SlideShare a Scribd company logo
1 of 38
DOSA-DOSA KAMPANYE
POLITIK PRAKTIS
Dalam Timbangan Syari’ah Islam
KajianTematik
Oleh:
Abdul Aziz Siswanto, S.Th.I
NIP 197704232009011009
PENYULUH AGAMA ISLAM KEC. CIOMAS
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR
MT Al Muhajirin
Perum Taman Pagelaran RW IX, Kel. Padasuka
Rabu, 12 Maret 2014
10 Parpol Besar Calon Peserta Pemilu 2014
Media kampanye dan peluang
dosanya
1. Baliho, pamflet, brosur, billboard, dstriya
2. Buku “putih”-biografi balonpotensi dusta, manipulasi data,
fakta dan sejarah
3. Sosmedpotensi dusta
4. Blusukanpotensi munafiq
5. Iklan mass mediapotensi dusta, menjatuhkan rival
6. Pawaigangguan sosial
7. Orasi ngompolsarat dusta, munafiq
8. Baksospotensi riya, sum’ah
9. Pencitraan dan pembunuhan karakterpotensi dusta
10. Klip, film, video, dstboros, tabdzir, dusta
11. Aksi Corat-coretvandalisme
Akibat Atribut Kampanye
 Mengganggu estetika dan keindahan jalan
Merusak pohon, mendholimi makhluk Allah
Mengganggu konsentrasi
pengemudipotensi kecelakaan
Angkot
kampanye
• Menghalangi
pandangan
pengguna jalan
di belakangnya
• Potensi
Kecelakaan
Rentan gambar-gambar lebay dan
tidak mendidik
Potensi gambar mengumbar aurat
 Bahkan ada yg
menggunakan gelar Hj.
 Namun tidak berjilbab
Beberapa Pelanggaran Syari’at pada
Kampanye Politik
1. Menerapkan sistem demokrasi
 Demos=rakyat
 Kratos=kekuatan/kekuasaan
 Kekuasaan rakyatdari rakyatoleh rakyatuntuk
rakyat
 Dalam sistem demokrasi, maka kekuasaaan tertinggi
ada di tangan rakyat, bahkan konon suara rakyat
adalah suara tuhan
Kerancuan Sistem Demokrasi
1. Hukum dan undang-undang buatan manusia
2. Berdiri di atas partai dan perpecahan
3. Kebebasan yang melampaui batasdemokrasi
liberal
4. Suara mayoritas adalah standar
1. Dalam Islam, standar kebenaran adalah kesesuaian
dengan Alquran dan Sunah, sekalipun sedikit orangnya.
2. Dalam demokrasi, standarnya adalah aspirasi mayoritas,
sehingga apabila mayoritas rakyat adalah orang yang
rusak maka kebenaran versi mereka adalah sesuatu yang
rusak pula
BEDA DEMOKRASI DAN ISLAM
 
  
  

21. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang
mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada
ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. dan
Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang Amat
pedih. (42: 21)
Perpecahan dan fanatisme Kelompok
Memuji diri sendiri
Pemborosan harta
 Seorang calon presiden butuh dana hingga Rp 3 triliun
untuk mengikuti pemilihan presiden di Indonesia. Hal ini
karena capres sudah harus bergerak sebelum rangkaian
kampanye yang ditetapkan KPU. ”Dana yang dilaporkan
ke KPU hanya Rp 300 miliar-Rp 500 miliar. Ini karena
penghitungan dimulai sejak tahapan resmi KPU dimulai”,
kata Ketua Balitbang Partai Golkar Indra J Piliang di
Jakarta, Sabtu (25/1).
 Dana triliunan rupiah itu digunakan untuk membiayai
perjalanan sosialisasi, relawan, logistik partai, pertemuan
dengan ormas, survei, dan iklan. ”Proporsi untuk iklan cukup
banyak karena bisa menjangkau seluruh Indonesia. Hanya
turun ke lapangan saja tidak akan efektif,” ujar Indra.
(kompas.com, 26/1).
Mengumbar janji palsu dan dusta
Mempermainkan dalil demi memenuhi
ambisinya
 Penyimpangan makna 2:35
 

35. dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-
makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini[37],
yang menyebabkan kamu Termasuk orang-orang yang zalim.
[37] Pohon yang dilarang Allah mendekatinya tidak dapat dipastikan, sebab Al Quran dan Hadist tidak
menerangkannya. ada yang menamakan pohon khuldi sebagaimana tersebut dalam surat Thaha ayat 120, tapi
itu adalah nama yang diberikan syaitan.
Praktik suap/sogok yang sering terjadi
Money Politic
 MONEY POLITIK / POLITIK UANG — secara umum
adalah; Permainan uang dalam politik, selain
beaya administrif pendaftaran dan ongkos
kampanye (sesuai ketentuan KPU). Selanjutnya,
money politik secara khusus dapat diartikan
sebagai pembelian suara; yaitu suatu praktik
pemberian atau janji hadiah dalam proses pemilu
baik itu berupa uang, atau barang, atau sembako,
atau jabatan tertentu kepada seorang yang
memiliki hak pilih.
 Pada perkembangannya, money politik dianggap
sebagai suatu praktik yang menciderai demokrasi –
di mana masyarakat sebagai pelaku utama
demokrasi harus benar-benar berkedudukan
merdeka; yaitu orang yang berhak menentukan
pilihannya secara bebas termasuk dalam memilih
wakil/pemimpinnya. Dengan adanya ‘moneypolitik’
maka kebebasan yang menjadi ruh dan tujuan
utama demokrasi menjadi terancam.
 Dalam menanggapi kasus tsb, sebagai wujud dari
tindakan untuk menyelamatkan asas dasar negara
yang telah digagas oleh Ir.Soekarno lebih dari
setengah abad silam, yaitu mufakat,atau bisa juga
disebut demokrasi, dengan berlandaskan Pasal 1 ayat
1KUHP, maka diterbitkanlah undang undang baru untuk
menjerat tindakan money politik.
Di dalam KUHP (induk pidana umum) terdapat 5 pasal
mengenai tindak pidana “Kejahatan Terhadap
Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Kenegaraan” yang
ada hubungannya dengan pemilihan umum. Di sini saya
akan mengutip 1 pasal terkait delik money politik —
yaitu pada Pasal 149 yang berbunyi;
 “..menyuap atau berjanji menyuap seseorang agar
jangan menggunakan haknya untuk memilih;
diancam pidana penjara selama-lamanya 9
(sembilan) bulan atau denda Rp. 4.500 (empat ribu
lima ratus rupiah”.
 Kemudian dari KUHP tsb, delik dirumuskan dan
dikodifikasi ulang dalam undang undang khusus
pemilu (UU Pemilu) 1999, dan diperbaharui lagi
dalam UU Pemilu 2008 yang diterbitkan oleh
Presiden SBY dalam lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 10. Berikut bunyi lengkapnya;
 “barang siapa pada waktu diselenggarakannya
pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan
pemberian atau janji menyuap seseorang, baik
supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk
memilih maupun supaya ia menjalankan haknya
dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana
hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu
dikenakan juga kepada pemilih yang menerima
suap berupa pemberian atau janji berbuat
sesuatu.” — Pasal 73 ayat 3 UU Pemilu No.3/1999.
 ““pelaksana peserta atau petugas kampanye
dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau
materi lainnya kepada peserta pemilu” – Pasal 84,
Ayat 1 Huruf J, UU Pemilu No.10 Tahun 2008.
 Delik money politik juga diatur dalam undang
undang Pilkada Tahun 2004 dengan bunyi;
 “setiap orang yang dengan sengaja memberi atau
menjanjikan uang atau materi lainnya kepada
seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya,
atau memilih pasangan calon tertentu, atau
menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu
sehingga surat suaranya tidak sah, diancam dengan
pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan
/atau denda paling sedikit Rp satu juta rupiah
(1.000.000) “ – UU Pilkada No.32 Pasal 117 Tahun
2004.
Hukum Suap dalam Islam
 Dengan sangat jelas hukum dari
suap adalah haram baik menurut
Al-Qur’an, As-Sunnah & ijma’.
Haram bagi yang memberi
maupun yang menerima.
Dalil dari Al Qur’an
 Allah Subhanahu wa Ta’alla berfirman:
 “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian
yang lain di antara kamu dgn jalan yang bathil &
janganlah kamu membawa (urusan ) harta itu kepada
hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada
harta benda oranglain itu dgn (jalan berbuat) dosa,
padahal kamu mengetahui.”(QS. Al-Baqarah : 188)
  
   
Al-Haitsami rahimahullah menafsirkan
dlm ayat suap
 “Janganlah kalian ulurkan kepada hakim
pemberian kalian, yaitu dgn cara mengambil muka
& menyuap mereka, dgn harapan mereka akan
memberikan hak orang lain kepada kalian,
sedangkan kalian mengetahui hal itu tak halal bagi
kalian”, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa
Ta’alla melarang mengambil harta manusia dgn
cara bathil, diantaranya dgn cara suap dapat
mengatur (hukuman/sanksi) para hakim, & asal
larangan adalah menunjukkah hukum haram
sehingga suap hukumnya haram.
Dalil dari As-Sunnah
َّ‫ل‬‫وس‬ ‫عليه‬ ُ‫هللا‬ ‫ى‬َّ‫ل‬‫ص‬ ِ‫هللا‬ ُ‫رسول‬ ‫لعن‬َ‫شي‬َّ‫لرم‬‫و‬ َ‫لي‬ََّّ‫لل‬ ‫ م‬
‫خالصة‬‫لحملدث‬ ‫حك م‬:‫مَّسل‬
 Abdullah bin Amr radhiyallahu’anhu berkata,
“Rasulullah shalallahu’alaihi wasallam melaknat
pemberi suap & penerimanya.”
 (HR Bukhari Abu Dawud 3582, At Tirmidzi 1386, Ibnu Majah 2401, Ahmad
6689 & dishahihkan oleh Al-Albani dlm Misykat Al-Mashobih 3753)
Dalil dari Ijma’
 Kesepakatan umat tentang haramnya suap secara
global sebagaimana disebutkan oleh Ibnu
Qudamah, Ibnul Atsir & Shan’ani rahimahumullah
Konser Musik Kampanye Dan
Madharatnya
 Konser musik dangdut:
 informasi politik tidak tersampaikan dengan baik,
karena massa yang hadir justru lebih menikmati dan
mengingat artis dangdutnya.
Jika harus memilih, maka.....
 .........Alhamdulillah.........

