SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
1.1. LATAR BELAKANG
Rencana Tata Ruang Wilayah atau yang lebih dikenal dengan istilah RTRW adalah sebuah Rencana
peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar pemanfaatannya
optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintahan Kabupaten
Majalengka Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Majalengka berinisiatif
melaksanakan Revisi RTRW Kabupaten Majalengka pada tahun 2009 guna mengantisipasi perubahan-
perubahan kebutuhan akan ruang yang begitu pesat pada saat ini. Dalam rangka meningkatkan substansi
RTRW Kabupaten Majalengka 2010-2030, muatan dan substansi teknis harus mengacu pada Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten. Adapun aspek-aspek yang dinilai adalah aspek tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang,
rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis wilayah, arahan
pemanfaatan ruang wilayah, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang sesuai dengan
Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, perlu diupayakan adanya keterpaduan pembangunan
sektoral dan wilayah atau daerah. Wujud operasionalnya secara terpadu diselenggarakan melalui pendekatan
wilayah yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara komprehensif dan bersinergi dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi. Keberadaan atau letak kewilayahan Kabupaten Majalengka
yang sangat strategis pada perkembangan pembangunan infrasturktur saat ini, ada beberapa tantangan
pemanfaatan ruang yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka berupa kebijakan Nasional dan
Regional untuk pembangunan lima mega proyek dan juga diperlukan untuk memadu serasikan arahan
perkembangan internal pembangunan Kabupaten Majalengka. Kebijakan Nasional dan Regional pembangunan
infrastruktur lima mega proyek tersebut adalah :
1. Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati Kabupaten Majalengka
2. Pembangunan Waduk Jati Gede
3. Pembangunan Tol Cikapa-Palimanan
4. Pembangunan Tol Cisumdawu
5. Pembangunan Jalur Kereta Bandung-Cirebon (Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati-Arjawinangun-Cirebon) dan
Kadipaten-Kertajati.
Indikasi akibat dari pertumbuhan faktor eksternal dan internal tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Mengantisipasi penggunaan lahan untuk pengembangan permukiman akibat populasi pertumbuhan
penduduk Kabupaten Majalengka dan juga penduduk pendatang.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJALENGKA 2010-2030
1-1
2. Kebutuhan akan lahan yang terus berkembang akan dapat menyebabkan ancaman atau terganggunya fungsi
kawasan lindung.
3. Adanya rencana relokasi industri dari Bandung dan perkembangan industri baru di Kabupaten Majalengka.
4. Kebutuhan pelayanan infrastruktur baru untuk melayani perkembangan pembangunan akibat dari tumbuhnya
pusat-pusat kegiatan baru serta pengaruh pertumbuhan wilayah.
5. Kebutuhan lahan untuk pembangunan akan semakin meningkat sehingga akan terjadi alih fungsi lahan dari
lahan pertanian ke lahan non pertanian.
6. Kondisi dan kapasitas jalan yang ada tidak dapat menampung volume arus lalulintas yang semakin
meningkat.
7. Pada sektor pemerintahan terdapat kebijakan pemekaran kecamatan dan desa-desa.
8. Pesatnya teknologi komunikasi dan informasi.
Akibat dari pertumbuhan pembangunan dan perubahan tersebut memerlukan antisipasi Pemerintah Kabupaten
Majalengka harus merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah, sehingga pertumbuhan dan perkembangan yang
bersifat positif maupun negatif dapat diantisipasi melalui Rencana Tata Ruang Wilayah yang komprehensif dan
berkelanjutan.
1.2. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan kegiatan Revisi RTRW Kabupaten Majalengka adalah merupakan penjabaran dan penyempurnaan dari
RTRW Kabupaten Majalengka terdahulu yang sudah dianggap tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan
perkembangan pembangunan pada saat ini yang meliputi:
1. Sebagai instrument pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Majalengka.
2. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam pelaksanaan pembangunan dan koordinasi
pelaksanaan pembangunan.
3. Meningkatkan kinerja pembangunan Kabupaten Majalengka, terutama bagi kawasan yang dianggap
memiliki fungsi strategis untuk mendukung peningkatan ekonomi wilayah.
4. Meningkatkan kinerja kelembagaan; pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan Kabupaten Majalengka.
5. Mengurangi kesenjangan antar-kawasan dan wilayah Kabupaten Majalengka, sehingga tercipta sinergi
wilayah yang harmonis dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Kabupaten Majalengka.
7. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan Kabupaten Majalengka, khususnya identifikasi kawasan yang
mengalami perkembangan pesat.
Sedangkan sasaran penyusunan Revisi RTRW ini yaitu:
• Tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka sesuai dengan Undang-undang No. 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJALENGKA 2010-2030
1-2
• Tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka sebagai pedoman bagi Pemerintah
Kabupaten dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang,
sehingga dapat mewujudkan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
• Tersusunnya rencana keterpaduan program-program pembangunan Kabupaten Majalengka.
• Terciptanya keserasian antar-kawasan terbangun dan kawasan tak terbangun atau ruang terbuka hijau.
• Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Majalengka 2010 – 2030.
1.3. RUANG LINGKUP
1.3.1. Ruang Lingkup Wilayah
Kegiatan Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Majalengka mencakup wilayah administratif Kabupaten
Majalengka dengan luas 120.424 Ha yang terdiri atas 26 kecamatan, 13 kelurahan, dan 334 desa. Secara
geografis terletak pada koordinat 6º33’40” - 7º04’19” LS dan 1º14’20” - 1º36’42” BT, dengan batas wilayah
sebagai berikut : ( lihat Gambar 1.1 )
- Utara : Kabupaten Indramayu
- Selatan : Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya
- Barat : Kabupaten Sumedang
- Timur : Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon
1.3.2. Ruang Lingkup Substansi
a. Substansi Materi
Produk dokumen baru RTRW Kabupaten Majalengka yang disusun harus mencakup aspek-aspek sebagai
berikut :
 Kebijakan pembangunan
 Analisis regional
 Ekonomi dan sektor unggulan
 Sumber daya manusia
 Sumber daya buatan
 Sumber daya alam
 Sistem permukiman
 Penggunaan lahan
 Sumber pendanaan
 Kelembagaan
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2009, maka produk akhir RTRW hasil
penyesuaian harus mencakup materi sebagai berikut :
1. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten.
3. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten.
4. Penatapan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten.
5. Arahan Pemanfataan Ruang Wilayah Kabupaten.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJALENGKA 2010-2030
1-3
6. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.
b. Substansi Proses
Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Majalengka dalam rangka pembangunan Bandara Internasional Jawa
Barat di Majalengka mencakup kegiatan sebagai berikut :
1. Pengumpulan data sekunder terkait pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat di Majalengka;
2. Survey untuk pengenalan dan verifikasi data, terutama data fisik alami dan buatan, serta kondisi sosial
ekonomi dan budaya;
3. Kajian implikasi Bandara Internasional;
4. Analisis kesesuaian dan penyusunan alternatif penyesuaian konsep RTRW, dengan mempertimbangkan
keberadaan Bandara Internasional Jawa Barat di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka;
5. Penyusunan dan pemantapan konsepsi penyesuaian rencana.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJALENGKA 2010-2030
1-4
Gambar : 1.1.
Batas Wilayah Kabupaten Majalengka
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJALENGKA 2010-2030
1-5
1.4. FUNGSI DAN KEDUDUKAN PENYUSUNAN REVISI RTRW KABUPATEN
MAJALENGKA
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang dirumuskan
secara berjenjang mulai dari tingkat yang sangat umum sampai tingkat yang sangat rinci. Mengingat rencana tata
ruang merupakan matra keruangan dari rencana pembangunan daerah dan bagian dari pembangunan nasional,
ketiga tingkatan (RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten) mempunyai hubungan keterkaitan
satu sama lain serta dijaga konsistensinya, baik dari segi substansi maupun operasionalisasinya dan tuntutan
dalam Pemaduserasian RTRW Kabupaten Majalengka dengan adanya Pembangunan Bandara Internasional
Jawa Barat di Kecamatan Kertajati dan Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) serta
Tol Cikapa (Cikampek-Palimanan).
Revisi RTRW Kabupaten Majalengka disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, dengan
memperhatikan RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten yang berbatasan. Fungsi dan
kedudukan dari RTRW Kabupaten adalah sebagai berikut :
• Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
• Acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kabupaten;
• Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
• Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan
swasta;
• Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;
• Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan atau pengembangan wilayah
kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta
pengenaan sanksi;
• Acuan dalam administrasi pertanahan.
