SlideShare a Scribd company logo

Cahaya Baru Edisi 37

•
•
Cahaya Baru
Cahaya Baru

Tiga kalimat: Gadis lulusan diploma sains memilih bekerja sebagai petugas kebersihan meski mendapat kritik, kemudian diberi kesempatan menjadi asisten teknis dengan tugas baru di bagian administrasi. Menteri Sosial mengingatkan pemerintah daerah perlu mengawasi penyaluran dana bantuan sosial agar tepat sasaran. Nasib pesawat MH370 yang hilang dua tahun lalu masih belum diketahui keberadaan

News & Politics
1 of 12
Download to read offline
cahayabaruindonesia@gmail.com Cahaya Baru cahaya86baruEdisi 37 | 1 s/d 15 Oktober 2016 www.cahayabaru.co Ain Farhana Gadis Lulusan Diploma Sains Jadi Petugas Kebersihan NAH,halinitidakberlaku bagiAin Farhana, dara cantik lulusan Universitas Teknologi Mara(UiTM)SeriIskandar, Perak,Malaysia. Gadisberjilbabitumemu- tuskan untuk tak pilih-pilih pekerjaan. Pekerjaan yang dilakoninya pun membuat teman-teman dan publik cukup terkejut. Ya, bersama ibunya, dia memilih untuk menjadi petugas kebersihan di perusahaan transportasi RapidKL, Kuala Lumpur,Malaysia. Setiap bulannya, Ain hanya menerimagaji900ringgitatau setara dengan Rp2,9 juta per bulan. Lantaran profesinya ini, Ainkerapkalidicibirdan diberikankomentarnegatif oleh teman-temannya. "Saya mendapat banyak komentar negatif dari teman saya karena saya diberi tahu haan di Damansara. Namun dia memutuskan untuk berhenti dari perusahaan tersebut. Alasannya, kata Ain, di perusahaan tersebut, dia tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar. Kendati begitu, bos perusahaan tersebut berupaya menahan Ain. Tak tanggung-tanggung, bos tersebut mengiming-imingi Ain dengan mobil dan gaji berapapun yang diinginkan. "Sebab, dia bilang tanggal lahir saya cocok dengan feng shui perusahaan," kata Ain. Namun,tawarantersebut tidakmembuatAinibergeming. "Pasalnya,tidakadamentorbagi saya untuk belajar dan saya tidak akanpernahikhlasjikabekerja tapitidakmerasanyamandengan kondisinya.Jadi,sayamemutus- kanuntukkembalimenjadi petugaskebersihandiRapidKL," kataAin. Suatu hari, petinggi RapidKLterkejutadaanak kuliahan yang menyapu lantai. Kemudian,pihakmanajemen meminta ibuAin untuk mendatangkan anaknya ke interviewkerja. Dari petugas kebersihan, kiniAin mengemban tugas baru sebagai asisten teknis di RapidKL.Diposisiini,Ain benar-benar memasuki dunia baru yang jauh dari yang dipelajarinyasemasakuliah. "Saya bekerja di bagian administrasi yang mengendali- kan perbaikan kereta dan belajar tentang GPS dan satelit," kata dia. Ain menambahkan semua temannya tak percaya dirinya mendapatkan pekerjaan yang lebihbaik.Teman-temannya pun tak berhenti bertanya- tanya. "Selain dari rahmat Tuhan, (capaian) ini bergantung pada usaha dan niat belajar. Anda harus keluar dari zona nyaman dan terus mencari. Anda juga perlu menyesuaikan diri dengan situasi, lingkungan sekitar, dan orang-orang baru," kata dia. (*) Baca Halaman 11 Anda mungkin sering mendengar banyak lulusan perguruan tinggi mengeluh sulit mendapat pekerjaan. Bahkan, tak jarang pula yang menunggu waktu bertahun-tahun untuk mendapat pekerjaan sesuai keinginannya. bahwa saya tidak seharusnya bekerja di sini," kataAin dilansir dari akun Facebook HumansofKualaLumpur. Lulusan diploma sains itu mengaku sempat mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai technical assistant di perusa- Mantan Wali Kota Probolinggo Diadili Dengan Pengawalan Puluhan ‘Preman’ Surabaya, CB - Barangkali itulah yang masih melekat bagi mantan orang nomor Satu di Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo,Buchori,saatdirin- ya dialdili sebagai terdakwa dalam kasu dugaan Korupsi DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan2009lalu,sebesarRp sebesarRp15.907.777.000yang bersumber dariAPBNTA2009, dan menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp sebesarRp1.684,678.988,34,di PengadilanTipikorpadaPenga- dilanNegeri(PN)Surabaya,pada Kamis,22September2016. Mantan Wali Kota Probol- inggo Buchori, datang ke Peng- adilanTipikormenghadirisidang untuk dirinya dengan pen- gawalan puluhan preman hing- ga. Puluhan preman masuk ke ruangsidangCandraPengadilan Tipikor, untuk mengawal Ketua DewanPimpinanCabangPartai Demokrasi Indonesia (DPC- PDI) Perjuangan Kota Probol- inggo itu sambil berteriak lan- tangketikawartawanmendekati terdakwa saat memasuki kursi pesakitannya. Buchori, terseret dalam lingkaran “maling uang rakyat” anggaran APBN untuk DAK Dinas Pendidikan, saat dirinya menjabat Wali Kota Proboling- go pada tahun 2009, yang ditan- gai oleh Penyidik Kejagung RI sejak tahun 2014 dengan “me- nyicil menjadi dua Jilid” kemu- dian diserahkan ke Kejaksaan Negeri(Kejari)Probolinggodan Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (KejatiJatim).DalamJilidI,Ke- jaksaan Agung (Kejagung) RI, menetapkan6tersangka/terdak- wa dan sudah menjalani proses hukum di Pengadilan Tipikor (sudah di Vonis) diantaranya, Maksum Subani (mantan Kepa- la Dinas Pendidikan/PA), Mas- dar(Kabid/PPTK),HariPurwan- to (Konsultan), Didik Supriyan- to (Konsultan), Ahmad Napon Wibowo (Penyedia Mebeler) dan Rudiono (Penyedia Mebel- er status DPO). Lima dari 6 ter- sangka nya ditahan sejak diteta- pkan sebagai tersangka. Sementara dalam jilid II, Ke- jagung menetapkan 3 tersang- ka/terdakwa yakni, Wakil Wali Kota (aktif) Probolinggo, Su- hadak yang pada tahun 2009, Suhadak salah satu rekanan (Direktur CV. Indah Karya/ Penyedia Mebeler) dan Sugeng Wijaya,DirekturCV.Wiec/Kon- sultan). Ketiga tersangka/ter- dakwaKorupsiini,bernasibbaik ditangani penyidik Kejagung/ Kejati Jatim dari tersangka/ter- dakwa lainnya. Sebab, Ketiga terdakwahanyabeberapaming- gu saja “diinapkan” (ditahan 4 Agustus 2016) di Rutan Med- ang, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan berdasarinformasi,keluarRutan sekitar tanggal 15 Agutus 2016 malam dengan sejumlah dana. Namun saat dikonfirmasi melalui pesan singkat (SMS/ WastApp) ke JAM Pidsus pada Selasa, 16Agustus 2016 sekitar pkl17.00wib,maupunkeKepa- la Kejaksaan Agung RI, pada Rabu, 18 Agustus 2016 sekitar pkl 11.00 wib, namun tak ada tanggapan. Dalam persidangan yang berlangsung (Kamis, 22 Agus- tus 2016) yang dipimpin Ketua MajelisMateusSamiaji,dengan agenda pembacaan surat dak- waanolehJPUErik,selakuKasi Pidsus Kejari Probolinggo Cs, untuk Dua dari Tiga terdakwa yakni,Buchoriyangdidamping Budi Santoso selaku Penasehat Hukum (PH)-nya dan terdakwa Suhadak,didampingitimPH-nya antaralain,HakimYurizal,Andi, Antoni,Anton, Candu danArd- ian.SementaraterdakwaSugeng Wijaya, ditunda dengan alasan sakit. JPUmenyatakandalamsurat dakwaannya (perkara terpisah), bahwaterdakwaBuchori,selaku WaliKotaProbolinggo,memer- intahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan,untukmemintadana sebesar5%yangsemula7%dari nilai anggaran yang masing- masing diterima Kepala Sekola sebanyak 70 sekolah SD di Probolinggo selaku penerima DAK, untuk biaya pengurusan keJakartadanpengamanan.Dan setelah dana DAK cair, setiap KepalaSekolahpenerimaDAK, menyetorkan uang sesuai per- mintaan terdakwa yang jumlah- nya sebesar Rp 750 juta. Tidakhanyaitu.Penggunaan dana DAK Pendidikan seharus- nyadikerjakansecaraswakelola olehmasing-masingsekolah,di- mana 70 Kepala Sekola selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Naman dalam faktanya, justru dilakukanpenunjukanlangsung oleh terdakwa Buchori, dengan menunjukbeberaparekanan.Hal Tak heran memang, bila setiap pejabat itu selalu di kelilingi pengawal pribadi resmi atau sebaliknya, baik yang pakai dinas maupun yang tidak, yang membuat jarak antara pejabat dengan masyarakat. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa Pemerintah Daerah Harus Awasi Pemberian Dana PKH Magetan,CB- MenteriSos- ial Khofifah Indar Parawansa menuturkan, total dana bantuan sosialyangdiberikanKemensos untuk Jawa Timur mencapai Rp 4,8 triliun. Pemerintah Jawa Timur diminta ikut mengawasi pencairan dana tersebut. “Pengawasan itu juga untuk menghindari penyimpangan, seperti pemotongan dan lain- nya. Karena itu, pemda dan pedampingPKHharusikutmen- gawasi dan amanah,” ujar Khofifah di acara pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Magetan, Jatim,Minggu(25/9). Khofifah menjelaskan, dana yang mencapai Rp4 triliun itu meliputi dana bantuan sosial, PKH,dankompensasibagiwar- gabekasTimor-timur. “Selanjutnya pengawasan yang ketat perlu dilakukan dari pemerintah daerah sehingga dana tersebut dapat diterima te- pat sasaran dan tidak terlambat dalam pencairan,” ungkapnya. Khofifah menambahkan, pe- merintah juga berencana me- nambah penerima PKH di selu- ruh Indonesia. Sebelumnya, ada 3,5 juta orang yang menerima PKH di Indonesia. Pemerintah pun berencana akan memberikan PKH kepada 2,5 juta orang lainnya. Sehing- ga, jumlah penerima PKH men- jadi 6 juta orang, dengan jumlah pendamping mencapai 27.000 orang.“Halitubukanberartian- gka kemiskinan bertambah, na- mun hal tersebut sebagai upaya perluasan cakupan penerima PKH,”katadia. Penambahan kuota itu juga berdampakdiKabupatenMaget- an.Setidaknya,ada10.600orang penerimaPKHdiMagetan.Pemer- intah akan memberikan bantuan inikepada7000wargalainnya. PKHmerupakanbantuansos- ialyangdiberikanpemerintahbagi kepalakeluargamiskinyangme- miliki sejumlah kriteria. Besaran penerimayangterdapatibuhamil dan balita mencapai Rp1 juta per tahun, terdapat anak sekolah usia SDsebesarRp450.000pertahun, terdapat anak sekolah usai SMP sebesarRp750.000pertahun,dan anak sekolah usia SMA Rp1 juta per tahun. Sumber: metrotvnews Terdakwa Korupsi DAK, eks Wali Kota Probolinggo, Buchori. Nasib Pesawat MH 370 Dimana ? Surabaya,CB-Duatahunsejak8Maret2014lalu,hilangnya pesawat MH370 hingga saat ini, belum juga diketahui dimana bangkai dan jenasah 250 penumpang pesawat tersebut. Namun diperkirakan,posisibangkaipesawatdiperkirakanberadadiPas- ifik Hindia. Usaha pencarian bangkai pesawat dengan meng- gunakan kapal perang maupun pesawat. DalamusahapencarianbangkaipesawatMH370melibatkanTiga negara yakni, China, Malaysia, danAustralia, dengan mengahabis- kananggaransekitar60jutaEuro,belumjugamembuahkanhasil. Bahkan usaha pencarian bangkai pesawat MH370 Malaysia Airlines itu pun dihentikan untuk sementara, setelah menyisir sebanyak 100.000 masagi yang berada di dasar laut Pasifik Hin- dia Selatan, yang berdekatan denganAustralia. Jumlah masagi yang belum di jelajahi dalam waktu dua bulan tersisa sebanyak 10.000masagihinggaNovember2016. Harapan dunia, apa yang di lakukan oleh ke Tiga Negara tersebut membuahkan hasil. Kalau usaha tersebut belum juga berhasil,makaduniaakanke“bingungan”.Danmudah-mudah- an petisi “bias” menunjukan titik lokasinya. (Guru Besar Alam Semesta) Harga Daging Sapi “Berlari-lari” Surabaya,CB-Hasilsurveydilapanganternyatamasyarakat pedesaan sangat menyukai peternakan sapi.Tetapi yang menja- dimasalahbagimasyarakatpetaniternaksapiadalahkeberadaan si pemungut “pajak”. Sapi sejak kecil, sudah di “pajak” i oleh “preman”. Kalau tidak bayar “iuran”, maka sapi ketika sudah mulai besar bisa “hilang” atau di curi. Dan kalau mau membayar “iuran kemanan”, sapi pun bias sampaibesar.Namunkekawatiranpuntetapmenyelimutiparasi peternak sapi. Karena, pada saat si peternak sapi hendak men- jualnya,harusmengurusijindariDinasKesehatanterlebihdahu- lu, dengan mengeluarkan uang jutaan rupiah. Ke kawatiran belumlah berakhir melainkan akan menimbul- kan kekawatiran yang lebih besar. Yaitu saat si peternak sapi sudah menjual sapinya justru tidak bias tidur nyenyak. Karena, sewaktu-waktu tanpa diketahui, tamu “tak diundang” mengin- carnya.Kalauhanyahasilpenjualansapiyangdibawasi“tamu”, si peternak sapi masih bisa berusaha lagi.Tetapi nyawa si peter- nak sapi pun bias ikut “hilang”. Sehinggapemerintahsekarangini, harusmemerintahkanaparat Kepolisian untuk memberi perlindungan, keamanan dan kenya- manan bagi masyarakat khususnya bagi petaniternaksapi.Danbilaperlu,tidak hanya Kepolisian tetapi juga anggo- ta TNI. Sama halnya pada saat pe- merintah menyalurkan pupuk ber- subsidikepetani,jugamelibat- kan TNI. Sebab, tenaga Ke- polisian di daerah terpencil sangat di kawatirkan. Karena merekajugabisamenjadikor- banpara“preman”. (Relawan Jokowi/JK – Jawa Timur) KPK yang Sekarang, Bukan KPK yang Dulu Surabaya,CB-Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)untukperiodeIyakni,2003 – 2007, dengan Pimpinan TaufiequrachmanRuki,padasaat MegawatiSukarnoPutrisebagai PresidenRI.Saatitu,KPKbeker- ja sangat hati-hati, tegas dan se- suai Undang-undang yang ber- laku. Penyelidikan dan penyidi- kan dalam kasus dugaan Korup- siyangditanganipunsangatjelas dan tidak “ngaur” untuk menen- tukan seseorang menjadi ter- sangka atau tidak. Untuk periode ke II, 2007 – 2011dengan Pimpinan, Antasari Azhar. Hasil kerja KPK sendiri mulai“kacaubalau”,karenaPimp- inanKPKterjeratkasuspidanadan jugabermainpolitikdalamkasus BankCentry.Sehingga,hasilker- ja KPK saat itu, yang salah bias benar dan yang benar bias salah. PeriodeIII,2011-2015dengan Pimpinan,AbrahamSamad.Ha- silkerjaKPKperiodeIIIinitidak jauh beda dengan periode sebe- lumnya.KarenaKPKsendiriber- main hukum politik. Waktu itu, KPK sering berkomentar di me- dia,kalausudahmemegangDua alat bukti langsung menetapkan tersangka. Pada hal, masyarakat tidak tau, apakah bukti yang di- maksud benar atau tidak. Tapi yang pasti, yang dijadikan ter- sangka sudah “pingsan” dulu. Belumlagipembangunange- dung sarana olahraga Hambal- ang pun jadi terbengkalai, kare- na kasus Korupsi, hingga Men- teri Pemuda dan Olahraga,Andi Alfian Mallarangeng, masuk dalam lingkaran Korupsi dan juga beberapa orang diantaran- ya,KetuaUmumPartaiDemok- rat,Anas Urbaningrum; Mantan BendaharaUmumPartaiDemo- krat, Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondakh. Dan Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, diganti dari tampuk Pimpinan sebelum masa jabatannya berakhir kare- na kasus yang melilit keduanya serta berakhir dengan hukum politik.MantanPresidenRIyang Ke-5, Megawati Sukarno Putri pun, sempat melontarkan, kalau KPK banyak bermain politik, mulai dari period eke II dank e III, sehingga perlu diperbaiki. Periode ke IV, 2015 – 2019 dengan pimpinanAgus Rahard- jo.Dalamperiodeini,hasilkiner- janya sangat baik, karena terle- pasdarilingkaranpolitik.Penye- lidikandanpenyedikanyangdi- lakukan oleh KPK saat menan- ganikasusdugaanKorupsi,san- gat jelas dan berhati-hati. Salah satucontohdalamkasusRumah Sakit SUmber Waras Jakarta. Dalamkasustersebut,KPKtidak lngsung menetapkan seseorang menjadi tersangka, walaupun hasilauditBPKRImenyebutkan ada kerugian Negara. Kecualiseseorangtertangkap tangan atau operasi tangkap tan- gan (OTT). Dalam kasus OTT, bukan karena jumlah uang, teta- piperbuatanyangdilakukanoleh si pelaku adalah kejahatan yang luar biasa, dalam kasus Korupsi. Harapanmasyarakat,hasilkiner- ja KPK tetap tegas dalam bertin- dak dan terbuka, demi Negara dan bangsa Indonesia. (Relawan Jokowi/JK – Jatim)
OPINIwww.cahayabaru.co Edisi 37 | 1 s/d 15 Oktober 2016 2 Pelindung: Siemen Dwi, Wijaya Direktur Utama : Pontjo Bayu Widodo Penanggung Jawab/ Pemimpin Redaksi : H Waluyo Wakil Pimred: Jentar Sitinjak Koordinator Redaksi: Ahmad C Alamat Redaksi/Pemasaran/Iklan: Jl. Dukuh Kupang Timur XII/70 Surabaya, Telp: (031) 5681102 E-mail: cahayabaruindonesia@gmail.com Percetakan: PT Surabaya Pagi Printing Isi berita diluar tanggung jawab percetakan Redaktur Pelaksana: Among; Koordinator Liputan: Ertin Primawati; Redaktur: Among; Jentar Sitinjak Wartawan: Yoyok, Maulana Ibrahim, Purwanto, Josanto, Chandra Krisnawan Pemasaran/Iklan: Ayoc Diterbitkan oleh: PT . Cahaya Fajar Indonesia Nomor AHU -29744.40.10.2014 Wartawan Cahaya Baru dibekali Press Card dan namanya tercantum dalam BOX REDAKSI. Migrasi Politik Militer? TIDAKbanyakperwiraTNI yang memiliki tiga kualifikasi tersebut, terakhir adalah Prabo- woSubianto,yangmembedakan- nya,kualifikasiintelektualPrabo- wo,bukandaribangkuperkulia- han,tapidariayahnya,begawan ekonomi, Soemitro Djojohad- ikoesoemo.Publikmenganggap Agus adalah perwira TNI ber- pangkat mayor yang digadang- gadang memiliki prospek karier masa depan yang bagus, bah- kan diprediksi dapat melampaui karierSBYdikemiliteran.Halini pun ditegaskan Panglima TNI Gator Nurmatyo bahwa Agus memang disiapkan untuk me- neruskan estafet kepemimpinan TNI masa depan. BukankaliinisajaperwiraTNI menyeberang ke politik untuk mencoba peruntungan, hanya langkahAgusdinilaipenuhden- gan arahan dari orang tuanya dibandingkan secara mandiri memilihjalurpolitik.PilihanAgus ke jalur politik di tengah kon- dusifitas TNI sebagai institusi yang makin profesional dinilai janggal oleh banyak pihak. Apalagi, sebagai pribadi, Agus dinilaisebagaiperwirayangme- miliki kualifikasi lengkap untuk menjadipemimpinTNImasada- tang. Dengan kualifikasi yang dimiliki,banyakpihakmeyakini Agus akan menjadi pemimpin yangdapatmembawaTNIlebih baik masa depan. Mengacupadakarierkakekn- ya, Sarwo Edhie Wibowo, juga ayahnya, SBY. Agus seharusn- ya makin menegaskan tradisi militerdikeluarganya.Jikapam- annya,PramonoEdhieWibowo, bisa mencapai jabatan kasad. Makaitu,banyakpihakmeyaki- ni,dengankualifikasiAgus,bisa saja karier SBY dan pamannya tersebut dapat terlampaui. Kendati demikian, langkah Agus ini sudah dilakukan dan secara faktual masuknya Agus sebagai salah satu kandidat dalam pilgub dinilai menjadi penegas bahwa SBY tengah mengikutijejaksejumlahpolitisi lain yang telah membangun di- nastipolitiknyasendiri.Menjadi tidakpentingmenangataukalah, namun kemunculan tersebut memperkuatkeadaanbahwatidak perlumenunggulebihlama,SBY kemudianmenegaskanAgusad- alah penerus politik dari mantan presiden keenam tersebut. Migrasi Politik Tetapi,langkahAgusinijuga membangun dilema baru bagi penguatan TNI yang profesion- al.Dilematersebutterletakpada penekanan bahwa karier di ke- militeranbisasajatidaklagime- narik bagi putra-putra terbaik bangsa untuk berkarya dan mengabdiuntukkejayaanbang- sa.BilaAguskemudianmenang dalamkontestasipolitikdipemi- lihan gubernur (pilgub) Jakarta, diyakini banyak pihak bahwa akanterjadimigrasipolitikbesar- besaran yang membuat TNI dalamderajattertentukemudian kehilangan figur-figur terbaik masadepanyangmemimpinTNI. Sinyalemen tersebut ditegas- kan Panglima TNI, yang salah satunya mengeluarkan telegram rahasia(TR)untukmemberikan peringatan bagi sejumlah per- wiranyayangbisajadiakanatau mulai tergoda dengan jejak mi- literdipolitikpraktis.TRitujuga menjadi bagian dari penegas bahwakeputusanuntukberkon- testasi dalam politik juga berarti memutuskankarierdiTNI. Halinimemperkuatargumen- tasi dan penjelasan sebagaima- na yang ditegaskan dalam UU No34/2004tentangTNI.Disisi lain,partaipolitikjugadianggap gagalmelakukankaderisasipoli- tik karena kemudian secara sa- darmelakukanlangkah-langkah pragmatis dengan mengambil figur-figurdiTNIuntukdicalon- kan menjadi kepala daerah atau bahkankepemimpinannasional. Pada fase tertentu dari tran- sisi demokrasi, dan atau pada situasidimanasistemdemokra- si mulai mapan di suatu negara, akanterjadimigrasipolitikmiliter ke politik praktis. ClaudeWelch (1992)membaginyakedalamdua langkah.Pertama,langkahuntuk membangun investasi politik setelah berkarier di kemiliteran dengan salah satunya melaku- kan komunikasi dengan sejum- lah elite politik yang ada, dan ataumembangunklikdiinternal militer untuk penguatan figur yang akan berkontestasi dalam sistem demokrasi. Hal ini telah Keputusan politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), presiden keenam Indonesia, dengan sejumlah pimpinan partai politik untuk mencalonkan Agus Harimurti Yudhoyono berpasangan dengan Sylviana Murni sebagai paket pasangan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta patut dicermati. Agus yang memiliki karier militer cemerlang dengan mengintegrasikan tiga kualifikasi, yakni kualifikasi tempur, kualifikasi intelektual, dan kualifikasi jejaring politik, yang mana Agus adalah putra sulung SBY, presiden keenam Indonesia, memilih jalan politik daripada karier militer di TNI. dilakukanolehayahAgus,SBY, pada2004manakalamelakukan manuver politik untuk kemudi- an memimpin Indonesia selama sepuluh tahun. Langkahkeduadenganmemi- lih pensiun dini dan ikut berkon- testasi. Pada langkah ini tidak banyak perwira TNI yang relatif berhasil, salah satu yang dinilai berhasil adalah Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo, yang me- milih mundur dari keanggotaan TNI saat berpangkat mayor dan ikutkontestasipolitik. Dua langkah tersebut, menu- rut Welch, yang menjadi alasan utama sejumlah perwira militer yang terjun ke politik adalah ke- tiadaan masa depan da-lam berkarierdimiliter.Disisilainjuga Welch menekankan bahwa poli- tisisipiljugagagalmemunculkan figuryangmumpuni,yangmam- pu membawa negara keluar dari himpitankrisisdankonflik.Teta- pi, Welch juga mengungkapkan bahwa hal tersebut hanya terjadi di negara dengan demokrasi yang tidak berjalan dengan baik. Pertanyaan yang kemudian muncul, apakah demokrasi di In- donesia tidak berjalan dan tertata dengan baik? Sehingga, memun- culkan asumsi bahwa fenomena Agus Yudhoyono dianggap se- bagaititiktolakkemungkinanter- jadimigrasipolitiksejumlahper- wiraTNIkepolitikpraktis? Hal tersebut perlu dicermati, mengingat secara faktual, demokrasi di Indonesia tengah mengarahkepadatingkatkema- tangan politik. Sementara di in- ternal TNI pun secara realitas jugamakinbaikpengelolaanper- sonel dan kariernya. Dengan kata lain, apa yang ditegaskan WelchtidakterjadidiIndonesia. Bahwa kemudian hal tersebut mengemuka saatAgusYudhoy- ono memutuskan berhenti berkarier di TNI dan memilih jalur politik untuk meneruskan tradisi politik keluarganya ad- alah bagian dari episode yang tidakterekamdalamcakupanar- gumentasi Welch. Perlu langkah konkret dan praktis yang dapat meyakinkan perwira TNI dan TNI sebagai institusi untuk tetap fokus dan tidak tergoda untuk mencoba peruntungandalampolitik.Pene- gasan bahwa pencalonan Agus adalah episode dari pemban- gunandinastipolitikSBY,bukan untukmenjadiinspirasiparaper- wiraTNIuntukbermigrasipoli- tik. Karena itu, langkah yang palingkonkretdanefektifadalah memperkuatmiliterdenganmen- dorong sepenuhnya menjadi tentara profesional. Penekanan ini penting untuk pemerintahan sipil demokratis untukmemperhatikantigahalini. Pertama,visipolitiknegarayang dapat menjadi acuan bagi pena- takelolaan institusi militernya. Kedua, memperkuat basis dan postur pertahanan yang dise- suaikan dengan penguatan visi politiknegara.Ketiga,peningka- tan kesejahteraan prajurit. Dengan penekanan tersebut, kekhawatiranakanterjadimigrasi politik militer ke politik praktis seharusnya tidak perlu terjadi. Kepentingan politik TNI sema- ta-mata untuk memastikan Pan- casila sebagai ideologi negara dan konstitusi UUD 1945, den- gantetapberkomitmenmenjaga kebinekaandalambingkaiNKRI sebagai bentuk dari implemen- tasi politik kenegaraan TNI. Muradi Direktur Program Pas- casarjana Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran dan Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universi- tas Padjadjaran Internet, Demokrasi, dan Kelas Menengah WasistoRaharjoJati PenelitidiPusatPenelitianPolitik–LIPI DEMOKRASIdiIndonesiatelahmengarahpadaduabentuk utama yakni kekuatan berjejaring yang mereduksi kekuasaan hierarki dan transformasi dari pemerintahan model government menuju governance. Kekuasaan kemudian terdiseminasi meluas hingga memun- culkan otonomi aktor dan perilaku yang ditampilkan oleh partai politik, media, LSM, maupun juga masyarakat sipil yang dimo- tori oleh kelas menengah. Penguatan kelas menengah terjadi di Indonesia seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang kemudi- an menstimulus ada kenaikan status sosial masyarakat.Adapun disatusisilain,keterbukaaninformasimenjadipentingmembu- ka ruang diskusi publik sehingga pemahaman kritis publik ter- hadap sesuatu menjadi meningkat. Kemunculaninternettelahmenjaditemabesardalammewu- judkan demokrasi digital (Coleman 2006). Internet telah me- mudahkan jalan untuk mengakses informasi semudah dan sece- pat mungkin dari berbagai sumber. Hal itulah yang kemudian memicu ada mekanisme verifikasi dan validasi informasi bagi publikdalamduniamaya. Dengan kata lain, kita adalah aktor demokrasi dalam internet karenapenguasaaninformasimenjadipentingdalampencapaian konsensus dan mufakat dalam dunia maya. Semakin intens dan detail informasi disalurkan dan diberitakan. Halitulahyangmenjadipemahamanbersamabagikelasme- nengahdalammelihatmasalah.Harusdiakuibahwakecenderun- gan pemahaman bersama tersebut menciptakan pola pikir biner antara hitam dan putih. Namun, konteks hitam-putih tersebut tidaklah mutlak an sich, tetapi dilihat dari seberapa kuat dan determinasi suatu kelompok tersebut menyuarakan dan berpe- gangpadapemahamantersebutsehinggamampumemengaruhi kelompoklain. Bahkan tidak jarang, perang siber (cyber-wars) menjadi pe- nentu penting atas ”kebenaran” dan ”kesalahan” suatu isu per- masalahan dalam masyarakat. Dari situlah sebenarnya dilema terjadidalammemahamidemokrasiyangditawarkanolehinter- net hari ini. Ruang publik internet di Indonesia lebih didominasi olehaksiinternettrolling,flaming,maupunhatespeechdikalan- gan kelas menengah. Tiga perilaku tersebut sebenarnya imbas penting dari pola pikir tersebut, tanpa menimbang faktor-faktor lain. Dengan kata lain,dalamdiskusidiinternet,perputaranantaralogikadansikap irasionalmenjadicampuradukdalammenciptakankonteks”be- nar” dan ”salah” tersebut. Pemandangan itulah yang menjadi kecenderungan umum dalam browsing internet hari ini. Penguatan pemahaman kritis dan penguatan ekonomi beru- jung pada peniadaan ranah publik dan privat dalam demokrasi. Keduanyamenjaditercampuraduksehinggakemudianmemicu perdebatan terhadap pertanyaan penting yakni masih relevan- kah ”warga negara” (citizenship) dalam demokrasi? Dan, apa- kah warga internet (netizenship). Adalah pilihan logis dalam menempatkan warga negara tetap dalam bingkai demokrasi. Dua pertanyaan tersebut mempunyai keterikatan logis ter- hadap semakin terbukanya ruang dan informasi yang berdamp- ak pada konteks kedaulatan dan juga kewarganegaraan kon- temporer. Globalisasi secara sadar telah mereduksi batas nega- ra-bangsamelaluiinformasi.Sedangkandalammasyarakatber- jejaring(networkingsociety)sekarangini,penguasaaninforma- si menjadi lebih berharga daripada penguasaan kapital. Hal itu terkait dengan upaya kontrol dan persuasif terhadap suatu isu maupun permasalahan. Namun, saat bersamaan juga memunculkanadaasimetriinformasiyangmemungkinkanterja- digerakanpolitikdalammasyarakat. Dengan begitu, berharganya informasi, proses artikulasi ke- pentingan, dan aspirasi berkembang menjadi alat penekanan dan lobi secara wacana. Karena itulah, internet memungkinkan ada proses itu terjadi secara online yang kemudian ditransfor- masikansecaraoffline. Terkait dengan pertanyaan utama yakni citizen dan netizen itulahyangmenjadititiksimpulpertanyaanpentingdalammeli- hat jangkauan demokrasi digital. Sebagai citizen, artikulasi ke- pentinganitudilakukansecarahierarkismelaluijalurinstitusion- alisasipolitik. Adapun sebagai netizen, artikulasi kepentingan dilakukan melaluicaraegaliter,namunkoersifdenganberupayamenjadikel- ompok penekan terhadap negara. Namun, kini konteks netizen lebihmengenadibandingkandenganistilahcitizenbagikalangan kelas menengah Indonesia, terutama dalam upaya membangun saluran representasi dan partisipasi politik kepada negara. Melalui netizenship, kekuatan berjejaring dilakukan secara luas tidak hanya dalam level nasional, namun juga bisa interna- sional. Melalui netizenship pula, konteks pluralisme kekuasaan kemudian ditegakkan dengan berupaya menjadikan internet se- bagaipilardemokrasi. Di lain pihak, negara masih gagap dalam melihat fenomena euforia netizenship dalam kalangan kelas menengah Indonesia dengan berupaya tetap menegakkan sistem kontrol terhadap partisipasipublikdiduniamaya.KehadiranUUITEmerupakan bukti sahih ada kontrol tersebut dengan serangkaian macam aturan yang sifatnya represif dan koersif. Nilai-nilaipentingyangperludiingatdalammelihatpengala- mandemokrasikontemporerdiduniamayaadalahnilaiinklusif, privat, sekuritas, egaliter, dan deliberatif (Colengan 2006). Na- mun, nilai-nilai demokrasi digital tersebut belumlah diterapkan secaranyatadalampraktikdemokrasiIndonesia.Kedepanpem- berianruangafirmasiterhadapdiseminasidemokrasidigitalper- lu diberikan ruang lebih luas. *) Calon Gubernur DKI Jakarta Agus Yudhoyono tiba di RSAL Mintohardjo untuk menjalani serangkaian tes kesehatan. SEPERTIair,tanah,dan udara, spektrum frekuensi merupakan kekayaan sebuah bangsa. Undang-Undang Penyiaran Nomor 32Tahun 2002dalammukadimahnya menuliskan bahwa frekuensi merupakan sumber daya alam terbatas dan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnyakemakmuranrakyat. Agar penggunaan dari frekuensi berlangsung adil dan bermanfaat bagi publik, diperlukanlah sebuah badan yang bersifat independen untuk mengatur dan mengawa- si penggunaannya. DisinilahKomisiPenyiaran Indonesia(KPI)diberi kewenangan oleh UU Penyiar- an sebagai lembaga negara independenuntukmewakili publikdalammengurus penyiaran. Singkatnya, publik berhak menggunakan, menikmati,danmendapatkan manfaatdarifrekuensi,baik yang dikelola oleh diri atau komunitasnya sendiri maupun perusahaan yang bersifat komersial. Beberapa waktu ke depan bangsa ini menggelar hajatan pesta demokrasi; pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di sejumlah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia. Saat momen politik itu, peran penting media menarikdibicarakan.Pilkada merupakan saat bersejarah bagi rakyat negeri ini yang membutuhkan kontribusi nyata insan media. Pilkada serentak pada 15 Februari 2017 di tujuh provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten di Indonesia tidak dimaknai dengan dangkal. Artinya, dalam bangunan pemikiran realitaspolitikkontemporer, pilkada tidak dipahami sebagai proses suksesi kepemimpinan daerah maupun sirkulasi elite dalam bahasa kekuasaan modern.Pilkadabukanajang bagi-bagi kursi antar elite politik, apalagi sebagai sarana politik uang (money politics) untuk meraih dukungan massa sebagai jalan memperoleh kekuasaan. Penulis pikir pragmatisme politik tersebut perlu diluruskan dengan peran kontroldimainkanmedia terutama media penyiaran seperti televisi dan radio. Publiktentumemiliki ekspektasi tinggi pada media agar dapat mengambil langkah strategisdalammelakukan kontrol terhadap realitas politik pilkadasekaligusmemberi penekanan pada berbagai agenda utamanya dalam proses pilkada. Misalnya media sebagai sarana penye- baran informasi pendidikan politik yang bermartabat pada publik. Kebutuhan publik pada informasipolitikyangedukatif dibutuhkan ketika pilkada. Bukantidakmungkin informasimediamenjadi referensi pendidikan politik maupun peningkatan partisipa- sipemilihdalampilkada.Dalam teori agenda setting yang dikemukakanMaxwellMc- Combs dan Donal L Shaw (1968)berasumsibahwamedia memilikikekuatanuntuk mentransfer isu untuk memen- garuhi agenda publik. Situasipsikologismaupun sosiologis masyarakat tersebut diharapkanberjalanberiringan denganagendamediadalam kontekspenyebaraninformasi pendidikanpolitikpadakhalayak. Apalagi, kita tahu eksistensi mediakhususnyamedia penyiarantidakhanyamenjalan fungsimediasebagaimana dikatakandiatas,tetapijuga menjadimitrastrategisdengan penyelenggarapilkadadalamhal iniKomisiPemilihanUmum (KPU)untukpenyebaran informasipilkadayangbenar. Jikakitacermatmengamati Peraturan KPU No 7 Tahun 2015 tentang Kampanye PemilihanGubernurdanWakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, peraturan KPU itu menyediakan ruang ”istimewa”padamediadalam melakukan penyebaran informasi maupun pendidikan politikpilkadamelaluiiklan, pemberitaan, dan penyiaran. Hal itu bahkan ditegaskan dalamPKPUNo7/2015 khususnya Pasal 32 tentang iklankampanyedimediamassa dan Pasal 52 tentang pember- itaan dan penyiaran kampanye. Meski begitu, media massa cetak,mediamassaelektronik, dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh pasangan calon (Pasal 54 PKPUNo7/2015). Dengan menggunakan frekuensipublik,mediapenyiar- an sudah seharusnya menjadi rujukanutamabagimasyarakat mengenaikepemiluandalam pilkada.Pendidikanpolitikbukan hanya tugas partai politik. Media massamemainkanperan signifikandisini.Tentudalam halinipendidikanpolitikcerdas danbermartabatbagipublik diberikanmedia.Media mendorongpublikmenjadi pemilihrasional,bukanpemilih sepertimemilihkucingdalam karung.Dengantanpapertim- banganmatangpemilih mencoblospimpinandaerahnya. Initentujangansampaiterjadi. Masyarakat didorong melampaui kesadaran konven- sional bahwa pilkada bukan semata urusan seremonial dengan menggugurkan kewajiban warga negara setelah masuk bilik suara dengan mencoblos. Konsolida- si demokrasi ditingkatkan dari prosedural administratif ke arah praktik demokrasi yang substantif dalam wujud penguatan partisipasi pemilih rasional contohnya. Melaku- kan pengawasan terhadap jalannya proses pilkada. Agenda ini dijadikan skala prioritasmediadipilkada. Berbagai peran fundamental mediadalampilkadamerupa- kan harapan publik dan bangsa ini sebab eksistensi maupun peran media amatlah berpengaruh dalam kehidupan publik.AlexisSTan(1981) menyebutkan media massa merupakan suatu organisasi sosialyangmampumem- produksi pesan dan mengirim- kannya secara simultan kepada sejumlah besar masyarakat yang secara spasial terpisah. Itulah sebabnya kita semua berharap peran penting dijalankanmediatersebut direalisasikandalamkonteks realitaspolitikpilkada.Pesta demokrasi yang mengedepan- kanpraktikpolitikyang akuntabel,luber,jurdil,penye- lenggarapemiluyangkredibel, danpemiludamaitanpa kekerasan.Pilkadayangdapat meningkatkanpartisipasipemilih yang tinggi secara kuantitatif maupun kualitatif serta yang penting juga dari proses pilkada adalahlahirnyapemimpinyang sungguh-sungguh membela kepentingan rakyat. Yuliandre Darwis PhD Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat/Dosen Komunikasi Universitas Andalas KPI Diberi Kewenangan oleh UU Penyiaran Sebagai lembaga negara independen untuk mewakili publik dalam mengurus penyiaran
