Editorial menyerukan Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil tindakan mengganti pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan mengeluarkan peraturan presiden. KPK dalam keadaan lumpuh karena hanya tersisa dua komisioner sehingga fungsi pemberantasan korupsi terhenti. Warga masyarakat Sorong menolak eksekusi hukuman Labora Sitorus yang dianggap telah banyak membant

1. EDITORIAL
2 Edisi 30/Th XIII/ 17 - 1 Maret 2015
OLEH karena itu, tiada kata lain yang
patut kita suarakan kecuali selamatkan
KPK. Sudah semestinya Presiden Joko
Widodo bertindak cepat untuk meng-
gunakan kewenangannya sebagai juru
selamat KPK. Tak ada lagi alasan bagi
Presiden untuk tidak secepatnya mener-
bitkan peraturan presiden pemberhen-
tian sementara Bambang danAbraham.
Sudah saatnya pula bagi Presiden me-
ngeluarkan peraturan pemerintah
pengganti undang-undang untuk me-
nunjuk pelaksana tugas pimpinan KPK.
Apalagi,WakilPresidenJusufKalladan
jajaran menteri politik dan keamanan
pernah membahas perppu untuk
mengantisipasi lumpuhnya KPK.
Situasi sudah mendesak, unsur
kegentingan yang memaksa pun telah
terpenuhi. Yang tak kalah mendesak,
selekasnya bentuk panitia seleksi untuk
memilih komisioner yang baru. Silang
sengkarut yang terjadi sekaligus men-
jadi pelajaran berharga bahwa pe-
milihan pimpinan KPK wajib dilaku-
kan secermat mungkin, tidak boleh
serampangan.
Pimpinan KPK haruslah diisi figur-
figur yang tidak memiliki dosa-dosa
masa lalu. Mereka mesti sudah selesai
dengan diri sendiri, tak lagi punya
kepentingan dan ambisi pribadi,
kecuali ambisi untuk memberantas
korupsi. Tak berlebihan jika kita
mengatakan, ketika KPK lumpuh,
lumpuh pula pemberantasan korupsi.
Negara harus memastikan hal itu
tidak terjadi sehingga upaya penye-
lamatan wajib dilakukan sesegera
mungkin. Pimpinan KPK boleh saja
bermasalah, tetapi KPK sebagai
institusi tak boleh majal lantaran
masalah itu. Di tengah kepungan
korupsi dari segala sisi, rakyat masih
amat membutuhkan KPK. Jangan
biarkan ia sekarat, kemudian mati.
Ketua KPK Abraham Samad menjadi
tersangka kasus pemalsuan dokumen
untuk pembuatan paspor pada 2007.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bam-
bang Widjojanto ditetapkan sebagai
tersangkaperkarakesaksianpalsudalam
sidang sengketa pemilu kada Kotawa-
ringinBaratdiMahkamahKonstitusi.Itu
menjadi pembelajaran buat bangsa ini
untuk memilih pimpinan KPK yang
bersih tidak tersandung hukum.
UU tentang KPK tegas mengatur
bahwa ketika pimpinan KPK menjadi
tersangka, ia diberhentikan sementara.
Artinya, Bambang dan Abraham kini
berstatus nonaktif. Artinya, pimpinan
KPK kini hanya tersisa dua orang, yakni
Adnan Pandu Praja dan Zulkarnaen.