More Related Content

What's hot

Tugas sampai 5
Tugas sampai 5Tugas sampai 5
Tugas sampai 5Clover99
 
Digital surya 05 desember 2013
Digital surya 05 desember 2013Digital surya 05 desember 2013
Digital surya 05 desember 2013Portal Surya
 
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 5 maret 2015-10 april 2015
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 5 maret 2015-10 april 2015(Sindonews.com) Opini hukum-politik 5 maret 2015-10 april 2015
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 5 maret 2015-10 april 2015ekho109
 
Catatan nusantara
Catatan nusantaraCatatan nusantara
Catatan nusantaraGus Andy
 
Keadilan di indonesia !
Keadilan di indonesia !Keadilan di indonesia !
Keadilan di indonesia !Fairuz Dida
 
KEBIJAKAN PEMERINTAH MENJAMIN HAK ANAK dalam KASUS KEKERASAN SEKSUAL
KEBIJAKAN PEMERINTAH  MENJAMIN HAK ANAK dalam KASUS KEKERASAN    SEKSUALKEBIJAKAN PEMERINTAH  MENJAMIN HAK ANAK dalam KASUS KEKERASAN    SEKSUAL
KEBIJAKAN PEMERINTAH MENJAMIN HAK ANAK dalam KASUS KEKERASAN SEKSUALRizkiKurniawati8
 
Biografi antasari azhar
Biografi antasari azhar Biografi antasari azhar
Biografi antasari azhar iwan setiawan
 
Analisis kasus korupsi dana haji suryadharma ali converted
Analisis kasus korupsi dana haji suryadharma ali convertedAnalisis kasus korupsi dana haji suryadharma ali converted
Analisis kasus korupsi dana haji suryadharma ali convertedSharahSalsabila
 
Etika profesi teknologi informasi & komunikasi
Etika profesi teknologi informasi & komunikasiEtika profesi teknologi informasi & komunikasi
Etika profesi teknologi informasi & komunikasieptikk
 
AGAMA ISLAM | KORUPSI, POLIGAM DAN NIKAH SIRI
AGAMA ISLAM | KORUPSI, POLIGAM DAN NIKAH SIRIAGAMA ISLAM | KORUPSI, POLIGAM DAN NIKAH SIRI
AGAMA ISLAM | KORUPSI, POLIGAM DAN NIKAH SIRITaufik Soleh
 
Tugas matakuliah pengantar ilmu hukum
Tugas matakuliah pengantar ilmu hukumTugas matakuliah pengantar ilmu hukum
Tugas matakuliah pengantar ilmu hukumsyophi
 
Rabu, 29 April 2015
Rabu, 29 April 2015Rabu, 29 April 2015
Rabu, 29 April 2015suarakarya
 

What's hot (20)

Tugas sampai 5
Tugas sampai 5Tugas sampai 5
Tugas sampai 5
 
01 utama
01 utama01 utama
01 utama
 
papua bisa
papua bisapapua bisa
papua bisa
 
Daftar tangkapan terbesar kpk
Daftar tangkapan terbesar kpkDaftar tangkapan terbesar kpk
Daftar tangkapan terbesar kpk
 
Digital surya 05 desember 2013
Digital surya 05 desember 2013Digital surya 05 desember 2013
Digital surya 05 desember 2013
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
 
01 utama
01 utama01 utama
01 utama
 
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 5 maret 2015-10 april 2015
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 5 maret 2015-10 april 2015(Sindonews.com) Opini hukum-politik 5 maret 2015-10 april 2015
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 5 maret 2015-10 april 2015
 
Catatan nusantara
Catatan nusantaraCatatan nusantara
Catatan nusantara
 
Selasa, 22 Januari 2019
Selasa, 22 Januari 2019Selasa, 22 Januari 2019
Selasa, 22 Januari 2019
 
Tugas kabiro 1
Tugas kabiro 1Tugas kabiro 1
Tugas kabiro 1
 
Keadilan di indonesia !
Keadilan di indonesia !Keadilan di indonesia !
Keadilan di indonesia !
 