SOROT PERISTIWAwww.cahayabaru.co Edisi 37 | 1 s/d 15 Oktober 2016 3 Jelang HUT TNI, Panglima TNI Ziarah Ke Makam Gus Dur Jombang, CB - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurman- tyo, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tepatnya ke Pondok PesantrenTebuireng, untuk berziar- ah ke makam Mantan Presiden RI ke 4 yakni KH.Abdurahman Wahid(GusDur)padaSelasa,27September2016. Tiba di PonpesTebuireng, PanglimaTNI JenderalTNI Gatot Nurmantyo bersama rombongan disambut langsung oleh Bu- pati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko. “Selamat datang di Kabupaten Jombang Panglima,” ucap Bupati Nyono, sambil berjabatan tangan. Rombongan lantas menuju ke Dhalem Kasepuhan Ponpes Tebuireng. KH Salahudin Wahid, yang akrab disapa Gus Solah didampingi sang istri, Nyai Farida menerima rombongan, dan takketinggalan,turutmenyambutpulaputriAlm.KHAbdurrah- man Wahid (Gus Dur),Yenny Wahid. PanglimaTNIJenderalGatotNurmantyomengatakan,ziarah kemakamGusDurmerupakanrangkaianmenjelangperingatan HUT TNI pada 5 Oktober 2016 yang datang. Selain ziarah ke makam mantan Presiden ke-4 itu, Panglima TNI juga ziarah ke makampahlawannasional.JenderalGatotNurmantyomenjelas- kan bahwa, di Pesantren Tebuireng Jombang, terdapat makam para pahlawan dan para tokoh yang berpengaruh dalam per- jalananbangsaIndonesia.Antaralain,mantanRoisA'amPBNU, KH.HasyimAsy'ari,mantanMenteriAgama,KH.WahidHasyim, serta KH.Yusuf Hasyim dan Gus Dur. "Presiden merupakan panglima tertinggi TNI. Makanya hari inikitaziarahkemakamGusDur,KiaiWahidHasyim,danHadra- tusSyaikhHasyimAsyari.Iniupayakamiagartidakmelupakan sejarah. Selain itu juga untuk menyerap spirit beliau-beliau," ujar Jenderal Gatot Nurmantyo.eR'n/jos SaksiAhliBPKPSumpahPalsudi PersidanganKasusKorupsiBawasluSurabaya, CB – Sidang perkara kasus dugaan Korupsi danahibahPilgubJatim2013lalu sebesarRp142M,yangmerugi- kan keuangan negara sejumlah 5,6milliarrupiah,kembalidige- lar di Pengadilan Tipikor Sura- baya pada, Selasa, 20 Septem- ber2016. Dalam Jilid II ini, JPU meny- eret Tiga terdakwa antara lain, Sufyanto (Ketua Bawaslu) dan duakomisionerlainnyayakni,Sri Sugeng dan Andreas Pardede, dengankerugianNegarasebesar Rp239juta.SementaradalamJil- idI,JPUKejaksaanTinggi–Jawa Timur (Kejati Jatim) menyeret 4 terdakwayakni,Amru(Sekretris), Gatot,Anang Kusaeri dan Indri- ono (penyedia jasa) yang se- muanya sudah di Vonis. Dan 3 tersangka lainnya, masih dibe- baskanpenyidikPoldaJatimdan belumjelasstatusnyakapanakan disidangakan oleh Jaksa. Dalam sidang kali ini, JPU menghadirkan saksi ahli dari BPKP Perwakilan Jatim. Saksi inilah,yangmembantupenyidik menghitungkembaliatasterjad- inya kerugian Negara dari dan- ah hibah NPHD APBD Jatim untuk penyelenggaraan Pilgub Jatim tahun 2013 lalu. Dalam pengitungan BPKP pada Jilid I, kerugian Negara sejumlah 5,6 milliar berdasarkan bukti-bukti yang sudah disita penyidik Pol- da Jatim. Aneh, setelah ada ha- sil penghitungan kerugian Negara, muncul kembali keru- gianNegarasebesarRp239juta yangditimbulkanolehketigater- dakwa. Namun bukti kwitansi yang ditunjukkan penyidik ke BPKP adalah kwitansi yang sudahdihitungdalamJilidI.Hal itu terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi ahli BPKP setelah dipertanyak- kan Penasehat Hukum (PH) ter- dakwa, Suryono Pane, dkk. Saksi ahli dari BPKP dimak- sud ialah R.Wahyudi, yang saat ini bertugas di BPKP Ambon. Dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim HR. Unggul, saksi menjelaskan, bahwa keru- gian Negara sejumlah 239 juta atas biaya perjalanan dinas ter- dakwa yang tidak dapat diper- tanggung jawabkan dan dari hasil pengembagan penyidik polda. Ahl BPKP ini juga men- gatakan melihat kwitansi yang ditunjukkan oleh penyidik. R.Wahyudi, selakuAhli dari BPKPyangmelukanpenghitun- gan setelah menerima data-data dari penyidik tidak melakukan konfirmasikepadaterdakwaden- gan alasan karena keterbatasan waktu. Namun dia mengakui, dalamkasusJilidIIini,saksiahli menjelaskan, dia diminta oleh penyidik memberikan pendapat terkait kwitansi yang disita pe- nyidik.PenjelasanahldariBPKP ini malah membuat tim PH ter- dakwa mendesak dengan men- gajukan beberapa pertanyaan yangdianggaptimPHterdakwa banyak kejanggalan. Diantaranya, ahli ini tidak melakukankonfirmasikepemberi hibah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jatim. Karena memang belum ada audit yang dilakukan olehInpektorat.Terkaitdanaper- jalanandinasyangdipergunakan Bawaslu dalam tahapan pilgub, sudah di SPJ kan. Persidangan semakin mem- anas,saattimPHterakwamenan- yakkan hasil audit BPKP sebel- umnya, dan saran yang dianjur- kan oleh BPKP sendiri kepada Bawaslu.Karenadarihasilaudit yang dilakukan BPKP adalah atas atas permintaan Amru, se- lakuSekretarisBawaslusebelum adapenyidikandilakukanPolda, tanggal25Juli2013.Dalamhasil audittersebut,BPKPmenyaran- kan kepada Ketua Bawaslu ProvinsiJatim,agarmengintruk- sikankepadaSekretarisBawaslu untuk;Melaporkankembalike- pada Gubernur jtim tahun 2013, sesuai dengan hasil reviu and melaporkankepadaaparatpene- gakhukum.Namunhalitudiban- tah saksiahlidariBPKPini. “Saya yakin itu tidak ada,” katanya percaya diri. Bahkan sebelumnya, tim PH terdakwa termasuk Ketua Majelis Hakim, memerintahkan kepada Ahli, untuk dating pada sidang berikutnya dengan membawa dokumen-dokumen penting di- antaranya, surat tugas terkait permintaanpenyidikPoldapada dirinya untuk diminta pendapat dan bukti tanda tangan para ter- dakwa di kertas kerja saksi shli ini. Namun ahli beralasan kare- na dia sudah di Ambon. Ketua MajelisHakimmemerintahkan- nya untuk mengirimkannya melaluiPoskepadaJPUdanakan disidangkan pada persidangan berikutnya. Sementarapadasidangming- gu lalu, saat JPU menghadirkan terdakwa Amru, mantan Sekre- taris Bawaslu sebagai saksi dipersidangan sudah menjelas- kan terkait hasil laporan BPKP sebelum kasus ini dilaporkan ke PoldaJatim.Dalampersidangan, Amrumengatakankalaudirinya merasa diperlakukan tidak adil bahkanmerasadizolimi. Tindakanyangdilakukanoleh Amru, meminta BPKP untuk melakukan audit adalah, untuk mengamankan keuangan Nega- ra.Alasan,karenabendaharater- bukti tidak dapat mempertang- gungjawabkan keuangan nega- ra sebesar Rp 3.702.084.546,00 hasilauditBPKPPerwakilanJa- tim Nomor : 966/PW13/2/2014 tanggal 25 Juli 2014, setelah bendahara pengeluaran melari- kan diri selama 8 bulan. Namun pada kenyataanya, terdakwa sendiriterjeratolehkwitansi.Se- mentarayangdiserahkanbenda- hara ke polda jatim adalah kwi- tansi sementara yang sudah di SPJdantidakberlakulagi. Menjawab pertanyaan JPU terkait proses penandatanganan NPHDantaraPemrovJatimden- gan Bawaslu Jatim, saksi men- jelaskan saat itu, bahwa ketia dirinya ke Bawaslu Jatim pada akhir Desember 2012, proses penandatangan NPHD sudah berjalan, yang ditanda tanagani oleh Kepala Biro Adminsitrasi Pemerintahan Umum, Drs. Su- prayitno, sebagai pihak kesatu dan pemberi hibah dengan Ket- ua Bawaslu Prov. Jawa Timur Sufyanto, selaku pihak kedua dan penerima hibah Terkait tahapan Pilgub 2013, SaksiAmrumenjelaskandihada- pan Majelelis, sesuai keputusan KPU Jatim No: 11/kpts/KPU- Prov-014/2013 tentang peruba- hanataskeputusanKPUNomor 02/kpts-/KPU-Prov014/2013ten- tang tahapan, program dan jad- wal penyelenggaraan Kepala Daerah danWakil Kepala Daer- ah Provinsi Jatim tahun 2013, di mulaisejak2januaritahun2013. NaskahNPHDyangditandatan- ganitanggal5Maret2013,saksi menjelaskan bahwa, penanda- tanganan NPHD tanggal 5 Maret2013karenaadanyapem- bahasan teknis antara Pemrov Jatim(PemberiHibah),Bawaslu (Penerimahibah)denganKomi- siADPRDJatim,terkaitpenghi- tungan kembali besaran honor untukKPU,PoldadanKodamV Brawijaya, sedangkan di Ba- waslu sudah fix. Menjawab pertanyaan JPU terkait, boleh tidaknya anggaran dipergunakan untuk membayar kegiatan yang dimulai Januari 2013sementaraNPHDbaruditan- datangani tanggal 5 Maret 2013 ?Saksi Amrumenjelaskan,bah- wapenadatangananNPHDyang tertundatidakmenghalangipem- bayaranmulaijanuari2013,kare- na untuk kegiatan pemilihana gubernur dan wakil gubernur tahun 2013, anggaran sudah tersedia untuk semua tahapan selama9bulanditambah3bulan untuk penyiapan laporan per- tanggungjawaban keuangan. Terkait kwitansi yang ditun- jukkan JPU di hadapan Majelis Hakim saat itu,Amru mengata- kan bahwa, kwitansi tersebut sudahdiSPJkandansudahtidak berlakulagi. Mendengar keterangan Amru terkait kwitansi yang sudahdiSPJkan,MajelisHakim menanyakkanAmru,keberadaan SPJ dimaksud. Amru pun men- gatakan bahwa SPJ tersebut se- harusnya ada di Inspektorat. “Seharusnya ada di Inspek- toratProvinsiJawaTimur,diper- lukan untuk kebutuhan audit. Namun Direskrimsus Polda Ja- tim menghentikan audit Inspek- torat tersebut. Sehingga berkas SPJ dikembalikan lagi ke ba- wasludansayasimpandilemari ruangan saya dalam keadaan terkunci. Namun ketika saya sudah di- tahan,PoldaJawaTimurmelaku- kanpenggeledahandanmemba- wa semua dokumen tersebut,” jawabAmru. Mendengar penjelasan saksi Amru, Ketua Majelis Hakim menanyakan JPU, apakah tahu bahwaSPJ-nyasudahada?.JPU menjawab tidak tahu menahu tentang hal ini. “Mengapa tidak menempuh pra pradilan,” tanya Ketua Ma- jelis,namundijawabsaksiAmru, tidak mengerti proses hokum. Terkait pertanyaan Ketua Majelis Hakim, atas tindakan yang sduah saksi lalukan.Amru menjelaskan, sudah melakukan pengendalian dan teguran lisan, tertulis dan meminta BPKP un- tukmelakukanauditatasbenda- hara yang tidak membuat pem- bukuansertamelarikandiri. “Satu bulan sejak dana cair, langsungmemerintahkanKoor- dinator Keuangan yang berfun- si sebagai Pejabat Pembuat Ko- mitmenuntukmelakukanpemer- iksaan brangkas, namun benda- hara ternayata tidak membuat pembukuan. Saya kemudian mengeluarkan nota dinas untuk memberi peringatan, dan nota dinas tersebut dilakukan sampai 11kali,kemudianmemeriksase- cara paksa 2 kali sampai akhirn- ya mengambil alih brangkas, karena posisi keuangan sudah membahayakan,”kataAmruke- pada Majelis Masih menurut Amru. Sete- lah bendahara menghilang atau melarikandiri,saksimengeluar- kan 3 kali surat peringatan keras agar segera masuk kantor dan menyelesaikan pertanggung- jawaban keuangan. Namun se- muaitutidakdigubris.Akhirnya saksi setelah berkonsultasi den- gan Ketua Bawaslu, mengem- balikan sisa anggaran yang ada di brangkas dengan memanggil BankJatimdanmelakukanpeng- hitungan disaksikan seluruh Kasubag dan staf Keuangan. “Setelah keluar hasil review BPKP,yangisinyamenyarankan kepadaBawasluuntukmelapor- kan kembali kepada Bapak Gu- bernur, karena surat Ketua Ba- waslu yang menyampaikan re- kapitulasi penggunaan dana hibah kepada Sekdaprov Jatim tidak valid. Saran kedua BPKP yaitu, agar melaporkan benda- hara pengeluran kepada pihak berwajib terkait menghilangnya bendaha pengeluaran, dan sudah melaporkan ke BKD Provinsi,”jelasAmru. Usai persidangan, salah satu PHterdakwa,SuryonoPane,ter- kait keterangan saksi ahli dari BPKPdalampersidanganmega- takanakanmelaporkankepihak Kepolisian.“Kitaakanlaporkan, karenaituketeranganpalsuyang di sumpah dalam persidangan. Diangototmengatakantidakada saran dari hasil audit BPKP atas permintaanAmru.JadibiarAmru yang melaporkan,: kata Pane. NamunniatPHterdakwaatau- pun terdakwa sendiri untuk me- laporkan R. Wahyudi, saksi ahli dariBPKPsesuaifaktapersidan- an pada Selasa, 20 September 2016kepihakKepolisian,biasjadi akan terkendala. Mengingat BPKPtelahmembantupenyidik Polda Jatim untuk menghitung kerugian Negara dan kemudian menentukanparanasibterdakwa terseret ke Pengadilan Korupsi. Jentar Saksi Ahli BPKP Perwakilan Jatim. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Terdakwa Korupsi Beras Bulog Tidak Akui Ir. Jokowi Sebagai Presiden Surabaya, CB – Bila ada Warga Negara Indonesia, yang sehat jasmani dan rohani, apa lagimentanseorangpejabat,na- mun tidak mengakui bahwa, Ir. Joko Widodo atau yang biasa disapaJokowi,sebagaiPresiden NKRI(NegaraKesatuanRepub- likIndonesia),makaorangterse- but perlu dipertanyakan. Adalah Nowo Ismanto (55), mantan Manager Unit Pengada- an Gabah dan Beras (UPGB) Sub-Drive Bulog Ponorogo, yang saat ini menjadi terdakwa dalam kasus Korupsi pengada- an beras di Sub Drive Bulog Kabupaten Ponorogo, tahun 2014lalu,yangmwrugikannega- ra sebesar Rp 1,6 milliar, yang tudak mengakui Presiden Indo- nesi, Ir. Joko Widodo dan juga tidak mengakui peradilan sistim Indonesia pula. Halitudisampaikanterdakwa dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim, yang di Ketuai HR Unggul Warsomukti, yang gelardiPengadilanTipikorden- gan agenda pembacaan Pembe- laan (Pledoi), pada Selasa, 13 September2016. Terdakwa Nowo Ismanto, membacakanpembelaannyaset- elah pada persidangan sebelum- nya, JPU Bagus dari Kejari Po- norogo, menuntutnya Pida pen- jara selama 7 tahun, denda 300 juta rupiah subsidair 6 bulan kurangan dan pidana tambahan berupamengembalikankerugian negarasebesarRp1,6milliaratau pidanapenjaraselama3,5tahun, sehingga totalnya 12 tahun. Dihadapan Majelis Hakim, terdakwa menyatakan bahwa, persidangan yang berlangsung tidaksah.Alasannya,karenater- dakwatelahmelakukantindakan hukum register dan telah mendaptakan penetapan dari Pengadilan/Mahkamah Negara RepublikIndonesiaNo.1001.01/ 90/TAP.03.16/NKRIjoSuratUPT Negara Republik Indonesia No- mor : 1001.02/545/05.16/NKRI pemberitahuan bahwa, perkara telah selesai (Inkrah). Terdakwa menyatakan, se- bagai negara hukum berdasar atasKetuhananYangMahaEsa/ kembali kepada (Pancasila dan UUD 1945), {kekuasaan dalam ruang lingkup Mahkamah Agung dan (Mahkamah Konsti- tusi RI) merupakan bagian dari pihakyangbersengketamerugi- kan rakyat yang melawan kedaulatan rakyat sebagai suatu kebutuhan Absolut bagi rakyat yangmelakukantindakanhukum register untuk mendapatkan ke- pastian hukum berdasarkan ke- pastian keadilan (“Demi keadi- lan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”)} dan kedaul- atan terdiri ada ditangan rakyat lebih berdaulat dari kekuasaan penegakan hukum dan kehaki- man)}]. Di hadapan Majelis Hakim terdakwa menyatakan, atas tin- dakan hukum saya melakukan register untuk mereviu ketidakadilan serta upaya mendapatkan keadilan, pengay- oman, dan perlindungan dari negaraRepublikIndonesiaSaya telah mengajukan permohonan untuk diadakan Sidang Istime- waMPRRI,denganperihalber- ita acara klarifikasi, monitoring dan evaluasi di MPR RI tanggal 9 Agustus 2016 jo Surat Paguyuban Warga Negara RI Nomor : 013/PWNRI.34/VIII/ 2016tanggal9Agustus2016ten- tangHasilMonitoringdanEval- uasi atas Sidang Istimewa MPR RIdanSOMASI. Selain itu. Dalam kasus ini, terdakwa mengakui bahwa be- rawal pada tahun 2014 hingga Oktober 2015, dari proses per- dagangan terjadi kekurangan membayarsebesarRp1,3milliar kepada Romli, Rp 323.400.000, Suwito sebesar Rp 423.526.512 dan Dono Kasirin, sebesar Rp 562.250.000.Danadakesepaka- tan antara terdakwa dengan ke- tiganya sebagai kekurangan membayar sebagai hutang/pin- jaman Stok, sehingga transaksi tersebut tidak dibukukan dalam laporanUPBG. Dugaan korupsi ini bermula pada saat pemerintah mengada- kan program pembelialn gabah dari masyarakat melalui Bulog dengan mengucurkan dana sebesar Rp 1,6 milliar. Ternyata dana itu tidak sampai ke tangan petani. Padahal petani telah memberikan gabahnya kepada BulogmelaluiUPGB. Selainitu,dugaankorupsiini menggunakan modus peminja- man dana oleh terdakwa. Dari danayangtelahditerimaUPGB, sebagaian dipinjam oleh pihak lain.Akibatnya,petanipuntidak bisa mendapatkan haknya, pada hal masyarakat sudah menyetor gabahnya. Jentar Longsor Trenggalek RumahAmbrukDiterjang RuntuhanTebing Trenggalek, CB - Bencana tanah longsor kembali terjadi di wilayah KabupatenTrenggalek, JawaTimur. Satu rumah roboh tertimpa reruntuhan tanah di lereng Gunung Wilis. Longsor yang terjadi seusai hujan deras ini menimpa rumah Sujianto,wargaDusunTrisan,DesaPule,KecamatanPule,Kabu- patenTrenggalek,Minggumalam,25September2016.Hampirselu- ruh tembok rumah yang ditempati Sujianto dan keluarganya am- bruksetelahditerjangruntuhantebingsetinggisepuluhmeter.“Pada- halrumahinibarusayabangun,”ujarSujianto,Senin,(26/9). Sujianto mengatakan tebing di belakang rumahnya runtuh setelah daerah tersebut dilanda hujan deras selama tiga jam. Hujan yang turun sejak pukul 18.00 WIB meruntuhkan tanah tebing dan langsung menghantam tembok bagian belakang.Tak hanya itu material tanah liat bercampur batu juga masuk ke ru- mah. Beruntung saat kejadian tak ada anggota keluarga Sujianto di rumah. Sejak sebelum hujan turun, mereka berada di rumah orangtuanya.Sehinggaketikatanahtebingmenghantamrumah tersebut tak ada seorang pun di dalamnya. Akibat longsor ini sejumlah perabot rumah tangga keluarga miskininirusak.Diantaranyaadalahranjangdanperabotrumah tangga yang pecah. Sujianto sendiri tidak menduga jika hujan semalamtelahmeruntuhkanrumahyangbarutigapekanditem- pati. Bangunan tembok yang runtuh juga belum sempat dise- men. Untuk menyingkirkan reruntuhan tanah tersebut, Sujianto dengan dibantu warga setempat bekerja keras menggunakan cangkul. Ini lantaran posisi rumah yang berada di lereng tebing tak memungkinkan mendatangkan alat berat untuk memperce- pat pengerukan. Untuk sementara Sujianto dan keluarganya ter- paksa berdiam di rumah orang tuanya. “Takut juga jika hujan deras,” ucapnya. Kepala Kantor Kecamatan Pule Edif Hayunan mengatakan tak bisa melakukan pembersihan longsor dengan cepat. Selain tidak adanya dukungan alat berat, kondisi tanah yang labil turut mengancamkeselamatanpetugasdilokasikejadian.“Hanyabisa membersihkan di tempat yang aman saja,” kata Edif. Selainitu,sejumlahaparatkepolisiandanTNIdengandiban- tu polisi hutan juga berjuang membuat saluran air agar longsor tidakbertambahparah.Saluraniniakanmempermudahaliranair yang turun dari tebing sehingga tidak meruntuhkan material di atasnya. Menurut catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat, ada dua titik longsor di Desa Pule. Selain di Dusun Trisan yang meruntuhkan rumah warga, longsor lain menutup sebagian ruas jalan di jalur Bak Pacar yang menghubungkan Desa Pule dengan Desa Sidomulyo. Sumber: Tempo
MATARAMANwww.cahayabaru.co Edisi 37 | 1 s/d 15 Oktober 2016 4 Wali Kota dan Wawali, Bekerja Bersama Wujudkan "Mojokerto Service City" Mojokerto,CB-Akhirpekanmenjadiwaktuyangditunggu- tunggu banyak orang setelah melakukan aktifitasnya dalam satu minggu. Lain halnya dengan pimpinan daerah Kota Mojokerto. Wali Kota Mojokerto Mas’udYunus dan Wakil Wali Kota Suy- itnolebihbanyakmenghabiskanwaktuakhirpekanuntukmasih beraktifitas dan bekerja untuk lebih dekat dengan masyarakat yang dipimpinnya. SepertipadaSabtu(17/9/2016)WaliKotaMas’udYunusmem- buka acara Bumi Mojopahit Bersholawat bersama Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf yang diikuti ribuan masyarakat. Ber- tempat di halaman Elfah Collection Pekayon, Kranggan, Kota Mojokerto,acarainijugadihadiriWakilGubernurSaifullahYusuf, Forkopimda dan juga pejabat dari Kabupaten Mojokerto. Dalam sambutannya, Wali Kota bersyukur acara tersebut dapat terselenggara atas ridho Allah SWT. Ribuan masyarakat berkumpulmenggemakansholawatdikotaMojokerto.“Semoga dengan barokahnya bersholawat ini menjadikan Kota Mojoker- to menjadi kota yang selalu damai, aman, masyarakatnya selalu bersatu dan sejahtera,” serunya diamini seluruh jamaah yang Hadir. Minggu (18/9) keesokan harinya, Wali Kota Mas’ud Yunus hadir dalam kegiatan senam sehat bersama pendonor darah sukarela(DDS)PalangMerahIndonesia(PMI)KotaMojokerto. GiatdalamrangkamemperingatihariulangtahunPMIke-71tahun 2016 ini diikuti ribuan warga masyarakat dengan melakukan se- nam bersama di Markas PMI Kota Mojokerto atau sebelah utara Alun-alun Kota Mojokerto. SelainWaliKotaselakuPelindungPMIKotaMojokerto,keg- iatan ini juga dihadiri Ketua DPRD Kota Mojokerto, Danrem, Dandim,forkopimdadansegenapkepalaSKPD.Sebelummem- bacakan sambutan Mas’ud Yunus yang juga Ketua PMI Kota Mojokertomemberikanpiagampenghargaandonordarah10kali, 25kali,50kalidan125kalisecarasimboliskepada13DDS. Wali Kota yang turun ke masyarakat pada akhir pekan terse- but, menunjukkan kepeduliannya terhadap warganya. Begitu pula yang dilakukanWakilWali Kota Suyitno. Pada akhir pekan kemarinWakilWaliKotamenyelenggarakanacararapatkoordi- nasi dengan Camat serta Lurah se-Kota Mojokerto di Lesehan Kresna Pacet, Mojokerto. Upaya Wakil Wali Kota menggelar acara koordinasi dengan CamatdanLurahse-KotaMojokertoinimerupakanimplementa- si tugasnya sebagai wakil kepala daerah.Yaitu Wakil Wali Kota mempunyai tugas membantu wali kota dalam mengkoordinasi- kan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan ha- sil pengawasan. “Dalam rapat koordinasi ini saya juga melak- sanakan tugas membantuWali Kota dalam memantau dan men- gevaluasi penyelenggaraan pemerintahan,” urai Wawali Suyit- no.eR'n/adv/jos CamatMagersariBuka SeminarKewirausahaan Mojokerto,CB-CamatMagersari,ChoirulAnwar,SH,Msi, selakuPembinaPWRIKotaMojokerto,membukaacaraseminar Kewirausahaan Keorganisasian dan Rukun Kematian, Persatu- anWredatama Republik Indonesia (PWRI)/Pensiunan Sipil se- Kecamatan Magersari, pada Senin, 5 September 2016 Tujuandiadakannyaseminaradalah,untukmewujudkanmisi PWRI diantaranya, membina wredatama agar mampu mandiri dalam kehidupan ekonomi dan sosial dan meningkatkan kuali- tashidupsecarafisik,mentaldanspriritual.Seminardiselengga- randiRuangPertemuankantorKecamatanMagersari,JalanRaya EmpunalaKecamatanMagersari,yangdihadiriolehKetuaPen- gurusCabangPWRI,Drs.IrfanSoegijanto,Msi,SekretarisDrs. Bambang Djoni Julianto dan Drs.Agus Keswari. Dalam sambutan, ChoirulAnwar mengatakan, bahwa kegia- tan ini untuk membangun silaturahmi sesama Pengurus PWRI KotaMojokertodalamrangkapemberdayaanPWRIuntukmem- perolehaksesinformasi,baikmengenaimasalahkeorganisasian PWRI,rukunKematianmaupunKewirausahaan.Tujuankegia- tan, agar terjalin kemitraan antara PWRI dengan lembaga per- bankan, dengan harapan PWRI dapat meningkatkan taraf hidup dan membangun keluarga yang sejahtera lahir dan bathin. CamatMagersarimengajakPWRI.Pertama,ikutmembinare- maja mengatasi permasalahan misalnya masalah merokok yang tidak sehat, narkoba yang menghancurkan masa depan, minu- man keras, tawuran pelajar, membuang sampah sembarangan, anemia, pacaran yang kurang sehat, membawa senjata tajam, melanggarperaturansekolah,seringgalausampaidenganmem- bahas kesehatan reproduksi. Tanamkan pada remaja tentang cara-cara bergaul yang sehat. Kedua, peduli terhadap lansia, mendukung program Pemer- intah Kota Mojokerto dalam mewujudkan lansia yang sehat, sejahtera dan bahagia. Meningkatkan kepedulian terhadap per- masalahanlansia.Meningkatkanpelayananbagilanjutusiayang sejahtera, bahagia dan berguna. Meningkatkan komunikasi dan kebersamaan diantara lansia dari berbagai perhimpunan lansia untuk melaksanakan kegiatan yang menyehatkan, menyegar- kan dan menyenangkan serta memberikan semangat hidup bagi para lanjut usia. Drs.BambangDjoniJuliantomenyampaikankeorganisasian PWRI mulai dari tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, Ke- camatan dan Kelurahan. Sistem keanggotaan PWRI tidak se- muapensiunanPNS,BUMNdanBUMD,PejabatNegara,man- tan Kepala dan perangkat tidak secara otomatis menjadi anggo- ta PWRI tetapi harus daftar dulu. Diharapkan semua pensiunan masuk ke anggota PWRI. Se- jak tahun 2015 PWRI Kota Mojokerto telah membentuk Sub Lembaga Rukun Kematian PWRI Kota Mojokerto, setiap ang- gota dipungut Rp.20.000 per tahun dan klim jika anggota men- inggal dunia akan mendapatkan Rp.400.000,-.Tata cara penga- juanKlimRukunKematiancuklupmenunjukkanKartuAnggota Rukun Kematian melaluyi Ranting dan Ranting memberitahu Cabang dan langsung dibayar kepada keluarga pemohon. Di tahun 2016 iuran dinaikkan menjadi Rp.50.000 per tahun dan klaimmendapatkanRp.700.000.eR'n/jos KLH Kota Mojokerto Selenggarakan Pelatihan Pengelolaan Sampah Selama 3 Hari Mojokerto,CB-KantorLingkunganHidupKotaMojokerto menyelenggarakan Pelatihan Pengelolaan Sampah yang dilak- sanakantanggal6-8September2016diJalanBentengPancasila No.21BMojokerto. Tujuan kegiatan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah. Selain dap- at mengurangi produksi sampah, kegiatan ini juga menambah penghasilan masyarakat karena produk yang dikelola dapat ber- nilai ekonomi. Peserta pelatihan berasal dari perwakilan warga masyarakat Kota Mojokerto. Kegiatandilaksanakanselama3(tiga)hari.Haripertamalebih difokuskan pada pemberian materi tentang pentingnya memilah dan memilih sampah sehingga dapat dijadikan benda yang lebih bermanfaat. Hari kedua, peserta diajak terjun langsung dengan carapraktikdalampembuatanhasilkaryayangberasaldarisam- pah.Sedangkanhariketiga,kunjungankeKampungBerseriJam- bangan Kota Surabaya, lokasi dimana proses pemilahan, pemili- han dan pemanfaatan sampah sudah dilaksanakan secara efektif. Dari kegiatan ini diharapkan peserta memiliki tanggung jawab untuk mengajak warga sekitarnya untuk bisa menjaga kualitas lingkunganhidupdisekitarrumahmasing-masingterutamamasalah kebersihan dan daur ulang sampah. Para peserta juga mempunyai kewajibanuntukmemberikanpengetahuandanketerampilanpen- golahan sampahnya kepada yang membutuhkan. eR'n/jos Anggaran Untuk Rehab Pendopo Agung Trowulan, Sekitar Rp 7 M Mojokerto, CB - Pendopo Agung Trowulan berikut sara- na pendukungnya bakal segera direhab, dengan taksiran angga- ransekitarRp7miliarlebih.Hal tersebut didiskusikan bersama dalam dialog dan pemaparan rencana,yangdihadiriPangdam V/Brawijaya, Mayor Jenderal TNI I Made Sukadana, Danrem 082/CPYJ Kolonel Kav Gathut SetyoUtomo,Kasrem082/CPYJ Letkol Supyan, Dandim 0815/ Mojokerto, Letkol Czi Budi Pa- mudjidenganWakilBupatiMo- jokerto, Pungkasiadi serta Para Sesepuh di area pelataran Pen- dopo Agung Trowulan., pada Jumat,16September2016. I Made Sukadana, dalam sambutannya mengatakan situs Trowulanmemilikipotensiwisa- ta sebagai ikon Jawa Timur khusunya Bumi Majapahit (Kabupaten Mojokerto). Ban- gunan menurut beberapa litera- tur didirikan tahun 1964 – 1973 Kodam V/Brawijaya ini harus terus didukung semua pihak. “Majapahitadalahcikalbakal Indonesia, dari Trowulan ini lah peradaban serta sejarah panjang dimulai. "Saya sempat berbin- cang dengan Gubernur Jawa Timur,Soekarwo,terkaitrencana renovtempatini.Beliaumenduku- ng penuh langkah ini, dan men- garahkan untuk segera meny- usun rencana dan koordinasi dengan pihak terkait,” ucapnya. Pemaparan rencana renovasi dipresentasikan Dandim 0815 Mojokerto,LetkolCziBudiPam- udji. Dalam presentasinya, Budi Pamudji menerangkan beberapa spot yang akan mendapat sen- tuhan renovasi berikut rincian anggaran yang dibutuhkan. Renov Pendopo Agung Trowulandilakukanterakhirkali22 tahun lalu. Anggaran yang dibu- tuhkan adalah Rp 7.084.810.000. Renov pendopo yang punya luas 39×39inimeliputiatapsirap,tam- balsulamrangkaatapkayujati,lan- taimarmer,lampuornamen,plitu- ran,instalasilistrikdantaman.Re- habbangunanpendukungmelipu- tirehappatungPatihGajahMada, aula dan gudang, monumen Paku Gajah,MCKumumdanVVIP,ru- ang transit, mushalla, genset, juga ada tembok pagar keliling meng- gunakan bata pres. Pembangunan 20kiosjugadisertakan,mengingat daya tarik wisata situs Trowulan yang sangat baik. Sementara itu Wakil Bupati Pungkasiadimenyatakanbahwa PemkabMojokertomendukung penuh pengembangan situs Trowulan yang memang meru- pakan salah satu aset wisata re- ligi dan sejarah andalan. “Pemerintah Kabupaten Mo- jokerto sangat aware dengan po- tensi Trowulan sebagai aset des- tinasi wisata religi dan sejarah. Terima kasih kepada Kodam V/ Brawijaya yang telah memban- gun Pendopo Agung Trowulan, berikut juga dengan para pihak yang ikut menjaga dan memeli- hara bangunan ini. Terkait ang- garan, kita nanti mengikuti per- aturan dan tata tertib administra- si yang berlaku,” terang Wabup. eR'n/jos Wakil Bupati Mojokerto bersama beberapa Pejabat Muspika di area Pendopo Agung Trowulan. Wakil Bupati Mojokerto, Lantik Empat Kepala Desa Mojokerto, CB - Wakil Bu- pati Mojokerto, Pungkasiadi, melantik Empat Kepala Desa (Kades),yakniAtimAziz(Kades, Kec. Gedeg), Supriatin (Kades Jambuwok, Kec. Trowulan), Fauzi (Kades Sumbertanggul, Kec. Mojosari), dan Susanto (Kades Gunungsari, Kec. Dawarblandong) di Ruang Sa- tya Bina Karya, pada Senin 19 Septembr2016. DidampingiSekretarisDaer- ah Kabupaten Mojokerto, Her- ry Suwito, Asisten Pemerintah- an dan Kesra, Akhmad Jazuli, serta Rachmad Suhariyono, se- lakuKepalaBagianPemerintah- an Kabupaten Mojokerto. Wak- il Bupati mengatakan, bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan den- gan cara yang istimewa. “AtasnamaPemkabMojok- erto, Saya ucapkan selamat atas terpilihnya kades yang terpilih secarademokratis,istimewadan merupakan yang perdana di Kabupaten Mojokerto ini. Saya katakan istimewa sebab kades yangdilantikhariini,telahmele- wati proses PilkadesAntarwak- tu melalui musyawarah desa guna mengisi kekosongan jaba- tan kades sebelumnya yang masih tersisa masa jabatan lebih dari satu tahun (karena mening- gal dunia atau bermasalah),” ucap Wabup. Pilkades Antar Waktu meru- pakan amanat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,yangdipertegaslagidalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,sebagaimanatelahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor47Tahun2015. Wakil Bupati melanjutkan bahwa hakekat demokrasi di tingkatdesadapatterlihatdalam pelaksanaanPilkadesAntarwak- tu melalui musyawarah desa. Semua komponen masyarakat dilibatkan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. “Peran masyarakat dalam Pilkades Antarwaktu yakni musyawarahdesa,menunjukkan bahwamasyarakattelahmemili- ki kedewasaan berdemokrasi. Saya mengapresiasi setinggi- tingginya kepada penyelengga- ra Pilkades Antar Waktu baik tingkat desa maupun kecama- tan,” tambahnya. Wabupmenyelipkanharapan agar kendala terkait aspek penyelenggaraan pemerintahan tingkatdesa,termasukdidalam- nya pengelolaan keuangan, pe- layananpublikdansaranaprasa- ranabisatertanganidenganbaik ke depannya. Pada akhir sambutannya, Wabup meminta kepada BPD (BadanPermusyawaratanDesa) dan semua elemen lembaga masyarakat untuk terus men- dukung kades sesuai tupoksi masing-masing dan menjalin komunkasi.eR'n/jos Acara Pelantikan Empat Kades oleh Wakil Bupati Mojokerto. DPRD Jatim Berencana Datangi KLHK, Terkait Dugaan Pencemaran di Lakardowo Mojokerto, CB - Komisi D DPRD Jatim akan melakukan konfirmasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehu- tanan (LHK) terkait hasil anali- sis sampel air tanah di Lakar- dowo Kecamatan Jetis, Kabu- paten Mojokerto yang dinyata- kan tidak terdeteksi tercemar olehlimbahBahanBeracunBer- bahaya(B3)milikPTPutraRes- tu IbuAbadi (PRIA). "Upayainikamilakukankare- namasyarakatDesaLakardowo masihmelakukanpenolakandan menuntut supaya aktivitas PT PRIA dihentikan," ujar Ketua Komisi Bidang Pembangunan DPRDJatim,EdyParipurnausai menggelarhearingdenganmana- jemen PT PRIA dan Badan LingkunganHidup(BLH)Jatim, Senin19September2016. Menurut Edy politisi asal PDIP, indikasi parameter pence- mar yang menyebabkan gatal- gatal warga berdasarkan hasil analisisitutidakadakorelasiden- ganairtanah.Namundiindikasi- kan berasal dari kegiatan di per- mukaantanahsepertipeternakan yang lokasinya berdekatan den- gan sumber air penduduk. "Kami juga menyarankan PT PRIA terus produksi sambil melakukan human relation ter- hadap warga yang melakukan penolakan dan menunggu hasil kroscek ke Kementerian LHK," ujarnya.Iajugamengakui,kalau kasus Lakardowo ini akan ber- pengaruhterhadaprencanapem- buatan tempat pengolahan lim- bahB3PemprovJatimdiDawar Blandong, Mojokerto seluas 50 hektare yang masih dalam pros- es pembebasan lahan. "Rencana pengolahan limbah B3 milik Pemprov di Dawar Blandong,Mojokertoitunantinya bisa bersinergi dengan PT PRIA yangbelummemilikiSanitaryLand- fiil, sehingga limbah padat B3 Ja- tim tak usah dibawa ke Cilingsi Bogor,"harapEdyParipurna. Sementara itu, Diah Susilo- watiperwakilanBLHJatimmen- gatakan bahwa Jatim sangat membutuhkan perusahaan pen- golahanlimbahB3.Sebabhing- gasaatiniJatimbelummemiliki padahalproduklimbahB3Jatim mencapai19,4jutatonpertahun atau 1,6 juta ton per bulan. "Sesuairencana,lokasitempat pengolahanlimbahB3yangdike- hendakiPemprovJatimadalahdi Dawar Blandong, Mojokerto se- luas 50 hektare dan sudah diang- garkanAPBD2016sebesarRp50 miliarnamundalamPAKdikuran- gitinggalRp18miliar,"katanya. Sementara itu, Direktur PT PRIA,Lulukmenyatakan,bahwa pihaknya sudah merealisasikan tuntutan warga berdasarkan hasil kesepakatan di Kantor Kecama- tan Jetis 23 Oktober 2013 silam, meliputimelokalisirlimbahyang saat ini sudah tertimbun agar tak berimbas terhadap lingkungan sekitar. Bahkan jika dikemudian hari terjadi dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan op- erasional pabrik, maka pihaknya akan bertanggungjawab secara penuh walaupun perusahaan sudahberalihkepemilikan. "Agar tidak memunculkan kecurigaandanpenyelewengan, warga juga berhak melakukan pengawasan terhadap opera- sionalperusahaan,"dalihLuluk. PT PRIA, tambah Luluk juga memberikan kompensasi kepada duadusunyangadadisekitarpe- rusahaan, berupa uang sebesar Rp 25 juga per tahun ke Dusun KedungPalangdanRp10jutaper tahun ke Dusun Sumber Wuluh, sertaRp25jutapertahunkeDesa Lakardowo. "Perusahaan kami resmi beroperasi sejak 2014 lalu, tapi sebelum itu tentu sudah ada aktivitas untuk melakukan uji cobaatasperijinanyangdimohon kepemerintah,"ujarnya. Manajer Development PT PRIA,Christinmenyatakanbah- waperusahaaninihanyamengo- lah limbah B3 menjadi batako, batamerahdankertasdaurulang. SedangkansisanyadikirimkeCil- ingsiBogorkarenabelummemil- ikiSanitaryLandfiil(penimbunan tanah)."KapasitasPTPRIAsaat inimampumemproduksi380ribu picisperhari.Setiappicisbobot- nya adalah 2,5 kg," ungkapnya. Ia juga tidak membantah ka- lau penolakan warga itu ada kaitannya dengan pihak-pihak tertentu yang kurang senang dengan kegiatan PT PRIA. Seh- ingga apapun hasil uji analisis KementerianLHKmaupunBLH Jatimterkaitdugaanpencemaran yang dilakukan PT PRIA selalu ditolak."KamijugabingungMas, inihasilanalisisKementerianlho kok masih disalahkan," pungkas Christin.eR'n Edy Paripurna Camat Magersari, Choirul Anwar, SH, Msi, selaku Pembina PWRI Kota Mojokerto.
