1. Musni Umar

2. Anas Urbaningrum, Beri
Keadilan Jangan Jadi Hakim
Jalanan untuk Mengadilinya
Oleh Musni Umar
Sociologist and Researcher

3. Anas Urbanungrum, hari Jum’at 10 Januari 2014, akhirnya dijebloskan ke dalam
tahanan KPK setelah diperiksa sekitar 5 (lima) jam. Hampir satu tahun lamanya
setelah dia ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan menerima suap proyek
Hambalang, baru diperiksa sebagai tersangka dan langsung ditahan.
Lamanya terkatung-katung kasus Anas Urbaningrum, semakin menimbulkan rumor
(pergunjingan) di masyarakat bahwa penetapannya sebagai tersangka korupsi
diduga berkaitan erat dengan intervensi istana, sehingga KPK setelah menetapkan
Anas sebagai tersangka harus mencari alat bukti yang cukup lama dengan bantuan
Nazarudin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat untuk menjerat Anas.
Kasus Anas Urbaningrum sejak awal sarat dengan nuansa politik. Ini dimulai
setelah Anas terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam kongres Partai
Demokrat di Bandung 2010. Dalam kongres Partai Demokrat di Bandung, Presiden
SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi merangkap ketua Dewan Pembina Partai
Demokrat menjagokan Andi Malarangeng. Akan tetapi, yang terpilih menjadi
Ketua Umum Partai Demokrat adalah Anas Urbaningrum.
Terpilihnya Anas Urbaningrum menjadi Ketua Umum Partai Demokrat
menimbulkan kerisauan, apalagi setelah Anas sering melakukan konsolidasi ke
berbagai daerah, yang dianggap tengah menggalang kekuatan.

4. Walaupun Anas berusaha meredam kekhawatiran dengan
membawa Ibas (Edhie Baskoro Yudhoyono) ke berbagai daerah
saat melakukan kunjungan, tetapi tidak bisa memadamkan
kekhawatiran tersebut.
Anas Urbaningrum mengungkapkan hal itu, ketika saya bertemu
dikediamannya beberapa saat setelah berhenti sebagai Ketua
Umum Partai Demokrat sesudah KPK menetapkannya sebagai
tersangka kasus korupsi Hambalang.
Untuk menggusur Anas dari posisi Ketua Umum Partai Demokrat
tidak ada cara lain kecuali melalui kasus hukum . Para pendukung
Anas dan teman-temannya di KAHMI, meyakini bahwa kasus
yang dialami Anas sarat dengan nuansa politik untuk
menghabisinya.
Kini Anas Urbaningrum telah ditahan oleh KPK. Apakah kasusnya
akan segera disidangkan sebelum pemilu legislatif 9 April 2014
atau sesudah pemilu legislatif? Kalau sampai persidangannya
setelah usai pemilu legislatif 9 April 2014, maka masyarakat luas
akan semakin yakin bahwa KPK berada dalam tekanan pihak
tertentu untuk menyelamatkan Partai Demokrat dari imbasan
kasus proyek hambalang yang telah menyeret Anas Urbaningrum,
mantan Ketua Umum Partai Demokrat, dan yang lain-lain.

5. Korban politik?
Masyarakat selalu melihat kaitan erat antara kasus yang melilit
Anas Urbaningrum dengan pidato Presiden SBY di Makkah tentang
penyelamatan Partai Demokrat dan satus hukum Anas, pengambil
alihan wewenang Ketua Umum Partai Demokrat oleh Majelis
Tinggi dan Mundurnya Ibas di DPR, bocornya Sprindik (Surat
Perintah Penyidikan) terhadap Anas, seakan jalinan orkestra
penghantar Anas Jadi tersangka.
Dugaan masyarakat semakin mengental, ketika kasus Anas
terkatung-katung selama hampir satu tahun sejak ditetapkan
sebagai tersangka oleh KPK pada 22/2/2013, baru diperiksa
sebagai tersangka dan dijebloskan ke penjara (10/1/2014).
Oleh karena nuansa politik sangat tinggi dalam kasus penetapan
Anas sebagai tersangka dugaan menerima suap proyek
Hambalang, maka setelah Anas ditetapkan menjadi tersangka
kemudian mengundurkan diri sebagai Ketua umum Partai
Demokrat, maka dukungan dan simpati masyarakat kepada Anas
mengalir bagaikan air bah.

6. Partai Demokrat Terpuruk
Persoalannya, setelah Anas mundur sebagai Ketua
Umum Partai Demokrat, dan dilaksanakan kongres luar
biasa di Bali dan Presiden SBY dipilih menjadi Ketua
Umum Partai Demokrat, ternyata kondisi Partai
Demokrat belum juga pulih.
Jika demikian, maka akar masalahnya bukan karena
Anas dan para kadernya tersandung dugaan korupsi
dan sebagian telah dinyatakan bersalah oleh majelis
hakim, tetapi faktor utamanya karena rakyat sebagai
pemilik kedaulatan merasa tidak ada perbaikan
kehidupan mereka setelah memilih Partai Demokrat
dan SBY sebagai Presiden RI dalam pemilu 2009 yang
lalu.

