HARIAN WARTA NASIONAL

1. Edisi 30/Th XIII/ 17 - 1 Maret 2015 Email: wartanasional@rocketmail.com Harga Eceran : Rp 5.500,- (Luar Jabotabek Ditambah Ongkos Kirim)
Pilkada Serentak 8 Kabupaten/Kota di Jabar
>>BACASELENGKAPNYAHAL11
PT Alpindo Mitra Baja dan
Koperasi Bina Usaha Digeledah
>>BACA SELENGKAPNYA HAL 11
KepalaBiroKesra
ProvinsiBanten
TantangAparatHukum
BANTEN,(WN)–DewanPimpinanWilayah
(DPW) Organisasi Kepemudaan (OKP)
Generasi Muda dan Mahasiswa Merah Putih
(Gemma-MP)Bantenakanmelaporkankasus
dugaan korupsi dana hibah tahun anggaran
2013 ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.
Kegiatanhibahpadatahun2013didugasarat
dengan praktik penyelewengan dengan
modus lembaga penerima fiktif dan pemo-
tongan dana hibah oleh oknum pejabat di
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Polanya hampir sama seperti kasus
korupsi dana hibah pada tahun anggaran
2011-2012 yang saat ini sedang ditangani
Kejati Banten. Lembaga penerima hibah
secara administratif lengkap namun ketika
dicek di lapangan, FIKTIF, lembaga
tersebut tidak ada atau fiktif.
Selain itu ada penerima dana hibah yang
dananya dipotong oleh oknum pejabat di
PemprovBantensehinggadanayangditerima
tidakutuh.Kamimendugaadaoknumpejabat
diBiroKesejahteraanRakyat(Kesra)Banten
yang terlibat dalam konspirasi
penyelewengan dana hibah tersebut,” tegas
Ketua DPW Gemma-MP Banten, Erwin
Teguh Iman Santoso, kepada Harian Warta
>>BACA SELENGKAPNYA HAL 11
JK Minta KPK “Relakan”
Samad Diproses Hukum
MENURUT JK, pemerintah tidak
akan mengintervensi proses hukum
kasus dugaan pidana pemalsuan doku-
menyangmenjeratSamaddikepolisian
untuk dihentikan. Wapres juga menilai
SamadtelahmelanggarkodeetikKPK
karena diduga mempunyai afiliasi dan
kedekatan dengan partai politik.
“Karenaproses(hukum)Abrahamkan
bukan hanya satu, ada masalah etika
juga. Biar kita ikuti saja proses,
menghormatiproseshukum,”tegasJK.
Sementara itu, Kepala Bagian Pene-
rangan Umum Mabes Polri, Kombes
Rikwanto mengingatkan Abraham
Samad untuk tidak mangkir dari
panggilan penyidik Polda Sulselbar.
“Bila setelah pemanggilan ketiga tidak
hadirpulamakaakandipanggilpaksa,”
tegas Rikwanto kepada wartawan di
Mabes Polri, Jakarta, Rabu (17/2).
Kepolisian Daerah Sulawesi
Selatan (Polda Sulselbar) telah
menjerat Abraham Samad dengan
pasal 264 ayat 1 terkait tindak pidana
administarasi kependudukan dengan
ancaman paling lama 8 tahun
penjara. Penyidik telah melayangkan
surat panggilan untuk pemeriksaan
Abraham sebagai tersangka kasus
pemalsuan dokumen. Pemeriksaan
perdana ketua KPK nonaktif itu
dijadwalkan Jumat (20/2) nanti.
Abraham Samad diancaman 8
tahun kurungan sebagai tersangka
pemalsu dokumen kependudukan
milik Feriyani Lim oleh Polda Sul-
selbar, pada 9 Februari dan diumum-
kan Senin pagi (17/2/2015) di
Markas Polda Sulselbar, Jalan
Perintis Kemerdekaan, Makassar.
Penetapan tersangka Abraham
Samad berdasarkan keterangan saksi-
sakitermasukFeriyaniLim,Saksiahli
dan juga barang bukti. Polda juga
telah memeriksa 23 orang sebagai
saksi atas dugaan pemalsuan doku-
men atasnama Feriyani Lim.
“Berdasarkan pemeriksaan barang
bukti maka Abraham diduga keras
mengurus dokumen kependudukan
yang diduga terdapat pemalsuan di
dalamanya dan digunakan mengurus
paspor atas nama Feriyani Lim di
Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar,”
>>BACASELENGKAPNYAHAL 11
KasusLaboraSitorusDirekayasa,
AwasPertumpahanDarahdiPapua
>>BACASELENGKAPNYAHAL11
BANDUNG, (WN) ––Jumlah daerah
yang akan menggelar pemilihan kepala
daerah (pilkada) serentak–di tanah air–
pada 2015 bertambah menjadi 272.
