh
Presiden SBY dalam lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 10. Berikut bunyi lengkapnya;
27. “barang siapa pada waktu diselenggarakannya
pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan
pemberian atau janji menyuap seseorang, baik
supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk
memilih maupun supaya ia menjalankan haknya
dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana
hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu
dikenakan juga kepada pemilih yang menerima
suap berupa pemberian atau janji berbuat
sesuatu.” — Pasal 73 ayat 3 UU Pemilu No.3/1999.
28. ““pelaksana peserta atau petugas kampanye
dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau
materi lainnya kepada peserta pemilu” – Pasal 84,
Ayat 1 Huruf J, UU Pemilu No.10 Tahun 2008.
Delik money politik juga diatur dalam undang
undang Pilkada Tahun 2004 dengan bunyi;
29. “setiap orang yang dengan sengaja memberi atau
menjanjikan uang atau materi lainnya kepada
seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya,
atau memilih pasangan calon tertentu, atau
menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu
sehingga surat suaranya tidak sah, diancam dengan
pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan
/atau denda paling sedikit Rp satu juta rupiah
(1.000.000) “ – UU Pilkada No.32 Pasal 117 Tahun
2004.
30. Hukum Suap dalam Islam
Dengan sangat jelas hukum dari
suap adalah haram baik menurut
Al-Qur’an, As-Sunnah & ijma’.
Haram bagi yang memberi
maupun yang menerima.
31. Dalil dari Al Qur’an
Allah Subhanahu wa Ta’alla berfirman:
“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian
yang lain di antara kamu dgn jalan yang bathil &
janganlah kamu membawa (urusan ) harta itu kepada
hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada
harta benda oranglain itu dgn (jalan berbuat) dosa,
padahal kamu mengetahui.”(QS. Al-Baqarah : 188)
32. Al-Haitsami rahimahullah menafsirkan
dlm ayat suap
“Janganlah kalian ulurkan kepada hakim
pemberian kalian, yaitu dgn cara mengambil muka
& menyuap mereka, dgn harapan mereka akan
memberikan hak orang lain kepada kalian,
sedangkan kalian mengetahui hal itu tak halal bagi
kalian”, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa
Ta’alla melarang mengambil harta manusia dgn
cara bathil, diantaranya dgn cara suap dapat
mengatur (hukuman/sanksi) para hakim, & asal
larangan adalah menunjukkah hukum haram
sehingga suap hukumnya haram.
33. Dalil dari As-Sunnah
َّلوس عليه ُهللا ىَّلص ِهللا ُرسول لعنَشيَّلرمو َليََّّلل م
خالصةلحملدث حك م:مَّسل
Abdullah bin Amr radhiyallahu’anhu berkata,
“Rasulullah shalallahu’alaihi wasallam melaknat
pemberi suap & penerimanya.”
(HR Bukhari Abu Dawud 3582, At Tirmidzi 1386, Ibnu Majah 2401, Ahmad
6689 & dishahihkan oleh Al-Albani dlm Misykat Al-Mashobih 3753)
34. Dalil dari Ijma’
Kesepakatan umat tentang haramnya suap secara
global sebagaimana disebutkan oleh Ibnu
Qudamah, Ibnul Atsir & Shan’ani rahimahumullah
35. Konser Musik Kampanye Dan
Madharatnya
Konser musik dangdut:
informasi politik tidak tersampaikan dengan baik,
karena massa yang hadir justru lebih menikmati dan
mengingat artis dangdutnya.