JAWA TIMURwww.cahayabaru.co Edisi 37 | 1 s/d 15 Oktober 2016 5 Tenaga Ahli DPR RI Komisi XI, Suatmoko Pancaputra (kanan) bersama Kades Ngebruk Poncokusumo, Pujiono (tengah) dan Suyadianto, Ketua Poktan saat akan menerima bantuan pompa air. PerkuatKetahananPangan, PetaniDigelontorBantuan AlatPertanian Malang, CB - Untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Malang, sejumlah petani digelontor bantuan alat pertanian dari pemerintah. Program bantuan petani berupa 50 handtraktor, 50 pompa air serta 2 traktor roda empat ini diperuntukkan untuk 22 keca- matan dengan 96 kelompok tani yang ada. Bantuan alat pertanian yang dikawal oleh DPR RI Komisi XI melaluiAndreas Edy Susetyo ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan di daer- ah.Terutama bagi kelompok tani yang mengalami kekurangan alat produksi. “Bantuan ini untuk kepentingan dan kesejahteraan petani mas, terutama untuk wilayah di Kabupaten Malang,” kata Suat- moko Pancaputra,TenagaAhli (TA) DPR RI Komisi XI, Senin (26/09) di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disper- bun) Kabupaten Malang. Dalamkesempatantersebut,KetuaKelompokTaniLanggeng I, Suyadianto dari Desa Ngebruk Kecamatan Poncokusumo yang didampingi kepala desanya, Pujiono yang mendapat ban- tuan pompa air menyatakan rasa terimakasihnya. “Kita tentunya berterimakasih atas pemberian pompa air yang memang kita butuhkan di Desa Ngebruk yang sering kesulitan air untuk pertanian,” katanya sambil menyatakan bahwa kelompok taninya juga berharap mendapat bantuan handtraktor. Kebutuhan handtraktor juga sangat urgen bagi kelompok tani di Desa Ngebruk karena lahan pertanian mayoritas tanah kering. “Dengan sekitar luas 200 hektar lahan pertanian kering, kita memang membutuhkan tambahan handtraktor bagi kel- ompok tani yang rata-rata berjumlah 70 orang dalam satu kel- ompok,” kata Kades Ngebruk, Pujiono. Pujiono juga berharap bantuan dari pemerintah ini bisa di- lanjutkan tahun depan. Walaupun menurut Suatmoko, bantu- an alat pertanian tahun 2016 ini belum tentu dilanjutkan tahun berikutnya. “Kita tidak mengetahui apa program ini dilanjut tahun depan atau tidak. Yang pasti untuk bantuan ini merupakan tindak lanjut atas kedatangan BapakAndreas ke kabupaten. Semoga bermanfaat,” kata Suatmoko Sumber : jatimtimes Siaga Darurat di Jawa Timur Diberlakukan Awal Oktober Sidoarjo, CB - Badan Pen- anggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo, JawaTimur, masih menyiapkan pengajuan surat keputusan bu- pati terkait penganggaran anti- sipasi banjir. Mengingat, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika(BMKG)memprediksi musim hujan dengan intensitas sedang dan tinggi akan di wilayahJawaTimurterjadihing- ga empat bulan kedepan. “Saatinimasihbelumadasta- tus. Tapi berdasarkan informasi dari provinsi, Siaga Darurat mu- lai berlaku pada 1 Oktober men- datang,”kataKepalaBPBDSidoarjoDwijoPrawito,Senin(26/9). Peralihan musim kemarau ke musim hujan butuh sejumlah persiapan. Hal itu untuk mengantisipasi banjir susulan baik aki- bat luapan air sungai maupun curah hujan yang tinggi. Curah hujanyangtinggijugabisamembuatairpasangmeluap. “Untuk tanggap siaga ini, kami akan segera berkoordinasi dengan Dinas terkait. Baik Dinas Pengairan maupun Cipta Karya,” kata dia. BeberapawilayahdiSidoarjoseringdilandabanjirakibatcurah hujan tinggi sehingga air sungai meluap. Di antaranya kawasan Sidokare,KecamatanKota,aliranSungaiBuntungdiWaru,mau- pun aliran Sungai Ketapang. Meski demikian, tak menutup ke- mungkinan kawasan lainnya juga akan terdampak. Hanya saja, pihaknya lebih menekankan pada kawasan aliran sungai. “Se- lain penganggaran, kami sudah menyiapkan logistik, makanan siap saji, maupun pompa dan peralatan lainnya,” ujar Dwijo. Saat ini, ada 750 paket sembako yang sudah dipersiapkan pemerintah daerah untuk korban banjir.Ada juga 700 paket ma- kanan siap saji dan perlengkapan bayi dari Pemerintah Provinsi JawaTimur. Sumber: metrotv Bupati Irsyad Hadiri MTQ Bagi Tuna Netra dan Santri Pasuruan, CB - Pemkab Pasuruan menggelar Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat pelajar dan santri untuk men- jaring bakat seni baca dan lagam bacaAl Quran. Selain siswa dan santri biasa, MTQ ini juga melombakan kagetori anak tuna netra. “Selain digelar dalam rangka HUT ke-1087 Kabupaten Pa- suruan juga dimaksudkan menjaring kemampuan sebagai per- siapan MTQ Tingkat Jatim yang InsaAllah akan digelar di Kabupaten Pasuruan pada 2017,” kata Bupati Pasuruan Irsy- ad Yusuf dalam pembukaan MTQ di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Senin (26/9). MTQ dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut, yakni sejak26-28September2016.Sebanyak400pesertadarisekolah dan pondok pesantren di 24 kecamatan ambil bagian. Para peserta merupakan wakil terbaik dari masing-masing kecama- tan. “Sebanyak 21 cabang lomba akan dipertandingkan, sep- erti tartil anak, tartil remaja, cacat tuna netra, dewasa, Qiro’ah Sat’a dan cabang lomba lainnya,” kata Ketua Panitia Pelaksa- na, Abdul Munif. Panitia menyediakan 6 tempat lomba, diantaranya Kantor PCNU Kabupaten Pasuruan, Graha KHAchmad Jufri, Pendo- po Kecamatan Kejayan, Ex Kantor KPU Kabupaten Pasuru- an, Pendopo Kecamatan Pohjentrek, dan Balai Desa Pohjen- trek. “Kita pilih lokasi yang tidak terlalu jauh, sehingga para peserta juga mudah untuk menjangkau lokasi lomba MTQ ini,” jelasnya. Dari 400 peserta akan dipilih juara tiga juara yang masing- masing akan mendapatkan tropi dan uang tunai. Sumber: Detik Pemkab Lamongan Resmi Batalkan Delapan Perda Bupati Lamongan Fadeli berjabat tangan dengan Ketua DPRD Kaharudin di dampingi Wakil Bupati Kartika Hidayati, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Senin (26/9). Lamongan,CB-PemkabLa- monganresmimembatalkande- lapan Peraturan Daerah (Perda). PembatalanitudisampaikanBu- pati Fadeli saat menyampaikan NotaPenjelasanatasEnamRan- cangan Perda di Ruang Rapat ParipurnaDPRDLamongan,Se- nin(26/9). Fadeli mengatakan, delapan Perdayangdibatalkanituadalah tentang Penatausahaan Hasil Hutan Hak di Kabupaten Lam- ongan, Kepelabuhan, Izin Usa- ha Ketenagalistrikan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retri- busi Izin Usaha Perikanan, Izin Usaha Pertambangan, serta Per- da tentang Pengerukan dan Re- klamasidiKabupatenLamongan dan Perda tentang Pengelolaan AirTanah. “Penetapan pembatalan Per- dainidiputuskanmelaluiKepu- tusan Gubernur Jawa Timur yangmenindaklanjutikebijakan paketekonomike-12pemerintah pusat untuk menghapus regu- lasi yang menghambat investa- si. Yakni Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/47.K/ KPTS/013/2016tanggal31Mei 2016 tentang Pembatalan dela- pan Peraturan Daerah Kabupat- en Lamongan,” katanya. Sementara terkait adanya sepuluh Perda Kabupaten Lam- ongan lainnya yang dirilis Ke- mendagri di website resminya untukdibatalkan,Fadelimenye- but Pemkab Lamongan sudah melakukan klarifikasi kepastian hukumnya. “Pemkab Lamongan telah mengirimkansuratklarifikasike- pada Gubernur Jawa Timur ter- kait pembatalan sepuluh Perda yang dirilis dalam website Ke- mendagri. Yakni dengan men- gambil sikap untuk tetap melak- sanakan ke-10 Perda tersebut sampaidenganadanyakepastian hukumpembatalannya,” ujardia. Sedangkan enam Raperda yangdisampaikandalamsidang paripurna itu adalah tentang Pengelolaan Sampah, tentang Penetapan Desa, Raperda Pe- rubahan atas Perda Nomor 12 Tahun2010tentangPajakDaer- ah, dan Raperda tentang Pem- bentukan dan Susunan Per- angkat Daerah. Kemudian Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Raperda tentang Perubahan Kelima atas Perda Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daer- ah Lamongan. Fadeli menyebut Raperda tentang sampah perlu penye- suaian beberapa regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat. Untuk itu harus dilakukan eval- uasi kembali terhadap ketentu- an yang telah diatur dalam Per- daNomor10Tahun2010tentang Pengolahan Sampah. Terkait Raperda Pajak Daer- ah,diamenyebutyangperludit- injaukembaliadalahpajakhibu- ran dan pajak penerangan jalan, dari total sebelas obyek pajak yang dipungut. Yakni dengan menurunkanbesaranpajakhibu- ran serta pengecualian terhadap pajak penerangan jalan ter- hadap usaha listrik yang diusa- hakansendiri.“Perubahaninidi- lakukan dalam rangka optimal- isasi, sertaagartidakterjadipen- yalahgunaan dalam penetapan pajak daerah,” kata dia. Pemkab Lamongan dan DPRD dalam sidang paripurna itu juga mulai mengebut pena- taan organisasi perangkat daer- ah. Dari hasil skoring pemetaan variabel umum dan teknis, serta hasilverifikasiDirjenOtodaKe- mendagri bersama Pemprov Jawa Timur, diusulkan susunan perangkat daerah Lamongan terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, 26 Dinas termasuk Satpol PP, 5 Badan dan 27 Kecamatan. Sumber: timesindonesia Fokus Usaha, Kunci Utama Peningkatan Ekonomi Desa Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Eko Sandjojo (tengah) dikukuhkan sebagai Warok Kehormatan oleh Dewan Sesepuh Warog Ponorogo sesaat sebelum membuka perayaan Grebek Suro dan Festival Nasional Reyog XXII di Alun-alun Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Ponorogo,CB -MenteriDe- sa, Pembangunan Daerah Tert- inggal dan Transmigrasi (Ment- eri Desa), Eko Putro Sandjojo, mengatakan,kuncikeberhasilan sebuah usaha adalah fokus. “Jika desa pertanian, mereka harus fokus untuk pertanian, memunculkanskalausaha.Den- gan skala usaha tersebut bisa diketahui seberapa jauh usaha bisa berjalan,” kata Eko, saat melakukan audiensi dengan ke- pala desa se-Kabupaten Pono- rogo,Senin(26/9). Kabupatenyangkondisifisik yang bergunung-gunung ini, menurut Eko, memiliki faktor pendukung untuk peningkatan usaha komoditas tertentu. Jika jagung yang diproduksi hanya seratuston,lanjutdia,makatidak mungkin akan dibangun mesin produksi paska panen. Soalnya tidak ada kontinuitas produksi. “Oleh karena itu, konsep one village one product, sangat mengharapkan adanya kefoku- san usaha, khususnya Bum- des,”ujarEko. Apalagi, lanjut dia, Kabupat- en Ponorogo memiliki 281 desa dari 21 kecamatan ini tentu tak hanya berharap dari dana desa. Namun, bukan hal yang musta- hil dari 281 desa tersebut mun- cul beberapa desa yang mampu mengelola Bumdesa dengan sangatbaik.“Saatiniada231dari 281 desa yang telah memiliki Bumdesa. Angka Rp 800 juta hingga Rp 1,6 miliar adalah gabungan dari dana desa serta dana kabupaten dan propinsi tiap desa pertahun. Itu jumlah besar,danmasyarakatdesayang tahu kebutuhan di desanya sendiri,” jelas menteri yang menyukaiwarnabiruini. Artinya, menurut Eko, jika Bumdes bisa fokus mengelola satukomoditashinggamengelo- lausahapaskapanen,makakon- sep one village one product bisa berhasil. Keberhasilansuatudesa,jika itu terwujud, akan menarik usa- ha lain seperti perbankan yang malah menawari biaya untuk kredit usaha, baik bagi peroran- gan maupun untuk Bumdes. “Intinya fokus, terapkan ska- la ukur usaha. Dengan model seperti ini saya yakin ini Bum- des bisa menjadi holding. Ini harus diikuti dengan pelatihan manajemen, administrasi mau- pun marketingnya,” jelas Eko Sandjojo yang berpesan agar ego sektoral dihilangkan. Sumber: beritasatu Dwijo Prawito Yunita,RemajaPenyandangObesitasBerlebihdari Sidoarjo,Usia12TahunBeratBadannyaSudah80Kg Surabaya,CB-Ditemani pihak Puskesmas Tulangan dan RSUD Sidoarjo, putri sulung pasangan Umiyatun (38) dengan Padi (47) ini sempat dibawa ke Instalasi Rawat Jalan (IRJ) PoliAnak RSUD Dr Soetomo. Dari atas kursi roda, Yunita terlihat masih bisa bercanda dengan sejumlah perawat dan dokter. Bahkan saat petugas puskesmas menyiapkan sandal yang dikenakan, ia sempat protes meminta kakinya dinaikkan ke pen- yangga kursi roda. Meskipun tidak berkomu- nikasi secara jelas,Yunita masih bisa merespons sejumlah lelucon yang dilontarkan orang di sekitarn- ya dengan tertawa. Namun karena terbatasnya ruanga di IRJ, Yunita akhirnya diobservasi di ruang Bobo kelas 1,IRNA (Instalasi Rawat Inap)Anak. Untuk berpindah dari kursi roda ke tempat tidur, Yunita sudah bisa berdiri dengan dipapah seorng perawat. Kemudian menaikkan dirinya di ranjang dengan dibantu tiga perawat. Ketika menunggu proses pemeriksaan dari tim dokter, Yunita menceritakan biasanya ia bermain bersama adiknya di rumah. “Iya, kangen adik, naman- ya Faiz,” ujarnya ketika ditanya, Senin (26/9). Namun, ditanya keinginan untuk bersekolah. Gadis berambut pendek ini mengge- lengkan kepala berulang kali. Umi, ibuYunita, terlihat lelah setelah kepindahan Yunita dari perawatan di Sidoarjo ke Surabaya. Apalagi ia harus berbagai tugas dengan suaminya yang bekerja dan merawat anak kedua yang merupakan anak bungsu mereka. “Saya sesuai anjuran dokter, harus dirawat di mana. Ini dirujuk ke Surabaya karena di Sidoarjo katanya alatnya nggak lengkap. Yang penting berat badan Yunita segera normal dan bisa kembali pulang,” lanjutnya. Menurut Umi, anaknya mulai diperiksakan ke puskesmas saat mulai mengeluh sesak napas dan mudah lelah saat berjalan. ApalagiYunita selama ini tidak pernah mengeluh sakit meskipun berat badannya terlihat berlebihan. “Sakit parah itu waktu diare usia tujuh bulan, sampai koma 3 hari. Setelah itu cuma batuk dna pilek,”jelasnya. Umi mengakuYunita biasa di rumah bersama adiknya yang sudah kelas 1 SD. Ia dan suaminya bergantian menjaga kedua anaknya, karena mereka berjualan es kelapa muda di daerah Tulangan. Sejak lulus SD,Yunita memang lebih banyak di rumah menonton TV. “Harusnya SMA kelas 1, tapi anaknya nggak mau sekolah. Kegiatannya ya nonton TV, tidur, makan. Makannya biasa kayak kami sekeluarga sehari 3 atau 2 kali,” tuturnya. Namun, Umi mengakui pola makanYunita terbilang buruk. Berbagai jenis cemilan habis disantap. Tak hanya sekali dua kali, dia bisa memakan berbagai jenis cemilan sebelum waktunya makan hingga berkali-kali. Mulai bakso, sosis, creaker snack, dan lain-lain, bahkan setiap minum teh, ia selalu menambahkan gula dengan porsi berlebihan. “Mesti sembunyi-sembunyi kalau makan atau minum yang manis-manis. Makanya pas usia 12 tahun beratnya sudah 80 kilogram,” jelasnya. (*) Sejak 7 September, Yunita Maulidia (16) penyandang obesitas berlebihan ini terus dirawat di rumah sakit. Hari ini, Senin (26/9), remaja lulusan SD , warga Desa Griting, Tulangan, Sidoarjo, ini dirujuk ke RSUD Dr Soetomo setelah perawatan di RSUD Sidoarjo.
SURABAYA - SIDOARJOwww.cahayabaru.co Edisi 37 | 1 s/d 15 Oktober 2016 6 Awasi Pengungsi Asing dari Negara Konflik Surabaya, CB - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya ketat mengawasi warga refugee yang tinggal di Puspa Agro, Sidoarjo. Mereka mulai bergaul dengan masyarakat setempat. Karenaitu,perluantisipasidaridampaknegatifkondisitersebut. Warga refugee merupakan pengungsi dari negara konflik. Mereka berlindung di daerah tertentu seperti Sidoarjo sambil menunggu persetujuan negara pemberi suaka. Selama belum ada pemberi suaka, mereka tinggal di negara tempat penampungan itu. Secara administrasi, warga refugee bukan imigran gelap atau warga negara asing ilegal. Mereka dilengkapi dokumen yang dikeluarkan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)danInternationalOrganizatonforMigration(IOM). Selama hidup di negara penampungan, warga refugee dibi- ayai lembaga tersebut. Mereka tidak boleh bekerja di negara tempat mengungsi, hanya boleh bersosialisasi. Kepala Bidang Pengawasan Penindakan Keimigrasian (Kabidwasdakim) Kan- tor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya RomiYudianto menyata- kan, pengawasan di wilayah tersebut ditingkatkan. Diamenyatakandilematisdalammenghadapiwargarefugee. Perilakumerekaseringdiluarbatas.‘’Kamikhawatirberdampak negatif terhadap masyarakat,’’ujarnya. Salah satunya ada pengungsi yang membawa senjata tajam dan menakuti orang kampung.Ada juga yang terpantau mabuk- mabukan dan mengganggu ketenangan warga. Petugas imigrasi ingin menindak oknum dari refugee yang tidaktaataturan.Namun,merekadilindungiIOMdanUNHCR. Banyak aspek yang bisa timbul jika pemerintah menerapkan tindakan tegas terhadap mereka. Negarapemberisuakamerekabisamembatalkan.Akibatnya, warga refugee gagal pindah dan tetap tinggal di Indonesia. “Tin- dakankamijustrumenghambatmereka,’’jelasRomi. Sumber: jpn APBD Surabaya 2016 Defisit Rp 1,3 T Surabaya, CB - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pe- rubahan (APBDP) Kota Sura- baya 2016 mengalami defisit Rp1,3 triliun karena anggaran belanja lebih besar dari pendap- atan. Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya Vinsensius Awey di Surabaya, Senin (26/9), mengatakan ang- garan belanja padaAPBD 2016 yang semula Rp7,9 triliun berubah menjadi Rp8,1 triliun padaAPBDP2016. “Meningkatnyabelanjadaer- ah ternyata berbanding terbalik dengan jumlah pendapatan daerah. Besaran pendapatan daerah yangsemulaRp6,9tiliunturunmenjadiRp6,7triliun.Agakterba- lik postur anggaran APBD, biasanya belanja naik, pendapatan harus digenjot naik,” katanya. Ia mengatakan pendapatan daerah Surabaya diperoleh dari pendapatan daerah asli (PAD), pendapatan dari perimbangan provinsi dan dana alokasi umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Meski total pendapatan asli daerah terdapat peningkatan dari sekitar Rp3 tiliun menjadi Rp4 triliun, namun terdapat penundaan DAK. UntukmenutupDAK,katadia,pemerintahkotamenggunakan Dana Otonomi Khusus. Politisi Partai Nasdem itu mengatakan untuk menutup defisit APBD 2016, pemerintah kota meng- gunakandanasisalebihpenggunaananggaran(Silpa)2015yang mencapai Rp1,4 triliun. “Namundarisilpaitu,Rp20miliaruntuk belanjabiayapenanamanmodal,jadisisaRp1,3triliununtukmenu- tup defisit,” katanya. Awey mengurai meningkatnya anggaran belanja di antaranya karena adanya hibah ke Polda Jatim sebesar Rp109 miliar. Hibah tersebut sebagai kompensasi aset kepolisian untuk “froantage road”diJalanAhmadYani.Gantirugilahanmenggunakansistem hibah karena antar institusi negara tak diperbolehkan sistem jual beli. “Dana hibah itu untuk pembangunan gedung yang fungsin- ya untuk peningkatan pelayanan masyarakat,” katanya. Belanja lainnya, menurutnya, adalah pengadaan tanah untuk saranapublikdiDinasPengelolaanBangunandanTanah.Nilain- yajikasebelumnyadianggarkansekitarRp25miliarnaikbmenjadi Rp235milairpadaAPBDPerubahan.Dengankenaikantersebut, maka anggaran di dinas tersebut yang semula Rp120 miliar naik menjadi Rp349 miliar. “Peruntukannnya untuk pengadaan tanah makamdiKeputih,kemudianbufferzone(zonapenyangga)antara TPAdengan lingkungan masyarakat sekitar,” katanya. sumber: beritasatu DPRD Surabaya: Pemkot Jangan Tabrak Aturan Terkait Penataan Organisasi Surabaya,CB- Penataan organisasi di lingkungan Pemerin- tah Kota Surabaya diminta tetap memperhatikan PP 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Ketua Pansus Raperda Organisasi Perangkat daerah (OPD) DPRDSurabaya,Fatkurohman,mengungkapkan,arahanmenye- laraskan restrukturisasi organisasi di daerah ke pemerintah pu- sat datang dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negera dan reformasi Birokrasi, serta Pemprov Jatim. “Isi raperda kita harus mengikuti PP18Tahun 2016,” tuturnya. Fatkurohman mencontohkan, berdasarkan konsultasi pansus kepemeritahprovinsi,untukjumlahasistenIIISekotapadatipeA hanyaada3,bukan4orang.KemudianjumlahstafahliWalikota, tak diperkenankan jumlahnya hingga 5 orang sesuai usulan pe- merintahkota,karenasesuaiaturanhanyadiisi3orang.“Ininanti yang perlu kita bahas dengan pemerintah kota,” katanya PolitisiPKSinimenambahkan,dilingkunganpemerintahkota, untukDinasPekerjaanumum(PU)dipecahmenjadiDinasPUBina Marga dan Pematusan dan Dinas Cipta Karya dan Tata ruang (DCKTR). Padahal, sejatinya ada beberapa urusan PU yang ma- sukpada DinasKebersihandanRuangTerbukaHijau.Kemudian, sesuai amanah Kementrian PU dan Perumahan Rakyat, urusan PerumahanRakyatdanPemukimanmasukkeDinasCiptaKarya danTataRuang.“ArahanpakGubernur,DinasPUdipecahmenja- di 2 bukan dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, namun DinaskebersihandanRTH,”jelasFatkurohman. AnggotaKomisiAinimenegaskan,penataanorganisasiyang ada dalam PP tidak mungkin ditentang. Meski pembentukan be- berapa dinas masih bisa dimodifikasi dengan menggabungkan atau dipisah. “Misal, Dinas Lingkungan Hidup berdiri sendiri tak digabung dengan Dinas Kebersihan dan Ruang terbuka Hi- jau, karena cakupannya sangat luas,” tandasnya. Fatkurohmanmengatakan,hasilkonsultasikekemenPANdan RBsertaPemprovJatimnantinyaakandisampaikankepemerin- tah kota saat pembahasan Raperda OPD. Bahkan, untuk menge- tahui detail arahan pemerintah provinsi berkaitan dengan or- ganisasi perangkat daerah, pansu siap menghadirkan narasum- ber dari instansi tersebut. “Jika perlu penjelasan dari Pemprov, kita akan hadirkan Kabiro organisasinya,” pungkasnya. Sumber: beritajatim Pemkot Surabaya Gandeng Pengembang untuk Percepatan Sertifikasi Tanah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil (ketiga kiri) berbincang dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (kedua dari kiri) ketika menghadiri program Sertifikatkan Surabaya di Balai Pertemuan RW 02 Kelurahan Made, Surabaya, Jawa Timur. Surabaya, CB - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meng- gandeng sejumlah pengembang untukmempercepatprogramser- tifikasi tanah. Ditargetkan pada 2017 semua tanah di Kota Pahl- awan telah terdaftar dan terser- tifikasi. Sejumlah pengembang yang terlibat melalui program cospo- rate social responsibility (CSR) mereka antara lain, Group Cipu- tra, Pakuwon Group, PT Bhakti Tamara, Podojoyo Masyhur Group,PTDianPermata,PTTri- jayaKartika,LamicitraNusantara Tbk,danPTGalaBumiPerkasa. Kepala BPN 1 Surabaya, BambangPriyono,mengatakan, masih terdapat puluhan ribu bidang tanah di Surabaya yang belum terdaftar dan tersertifika- si. Setelah mendapat perintah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional(ATR/BPN)terkaitpro- gram percontohan sertifikasi tanah,iasegeramelakukankoor- dinasi dengan sejumlah pe- ngembang. “Saat ini terkumpul cukup banyak untuk membiayai 5.000 bidang, ditambah dengan Alim Markus [Dirut Maspion Group] menyanggupi 1.500 bidang,” jelasnyadalamacarapeluncuran kegiatanSertifikatkanSurabaya di Balai RW 2 Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep, Sura- baya,Senin(26/9). Bambang mengklaim semua proses sertifikasi tanah dilaku- kan secara transparan. Para par- tisipan tersebut telah menunjuk pihak yang mengumpulkan dana. Sedangkan BPN hanya melakukan inventarisasi tanah yangakandisertifikasi.Program ini menyasar kepada warga pe- megang Kartu Indonesia Se- jahtera. Wali Kota Surabaya Tri Ris- maharini, menyatakan terima kasihkepadaMenteriATR/BPN yang menempatkan Surabaya sebagai percontohan sertifikasi tanah di seluruh Indonesia. Ris- ma,sapaanakrabnya,mengakui awalnya bingung terkait biaya untuksertifikasitanah.Sebabjika menggunakan APBD prosesn- ya terlalu lama. Kamudian, ter- dapat ide dari Kepala BPN 1 Surabayayangmengajakkerjas- ama sejumlah pengembang di Kota Pahlawan untuk memban- tu program tersebut. “Program ini sudah ditunggu masyarakat untuk tanahnya bisa disertifikasi. Selama ini masya- rakat mau usaha tidak bisa kare- na tidak punya sertifikat untuk agunan,” ujarnya. Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil, menyatakan bakal terusmelakukanperbaikanlayan- an kepada masyarakat. Proses sertifikasitanahyangsemulapan- jang akan dibuat lebih ringkas, dan yang semula tertutup akan dibuattransparan.“Mudah-muda- han 2017 Surabaya sudah selesai semua, tidak ada lagi sepotong tanahpundiSurabayayangtidak terdaftar,” ungkapnya. sumber: republika Warga Surabaya Tak Bisa Cetak e-KTP di Luar Kota Sukardo Surabaya, Cb - Jika daerah lain seperti Sidoarjo bisa menc- etake-KTPdariluardaerah,tidak demikian dengan layanan e- KTP di Surabaya. Warga Surabaya yang bera- da di luar kota atau tugas di luar daerah tidak bisa mendapat lay- anan cetak e-KTP di daerah luar kotaini.Initermasukyangmen- jadi salah penyebab sehingga ibu kota provinsi Jatim ini ter- masuk daerah dengan jumlah warganya paling banyak belum terekam e-KTP. “Surabaya ter- banyak kedua setelah Jember,” terangKepalaDisnakertransdan Kependudukan, Jatim Sukardo, Minggu(25/9). Dari 38 kota dan kabupaten do Jatim, Jember adalah daerah yangpalinglambatmenuntaskan e-KTP. Dari jumlah warganya yang wajib e-KTP sebanyak 2,1 juta orang, masih menyisakan 269.537orang. Persis di bawah Jember den- gan jumlah penduduk yang wa- jibe-KTPsebanyak2jutaorang, masihmenyisakan330.659orang belumterekame-KTP. “Saya juga heran, Surabaya dengan inovasi layanan di seg- ala sektor tapi urusan e-KTP tidak cepat,” ungkap Sukardo. Memang semua peralatan e- KTPmerekamhinggamencetak pada 2011 lalu langsung dida- tangkan dari pusat. Mulai komputer, alat rekam, irismata,sidikjari,hinggaprint- er. Namun daerah perlu berinovasimenambahataumem- percepat layanan. Meski diakui, peralatan itu harus di-upgrade kembali. Sela- ma ini memang kalau ada alat rusak memperbaikinya harus ke Jakarta. “Tidak tahun ada 600 orang baru berusia 17 tahun. Ini menuntut kapasitas alat,” kata Sukardo. Saat ini, total penduduk di Jatim sebanyak 39,4 juta orang dengan jumlah wajib KTP se- banyak 29,5 juta warga. Darijumlahini,sebanyak2,8 jutapendudukbelummelakukan perekamanKTPElektronik. Namunjumlahiniterusmenu- run sejak pemerintah gencar melakukan sosialisasi pereka- manE-KTP. Proses perekaman dan penc- etakan EKTP sebenarnya telah dilakukan sejak 2011 dengan di- lakukan proses perekaman mas- sal lantas dilakukan proses pen- cetakanmassalpadatahun2013- 2014. “Saat itu distribusi lewat provinsi sehingga lancar. Tapi saat ini distribusi blangko lang- sung terpusat dan masih banyak yang kurang,” tambah Sukardo Selain blangko kiriman dari pusat terbatas, sistem jaringan komputer yang terkoneksi tern- yata juga sangat lambat sehing- ga membuat proses perekaman saat ini sering terkendala. Alat cetak e-KTP yang di- gunakan sejak tahun 2011 juga sudah mulai usang sehingga banyak yang saat ini rusak. Padahal untuk memperbaiki alatcetaktidakbisadilakukandi JawaTimurdanharusdibawake Jakarta. sumber: tribunnews 17 Tahun Tak Dilayani Air PDAM, Warga Keputih Wadul DPRD Empat orang perwakilan warga yang tinggal di Keputih Timur Pompa Air, Kelurahan Keputih Sukolilo mendatangi mendatangi Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (26/09). Mereka mengadukan nasibnya yang tidak mendapat layanan air bersih dari PDAM Surabaya sejak 17 tahuh lalu. Pasalnya pihak PDAM Surya Sembada sampai saat ini tidak berani memasang instalasi aliran air ke pemuki- man warga tersebut karena lahan yang mereka tempati diklaimsebagaimilikPT Pakuwon Jati. Untuk mencukupi kebutu- han air bersih, selama ini mereka harus mengeluarkan biaya Rp 600 ribu perbulan untuk membeli air eceran. Empat warga Keputih yang ini akhirnya ditemui oleh anggota Komisi C DPRD KOta Surabaya, Vinsensius di ruang Fraksi Gabungan Hunura, PPP dan Nasdem. Kepada dewan, warga yang dikoordinir oleh Hendrik Kurniawan ini membantah bahwa lahan yang mereka tempati adalah milik PT Pakuwon Jati yang mengklaim memilikisertifikat. Menurut Hendrik, lahan tersebut adalah milik Dinas PekerjaanUmum(PU) Pengairan Provinsi Jawa Timur. Warga menempati lahan tersebut dengan berbekal izin pemakaian tanah sepadan. Hal itu mereka buktikan dengan adanya surat nomor 503.593.1/0011/ 111.3/2016.Dalamsurat tertanggal 1 Agustus 2016 ini dengan jelas menerangkan bahwa tanah bekas waduk tersebut berupa sempadan 30 m dari bibir sungai dan dimanfaatkan untuk jalan 6 meter dan tempat tinggal warga 24 meter. Diungkapkan Hendrik, PDAM tidak berani ma- masang saliuran air karena dilarang oleh pihak kelurahan. Selamaini,lanjutdia,telah terjadibeberapakalimediasi dengan Pemkot Surabaya, Badan Pertanahan Nasional (BPN),PTPakuwonJatidan PDAM untuk mencari solusi bagaimana supaya warga bisa menikmatiaiedariPDAM. Namun,sampaisaatini pihaknyamengakupesimis karena keputusan pemasangan instalasi itu menunggu warga mediasipihakterkaitselesai. “Kalau keputusan atau mediasi itu selesai 30 tahun lagi, sampai kapan kita bisa mendapatkan pelayanan air bersih. Kalau seingat saya warga sudah mengajukan sejak 2009 tapi tidak tembus sampai sekarang,” tegas Hendrik ketika ditemui di Gedung DPRD Surabaya. Terkait masalah ini, Kepala Unit Pelaksana Teknis PengelolahanAir di Surabaya Dinas PU Pengairan Jatim, Hadi Moeljanto tersebut mempersilahkan PDAM SUrya Sembada memasang instalasi pipa saluran tersier untuk pelayanan air bersih bagi warga Keputih Timur PompaAir. Perintah pemasan- gan saluran air tersebut dituangkan dalam surat rekomendasi yang ditanda- tangai oleh Hadi Moeljanto. “Sudah sejak tujuh belas tahun belum mendapat layanan air bersih. Selama ini kita berpegang pada surat Dinas PU Pengairan Provinsi Jatim yang memberi ijin dan mempersilahkan pihak PDAM Surya Sembada untuk memasang instalasi air bersih. Kalau dikalkulasi satu keluarga bisa menghabiskan biaya Rp 600 ribu untuk membeli air bersi dengan gerobak,” kata Hendrik. endrik yang datang bersama beberapa warga terdampak. Sementara itu, Vinsensius mengaku sangat kecewa dengan kebijakan PDAM Surya Sembada karena memilih tidak memasang instalasi air bersih dan membuat warga semakin menderita. Politisi partai Nasdem ini dengan tegas meminta perusahaan air bersih plat merah tersebut menggunakan rekomendasi dari Dinas PU Pengairan Provinsi Jatim sebagai instansi resmi negara daripada membela PT Pakuwon Jati sebagai mengembang swasta. “Kalaupun ada masalah jangan takut biar Dinas PU Pengairan Provinsi Jatim dan PT Pakuwon Jati yang menyelesaikan. Jangan menunggu begini kasihan warga yang membutuhkan air bersih. Kan sudah jelas surat dari Pemprov (Dinas PU Pengairan Jatim) sebagai pemilik lahan dan memberikan rekomendasi dan mengijnkan dilakukan pemasangan instalasi air,” kata politisi yang akrab disapa Awey ini. Di lain pihak, Humas PDAM Surya SembadaAri BimoSaktimembenarkan bahwa sampai saat ini PDAM tidak bisa memasang saluran di wilayah tersebut karena berdasarkan keterangan Lurah KeputihYuli Utomo bahwa tanah sempada tersebut merupakan milik PT Pakuwon Jati dan tidak mengakui kepemilikan Dinas PU Pengairan Pemprov Jatim. “Keterangan lurah setempat seperti itu (milik PT Pakuein Jati). Makanya kita tidak ingin ada masalah dikemudian hari sehingga belum melakukan pemasan- gan. Renacananya dalam waktu dekat akan kita buat master meter air di dekat lokasi. Namun akan kita bahas dulu karena tetap harus mengangkut air karena lokasinya agak jauh dari pemukiman warga terdamp- ak,” kata pria berkacamata ini. Berdasarkan data yang dimiliki warga, PT Pakuwon tiba-tiba telah memiliki sertifikat persil tanah seluas 38.322 m2 pada tahun 2004 sudah termasuk tanah yang menjadi tempat tinggal warga Keputih di sempadan sungai. Padahal, warga yang tinggal juga memiliki bukti bahwa tanah terebut milik Dinas PU Pengairan Provinsi Jatim dan belum pernah terjadi pembe- lian oleh pihak manapun termasuk PT Pakuwon Jati. sumber: lensaindonesia Surat Rekomendasi Dinas PU Pengairan Jatim. Vinsensius Awey
Cahaya Baru Edisi 37
Cahaya Baru Edisi 37
Cahaya Baru Edisi 37
Cahaya Baru Edisi 37
Cahaya Baru Edisi 37
Cahaya Baru Edisi 37