Terjadi penambahan dari sebelumnya,
yakni 204, karena sebagian daerah yang
kepala daerahnya berakhir masa
jabatannya pada Januari hingga Juni 2016
juga diikutkan pada pilkada serentak
gelombang pertama ini.
Sementara untuk pemilihan kepala
daerah di Provinsi Jawa Barat diikuti oleh
8 Kabupaten/kota, sesuai Perpu Nomor
1 Tahun 2014. Adapun di Jabar daerah
yang menggelar Pilkada serentak yakni
Kabupaten Bandung, Kabupaten
Sukabumi, Kabupaten Indramayu,
BANDUNG, (WN) - Tim penyidik dari
Subdit III Tindak Pidana Korupsi Polda
Jawa Barat terus mengembangkan
pengusutan kasus dugaan manipulasi
kredit pinjaman Bank Jabar Banten cabang
Sukabumi senilai Rp 38,7 miliar. Untuk
melengkapi berkas penyidikan, dua
lembaga penerima bantuan pinjaman
digeledah pada, Selasa (17/2/2015).
Kedua lembaga yang digeledah itu yakni
Koperasi Bina Usaha Sukabumi di Jalan
Raya Karang Tengah Cibadak Kabupaten
Sukabumi dan PT Alpindo Mitra Baja di
MobilSilumandiSPBUMewarnai
MaraknyaPenimbunanBBM
M I N U T ,
(WN) – An-
trian panjang
kendaraan
untuk men-
d a p a t k a n
Bahan Bakar
M i n y a k
(BBM) ber-
subsidijenissolardanpremium
di setiap SPBU di Sulawesi
Utara itu disebabkan oleh
banyaknya “mobil siluman”
melakukan pengisian minyak
berulang-ulang (Penimbun
Minyak).
Modus yang dilakukan para
penimbun BBM adalah dengan
cara tangki bahan bakar ken-
deraannya dimodifikasi supaya
bisa mengisi minyak dengan
jumlah yang banyak. “Kami
merasa telah dirugikan oleh
merekaparapenimbunminyak,
demikianpenyampaianbebera-
pa sopir kepada Harian Warta
Nasional yang setiap harinya
mereka antri gunan men-
dapatkan BBM.
Bebasnya mafia kelas teri
tersebut terus berlanjut dengan
modus melakukan pengisian
berkali-kali meskipun pihak
kepolisian sering melakukan
razia bahkan beberapa kali
petugas kepolisian melakukan
tindakan tegas bagi mereka
yang terbukti malakukan pe-
nimbunan melaluli pengisian
di SPBU.
Namun rupanya tidak beraki-
bat efek jera bagi mereka. Ter-
bukti dari hasil investigasi
gabungan wartawan Haria
Warta Nasional bersama LSM
LP-TipikorRISulut,ditemukan
adanya mobil jenis Levina dan
mobil panter yang sering kali
keluar masuk di SPBU mela-
kukanpengisianhinggatigakali
untukselanjutnyaBBMtersebut
ditimbun dan dijual dengan
harga non subsidi dibeberapa
wilayah seperti likupang
Manado dan Minahasa Utara.
Adapun modus penimbunan
yang dilakukan adalah dengan
melakukan pengisian dibe-
berapa SPBU seperti Airma-
didi, Kalawat dan SPBU
>>BACASELENGKAPNYAHAL
Tujuh Puluh Anggota DPD Brigade
Manguni Se-kota Bitung Dilantik
>>BACASELENGKAPNYAHAL 11
JanjiCalonKapolri
TuntaskanKasus
AbrahamdanBambang
JAKARTA, (WN) - Dua orang pimpinan
KomisiPemberantasanKorupsi(KPK),yakni
Abraham Samad dan Bambang Widjojanto
telahditetapkansebagaitersangkaolehPolri.
Keduanyatelahdiberhentikansementaraoleh
Presiden Joko Widodo.
Calon Kepala Polri Komisaris Jenderal
Badrodin Haiti berjanji akan menyelesaikan
perselisihan antara Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dengan Polri, termasuk sta-
tus hukum yang menimpa Abraham dan
Bambang, setelah dilantik menjadi Kepala
Polri. Dirinya akan berkomunikasi dengan
pimpinan KPK yang baru.