Artinya pula, prinsip kolektif kolegial
sebagaifondasiKPKtakterpenuhi.KPK
takmungkinlagibisamenjalankanperan
dan fungsinya sebagai pemberangus
rasywah ketika hanya dipimpin dua
komisioner. Ia telah lumpuh. Segala
upayauntukmemberantaskorupsi,mulai
penyelidikan, penyidikan, hingga
penuntutanataskasus-kasuskorupsi,pun
terhenti. Untuk itu sudah saatnya Pre-
siden mengangkat Pimpinan KPK yang
baru.(**)
Selamatkan KPK, Presiden Harus
Ganti Abraham dan Bambang
Oleh: Rekson Hermanto
(Pimpinan Redaksi Harian Warta Nasional)
Usut Proyek CV. Laju Jaya
Grup Rp 2 Milyar Bermasalah
Labora Sitorus Pahlawan Sorong Mirip Robin Hood
KEPALA PERWAKILAN/ BIRO
DKI JAKARTA/ POLDA METROJAYA: Wilson, Novtenio. JAKARTAPUSAT: JAKARTA BARAT : Edward, JAKARTAUTARA: Gugun Gumilar,
JAKARTATIMUR : Maryanto, JAKARTA SELATAN: Drs. Tubagus Taufik, KEPALA PERWAKILAN JAWA BARAT: Harjo S.P, ANGGOTA: Ermi
Sumiyati, Andil Bangun, POLDA JAWA BARAT : Delimar Sitorus, KOTA BANDUNG : Herbet Nababan, Pantuan, Robet Simamora, KABUPATEN
BANDUNG : Sahala Situmorang, CIMAHI : Pantun, ST, CIANJUR : INDRAMAYU : KABUPATEN CIAMIS : CIAMIS : INDRAMAYU: BANJAR
: GARUT: Eki Kurnia, KOTATASIKMALAYA/ KABUPATENTASIKMALAYA: SUMEDANG : CIREBON : KUNINGAN : PANGANDARAN : SUBANG : Imanudin, PURWAKARTA: Rekson Pasaribu, KARAWANG
:Ajis L.Tobing, Ramlan Naibaho, Lambok Purba, KEPALABIRO KOTA/KAB BEKASI : Rademan KOTABEKASI : M.Sahir, KABUPATEN BEKASI: Ir. Ruben Silitonga, M. Marbun,Abdul Rachman, Herwinson,
BOGOR : DEPOK : David Malau, KEPALA PERWAKILAN BANTEN: Nazip, ANGGOTA : Holil, Fadli, Yadi Supriadi, LEBAK : PANDEGLANG: SERANG : BIRO KABUPATEN TANGERANG : Panggondian
Panggabean, Agus Tarman Jaya, Unggul Sitorus, KEPALA BIRO KOTA TANGERANG: Ramlan Pasaribu, Ronal Butar Butar, Henry Togatorop, Agus Tarman Jaya, TANGSEL : Drs. Abdul Syahri. S, KOTA
CILEGON: KOTASERANG : KEPALAPERWAKILAN JAWATIMUR : Vian EkaYuniar, SEMARANG: CILACAP: JEMBER : Dendi Eko Fandi, BANYUWANGI : Dhani Purwiyanto, MOJOKERTO : BANYUMAS
: Sigit, PURBALINGGA: Edward PS PROBOLINGGO: LUMAJANG: MADURA : MUARA ENIM : SIAK : KEPALA PERWAKILAN PELALAWAN/PEKANBARU : Ahmad Husin Harahap, KOORDINATOR :
Pranto Pasaribu,ANGGOTA: Jafri Datuk Panglima Sutan, KAMPAR :Hendri, Salim, Ibat Saputra, PELALAWAN : Rusli, Ibat Saputra, KUANSING : Ibat Saputra, BATAM : KEPALAPERWAKILAN SUMATERA
UTARA: P.Harry Silaen SH, ANGGOTA : Rais, Sumariono. SE, Tni Sapta Raharja, Bobong Manik.S.Ag, BINJAI : Martin, DELISERDANG : Budianto, HUMBANGHASUNDUTAN : Oslan, KABUPATEN
PAKPAK :Lasmer, TAPANULI TENGAH : Ridwan Hamzah, KEPALA PERWAKILAN SUMATERA SELATAN : Efriadi Efendi, ANGGOTA : M.Ataini, Ir.M. Darsan, BANYUASIN : Darul Kutni. SP, Adi Darma,
Supardi, Adang Sriwahyu, SEKAYU : Hadi Wijaya, OGAN ILIR : Heri Jauhari, KAB PERABU MULIH : Surya Muda Karana, LAMPUNG BARAT: KEPALA PERWAKILAN JAMBI: Abdul Fatah, ANGGOTA :
Endang Wijaya, KOTAMADYA JAMBI : Hipni, MUARA JAMBI : Lutfy, PALEMBANG : Ahmad, LUBUKLINGGAU : BATURAJA : BANGKA BELITUNG : Edwuard M, KALBAR : Ajan, PERWAKILAN
SULAWESI UTARA : Henkie L Ruwtuwene, KORWIL SULAWESI UTARA : Kenfa Erlangga, KORLIP SULAWESI UTARA : Agustinus Sundana, MINAHASA UTARA : Gabriel Tamasengge, BITUNG : Reimon