Recommended

Cahaya Baru Edisi 22
Cahaya Baru Edisi 22Cahaya Baru Edisi 22
Cahaya Baru Edisi 22Cahaya Baru
 
Mojokerto
MojokertoMojokerto
MojokertoSurabaya Post
 
02 berita utama ok
02 berita utama ok02 berita utama ok
02 berita utama okSurabaya Post
 
Cahaya Baru 024
Cahaya Baru 024Cahaya Baru 024
Cahaya Baru 024Cahaya Baru
 
Epaper Surya 26 Juni 2013
Epaper Surya 26 Juni 2013Epaper Surya 26 Juni 2013
Epaper Surya 26 Juni 2013Portal Surya
 
Kamis, 31 januari 2019
Kamis, 31 januari 2019Kamis, 31 januari 2019
Kamis, 31 januari 2019Harian Realitas
 
Suara Merdeka 5 Maret 2014
Suara Merdeka 5 Maret 2014Suara Merdeka 5 Maret 2014
Suara Merdeka 5 Maret 2014hastapurnama
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 

Recommended

Cahaya Baru Edisi 22
Cahaya Baru Edisi 22Cahaya Baru Edisi 22
Cahaya Baru Edisi 22Cahaya Baru
 
Mojokerto
MojokertoMojokerto
MojokertoSurabaya Post
 
02 berita utama ok
02 berita utama ok02 berita utama ok
02 berita utama okSurabaya Post
 
Cahaya Baru 024
Cahaya Baru 024Cahaya Baru 024
Cahaya Baru 024Cahaya Baru
 
Epaper Surya 26 Juni 2013
Epaper Surya 26 Juni 2013Epaper Surya 26 Juni 2013
Epaper Surya 26 Juni 2013Portal Surya
 
Kamis, 31 januari 2019
Kamis, 31 januari 2019Kamis, 31 januari 2019
Kamis, 31 januari 2019Harian Realitas
 
Suara Merdeka 5 Maret 2014
Suara Merdeka 5 Maret 2014Suara Merdeka 5 Maret 2014
Suara Merdeka 5 Maret 2014hastapurnama
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
Digital surya 26 september 2013
Digital surya 26 september 2013Digital surya 26 september 2013
Digital surya 26 september 2013Portal Surya
 
Suara Merdeka 27 Februari 2014
Suara Merdeka 27 Februari 2014Suara Merdeka 27 Februari 2014
Suara Merdeka 27 Februari 2014hastapurnama
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.comhttps://wartaviral.com/
 
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014hastapurnama
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
cahayabaru-e-20
cahayabaru-e-20cahayabaru-e-20
cahayabaru-e-20Cahaya Baru
 
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014hastapurnama
 
Harian Warta Nasional
Harian Warta NasionalHarian Warta Nasional
Harian Warta Nasionalhttps://wartaviral.com/
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.comhttps://wartaviral.com/
 
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014hastapurnama
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
Media Indonesia 12 Maret 2014
Media Indonesia 12 Maret 2014Media Indonesia 12 Maret 2014
Media Indonesia 12 Maret 2014hastapurnama
 
Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014hastapurnama
 
Suara Merdeka 21 Februari 2014
Suara Merdeka 21 Februari 2014Suara Merdeka 21 Februari 2014
Suara Merdeka 21 Februari 2014hastapurnama
 
Tabloid bnn Edisi 71| Juli - Agustus 2014
Tabloid bnn Edisi 71| Juli - Agustus 2014Tabloid bnn Edisi 71| Juli - Agustus 2014
Tabloid bnn Edisi 71| Juli - Agustus 2014Tabloid Bnn
 
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014hastapurnama
 
Buletin swadesa edisi-8
Buletin swadesa edisi-8Buletin swadesa edisi-8
Buletin swadesa edisi-8ALI YASIN
 
02 berita utama
02 berita utama02 berita utama
02 berita utamaSurabaya Post
 
Surya epaper 16 november 2013
Surya epaper 16 november 2013Surya epaper 16 november 2013
Surya epaper 16 november 2013Portal Surya
 
Cetak edisi 15 ok low
Cetak edisi 15 ok lowCetak edisi 15 ok low
Cetak edisi 15 ok lowSurat Kabar Warta Nasional
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 

More Related Content

What's hot

Digital surya 26 september 2013
Digital surya 26 september 2013Digital surya 26 september 2013
Digital surya 26 september 2013Portal Surya
 
Suara Merdeka 27 Februari 2014
Suara Merdeka 27 Februari 2014Suara Merdeka 27 Februari 2014
Suara Merdeka 27 Februari 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014hastapurnama
 
Media Indonesia 12 Maret 2014
Media Indonesia 12 Maret 2014Media Indonesia 12 Maret 2014
Media Indonesia 12 Maret 2014hastapurnama
 
Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014hastapurnama
 
Suara Merdeka 21 Februari 2014
Suara Merdeka 21 Februari 2014Suara Merdeka 21 Februari 2014
Suara Merdeka 21 Februari 2014hastapurnama
 
Tabloid bnn Edisi 71| Juli - Agustus 2014
Tabloid bnn Edisi 71| Juli - Agustus 2014Tabloid bnn Edisi 71| Juli - Agustus 2014
Tabloid bnn Edisi 71| Juli - Agustus 2014Tabloid Bnn
 