Mengenai Keterkaitan dan kedudukan RTRW Kabupaten dapat dilihat pada Gambar : 1.2
1.5. METODOLOGI
Dalam pekerjaan Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Majalengka dilakukan menurut metodologi yang
digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sekaligus sebagai acuan pengendalian dan pemantauan pekerjaaan,
yaitu :
1. Review RTRW Kabupaten Majalengka 2005-2015;
2. Pengumpulan Data;
3. Kajian Data dan Analisis;
4. Proses dan Perumusan Dialog;
5. Perumusan Rencana dan Program Pembangunan.
Secara diagramatis metodologi pelaksanaan Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Majalengka dapat dilihat
pada Gambar : 1.3
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJALENGKA 2010-2030
1-6
Gambar : 1.2
KETERKAITAN DAN KEDUDUKAN REVISI RTRW KABUPATEN MAJALENGKA
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJALENGKA 2010-2030
1-7
RPJP
RPJM Da Kab
RPJM Da Prov
RPJM
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(RTRWN)
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
(RTRWP)
REVISI RTRW
Kabupaten Majalengka
2010-2030
RTR Kawasan
RDTR Kawasan
RTRK Kawasan
RPJP Da Kab
KKabKab
Nasi
Lok
Peraturan Lain yang Bersifat Umum/
Paradigmatis (Desentralisasi, Good
Governance) & Regulatif
- Penataan Ruang
- Otonomi Daerah
- SPM pada semua sektor
- Kelautan
- Energi, dsb
Perda Provinsi yang Bersifat Umum (Non
Spasial)/ & Regulatif
- Pengelolaan Jalan
- Pengembangan Sosial
- SPM pada semua sektor
- dsb
Perda Kabupaten yang Bersifat Umum
(Non Spasial)/ & Regulatif
- Pengelolaan Jalan
- Pengembangan Sosial
- SPM pada semua sektor
- dsb
RPJP
Da Prov
Nasional
Gambar : 1.3
METODOLOGI PELAKSANAAN REVISI RTRW KABUPATEN MAJALENGKA
Regional
Lokal (Kab)
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJALENGKA 2010-2030
1-8
DIALOG
TAHAP-1
DIALOG
TAHAP-2
SEMINAR
1.6. POTENSI, PERMASALAHAN, PELUANG DAN TANTANGAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN MAJALENGKA
A. Potensi Pembangunan Kabupaten Majalengka
Berdasarkan hasil kajian potensi wilayah Kabupaten Majalengka, maka dapat diidentifikasi hal-hal sebagai
berikut :
1. Hasil hutan produksi memiliki nilai tambah tinggi, potensial dalam penyerapan tenaga kerja dan berfungsi
sebagai penyeimbang ekosistem lingkungan (resapan air, sirkulasi udara, air, dll). Sementara itu,
pemanfaatan lahan untuk kegiatan hutan produksi, yaitu hutan rakyat dan hutan negara telah memiliki
manajemen (pengelolaan) hutan produksi yang sudah relatif baik.
2. Pemanfaatan pertanian lahan basah dan lahan kering potensial dalam penyerapan tenaga kerja dan mata
pencaharian utama penduduk serta hasil-hasilnya memiliki nilai tambah tinggi, dan pasar domestik hasil-
hasil produksi pertanian cukup tinggi (diperkirakan jumlah penduduk tahun 2030, sebanyak 1,6 juta) dan
mudahnya pemasaran hasil-hasilnya. Sebagian wilayah Kabupaten Majalengka didominasi oleh kegiatan
lahan sawah, dan sebagian telah dilayani oleh sistem irigasi (tidak tergantung terhadap musim) yang
terkonsentrasi di Bagian Utara. Sementara pertanian lahan kering terkonsentrasi di bagian Selatan.
3. Perkebunan di Kabupaten Majalengka cukup tinggi dalam penyerapan tenaga kerja. Selain menghasilkan
devisa juga dapat berfungsi konservasi atau menjaga kelestarian lingkungan. Tanaman perkebunan hampir
tersebar di seluruh kecamatan dan terkonsentrasi di Bagian Tengah dan Selatan.
4. Peternakan sangat potensial dalam menyerap tenaga kerja dan mata pencaharian utama penduduk
Kabupaten Majalengka. Hasil peternakan memiliki nilai tambah dan pasar domestik yang cukup tinggi
(diperkirakan jumlah penduduk tahun 2030 sebanyak 1,6 juta orang) serta pengelolaannya pun tidak
memerlukan waktu yang lama. Kegiatan peternakan tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten
Majalengka.
5. Pemanfaatan industri sangat potensial dalam menyerap tenaga kerja dan mata pencaharian utama
penduduk Kabupaten Majalengka. Sementara itu, konsentrasi Industri besar terdapat di kecamatan
Dawuan, Jatitujuh, Jatiwangi, Kadipaten, Sumberjaya, Majalengka, Sindangwangi, dan Bantarujeg. Industri
sedang hampir tersebar merata, yaitu di Kecamatan Dawuan, Jatiwangi, Kadipaten, Ligung, Sumberjaya,
Cigasong, Leuwimunding, Majalengka, Palasah, Rajagaluh, Sukahaji, Sindangwangi, dan Cikijing
6. Pemanfaatan pertambangan dan galian sangat potensial dalam menyerap tenaga kerja dan mata
pencaharian utama penduduk yaitu logam, batu, pasir, dan lempung. Di Kabupaten Majalengka terdapat
pula potensi emas di Gunung Wangi Maja, Komplek Gunung Embe, Sungai Cisuluhan dan anak sungainya,
serta Gunung Haur, Perbukitan Inten. Sementara itu, potensi tambang lainnya, yaitu terdapatnya batu
gamping di Kec. Majalengka, dan Maja. Terdapat potensi batuan beku di Kec. Leuwimunding,
Sindangwangi, Sukahaji, Majalengka, Maja, Argapura, Talaga, Bantarujeg, Sukahaji, dan terdapat batu
pasir di Kecamatan Maja.
7. Hutan lindung di Kabupaten Majalengka, yaitu kawasan dengan skor > 175 yang memiliki fungsi sebagai
daya dukung dan daya tampung lingkungan serta berfungsi juga untuk menjaga resapan air hujan dan
pengendalian lingkungan. Kawasan ini memiliki bentang alam (panorama) yang indah, sehingga potensial
untuk pengembangan pariwisata di Tengah dan Selatan Kabupaten Majalengka.
8. Komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Majalengka antara lain; Mangga, Tomat, Cabai Merah (lokal),
Kedelai dan Jagung. Komoditas unggulan perikanan diantaranya Nila dan Gurame, sedangkan komoditas
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJALENGKA 2010-2030
1-9
unggulan perkebunan diantaranya Tembakau, Aren dan Teh, serta produk-produk hasil industri lainnya
seperti bahan bangunan dan genteng.
9. Kabupaten Majalengka merupakan wilayah yang kaya akan keberadaan objek wisata. Dapat diidentifikasi
pula, bahwa sektor wisata mempunyai multiplier effect tinggi. Objek wisata di Kabupaten Majalengka antara
lain situ, hutan lindung, makam keramat, patilasan, curug, tempat rekreasi dan kolam renang, peninggalan
sejarah, gunung batu, dan lain-lain.
10. Kabupaten Majalengka dilalui oleh jalan status Negara, Provinsi dan cukup tersebarnya jalan status
Kabupaten. Selain jaringan jalan, potensi transportasi juga terdapat delapan terminal yang melayani rute di
dalam kota kecamatan, dan melayani antar-kecamatan maupun antar-kota serta telah memiliki jalur
penerbangan.
11. Potensi prasarana irigasi hampir di seluruh bagian wilayah Utara telah terlayani dan terdapat sungai-sungai
besar dan anak-anak sungai yang dapat menjadi sumber pengairan yang memiliki ketersediaan air dan
sumber mata air yang melimpah. Tercatat debit air sungai maksimal adalah 8.179,75 Liter/detik (tinggi), dan
debit air danau (waduk) maksimal adalah 2.200 Liter/detik (tinggi)
12. Kabupaten Majalengka telah terlayani oleh jaringan telekomunikasi, listrik dan pelayanan pos. Salah satu
bentuk pelayanan telekomunikasi yaitu dengan adanya jaringan telekomunikasi nirkabel. Sementara itu,
jaringan listrik telah dapat melayani hampir dan atau sebagian besar Wilayah Kabupaten Majalengka serta
Jaringan pos juga telah dapat melayani seluruh Wilayah Kabupaten Majalengka.
13. Berdasarkan kajian analisiis TPA saat ini di Desa Heuluet Kecamatan Panyingkiran masih dapat
menampung timbunan sampah untuk 5-10 tahun mendatang serta kelebihan lainnya yaitu sampah dapat
memiliki nilai ekonomi dengan timbulnya aktivitas pemulung di sekitar TPA. Selain memliki TPA sendiri
Kabupaten Majalengka telah dapat memenuhi pelayanan persampahan di tempat-tempat umum.
14. Potensi sarana, yaitu sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan lain-lain telah dapat menjangkau
seluruh kecamatan. Terdapat dua rumah sakit umum daerah, yaitu Cideres, dan Majalengka serta terdapat
enam Perguruan Tinggi yang berada di Kabupaten Majalengka.
15. Dari sektor pendapatan daerah, tercatat pertumbuhan PAD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun
dengan kontribusi PAD paling tinggi bersumber dari pajak dan retribusi. Hal ini pula diimbangi dengan
Investasi swasta yang mengalami peningkatan setiap tahunnya baik domestik maupun regional.
16. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Majalengka dan orgainsasi non pemerintah (LSM,
Organisasi politik dan Ormas) cukup baik keterlibatannya dalam pembangunan.
B. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Majalengka
Berdasarkan hasil kajian dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Majalengka sebagai
berikut :
1. Permasalahan pengembangan hutan produksi (hutan rakyat dan hutan negara), antara lain; masih kecilnya
minat masyarakat untuk mengelola hasil-hasil hutan produksi; dan teknologi pemanfaatan hutan produksi
masih terbatas; hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya luasan lahan untuk kegiatan hutan produksi, dan
hasilnya hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri (bukan sektor basis). Selain hal tersebut yang
menjadi kendala, yaitu pemanfaatan hutan produksi memerlukan lahan yang luas, dan penebangan kayu
(hasil produksi) dari waktu pembibitan memerlukan waktu yang lama serta sulitnya mendapatkan benih
kayu unggul. Hal ini yang dapat menyebabkan hutan produksi bukan sebagai mata pencaharian utama
masyarakat.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJALENGKA 2010-2030
1-10
2. Permasalahan pengembangan pertanian lahan basah, dapat dilihat dari produksi dan kualitasnya yang
belum optimal. Salah satu yang dapat menjelaskan pernyataan tersebut yaitu penanaman lahan sawah
