01 pendahuluan

L a p o r a n PENDAHULUAN
Bab 1 -1Evaluasi Perkembangan Tata Guna Lahan Kota Mataram
Tahun 2011 – 2017
1.1. LATAR BELAKANG
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota merupakan rencana yang memuat
ketentuan-ketentuan mengenai penetapan fungsi bagian wilayah kota yang pada hakekatnya
menjadi arahan lokasi berbagai kegiatan yang memiliki kesamaan fungsi maupun lingkungan
permukiman dengan karakteristik tertentu di wilayah tersebut. Pada prinsipnya, RTRW Kota
juga merupakan rencana tiga dimensi yang mengandung pengertian upaya penetapan
intensitas penggunaan ruang untuk setiap bagian-bagian wilayah sesuai dengan fungsinya
dalam struktur tata ruang kota secara keseluruhan.
Dalam dinamika perkembangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang relatif
cepat dan cenderung mengikuti mekanisme pasar, sementara disisi lain lemahnya fungsi
kontrol dari instansi terkait karena keterbatasan kemampuan aparat dan belum adanya
perangkat kebijakan yang mengatur pemanfaatan ruang pada tingkatan rencana yang lebih
rinci, indikasi berlangsungnya kegiatan pembangunan yang kurang terkendali telah terjadi.
Sekalipun sudah ada perangkat aturan pada tingkatan rencana umum (RTRW Provinsi Nusa
Tenggara Barat) sebagai arahan pengaturan pembangunan kota, tetapi pelanggaran juga
masih terjadi, seperti alih fungsi lahan dalam kawasan budidaya tanpa memperhatikan aspek
daya dukung lingkungan, terutama di bagian permukiman padat atau di tengah daerah
kosong menjadi salah satu indikasi perlunya perangkat aturan pola pemanfaatan ruang pada
tingkatan rencana teknis.
Pertumbuhan ekonomi yang pesat pasca implementasi otonomi daerah juga telah
mengubah Provinsi NTB sebagai salah satu poros pertumbuhan ekonomi di Wilayah
Indonesia Bagian Tengah. Dampak yang terlihat secara kasat mata adalah perubahan wajah
Kota Mataram, baik sebagai ibukota maupun sebagai pintu gerbang Provinsi NTB.
Perubahan nyata tersebut nampak pada alih fungsi di sejumlah, perluasan “built up area”
dan peningkatan volume arus lalu lintas yang terjadi secara signifikan dalam 10 tahun
terakhir.
BAB 1
PENDAHULUAN