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014hastapurnama
 
Buletin swadesa edisi-8
Buletin swadesa edisi-8Buletin swadesa edisi-8
Buletin swadesa edisi-8ALI YASIN
 
Surya epaper 16 november 2013
Surya epaper 16 november 2013Surya epaper 16 november 2013
Surya epaper 16 november 2013Portal Surya
 

What's hot (20)

Digital surya 26 september 2013
Digital surya 26 september 2013Digital surya 26 september 2013
Digital surya 26 september 2013
 
Suara Merdeka 27 Februari 2014
Suara Merdeka 27 Februari 2014Suara Merdeka 27 Februari 2014
Suara Merdeka 27 Februari 2014
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
 
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
 
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
cahayabaru-e-20
cahayabaru-e-20cahayabaru-e-20
cahayabaru-e-20
 
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
 
Harian Warta Nasional
Harian Warta NasionalHarian Warta Nasional
Harian Warta Nasional
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
 
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
Media Indonesia 12 Maret 2014
Media Indonesia 12 Maret 2014Media Indonesia 12 Maret 2014
Media Indonesia 12 Maret 2014
 
Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014
 
Suara Merdeka 21 Februari 2014
Suara Merdeka 21 Februari 2014Suara Merdeka 21 Februari 2014
Suara Merdeka 21 Februari 2014
 
Tabloid bnn Edisi 71| Juli - Agustus 2014
Tabloid bnn Edisi 71| Juli - Agustus 2014Tabloid bnn Edisi 71| Juli - Agustus 2014
Tabloid bnn Edisi 71| Juli - Agustus 2014
 
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
 
Buletin swadesa edisi-8
Buletin swadesa edisi-8Buletin swadesa edisi-8
Buletin swadesa edisi-8
 
02 berita utama
02 berita utama02 berita utama
02 berita utama
 
Surya epaper 16 november 2013
Surya epaper 16 november 2013Surya epaper 16 november 2013
Surya epaper 16 november 2013
 

Similar to Cahaya Baru Edisi 37

Surya Epaper 16 September 2013
Surya Epaper 16 September 2013Surya Epaper 16 September 2013
Surya Epaper 16 September 2013Portal Surya
 
Cahaya Baru Edisi 23
Cahaya Baru Edisi 23Cahaya Baru Edisi 23
Cahaya Baru Edisi 23Cahaya Baru
 
Berita honorer 2012
Berita honorer 2012Berita honorer 2012
Berita honorer 2012pratama_andi
 

Similar to Cahaya Baru Edisi 37 (20)

Cetak edisi 15 ok low
Cetak edisi 15 ok lowCetak edisi 15 ok low
Cetak edisi 15 ok low
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
Kliping pendidikan
Kliping pendidikanKliping pendidikan
Kliping pendidikan
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
Harian Warta Nasional
Harian Warta NasionalHarian Warta Nasional
Harian Warta Nasional
 
07 hukrim ok
07 hukrim ok07 hukrim ok
07 hukrim ok
 
07 hukrim ok
07 hukrim ok07 hukrim ok
07 hukrim ok
 
17 surabaya
17 surabaya17 surabaya
17 surabaya
 
17 surabaya
17 surabaya17 surabaya
17 surabaya
 
17 surabaya
17 surabaya17 surabaya
17 surabaya
 
Surya Epaper 16 September 2013
Surya Epaper 16 September 2013Surya Epaper 16 September 2013
Surya Epaper 16 September 2013
 
11 surabaya
11 surabaya11 surabaya
11 surabaya
 
Cahaya Baru Edisi 23
Cahaya Baru Edisi 23Cahaya Baru Edisi 23
Cahaya Baru Edisi 23
 
Berita honorer 2012
Berita honorer 2012Berita honorer 2012
Berita honorer 2012
 
12 13 surabaya
12 13 surabaya12 13 surabaya
12 13 surabaya
 
12 13 surabaya
12 13 surabaya12 13 surabaya
12 13 surabaya
 
12 13 surabaya
12 13 surabaya12 13 surabaya
12 13 surabaya
 
12 13 surabaya
12 13 surabaya12 13 surabaya
12 13 surabaya
 

More from Cahaya Baru

Cahaya Baru Edisi 36
Cahaya Baru Edisi 36Cahaya Baru Edisi 36
Cahaya Baru Edisi 36Cahaya Baru
 
Cahaya Baru Edisi 35
Cahaya Baru Edisi 35Cahaya Baru Edisi 35
Cahaya Baru Edisi 35Cahaya Baru
 
Cahaya Baru Edisi 26
Cahaya Baru Edisi 26Cahaya Baru Edisi 26
Cahaya Baru Edisi 26Cahaya Baru
 
Cahaya Baru edisi 25
Cahaya Baru edisi 25Cahaya Baru edisi 25
Cahaya Baru edisi 25Cahaya Baru
 
Cahaya Baru Edisi 21
Cahaya Baru Edisi 21Cahaya Baru Edisi 21
Cahaya Baru Edisi 21Cahaya Baru
 

More from Cahaya Baru (7)

Cahaya Baru Edisi 36
Cahaya Baru Edisi 36Cahaya Baru Edisi 36
Cahaya Baru Edisi 36
 
CB 036
CB 036CB 036
CB 036
 
Cahaya Baru Edisi 35
Cahaya Baru Edisi 35Cahaya Baru Edisi 35
Cahaya Baru Edisi 35
 
Cb 030
Cb 030Cb 030
Cb 030
 
Cahaya Baru Edisi 26
Cahaya Baru Edisi 26Cahaya Baru Edisi 26
Cahaya Baru Edisi 26
 
Cahaya Baru edisi 25
Cahaya Baru edisi 25Cahaya Baru edisi 25
Cahaya Baru edisi 25
 
Cahaya Baru Edisi 21
Cahaya Baru Edisi 21Cahaya Baru Edisi 21
Cahaya Baru Edisi 21
 