(padi) masih menggunakan sistem tadah hujan atau 1 kali panen dalam setahun, hal ini banyak terjadi di
Bagian Selatan. Selain hal tersebut di atas, penjelasan lainnya, adalah lahan sawah setiap tahunnya
berkurang 0,07% dan rata-rata produksi padi (gabah) 3-4 Ton/Ha/tahun (di bawah standar 6-7 Ton/Thn)
serta rendahnya harga hasil pertanian lahan basah (domestik dan ekspor), hal ini dipersulit dengan
tingginya harga pupuk.
3. Produksi dan kualitas pertanian lahan kering masih belum optimal. Dapat diidentifikasi terjadinya kondisi
tersebut akibat pemasaran hasil-hasil pertanian lahan kering belum jelas, nilai dan harga hasil-hasil
berfluktuatif serta harga pupuk yang tinggi. Kondisi ini pula yang dapat menjelaskan kecilnya minat
masyarakat untuk mengelola hasil-hasil pertanian lahan kering, di samping persoalan pemanfaatan
teknologi lahan kering yang masih terbatas. Kondisi ini, merupakan penyebab berkurangnya pemanfaatan
lahan kering setiap tahun di Kabupaten Majalengka dan hasilnya hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan
sendiri (bukan sektor basis).
4. Permasalahan pengembangan perkebunan antara lain sulitnya distribusi pemasaran hasil perkebunan
(domestik dan ekspor), yaitu belum jelasnya pemasaran untuk hasil-hasil perkebunan, hal ini dapat terjadi
akibat jumlah agroindustri yang masih terbatas, di samping persoalan lainnya yaitu tingginya harga pupuk,
sehingga minat masyarakat untuk mengelola hasil-hasil tanaman tahunan (perkebunan) menjadi terbatas,
dan hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri. Persoalan di atas mempertegas bahwa produksi dan
kualitas perkebunan belum optimal atau masih di bawah produksi standar.
5. Manajemen (pengelolaan) produksi peternakan dan perikanan belum optimal, ditunjukkan dengan kontribusi
ekonomi yang relaif rendah (berbanding terbalik dengan potensi yang dimiliki). Sementara itu, pemanfaatan
pasar ternak belum optimal; harga pakan ternak yang relatif tinggi; pemasaran hasil-hasil peternakan dan
perikanan yang belum jelas (masih mengandalkan pasar lokal); minat masyarakat untuk mengelola
peternakan dan perikanan masih terbatas; serta hasinya hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri.
6. Permasalahan pengembangan industri, dari faktor internal dapat diidentifikasi belum adanya kawasan
industri terpadu, biaya produksi yang relatif lebih tinggi dari nilai jual hasil produksi yang rendah sehingga
industri terancam gulung tikar di samping itu juga sulitnya mendapatkan bahan baku karena bersifat impor
(tidak memanfaatkan bahan baku lokal); ketersediaan tenaga kerja (SDM) relatif rendah; dan pembangunan
industri membutuhkan investasi tinggi; serta pembangunan industri memiliki potensi dampak lingkungan
’tinggi’;
7. Permasalahan pengembangan pertambangan adalah sumber daya pertambangan dan penggalian bersifat
terbatas (non-renewable); pemanfaataan pertambangan dan penggalian di Kabupaten Majalengka masih
relatif sederhana (konvensional) sehingga banyak yang terbuang (tidak efektif dan efesien); belum terdapat
industri atau sentra industri yang mengelola hasil tambang; serta sulitnya penerapan teknologi tinggi
pengolahan yang ramah lingkungan di samping memerlukan investasi yang tinggi.
8. Permasalahan perwujudan kawasan lindung, yaitu adanya pemanfaatan kawasan lindung yang dijadikan
kawasan budi daya oleh masyarakat.
9. Permasalahan pengembangan sektor unggulan antara lain sulitnya permodalan, sulitnya mendapatkan bibit
unggul, harga jual yang fluktuatif, dan belum berkembangnya nilai tambah dari sektor unggulan yang ada.
10. Pengelolaan obyek wisata belum optimal, karena sumbangan sektor pariwisata masih relatif kecil apabila
dibandingkan dengan potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Majalengka dan minimnya pembangunan
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJALENGKA 2010-2030
1-11
infrastruktur pariwisata yang ada, serta sulitnya akses menunuju objek wisata. Hal lainnya adalah belum
optimalnya pengelolaan wisata, terutama objek wisata yang belum terkenal dan belum memiliki citra.
11. Permasalahan pengembangan perekonomian Kabupaten Majalengka, selain dari dimensi keruangan, juga
diakibatkan oleh sektoral, yang antara lain tingkat inflasi yang tinggi sehingga mempengaruhi harga-harga
bahan pokok menjadi tinggi dan secara otomatis daya beli masyarakat saat ini mengalami penurunan
(aktivitas ekonomi terganggu). Persoalan lainnya adalah kreatifitas dan inovasi (entrepreneurship)
masyarakat masih rendah serta tidak meratanya kualitas penduduk setiap kecamatan dan masih tingginya
jumlah pencari kerja.
12. Permasalahan dalam pengembangan infrastruktur jalan, yaitu panjang dan luas jalan saat ini belum
mencapai standar, dan terjadi kemacetan di beberapa ruas jalan, terutama di Kadipaten dan Majalengka
yang merupakan wilayah dengan aktivitas tinggi. Persoalan lainnya, akses Tengah-Selatan Kabupaten
Majalengka masih relatif terbatas, hal ini apabila terjadi atau terputusnya jaringan jalan yang ada saat ini
(melalui jalur Maja), maka aktivitas dan hubungan Tengah-Selatan akan sangat terganggu yaitu berupa
terputusnya aktivitas sosial-ekonomi wilayah. Selain itu, terminal lintas Kadipaten sudah tidak layak
penggunaannya dan tidak dapat memenuhi persyaratan, sehingga memicu tumbuh berkembangnya
terminal bayangan. Sementara itu, persoalan dari pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di
Kertajati memerlukan lahan yang luas dan dapat mengalihfungsikan tanah pertanian yang ada.
13. Permasalahan dalam pengembangan infrastruktur irigasi, yaitu sebagian kondisi prasarana irigasi tidak
terawat dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dan irigasi sulit mencapai elevasi tanah tinggi
sebagaimana yang terjadi di bagian Utara, sehingga petani menggunakan motor penarik air. Persoalan
lainnya, pembangunan irigasi memerlukan biaya yang tinggi dan di musim kemarau sungai-sungai utama
banyak yang mengalami kekeringan.
14. Air bersih dengan sistem pengelolaan instansi yang berwenang (PDAM), belum dapat melayani sebagian
besar wilayah permukiman perkotaan atau perdesaan dan industri.
15. Permasalahan pengembangan jaringan telekomunikasi dan energi listrik, yaitu sebagian besar penduduk,
terutama perdesaan, belum dapat memanfaatkan fasilitas telekomunikasi. Terdapat beberapa wilayah yang
tidak terjangkau jaringan nirkabel, terutama di wilayah selatan (beberapa wilayah) serta terbatasnya
ketersediaan energi listrik.
16. Permasalahan pengelolaan sampah, yaitu TPA yang ada sulit dijangkau oleh wilayah di bagian Selatan;
jalan akses ke TPA relatif sempit; belum optimalnya pengelolaan sampah oleh pemerintah; serta belum
adanya kesadaran masyarakat untuk memisahkan sampah basah dan sampah kering.
17. Permasalahan pelayanan sarana, yaitu sarana pendidikan dan kesehatan belum dapat memenuhi standar.
Persoalan lainnya yaitu tenaga pendidik dan tenaga medis belum memadai apabila dibandingkan dengan
jumlah penduduk serta Rumah Sakit Umum Daerah belum terdapat dibagian selatan.
18. Permasalahan pada APBD, yaitu terbatasnya anggaran sehingga sulit memenuhi seluruh kepentingan
pembangunan. Belanja pembangunan (pelayanan publik) belum efektif dan efesien, hal ini mengingat masih
rendahnya capaian tolok ukur masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan
dampak (impact). Persoalan lainnya adalah adanya pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat perlu
diikuti dengan pembangunan infrasruktur pendukungnya yang merupakan kewenangan dan dibiayai oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka yang tentunya membutuhkan biaya yang cukup tinggi.
19. Permasalahan pengembangan kelembagaan, yaitu tercermin dari kerjasama organisasi formal dan non-
formal, serta pelayanan pemerintah yang belum maksimal, dan kualitas aparatur pemerintah dalam
menyediakan pelayanan publik masih dirasakan belum maksimal. Salah satu faktor yang dapat
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJALENGKA 2010-2030
1-12
menjelaskannya adalah sarana dan prasarana kerja aparatur secara umum belum dapat mendukung kinerja
aparatur dan jumlah tenaga kerja aparatur saat ini, masih relatif kurang untuk melayani penduduk hingga
tahun 2030, terutama untuk bidang-bidang seperti pendidikan dan kesehatan.
C. Peluang Pembangunan Kabupaten Majalengka
Peluang pembangunan di Kabupaten Majalengka dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1. Permintaan pasar ekspor untuk hasil hutan produksi (kayu, dll) relatif tinggi, terutama wilayah perkotaan.
Terbukanya pasar internasional untuk hasil-hasil hutan produksi dengan adanya pembangunan Bandara
Internasional Jawa Barat di Kertajati. Kondisi tersebut secara otomatis dapat meningkatkan nilai dan harga
hasil-hasil hutan produksi menjadi tinggi.
2. Peluang pengembangan pertanian masih cukup terbuka, untuk diarahkan sebagai kawasan andalan
dengan pengembangan agribisnis, industri, pariwisata, jasa dan sumber daya manusia (RTRW Provinsi
Jawa Barat). Hal lainnya yang menjadi pertimbangan terhadap peluang pengembangan pertanian, yaitu
kebutuhan domestik dan nasional terhadap hasil pertanian semakin tinggi, sedangkan setiap kecamatan di
Kabupaten Majalengka memiliki node (pusat kecamatan) yang dapat berfungsi sebagai sentra (pusat)
pemasaran hasil-hasil pertanian. Peluang lainnya, yaitu terbukanya pasar internasional untuk hasil-hasil
pertanian dengan adanya pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati. Selain hal tersebut