O.Lokas, PERWAKILAN SULAWESI SELATAN : Narwadi, MANADO : Reyva Lokas, PERWAKILAN JAYAPURA : Mansur Dima, (Ka.Perwakilan), Melianus Mambai (Ka.Biro)
HARIAN WARTA NASIONAL
DITERBITKAN OLEH
PT. NASIONALTRITUNGGAL
JAYAUTAMA
NPWP : 31.769.303.4-407.000
BERDASARKAN UU PERS NO 40/1999
KONSULTAN HUKUM
LBH-LSM “INFASI”
PEMIMPIN UMUM/ PEMIMPIN REDAKSI
Rekson H. Pasaribu
WAKIL PEMIMPIN UMUM
Ir. Zoel Hunter Panjaitan
WAKIL PEMIMPIN REDAKSI
Akash
DEWAN REDAKSI
Ir. Jamangalap Simanullang
Rekson H. Pasaribu
Bernadi Widiarjo Hutabarat
PIMPINAN PERUSAHAAN
Harjo SP
WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN
Ermi Sumiyati
REDAKTUR PELAKSANA
Rademan
REDAKTUR
Suryanto
SEKRETARIS REDAKSI
Sylviah
LAYOUT/ARTISTIK
Azi Rifangga
PEMBINA
Ir. Ian FJM Sihombing
PENASEHAT HUKUM
Mart Lumumba Malau,SH
STAF REDAKSI
Ramlan Pasaribu, Ali Muksin, M.Wilson
Pasaribu, Edward PS, Ester H, Budi Setiawan,
Ferdinand, Dede Silvia, Atin AR, Rizki
Desiyanti, Rafiqa Zubaida, Wuri Handayani,
Abdullah, MM, Parlindungan, Muhammad
Nur, Parlindungan Pasaribu, Akash, Maryanto
ALAMAT REDAKSI
Jalan Raya Perintis Kemerdekaan, No 34, RT
01/RW 06, Kelurahan Kelapa Gading Timur,
Jakarta Utara, 13260. Telp/Fax: HP
082125582006
E-MAIL :
wartanasional@rocketmail.com
harianwartanasional@yahoo.co.id
WEBSITE :
www.harianwartanasional.com
REKENING BANK BCA
NO: 8710006921,
A/N : (Sylviah Hutajulu)
REKENING BANK BCA
NO : 2312619220
A/N : (Rekson Hermanto)
PERCETAKAN
PT. Temprina Printing (Jawa Pos Grup)
(Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan)
TARIF IKLAN : Umum/display Rp 37.000/
mmk (FC), Iklan lowongan Rp 25.000/mmk
(BW), Neraca/ laporan Keuangan/RUPS Rp
20.000/mmk (BW), Dukacika Rp 30.000/mmk
(BW)Rp 6000 (FC). Belum termasuk PPN 10
%, Pembayaran Iklan Dimuka.
SORONG, (WN) – Ketika beritaAjun
Inspektur Satu (Iptu) Labora Sitorus di
bonsai media seperti sekarang ini,
karena tidak di eksekusi penjara 15
tahun banyak yang kebakaran jenggot.
Labora dituduh telah melarikan diri.
Namun, faktanya, Labora saat ini
masih ada di rumahnya didalam perlin-
dungan warga masyarakat Sorong dan
tidak benar melarikan diri. Labora di-
anggap dermawan oleh masyarakat
sekitarnya karena telah membantu war-
ga miskin dengan membangun rumah
penduduk, rumah ibadah, menyekolah-
kan warga sekitar hingga kulia.
Dari sejak dahulu warga Sorong,
Papua memiliki tingkat kemiskinan
yang tinggi dan beberapa daerahnya
terisolasi dari peradaban dengan suku
primitif. Di saat negara absen mem-
perhatikan rakyatnya, ada Labora yang
dianggap sebagai pahlawan semacam
Robin Hood.
“Labora sulit dijemput karena dia
dilindungi oleh warga masyarakat. Per-
soalannya, Labora dianggap dermawan
olehmasyarakat,semacamRobinHood,
sehingga dilindungi,” ujar Menteri
Hukum dan HakAsasi ManusiaYason-
na Laoly, Selasa (10/2/2015).
Perlawanan warga masyarakat Sorong
dibuktikan.Ribuanmassadankaryawan
PT Rotua melakukan aksi unjuk rasa di
depan Kantor Distrik Sorong Barat.
Mereka meminta agar kejaksaan tidak
mengeksekusi Labora karena kasusnya
yang penuh dengan rekayasa.
“Kami siap pertumpahan darah jika
Labora dieksekusi. Kami tidak mengerti
berkas yang dipakai dalam persidang-
an ini berkas milik siapa? Sebab di da-
lam berkas tersebut tertera bahwa La-
bora adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pemda Sorong dan berpendidikan S1.