Cahaya Baru Edisi 37

  • 1. cahayabaruindonesia@gmail.com Cahaya Baru cahaya86baruEdisi 37 | 1 s/d 15 Oktober 2016 www.cahayabaru.co Ain Farhana Gadis Lulusan Diploma Sains Jadi Petugas Kebersihan NAH,halinitidakberlaku bagiAin Farhana, dara cantik lulusan Universitas Teknologi Mara(UiTM)SeriIskandar, Perak,Malaysia. Gadisberjilbabitumemu- tuskan untuk tak pilih-pilih pekerjaan. Pekerjaan yang dilakoninya pun membuat teman-teman dan publik cukup terkejut. Ya, bersama ibunya, dia memilih untuk menjadi petugas kebersihan di perusahaan transportasi RapidKL, Kuala Lumpur,Malaysia. Setiap bulannya, Ain hanya menerimagaji900ringgitatau setara dengan Rp2,9 juta per bulan. Lantaran profesinya ini, Ainkerapkalidicibirdan diberikankomentarnegatif oleh teman-temannya. "Saya mendapat banyak komentar negatif dari teman saya karena saya diberi tahu haan di Damansara. Namun dia memutuskan untuk berhenti dari perusahaan tersebut. Alasannya, kata Ain, di perusahaan tersebut, dia tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar. Kendati begitu, bos perusahaan tersebut berupaya menahan Ain. Tak tanggung-tanggung, bos tersebut mengiming-imingi Ain dengan mobil dan gaji berapapun yang diinginkan. "Sebab, dia bilang tanggal lahir saya cocok dengan feng shui perusahaan," kata Ain. Namun,tawarantersebut tidakmembuatAinibergeming. "Pasalnya,tidakadamentorbagi saya untuk belajar dan saya tidak akanpernahikhlasjikabekerja tapitidakmerasanyamandengan kondisinya.Jadi,sayamemutus- kanuntukkembalimenjadi petugaskebersihandiRapidKL," kataAin. Suatu hari, petinggi RapidKLterkejutadaanak kuliahan yang menyapu lantai. Kemudian,pihakmanajemen meminta ibuAin untuk mendatangkan anaknya ke interviewkerja. Dari petugas kebersihan, kiniAin mengemban tugas baru sebagai asisten teknis di RapidKL.Diposisiini,Ain benar-benar memasuki dunia baru yang jauh dari yang dipelajarinyasemasakuliah. "Saya bekerja di bagian administrasi yang mengendali- kan perbaikan kereta dan belajar tentang GPS dan satelit," kata dia. Ain menambahkan semua temannya tak percaya dirinya mendapatkan pekerjaan yang lebihbaik.Teman-temannya pun tak berhenti bertanya- tanya. "Selain dari rahmat Tuhan, (capaian) ini bergantung pada usaha dan niat belajar. Anda harus keluar dari zona nyaman dan terus mencari. Anda juga perlu menyesuaikan diri dengan situasi, lingkungan sekitar, dan orang-orang baru," kata dia. (*) Baca Halaman 11 Anda mungkin sering mendengar banyak lulusan perguruan tinggi mengeluh sulit mendapat pekerjaan. Bahkan, tak jarang pula yang menunggu waktu bertahun-tahun untuk mendapat pekerjaan sesuai keinginannya. bahwa saya tidak seharusnya bekerja di sini," kataAin dilansir dari akun Facebook HumansofKualaLumpur. Lulusan diploma sains itu mengaku sempat mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai technical assistant di perusa- Mantan Wali Kota Probolinggo Diadili Dengan Pengawalan Puluhan ‘Preman’ Surabaya, CB - Barangkali itulah yang masih melekat bagi mantan orang nomor Satu di Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo,Buchori,saatdirin- ya dialdili sebagai terdakwa dalam kasu dugaan Korupsi DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan2009lalu,sebesarRp sebesarRp15.907.777.000yang bersumber dariAPBNTA2009, dan menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp sebesarRp1.684,678.988,34,di PengadilanTipikorpadaPenga- dilanNegeri(PN)Surabaya,pada Kamis,22September2016. Mantan Wali Kota Probol- inggo Buchori, datang ke Peng- adilanTipikormenghadirisidang untuk dirinya dengan pen- gawalan puluhan preman hing- ga. Puluhan preman masuk ke ruangsidangCandraPengadilan Tipikor, untuk mengawal Ketua DewanPimpinanCabangPartai Demokrasi Indonesia (DPC- PDI) Perjuangan Kota Probol- inggo itu sambil berteriak lan- tangketikawartawanmendekati terdakwa saat memasuki kursi pesakitannya. Buchori, terseret dalam lingkaran “maling uang rakyat” anggaran APBN untuk DAK Dinas Pendidikan, saat dirinya menjabat Wali Kota Proboling- go pada tahun 2009, yang ditan- gai oleh Penyidik Kejagung RI sejak tahun 2014 dengan “me- nyicil menjadi dua Jilid” kemu- dian diserahkan ke Kejaksaan Negeri(Kejari)Probolinggodan Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (KejatiJatim).DalamJilidI,Ke- jaksaan Agung (Kejagung) RI, menetapkan6tersangka/terdak- wa dan sudah menjalani proses hukum di Pengadilan Tipikor (sudah di Vonis) diantaranya, Maksum Subani (mantan Kepa- la Dinas Pendidikan/PA), Mas- dar(Kabid/PPTK),HariPurwan- to (Konsultan), Didik Supriyan- to (Konsultan), Ahmad Napon Wibowo (Penyedia Mebeler) dan Rudiono (Penyedia Mebel- er status DPO). Lima dari 6 ter- sangka nya ditahan sejak diteta- pkan sebagai tersangka. Sementara dalam jilid II, Ke- jagung menetapkan 3 tersang- ka/terdakwa yakni, Wakil Wali Kota (aktif) Probolinggo, Su- hadak yang pada tahun 2009, Suhadak salah satu rekanan (Direktur CV. Indah Karya/ Penyedia Mebeler) dan Sugeng Wijaya,DirekturCV.Wiec/Kon- sultan). Ketiga tersangka/ter- dakwaKorupsiini,bernasibbaik ditangani penyidik Kejagung/ Kejati Jatim dari tersangka/ter- dakwa lainnya. Sebab, Ketiga terdakwahanyabeberapaming- gu saja “diinapkan” (ditahan 4 Agustus 2016) di Rutan Med- ang, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan berdasarinformasi,keluarRutan sekitar tanggal 15 Agutus 2016 malam dengan sejumlah dana. Namun saat dikonfirmasi melalui pesan singkat (SMS/ WastApp) ke JAM Pidsus pada Selasa, 16Agustus 2016 sekitar pkl17.00wib,maupunkeKepa- la Kejaksaan Agung RI, pada Rabu, 18 Agustus 2016 sekitar pkl 11.00 wib, namun tak ada tanggapan. Dalam persidangan yang berlangsung (Kamis, 22 Agus- tus 2016) yang dipimpin Ketua MajelisMateusSamiaji,dengan agenda pembacaan surat dak- waanolehJPUErik,selakuKasi Pidsus Kejari Probolinggo Cs, untuk Dua dari Tiga terdakwa yakni,Buchoriyangdidamping Budi Santoso selaku Penasehat Hukum (PH)-nya dan terdakwa Suhadak,didampingitimPH-nya antaralain,HakimYurizal,Andi, Antoni,Anton, Candu danArd- ian.SementaraterdakwaSugeng Wijaya, ditunda dengan alasan sakit. JPUmenyatakandalamsurat dakwaannya (perkara terpisah), bahwaterdakwaBuchori,selaku WaliKotaProbolinggo,memer- intahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan,untukmemintadana sebesar5%yangsemula7%dari nilai anggaran yang masing- masing diterima Kepala Sekola sebanyak 70 sekolah SD di Probolinggo selaku penerima DAK, untuk biaya pengurusan keJakartadanpengamanan.Dan setelah dana DAK cair, setiap KepalaSekolahpenerimaDAK, menyetorkan uang sesuai per- mintaan terdakwa yang jumlah- nya sebesar Rp 750 juta. Tidakhanyaitu.Penggunaan dana DAK Pendidikan seharus- nyadikerjakansecaraswakelola olehmasing-masingsekolah,di- mana 70 Kepala Sekola selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Naman dalam faktanya, justru dilakukanpenunjukanlangsung oleh terdakwa Buchori, dengan menunjukbeberaparekanan.Hal Tak heran memang, bila setiap pejabat itu selalu di kelilingi pengawal pribadi resmi atau sebaliknya, baik yang pakai dinas maupun yang tidak, yang membuat jarak antara pejabat dengan masyarakat. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa Pemerintah Daerah Harus Awasi Pemberian Dana PKH Magetan,CB- MenteriSos- ial Khofifah Indar Parawansa menuturkan, total dana bantuan sosialyangdiberikanKemensos untuk Jawa Timur mencapai Rp 4,8 triliun. Pemerintah Jawa Timur diminta ikut mengawasi pencairan dana tersebut. “Pengawasan itu juga untuk menghindari penyimpangan, seperti pemotongan dan lain- nya. Karena itu, pemda dan pedampingPKHharusikutmen- gawasi dan amanah,” ujar Khofifah di acara pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Magetan, Jatim,Minggu(25/9). Khofifah menjelaskan, dana yang mencapai Rp4 triliun itu meliputi dana bantuan sosial, PKH,dankompensasibagiwar- gabekasTimor-timur. “Selanjutnya pengawasan yang ketat perlu dilakukan dari pemerintah daerah sehingga dana tersebut dapat diterima te- pat sasaran dan tidak terlambat dalam pencairan,” ungkapnya. Khofifah menambahkan, pe- merintah juga berencana me- nambah penerima PKH di selu- ruh Indonesia. Sebelumnya, ada 3,5 juta orang yang menerima PKH di Indonesia. Pemerintah pun berencana akan memberikan PKH kepada 2,5 juta orang lainnya. Sehing- ga, jumlah penerima PKH men- jadi 6 juta orang, dengan jumlah pendamping mencapai 27.000 orang.“Halitubukanberartian- gka kemiskinan bertambah, na- mun hal tersebut sebagai upaya perluasan cakupan penerima PKH,”katadia. Penambahan kuota itu juga berdampakdiKabupatenMaget- an.Setidaknya,ada10.600orang penerimaPKHdiMagetan.Pemer- intah akan memberikan bantuan inikepada7000wargalainnya. PKHmerupakanbantuansos- ialyangdiberikanpemerintahbagi kepalakeluargamiskinyangme- miliki sejumlah kriteria. Besaran penerimayangterdapatibuhamil dan balita mencapai Rp1 juta per tahun, terdapat anak sekolah usia SDsebesarRp450.000pertahun, terdapat anak sekolah usai SMP sebesarRp750.000pertahun,dan anak sekolah usia SMA Rp1 juta per tahun. Sumber: metrotvnews Terdakwa Korupsi DAK, eks Wali Kota Probolinggo, Buchori. Nasib Pesawat MH 370 Dimana ? Surabaya,CB-Duatahunsejak8Maret2014lalu,hilangnya pesawat MH370 hingga saat ini, belum juga diketahui dimana bangkai dan jenasah 250 penumpang pesawat tersebut. Namun diperkirakan,posisibangkaipesawatdiperkirakanberadadiPas- ifik Hindia. Usaha pencarian bangkai pesawat dengan meng- gunakan kapal perang maupun pesawat. DalamusahapencarianbangkaipesawatMH370melibatkanTiga negara yakni, China, Malaysia, danAustralia, dengan mengahabis- kananggaransekitar60jutaEuro,belumjugamembuahkanhasil. Bahkan usaha pencarian bangkai pesawat MH370 Malaysia Airlines itu pun dihentikan untuk sementara, setelah menyisir sebanyak 100.000 masagi yang berada di dasar laut Pasifik Hin- dia Selatan, yang berdekatan denganAustralia. Jumlah masagi yang belum di jelajahi dalam waktu dua bulan tersisa sebanyak 10.000masagihinggaNovember2016. Harapan dunia, apa yang di lakukan oleh ke Tiga Negara tersebut membuahkan hasil. Kalau usaha tersebut belum juga berhasil,makaduniaakanke“bingungan”.Danmudah-mudah- an petisi “bias” menunjukan titik lokasinya. (Guru Besar Alam Semesta) Harga Daging Sapi “Berlari-lari” Surabaya,CB-Hasilsurveydilapanganternyatamasyarakat pedesaan sangat menyukai peternakan sapi.Tetapi yang menja- dimasalahbagimasyarakatpetaniternaksapiadalahkeberadaan si pemungut “pajak”. Sapi sejak kecil, sudah di “pajak” i oleh “preman”. Kalau tidak bayar “iuran”, maka sapi ketika sudah mulai besar bisa “hilang” atau di curi. Dan kalau mau membayar “iuran kemanan”, sapi pun bias sampaibesar.Namunkekawatiranpuntetapmenyelimutiparasi peternak sapi. Karena, pada saat si peternak sapi hendak men- jualnya,harusmengurusijindariDinasKesehatanterlebihdahu- lu, dengan mengeluarkan uang jutaan rupiah. Ke kawatiran belumlah berakhir melainkan akan menimbul- kan kekawatiran yang lebih besar. Yaitu saat si peternak sapi sudah menjual sapinya justru tidak bias tidur nyenyak. Karena, sewaktu-waktu tanpa diketahui, tamu “tak diundang” mengin- carnya.Kalauhanyahasilpenjualansapiyangdibawasi“tamu”, si peternak sapi masih bisa berusaha lagi.Tetapi nyawa si peter- nak sapi pun bias ikut “hilang”. Sehinggapemerintahsekarangini, harusmemerintahkanaparat Kepolisian untuk memberi perlindungan, keamanan dan kenya- manan bagi masyarakat khususnya bagi petaniternaksapi.Danbilaperlu,tidak hanya Kepolisian tetapi juga anggo- ta TNI. Sama halnya pada saat pe- merintah menyalurkan pupuk ber- subsidikepetani,jugamelibat- kan TNI. Sebab, tenaga Ke- polisian di daerah terpencil sangat di kawatirkan. Karena merekajugabisamenjadikor- banpara“preman”. (Relawan Jokowi/JK – Jawa Timur) KPK yang Sekarang, Bukan KPK yang Dulu Surabaya,CB-Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)untukperiodeIyakni,2003 – 2007, dengan Pimpinan TaufiequrachmanRuki,padasaat MegawatiSukarnoPutrisebagai PresidenRI.Saatitu,KPKbeker- ja sangat hati-hati, tegas dan se- suai Undang-undang yang ber- laku. Penyelidikan dan penyidi- kan dalam kasus dugaan Korup- siyangditanganipunsangatjelas dan tidak “ngaur” untuk menen- tukan seseorang menjadi ter- sangka atau tidak. Untuk periode ke II, 2007 – 2011dengan Pimpinan, Antasari Azhar. Hasil kerja KPK sendiri mulai“kacaubalau”,karenaPimp- inanKPKterjeratkasuspidanadan jugabermainpolitikdalamkasus BankCentry.Sehingga,hasilker- ja KPK saat itu, yang salah bias benar dan yang benar bias salah. PeriodeIII,2011-2015dengan Pimpinan,AbrahamSamad.Ha- silkerjaKPKperiodeIIIinitidak jauh beda dengan periode sebe- lumnya.KarenaKPKsendiriber- main hukum politik. Waktu itu, KPK sering berkomentar di me- dia,kalausudahmemegangDua alat bukti langsung menetapkan tersangka. Pada hal, masyarakat tidak tau, apakah bukti yang di- maksud benar atau tidak. Tapi yang pasti, yang dijadikan ter- sangka sudah “pingsan” dulu. Belumlagipembangunange- dung sarana olahraga Hambal- ang pun jadi terbengkalai, kare- na kasus Korupsi, hingga Men- teri Pemuda dan Olahraga,Andi Alfian Mallarangeng, masuk dalam lingkaran Korupsi dan juga beberapa orang diantaran- ya,KetuaUmumPartaiDemok- rat,Anas Urbaningrum; Mantan BendaharaUmumPartaiDemo- krat, Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondakh. Dan Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, diganti dari tampuk Pimpinan sebelum masa jabatannya berakhir kare- na kasus yang melilit keduanya serta berakhir dengan hukum politik.MantanPresidenRIyang Ke-5, Megawati Sukarno Putri pun, sempat melontarkan, kalau KPK banyak bermain politik, mulai dari period eke II dank e III, sehingga perlu diperbaiki. Periode ke IV, 2015 – 2019 dengan pimpinanAgus Rahard- jo.Dalamperiodeini,hasilkiner- janya sangat baik, karena terle- pasdarilingkaranpolitik.Penye- lidikandanpenyedikanyangdi- lakukan oleh KPK saat menan- ganikasusdugaanKorupsi,san- gat jelas dan berhati-hati. Salah satucontohdalamkasusRumah Sakit SUmber Waras Jakarta. Dalamkasustersebut,KPKtidak lngsung menetapkan seseorang menjadi tersangka, walaupun hasilauditBPKRImenyebutkan ada kerugian Negara. Kecualiseseorangtertangkap tangan atau operasi tangkap tan- gan (OTT). Dalam kasus OTT, bukan karena jumlah uang, teta- piperbuatanyangdilakukanoleh si pelaku adalah kejahatan yang luar biasa, dalam kasus Korupsi. Harapanmasyarakat,hasilkiner- ja KPK tetap tegas dalam bertin- dak dan terbuka, demi Negara dan bangsa Indonesia. (Relawan Jokowi/JK – Jatim)
  • 2. OPINIwww.cahayabaru.co Edisi 37 | 1 s/d 15 Oktober 2016 2 Pelindung: Siemen Dwi, Wijaya Direktur Utama : Pontjo Bayu Widodo Penanggung Jawab/ Pemimpin Redaksi : H Waluyo Wakil Pimred: Jentar Sitinjak Koordinator Redaksi: Ahmad C Alamat Redaksi/Pemasaran/Iklan: Jl. Dukuh Kupang Timur XII/70 Surabaya, Telp: (031) 5681102 E-mail: cahayabaruindonesia@gmail.com Percetakan: PT Surabaya Pagi Printing Isi berita diluar tanggung jawab percetakan Redaktur Pelaksana: Among; Koordinator Liputan: Ertin Primawati; Redaktur: Among; Jentar Sitinjak Wartawan: Yoyok, Maulana Ibrahim, Purwanto, Josanto, Chandra Krisnawan Pemasaran/Iklan: Ayoc Diterbitkan oleh: PT . Cahaya Fajar Indonesia Nomor AHU -29744.40.10.2014 Wartawan Cahaya Baru dibekali Press Card dan namanya tercantum dalam BOX REDAKSI. Migrasi Politik Militer? TIDAKbanyakperwiraTNI yang memiliki tiga kualifikasi tersebut, terakhir adalah Prabo- woSubianto,yangmembedakan- nya,kualifikasiintelektualPrabo- wo,bukandaribangkuperkulia- han,tapidariayahnya,begawan ekonomi, Soemitro Djojohad- ikoesoemo.Publikmenganggap Agus adalah perwira TNI ber- pangkat mayor yang digadang- gadang memiliki prospek karier masa depan yang bagus, bah- kan diprediksi dapat melampaui karierSBYdikemiliteran.Halini pun ditegaskan Panglima TNI Gator Nurmatyo bahwa Agus memang disiapkan untuk me- neruskan estafet kepemimpinan TNI masa depan. BukankaliinisajaperwiraTNI menyeberang ke politik untuk mencoba peruntungan, hanya langkahAgusdinilaipenuhden- gan arahan dari orang tuanya dibandingkan secara mandiri memilihjalurpolitik.PilihanAgus ke jalur politik di tengah kon- dusifitas TNI sebagai institusi yang makin profesional dinilai janggal oleh banyak pihak. Apalagi, sebagai pribadi, Agus dinilaisebagaiperwirayangme- miliki kualifikasi lengkap untuk menjadipemimpinTNImasada- tang. Dengan kualifikasi yang dimiliki,banyakpihakmeyakini Agus akan menjadi pemimpin yangdapatmembawaTNIlebih baik masa depan. Mengacupadakarierkakekn- ya, Sarwo Edhie Wibowo, juga ayahnya, SBY. Agus seharusn- ya makin menegaskan tradisi militerdikeluarganya.Jikapam- annya,PramonoEdhieWibowo, bisa mencapai jabatan kasad. Makaitu,banyakpihakmeyaki- ni,dengankualifikasiAgus,bisa saja karier SBY dan pamannya tersebut dapat terlampaui. Kendati demikian, langkah Agus ini sudah dilakukan dan secara faktual masuknya Agus sebagai salah satu kandidat dalam pilgub dinilai menjadi penegas bahwa SBY tengah mengikutijejaksejumlahpolitisi lain yang telah membangun di- nastipolitiknyasendiri.Menjadi tidakpentingmenangataukalah, namun kemunculan tersebut memperkuatkeadaanbahwatidak perlumenunggulebihlama,SBY kemudianmenegaskanAgusad- alah penerus politik dari mantan presiden keenam tersebut. Migrasi Politik Tetapi,langkahAgusinijuga membangun dilema baru bagi penguatan TNI yang profesion- al.Dilematersebutterletakpada penekanan bahwa karier di ke- militeranbisasajatidaklagime- narik bagi putra-putra terbaik bangsa untuk berkarya dan mengabdiuntukkejayaanbang- sa.BilaAguskemudianmenang dalamkontestasipolitikdipemi- lihan gubernur (pilgub) Jakarta, diyakini banyak pihak bahwa akanterjadimigrasipolitikbesar- besaran yang membuat TNI dalamderajattertentukemudian kehilangan figur-figur terbaik masadepanyangmemimpinTNI. Sinyalemen tersebut ditegas- kan Panglima TNI, yang salah satunya mengeluarkan telegram rahasia(TR)untukmemberikan peringatan bagi sejumlah per- wiranyayangbisajadiakanatau mulai tergoda dengan jejak mi- literdipolitikpraktis.TRitujuga menjadi bagian dari penegas bahwakeputusanuntukberkon- testasi dalam politik juga berarti memutuskankarierdiTNI. Halinimemperkuatargumen- tasi dan penjelasan sebagaima- na yang ditegaskan dalam UU No34/2004tentangTNI.Disisi lain,partaipolitikjugadianggap gagalmelakukankaderisasipoli- tik karena kemudian secara sa- darmelakukanlangkah-langkah pragmatis dengan mengambil figur-figurdiTNIuntukdicalon- kan menjadi kepala daerah atau bahkankepemimpinannasional. Pada fase tertentu dari tran- sisi demokrasi, dan atau pada situasidimanasistemdemokra- si mulai mapan di suatu negara, akanterjadimigrasipolitikmiliter ke politik praktis. ClaudeWelch (1992)membaginyakedalamdua langkah.Pertama,langkahuntuk membangun investasi politik setelah berkarier di kemiliteran dengan salah satunya melaku- kan komunikasi dengan sejum- lah elite politik yang ada, dan ataumembangunklikdiinternal militer untuk penguatan figur yang akan berkontestasi dalam sistem demokrasi. Hal ini telah Keputusan politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), presiden keenam Indonesia, dengan sejumlah pimpinan partai politik untuk mencalonkan Agus Harimurti Yudhoyono berpasangan dengan Sylviana Murni sebagai paket pasangan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta patut dicermati. Agus yang memiliki karier militer cemerlang dengan mengintegrasikan tiga kualifikasi, yakni kualifikasi tempur, kualifikasi intelektual, dan kualifikasi jejaring politik, yang mana Agus adalah putra sulung SBY, presiden keenam Indonesia, memilih jalan politik daripada karier militer di TNI. dilakukanolehayahAgus,SBY, pada2004manakalamelakukan manuver politik untuk kemudi- an memimpin Indonesia selama sepuluh tahun. Langkahkeduadenganmemi- lih pensiun dini dan ikut berkon- testasi. Pada langkah ini tidak banyak perwira TNI yang relatif berhasil, salah satu yang dinilai berhasil adalah Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo, yang me- milih mundur dari keanggotaan TNI saat berpangkat mayor dan ikutkontestasipolitik. Dua langkah tersebut, menu- rut Welch, yang menjadi alasan utama sejumlah perwira militer yang terjun ke politik adalah ke- tiadaan masa depan da-lam berkarierdimiliter.Disisilainjuga Welch menekankan bahwa poli- tisisipiljugagagalmemunculkan figuryangmumpuni,yangmam- pu membawa negara keluar dari himpitankrisisdankonflik.Teta- pi, Welch juga mengungkapkan bahwa hal tersebut hanya terjadi di negara dengan demokrasi yang tidak berjalan dengan baik. Pertanyaan yang kemudian muncul, apakah demokrasi di In- donesia tidak berjalan dan tertata dengan baik? Sehingga, memun- culkan asumsi bahwa fenomena Agus Yudhoyono dianggap se- bagaititiktolakkemungkinanter- jadimigrasipolitiksejumlahper- wiraTNIkepolitikpraktis? Hal tersebut perlu dicermati, mengingat secara faktual, demokrasi di Indonesia tengah mengarahkepadatingkatkema- tangan politik. Sementara di in- ternal TNI pun secara realitas jugamakinbaikpengelolaanper- sonel dan kariernya. Dengan kata lain, apa yang ditegaskan WelchtidakterjadidiIndonesia. Bahwa kemudian hal tersebut mengemuka saatAgusYudhoy- ono memutuskan berhenti berkarier di TNI dan memilih jalur politik untuk meneruskan tradisi politik keluarganya ad- alah bagian dari episode yang tidakterekamdalamcakupanar- gumentasi Welch. Perlu langkah konkret dan praktis yang dapat meyakinkan perwira TNI dan TNI sebagai institusi untuk tetap fokus dan tidak tergoda untuk mencoba peruntungandalampolitik.Pene- gasan bahwa pencalonan Agus adalah episode dari pemban- gunandinastipolitikSBY,bukan untukmenjadiinspirasiparaper- wiraTNIuntukbermigrasipoli- tik. Karena itu, langkah yang palingkonkretdanefektifadalah memperkuatmiliterdenganmen- dorong sepenuhnya menjadi tentara profesional. Penekanan ini penting untuk pemerintahan sipil demokratis untukmemperhatikantigahalini. Pertama,visipolitiknegarayang dapat menjadi acuan bagi pena- takelolaan institusi militernya. Kedua, memperkuat basis dan postur pertahanan yang dise- suaikan dengan penguatan visi politiknegara.Ketiga,peningka- tan kesejahteraan prajurit. Dengan penekanan tersebut, kekhawatiranakanterjadimigrasi politik militer ke politik praktis seharusnya tidak perlu terjadi. Kepentingan politik TNI sema- ta-mata untuk memastikan Pan- casila sebagai ideologi negara dan konstitusi UUD 1945, den- gantetapberkomitmenmenjaga kebinekaandalambingkaiNKRI sebagai bentuk dari implemen- tasi politik kenegaraan TNI. Muradi Direktur Program Pas- casarjana Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran dan Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universi- tas Padjadjaran Internet, Demokrasi, dan Kelas Menengah WasistoRaharjoJati PenelitidiPusatPenelitianPolitik–LIPI DEMOKRASIdiIndonesiatelahmengarahpadaduabentuk utama yakni kekuatan berjejaring yang mereduksi kekuasaan hierarki dan transformasi dari pemerintahan model government menuju governance. Kekuasaan kemudian terdiseminasi meluas hingga memun- culkan otonomi aktor dan perilaku yang ditampilkan oleh partai politik, media, LSM, maupun juga masyarakat sipil yang dimo- tori oleh kelas menengah. Penguatan kelas menengah terjadi di Indonesia seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang kemudi- an menstimulus ada kenaikan status sosial masyarakat.Adapun disatusisilain,keterbukaaninformasimenjadipentingmembu- ka ruang diskusi publik sehingga pemahaman kritis publik ter- hadap sesuatu menjadi meningkat. Kemunculaninternettelahmenjaditemabesardalammewu- judkan demokrasi digital (Coleman 2006). Internet telah me- mudahkan jalan untuk mengakses informasi semudah dan sece- pat mungkin dari berbagai sumber. Hal itulah yang kemudian memicu ada mekanisme verifikasi dan validasi informasi bagi publikdalamduniamaya. Dengan kata lain, kita adalah aktor demokrasi dalam internet karenapenguasaaninformasimenjadipentingdalampencapaian konsensus dan mufakat dalam dunia maya. Semakin intens dan detail informasi disalurkan dan diberitakan. Halitulahyangmenjadipemahamanbersamabagikelasme- nengahdalammelihatmasalah.Harusdiakuibahwakecenderun- gan pemahaman bersama tersebut menciptakan pola pikir biner antara hitam dan putih. Namun, konteks hitam-putih tersebut tidaklah mutlak an sich, tetapi dilihat dari seberapa kuat dan determinasi suatu kelompok tersebut menyuarakan dan berpe- gangpadapemahamantersebutsehinggamampumemengaruhi kelompoklain. Bahkan tidak jarang, perang siber (cyber-wars) menjadi pe- nentu penting atas ”kebenaran” dan ”kesalahan” suatu isu per- masalahan dalam masyarakat. Dari situlah sebenarnya dilema terjadidalammemahamidemokrasiyangditawarkanolehinter- net hari ini. Ruang publik internet di Indonesia lebih didominasi olehaksiinternettrolling,flaming,maupunhatespeechdikalan- gan kelas menengah. Tiga perilaku tersebut sebenarnya imbas penting dari pola pikir tersebut, tanpa menimbang faktor-faktor lain. Dengan kata lain,dalamdiskusidiinternet,perputaranantaralogikadansikap irasionalmenjadicampuradukdalammenciptakankonteks”be- nar” dan ”salah” tersebut. Pemandangan itulah yang menjadi kecenderungan umum dalam browsing internet hari ini. Penguatan pemahaman kritis dan penguatan ekonomi beru- jung pada peniadaan ranah publik dan privat dalam demokrasi. Keduanyamenjaditercampuraduksehinggakemudianmemicu perdebatan terhadap pertanyaan penting yakni masih relevan- kah ”warga negara” (citizenship) dalam demokrasi? Dan, apa- kah warga internet (netizenship). Adalah pilihan logis dalam menempatkan warga negara tetap dalam bingkai demokrasi. Dua pertanyaan tersebut mempunyai keterikatan logis ter- hadap semakin terbukanya ruang dan informasi yang berdamp- ak pada konteks kedaulatan dan juga kewarganegaraan kon- temporer. Globalisasi secara sadar telah mereduksi batas nega- ra-bangsamelaluiinformasi.Sedangkandalammasyarakatber- jejaring(networkingsociety)sekarangini,penguasaaninforma- si menjadi lebih berharga daripada penguasaan kapital. Hal itu terkait dengan upaya kontrol dan persuasif terhadap suatu isu maupun permasalahan. Namun, saat bersamaan juga memunculkanadaasimetriinformasiyangmemungkinkanterja- digerakanpolitikdalammasyarakat. Dengan begitu, berharganya informasi, proses artikulasi ke- pentingan, dan aspirasi berkembang menjadi alat penekanan dan lobi secara wacana. Karena itulah, internet memungkinkan ada proses itu terjadi secara online yang kemudian ditransfor- masikansecaraoffline. Terkait dengan pertanyaan utama yakni citizen dan netizen itulahyangmenjadititiksimpulpertanyaanpentingdalammeli- hat jangkauan demokrasi digital. Sebagai citizen, artikulasi ke- pentinganitudilakukansecarahierarkismelaluijalurinstitusion- alisasipolitik. Adapun sebagai netizen, artikulasi kepentingan dilakukan melaluicaraegaliter,namunkoersifdenganberupayamenjadikel- ompok penekan terhadap negara. Namun, kini konteks netizen lebihmengenadibandingkandenganistilahcitizenbagikalangan kelas menengah Indonesia, terutama dalam upaya membangun saluran representasi dan partisipasi politik kepada negara. Melalui netizenship, kekuatan berjejaring dilakukan secara luas tidak hanya dalam level nasional, namun juga bisa interna- sional. Melalui netizenship pula, konteks pluralisme kekuasaan kemudian ditegakkan dengan berupaya menjadikan internet se- bagaipilardemokrasi. Di lain pihak, negara masih gagap dalam melihat fenomena euforia netizenship dalam kalangan kelas menengah Indonesia dengan berupaya tetap menegakkan sistem kontrol terhadap partisipasipublikdiduniamaya.KehadiranUUITEmerupakan bukti sahih ada kontrol tersebut dengan serangkaian macam aturan yang sifatnya represif dan koersif. Nilai-nilaipentingyangperludiingatdalammelihatpengala- mandemokrasikontemporerdiduniamayaadalahnilaiinklusif, privat, sekuritas, egaliter, dan deliberatif (Colengan 2006). Na- mun, nilai-nilai demokrasi digital tersebut belumlah diterapkan secaranyatadalampraktikdemokrasiIndonesia.Kedepanpem- berianruangafirmasiterhadapdiseminasidemokrasidigitalper- lu diberikan ruang lebih luas. *) Calon Gubernur DKI Jakarta Agus Yudhoyono tiba di RSAL Mintohardjo untuk menjalani serangkaian tes kesehatan. SEPERTIair,tanah,dan udara, spektrum frekuensi merupakan kekayaan sebuah bangsa. Undang-Undang Penyiaran Nomor 32Tahun 2002dalammukadimahnya menuliskan bahwa frekuensi merupakan sumber daya alam terbatas dan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnyakemakmuranrakyat. Agar penggunaan dari frekuensi berlangsung adil dan bermanfaat bagi publik, diperlukanlah sebuah badan yang bersifat independen untuk mengatur dan mengawa- si penggunaannya. DisinilahKomisiPenyiaran Indonesia(KPI)diberi kewenangan oleh UU Penyiar- an sebagai lembaga negara independenuntukmewakili publikdalammengurus penyiaran. Singkatnya, publik berhak menggunakan, menikmati,danmendapatkan manfaatdarifrekuensi,baik yang dikelola oleh diri atau komunitasnya sendiri maupun perusahaan yang bersifat komersial. Beberapa waktu ke depan bangsa ini menggelar hajatan pesta demokrasi; pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di sejumlah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia. Saat momen politik itu, peran penting media menarikdibicarakan.Pilkada merupakan saat bersejarah bagi rakyat negeri ini yang membutuhkan kontribusi nyata insan media. Pilkada serentak pada 15 Februari 2017 di tujuh provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten di Indonesia tidak dimaknai dengan dangkal. Artinya, dalam bangunan pemikiran realitaspolitikkontemporer, pilkada tidak dipahami sebagai proses suksesi kepemimpinan daerah maupun sirkulasi elite dalam bahasa kekuasaan modern.Pilkadabukanajang bagi-bagi kursi antar elite politik, apalagi sebagai sarana politik uang (money politics) untuk meraih dukungan massa sebagai jalan memperoleh kekuasaan. Penulis pikir pragmatisme politik tersebut perlu diluruskan dengan peran kontroldimainkanmedia terutama media penyiaran seperti televisi dan radio. Publiktentumemiliki ekspektasi tinggi pada media agar dapat mengambil langkah strategisdalammelakukan kontrol terhadap realitas politik pilkadasekaligusmemberi penekanan pada berbagai agenda utamanya dalam proses pilkada. Misalnya media sebagai sarana penye- baran informasi pendidikan politik yang bermartabat pada publik. Kebutuhan publik pada informasipolitikyangedukatif dibutuhkan ketika pilkada. Bukantidakmungkin informasimediamenjadi referensi pendidikan politik maupun peningkatan partisipa- sipemilihdalampilkada.Dalam teori agenda setting yang dikemukakanMaxwellMc- Combs dan Donal L Shaw (1968)berasumsibahwamedia memilikikekuatanuntuk mentransfer isu untuk memen- garuhi agenda publik. Situasipsikologismaupun sosiologis masyarakat tersebut diharapkanberjalanberiringan denganagendamediadalam kontekspenyebaraninformasi pendidikanpolitikpadakhalayak. Apalagi, kita tahu eksistensi mediakhususnyamedia penyiarantidakhanyamenjalan fungsimediasebagaimana dikatakandiatas,tetapijuga menjadimitrastrategisdengan penyelenggarapilkadadalamhal iniKomisiPemilihanUmum (KPU)untukpenyebaran informasipilkadayangbenar. Jikakitacermatmengamati Peraturan KPU No 7 Tahun 2015 tentang Kampanye PemilihanGubernurdanWakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, peraturan KPU itu menyediakan ruang ”istimewa”padamediadalam melakukan penyebaran informasi maupun pendidikan politikpilkadamelaluiiklan, pemberitaan, dan penyiaran. Hal itu bahkan ditegaskan dalamPKPUNo7/2015 khususnya Pasal 32 tentang iklankampanyedimediamassa dan Pasal 52 tentang pember- itaan dan penyiaran kampanye. Meski begitu, media massa cetak,mediamassaelektronik, dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh pasangan calon (Pasal 54 PKPUNo7/2015). Dengan menggunakan frekuensipublik,mediapenyiar- an sudah seharusnya menjadi rujukanutamabagimasyarakat mengenaikepemiluandalam pilkada.Pendidikanpolitikbukan hanya tugas partai politik. Media massamemainkanperan signifikandisini.Tentudalam halinipendidikanpolitikcerdas danbermartabatbagipublik diberikanmedia.Media mendorongpublikmenjadi pemilihrasional,bukanpemilih sepertimemilihkucingdalam karung.Dengantanpapertim- banganmatangpemilih mencoblospimpinandaerahnya. Initentujangansampaiterjadi. Masyarakat didorong melampaui kesadaran konven- sional bahwa pilkada bukan semata urusan seremonial dengan menggugurkan kewajiban warga negara setelah masuk bilik suara dengan mencoblos. Konsolida- si demokrasi ditingkatkan dari prosedural administratif ke arah praktik demokrasi yang substantif dalam wujud penguatan partisipasi pemilih rasional contohnya. Melaku- kan pengawasan terhadap jalannya proses pilkada. Agenda ini dijadikan skala prioritasmediadipilkada. Berbagai peran fundamental mediadalampilkadamerupa- kan harapan publik dan bangsa ini sebab eksistensi maupun peran media amatlah berpengaruh dalam kehidupan publik.AlexisSTan(1981) menyebutkan media massa merupakan suatu organisasi sosialyangmampumem- produksi pesan dan mengirim- kannya secara simultan kepada sejumlah besar masyarakat yang secara spasial terpisah. Itulah sebabnya kita semua berharap peran penting dijalankanmediatersebut direalisasikandalamkonteks realitaspolitikpilkada.Pesta demokrasi yang mengedepan- kanpraktikpolitikyang akuntabel,luber,jurdil,penye- lenggarapemiluyangkredibel, danpemiludamaitanpa kekerasan.Pilkadayangdapat meningkatkanpartisipasipemilih yang tinggi secara kuantitatif maupun kualitatif serta yang penting juga dari proses pilkada adalahlahirnyapemimpinyang sungguh-sungguh membela kepentingan rakyat. Yuliandre Darwis PhD Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat/Dosen Komunikasi Universitas Andalas KPI Diberi Kewenangan oleh UU Penyiaran Sebagai lembaga negara independen untuk mewakili publik dalam mengurus penyiaran