di atas, produksi hasil pertanian dapat pula menjadi barang-barang subtitusi kebutuhan pokok.
3. Peluang pengembangan industri, yaitu cukup tersedianya tenaga kerja dan terdapat lahan yang sesuai
untuk pembangunan industri serta ketersediaan potensi bahan baku industri di wilayah sendiri. Peluang
lainnya, yaitu terbukanya pasar internasional untuk hasil-hasil industri dengan adanya pembangunan
Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati.
4. Peluang pengembangan pertambangan, yaitu masih tingginya potensi bahan tambang yang belum
dimanfaatkan, dan bahan tambang merupakan barang dengan sifat dapat diversifikasikan.
5. Dalam mewujudkan kawasan lindung, maka peluang yang dapat dijadikan acuan, yaitu arahan RTRWP
Jawa Barat dan Rencana Tata Ruang Kawasan Ciayumajakuning.
6. Peluang pengembangan pariwisata, dapat diidentifikasi dari tingginya pasar pariwasata yang ada, antara
lain Penduduk Jawa Barat, Indonesia, dan Mancanegara merupakan obyek wisatawan bagi Kabupaten
Majalengka. Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat dan jalan tol akan membangkitkan sektor
pariwisata.
7. Peluang yang dapat dijadikan sebagai alat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan
kebutuhan, yaitu terdapatnya sumber daya pendukung ekonomi tinggi seperti air, tanah, infrastruktur. Di
samping itu peluang penyediaan lapangan pekerjaan pada sektor pertanian cukup tinggi. Hal yang dapat
mendukung terciptanya stabilitas ekonomi, antara lain pendapatan per kapita rata-rata Kabupaten
Majalengka di atas rata-rata pendapatan per kapita Provinsi Jawa Barat. Peluang lainnya, adalah
pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat dan jalan tol yang akan signifikan meningkatkan PDRB
dan LPE.
8. Peluang pengembangan transportasi Kabupaten Majalengka, yaitu kondisi geografis sebagai transit
Sumedang-Cirebon, Sumedang-Indramayu dan Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu serta Tol Cikapa.
Peluang pengembangan lainnya adalah Kadipaten sebagai PKW (RTRW Provinsi Jabar), Pembangunan
Bandara Internasional Jawa Barat dan Pembangunan jalan Rel Kereta Api.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJALENGKA 2010-2030
1-13
9. Peluang pembangunan sarana dan prasarana wilayah, baik dari kebijakan dan program Pemerintah Pusat
(Nasional) maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat cukup memberikan dorongan yang besar
terhadap terciptanya pembangunan sarana dan prasarana wilayah tersebut.
10. Peluang pembiayaan pembangunan, yaitu sumber pembiayaan pembangunan selain dari pendapatan
daerah, dapat pula bersumber pada Pinjaman Luar Negeri, DAU, DAK, dan kerjasama dengan swasta.
Sementara itu, pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat bersumber dari investasi, yang dihasilkan
dari kegiatan Jabar Infrastructure Summit (JIS).
11. Peluang pengembangan kelembagaan, yang merupakan paradigma baru dalam pembangunan saat ini.
Kebijakan difokuskan pada kerjasama, keterbukaan, dan transparansi. Peluang pengembangan
kelembagaan lainnya yaitu media informasi dan pendidikan untuk meningkatan kualitas aparatur cukup
’terbuka’.
D. Tantangan Pembangunan Kabupaten Majalengka
Berdasarkan hasil kajian pembangunan selama ini, maka tantangan pembangunan di Kabupaten Majalengka
sebagai berikut:
1. Tantangan pembangunan sektor pertanian, hortikultura, peternakan, tanaman pangan, perkebunan,
kehutanan dan perikanan, serta industri untuk persaingan dalam pasar eksternal. Sektor pertanian yang
dimiliki Kabupaten Majalengka ternyata cukup tinggi pula produksinya di wilayah-wilayah tetangga seperti;
Kabupaten Kuningan, Sumedang, Garut, Cirebon, Sukabumi, Tasikmalaya, Indaramayu, dan wilayah
lainnya. Selain hal di atas tantangan lainnya, yaitu pasar internasional untuk hasil-hasil hutan produksi
(akibat pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat) akan cenderung dimanfaatkan oleh wilayah
sekitar, apabila pemanfaatan pertanian dan kehutanan wilayah Kabupaten Majalengka terus mengalami
penurunan.
2. Tantangan pada pengembangan pertambangan, selain persaingan, juga berpotensi pula merusak
lingkungan.
3. Tantangan terhadap perwujudan kawasan lindung, yaitu maraknya penebangan liar, perambahan lahan
hutan dan kebakaran hutan yang mempercepat kerusakan hutan. Dampak dari hal ini, yaitu jumlah lahan
kritis terus mengalami penambahan setiap tahunnya. Tantangan lainnya dalam mewujudkan kawasan
lindung, yaitu perkembangan penduduk yang memerlukan ruang. Sementara itu, lahan sebagai sumber
daya yang bersifat terbatas, sehingga sempadan (kawasan perlindungan setempat dan kawasan rawan
bencana) merupakan alternatif yang sering digunakan (kegiatan bangunan).
4. Potensi obyek wisata di Kabupaten Sukabumi, Tasikmalaya, Cirebon, Garut, dll serta manajemen
pemasaran objek wisata wilayah lain lebih gencar. Hal ini merupakan tantangan ‘persaingan’ bagi upaya
menarik wisatawan berkunjung ke Kabupaten Majalengka. Tantangan lainnya adalah selera wisatawan
beragam dalam mengunjungi objek wisata (kunjungan tidak dapat dipaksakan).
5. Tantangan terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Majalengka, yaitu inflasi nasional dan regional
yang culup tinggi dan tidak menentunya kebijakan moneter dan fiskal nasional serta tidak stabilnya iklim
ekonomi global. Tantangan lain yang cukup siginifikan dalam menghambat perkembangan ekonomi, yaitu
tidak menentunya kebijakan harga-harga produk BUMN seperti BBM serta persaingan kualitas SDM dengan
wilayah tetangga, terutama dengan Kabupaten/ Kota Bandung, Jakarta, dan Bogor. Di samping itu, investor
bersifat mobile, dan tidak dapat dipaksakan, sementara itu sektor potensial investasi seperti di Kabupaten
Sukabumi, Cirebon, dan Garut, dan Indramayu cukup tinggi.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJALENGKA 2010-2030
1-14
6. Tantangan terhadap pengembangan transportasi dan Bandara Internasional, yaitu perkembangan
penduduk yang secara otomatis membangkitkan pergerakan terhadap penyediaan dan pelayanan terminal.
Tantangan dalam Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat, yaitu terciptanya persaingan dengan
Bandar Udara Internasional Cengkareng, serta berkurangnya lahan pertanian akibat pembangunan
Bandara Internasional Jawa Barat tersebut.
7. Tantangan dalam pengembangan sarana dan prasarana wilayah, yaitu perkembangan penduduk, sehingga
seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka secara otomatis diperlukan peningkatan dan
penambahan pelayanan.
8. Tantangan pembiayaan pembangunan, yaitu perlu ditingkatkannya PAD untuk mengimbangi pembangunan
hingga tahun 2030, akan tetapi sumber-sumber pendapatan daerah lainnya non PAD (yang sah) belum
jelas besarannya. Tantangan lainnya yaitu kebutuhan pembangunan dan atau belanja pembangunan
(publik) serta investasi pembangunan membutuhkan jumlah yang besar akibat program-program paduserasi
dengan rencana Pembangunan Bandara Internasional.
9. Tantangan terhadap pengembangan kelembagaan, yaitu konsep ‘Good Governance’ belum berjalan
dengan baik. Sementara itu, globalisasi menuntut adanya kualitas aparatur pemerintah yang profesional.
1.7. SISTEMATIKA PEMBAHASAN
Laporan Akhir Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten Majalengka ini terdiri atas beberapa bagian
yakni :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang; tujuan dan sasaran; ruang lingkup; fungsi dan
kedudukan RTRW; potensi, permasalahan, peluang dan tantangan pembangunan Kabupaten
Majalengka serta Sistematika Pembahasan.
BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pada bab ini diuraikan mengenai Tujuan Penataan Ruang Wilayah, Kebijakan dan Strategi Penataan
Ruang, Kebijakan Pengembangan RTRW Kabupaten Majalengka.
BAB III RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA
Bab ini, membahas mengenai Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah. Pada bahasan Rencana
Struktur Tata Ruang Wilayah ini meliputi Sistem Pusat Pelayanan dan Rencana Sistem Jaringan
Prasarana Wilayah.
BAB IV RENCANA POLA RUANG
Bab ini, merupakan kelanjutan dari Bab sebelumnya yang akan menterjemahkan RTRW Kabupaten
Majalengka ke dalam bentuk Pengembangan Program Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung dan
Kawasan Budi Daya.
BAB V RENCANA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN MAJALENGKA
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJALENGKA 2010-2030
1-15
Pada bagian ini, membahas mengenai Rencana Kawasan Strategis yang ada di Kabupaten
Majalengka yaitu Kawasan Strategis Bidang Pertahanan Keamanan dan Kawasan Strategis Bidang
Pertumbuhan Ekonomi.
BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
Pada bagian ini, dibahas mengenai perwujudan struktur ruang, perwujudan pola ruang, program
pengembangan daya dukung dan daya tampung, pentahapan pemanfaataan ruang, jadwal
pelaksanaan dan program kegiatan pembangunan.
BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pada bagian ini, arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Majalengka sebagai acuan
dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi : Peraturan zonasi sistem kabupaten,
Perizinan, Insentif dan Disinsentif serta Sanksi.
BAB VIII KELEMBAGAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pada bagian akhir ini, merupakan bahasan tentang lembaga penataan ruang memegang peran krusial
dalam proses penataan ruang. Hal ini mengingat proses penataan ruang memerlukan lembaga yang
kredibel terutama dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJALENGKA 2010-2030
1-16