KEBIJAKAN PEMERINTAH MENJAMIN HAK ANAK dalam KASUS KEKERASAN SEKSUAL
KEBIJAKAN PEMERINTAH  MENJAMIN HAK ANAK dalam KASUS KEKERASAN    SEKSUALKEBIJAKAN PEMERINTAH  MENJAMIN HAK ANAK dalam KASUS KEKERASAN    SEKSUAL
KEBIJAKAN PEMERINTAH MENJAMIN HAK ANAK dalam KASUS KEKERASAN SEKSUAL
 
Biografi antasari azhar
Biografi antasari azhar Biografi antasari azhar
Biografi antasari azhar
 
SURAT KABAR WARTA NASIONAL
SURAT KABAR WARTA NASIONALSURAT KABAR WARTA NASIONAL
SURAT KABAR WARTA NASIONAL
 
Analisis kasus korupsi dana haji suryadharma ali converted
Analisis kasus korupsi dana haji suryadharma ali convertedAnalisis kasus korupsi dana haji suryadharma ali converted
Analisis kasus korupsi dana haji suryadharma ali converted
 
Etika profesi teknologi informasi & komunikasi
Etika profesi teknologi informasi & komunikasiEtika profesi teknologi informasi & komunikasi
Etika profesi teknologi informasi & komunikasi
 
AGAMA ISLAM | KORUPSI, POLIGAM DAN NIKAH SIRI
AGAMA ISLAM | KORUPSI, POLIGAM DAN NIKAH SIRIAGAMA ISLAM | KORUPSI, POLIGAM DAN NIKAH SIRI
AGAMA ISLAM | KORUPSI, POLIGAM DAN NIKAH SIRI
 
Tugas matakuliah pengantar ilmu hukum
Tugas matakuliah pengantar ilmu hukumTugas matakuliah pengantar ilmu hukum
Tugas matakuliah pengantar ilmu hukum
 
Rabu, 29 April 2015
Rabu, 29 April 2015Rabu, 29 April 2015
Rabu, 29 April 2015
 

Similar to Dosa dosa kampanye parpol

Pilkada Langsung: Antara Tuntutan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Harapan...
Pilkada Langsung: Antara Tuntutan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Harapan...Pilkada Langsung: Antara Tuntutan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Harapan...
Pilkada Langsung: Antara Tuntutan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Harapan...Tri Widodo W. UTOMO
 
10 alasan menolak demokrasi edit
10 alasan menolak demokrasi edit10 alasan menolak demokrasi edit
10 alasan menolak demokrasi editsubianti
 
Bab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaAndy Susanto
 
Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye
Transparansi dan Akuntabilitas Dana KampanyeTransparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye
Transparansi dan Akuntabilitas Dana KampanyeAhsanul Minan
 
11.33020210066_Rosita Fitriani.pdf
11.33020210066_Rosita Fitriani.pdf11.33020210066_Rosita Fitriani.pdf
11.33020210066_Rosita Fitriani.pdfRINIRISDAYANTI0125
 
Sistem membuat “gila” !
Sistem membuat “gila” !Sistem membuat “gila” !
Sistem membuat “gila” !Rizky Faisal
 
Penanganan pelanggaran
Penanganan pelanggaranPenanganan pelanggaran
Penanganan pelanggaranAhmad Solihin
 
Media Indonesia 21 Maret 2014
Media Indonesia 21 Maret 2014Media Indonesia 21 Maret 2014
Media Indonesia 21 Maret 2014hastapurnama
 
5. 33020210031_Fatilah Nuraeni.pdf
5. 33020210031_Fatilah Nuraeni.pdf5. 33020210031_Fatilah Nuraeni.pdf
5. 33020210031_Fatilah Nuraeni.pdfRINIRISDAYANTI0125
 
PPT Hoax dalam kacamata hukum pidana.pptx
PPT Hoax dalam kacamata hukum pidana.pptxPPT Hoax dalam kacamata hukum pidana.pptx
PPT Hoax dalam kacamata hukum pidana.pptxRayya14
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaFMM_16
 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana KorupsiAfida Zahara
 
Negara hukum dan pemberantasan korupsi
Negara hukum dan pemberantasan korupsiNegara hukum dan pemberantasan korupsi
Negara hukum dan pemberantasan korupsiFirda Purbandari
 
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUMPEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUMRidwan M. Said
 
Upaya Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan KorupsiUpaya Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan KorupsiDini Islamiana
 
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014hastapurnama
 
MATERI_GAKUMDU OK SIIP.pptx
MATERI_GAKUMDU OK SIIP.pptxMATERI_GAKUMDU OK SIIP.pptx
MATERI_GAKUMDU OK SIIP.pptxNANASUPRIATNA71
 

Similar to Dosa dosa kampanye parpol (20)

Pilkada Langsung: Antara Tuntutan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Harapan...
Pilkada Langsung: Antara Tuntutan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Harapan...Pilkada Langsung: Antara Tuntutan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Harapan...
Pilkada Langsung: Antara Tuntutan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Harapan...
 