Tahun 2011 – 2017
Proses perencanaan tata ruang dimulai dengan kajian secara menyeluruh terhadap
karakteristik wilayah dan didasarkan pada struktural makro yang tidak terikat sepenuhnya
terhadap batasan administrasi, serta kajian khusus wilayah perencanaan itu sendiri (Kajian
mikro). Selanjutnya hasil kajian analisis tersebut digunakan sebagai dasar arahan dalam
penyusunan tata ruang untuk Kota Mataram. Arahan tata ruang ini mencakup rencana
pengembangan sektoral, serta menggambarkan suatu indikasi program tahapan untuk lima
tahunan dengan berdasarkan pengembangan wilayah dalam jangka panjang/menengah
untuk kurun waktu 10 tahun mendatang.
RTRW Kota Mataram merupakan produk rencana yang memuat ketentuan-ketentuan
penetapan fungsi bagian wilayah kota yang menjadi arahan lokasi berbagai kegiatan yang
memiliki kesamaan fungsi dengan karakteristik tertentu. Pada dasarnya, RTRW Kota
Mataram merupakan rencana tiga dimensi yang mengandung pengertian upaya menetapkan
intensitas penggunaan ruang pada setiap bagian wilayah sesuai dengan fungsinya dalam
struktur tata ruang kota.
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
RTRW Kota Mataram disusun sebagai turunan dari rencana tata ruang di atasnya
dengan menetapkan skala yang lebih kecil terhadap arahan pemanfaatan ruang dan
pengembangan pusat-pusat permukiman serta prasarana wilayah. Disamping itu, RTRW
menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang lebih rinci
sebagai penjabaran operasional pemanfaatan ruang di wilayah Kota Mataram. Hal ini
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan berkesinambungan dengan kebijakan
pembangunan daerah lainnya.
1.3. SASARAN
RTRW Kota Mataram disusun agar Pemerintah Kota Mataram mempunyai rencana
pembangunan wilayah jangka panjang yang dapat berfungsi sebagai wadah keterpaduan
bagi kepentingan dan aspirasi pemerintah pusat, pemerintah kota serta stakeholder (swasta
dan masyarakat sendiri).
Sasaran dilakukan penyusunan RTRW Kota Mataram adalah diantaranya:
1) Melakukan peninjauan (review) terhadap RTRW Kota Mataram yang telah disusun
sebelumnya (tahun 2011-2031) untuk menilai tingkat kesahihan rencana,
pengaruh faktor eksternal dan internal, serta simpangan rencana sebagai
masukan bagi penentuan langkah-langkah perbaikan.
2) Mengidentifikasi kondisi dan permasalahan wilayah Kota Mataram sebagai bahan
masukan bagi penyusunan RTRW Kota Mataram, melalui proses pengumpulan

Tahun 2011 – 2017
data dan informasi baik data sekunder (yang diperoleh melalui survei instansional)
maupun data primer (yang diperoleh dari survei lapangan) serta literature.
3) Menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan dan disusun untuk
memahami karakteristik unsur–unsur pembentukan ruang, memahami hubungan
sebab akibat terbentuknya kondisi ruang wilayah untuk mengetahui beberapa
fenomena dengan memperhatikan kebijaksanaan pembangunan kota yang ada.
4) Tersusunnya dokumen RTRW Kota Mataram
5) Menghasilkan produk RTRW Kota Mataram yang dapat diaplikasikan, sehingga
dapat dijadikan bahan acuan dalam proses pengambilan keputusan dalam hal
pengembangan dan pembangunan Kota Mataram.
1.4. FUNGSI DAN KEDUDUKAN RTRW
RTRW Kota Mataram memiliki fungsi sebagai dimensi ruang dari kebijakan
pembangunan daerah serta sebagai:
1. Acuan bagi penyusunan kebijakan pembangunan daerah tentang:
a. pelaksanaan tata ruang berazaskan pembangunan yang berwawasan lingkungan
dan berkelanjutan (sustainable development);
b. keterpaduan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas
sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan (pemerintah, pemerintah
daerah, dan masyarakat);
c. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara struktur ruang dan pola ruang,
keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan
pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, antarakawasan perkotaan, dan
antarkawasan perdesaan.
2. Pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan tata ruang yang
meliputi perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan
ruang;
3. Acuan bagi penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
4. Acuan bagi penyusunan rencana tata ruang daerah pada tingkat yang lebih detail.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
rencana
tata ruang dirumuskan secara berjenjang mulai dari tingkat yang umum sampai tingkat yang
sangat rinci. Mengingat RTRW merupakan matra keruangan dari rencana pembangunan
daerah dan bagian dari pembangunan nasional, ketiga tingkatan (RTRW Nasional, RTRW
Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota) memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga harus
dijaga konsistensinya baik dari segi substansi maupun operasionalisasinya.