More Related Content

What's hot

Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta
Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI JakartaMaster Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta
Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakartajoihot
 
SURVEY PEMETAAN UNTUK PERENCANAAN JALAN RAYA.pptx
SURVEY PEMETAAN UNTUK PERENCANAAN JALAN RAYA.pptxSURVEY PEMETAAN UNTUK PERENCANAAN JALAN RAYA.pptx
SURVEY PEMETAAN UNTUK PERENCANAAN JALAN RAYA.pptxYudantoEkoPrabowo
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BrebesRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BrebesPenataan Ruang
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.57 Tahun 1995 tentang Analisis Mengenai Dampak L...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.57 Tahun 1995 tentang Analisis Mengenai Dampak L...Kepmeneg Lingkungan Hidup No.57 Tahun 1995 tentang Analisis Mengenai Dampak L...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.57 Tahun 1995 tentang Analisis Mengenai Dampak L...infosanitasi
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MalangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MalangPenataan Ruang
 
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaPerka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial
Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial
Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial Dadang Solihin
 
Paradigma Baru Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Paradigma Baru Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan DaerahParadigma Baru Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Paradigma Baru Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
rancangan perda rtrw 2010-2030 makassar
rancangan perda rtrw 2010-2030 makassarrancangan perda rtrw 2010-2030 makassar
rancangan perda rtrw 2010-2030 makassarImam Nur Alam
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten TemanggungRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten TemanggungPenataan Ruang
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Yogan Daru Prabowo
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten NagekeoRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten NagekeoPenataan Ruang
 
Dokumen RTRW Kota Bandung Tahun 2011 - 2031
Dokumen RTRW Kota Bandung Tahun 2011 - 2031Dokumen RTRW Kota Bandung Tahun 2011 - 2031
Dokumen RTRW Kota Bandung Tahun 2011 - 2031joihot
 
Dasar dasar ilmu ukur tanah
Dasar dasar ilmu ukur tanahDasar dasar ilmu ukur tanah
Dasar dasar ilmu ukur tanahIqrimha Lairung
 
GEOREFERENCING pada ARCGIS 10.0
GEOREFERENCING pada ARCGIS 10.0GEOREFERENCING pada ARCGIS 10.0
GEOREFERENCING pada ARCGIS 10.0oriza steva andra
 
Paparan data dalam perencanaan pembangunan
Paparan data dalam perencanaan pembangunanPaparan data dalam perencanaan pembangunan
Paparan data dalam perencanaan pembangunanSiti Sahati
 
Analisis pusat pelayanan di kabupaten serang
Analisis pusat pelayanan di kabupaten serangAnalisis pusat pelayanan di kabupaten serang
Analisis pusat pelayanan di kabupaten serangArief Budiman
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGDadang Solihin
 

What's hot (20)

Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta
Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI JakartaMaster Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta
Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta
 
SURVEY PEMETAAN UNTUK PERENCANAAN JALAN RAYA.pptx
SURVEY PEMETAAN UNTUK PERENCANAAN JALAN RAYA.pptxSURVEY PEMETAAN UNTUK PERENCANAAN JALAN RAYA.pptx
SURVEY PEMETAAN UNTUK PERENCANAAN JALAN RAYA.pptx
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BrebesRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.57 Tahun 1995 tentang Analisis Mengenai Dampak L...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.57 Tahun 1995 tentang Analisis Mengenai Dampak L...Kepmeneg Lingkungan Hidup No.57 Tahun 1995 tentang Analisis Mengenai Dampak L...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.57 Tahun 1995 tentang Analisis Mengenai Dampak L...
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MalangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
 
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaPerka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
 
Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial
Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial
Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial
 
Paradigma Baru Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Paradigma Baru Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan DaerahParadigma Baru Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Paradigma Baru Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
 
rancangan perda rtrw 2010-2030 makassar
rancangan perda rtrw 2010-2030 makassarrancangan perda rtrw 2010-2030 makassar
rancangan perda rtrw 2010-2030 makassar
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten TemanggungRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten NagekeoRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo
 
DIGITASI
DIGITASIDIGITASI
DIGITASI
 
Dokumen RTRW Kota Bandung Tahun 2011 - 2031
Dokumen RTRW Kota Bandung Tahun 2011 - 2031Dokumen RTRW Kota Bandung Tahun 2011 - 2031
Dokumen RTRW Kota Bandung Tahun 2011 - 2031
 
Dasar dasar ilmu ukur tanah
Dasar dasar ilmu ukur tanahDasar dasar ilmu ukur tanah
Dasar dasar ilmu ukur tanah
 
GEOREFERENCING pada ARCGIS 10.0
GEOREFERENCING pada ARCGIS 10.0GEOREFERENCING pada ARCGIS 10.0
GEOREFERENCING pada ARCGIS 10.0
 
Paparan data dalam perencanaan pembangunan
Paparan data dalam perencanaan pembangunanPaparan data dalam perencanaan pembangunan
Paparan data dalam perencanaan pembangunan
 
Analisis pusat pelayanan di kabupaten serang
Analisis pusat pelayanan di kabupaten serangAnalisis pusat pelayanan di kabupaten serang
Analisis pusat pelayanan di kabupaten serang
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANG
 

Similar to Bab 1 pendahuluan pebaikan tgl 25 mei.doc

Bab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluanBab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluanmuhfidzilla
 
PPT LAPORAN AKHIR PANSELA (2).pdf
PPT LAPORAN AKHIR PANSELA (2).pdfPPT LAPORAN AKHIR PANSELA (2).pdf
PPT LAPORAN AKHIR PANSELA (2).pdfNurFitriahAndriani2
 
Buku rpi2 jm ksn sarbagita
Buku rpi2 jm ksn sarbagitaBuku rpi2 jm ksn sarbagita
Buku rpi2 jm ksn sarbagitaNengah Sudata
 
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.docbambang480612
 
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Sigit Pramulia
 
RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018
RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018
RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018Gedhe Foundation
 
Studio Kota Selatwangi (PWK BANGGA)
Studio Kota Selatwangi (PWK BANGGA)Studio Kota Selatwangi (PWK BANGGA)
Studio Kota Selatwangi (PWK BANGGA)Idham Halid
 
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptx
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptxG_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptx
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptxzulfadly11
 
Expose lapdul rtbl cbd cikarang pusat bekasi 2014
Expose lapdul rtbl cbd cikarang pusat bekasi 2014Expose lapdul rtbl cbd cikarang pusat bekasi 2014
Expose lapdul rtbl cbd cikarang pusat bekasi 2014Obie Donk Ach
 
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...TPRP Strategic Partner
 
Materi paparan musrenbang dari narasumber dirjen taru
Materi paparan musrenbang dari narasumber dirjen taruMateri paparan musrenbang dari narasumber dirjen taru
Materi paparan musrenbang dari narasumber dirjen taruDeki Zulkarnain
 
Paparan Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-...
Paparan Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-...Paparan Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-...
Paparan Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-...TPRP Strategic Partner
 

Similar to Bab 1 pendahuluan pebaikan tgl 25 mei.doc (20)

1 pendahuluan
1 pendahuluan1 pendahuluan
1 pendahuluan
 
Bab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluanBab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluan
 
PPT LAPORAN AKHIR PANSELA (2).pdf
PPT LAPORAN AKHIR PANSELA (2).pdfPPT LAPORAN AKHIR PANSELA (2).pdf
PPT LAPORAN AKHIR PANSELA (2).pdf
 
Buku rpi2 jm ksn sarbagita
Buku rpi2 jm ksn sarbagitaBuku rpi2 jm ksn sarbagita
Buku rpi2 jm ksn sarbagita
 
1 pendahuluan
1 pendahuluan1 pendahuluan
1 pendahuluan
 
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc
 
Kerangka acuan kerja
Kerangka acuan kerjaKerangka acuan kerja
Kerangka acuan kerja
 
Eksum
EksumEksum
Eksum
 
Pembangunan irigasi rejang lebong
Pembangunan irigasi rejang lebongPembangunan irigasi rejang lebong
Pembangunan irigasi rejang lebong
 
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
 
Perda Nomor 5 Tahun 2017.pdf
Perda Nomor 5 Tahun 2017.pdfPerda Nomor 5 Tahun 2017.pdf
Perda Nomor 5 Tahun 2017.pdf
 
RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018
RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018
RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018
 
Studio Kota Selatwangi (PWK BANGGA)
Studio Kota Selatwangi (PWK BANGGA)Studio Kota Selatwangi (PWK BANGGA)
Studio Kota Selatwangi (PWK BANGGA)
 
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptx
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptxG_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptx
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptx
 
Expose lapdul rtbl cbd cikarang pusat bekasi 2014
Expose lapdul rtbl cbd cikarang pusat bekasi 2014Expose lapdul rtbl cbd cikarang pusat bekasi 2014
Expose lapdul rtbl cbd cikarang pusat bekasi 2014
 
01 pendahuluan
01 pendahuluan01 pendahuluan
01 pendahuluan
 
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...
 
Materi paparan musrenbang dari narasumber dirjen taru
Materi paparan musrenbang dari narasumber dirjen taruMateri paparan musrenbang dari narasumber dirjen taru
Materi paparan musrenbang dari narasumber dirjen taru
 
Paparan Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-...
Paparan Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-...Paparan Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-...
Paparan Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-...
 