Padahalkenyata-
annyaLaboraada-
lah anggota polisi
aktif dan hanya
berpendidikan
SMA,” kata Juru
Bicara Labora,
FredyFakdawerdi
sela-sela unjuk ra-
sa tersebut, Senin
(9/2/2015).
Demonstran ini
meminta agar
Ketua DPRD Ko-
ta Sorong dapat
memfasilitasi
perwakilan PT Rotua dan masyarakat
untuk bertemu dengan Presiden Joko
Widodo. Mereka juga minta Jokowi
untuk membentuk tim independen
guna menijau kembali perkara Labora.
Labora Sitorus saat di wawancarai
wartawanmengakubahwaproseshukum
dihadapi sekarang ini hukum rimba.
Kalau status orang sudah ditentukan kan
wajib harus di BAP sebagai tersangka.
Saya di BAP sebagai tersangka saja
enggak pernah apalagi diperiksa,” kata
Labora, Jumat (6/2/2015).
Dia juga mempertanyakan landasan
hukum yang digunakan Mahkamah
Agung (MA) untuk melakukan ekse-
kusi kepadanya. “Dari mana Mah-
kamah Agung (MA) mengetahui bah-
wa saya bersalah, diperiksapun saya
tidak pernah jadi saya anggap itu
hukum rimba. Jadi kalau mereka
datang hukum rimba, tembak saja saya
di sini,” imbuhnya.
Labora mengatakan bahwa petugas
dari kejaksaan dan anggota kepolisian
sering menyambangi kediamannya
dengan alasan silaturahmi, dan tidak
ada yang memintanya kembali ke
lapas. Kedatangan pihak kejaksaan
hanya sekedar menjenguk. Dan pihak
Kejaksaan yang ‘menjenguk’ tidak
pernah menyinggung dirinya harus
segera kembali ke lapas.
PN Sorong memvonis Labora hu-
kuman dua tahun penjara plus denda
Rp50 juta. Dia nyata melanggar UU
Migas dan UU Kehutanan. Di penga-
dilan terbongkar, Labora punya duit di
rekeningnya pribadi Rp 17 juta bukan
sebesar Rp1,5 triliun yang dituduhkan.
Sementara 13 September 2014, Mah-
kamah Agung memberatkan hukuman
Labora menjadi penjara 15 tahun. Plus
denda Rp5 miliar.(SON)
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebaiknya segera
mengeluarkan Perppu penggantian dua pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menjadi
tersangka. Presiden memilih pimpinan KPK untuk
menggantikan Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua
KPK Bambang Widjojanto adalah cara penyelamatan KPK
saat ini yang kita harapkan.
KOTA BATU, (WN) - Proyek Pem-
bangunan Jalan Tlekung Oro-oro
Ombo, Desa Tlekung, Kota Batu, Jawa
Timur yang dikerjakan oleh CV. Laju
Jaya Group sebesar Rp 2.039.148.000
dari APBD 2014 Kota Batu bermasa-
lah dan dikeluhkan. Selain aspal sangat
tipis, campuran cairan aspal dan koral
tidak berimbang. Aspalnya pun bisa
digaruk pakai tangan bisa rontok.
“Kalau pekejaannya begini, saya yakin
jalaninitidakberumurpanjang.Kelihatan
aspal dan koral tidak bercampur secara
berimbang. Saya kan orang awam, bisa
menilaisecarakasatmatasajasudahdapat
memprediksiumurjalaninisingkat.Sama
saja dengan pembangunan jalan pada
umumnya, belum setahun sudah berlo-
bang kembali,” terang Antok, warga
setempat kepada Harian Warta Nasional.
Minimnya pengawasan disinyalir
menjadi penyebabnya yang membuat
para pejabat mudah menggerogoti uang
rakyat.Yang tentunya membuat kondisi
jalan terus memprihatinkan. Setiap
tahun pula ruas jalan rusak dikeluhkan
masyarakat. Padahal, setiap tahun pula
anggaran hingga ratusan miliar rupiah
habis terserap untuk memperbaiki ruas
jalan rusak di masing-masing wilayah.
Ironis, anggaran pembangunan jalan
yang begitu besar setiap tahun
dikucurkan pemerintah tidak sebanding
dengan kondisi di lapangan.
Sehingga hal tersebut jelas menim-
bulkan banyak pertanyaan dengan
stigma negative yang berujung pada
dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN) atau kerjasama saling me-
nguntungkan antara Penyedia jasa de-
ngan Pengguna jasa pada Pelaksanaan
Pekerjaantersebut.(vian-Bersambung)