Tahun 2011 – 2017
RTRW Kota disusun oleh daerah otonom Kota dengan memperhatikan RTRW
lainnya yang mencakup wilayah yang lebih luas maupun keterpaduan dengan RTRW
wilayah perbatasan. Sedangkan produk perencanaan pada tingkat administrasi terdiri dari
rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang dilengkapi dengan pengaturan
zonasi sebagai pedoman perizinan.
RENCANA
PEMBANGUNAN
RENCANA UMUM
TATARUANG
RENCANA RINCI
TATARUANG
RPJM Provinsi
RPJM Kabupaten/Kota
RPJP Provinsi
RPJP Kabupaten/Kota
RTRW Kab
UU 25/2004
RTRW PROVINSI
(Peraturan Daerah
Provinsi)
RTRW
KABUPATEN/KOTA
(Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota)
RTR Kaw. Strategis Provinsi
RDTR/PZ Kota/Perkotaan
RTR Kaw. Strategis Kab/Kota
NASIONAL
DOKUMEN PERENCANAAN
SEKTORAL / NON SPASIAL
DOKUMEN
PERENCANAAN SPASIAL
RPJP Nasional
RPJM Nasional
RTRW NASIONAL
(Peraturan
Pemerintah)
RTR Pulau/Kepulauan
RTR Kaw. Strategis Nasional
PROVINSI
KABUPATEN/
KOTA
Gambar 1.1
Kedudukan Rtrw Kota Berdasarkan UU 26/2007 Tentang Penataan Ruang
1.5. SKALA DAN JANGKA WAKTU RTRW
RTRW Kota adalah rencana tata ruang dalam wilayah administrasi dengan tingkat
ketelitian minimal skala 1 : 25.000 berjangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) Tahun yang
ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun. RTRW Kota disusun berdasarkan
perkiraan kecenderungan dan arahan perkembangan untuk memenuhi kebutuhan
pembangunan di masa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaannya.
Penyusunan RTRW dilakukan dengan berazaskan kaidah-kaidah perencanaan
seperti keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan;
keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan;
pelindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas dalam
lingkup lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Tahun 2011 – 2017
1.6. RUANG LINGKUP
Dalam proses penyusunan RTRW akan dikaji sejumlah aspek secara menyeluruh
dan terpadu yang berkenaan dengan pembangunan Kota Mataram pada umumnya dan
karakter keruangan/ tata ruang pada khususnya.
1.4.1. Lingkup Wilayah
Lingkup wilayah perencanaan dalam penyusunan RTRW Kota Mataram mencakup
wilayah administratif Kota Mataram. Secara administratif terbagi dalam 6 (enam) wilayah
kecamatan dan 50 kelurahan sebagaimana yang digambarkan pada Gambar 3.1.
Secara geografis terletak pada ujung sebelah barat Pulau Lombok serta berada pada
posisi 116º04’-116º10’ Bujur Timur dan 08º33’-08º38’ Lintang Selatandengan batas-batas
wilayah sebagai berikut:
▪ Sebelah Utara : Kecamatan Gunung Sari dan Desa Lingsar Kabupaten Lombok
Barat;
▪ Sebelah Timur : Kecamatan Narmada dan Desa Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
▪ Sebelah Selatan : Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
▪ Sebelah Barat : Selat Lombok.
1.4.2. Lingkup Pekerjaan
Sesuai dengan UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyusunan RTRW
Kota Mataram didasarkan atas azas-azas sebagai berikut:
1) Azas Fungsi Utama, pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan fungsi utama
perlindungan dan budidaya.
2) Azas fungsi kawasan dan kegiatan, pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan fungsi
kawasan dan kegiatan yang meliputi kawasan pedesaan, perkotaan dan kawasan
penanganan khusus.
3) Azas manfaat, pemanfaatan ruang secara optimal harus tercermin dalam penentuan
fungsi pelayanan kegiatan serta sistem jaringan prasarana wilayah.
4) Azas keseimbangan dan keserasian, harus dapat menciptakan:
▪ Keseimbangan dan keserasian struktur pola pemanfaatan ruang bagi persebaran
penduduk dan kawasan serta antar sektor dan daerah dalam satu kesatuan
kawasan nusantara,
▪ Keseimbangan, keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam
wilayah kabupaten.
Dari Azas keseimbangan dan keserasian, harus tercermin dalam sinergi wilayah dan
kesesuaian pemanfaatan ruang yang mencakup kesesuaian ekologis dan sosial-
ekonomi, yang secara khusus berazaskan pada hal sebagai berikut:

Tahun 2011 – 2017

Tahun 2011 – 2017
▪ Azas kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, yaitu dengan cara
menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin
dalam pola pemanfaatan ruang,
▪ Azas berkelanjutan, penataan ruang harus menjamin kelestarian, kemampuan
daya dukung sumber daya alam,
▪ Azas keterbukaan, setiap orang/ pihak dapat memperoleh informasi mengenai
produk perencanaan dan penataan ruang serta terlibat secara langsung ataupun
tidak langsung pada proses penyusunannya.
Dengan berdasarkan tujuan dan sasaran serta asas tersebut di atas, maka
penyusunan RTRW Kota Mataram memiliki lingkup pekerjaan diantaranya:
1. Pemantapan visi pengembangan Kota Mataram selama kurun waktu 20 tahun
mendatang, yang mencakup:
▪ Arah dan struktur wilayah yang akan dicapai, meliputi sistem pusat-pusat, sistem
pemanfaatan ruang dan lahan serta sistem pengadaan dan pemenuhan prasarana
dan sarana,
▪ Fungsi peranan Kota Mataram dalam konstalasi makro dan mikro wilayah,
▪ Pola pemanfaatan ruang yang mencakup fungsi, kegiatan dan dimensi ruang,
▪ Arahan kebijakan pengembangan investasi
2. Melakukan kajian terhadap kondisi dan kecenderungan perkembangan wilayah baik
dilihat dari aspek fisik, sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya,
3. Penyusunan strategi pengembangan kota yang mencakup:
▪ Identifikasi sektor-sektor strategis/ unggulan maupun kawasan-kawasan strategi
untuk dikembangkan/ditangani (kawasan yang dilindungi, kawasan yang perlu
dikembangkan dengan pengendalian ketat, kawasan-kawasan yang perlu
direvitalisasi dan lainnya)
▪ Arahan program pengembangan kota
▪ Mengkaji kebijaksanaan sektor pembangunan yang terkait secara langsung
maupun tidak langsung terhadap pengembangan Kota Mataram, khususnya pada
kawasan-kawasan fungsional lainnya yang terdapat di kota ini.
▪ Mengkaji potensi dan kendala yang akan ditemui dalam pengembangan Kota
Mataram yang ditinjau dari aspek fisik dan non fisik dan termasuk di dalamnya
aspek kelembagaan dan pengelolaan pengembangan kota.
▪ Mengkoordinasikan kebijaksanaan tata ruang/pemanfaatan tata ruang Kota
Mataram secara menyeluruh dan terpadu (pembangunan berkelanjutan) serta
diharapkan akan berwawasan lingkungan

Tahun 2011 – 2017
▪ Mengkaji peluang maupun tantangan bagi pengembangan Kota Mataram secara
menyeluruh melalui identifikasi ijin–ijin lokasi, wawancara dengan masyarakat,
swasta serta pelaku pembangunan lainnya.
▪ Menerapkan kriteria strategi pengembangan.
1.7. DASAR HUKUM
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan revisi RTRW Kota Mataram,
antara lain:
A. Undang-Undang:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Tahun 2011 – 2017
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108,
17. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
19. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor
20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).