Gersik1.doc
Gersik1.docGersik1.doc
Gersik1.doc
 

Bab 1 pendahuluan pebaikan tgl 25 mei.doc

  • 1. 1.1. LATAR BELAKANG Rencana Tata Ruang Wilayah atau yang lebih dikenal dengan istilah RTRW adalah sebuah Rencana peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintahan Kabupaten Majalengka Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Majalengka berinisiatif melaksanakan Revisi RTRW Kabupaten Majalengka pada tahun 2009 guna mengantisipasi perubahan- perubahan kebutuhan akan ruang yang begitu pesat pada saat ini. Dalam rangka meningkatkan substansi RTRW Kabupaten Majalengka 2010-2030, muatan dan substansi teknis harus mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Adapun aspek-aspek yang dinilai adalah aspek tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis wilayah, arahan pemanfaatan ruang wilayah, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, perlu diupayakan adanya keterpaduan pembangunan sektoral dan wilayah atau daerah. Wujud operasionalnya secara terpadu diselenggarakan melalui pendekatan wilayah yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara komprehensif dan bersinergi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi. Keberadaan atau letak kewilayahan Kabupaten Majalengka yang sangat strategis pada perkembangan pembangunan infrasturktur saat ini, ada beberapa tantangan pemanfaatan ruang yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka berupa kebijakan Nasional dan Regional untuk pembangunan lima mega proyek dan juga diperlukan untuk memadu serasikan arahan perkembangan internal pembangunan Kabupaten Majalengka. Kebijakan Nasional dan Regional pembangunan infrastruktur lima mega proyek tersebut adalah : 1. Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati Kabupaten Majalengka 2. Pembangunan Waduk Jati Gede 3. Pembangunan Tol Cikapa-Palimanan 4. Pembangunan Tol Cisumdawu 5. Pembangunan Jalur Kereta Bandung-Cirebon (Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati-Arjawinangun-Cirebon) dan Kadipaten-Kertajati. Indikasi akibat dari pertumbuhan faktor eksternal dan internal tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Mengantisipasi penggunaan lahan untuk pengembangan permukiman akibat populasi pertumbuhan penduduk Kabupaten Majalengka dan juga penduduk pendatang. RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJALENGKA 2010-2030 1-1
  • 2. 2. Kebutuhan akan lahan yang terus berkembang akan dapat menyebabkan ancaman atau terganggunya fungsi kawasan lindung. 3. Adanya rencana relokasi industri dari Bandung dan perkembangan industri baru di Kabupaten Majalengka. 4. Kebutuhan pelayanan infrastruktur baru untuk melayani perkembangan pembangunan akibat dari tumbuhnya pusat-pusat kegiatan baru serta pengaruh pertumbuhan wilayah. 5. Kebutuhan lahan untuk pembangunan akan semakin meningkat sehingga akan terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke lahan non pertanian. 6. Kondisi dan kapasitas jalan yang ada tidak dapat menampung volume arus lalulintas yang semakin meningkat. 7. Pada sektor pemerintahan terdapat kebijakan pemekaran kecamatan dan desa-desa. 8. Pesatnya teknologi komunikasi dan informasi. Akibat dari pertumbuhan pembangunan dan perubahan tersebut memerlukan antisipasi Pemerintah Kabupaten Majalengka harus merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah, sehingga pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat positif maupun negatif dapat diantisipasi melalui Rencana Tata Ruang Wilayah yang komprehensif dan berkelanjutan. 1.2. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan kegiatan Revisi RTRW Kabupaten Majalengka adalah merupakan penjabaran dan penyempurnaan dari RTRW Kabupaten Majalengka terdahulu yang sudah dianggap tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan perkembangan pembangunan pada saat ini yang meliputi: 1. Sebagai instrument pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Majalengka. 2. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam pelaksanaan pembangunan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan. 3. Meningkatkan kinerja pembangunan Kabupaten Majalengka, terutama bagi kawasan yang dianggap memiliki fungsi strategis untuk mendukung peningkatan ekonomi wilayah. 4. Meningkatkan kinerja kelembagaan; pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Majalengka. 5. Mengurangi kesenjangan antar-kawasan dan wilayah Kabupaten Majalengka, sehingga tercipta sinergi wilayah yang harmonis dan berkelanjutan. 6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Kabupaten Majalengka. 7. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan Kabupaten Majalengka, khususnya identifikasi kawasan yang mengalami perkembangan pesat. Sedangkan sasaran penyusunan Revisi RTRW ini yaitu: • Tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka sesuai dengan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJALENGKA 2010-2030 1-2
  • 3. • Tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga dapat mewujudkan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. • Tersusunnya rencana keterpaduan program-program pembangunan Kabupaten Majalengka. • Terciptanya keserasian antar-kawasan terbangun dan kawasan tak terbangun atau ruang terbuka hijau. • Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Majalengka 2010 – 2030. 1.3. RUANG LINGKUP 1.3.1. Ruang Lingkup Wilayah Kegiatan Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Majalengka mencakup wilayah administratif Kabupaten Majalengka dengan luas 120.424 Ha yang terdiri atas 26 kecamatan, 13 kelurahan, dan 334 desa. Secara geografis terletak pada koordinat 6º33’40” - 7º04’19” LS dan 1º14’20” - 1º36’42” BT, dengan batas wilayah sebagai berikut : ( lihat Gambar 1.1 ) - Utara : Kabupaten Indramayu - Selatan : Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya - Barat : Kabupaten Sumedang - Timur : Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon 1.3.2. Ruang Lingkup Substansi a. Substansi Materi Produk dokumen baru RTRW Kabupaten Majalengka yang disusun harus mencakup aspek-aspek sebagai berikut :  Kebijakan pembangunan  Analisis regional  Ekonomi dan sektor unggulan  Sumber daya manusia  Sumber daya buatan  Sumber daya alam  Sistem permukiman  Penggunaan lahan  Sumber pendanaan  Kelembagaan Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2009, maka produk akhir RTRW hasil penyesuaian harus mencakup materi sebagai berikut : 1. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten. 2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten. 3. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten. 4. Penatapan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten. 5. Arahan Pemanfataan Ruang Wilayah Kabupaten. RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJALENGKA 2010-2030 1-3
  • 4. 6. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten. b. Substansi Proses Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Majalengka dalam rangka pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Majalengka mencakup kegiatan sebagai berikut : 1. Pengumpulan data sekunder terkait pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat di Majalengka; 2. Survey untuk pengenalan dan verifikasi data, terutama data fisik alami dan buatan, serta kondisi sosial ekonomi dan budaya; 3. Kajian implikasi Bandara Internasional; 4. Analisis kesesuaian dan penyusunan alternatif penyesuaian konsep RTRW, dengan mempertimbangkan keberadaan Bandara Internasional Jawa Barat di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka; 5. Penyusunan dan pemantapan konsepsi penyesuaian rencana. RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJALENGKA 2010-2030 1-4
  • 5. Gambar : 1.1. Batas Wilayah Kabupaten Majalengka RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJALENGKA 2010-2030 1-5
  • 6. 1.4. FUNGSI DAN KEDUDUKAN PENYUSUNAN REVISI RTRW KABUPATEN MAJALENGKA Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang dirumuskan secara berjenjang mulai dari tingkat yang sangat umum sampai tingkat yang sangat rinci. Mengingat rencana tata ruang merupakan matra keruangan dari rencana pembangunan daerah dan bagian dari pembangunan nasional, ketiga tingkatan (RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten) mempunyai hubungan keterkaitan satu sama lain serta dijaga konsistensinya, baik dari segi substansi maupun operasionalisasinya dan tuntutan dalam Pemaduserasian RTRW Kabupaten Majalengka dengan adanya Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kecamatan Kertajati dan Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) serta Tol Cikapa (Cikampek-Palimanan). Revisi RTRW Kabupaten Majalengka disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, dengan memperhatikan RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten yang berbatasan. Fungsi dan kedudukan dari RTRW Kabupaten adalah sebagai berikut : • Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); • Acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kabupaten; • Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten; • Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta; • Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten; • Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan atau pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; • Acuan dalam administrasi pertanahan. Mengenai Keterkaitan dan kedudukan RTRW Kabupaten dapat dilihat pada Gambar : 1.2 1.5. METODOLOGI Dalam pekerjaan Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Majalengka dilakukan menurut metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sekaligus sebagai acuan pengendalian dan pemantauan pekerjaaan, yaitu : 1. Review RTRW Kabupaten Majalengka 2005-2015; 2. Pengumpulan Data; 3. Kajian Data dan Analisis; 4. Proses dan Perumusan Dialog; 5. Perumusan Rencana dan Program Pembangunan. Secara diagramatis metodologi pelaksanaan Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada Gambar : 1.3 RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJALENGKA 2010-2030 1-6
  • 7. Gambar : 1.2 KETERKAITAN DAN KEDUDUKAN REVISI RTRW KABUPATEN MAJALENGKA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJALENGKA 2010-2030 1-7 RPJP RPJM Da Kab RPJM Da Prov RPJM Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) REVISI RTRW Kabupaten Majalengka 2010-2030 RTR Kawasan RDTR Kawasan RTRK Kawasan RPJP Da Kab KKabKab Nasi Lok Peraturan Lain yang Bersifat Umum/ Paradigmatis (Desentralisasi, Good Governance) & Regulatif - Penataan Ruang - Otonomi Daerah - SPM pada semua sektor - Kelautan - Energi, dsb Perda Provinsi yang Bersifat Umum (Non Spasial)/ & Regulatif - Pengelolaan Jalan - Pengembangan Sosial - SPM pada semua sektor - dsb Perda Kabupaten yang Bersifat Umum (Non Spasial)/ & Regulatif - Pengelolaan Jalan - Pengembangan Sosial - SPM pada semua sektor - dsb RPJP Da Prov Nasional Gambar : 1.3 METODOLOGI PELAKSANAAN REVISI RTRW KABUPATEN MAJALENGKA Regional Lokal (Kab)