10 alasan menolak demokrasi edit
10 alasan menolak demokrasi edit10 alasan menolak demokrasi edit
10 alasan menolak demokrasi edit
 
Bab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
 
Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye
Transparansi dan Akuntabilitas Dana KampanyeTransparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye
Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye
 
11.33020210066_Rosita Fitriani.pdf
11.33020210066_Rosita Fitriani.pdf11.33020210066_Rosita Fitriani.pdf
11.33020210066_Rosita Fitriani.pdf
 
Sistem membuat “gila” !
Sistem membuat “gila” !Sistem membuat “gila” !
Sistem membuat “gila” !
 
Penanganan pelanggaran
Penanganan pelanggaranPenanganan pelanggaran
Penanganan pelanggaran
 
Buku gratifikasi dalam perspektif agama - Desember 2019 - KPK
Buku gratifikasi dalam perspektif agama - Desember 2019 - KPKBuku gratifikasi dalam perspektif agama - Desember 2019 - KPK
Buku gratifikasi dalam perspektif agama - Desember 2019 - KPK
 
Sam 1
Sam 1Sam 1
Sam 1
 
Media Indonesia 21 Maret 2014
Media Indonesia 21 Maret 2014Media Indonesia 21 Maret 2014
Media Indonesia 21 Maret 2014
 
5. 33020210031_Fatilah Nuraeni.pdf
5. 33020210031_Fatilah Nuraeni.pdf5. 33020210031_Fatilah Nuraeni.pdf
5. 33020210031_Fatilah Nuraeni.pdf
 
PPT Hoax dalam kacamata hukum pidana.pptx
PPT Hoax dalam kacamata hukum pidana.pptxPPT Hoax dalam kacamata hukum pidana.pptx
PPT Hoax dalam kacamata hukum pidana.pptx
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
 
Negara hukum dan pemberantasan korupsi
Negara hukum dan pemberantasan korupsiNegara hukum dan pemberantasan korupsi
Negara hukum dan pemberantasan korupsi
 
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUMPEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
 
Upaya Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan KorupsiUpaya Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan Korupsi
 
3.-abdul-waid-revisi-reviewed.pdf
3.-abdul-waid-revisi-reviewed.pdf3.-abdul-waid-revisi-reviewed.pdf
3.-abdul-waid-revisi-reviewed.pdf
 
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
 
MATERI_GAKUMDU OK SIIP.pptx
MATERI_GAKUMDU OK SIIP.pptxMATERI_GAKUMDU OK SIIP.pptx
MATERI_GAKUMDU OK SIIP.pptx
 

More from Abdul Aziz Siswanto

Khutbah Jumat Online Edisi Khusus Corona
Khutbah Jumat Online Edisi Khusus CoronaKhutbah Jumat Online Edisi Khusus Corona
Khutbah Jumat Online Edisi Khusus CoronaAbdul Aziz Siswanto
 
Bimbingan kesehatan jamaah haji word
Bimbingan kesehatan jamaah haji  wordBimbingan kesehatan jamaah haji  word
Bimbingan kesehatan jamaah haji wordAbdul Aziz Siswanto
 
Tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan haji untuk sementara
Tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan haji untuk sementaraTidak memenuhi syarat istithaah kesehatan haji untuk sementara
Tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan haji untuk sementaraAbdul Aziz Siswanto
 
Bimbingan manasik haji-KESEHATAN HAJI
Bimbingan manasik haji-KESEHATAN HAJIBimbingan manasik haji-KESEHATAN HAJI
Bimbingan manasik haji-KESEHATAN HAJIAbdul Aziz Siswanto
 
Materi binsik kh mutashim billah 2019
Materi binsik kh mutashim billah 2019Materi binsik kh mutashim billah 2019
Materi binsik kh mutashim billah 2019Abdul Aziz Siswanto
 
Pelaksanaan sholat arba'in beserta hikmah nya-aziz
Pelaksanaan sholat arba'in beserta hikmah nya-azizPelaksanaan sholat arba'in beserta hikmah nya-aziz
Pelaksanaan sholat arba'in beserta hikmah nya-azizAbdul Aziz Siswanto
 
06 mengenal tempat ziarah-editted juni 2019
06 mengenal tempat ziarah-editted juni 201906 mengenal tempat ziarah-editted juni 2019
06 mengenal tempat ziarah-editted juni 2019Abdul Aziz Siswanto
 
IBADAH & KEGIATAN SELAMA DI PESAWAT + TOILET TRAINING
IBADAH & KEGIATAN SELAMA DI PESAWAT + TOILET TRAININGIBADAH & KEGIATAN SELAMA DI PESAWAT + TOILET TRAINING
IBADAH & KEGIATAN SELAMA DI PESAWAT + TOILET TRAININGAbdul Aziz Siswanto
 