“Kami akan bicarakan dengan pimpinan
KPKyangbaru,bagaimanapenyelesaianyang
baik, tidak melanggar hukum dan mungkin
penyelesaianwin-winsolution.Kitadudukber-
sama, kita bicara agar bagaimana ini disele-
saikan,” kata Badrodin Haiti, Rabu (18/2).
Sebagai orang nomor satu di tubuh Polri,
dirinya akan mengusahakan percepatan
penyelesaikan perselisihan antara KPK
dengan Polri. Kedua lembaga institusi
penegak hukum itu, kata Badrodin Haiti,
harus bersinergi dalam menjalankan tugas.
Perselisihan antara KPK dengan Polri apabila
>>BACA SELENGKAPNYA HAL 11
S O R O N G ,
(WN) – Per-
tumpahan da-
rah antara war-
ga masyarakat
dan aparat pe-
negak hukum
dikhawatirkan
bakal pecah di
tanah Cende-
rawasi, tepat-
nya di Distrik
Sorong Barat, Kota Sorong,
Papua Barat jika Polri tetap
ngotot melakukan eksekusi
terhadap Ajun Inspektur Satu
(Iptu), Labora Sitorus.
Sejak kasus ini bau rekayasa
hukum,ratusanwargamasyara-
kat Sorong dan karyawan PT
Rotua telah melakukan menga-
mankan ketat terhadap Labora.
Setiap hari maupun siang dan
malam, warga terus berganti-
gantian ronda malam di rumah
orangyangdianggapdermawan
itu. Tak tanggung-tanggung,
warga suku tersebut dilengkapi
dengan persenjataan tajam be-
rupapanah,tombakdanlainnya.
“Kasus Labora terlalu dipak-
sakan, tidak ada pelanggaran
hukum yang dilakukannya.
Kasus lebih banyak konspirasi
dan rekayasa untuk kepenti-
ngantertentudalampersaingan
bisnis,“tegasErlinaTambunan
Kuasa Hukum Labora Sitorus
kepada wartawan.
NamaLaboratidakadadalam
perusahan itu, tapi Labora
ditetapkan sebagai tersangka,
sementara Direktur PT Rotua
dan Perusahaan sama sekali
tidak dijadikan tersangka, ini
kan aneh, Labora dijerat pasal
turut serta tapi pelaku utama
tidak ada, itu yang membuat
rakyat marah, tegas Erlina.
Informasi Harian Warta
BITUNG, (WN) – Ditinjau dari as-
pek hukum dan ideologi, lahirnya
Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) Brigade Manguni yang me-
rupakan suatu kebanggan tersendiri
bagi masyarakat Sulawesi Utara.
Brigade Manguni yang selalu ikut
berperan aktif da-
lam suatu kegiatan
yang pada umum-
nya membela ke-
pentingan masya-
rakat serta berpe-
ran menjaga ke-
utuhan kedaulatan
NKRI. Refleksi
dari sikap nasiona-
lisme yang kian
hari kian rapuh
oleh berbagai isu
di kalangan ma-
syarakat luas.
Bahkan, cende-
rung menjadi sesuatu yang dianggap
anti modernisasi dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara serta Proses
penegakan hukum yang stagnan dan
tidakoptimal,telahmenjadikanpranata
hukum hanya sebagai istrumen dalam
rangka memenuhi standar kebutuhan
ekonomi dan politik kekuasaan.
Hal ini merupakan sebuah kepri-
hatinan yang sangat serius untuk di
sikapi, karena akan menjurus kepada
penghancuran landasan ideologi
negara, yang pada akhirnya berakibat
runtuhnyabangunannegaraitusendiri.
Pemberitaan di media cetak dan
elektronik tentang tindakan pelangga-
ran dan pelecehan terhadap hukum di
kalanganpejabatnegaradanpengusaha,
telahmenjaditontonandanpemberitaan
yangsemakinmenarikbagimasyarakat.
Bahkan terkesan murahan, padahal
persoalantersebutmerupakanancaman
terhadap keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
Melihatfenomenasosialmasyarakat
Indonesia yang semakin kehilangan
identitas dan jati diri, maka perlu ada
sebuah penyadaran kolektif dan
JAKARTA, (WN) - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghimbau Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati proses hukum yang menjerat
Ketua KPK nonaktif Abraham Samad jika tidak ingin kehilangan martabatnya
sebagai lembaga antirasuah. “Kalau KPK ingin dihormati, tentu saja harus
menghormati proses hukum yang ada,” kata JK, sapaan akrabnya, saat ditemui
di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (18/2).