7. Sebagai sosiolog, saya meyakini bahwa turunnya elektabilitas
Partai Demokrat yang cenderung menukik ke bawah, karena rakyat
memberi reaksi negatif atas terpuruknya kehidupan mereka
lantaran sembilan bahan pokok (sembako) dan berbagai
kebutuhan primer lainnya, harganya terus merangkak naik tanpa
ada upaya dari pemerintah untuk mengatasinya.
Rakyat kemudian melakukan protes dan secara terbuka
menyatakan tidak akan lagi memilih Partai Demokrat dan calon
Presidennya pada pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil
Presiden 2014.
Oleh karena itu, semua hasil survei melaporkan bahwa
elektabilitas Partai Demokrat, bukannya semakin naik setelah
dipegang Presiden SBY, begitu pula setelah Partai Demokrat
melaksanakan Konvensi untuk memilih calon Presiden RI,
walaupun belum berakhir, tidak ada tanda-tanda bahwa
elektabiltas Partai Demokrat akan kembali pulih dan memperoleh
dukungan rakyat yang signifikan dalam pemilu 2014.

8. Memisahkan Kasus Hukum dan politik
Sejatinya kasus yang melilit Anas urbaningrum dipisahkan antara kasus hukum dan
politik. Kasus hukum ialah dugaan Anas menerima gratifikasi (suap) berkaitan
dengan proyek Hambalang. Sedang kasus politik, yaitu pertarungan kepentingan
internal Partai Demokrat sebelum Anas mengundurkan 23 Februari 2013 satu hari
setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK yang sampai saat belum usai.
Masalahnya, sangat sulit memisahkan kedua hal tersebut, pertama, Presiden SBY
berpidato dan mengirim sms dari Makkah kepada para petinggi PD yang kemudian
dibocorkan ke media, melakukan langkah-langkah penyelamatan Partai Demokrat
sebelum Anas ditetapkan sebagai tersangka, yang di publikasikan secara luas oleh
media. Masalah ini kemudian menimbulkan kesan dimasyarakat bahwa Presiden
SBY mengetahui dan melakukan intervensi terhadap KPK dalam penetapan Anas
Urbaningrum.
Kedua, Anas melakukan konsolidasi dengan mengunjungi hampir seluruh daerah
provinsi, kabupaten dan kota untuk persiapan pemilu 2014 yang menimbulkan
kegalauan dan ditangkap sebagai upaya menggalang kekuatan. Untuk
menghentikan Anas, tidak mungkin melalui Kongres Luar Biasa karena Anas
memiliki dukungan yang luas dan kuat di berbagai daerah di seluruh Indonesia.
Satu-satunya cara untuk menjatuhkan Anas ialah menjeratnya secara hukum.

9. KPK Membuktikan Tuduhannya
Publik menginginkan KPK membuktikan tuduhannya terhadap
Anas . Masalah ini, saya pastikan KPK bisa melakukannya. Tinggal
hakim, mudah-mudahan bisa memberi keadilan terhadap Anas.
Kalau KPK, jika bukti kurang kuat di kasus Hambalang, akan
memperluas penyidikannya ke kasus lain yang diduga bisa
menjerat Anas, seperti dugaan politik uang dalam pemilihan Ketua
Umum Partai Demokrat di Bandung 2010. Begitu pula, kasus lain
sewaktu Anas masih bersama mantan bendahara umum Partai
Demokrat Nazarudin, sebelum dan sesudah menjadi Ketua Fraksi
PD di DPR RI maupun sesudah menjadi Ketua Umum PD.
KPK mempunyai cara yang canggih untuk memastikan bahwa
siapapun yang sudah dijadikan tersangka, harus dinyatakan
bersalah dan mendekam dipenjara. Singkat kata, semua cara akan
dilakukan untuk membenarkan tindakan KPK yang telah
menetapkan Anas sebagai tersangka.
Semoga media menjadi ujung tombak untuk memberi keadilan
terhadap Anas dan pembelajaran supaya korupsi tidak dilakukan.

10. Kesimpulan
Kasus Anas yang menyeretnya ke dalam tahanan, sudah
sepatutnya menjadi pelajaran bagi calon pemimpin
Indonesia dari semua kalangan. Kalau diberi amanah
harus ekstra hati-hati, karena banyak sekali yang ingin
memanfaatkan kekuasaan yang dipegang untuk
mendapatkan manfaat ekonomi, kekuasaan politik dan
lain sebagainya.
Kasus Hambalang yang menghebohkan dan
meruntuhkan kepercayaan publik terhadap Partai
Demokrat, hendaknya dijadikan pelajaran bagi partaipartai politik di Indonesia.
Dugaan masyarakat bahwa Presiden SBY melakukan
intervensi untuk menjerat Anas, harus dibuktikan untuk
menjaga nama baik dan martabat Presiden SBY, tetapi
hal itu tidak mudah membuktikannya.

11. Walaupun begitu, hatinurani tidak bisa berbohong.
Kita semua bisa membohongi semua orang dalam
satu waktu, tetapi kita tidak mungkin bisa terus
menerus membohongi semua orang.
Kebenaran cepat atau lambat akan terkuak.
Semoga Anas menemukan kebenaran dalam
pengadilan. Mari kita tunggu pengadilan, jangan
menjadi hakim jalanan untuk mengadili Anas
Urbaningrum.
Jakarta, 11 Januari 2014