IBADAH & KEGIATAN SELAMA DI PESAWAT + TOILET TRAINING
IBADAH & KEGIATAN SELAMA DI PESAWAT + TOILET TRAININGIBADAH & KEGIATAN SELAMA DI PESAWAT + TOILET TRAINING
IBADAH & KEGIATAN SELAMA DI PESAWAT + TOILET TRAININGAbdul Aziz Siswanto
 
Materi Binsik KH Drs. Mutashim Billah, M.H.I.- 2019
Materi Binsik KH Drs. Mutashim Billah, M.H.I.- 2019Materi Binsik KH Drs. Mutashim Billah, M.H.I.- 2019
Materi Binsik KH Drs. Mutashim Billah, M.H.I.- 2019Abdul Aziz Siswanto
 
HAK & KEWAJIBAN JAMAAH HAJI 2019/1440-1441 H
HAK & KEWAJIBAN JAMAAH HAJI 2019/1440-1441 HHAK & KEWAJIBAN JAMAAH HAJI 2019/1440-1441 H
HAK & KEWAJIBAN JAMAAH HAJI 2019/1440-1441 HAbdul Aziz Siswanto
 

More from Abdul Aziz Siswanto (20)

Khutbah Jumat Online Edisi Khusus Corona
Khutbah Jumat Online Edisi Khusus CoronaKhutbah Jumat Online Edisi Khusus Corona
Khutbah Jumat Online Edisi Khusus Corona
 
Aluspat Bogor '82
Aluspat Bogor '82Aluspat Bogor '82
Aluspat Bogor '82
 
Prosesi haji
Prosesi hajiProsesi haji
Prosesi haji
 
Bimbingan kesehatan jamaah haji word
Bimbingan kesehatan jamaah haji  wordBimbingan kesehatan jamaah haji  word
Bimbingan kesehatan jamaah haji word
 
Tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan haji untuk sementara
Tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan haji untuk sementaraTidak memenuhi syarat istithaah kesehatan haji untuk sementara
Tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan haji untuk sementara
 
Tata cara di pesawat
Tata cara di pesawatTata cara di pesawat
Tata cara di pesawat
 
Rencana perjalanan haji
Rencana perjalanan hajiRencana perjalanan haji
Rencana perjalanan haji
 
Prosesi umrah
Prosesi umrahProsesi umrah
Prosesi umrah
 
Bimbingan manasik haji-KESEHATAN HAJI
Bimbingan manasik haji-KESEHATAN HAJIBimbingan manasik haji-KESEHATAN HAJI
Bimbingan manasik haji-KESEHATAN HAJI
 
Materi binsik kh mutashim billah 2019
Materi binsik kh mutashim billah 2019Materi binsik kh mutashim billah 2019
Materi binsik kh mutashim billah 2019
 
Peran karu dan karom 2019
Peran karu dan karom 2019Peran karu dan karom 2019
Peran karu dan karom 2019
 
Pelaksanaan sholat arba'in beserta hikmah nya-aziz
Pelaksanaan sholat arba'in beserta hikmah nya-azizPelaksanaan sholat arba'in beserta hikmah nya-aziz
Pelaksanaan sholat arba'in beserta hikmah nya-aziz
 
Hikmah perjalanan haji 2017
Hikmah perjalanan haji 2017Hikmah perjalanan haji 2017
Hikmah perjalanan haji 2017
 
06 mengenal tempat ziarah-editted juni 2019
06 mengenal tempat ziarah-editted juni 201906 mengenal tempat ziarah-editted juni 2019
06 mengenal tempat ziarah-editted juni 2019
 
IBADAH & KEGIATAN SELAMA DI PESAWAT + TOILET TRAINING
IBADAH & KEGIATAN SELAMA DI PESAWAT + TOILET TRAININGIBADAH & KEGIATAN SELAMA DI PESAWAT + TOILET TRAINING
IBADAH & KEGIATAN SELAMA DI PESAWAT + TOILET TRAINING
 
IBADAH & KEGIATAN SELAMA DI PESAWAT + TOILET TRAINING
IBADAH & KEGIATAN SELAMA DI PESAWAT + TOILET TRAININGIBADAH & KEGIATAN SELAMA DI PESAWAT + TOILET TRAINING
IBADAH & KEGIATAN SELAMA DI PESAWAT + TOILET TRAINING
 
Materi Binsik KH Drs. Mutashim Billah, M.H.I.- 2019
Materi Binsik KH Drs. Mutashim Billah, M.H.I.- 2019Materi Binsik KH Drs. Mutashim Billah, M.H.I.- 2019
Materi Binsik KH Drs. Mutashim Billah, M.H.I.- 2019
 