  • 8. RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJALENGKA 2010-2030 1-8 DIALOG TAHAP-1 DIALOG TAHAP-2 SEMINAR
  • 9. 1.6. POTENSI, PERMASALAHAN, PELUANG DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MAJALENGKA A. Potensi Pembangunan Kabupaten Majalengka Berdasarkan hasil kajian potensi wilayah Kabupaten Majalengka, maka dapat diidentifikasi hal-hal sebagai berikut : 1. Hasil hutan produksi memiliki nilai tambah tinggi, potensial dalam penyerapan tenaga kerja dan berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem lingkungan (resapan air, sirkulasi udara, air, dll). Sementara itu, pemanfaatan lahan untuk kegiatan hutan produksi, yaitu hutan rakyat dan hutan negara telah memiliki manajemen (pengelolaan) hutan produksi yang sudah relatif baik. 2. Pemanfaatan pertanian lahan basah dan lahan kering potensial dalam penyerapan tenaga kerja dan mata pencaharian utama penduduk serta hasil-hasilnya memiliki nilai tambah tinggi, dan pasar domestik hasil- hasil produksi pertanian cukup tinggi (diperkirakan jumlah penduduk tahun 2030, sebanyak 1,6 juta) dan mudahnya pemasaran hasil-hasilnya. Sebagian wilayah Kabupaten Majalengka didominasi oleh kegiatan lahan sawah, dan sebagian telah dilayani oleh sistem irigasi (tidak tergantung terhadap musim) yang terkonsentrasi di Bagian Utara. Sementara pertanian lahan kering terkonsentrasi di bagian Selatan. 3. Perkebunan di Kabupaten Majalengka cukup tinggi dalam penyerapan tenaga kerja. Selain menghasilkan devisa juga dapat berfungsi konservasi atau menjaga kelestarian lingkungan. Tanaman perkebunan hampir tersebar di seluruh kecamatan dan terkonsentrasi di Bagian Tengah dan Selatan. 4. Peternakan sangat potensial dalam menyerap tenaga kerja dan mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Majalengka. Hasil peternakan memiliki nilai tambah dan pasar domestik yang cukup tinggi (diperkirakan jumlah penduduk tahun 2030 sebanyak 1,6 juta orang) serta pengelolaannya pun tidak memerlukan waktu yang lama. Kegiatan peternakan tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Majalengka. 5. Pemanfaatan industri sangat potensial dalam menyerap tenaga kerja dan mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Majalengka. Sementara itu, konsentrasi Industri besar terdapat di kecamatan Dawuan, Jatitujuh, Jatiwangi, Kadipaten, Sumberjaya, Majalengka, Sindangwangi, dan Bantarujeg. Industri sedang hampir tersebar merata, yaitu di Kecamatan Dawuan, Jatiwangi, Kadipaten, Ligung, Sumberjaya, Cigasong, Leuwimunding, Majalengka, Palasah, Rajagaluh, Sukahaji, Sindangwangi, dan Cikijing 6. Pemanfaatan pertambangan dan galian sangat potensial dalam menyerap tenaga kerja dan mata pencaharian utama penduduk yaitu logam, batu, pasir, dan lempung. Di Kabupaten Majalengka terdapat pula potensi emas di Gunung Wangi Maja, Komplek Gunung Embe, Sungai Cisuluhan dan anak sungainya, serta Gunung Haur, Perbukitan Inten. Sementara itu, potensi tambang lainnya, yaitu terdapatnya batu gamping di Kec. Majalengka, dan Maja. Terdapat potensi batuan beku di Kec. Leuwimunding, Sindangwangi, Sukahaji, Majalengka, Maja, Argapura, Talaga, Bantarujeg, Sukahaji, dan terdapat batu pasir di Kecamatan Maja. 7. Hutan lindung di Kabupaten Majalengka, yaitu kawasan dengan skor > 175 yang memiliki fungsi sebagai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta berfungsi juga untuk menjaga resapan air hujan dan pengendalian lingkungan. Kawasan ini memiliki bentang alam (panorama) yang indah, sehingga potensial untuk pengembangan pariwisata di Tengah dan Selatan Kabupaten Majalengka. 8. Komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Majalengka antara lain; Mangga, Tomat, Cabai Merah (lokal), Kedelai dan Jagung. Komoditas unggulan perikanan diantaranya Nila dan Gurame, sedangkan komoditas RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJALENGKA 2010-2030 1-9
  • 10. unggulan perkebunan diantaranya Tembakau, Aren dan Teh, serta produk-produk hasil industri lainnya seperti bahan bangunan dan genteng. 9. Kabupaten Majalengka merupakan wilayah yang kaya akan keberadaan objek wisata. Dapat diidentifikasi pula, bahwa sektor wisata mempunyai multiplier effect tinggi. Objek wisata di Kabupaten Majalengka antara lain situ, hutan lindung, makam keramat, patilasan, curug, tempat rekreasi dan kolam renang, peninggalan sejarah, gunung batu, dan lain-lain. 10. Kabupaten Majalengka dilalui oleh jalan status Negara, Provinsi dan cukup tersebarnya jalan status Kabupaten. Selain jaringan jalan, potensi transportasi juga terdapat delapan terminal yang melayani rute di dalam kota kecamatan, dan melayani antar-kecamatan maupun antar-kota serta telah memiliki jalur penerbangan. 11. Potensi prasarana irigasi hampir di seluruh bagian wilayah Utara telah terlayani dan terdapat sungai-sungai besar dan anak-anak sungai yang dapat menjadi sumber pengairan yang memiliki ketersediaan air dan sumber mata air yang melimpah. Tercatat debit air sungai maksimal adalah 8.179,75 Liter/detik (tinggi), dan debit air danau (waduk) maksimal adalah 2.200 Liter/detik (tinggi) 12. Kabupaten Majalengka telah terlayani oleh jaringan telekomunikasi, listrik dan pelayanan pos. Salah satu bentuk pelayanan telekomunikasi yaitu dengan adanya jaringan telekomunikasi nirkabel. Sementara itu, jaringan listrik telah dapat melayani hampir dan atau sebagian besar Wilayah Kabupaten Majalengka serta Jaringan pos juga telah dapat melayani seluruh Wilayah Kabupaten Majalengka. 13. Berdasarkan kajian analisiis TPA saat ini di Desa Heuluet Kecamatan Panyingkiran masih dapat menampung timbunan sampah untuk 5-10 tahun mendatang serta kelebihan lainnya yaitu sampah dapat memiliki nilai ekonomi dengan timbulnya aktivitas pemulung di sekitar TPA. Selain memliki TPA sendiri Kabupaten Majalengka telah dapat memenuhi pelayanan persampahan di tempat-tempat umum. 14. Potensi sarana, yaitu sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan lain-lain telah dapat menjangkau seluruh kecamatan. Terdapat dua rumah sakit umum daerah, yaitu Cideres, dan Majalengka serta terdapat enam Perguruan Tinggi yang berada di Kabupaten Majalengka. 15. Dari sektor pendapatan daerah, tercatat pertumbuhan PAD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan kontribusi PAD paling tinggi bersumber dari pajak dan retribusi. Hal ini pula diimbangi dengan Investasi swasta yang mengalami peningkatan setiap tahunnya baik domestik maupun regional. 16. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Majalengka dan orgainsasi non pemerintah (LSM, Organisasi politik dan Ormas) cukup baik keterlibatannya dalam pembangunan. B. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Majalengka Berdasarkan hasil kajian dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Majalengka sebagai berikut : 1. Permasalahan pengembangan hutan produksi (hutan rakyat dan hutan negara), antara lain; masih kecilnya minat masyarakat untuk mengelola hasil-hasil hutan produksi; dan teknologi pemanfaatan hutan produksi masih terbatas; hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya luasan lahan untuk kegiatan hutan produksi, dan hasilnya hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri (bukan sektor basis). Selain hal tersebut yang menjadi kendala, yaitu pemanfaatan hutan produksi memerlukan lahan yang luas, dan penebangan kayu (hasil produksi) dari waktu pembibitan memerlukan waktu yang lama serta sulitnya mendapatkan benih kayu unggul. Hal ini yang dapat menyebabkan hutan produksi bukan sebagai mata pencaharian utama masyarakat. RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJALENGKA 2010-2030 1-10
  • 11. 2. Permasalahan pengembangan pertanian lahan basah, dapat dilihat dari produksi dan kualitasnya yang belum optimal. Salah satu yang dapat menjelaskan pernyataan tersebut yaitu penanaman lahan sawah (padi) masih menggunakan sistem tadah hujan atau 1 kali panen dalam setahun, hal ini banyak terjadi di Bagian Selatan. Selain hal tersebut di atas, penjelasan lainnya, adalah lahan sawah setiap tahunnya berkurang 0,07% dan rata-rata produksi padi (gabah) 3-4 Ton/Ha/tahun (di bawah standar 6-7 Ton/Thn) serta rendahnya harga hasil pertanian lahan basah (domestik dan ekspor), hal ini dipersulit dengan tingginya harga pupuk. 3. Produksi dan kualitas pertanian lahan kering masih belum optimal. Dapat diidentifikasi terjadinya kondisi tersebut akibat pemasaran hasil-hasil pertanian lahan kering belum jelas, nilai dan harga hasil-hasil berfluktuatif serta harga pupuk yang tinggi. Kondisi ini pula yang dapat menjelaskan kecilnya minat masyarakat untuk mengelola hasil-hasil pertanian lahan kering, di samping persoalan pemanfaatan teknologi lahan kering yang masih terbatas. Kondisi ini, merupakan penyebab berkurangnya pemanfaatan lahan kering setiap tahun di Kabupaten Majalengka dan hasilnya hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri (bukan sektor basis). 4. Permasalahan pengembangan perkebunan antara lain sulitnya distribusi pemasaran hasil perkebunan (domestik dan ekspor), yaitu belum jelasnya pemasaran untuk hasil-hasil perkebunan, hal ini dapat terjadi akibat jumlah agroindustri yang masih terbatas, di samping persoalan lainnya yaitu tingginya harga pupuk, sehingga minat masyarakat untuk mengelola hasil-hasil tanaman tahunan (perkebunan) menjadi terbatas, dan hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri. Persoalan di atas mempertegas bahwa produksi dan kualitas perkebunan belum optimal atau masih di bawah produksi standar. 5. Manajemen (pengelolaan) produksi peternakan dan perikanan belum optimal, ditunjukkan dengan kontribusi ekonomi yang relaif rendah (berbanding terbalik dengan potensi yang dimiliki). Sementara itu, pemanfaatan pasar ternak belum optimal; harga pakan ternak yang relatif tinggi; pemasaran hasil-hasil peternakan dan perikanan yang belum jelas (masih mengandalkan pasar lokal); minat masyarakat untuk mengelola peternakan dan perikanan masih terbatas; serta hasinya hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri. 6. Permasalahan pengembangan industri, dari faktor internal dapat diidentifikasi belum adanya kawasan industri terpadu, biaya produksi yang relatif lebih tinggi dari nilai jual hasil produksi yang rendah sehingga industri terancam gulung tikar di samping itu juga sulitnya mendapatkan bahan baku karena bersifat impor (tidak memanfaatkan bahan baku lokal); ketersediaan tenaga kerja (SDM) relatif rendah; dan pembangunan industri membutuhkan investasi tinggi; serta pembangunan industri memiliki potensi dampak lingkungan ’tinggi’; 7. Permasalahan pengembangan pertambangan adalah sumber daya pertambangan dan penggalian bersifat terbatas (non-renewable); pemanfaataan pertambangan dan penggalian di Kabupaten Majalengka masih relatif sederhana (konvensional) sehingga banyak yang terbuang (tidak efektif dan efesien); belum terdapat industri atau sentra industri yang mengelola hasil tambang; serta sulitnya penerapan teknologi tinggi pengolahan yang ramah lingkungan di samping memerlukan investasi yang tinggi. 8. Permasalahan perwujudan kawasan lindung, yaitu adanya pemanfaatan kawasan lindung yang dijadikan kawasan budi daya oleh masyarakat. 9. Permasalahan pengembangan sektor unggulan antara lain sulitnya permodalan, sulitnya mendapatkan bibit unggul, harga jual yang fluktuatif, dan belum berkembangnya nilai tambah dari sektor unggulan yang ada. 10. Pengelolaan obyek wisata belum optimal, karena sumbangan sektor pariwisata masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Majalengka dan minimnya pembangunan RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJALENGKA 2010-2030 1-11