  • 3. SOROT PERISTIWAwww.cahayabaru.co Edisi 37 | 1 s/d 15 Oktober 2016 3 Jelang HUT TNI, Panglima TNI Ziarah Ke Makam Gus Dur Jombang, CB - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurman- tyo, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tepatnya ke Pondok PesantrenTebuireng, untuk berziar- ah ke makam Mantan Presiden RI ke 4 yakni KH.Abdurahman Wahid(GusDur)padaSelasa,27September2016. Tiba di PonpesTebuireng, PanglimaTNI JenderalTNI Gatot Nurmantyo bersama rombongan disambut langsung oleh Bu- pati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko. “Selamat datang di Kabupaten Jombang Panglima,” ucap Bupati Nyono, sambil berjabatan tangan. Rombongan lantas menuju ke Dhalem Kasepuhan Ponpes Tebuireng. KH Salahudin Wahid, yang akrab disapa Gus Solah didampingi sang istri, Nyai Farida menerima rombongan, dan takketinggalan,turutmenyambutpulaputriAlm.KHAbdurrah- man Wahid (Gus Dur),Yenny Wahid. PanglimaTNIJenderalGatotNurmantyomengatakan,ziarah kemakamGusDurmerupakanrangkaianmenjelangperingatan HUT TNI pada 5 Oktober 2016 yang datang. Selain ziarah ke makam mantan Presiden ke-4 itu, Panglima TNI juga ziarah ke makampahlawannasional.JenderalGatotNurmantyomenjelas- kan bahwa, di Pesantren Tebuireng Jombang, terdapat makam para pahlawan dan para tokoh yang berpengaruh dalam per- jalananbangsaIndonesia.Antaralain,mantanRoisA'amPBNU, KH.HasyimAsy'ari,mantanMenteriAgama,KH.WahidHasyim, serta KH.Yusuf Hasyim dan Gus Dur. "Presiden merupakan panglima tertinggi TNI. Makanya hari inikitaziarahkemakamGusDur,KiaiWahidHasyim,danHadra- tusSyaikhHasyimAsyari.Iniupayakamiagartidakmelupakan sejarah. Selain itu juga untuk menyerap spirit beliau-beliau," ujar Jenderal Gatot Nurmantyo.eR'n/jos SaksiAhliBPKPSumpahPalsudi PersidanganKasusKorupsiBawasluSurabaya, CB – Sidang perkara kasus dugaan Korupsi danahibahPilgubJatim2013lalu sebesarRp142M,yangmerugi- kan keuangan negara sejumlah 5,6milliarrupiah,kembalidige- lar di Pengadilan Tipikor Sura- baya pada, Selasa, 20 Septem- ber2016. Dalam Jilid II ini, JPU meny- eret Tiga terdakwa antara lain, Sufyanto (Ketua Bawaslu) dan duakomisionerlainnyayakni,Sri Sugeng dan Andreas Pardede, dengankerugianNegarasebesar Rp239juta.SementaradalamJil- idI,JPUKejaksaanTinggi–Jawa Timur (Kejati Jatim) menyeret 4 terdakwayakni,Amru(Sekretris), Gatot,Anang Kusaeri dan Indri- ono (penyedia jasa) yang se- muanya sudah di Vonis. Dan 3 tersangka lainnya, masih dibe- baskanpenyidikPoldaJatimdan belumjelasstatusnyakapanakan disidangakan oleh Jaksa. Dalam sidang kali ini, JPU menghadirkan saksi ahli dari BPKP Perwakilan Jatim. Saksi inilah,yangmembantupenyidik menghitungkembaliatasterjad- inya kerugian Negara dari dan- ah hibah NPHD APBD Jatim untuk penyelenggaraan Pilgub Jatim tahun 2013 lalu. Dalam pengitungan BPKP pada Jilid I, kerugian Negara sejumlah 5,6 milliar berdasarkan bukti-bukti yang sudah disita penyidik Pol- da Jatim. Aneh, setelah ada ha- sil penghitungan kerugian Negara, muncul kembali keru- gianNegarasebesarRp239juta yangditimbulkanolehketigater- dakwa. Namun bukti kwitansi yang ditunjukkan penyidik ke BPKP adalah kwitansi yang sudahdihitungdalamJilidI.Hal itu terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi ahli BPKP setelah dipertanyak- kan Penasehat Hukum (PH) ter- dakwa, Suryono Pane, dkk. Saksi ahli dari BPKP dimak- sud ialah R.Wahyudi, yang saat ini bertugas di BPKP Ambon. Dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim HR. Unggul, saksi menjelaskan, bahwa keru- gian Negara sejumlah 239 juta atas biaya perjalanan dinas ter- dakwa yang tidak dapat diper- tanggung jawabkan dan dari hasil pengembagan penyidik polda. Ahl BPKP ini juga men- gatakan melihat kwitansi yang ditunjukkan oleh penyidik. R.Wahyudi, selakuAhli dari BPKPyangmelukanpenghitun- gan setelah menerima data-data dari penyidik tidak melakukan konfirmasikepadaterdakwaden- gan alasan karena keterbatasan waktu. Namun dia mengakui, dalamkasusJilidIIini,saksiahli menjelaskan, dia diminta oleh penyidik memberikan pendapat terkait kwitansi yang disita pe- nyidik.PenjelasanahldariBPKP ini malah membuat tim PH ter- dakwa mendesak dengan men- gajukan beberapa pertanyaan yangdianggaptimPHterdakwa banyak kejanggalan. Diantaranya, ahli ini tidak melakukankonfirmasikepemberi hibah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jatim. Karena memang belum ada audit yang dilakukan olehInpektorat.Terkaitdanaper- jalanandinasyangdipergunakan Bawaslu dalam tahapan pilgub, sudah di SPJ kan. Persidangan semakin mem- anas,saattimPHterakwamenan- yakkan hasil audit BPKP sebel- umnya, dan saran yang dianjur- kan oleh BPKP sendiri kepada Bawaslu.Karenadarihasilaudit yang dilakukan BPKP adalah atas atas permintaan Amru, se- lakuSekretarisBawaslusebelum adapenyidikandilakukanPolda, tanggal25Juli2013.Dalamhasil audittersebut,BPKPmenyaran- kan kepada Ketua Bawaslu ProvinsiJatim,agarmengintruk- sikankepadaSekretarisBawaslu untuk;Melaporkankembalike- pada Gubernur jtim tahun 2013, sesuai dengan hasil reviu and melaporkankepadaaparatpene- gakhukum.Namunhalitudiban- tah saksiahlidariBPKPini. “Saya yakin itu tidak ada,” katanya percaya diri. Bahkan sebelumnya, tim PH terdakwa termasuk Ketua Majelis Hakim, memerintahkan kepada Ahli, untuk dating pada sidang berikutnya dengan membawa dokumen-dokumen penting di- antaranya, surat tugas terkait permintaanpenyidikPoldapada dirinya untuk diminta pendapat dan bukti tanda tangan para ter- dakwa di kertas kerja saksi shli ini. Namun ahli beralasan kare- na dia sudah di Ambon. Ketua MajelisHakimmemerintahkan- nya untuk mengirimkannya melaluiPoskepadaJPUdanakan disidangkan pada persidangan berikutnya. Sementarapadasidangming- gu lalu, saat JPU menghadirkan terdakwa Amru, mantan Sekre- taris Bawaslu sebagai saksi dipersidangan sudah menjelas- kan terkait hasil laporan BPKP sebelum kasus ini dilaporkan ke PoldaJatim.Dalampersidangan, Amrumengatakankalaudirinya merasa diperlakukan tidak adil bahkanmerasadizolimi. Tindakanyangdilakukanoleh Amru, meminta BPKP untuk melakukan audit adalah, untuk mengamankan keuangan Nega- ra.Alasan,karenabendaharater- bukti tidak dapat mempertang- gungjawabkan keuangan nega- ra sebesar Rp 3.702.084.546,00 hasilauditBPKPPerwakilanJa- tim Nomor : 966/PW13/2/2014 tanggal 25 Juli 2014, setelah bendahara pengeluaran melari- kan diri selama 8 bulan. Namun pada kenyataanya, terdakwa sendiriterjeratolehkwitansi.Se- mentarayangdiserahkanbenda- hara ke polda jatim adalah kwi- tansi sementara yang sudah di SPJdantidakberlakulagi. Menjawab pertanyaan JPU terkait proses penandatanganan NPHDantaraPemrovJatimden- gan Bawaslu Jatim, saksi men- jelaskan saat itu, bahwa ketia dirinya ke Bawaslu Jatim pada akhir Desember 2012, proses penandatangan NPHD sudah berjalan, yang ditanda tanagani oleh Kepala Biro Adminsitrasi Pemerintahan Umum, Drs. Su- prayitno, sebagai pihak kesatu dan pemberi hibah dengan Ket- ua Bawaslu Prov. Jawa Timur Sufyanto, selaku pihak kedua dan penerima hibah Terkait tahapan Pilgub 2013, SaksiAmrumenjelaskandihada- pan Majelelis, sesuai keputusan KPU Jatim No: 11/kpts/KPU- Prov-014/2013 tentang peruba- hanataskeputusanKPUNomor 02/kpts-/KPU-Prov014/2013ten- tang tahapan, program dan jad- wal penyelenggaraan Kepala Daerah danWakil Kepala Daer- ah Provinsi Jatim tahun 2013, di mulaisejak2januaritahun2013. NaskahNPHDyangditandatan- ganitanggal5Maret2013,saksi menjelaskan bahwa, penanda- tanganan NPHD tanggal 5 Maret2013karenaadanyapem- bahasan teknis antara Pemrov Jatim(PemberiHibah),Bawaslu (Penerimahibah)denganKomi- siADPRDJatim,terkaitpenghi- tungan kembali besaran honor untukKPU,PoldadanKodamV Brawijaya, sedangkan di Ba- waslu sudah fix. Menjawab pertanyaan JPU terkait, boleh tidaknya anggaran dipergunakan untuk membayar kegiatan yang dimulai Januari 2013sementaraNPHDbaruditan- datangani tanggal 5 Maret 2013 ?Saksi Amrumenjelaskan,bah- wapenadatangananNPHDyang tertundatidakmenghalangipem- bayaranmulaijanuari2013,kare- na untuk kegiatan pemilihana gubernur dan wakil gubernur tahun 2013, anggaran sudah tersedia untuk semua tahapan selama9bulanditambah3bulan untuk penyiapan laporan per- tanggungjawaban keuangan. Terkait kwitansi yang ditun- jukkan JPU di hadapan Majelis Hakim saat itu,Amru mengata- kan bahwa, kwitansi tersebut sudahdiSPJkandansudahtidak berlakulagi. Mendengar keterangan Amru terkait kwitansi yang sudahdiSPJkan,MajelisHakim menanyakkanAmru,keberadaan SPJ dimaksud. Amru pun men- gatakan bahwa SPJ tersebut se- harusnya ada di Inspektorat. “Seharusnya ada di Inspek- toratProvinsiJawaTimur,diper- lukan untuk kebutuhan audit. Namun Direskrimsus Polda Ja- tim menghentikan audit Inspek- torat tersebut. Sehingga berkas SPJ dikembalikan lagi ke ba- wasludansayasimpandilemari ruangan saya dalam keadaan terkunci. Namun ketika saya sudah di- tahan,PoldaJawaTimurmelaku- kanpenggeledahandanmemba- wa semua dokumen tersebut,” jawabAmru. Mendengar penjelasan saksi Amru, Ketua Majelis Hakim menanyakan JPU, apakah tahu bahwaSPJ-nyasudahada?.JPU menjawab tidak tahu menahu tentang hal ini. “Mengapa tidak menempuh pra pradilan,” tanya Ketua Ma- jelis,namundijawabsaksiAmru, tidak mengerti proses hokum. Terkait pertanyaan Ketua Majelis Hakim, atas tindakan yang sduah saksi lalukan.Amru menjelaskan, sudah melakukan pengendalian dan teguran lisan, tertulis dan meminta BPKP un- tukmelakukanauditatasbenda- hara yang tidak membuat pem- bukuansertamelarikandiri. “Satu bulan sejak dana cair, langsungmemerintahkanKoor- dinator Keuangan yang berfun- si sebagai Pejabat Pembuat Ko- mitmenuntukmelakukanpemer- iksaan brangkas, namun benda- hara ternayata tidak membuat pembukuan. Saya kemudian mengeluarkan nota dinas untuk memberi peringatan, dan nota dinas tersebut dilakukan sampai 11kali,kemudianmemeriksase- cara paksa 2 kali sampai akhirn- ya mengambil alih brangkas, karena posisi keuangan sudah membahayakan,”kataAmruke- pada Majelis Masih menurut Amru. Sete- lah bendahara menghilang atau melarikandiri,saksimengeluar- kan 3 kali surat peringatan keras agar segera masuk kantor dan menyelesaikan pertanggung- jawaban keuangan. Namun se- muaitutidakdigubris.Akhirnya saksi setelah berkonsultasi den- gan Ketua Bawaslu, mengem- balikan sisa anggaran yang ada di brangkas dengan memanggil BankJatimdanmelakukanpeng- hitungan disaksikan seluruh Kasubag dan staf Keuangan. “Setelah keluar hasil review BPKP,yangisinyamenyarankan kepadaBawasluuntukmelapor- kan kembali kepada Bapak Gu- bernur, karena surat Ketua Ba- waslu yang menyampaikan re- kapitulasi penggunaan dana hibah kepada Sekdaprov Jatim tidak valid. Saran kedua BPKP yaitu, agar melaporkan benda- hara pengeluran kepada pihak berwajib terkait menghilangnya bendaha pengeluaran, dan sudah melaporkan ke BKD Provinsi,”jelasAmru. Usai persidangan, salah satu PHterdakwa,SuryonoPane,ter- kait keterangan saksi ahli dari BPKPdalampersidanganmega- takanakanmelaporkankepihak Kepolisian.“Kitaakanlaporkan, karenaituketeranganpalsuyang di sumpah dalam persidangan. Diangototmengatakantidakada saran dari hasil audit BPKP atas permintaanAmru.JadibiarAmru yang melaporkan,: kata Pane. NamunniatPHterdakwaatau- pun terdakwa sendiri untuk me- laporkan R. Wahyudi, saksi ahli dariBPKPsesuaifaktapersidan- an pada Selasa, 20 September 2016kepihakKepolisian,biasjadi akan terkendala. Mengingat BPKPtelahmembantupenyidik Polda Jatim untuk menghitung kerugian Negara dan kemudian menentukanparanasibterdakwa terseret ke Pengadilan Korupsi. Jentar Saksi Ahli BPKP Perwakilan Jatim. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Terdakwa Korupsi Beras Bulog Tidak Akui Ir. Jokowi Sebagai Presiden Surabaya, CB – Bila ada Warga Negara Indonesia, yang sehat jasmani dan rohani, apa lagimentanseorangpejabat,na- mun tidak mengakui bahwa, Ir. Joko Widodo atau yang biasa disapaJokowi,sebagaiPresiden NKRI(NegaraKesatuanRepub- likIndonesia),makaorangterse- but perlu dipertanyakan. Adalah Nowo Ismanto (55), mantan Manager Unit Pengada- an Gabah dan Beras (UPGB) Sub-Drive Bulog Ponorogo, yang saat ini menjadi terdakwa dalam kasus Korupsi pengada- an beras di Sub Drive Bulog Kabupaten Ponorogo, tahun 2014lalu,yangmwrugikannega- ra sebesar Rp 1,6 milliar, yang tudak mengakui Presiden Indo- nesi, Ir. Joko Widodo dan juga tidak mengakui peradilan sistim Indonesia pula. Halitudisampaikanterdakwa dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim, yang di Ketuai HR Unggul Warsomukti, yang gelardiPengadilanTipikorden- gan agenda pembacaan Pembe- laan (Pledoi), pada Selasa, 13 September2016. Terdakwa Nowo Ismanto, membacakanpembelaannyaset- elah pada persidangan sebelum- nya, JPU Bagus dari Kejari Po- norogo, menuntutnya Pida pen- jara selama 7 tahun, denda 300 juta rupiah subsidair 6 bulan kurangan dan pidana tambahan berupamengembalikankerugian negarasebesarRp1,6milliaratau pidanapenjaraselama3,5tahun, sehingga totalnya 12 tahun. Dihadapan Majelis Hakim, terdakwa menyatakan bahwa, persidangan yang berlangsung tidaksah.Alasannya,karenater- dakwatelahmelakukantindakan hukum register dan telah mendaptakan penetapan dari Pengadilan/Mahkamah Negara RepublikIndonesiaNo.1001.01/ 90/TAP.03.16/NKRIjoSuratUPT Negara Republik Indonesia No- mor : 1001.02/545/05.16/NKRI pemberitahuan bahwa, perkara telah selesai (Inkrah). Terdakwa menyatakan, se- bagai negara hukum berdasar atasKetuhananYangMahaEsa/ kembali kepada (Pancasila dan UUD 1945), {kekuasaan dalam ruang lingkup Mahkamah Agung dan (Mahkamah Konsti- tusi RI) merupakan bagian dari pihakyangbersengketamerugi- kan rakyat yang melawan kedaulatan rakyat sebagai suatu kebutuhan Absolut bagi rakyat yangmelakukantindakanhukum register untuk mendapatkan ke- pastian hukum berdasarkan ke- pastian keadilan (“Demi keadi- lan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”)} dan kedaul- atan terdiri ada ditangan rakyat lebih berdaulat dari kekuasaan penegakan hukum dan kehaki- man)}]. Di hadapan Majelis Hakim terdakwa menyatakan, atas tin- dakan hukum saya melakukan register untuk mereviu ketidakadilan serta upaya mendapatkan keadilan, pengay- oman, dan perlindungan dari negaraRepublikIndonesiaSaya telah mengajukan permohonan untuk diadakan Sidang Istime- waMPRRI,denganperihalber- ita acara klarifikasi, monitoring dan evaluasi di MPR RI tanggal 9 Agustus 2016 jo Surat Paguyuban Warga Negara RI Nomor : 013/PWNRI.34/VIII/ 2016tanggal9Agustus2016ten- tangHasilMonitoringdanEval- uasi atas Sidang Istimewa MPR RIdanSOMASI. Selain itu. Dalam kasus ini, terdakwa mengakui bahwa be- rawal pada tahun 2014 hingga Oktober 2015, dari proses per- dagangan terjadi kekurangan membayarsebesarRp1,3milliar kepada Romli, Rp 323.400.000, Suwito sebesar Rp 423.526.512 dan Dono Kasirin, sebesar Rp 562.250.000.Danadakesepaka- tan antara terdakwa dengan ke- tiganya sebagai kekurangan membayar sebagai hutang/pin- jaman Stok, sehingga transaksi tersebut tidak dibukukan dalam laporanUPBG. Dugaan korupsi ini bermula pada saat pemerintah mengada- kan program pembelialn gabah dari masyarakat melalui Bulog dengan mengucurkan dana sebesar Rp 1,6 milliar. Ternyata dana itu tidak sampai ke tangan petani. Padahal petani telah memberikan gabahnya kepada BulogmelaluiUPGB. Selainitu,dugaankorupsiini menggunakan modus peminja- man dana oleh terdakwa. Dari danayangtelahditerimaUPGB, sebagaian dipinjam oleh pihak lain.Akibatnya,petanipuntidak bisa mendapatkan haknya, pada hal masyarakat sudah menyetor gabahnya. Jentar Longsor Trenggalek RumahAmbrukDiterjang RuntuhanTebing Trenggalek, CB - Bencana tanah longsor kembali terjadi di wilayah KabupatenTrenggalek, JawaTimur. Satu rumah roboh tertimpa reruntuhan tanah di lereng Gunung Wilis. Longsor yang terjadi seusai hujan deras ini menimpa rumah Sujianto,wargaDusunTrisan,DesaPule,KecamatanPule,Kabu- patenTrenggalek,Minggumalam,25September2016.Hampirselu- ruh tembok rumah yang ditempati Sujianto dan keluarganya am- bruksetelahditerjangruntuhantebingsetinggisepuluhmeter.“Pada- halrumahinibarusayabangun,”ujarSujianto,Senin,(26/9). Sujianto mengatakan tebing di belakang rumahnya runtuh setelah daerah tersebut dilanda hujan deras selama tiga jam. Hujan yang turun sejak pukul 18.00 WIB meruntuhkan tanah tebing dan langsung menghantam tembok bagian belakang.Tak hanya itu material tanah liat bercampur batu juga masuk ke ru- mah. Beruntung saat kejadian tak ada anggota keluarga Sujianto di rumah. Sejak sebelum hujan turun, mereka berada di rumah orangtuanya.Sehinggaketikatanahtebingmenghantamrumah tersebut tak ada seorang pun di dalamnya. Akibat longsor ini sejumlah perabot rumah tangga keluarga miskininirusak.Diantaranyaadalahranjangdanperabotrumah tangga yang pecah. Sujianto sendiri tidak menduga jika hujan semalamtelahmeruntuhkanrumahyangbarutigapekanditem- pati. Bangunan tembok yang runtuh juga belum sempat dise- men. Untuk menyingkirkan reruntuhan tanah tersebut, Sujianto dengan dibantu warga setempat bekerja keras menggunakan cangkul. Ini lantaran posisi rumah yang berada di lereng tebing tak memungkinkan mendatangkan alat berat untuk memperce- pat pengerukan. Untuk sementara Sujianto dan keluarganya ter- paksa berdiam di rumah orang tuanya. “Takut juga jika hujan deras,” ucapnya. Kepala Kantor Kecamatan Pule Edif Hayunan mengatakan tak bisa melakukan pembersihan longsor dengan cepat. Selain tidak adanya dukungan alat berat, kondisi tanah yang labil turut mengancamkeselamatanpetugasdilokasikejadian.“Hanyabisa membersihkan di tempat yang aman saja,” kata Edif. Selainitu,sejumlahaparatkepolisiandanTNIdengandiban- tu polisi hutan juga berjuang membuat saluran air agar longsor tidakbertambahparah.Saluraniniakanmempermudahaliranair yang turun dari tebing sehingga tidak meruntuhkan material di atasnya. Menurut catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat, ada dua titik longsor di Desa Pule. Selain di Dusun Trisan yang meruntuhkan rumah warga, longsor lain menutup sebagian ruas jalan di jalur Bak Pacar yang menghubungkan Desa Pule dengan Desa Sidomulyo. Sumber: Tempo
  • 4. MATARAMANwww.cahayabaru.co Edisi 37 | 1 s/d 15 Oktober 2016 4 Wali Kota dan Wawali, Bekerja Bersama Wujudkan "Mojokerto Service City" Mojokerto,CB-Akhirpekanmenjadiwaktuyangditunggu- tunggu banyak orang setelah melakukan aktifitasnya dalam satu minggu. Lain halnya dengan pimpinan daerah Kota Mojokerto. Wali Kota Mojokerto Mas’udYunus dan Wakil Wali Kota Suy- itnolebihbanyakmenghabiskanwaktuakhirpekanuntukmasih beraktifitas dan bekerja untuk lebih dekat dengan masyarakat yang dipimpinnya. SepertipadaSabtu(17/9/2016)WaliKotaMas’udYunusmem- buka acara Bumi Mojopahit Bersholawat bersama Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf yang diikuti ribuan masyarakat. Ber- tempat di halaman Elfah Collection Pekayon, Kranggan, Kota Mojokerto,acarainijugadihadiriWakilGubernurSaifullahYusuf, Forkopimda dan juga pejabat dari Kabupaten Mojokerto. Dalam sambutannya, Wali Kota bersyukur acara tersebut dapat terselenggara atas ridho Allah SWT. Ribuan masyarakat berkumpulmenggemakansholawatdikotaMojokerto.“Semoga dengan barokahnya bersholawat ini menjadikan Kota Mojoker- to menjadi kota yang selalu damai, aman, masyarakatnya selalu bersatu dan sejahtera,” serunya diamini seluruh jamaah yang Hadir. Minggu (18/9) keesokan harinya, Wali Kota Mas’ud Yunus hadir dalam kegiatan senam sehat bersama pendonor darah sukarela(DDS)PalangMerahIndonesia(PMI)KotaMojokerto. GiatdalamrangkamemperingatihariulangtahunPMIke-71tahun 2016 ini diikuti ribuan warga masyarakat dengan melakukan se- nam bersama di Markas PMI Kota Mojokerto atau sebelah utara Alun-alun Kota Mojokerto. SelainWaliKotaselakuPelindungPMIKotaMojokerto,keg- iatan ini juga dihadiri Ketua DPRD Kota Mojokerto, Danrem, Dandim,forkopimdadansegenapkepalaSKPD.Sebelummem- bacakan sambutan Mas’ud Yunus yang juga Ketua PMI Kota Mojokertomemberikanpiagampenghargaandonordarah10kali, 25kali,50kalidan125kalisecarasimboliskepada13DDS. Wali Kota yang turun ke masyarakat pada akhir pekan terse- but, menunjukkan kepeduliannya terhadap warganya. Begitu pula yang dilakukanWakilWali Kota Suyitno. Pada akhir pekan kemarinWakilWaliKotamenyelenggarakanacararapatkoordi- nasi dengan Camat serta Lurah se-Kota Mojokerto di Lesehan Kresna Pacet, Mojokerto. Upaya Wakil Wali Kota menggelar acara koordinasi dengan CamatdanLurahse-KotaMojokertoinimerupakanimplementa- si tugasnya sebagai wakil kepala daerah.Yaitu Wakil Wali Kota mempunyai tugas membantu wali kota dalam mengkoordinasi- kan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan ha- sil pengawasan. “Dalam rapat koordinasi ini saya juga melak- sanakan tugas membantuWali Kota dalam memantau dan men- gevaluasi penyelenggaraan pemerintahan,” urai Wawali Suyit- no.eR'n/adv/jos CamatMagersariBuka SeminarKewirausahaan Mojokerto,CB-CamatMagersari,ChoirulAnwar,SH,Msi, selakuPembinaPWRIKotaMojokerto,membukaacaraseminar Kewirausahaan Keorganisasian dan Rukun Kematian, Persatu- anWredatama Republik Indonesia (PWRI)/Pensiunan Sipil se- Kecamatan Magersari, pada Senin, 5 September 2016 Tujuandiadakannyaseminaradalah,untukmewujudkanmisi PWRI diantaranya, membina wredatama agar mampu mandiri dalam kehidupan ekonomi dan sosial dan meningkatkan kuali- tashidupsecarafisik,mentaldanspriritual.Seminardiselengga- randiRuangPertemuankantorKecamatanMagersari,JalanRaya EmpunalaKecamatanMagersari,yangdihadiriolehKetuaPen- gurusCabangPWRI,Drs.IrfanSoegijanto,Msi,SekretarisDrs. Bambang Djoni Julianto dan Drs.Agus Keswari. Dalam sambutan, ChoirulAnwar mengatakan, bahwa kegia- tan ini untuk membangun silaturahmi sesama Pengurus PWRI KotaMojokertodalamrangkapemberdayaanPWRIuntukmem- perolehaksesinformasi,baikmengenaimasalahkeorganisasian PWRI,rukunKematianmaupunKewirausahaan.Tujuankegia- tan, agar terjalin kemitraan antara PWRI dengan lembaga per- bankan, dengan harapan PWRI dapat meningkatkan taraf hidup dan membangun keluarga yang sejahtera lahir dan bathin. CamatMagersarimengajakPWRI.Pertama,ikutmembinare- maja mengatasi permasalahan misalnya masalah merokok yang tidak sehat, narkoba yang menghancurkan masa depan, minu- man keras, tawuran pelajar, membuang sampah sembarangan, anemia, pacaran yang kurang sehat, membawa senjata tajam, melanggarperaturansekolah,seringgalausampaidenganmem- bahas kesehatan reproduksi. Tanamkan pada remaja tentang cara-cara bergaul yang sehat. Kedua, peduli terhadap lansia, mendukung program Pemer- intah Kota Mojokerto dalam mewujudkan lansia yang sehat, sejahtera dan bahagia. Meningkatkan kepedulian terhadap per- masalahanlansia.Meningkatkanpelayananbagilanjutusiayang sejahtera, bahagia dan berguna. Meningkatkan komunikasi dan kebersamaan diantara lansia dari berbagai perhimpunan lansia untuk melaksanakan kegiatan yang menyehatkan, menyegar- kan dan menyenangkan serta memberikan semangat hidup bagi para lanjut usia. Drs.BambangDjoniJuliantomenyampaikankeorganisasian PWRI mulai dari tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, Ke- camatan dan Kelurahan. Sistem keanggotaan PWRI tidak se- muapensiunanPNS,BUMNdanBUMD,PejabatNegara,man- tan Kepala dan perangkat tidak secara otomatis menjadi anggo- ta PWRI tetapi harus daftar dulu. Diharapkan semua pensiunan masuk ke anggota PWRI. Se- jak tahun 2015 PWRI Kota Mojokerto telah membentuk Sub Lembaga Rukun Kematian PWRI Kota Mojokerto, setiap ang- gota dipungut Rp.20.000 per tahun dan klim jika anggota men- inggal dunia akan mendapatkan Rp.400.000,-.Tata cara penga- juanKlimRukunKematiancuklupmenunjukkanKartuAnggota Rukun Kematian melaluyi Ranting dan Ranting memberitahu Cabang dan langsung dibayar kepada keluarga pemohon. Di tahun 2016 iuran dinaikkan menjadi Rp.50.000 per tahun dan klaimmendapatkanRp.700.000.eR'n/jos KLH Kota Mojokerto Selenggarakan Pelatihan Pengelolaan Sampah Selama 3 Hari Mojokerto,CB-KantorLingkunganHidupKotaMojokerto menyelenggarakan Pelatihan Pengelolaan Sampah yang dilak- sanakantanggal6-8September2016diJalanBentengPancasila No.21BMojokerto. Tujuan kegiatan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah. Selain dap- at mengurangi produksi sampah, kegiatan ini juga menambah penghasilan masyarakat karena produk yang dikelola dapat ber- nilai ekonomi. Peserta pelatihan berasal dari perwakilan warga masyarakat Kota Mojokerto. Kegiatandilaksanakanselama3(tiga)hari.Haripertamalebih difokuskan pada pemberian materi tentang pentingnya memilah dan memilih sampah sehingga dapat dijadikan benda yang lebih bermanfaat. Hari kedua, peserta diajak terjun langsung dengan carapraktikdalampembuatanhasilkaryayangberasaldarisam- pah.Sedangkanhariketiga,kunjungankeKampungBerseriJam- bangan Kota Surabaya, lokasi dimana proses pemilahan, pemili- han dan pemanfaatan sampah sudah dilaksanakan secara efektif. Dari kegiatan ini diharapkan peserta memiliki tanggung jawab untuk mengajak warga sekitarnya untuk bisa menjaga kualitas lingkunganhidupdisekitarrumahmasing-masingterutamamasalah kebersihan dan daur ulang sampah. Para peserta juga mempunyai kewajibanuntukmemberikanpengetahuandanketerampilanpen- golahan sampahnya kepada yang membutuhkan. eR'n/jos Anggaran Untuk Rehab Pendopo Agung Trowulan, Sekitar Rp 7 M Mojokerto, CB - Pendopo Agung Trowulan berikut sara- na pendukungnya bakal segera direhab, dengan taksiran angga- ransekitarRp7miliarlebih.Hal tersebut didiskusikan bersama dalam dialog dan pemaparan rencana,yangdihadiriPangdam V/Brawijaya, Mayor Jenderal TNI I Made Sukadana, Danrem 082/CPYJ Kolonel Kav Gathut SetyoUtomo,Kasrem082/CPYJ Letkol Supyan, Dandim 0815/ Mojokerto, Letkol Czi Budi Pa- mudjidenganWakilBupatiMo- jokerto, Pungkasiadi serta Para Sesepuh di area pelataran Pen- dopo Agung Trowulan., pada Jumat,16September2016. I Made Sukadana, dalam sambutannya mengatakan situs Trowulanmemilikipotensiwisa- ta sebagai ikon Jawa Timur khusunya Bumi Majapahit (Kabupaten Mojokerto). Ban- gunan menurut beberapa litera- tur didirikan tahun 1964 – 1973 Kodam V/Brawijaya ini harus terus didukung semua pihak. “Majapahitadalahcikalbakal Indonesia, dari Trowulan ini lah peradaban serta sejarah panjang dimulai. "Saya sempat berbin- cang dengan Gubernur Jawa Timur,Soekarwo,terkaitrencana renovtempatini.Beliaumenduku- ng penuh langkah ini, dan men- garahkan untuk segera meny- usun rencana dan koordinasi dengan pihak terkait,” ucapnya. Pemaparan rencana renovasi dipresentasikan Dandim 0815 Mojokerto,LetkolCziBudiPam- udji. Dalam presentasinya, Budi Pamudji menerangkan beberapa spot yang akan mendapat sen- tuhan renovasi berikut rincian anggaran yang dibutuhkan. Renov Pendopo Agung Trowulandilakukanterakhirkali22 tahun lalu. Anggaran yang dibu- tuhkan adalah Rp 7.084.810.000. Renov pendopo yang punya luas 39×39inimeliputiatapsirap,tam- balsulamrangkaatapkayujati,lan- taimarmer,lampuornamen,plitu- ran,instalasilistrikdantaman.Re- habbangunanpendukungmelipu- tirehappatungPatihGajahMada, aula dan gudang, monumen Paku Gajah,MCKumumdanVVIP,ru- ang transit, mushalla, genset, juga ada tembok pagar keliling meng- gunakan bata pres. Pembangunan 20kiosjugadisertakan,mengingat daya tarik wisata situs Trowulan yang sangat baik. Sementara itu Wakil Bupati Pungkasiadimenyatakanbahwa PemkabMojokertomendukung penuh pengembangan situs Trowulan yang memang meru- pakan salah satu aset wisata re- ligi dan sejarah andalan. “Pemerintah Kabupaten Mo- jokerto sangat aware dengan po- tensi Trowulan sebagai aset des- tinasi wisata religi dan sejarah. Terima kasih kepada Kodam V/ Brawijaya yang telah memban- gun Pendopo Agung Trowulan, berikut juga dengan para pihak yang ikut menjaga dan memeli- hara bangunan ini. Terkait ang- garan, kita nanti mengikuti per- aturan dan tata tertib administra- si yang berlaku,” terang Wabup. eR'n/jos Wakil Bupati Mojokerto bersama beberapa Pejabat Muspika di area Pendopo Agung Trowulan. Wakil Bupati Mojokerto, Lantik Empat Kepala Desa Mojokerto, CB - Wakil Bu- pati Mojokerto, Pungkasiadi, melantik Empat Kepala Desa (Kades),yakniAtimAziz(Kades, Kec. Gedeg), Supriatin (Kades Jambuwok, Kec. Trowulan), Fauzi (Kades Sumbertanggul, Kec. Mojosari), dan Susanto (Kades Gunungsari, Kec. Dawarblandong) di Ruang Sa- tya Bina Karya, pada Senin 19 Septembr2016. DidampingiSekretarisDaer- ah Kabupaten Mojokerto, Her- ry Suwito, Asisten Pemerintah- an dan Kesra, Akhmad Jazuli, serta Rachmad Suhariyono, se- lakuKepalaBagianPemerintah- an Kabupaten Mojokerto. Wak- il Bupati mengatakan, bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan den- gan cara yang istimewa. “AtasnamaPemkabMojok- erto, Saya ucapkan selamat atas terpilihnya kades yang terpilih secarademokratis,istimewadan merupakan yang perdana di Kabupaten Mojokerto ini. Saya katakan istimewa sebab kades yangdilantikhariini,telahmele- wati proses PilkadesAntarwak- tu melalui musyawarah desa guna mengisi kekosongan jaba- tan kades sebelumnya yang masih tersisa masa jabatan lebih dari satu tahun (karena mening- gal dunia atau bermasalah),” ucap Wabup. Pilkades Antar Waktu meru- pakan amanat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,yangdipertegaslagidalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,sebagaimanatelahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor47Tahun2015. Wakil Bupati melanjutkan bahwa hakekat demokrasi di tingkatdesadapatterlihatdalam pelaksanaanPilkadesAntarwak- tu melalui musyawarah desa. Semua komponen masyarakat dilibatkan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. “Peran masyarakat dalam Pilkades Antarwaktu yakni musyawarahdesa,menunjukkan bahwamasyarakattelahmemili- ki kedewasaan berdemokrasi. Saya mengapresiasi setinggi- tingginya kepada penyelengga- ra Pilkades Antar Waktu baik tingkat desa maupun kecama- tan,” tambahnya. Wabupmenyelipkanharapan agar kendala terkait aspek penyelenggaraan pemerintahan tingkatdesa,termasukdidalam- nya pengelolaan keuangan, pe- layananpublikdansaranaprasa- ranabisatertanganidenganbaik ke depannya. Pada akhir sambutannya, Wabup meminta kepada BPD (BadanPermusyawaratanDesa) dan semua elemen lembaga masyarakat untuk terus men- dukung kades sesuai tupoksi masing-masing dan menjalin komunkasi.eR'n/jos Acara Pelantikan Empat Kades oleh Wakil Bupati Mojokerto. DPRD Jatim Berencana Datangi KLHK, Terkait Dugaan Pencemaran di Lakardowo Mojokerto, CB - Komisi D DPRD Jatim akan melakukan konfirmasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehu- tanan (LHK) terkait hasil anali- sis sampel air tanah di Lakar- dowo Kecamatan Jetis, Kabu- paten Mojokerto yang dinyata- kan tidak terdeteksi tercemar olehlimbahBahanBeracunBer- bahaya(B3)milikPTPutraRes- tu IbuAbadi (PRIA). "Upayainikamilakukankare- namasyarakatDesaLakardowo masihmelakukanpenolakandan menuntut supaya aktivitas PT PRIA dihentikan," ujar Ketua Komisi Bidang Pembangunan DPRDJatim,EdyParipurnausai menggelarhearingdenganmana- jemen PT PRIA dan Badan LingkunganHidup(BLH)Jatim, Senin19September2016. Menurut Edy politisi asal PDIP, indikasi parameter pence- mar yang menyebabkan gatal- gatal warga berdasarkan hasil analisisitutidakadakorelasiden- ganairtanah.Namundiindikasi- kan berasal dari kegiatan di per- mukaantanahsepertipeternakan yang lokasinya berdekatan den- gan sumber air penduduk. "Kami juga menyarankan PT PRIA terus produksi sambil melakukan human relation ter- hadap warga yang melakukan penolakan dan menunggu hasil kroscek ke Kementerian LHK," ujarnya.Iajugamengakui,kalau kasus Lakardowo ini akan ber- pengaruhterhadaprencanapem- buatan tempat pengolahan lim- bahB3PemprovJatimdiDawar Blandong, Mojokerto seluas 50 hektare yang masih dalam pros- es pembebasan lahan. "Rencana pengolahan limbah B3 milik Pemprov di Dawar Blandong,Mojokertoitunantinya bisa bersinergi dengan PT PRIA yangbelummemilikiSanitaryLand- fiil, sehingga limbah padat B3 Ja- tim tak usah dibawa ke Cilingsi Bogor,"harapEdyParipurna. Sementara itu, Diah Susilo- watiperwakilanBLHJatimmen- gatakan bahwa Jatim sangat membutuhkan perusahaan pen- golahanlimbahB3.Sebabhing- gasaatiniJatimbelummemiliki padahalproduklimbahB3Jatim mencapai19,4jutatonpertahun atau 1,6 juta ton per bulan. "Sesuairencana,lokasitempat pengolahanlimbahB3yangdike- hendakiPemprovJatimadalahdi Dawar Blandong, Mojokerto se- luas 50 hektare dan sudah diang- garkanAPBD2016sebesarRp50 miliarnamundalamPAKdikuran- gitinggalRp18miliar,"katanya. Sementara itu, Direktur PT PRIA,Lulukmenyatakan,bahwa pihaknya sudah merealisasikan tuntutan warga berdasarkan hasil kesepakatan di Kantor Kecama- tan Jetis 23 Oktober 2013 silam, meliputimelokalisirlimbahyang saat ini sudah tertimbun agar tak berimbas terhadap lingkungan sekitar. Bahkan jika dikemudian hari terjadi dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan op- erasional pabrik, maka pihaknya akan bertanggungjawab secara penuh walaupun perusahaan sudahberalihkepemilikan. "Agar tidak memunculkan kecurigaandanpenyelewengan, warga juga berhak melakukan pengawasan terhadap opera- sionalperusahaan,"dalihLuluk. PT PRIA, tambah Luluk juga memberikan kompensasi kepada duadusunyangadadisekitarpe- rusahaan, berupa uang sebesar Rp 25 juga per tahun ke Dusun KedungPalangdanRp10jutaper tahun ke Dusun Sumber Wuluh, sertaRp25jutapertahunkeDesa Lakardowo. "Perusahaan kami resmi beroperasi sejak 2014 lalu, tapi sebelum itu tentu sudah ada aktivitas untuk melakukan uji cobaatasperijinanyangdimohon kepemerintah,"ujarnya. Manajer Development PT PRIA,Christinmenyatakanbah- waperusahaaninihanyamengo- lah limbah B3 menjadi batako, batamerahdankertasdaurulang. SedangkansisanyadikirimkeCil- ingsiBogorkarenabelummemil- ikiSanitaryLandfiil(penimbunan tanah)."KapasitasPTPRIAsaat inimampumemproduksi380ribu picisperhari.Setiappicisbobot- nya adalah 2,5 kg," ungkapnya. Ia juga tidak membantah ka- lau penolakan warga itu ada kaitannya dengan pihak-pihak tertentu yang kurang senang dengan kegiatan PT PRIA. Seh- ingga apapun hasil uji analisis KementerianLHKmaupunBLH Jatimterkaitdugaanpencemaran yang dilakukan PT PRIA selalu ditolak."KamijugabingungMas, inihasilanalisisKementerianlho kok masih disalahkan," pungkas Christin.eR'n Edy Paripurna Camat Magersari, Choirul Anwar, SH, Msi, selaku Pembina PWRI Kota Mojokerto.