HAK & KEWAJIBAN JAMAAH HAJI 2019/1440-1441 H
HAK & KEWAJIBAN JAMAAH HAJI 2019/1440-1441 HHAK & KEWAJIBAN JAMAAH HAJI 2019/1440-1441 H
HAK & KEWAJIBAN JAMAAH HAJI 2019/1440-1441 H
 
Materi binsik 2019 desi
Materi binsik 2019 desiMateri binsik 2019 desi
Materi binsik 2019 desi
 
2 prosesi umroh
2   prosesi umroh2   prosesi umroh
2 prosesi umroh
 

Dosa dosa kampanye parpol

  • 1. DOSA-DOSA KAMPANYE POLITIK PRAKTIS Dalam Timbangan Syari’ah Islam
  • 2. KajianTematik Oleh: Abdul Aziz Siswanto, S.Th.I NIP 197704232009011009 PENYULUH AGAMA ISLAM KEC. CIOMAS KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR MT Al Muhajirin Perum Taman Pagelaran RW IX, Kel. Padasuka Rabu, 12 Maret 2014
  • 3.
  • 4. 10 Parpol Besar Calon Peserta Pemilu 2014
  • 5. Media kampanye dan peluang dosanya 1. Baliho, pamflet, brosur, billboard, dstriya 2. Buku “putih”-biografi balonpotensi dusta, manipulasi data, fakta dan sejarah 3. Sosmedpotensi dusta 4. Blusukanpotensi munafiq 5. Iklan mass mediapotensi dusta, menjatuhkan rival 6. Pawaigangguan sosial 7. Orasi ngompolsarat dusta, munafiq 8. Baksospotensi riya, sum’ah 9. Pencitraan dan pembunuhan karakterpotensi dusta 10. Klip, film, video, dstboros, tabdzir, dusta 11. Aksi Corat-coretvandalisme
  • 6. Akibat Atribut Kampanye  Mengganggu estetika dan keindahan jalan
  • 10. Rentan gambar-gambar lebay dan tidak mendidik
  • 11. Potensi gambar mengumbar aurat  Bahkan ada yg menggunakan gelar Hj.  Namun tidak berjilbab
  • 12. Beberapa Pelanggaran Syari’at pada Kampanye Politik 1. Menerapkan sistem demokrasi  Demos=rakyat  Kratos=kekuatan/kekuasaan  Kekuasaan rakyatdari rakyatoleh rakyatuntuk rakyat  Dalam sistem demokrasi, maka kekuasaaan tertinggi ada di tangan rakyat, bahkan konon suara rakyat adalah suara tuhan
  • 13. Kerancuan Sistem Demokrasi 1. Hukum dan undang-undang buatan manusia 2. Berdiri di atas partai dan perpecahan 3. Kebebasan yang melampaui batasdemokrasi liberal 4. Suara mayoritas adalah standar 1. Dalam Islam, standar kebenaran adalah kesesuaian dengan Alquran dan Sunah, sekalipun sedikit orangnya. 2. Dalam demokrasi, standarnya adalah aspirasi mayoritas, sehingga apabila mayoritas rakyat adalah orang yang rusak maka kebenaran versi mereka adalah sesuatu yang rusak pula
  • 15.          21. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. dan Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang Amat pedih. (42: 21)
  • 18. Pemborosan harta  Seorang calon presiden butuh dana hingga Rp 3 triliun untuk mengikuti pemilihan presiden di Indonesia. Hal ini karena capres sudah harus bergerak sebelum rangkaian kampanye yang ditetapkan KPU. ”Dana yang dilaporkan ke KPU hanya Rp 300 miliar-Rp 500 miliar. Ini karena penghitungan dimulai sejak tahapan resmi KPU dimulai”, kata Ketua Balitbang Partai Golkar Indra J Piliang di Jakarta, Sabtu (25/1).  Dana triliunan rupiah itu digunakan untuk membiayai perjalanan sosialisasi, relawan, logistik partai, pertemuan dengan ormas, survei, dan iklan. ”Proporsi untuk iklan cukup banyak karena bisa menjangkau seluruh Indonesia. Hanya turun ke lapangan saja tidak akan efektif,” ujar Indra. (kompas.com, 26/1).
  • 20. Mempermainkan dalil demi memenuhi ambisinya  Penyimpangan makna 2:35    35. dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan- makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini[37], yang menyebabkan kamu Termasuk orang-orang yang zalim. [37] Pohon yang dilarang Allah mendekatinya tidak dapat dipastikan, sebab Al Quran dan Hadist tidak menerangkannya. ada yang menamakan pohon khuldi sebagaimana tersebut dalam surat Thaha ayat 120, tapi itu adalah nama yang diberikan syaitan.
  • 21. Praktik suap/sogok yang sering terjadi
  • 22. Money Politic  MONEY POLITIK / POLITIK UANG — secara umum adalah; Permainan uang dalam politik, selain beaya administrif pendaftaran dan ongkos kampanye (sesuai ketentuan KPU). Selanjutnya, money politik secara khusus dapat diartikan sebagai pembelian suara; yaitu suatu praktik pemberian atau janji hadiah dalam proses pemilu baik itu berupa uang, atau barang, atau sembako, atau jabatan tertentu kepada seorang yang memiliki hak pilih.