Tahun 2011 – 2017
B. Peraturan Pemerintah:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1985 tentang Izin Usaha Industri
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air
dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4161);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana
diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Tahun 2011 – 2017
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan
Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
14. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21,
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman
18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara
Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5160);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan
Rekayasaan, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana
Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5393);

Tahun 2011 – 2017
C. Peraturan Presiden:
1. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial
Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan
Pasar Trasidisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional
Pengelolaan Sumber Daya Air;
4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 33 tahun 1989 tentang Pengelolaan
Kawasan Budidaya;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 1990 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung.
D. Peraturan Menteri:
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989 tentang Pembagian
Wilayah Sungai;
2. 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan
Atas Air dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan
Bangunan dan Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993 tentang Garis
Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan
Bekas Sungai;
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2
Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman
Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana,
dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam
Penyusunan Rencana Tata Ruang;

Tahun 2011 – 2017
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
Operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi;
Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/
3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama
Telekomunikasi;
Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
15. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/PERMEN/M/2008
tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman;
Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan
Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang
Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan
Toko Modern;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di
Daerah;
Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota Kota beserta Rencana Rincinya;
Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Wilayah
Perkotaan/Kawasan Perkotaan;
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang
Wilayah;
Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

Tahun 2011 – 2017
25. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri
Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO
26. 03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan
Bersama Menara Telekomunikasi;
Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
29. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 39/Menhut-II/2009 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang
Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
31. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 42/Menhut-II/2009 tentang Pola Umum,
Kriteria, dan Standar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
33. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
34. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01
2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Hidup;
Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki
Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan
Hidup;
37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M /2010 tentang Standar
Pelayanan Umum Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
39. 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
Pengelolaan Sampah;

Tahun 2011 – 2017
Standar Pelayanan Perkotaan;
42. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi,
Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
Penggunaan Sumber Daya Air;
Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
Penyelenggaraan Jalan Khusus;
Ganti Rugi Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
Pedoman Perumusan Materi Muatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup dalam Peraturan Perundang-undangan;
Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
Program Menuju Indonesia Hijau;
52. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian
Berimbang;
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa
dan Kelurahan;
54. Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman Nomor
09/KPTS/M/IX/1999 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D);

Tahun 2011 – 2017
55. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPTS/M/2007 Tentang
Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang Dan
Tanggung Jawab Pemerintah;
E. Peraturan Daerah:
1. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2010 Tetng Rencana tata ruang
Wilayah Povinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2009-2029.
2. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031.
3. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan
Gedung
1.8. SISTEMATIKA PEMBAHASAN
BAB 1 PENDAHULUAN
Berisikan latar belakang, substansi, kedalaman, fungsi dan peran rencana tata ruang
wilayah kota, tujuan dan sasaran penyusunan RTRW Kota Mataram, ruang Lingkup
wilayah dan pekerjaan, serta sistematika pembahasan.
BAB 2 REVIEW (PENINJAUAN KEMBALI) RENCANA TATA RUANG KOTA MATARAM
Berisi latar belakang peninjauan kembali, maksud, tujuan dan sasaran peninjauan
kembali RTRW, pendekatan peninjauan kembali, evaluasi data dan informasi
pemanfaatan ruang yang meliputi profil, kualitas dan kesahan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Mataram dan perubahan kebijaksanaan eksternal, serta penentuan dan
tipologi peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
BAB 3 GAMBARAN UMUM KOTA MATARAM
Berisi gambaran mengenai kondisi fisik, kependudukan, infrastruktur serta kondisi
ekonomi Kota Mataram secara umum.
BAB 4 METODOLOGI
Bab ini berisikan uraian mengenai dasar-dasar pelaksanaan pekerjaan, metodologi
pendekatan studi dalam menuju kepada tujuan dan sasaran dan uraian mengenai
model-model analisa kuantitatif yang akan digunakan dalam langkah kegiatan
analisa.
BAB 5 RENCANA KERJA
Bab ini berisikan uraian pelaksanaan pekerjaan, dengan jadwal penyelesaian tiap
tahapan kegiatan beserta sistematika penyerahan dan ketentuan teknis laporan
kemajuan pekerjaan.

01 pendahuluan

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to 01 pendahuluan

Similar to 01 pendahuluan (20)

More from amrin syahrafi

More from amrin syahrafi (6)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

01 pendahuluan