  • 5. JAWA TIMURwww.cahayabaru.co Edisi 37 | 1 s/d 15 Oktober 2016 5 Tenaga Ahli DPR RI Komisi XI, Suatmoko Pancaputra (kanan) bersama Kades Ngebruk Poncokusumo, Pujiono (tengah) dan Suyadianto, Ketua Poktan saat akan menerima bantuan pompa air. PerkuatKetahananPangan, PetaniDigelontorBantuan AlatPertanian Malang, CB - Untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Malang, sejumlah petani digelontor bantuan alat pertanian dari pemerintah. Program bantuan petani berupa 50 handtraktor, 50 pompa air serta 2 traktor roda empat ini diperuntukkan untuk 22 keca- matan dengan 96 kelompok tani yang ada. Bantuan alat pertanian yang dikawal oleh DPR RI Komisi XI melaluiAndreas Edy Susetyo ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan di daer- ah.Terutama bagi kelompok tani yang mengalami kekurangan alat produksi. “Bantuan ini untuk kepentingan dan kesejahteraan petani mas, terutama untuk wilayah di Kabupaten Malang,” kata Suat- moko Pancaputra,TenagaAhli (TA) DPR RI Komisi XI, Senin (26/09) di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disper- bun) Kabupaten Malang. Dalamkesempatantersebut,KetuaKelompokTaniLanggeng I, Suyadianto dari Desa Ngebruk Kecamatan Poncokusumo yang didampingi kepala desanya, Pujiono yang mendapat ban- tuan pompa air menyatakan rasa terimakasihnya. “Kita tentunya berterimakasih atas pemberian pompa air yang memang kita butuhkan di Desa Ngebruk yang sering kesulitan air untuk pertanian,” katanya sambil menyatakan bahwa kelompok taninya juga berharap mendapat bantuan handtraktor. Kebutuhan handtraktor juga sangat urgen bagi kelompok tani di Desa Ngebruk karena lahan pertanian mayoritas tanah kering. “Dengan sekitar luas 200 hektar lahan pertanian kering, kita memang membutuhkan tambahan handtraktor bagi kel- ompok tani yang rata-rata berjumlah 70 orang dalam satu kel- ompok,” kata Kades Ngebruk, Pujiono. Pujiono juga berharap bantuan dari pemerintah ini bisa di- lanjutkan tahun depan. Walaupun menurut Suatmoko, bantu- an alat pertanian tahun 2016 ini belum tentu dilanjutkan tahun berikutnya. “Kita tidak mengetahui apa program ini dilanjut tahun depan atau tidak. Yang pasti untuk bantuan ini merupakan tindak lanjut atas kedatangan BapakAndreas ke kabupaten. Semoga bermanfaat,” kata Suatmoko Sumber : jatimtimes Siaga Darurat di Jawa Timur Diberlakukan Awal Oktober Sidoarjo, CB - Badan Pen- anggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo, JawaTimur, masih menyiapkan pengajuan surat keputusan bu- pati terkait penganggaran anti- sipasi banjir. Mengingat, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika(BMKG)memprediksi musim hujan dengan intensitas sedang dan tinggi akan di wilayahJawaTimurterjadihing- ga empat bulan kedepan. “Saatinimasihbelumadasta- tus. Tapi berdasarkan informasi dari provinsi, Siaga Darurat mu- lai berlaku pada 1 Oktober men- datang,”kataKepalaBPBDSidoarjoDwijoPrawito,Senin(26/9). Peralihan musim kemarau ke musim hujan butuh sejumlah persiapan. Hal itu untuk mengantisipasi banjir susulan baik aki- bat luapan air sungai maupun curah hujan yang tinggi. Curah hujanyangtinggijugabisamembuatairpasangmeluap. “Untuk tanggap siaga ini, kami akan segera berkoordinasi dengan Dinas terkait. Baik Dinas Pengairan maupun Cipta Karya,” kata dia. BeberapawilayahdiSidoarjoseringdilandabanjirakibatcurah hujan tinggi sehingga air sungai meluap. Di antaranya kawasan Sidokare,KecamatanKota,aliranSungaiBuntungdiWaru,mau- pun aliran Sungai Ketapang. Meski demikian, tak menutup ke- mungkinan kawasan lainnya juga akan terdampak. Hanya saja, pihaknya lebih menekankan pada kawasan aliran sungai. “Se- lain penganggaran, kami sudah menyiapkan logistik, makanan siap saji, maupun pompa dan peralatan lainnya,” ujar Dwijo. Saat ini, ada 750 paket sembako yang sudah dipersiapkan pemerintah daerah untuk korban banjir.Ada juga 700 paket ma- kanan siap saji dan perlengkapan bayi dari Pemerintah Provinsi JawaTimur. Sumber: metrotv Bupati Irsyad Hadiri MTQ Bagi Tuna Netra dan Santri Pasuruan, CB - Pemkab Pasuruan menggelar Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat pelajar dan santri untuk men- jaring bakat seni baca dan lagam bacaAl Quran. Selain siswa dan santri biasa, MTQ ini juga melombakan kagetori anak tuna netra. “Selain digelar dalam rangka HUT ke-1087 Kabupaten Pa- suruan juga dimaksudkan menjaring kemampuan sebagai per- siapan MTQ Tingkat Jatim yang InsaAllah akan digelar di Kabupaten Pasuruan pada 2017,” kata Bupati Pasuruan Irsy- ad Yusuf dalam pembukaan MTQ di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Senin (26/9). MTQ dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut, yakni sejak26-28September2016.Sebanyak400pesertadarisekolah dan pondok pesantren di 24 kecamatan ambil bagian. Para peserta merupakan wakil terbaik dari masing-masing kecama- tan. “Sebanyak 21 cabang lomba akan dipertandingkan, sep- erti tartil anak, tartil remaja, cacat tuna netra, dewasa, Qiro’ah Sat’a dan cabang lomba lainnya,” kata Ketua Panitia Pelaksa- na, Abdul Munif. Panitia menyediakan 6 tempat lomba, diantaranya Kantor PCNU Kabupaten Pasuruan, Graha KHAchmad Jufri, Pendo- po Kecamatan Kejayan, Ex Kantor KPU Kabupaten Pasuru- an, Pendopo Kecamatan Pohjentrek, dan Balai Desa Pohjen- trek. “Kita pilih lokasi yang tidak terlalu jauh, sehingga para peserta juga mudah untuk menjangkau lokasi lomba MTQ ini,” jelasnya. Dari 400 peserta akan dipilih juara tiga juara yang masing- masing akan mendapatkan tropi dan uang tunai. Sumber: Detik Pemkab Lamongan Resmi Batalkan Delapan Perda Bupati Lamongan Fadeli berjabat tangan dengan Ketua DPRD Kaharudin di dampingi Wakil Bupati Kartika Hidayati, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Senin (26/9). Lamongan,CB-PemkabLa- monganresmimembatalkande- lapan Peraturan Daerah (Perda). PembatalanitudisampaikanBu- pati Fadeli saat menyampaikan NotaPenjelasanatasEnamRan- cangan Perda di Ruang Rapat ParipurnaDPRDLamongan,Se- nin(26/9). Fadeli mengatakan, delapan Perdayangdibatalkanituadalah tentang Penatausahaan Hasil Hutan Hak di Kabupaten Lam- ongan, Kepelabuhan, Izin Usa- ha Ketenagalistrikan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retri- busi Izin Usaha Perikanan, Izin Usaha Pertambangan, serta Per- da tentang Pengerukan dan Re- klamasidiKabupatenLamongan dan Perda tentang Pengelolaan AirTanah. “Penetapan pembatalan Per- dainidiputuskanmelaluiKepu- tusan Gubernur Jawa Timur yangmenindaklanjutikebijakan paketekonomike-12pemerintah pusat untuk menghapus regu- lasi yang menghambat investa- si. Yakni Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/47.K/ KPTS/013/2016tanggal31Mei 2016 tentang Pembatalan dela- pan Peraturan Daerah Kabupat- en Lamongan,” katanya. Sementara terkait adanya sepuluh Perda Kabupaten Lam- ongan lainnya yang dirilis Ke- mendagri di website resminya untukdibatalkan,Fadelimenye- but Pemkab Lamongan sudah melakukan klarifikasi kepastian hukumnya. “Pemkab Lamongan telah mengirimkansuratklarifikasike- pada Gubernur Jawa Timur ter- kait pembatalan sepuluh Perda yang dirilis dalam website Ke- mendagri. Yakni dengan men- gambil sikap untuk tetap melak- sanakan ke-10 Perda tersebut sampaidenganadanyakepastian hukumpembatalannya,” ujardia. Sedangkan enam Raperda yangdisampaikandalamsidang paripurna itu adalah tentang Pengelolaan Sampah, tentang Penetapan Desa, Raperda Pe- rubahan atas Perda Nomor 12 Tahun2010tentangPajakDaer- ah, dan Raperda tentang Pem- bentukan dan Susunan Per- angkat Daerah. Kemudian Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Raperda tentang Perubahan Kelima atas Perda Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daer- ah Lamongan. Fadeli menyebut Raperda tentang sampah perlu penye- suaian beberapa regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat. Untuk itu harus dilakukan eval- uasi kembali terhadap ketentu- an yang telah diatur dalam Per- daNomor10Tahun2010tentang Pengolahan Sampah. Terkait Raperda Pajak Daer- ah,diamenyebutyangperludit- injaukembaliadalahpajakhibu- ran dan pajak penerangan jalan, dari total sebelas obyek pajak yang dipungut. Yakni dengan menurunkanbesaranpajakhibu- ran serta pengecualian terhadap pajak penerangan jalan ter- hadap usaha listrik yang diusa- hakansendiri.“Perubahaninidi- lakukan dalam rangka optimal- isasi, sertaagartidakterjadipen- yalahgunaan dalam penetapan pajak daerah,” kata dia. Pemkab Lamongan dan DPRD dalam sidang paripurna itu juga mulai mengebut pena- taan organisasi perangkat daer- ah. Dari hasil skoring pemetaan variabel umum dan teknis, serta hasilverifikasiDirjenOtodaKe- mendagri bersama Pemprov Jawa Timur, diusulkan susunan perangkat daerah Lamongan terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, 26 Dinas termasuk Satpol PP, 5 Badan dan 27 Kecamatan. Sumber: timesindonesia Fokus Usaha, Kunci Utama Peningkatan Ekonomi Desa Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Eko Sandjojo (tengah) dikukuhkan sebagai Warok Kehormatan oleh Dewan Sesepuh Warog Ponorogo sesaat sebelum membuka perayaan Grebek Suro dan Festival Nasional Reyog XXII di Alun-alun Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Ponorogo,CB -MenteriDe- sa, Pembangunan Daerah Tert- inggal dan Transmigrasi (Ment- eri Desa), Eko Putro Sandjojo, mengatakan,kuncikeberhasilan sebuah usaha adalah fokus. “Jika desa pertanian, mereka harus fokus untuk pertanian, memunculkanskalausaha.Den- gan skala usaha tersebut bisa diketahui seberapa jauh usaha bisa berjalan,” kata Eko, saat melakukan audiensi dengan ke- pala desa se-Kabupaten Pono- rogo,Senin(26/9). Kabupatenyangkondisifisik yang bergunung-gunung ini, menurut Eko, memiliki faktor pendukung untuk peningkatan usaha komoditas tertentu. Jika jagung yang diproduksi hanya seratuston,lanjutdia,makatidak mungkin akan dibangun mesin produksi paska panen. Soalnya tidak ada kontinuitas produksi. “Oleh karena itu, konsep one village one product, sangat mengharapkan adanya kefoku- san usaha, khususnya Bum- des,”ujarEko. Apalagi, lanjut dia, Kabupat- en Ponorogo memiliki 281 desa dari 21 kecamatan ini tentu tak hanya berharap dari dana desa. Namun, bukan hal yang musta- hil dari 281 desa tersebut mun- cul beberapa desa yang mampu mengelola Bumdesa dengan sangatbaik.“Saatiniada231dari 281 desa yang telah memiliki Bumdesa. Angka Rp 800 juta hingga Rp 1,6 miliar adalah gabungan dari dana desa serta dana kabupaten dan propinsi tiap desa pertahun. Itu jumlah besar,danmasyarakatdesayang tahu kebutuhan di desanya sendiri,” jelas menteri yang menyukaiwarnabiruini. Artinya, menurut Eko, jika Bumdes bisa fokus mengelola satukomoditashinggamengelo- lausahapaskapanen,makakon- sep one village one product bisa berhasil. Keberhasilansuatudesa,jika itu terwujud, akan menarik usa- ha lain seperti perbankan yang malah menawari biaya untuk kredit usaha, baik bagi peroran- gan maupun untuk Bumdes. “Intinya fokus, terapkan ska- la ukur usaha. Dengan model seperti ini saya yakin ini Bum- des bisa menjadi holding. Ini harus diikuti dengan pelatihan manajemen, administrasi mau- pun marketingnya,” jelas Eko Sandjojo yang berpesan agar ego sektoral dihilangkan. Sumber: beritasatu Dwijo Prawito Yunita,RemajaPenyandangObesitasBerlebihdari Sidoarjo,Usia12TahunBeratBadannyaSudah80Kg Surabaya,CB-Ditemani pihak Puskesmas Tulangan dan RSUD Sidoarjo, putri sulung pasangan Umiyatun (38) dengan Padi (47) ini sempat dibawa ke Instalasi Rawat Jalan (IRJ) PoliAnak RSUD Dr Soetomo. Dari atas kursi roda, Yunita terlihat masih bisa bercanda dengan sejumlah perawat dan dokter. Bahkan saat petugas puskesmas menyiapkan sandal yang dikenakan, ia sempat protes meminta kakinya dinaikkan ke pen- yangga kursi roda. Meskipun tidak berkomu- nikasi secara jelas,Yunita masih bisa merespons sejumlah lelucon yang dilontarkan orang di sekitarn- ya dengan tertawa. Namun karena terbatasnya ruanga di IRJ, Yunita akhirnya diobservasi di ruang Bobo kelas 1,IRNA (Instalasi Rawat Inap)Anak. Untuk berpindah dari kursi roda ke tempat tidur, Yunita sudah bisa berdiri dengan dipapah seorng perawat. Kemudian menaikkan dirinya di ranjang dengan dibantu tiga perawat. Ketika menunggu proses pemeriksaan dari tim dokter, Yunita menceritakan biasanya ia bermain bersama adiknya di rumah. “Iya, kangen adik, naman- ya Faiz,” ujarnya ketika ditanya, Senin (26/9). Namun, ditanya keinginan untuk bersekolah. Gadis berambut pendek ini mengge- lengkan kepala berulang kali. Umi, ibuYunita, terlihat lelah setelah kepindahan Yunita dari perawatan di Sidoarjo ke Surabaya. Apalagi ia harus berbagai tugas dengan suaminya yang bekerja dan merawat anak kedua yang merupakan anak bungsu mereka. “Saya sesuai anjuran dokter, harus dirawat di mana. Ini dirujuk ke Surabaya karena di Sidoarjo katanya alatnya nggak lengkap. Yang penting berat badan Yunita segera normal dan bisa kembali pulang,” lanjutnya. Menurut Umi, anaknya mulai diperiksakan ke puskesmas saat mulai mengeluh sesak napas dan mudah lelah saat berjalan. ApalagiYunita selama ini tidak pernah mengeluh sakit meskipun berat badannya terlihat berlebihan. “Sakit parah itu waktu diare usia tujuh bulan, sampai koma 3 hari. Setelah itu cuma batuk dna pilek,”jelasnya. Umi mengakuYunita biasa di rumah bersama adiknya yang sudah kelas 1 SD. Ia dan suaminya bergantian menjaga kedua anaknya, karena mereka berjualan es kelapa muda di daerah Tulangan. Sejak lulus SD,Yunita memang lebih banyak di rumah menonton TV. “Harusnya SMA kelas 1, tapi anaknya nggak mau sekolah. Kegiatannya ya nonton TV, tidur, makan. Makannya biasa kayak kami sekeluarga sehari 3 atau 2 kali,” tuturnya. Namun, Umi mengakui pola makanYunita terbilang buruk. Berbagai jenis cemilan habis disantap. Tak hanya sekali dua kali, dia bisa memakan berbagai jenis cemilan sebelum waktunya makan hingga berkali-kali. Mulai bakso, sosis, creaker snack, dan lain-lain, bahkan setiap minum teh, ia selalu menambahkan gula dengan porsi berlebihan. “Mesti sembunyi-sembunyi kalau makan atau minum yang manis-manis. Makanya pas usia 12 tahun beratnya sudah 80 kilogram,” jelasnya. (*) Sejak 7 September, Yunita Maulidia (16) penyandang obesitas berlebihan ini terus dirawat di rumah sakit. Hari ini, Senin (26/9), remaja lulusan SD , warga Desa Griting, Tulangan, Sidoarjo, ini dirujuk ke RSUD Dr Soetomo setelah perawatan di RSUD Sidoarjo.
  • 6. SURABAYA - SIDOARJOwww.cahayabaru.co Edisi 37 | 1 s/d 15 Oktober 2016 6 Awasi Pengungsi Asing dari Negara Konflik Surabaya, CB - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya ketat mengawasi warga refugee yang tinggal di Puspa Agro, Sidoarjo. Mereka mulai bergaul dengan masyarakat setempat. Karenaitu,perluantisipasidaridampaknegatifkondisitersebut. Warga refugee merupakan pengungsi dari negara konflik. Mereka berlindung di daerah tertentu seperti Sidoarjo sambil menunggu persetujuan negara pemberi suaka. Selama belum ada pemberi suaka, mereka tinggal di negara tempat penampungan itu. Secara administrasi, warga refugee bukan imigran gelap atau warga negara asing ilegal. Mereka dilengkapi dokumen yang dikeluarkan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)danInternationalOrganizatonforMigration(IOM). Selama hidup di negara penampungan, warga refugee dibi- ayai lembaga tersebut. Mereka tidak boleh bekerja di negara tempat mengungsi, hanya boleh bersosialisasi. Kepala Bidang Pengawasan Penindakan Keimigrasian (Kabidwasdakim) Kan- tor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya RomiYudianto menyata- kan, pengawasan di wilayah tersebut ditingkatkan. Diamenyatakandilematisdalammenghadapiwargarefugee. Perilakumerekaseringdiluarbatas.‘’Kamikhawatirberdampak negatif terhadap masyarakat,’’ujarnya. Salah satunya ada pengungsi yang membawa senjata tajam dan menakuti orang kampung.Ada juga yang terpantau mabuk- mabukan dan mengganggu ketenangan warga. Petugas imigrasi ingin menindak oknum dari refugee yang tidaktaataturan.Namun,merekadilindungiIOMdanUNHCR. Banyak aspek yang bisa timbul jika pemerintah menerapkan tindakan tegas terhadap mereka. Negarapemberisuakamerekabisamembatalkan.Akibatnya, warga refugee gagal pindah dan tetap tinggal di Indonesia. “Tin- dakankamijustrumenghambatmereka,’’jelasRomi. Sumber: jpn APBD Surabaya 2016 Defisit Rp 1,3 T Surabaya, CB - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pe- rubahan (APBDP) Kota Sura- baya 2016 mengalami defisit Rp1,3 triliun karena anggaran belanja lebih besar dari pendap- atan. Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya Vinsensius Awey di Surabaya, Senin (26/9), mengatakan ang- garan belanja padaAPBD 2016 yang semula Rp7,9 triliun berubah menjadi Rp8,1 triliun padaAPBDP2016. “Meningkatnyabelanjadaer- ah ternyata berbanding terbalik dengan jumlah pendapatan daerah. Besaran pendapatan daerah yangsemulaRp6,9tiliunturunmenjadiRp6,7triliun.Agakterba- lik postur anggaran APBD, biasanya belanja naik, pendapatan harus digenjot naik,” katanya. Ia mengatakan pendapatan daerah Surabaya diperoleh dari pendapatan daerah asli (PAD), pendapatan dari perimbangan provinsi dan dana alokasi umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Meski total pendapatan asli daerah terdapat peningkatan dari sekitar Rp3 tiliun menjadi Rp4 triliun, namun terdapat penundaan DAK. UntukmenutupDAK,katadia,pemerintahkotamenggunakan Dana Otonomi Khusus. Politisi Partai Nasdem itu mengatakan untuk menutup defisit APBD 2016, pemerintah kota meng- gunakandanasisalebihpenggunaananggaran(Silpa)2015yang mencapai Rp1,4 triliun. “Namundarisilpaitu,Rp20miliaruntuk belanjabiayapenanamanmodal,jadisisaRp1,3triliununtukmenu- tup defisit,” katanya. Awey mengurai meningkatnya anggaran belanja di antaranya karena adanya hibah ke Polda Jatim sebesar Rp109 miliar. Hibah tersebut sebagai kompensasi aset kepolisian untuk “froantage road”diJalanAhmadYani.Gantirugilahanmenggunakansistem hibah karena antar institusi negara tak diperbolehkan sistem jual beli. “Dana hibah itu untuk pembangunan gedung yang fungsin- ya untuk peningkatan pelayanan masyarakat,” katanya. Belanja lainnya, menurutnya, adalah pengadaan tanah untuk saranapublikdiDinasPengelolaanBangunandanTanah.Nilain- yajikasebelumnyadianggarkansekitarRp25miliarnaikbmenjadi Rp235milairpadaAPBDPerubahan.Dengankenaikantersebut, maka anggaran di dinas tersebut yang semula Rp120 miliar naik menjadi Rp349 miliar. “Peruntukannnya untuk pengadaan tanah makamdiKeputih,kemudianbufferzone(zonapenyangga)antara TPAdengan lingkungan masyarakat sekitar,” katanya. sumber: beritasatu DPRD Surabaya: Pemkot Jangan Tabrak Aturan Terkait Penataan Organisasi Surabaya,CB- Penataan organisasi di lingkungan Pemerin- tah Kota Surabaya diminta tetap memperhatikan PP 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Ketua Pansus Raperda Organisasi Perangkat daerah (OPD) DPRDSurabaya,Fatkurohman,mengungkapkan,arahanmenye- laraskan restrukturisasi organisasi di daerah ke pemerintah pu- sat datang dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negera dan reformasi Birokrasi, serta Pemprov Jatim. “Isi raperda kita harus mengikuti PP18Tahun 2016,” tuturnya. Fatkurohman mencontohkan, berdasarkan konsultasi pansus kepemeritahprovinsi,untukjumlahasistenIIISekotapadatipeA hanyaada3,bukan4orang.KemudianjumlahstafahliWalikota, tak diperkenankan jumlahnya hingga 5 orang sesuai usulan pe- merintahkota,karenasesuaiaturanhanyadiisi3orang.“Ininanti yang perlu kita bahas dengan pemerintah kota,” katanya PolitisiPKSinimenambahkan,dilingkunganpemerintahkota, untukDinasPekerjaanumum(PU)dipecahmenjadiDinasPUBina Marga dan Pematusan dan Dinas Cipta Karya dan Tata ruang (DCKTR). Padahal, sejatinya ada beberapa urusan PU yang ma- sukpada DinasKebersihandanRuangTerbukaHijau.Kemudian, sesuai amanah Kementrian PU dan Perumahan Rakyat, urusan PerumahanRakyatdanPemukimanmasukkeDinasCiptaKarya danTataRuang.“ArahanpakGubernur,DinasPUdipecahmenja- di 2 bukan dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, namun DinaskebersihandanRTH,”jelasFatkurohman. AnggotaKomisiAinimenegaskan,penataanorganisasiyang ada dalam PP tidak mungkin ditentang. Meski pembentukan be- berapa dinas masih bisa dimodifikasi dengan menggabungkan atau dipisah. “Misal, Dinas Lingkungan Hidup berdiri sendiri tak digabung dengan Dinas Kebersihan dan Ruang terbuka Hi- jau, karena cakupannya sangat luas,” tandasnya. Fatkurohmanmengatakan,hasilkonsultasikekemenPANdan RBsertaPemprovJatimnantinyaakandisampaikankepemerin- tah kota saat pembahasan Raperda OPD. Bahkan, untuk menge- tahui detail arahan pemerintah provinsi berkaitan dengan or- ganisasi perangkat daerah, pansu siap menghadirkan narasum- ber dari instansi tersebut. “Jika perlu penjelasan dari Pemprov, kita akan hadirkan Kabiro organisasinya,” pungkasnya. Sumber: beritajatim Pemkot Surabaya Gandeng Pengembang untuk Percepatan Sertifikasi Tanah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil (ketiga kiri) berbincang dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (kedua dari kiri) ketika menghadiri program Sertifikatkan Surabaya di Balai Pertemuan RW 02 Kelurahan Made, Surabaya, Jawa Timur. Surabaya, CB - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meng- gandeng sejumlah pengembang untukmempercepatprogramser- tifikasi tanah. Ditargetkan pada 2017 semua tanah di Kota Pahl- awan telah terdaftar dan terser- tifikasi. Sejumlah pengembang yang terlibat melalui program cospo- rate social responsibility (CSR) mereka antara lain, Group Cipu- tra, Pakuwon Group, PT Bhakti Tamara, Podojoyo Masyhur Group,PTDianPermata,PTTri- jayaKartika,LamicitraNusantara Tbk,danPTGalaBumiPerkasa. Kepala BPN 1 Surabaya, BambangPriyono,mengatakan, masih terdapat puluhan ribu bidang tanah di Surabaya yang belum terdaftar dan tersertifika- si. Setelah mendapat perintah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional(ATR/BPN)terkaitpro- gram percontohan sertifikasi tanah,iasegeramelakukankoor- dinasi dengan sejumlah pe- ngembang. “Saat ini terkumpul cukup banyak untuk membiayai 5.000 bidang, ditambah dengan Alim Markus [Dirut Maspion Group] menyanggupi 1.500 bidang,” jelasnyadalamacarapeluncuran kegiatanSertifikatkanSurabaya di Balai RW 2 Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep, Sura- baya,Senin(26/9). Bambang mengklaim semua proses sertifikasi tanah dilaku- kan secara transparan. Para par- tisipan tersebut telah menunjuk pihak yang mengumpulkan dana. Sedangkan BPN hanya melakukan inventarisasi tanah yangakandisertifikasi.Program ini menyasar kepada warga pe- megang Kartu Indonesia Se- jahtera. Wali Kota Surabaya Tri Ris- maharini, menyatakan terima kasihkepadaMenteriATR/BPN yang menempatkan Surabaya sebagai percontohan sertifikasi tanah di seluruh Indonesia. Ris- ma,sapaanakrabnya,mengakui awalnya bingung terkait biaya untuksertifikasitanah.Sebabjika menggunakan APBD prosesn- ya terlalu lama. Kamudian, ter- dapat ide dari Kepala BPN 1 Surabayayangmengajakkerjas- ama sejumlah pengembang di Kota Pahlawan untuk memban- tu program tersebut. “Program ini sudah ditunggu masyarakat untuk tanahnya bisa disertifikasi. Selama ini masya- rakat mau usaha tidak bisa kare- na tidak punya sertifikat untuk agunan,” ujarnya. Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil, menyatakan bakal terusmelakukanperbaikanlayan- an kepada masyarakat. Proses sertifikasitanahyangsemulapan- jang akan dibuat lebih ringkas, dan yang semula tertutup akan dibuattransparan.“Mudah-muda- han 2017 Surabaya sudah selesai semua, tidak ada lagi sepotong tanahpundiSurabayayangtidak terdaftar,” ungkapnya. sumber: republika Warga Surabaya Tak Bisa Cetak e-KTP di Luar Kota Sukardo Surabaya, Cb - Jika daerah lain seperti Sidoarjo bisa menc- etake-KTPdariluardaerah,tidak demikian dengan layanan e- KTP di Surabaya. Warga Surabaya yang bera- da di luar kota atau tugas di luar daerah tidak bisa mendapat lay- anan cetak e-KTP di daerah luar kotaini.Initermasukyangmen- jadi salah penyebab sehingga ibu kota provinsi Jatim ini ter- masuk daerah dengan jumlah warganya paling banyak belum terekam e-KTP. “Surabaya ter- banyak kedua setelah Jember,” terangKepalaDisnakertransdan Kependudukan, Jatim Sukardo, Minggu(25/9). Dari 38 kota dan kabupaten do Jatim, Jember adalah daerah yangpalinglambatmenuntaskan e-KTP. Dari jumlah warganya yang wajib e-KTP sebanyak 2,1 juta orang, masih menyisakan 269.537orang. Persis di bawah Jember den- gan jumlah penduduk yang wa- jibe-KTPsebanyak2jutaorang, masihmenyisakan330.659orang belumterekame-KTP. “Saya juga heran, Surabaya dengan inovasi layanan di seg- ala sektor tapi urusan e-KTP tidak cepat,” ungkap Sukardo. Memang semua peralatan e- KTPmerekamhinggamencetak pada 2011 lalu langsung dida- tangkan dari pusat. Mulai komputer, alat rekam, irismata,sidikjari,hinggaprint- er. Namun daerah perlu berinovasimenambahataumem- percepat layanan. Meski diakui, peralatan itu harus di-upgrade kembali. Sela- ma ini memang kalau ada alat rusak memperbaikinya harus ke Jakarta. “Tidak tahun ada 600 orang baru berusia 17 tahun. Ini menuntut kapasitas alat,” kata Sukardo. Saat ini, total penduduk di Jatim sebanyak 39,4 juta orang dengan jumlah wajib KTP se- banyak 29,5 juta warga. Darijumlahini,sebanyak2,8 jutapendudukbelummelakukan perekamanKTPElektronik. Namunjumlahiniterusmenu- run sejak pemerintah gencar melakukan sosialisasi pereka- manE-KTP. Proses perekaman dan penc- etakan EKTP sebenarnya telah dilakukan sejak 2011 dengan di- lakukan proses perekaman mas- sal lantas dilakukan proses pen- cetakanmassalpadatahun2013- 2014. “Saat itu distribusi lewat provinsi sehingga lancar. Tapi saat ini distribusi blangko lang- sung terpusat dan masih banyak yang kurang,” tambah Sukardo Selain blangko kiriman dari pusat terbatas, sistem jaringan komputer yang terkoneksi tern- yata juga sangat lambat sehing- ga membuat proses perekaman saat ini sering terkendala. Alat cetak e-KTP yang di- gunakan sejak tahun 2011 juga sudah mulai usang sehingga banyak yang saat ini rusak. Padahal untuk memperbaiki alatcetaktidakbisadilakukandi JawaTimurdanharusdibawake Jakarta. sumber: tribunnews 17 Tahun Tak Dilayani Air PDAM, Warga Keputih Wadul DPRD Empat orang perwakilan warga yang tinggal di Keputih Timur Pompa Air, Kelurahan Keputih Sukolilo mendatangi mendatangi Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (26/09). Mereka mengadukan nasibnya yang tidak mendapat layanan air bersih dari PDAM Surabaya sejak 17 tahuh lalu. Pasalnya pihak PDAM Surya Sembada sampai saat ini tidak berani memasang instalasi aliran air ke pemuki- man warga tersebut karena lahan yang mereka tempati diklaimsebagaimilikPT Pakuwon Jati. Untuk mencukupi kebutu- han air bersih, selama ini mereka harus mengeluarkan biaya Rp 600 ribu perbulan untuk membeli air eceran. Empat warga Keputih yang ini akhirnya ditemui oleh anggota Komisi C DPRD KOta Surabaya, Vinsensius di ruang Fraksi Gabungan Hunura, PPP dan Nasdem. Kepada dewan, warga yang dikoordinir oleh Hendrik Kurniawan ini membantah bahwa lahan yang mereka tempati adalah milik PT Pakuwon Jati yang mengklaim memilikisertifikat. Menurut Hendrik, lahan tersebut adalah milik Dinas PekerjaanUmum(PU) Pengairan Provinsi Jawa Timur. Warga menempati lahan tersebut dengan berbekal izin pemakaian tanah sepadan. Hal itu mereka buktikan dengan adanya surat nomor 503.593.1/0011/ 111.3/2016.Dalamsurat tertanggal 1 Agustus 2016 ini dengan jelas menerangkan bahwa tanah bekas waduk tersebut berupa sempadan 30 m dari bibir sungai dan dimanfaatkan untuk jalan 6 meter dan tempat tinggal warga 24 meter. Diungkapkan Hendrik, PDAM tidak berani ma- masang saliuran air karena dilarang oleh pihak kelurahan. Selamaini,lanjutdia,telah terjadibeberapakalimediasi dengan Pemkot Surabaya, Badan Pertanahan Nasional (BPN),PTPakuwonJatidan PDAM untuk mencari solusi bagaimana supaya warga bisa menikmatiaiedariPDAM. Namun,sampaisaatini pihaknyamengakupesimis karena keputusan pemasangan instalasi itu menunggu warga mediasipihakterkaitselesai. “Kalau keputusan atau mediasi itu selesai 30 tahun lagi, sampai kapan kita bisa mendapatkan pelayanan air bersih. Kalau seingat saya warga sudah mengajukan sejak 2009 tapi tidak tembus sampai sekarang,” tegas Hendrik ketika ditemui di Gedung DPRD Surabaya. Terkait masalah ini, Kepala Unit Pelaksana Teknis PengelolahanAir di Surabaya Dinas PU Pengairan Jatim, Hadi Moeljanto tersebut mempersilahkan PDAM SUrya Sembada memasang instalasi pipa saluran tersier untuk pelayanan air bersih bagi warga Keputih Timur PompaAir. Perintah pemasan- gan saluran air tersebut dituangkan dalam surat rekomendasi yang ditanda- tangai oleh Hadi Moeljanto. “Sudah sejak tujuh belas tahun belum mendapat layanan air bersih. Selama ini kita berpegang pada surat Dinas PU Pengairan Provinsi Jatim yang memberi ijin dan mempersilahkan pihak PDAM Surya Sembada untuk memasang instalasi air bersih. Kalau dikalkulasi satu keluarga bisa menghabiskan biaya Rp 600 ribu untuk membeli air bersi dengan gerobak,” kata Hendrik. endrik yang datang bersama beberapa warga terdampak. Sementara itu, Vinsensius mengaku sangat kecewa dengan kebijakan PDAM Surya Sembada karena memilih tidak memasang instalasi air bersih dan membuat warga semakin menderita. Politisi partai Nasdem ini dengan tegas meminta perusahaan air bersih plat merah tersebut menggunakan rekomendasi dari Dinas PU Pengairan Provinsi Jatim sebagai instansi resmi negara daripada membela PT Pakuwon Jati sebagai mengembang swasta. “Kalaupun ada masalah jangan takut biar Dinas PU Pengairan Provinsi Jatim dan PT Pakuwon Jati yang menyelesaikan. Jangan menunggu begini kasihan warga yang membutuhkan air bersih. Kan sudah jelas surat dari Pemprov (Dinas PU Pengairan Jatim) sebagai pemilik lahan dan memberikan rekomendasi dan mengijnkan dilakukan pemasangan instalasi air,” kata politisi yang akrab disapa Awey ini. Di lain pihak, Humas PDAM Surya SembadaAri BimoSaktimembenarkan bahwa sampai saat ini PDAM tidak bisa memasang saluran di wilayah tersebut karena berdasarkan keterangan Lurah KeputihYuli Utomo bahwa tanah sempada tersebut merupakan milik PT Pakuwon Jati dan tidak mengakui kepemilikan Dinas PU Pengairan Pemprov Jatim. “Keterangan lurah setempat seperti itu (milik PT Pakuein Jati). Makanya kita tidak ingin ada masalah dikemudian hari sehingga belum melakukan pemasan- gan. Renacananya dalam waktu dekat akan kita buat master meter air di dekat lokasi. Namun akan kita bahas dulu karena tetap harus mengangkut air karena lokasinya agak jauh dari pemukiman warga terdamp- ak,” kata pria berkacamata ini. Berdasarkan data yang dimiliki warga, PT Pakuwon tiba-tiba telah memiliki sertifikat persil tanah seluas 38.322 m2 pada tahun 2004 sudah termasuk tanah yang menjadi tempat tinggal warga Keputih di sempadan sungai. Padahal, warga yang tinggal juga memiliki bukti bahwa tanah terebut milik Dinas PU Pengairan Provinsi Jatim dan belum pernah terjadi pembe- lian oleh pihak manapun termasuk PT Pakuwon Jati. sumber: lensaindonesia Surat Rekomendasi Dinas PU Pengairan Jatim. Vinsensius Awey