  • 23.  Pada perkembangannya, money politik dianggap sebagai suatu praktik yang menciderai demokrasi – di mana masyarakat sebagai pelaku utama demokrasi harus benar-benar berkedudukan merdeka; yaitu orang yang berhak menentukan pilihannya secara bebas termasuk dalam memilih wakil/pemimpinnya. Dengan adanya ‘moneypolitik’ maka kebebasan yang menjadi ruh dan tujuan utama demokrasi menjadi terancam.
  • 24.  Dalam menanggapi kasus tsb, sebagai wujud dari tindakan untuk menyelamatkan asas dasar negara yang telah digagas oleh Ir.Soekarno lebih dari setengah abad silam, yaitu mufakat,atau bisa juga disebut demokrasi, dengan berlandaskan Pasal 1 ayat 1KUHP, maka diterbitkanlah undang undang baru untuk menjerat tindakan money politik. Di dalam KUHP (induk pidana umum) terdapat 5 pasal mengenai tindak pidana “Kejahatan Terhadap Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Kenegaraan” yang ada hubungannya dengan pemilihan umum. Di sini saya akan mengutip 1 pasal terkait delik money politik — yaitu pada Pasal 149 yang berbunyi;
  • 25.  “..menyuap atau berjanji menyuap seseorang agar jangan menggunakan haknya untuk memilih; diancam pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau denda Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah”.
  • 26.  Kemudian dari KUHP tsb, delik dirumuskan dan dikodifikasi ulang dalam undang undang khusus pemilu (UU Pemilu) 1999, dan diperbaharui lagi dalam UU Pemilu 2008 yang diterbitkan oleh Presiden SBY dalam lembar Negara Republik Indonesia Nomor 10. Berikut bunyi lengkapnya;
  • 27.  “barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.” — Pasal 73 ayat 3 UU Pemilu No.3/1999.
  • 28.  ““pelaksana peserta atau petugas kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu” – Pasal 84, Ayat 1 Huruf J, UU Pemilu No.10 Tahun 2008.  Delik money politik juga diatur dalam undang undang Pilkada Tahun 2004 dengan bunyi;
  • 29.  “setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan /atau denda paling sedikit Rp satu juta rupiah (1.000.000) “ – UU Pilkada No.32 Pasal 117 Tahun 2004.
  • 30. Hukum Suap dalam Islam  Dengan sangat jelas hukum dari suap adalah haram baik menurut Al-Qur’an, As-Sunnah & ijma’. Haram bagi yang memberi maupun yang menerima.
  • 31. Dalil dari Al Qur’an  Allah Subhanahu wa Ta’alla berfirman:  “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dgn jalan yang bathil & janganlah kamu membawa (urusan ) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda oranglain itu dgn (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”(QS. Al-Baqarah : 188)       
  • 32. Al-Haitsami rahimahullah menafsirkan dlm ayat suap  “Janganlah kalian ulurkan kepada hakim pemberian kalian, yaitu dgn cara mengambil muka & menyuap mereka, dgn harapan mereka akan memberikan hak orang lain kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui hal itu tak halal bagi kalian”, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta’alla melarang mengambil harta manusia dgn cara bathil, diantaranya dgn cara suap dapat mengatur (hukuman/sanksi) para hakim, & asal larangan adalah menunjukkah hukum haram sehingga suap hukumnya haram.
  • 33. Dalil dari As-Sunnah َّ‫ل‬‫وس‬ ‫عليه‬ ُ‫هللا‬ ‫ى‬َّ‫ل‬‫ص‬ ِ‫هللا‬ ُ‫رسول‬ ‫لعن‬َ‫شي‬َّ‫لرم‬‫و‬ َ‫لي‬ََّّ‫لل‬ ‫ م‬ ‫خالصة‬‫لحملدث‬ ‫حك م‬:‫مَّسل‬  Abdullah bin Amr radhiyallahu’anhu berkata, “Rasulullah shalallahu’alaihi wasallam melaknat pemberi suap & penerimanya.”  (HR Bukhari Abu Dawud 3582, At Tirmidzi 1386, Ibnu Majah 2401, Ahmad 6689 & dishahihkan oleh Al-Albani dlm Misykat Al-Mashobih 3753)
  • 34. Dalil dari Ijma’  Kesepakatan umat tentang haramnya suap secara global sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah, Ibnul Atsir & Shan’ani rahimahumullah
  • 35. Konser Musik Kampanye Dan Madharatnya  Konser musik dangdut:  informasi politik tidak tersampaikan dengan baik, karena massa yang hadir justru lebih menikmati dan mengingat artis dangdutnya.
  • 36.
  • 37. Jika harus memilih, maka.....