  • 12. infrastruktur pariwisata yang ada, serta sulitnya akses menunuju objek wisata. Hal lainnya adalah belum optimalnya pengelolaan wisata, terutama objek wisata yang belum terkenal dan belum memiliki citra. 11. Permasalahan pengembangan perekonomian Kabupaten Majalengka, selain dari dimensi keruangan, juga diakibatkan oleh sektoral, yang antara lain tingkat inflasi yang tinggi sehingga mempengaruhi harga-harga bahan pokok menjadi tinggi dan secara otomatis daya beli masyarakat saat ini mengalami penurunan (aktivitas ekonomi terganggu). Persoalan lainnya adalah kreatifitas dan inovasi (entrepreneurship) masyarakat masih rendah serta tidak meratanya kualitas penduduk setiap kecamatan dan masih tingginya jumlah pencari kerja. 12. Permasalahan dalam pengembangan infrastruktur jalan, yaitu panjang dan luas jalan saat ini belum mencapai standar, dan terjadi kemacetan di beberapa ruas jalan, terutama di Kadipaten dan Majalengka yang merupakan wilayah dengan aktivitas tinggi. Persoalan lainnya, akses Tengah-Selatan Kabupaten Majalengka masih relatif terbatas, hal ini apabila terjadi atau terputusnya jaringan jalan yang ada saat ini (melalui jalur Maja), maka aktivitas dan hubungan Tengah-Selatan akan sangat terganggu yaitu berupa terputusnya aktivitas sosial-ekonomi wilayah. Selain itu, terminal lintas Kadipaten sudah tidak layak penggunaannya dan tidak dapat memenuhi persyaratan, sehingga memicu tumbuh berkembangnya terminal bayangan. Sementara itu, persoalan dari pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati memerlukan lahan yang luas dan dapat mengalihfungsikan tanah pertanian yang ada. 13. Permasalahan dalam pengembangan infrastruktur irigasi, yaitu sebagian kondisi prasarana irigasi tidak terawat dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dan irigasi sulit mencapai elevasi tanah tinggi sebagaimana yang terjadi di bagian Utara, sehingga petani menggunakan motor penarik air. Persoalan lainnya, pembangunan irigasi memerlukan biaya yang tinggi dan di musim kemarau sungai-sungai utama banyak yang mengalami kekeringan. 14. Air bersih dengan sistem pengelolaan instansi yang berwenang (PDAM), belum dapat melayani sebagian besar wilayah permukiman perkotaan atau perdesaan dan industri. 15. Permasalahan pengembangan jaringan telekomunikasi dan energi listrik, yaitu sebagian besar penduduk, terutama perdesaan, belum dapat memanfaatkan fasilitas telekomunikasi. Terdapat beberapa wilayah yang tidak terjangkau jaringan nirkabel, terutama di wilayah selatan (beberapa wilayah) serta terbatasnya ketersediaan energi listrik. 16. Permasalahan pengelolaan sampah, yaitu TPA yang ada sulit dijangkau oleh wilayah di bagian Selatan; jalan akses ke TPA relatif sempit; belum optimalnya pengelolaan sampah oleh pemerintah; serta belum adanya kesadaran masyarakat untuk memisahkan sampah basah dan sampah kering. 17. Permasalahan pelayanan sarana, yaitu sarana pendidikan dan kesehatan belum dapat memenuhi standar. Persoalan lainnya yaitu tenaga pendidik dan tenaga medis belum memadai apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk serta Rumah Sakit Umum Daerah belum terdapat dibagian selatan. 18. Permasalahan pada APBD, yaitu terbatasnya anggaran sehingga sulit memenuhi seluruh kepentingan pembangunan. Belanja pembangunan (pelayanan publik) belum efektif dan efesien, hal ini mengingat masih rendahnya capaian tolok ukur masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Persoalan lainnya adalah adanya pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat perlu diikuti dengan pembangunan infrasruktur pendukungnya yang merupakan kewenangan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka yang tentunya membutuhkan biaya yang cukup tinggi. 19. Permasalahan pengembangan kelembagaan, yaitu tercermin dari kerjasama organisasi formal dan non- formal, serta pelayanan pemerintah yang belum maksimal, dan kualitas aparatur pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik masih dirasakan belum maksimal. Salah satu faktor yang dapat RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJALENGKA 2010-2030 1-12
  • 13. menjelaskannya adalah sarana dan prasarana kerja aparatur secara umum belum dapat mendukung kinerja aparatur dan jumlah tenaga kerja aparatur saat ini, masih relatif kurang untuk melayani penduduk hingga tahun 2030, terutama untuk bidang-bidang seperti pendidikan dan kesehatan. C. Peluang Pembangunan Kabupaten Majalengka Peluang pembangunan di Kabupaten Majalengka dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1. Permintaan pasar ekspor untuk hasil hutan produksi (kayu, dll) relatif tinggi, terutama wilayah perkotaan. Terbukanya pasar internasional untuk hasil-hasil hutan produksi dengan adanya pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati. Kondisi tersebut secara otomatis dapat meningkatkan nilai dan harga hasil-hasil hutan produksi menjadi tinggi. 2. Peluang pengembangan pertanian masih cukup terbuka, untuk diarahkan sebagai kawasan andalan dengan pengembangan agribisnis, industri, pariwisata, jasa dan sumber daya manusia (RTRW Provinsi Jawa Barat). Hal lainnya yang menjadi pertimbangan terhadap peluang pengembangan pertanian, yaitu kebutuhan domestik dan nasional terhadap hasil pertanian semakin tinggi, sedangkan setiap kecamatan di Kabupaten Majalengka memiliki node (pusat kecamatan) yang dapat berfungsi sebagai sentra (pusat) pemasaran hasil-hasil pertanian. Peluang lainnya, yaitu terbukanya pasar internasional untuk hasil-hasil pertanian dengan adanya pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati. Selain hal tersebut di atas, produksi hasil pertanian dapat pula menjadi barang-barang subtitusi kebutuhan pokok. 3. Peluang pengembangan industri, yaitu cukup tersedianya tenaga kerja dan terdapat lahan yang sesuai untuk pembangunan industri serta ketersediaan potensi bahan baku industri di wilayah sendiri. Peluang lainnya, yaitu terbukanya pasar internasional untuk hasil-hasil industri dengan adanya pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati. 4. Peluang pengembangan pertambangan, yaitu masih tingginya potensi bahan tambang yang belum dimanfaatkan, dan bahan tambang merupakan barang dengan sifat dapat diversifikasikan. 5. Dalam mewujudkan kawasan lindung, maka peluang yang dapat dijadikan acuan, yaitu arahan RTRWP Jawa Barat dan Rencana Tata Ruang Kawasan Ciayumajakuning. 6. Peluang pengembangan pariwisata, dapat diidentifikasi dari tingginya pasar pariwasata yang ada, antara lain Penduduk Jawa Barat, Indonesia, dan Mancanegara merupakan obyek wisatawan bagi Kabupaten Majalengka. Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat dan jalan tol akan membangkitkan sektor pariwisata. 7. Peluang yang dapat dijadikan sebagai alat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kebutuhan, yaitu terdapatnya sumber daya pendukung ekonomi tinggi seperti air, tanah, infrastruktur. Di samping itu peluang penyediaan lapangan pekerjaan pada sektor pertanian cukup tinggi. Hal yang dapat mendukung terciptanya stabilitas ekonomi, antara lain pendapatan per kapita rata-rata Kabupaten Majalengka di atas rata-rata pendapatan per kapita Provinsi Jawa Barat. Peluang lainnya, adalah pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat dan jalan tol yang akan signifikan meningkatkan PDRB dan LPE. 8. Peluang pengembangan transportasi Kabupaten Majalengka, yaitu kondisi geografis sebagai transit Sumedang-Cirebon, Sumedang-Indramayu dan Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu serta Tol Cikapa. Peluang pengembangan lainnya adalah Kadipaten sebagai PKW (RTRW Provinsi Jabar), Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat dan Pembangunan jalan Rel Kereta Api. RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJALENGKA 2010-2030 1-13
  • 14. 9. Peluang pembangunan sarana dan prasarana wilayah, baik dari kebijakan dan program Pemerintah Pusat (Nasional) maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat cukup memberikan dorongan yang besar terhadap terciptanya pembangunan sarana dan prasarana wilayah tersebut. 10. Peluang pembiayaan pembangunan, yaitu sumber pembiayaan pembangunan selain dari pendapatan daerah, dapat pula bersumber pada Pinjaman Luar Negeri, DAU, DAK, dan kerjasama dengan swasta. Sementara itu, pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat bersumber dari investasi, yang dihasilkan dari kegiatan Jabar Infrastructure Summit (JIS). 11. Peluang pengembangan kelembagaan, yang merupakan paradigma baru dalam pembangunan saat ini. Kebijakan difokuskan pada kerjasama, keterbukaan, dan transparansi. Peluang pengembangan kelembagaan lainnya yaitu media informasi dan pendidikan untuk meningkatan kualitas aparatur cukup ’terbuka’. D. Tantangan Pembangunan Kabupaten Majalengka Berdasarkan hasil kajian pembangunan selama ini, maka tantangan pembangunan di Kabupaten Majalengka sebagai berikut: 1. Tantangan pembangunan sektor pertanian, hortikultura, peternakan, tanaman pangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan, serta industri untuk persaingan dalam pasar eksternal. Sektor pertanian yang dimiliki Kabupaten Majalengka ternyata cukup tinggi pula produksinya di wilayah-wilayah tetangga seperti; Kabupaten Kuningan, Sumedang, Garut, Cirebon, Sukabumi, Tasikmalaya, Indaramayu, dan wilayah lainnya. Selain hal di atas tantangan lainnya, yaitu pasar internasional untuk hasil-hasil hutan produksi (akibat pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat) akan cenderung dimanfaatkan oleh wilayah sekitar, apabila pemanfaatan pertanian dan kehutanan wilayah Kabupaten Majalengka terus mengalami penurunan. 2. Tantangan pada pengembangan pertambangan, selain persaingan, juga berpotensi pula merusak lingkungan. 3. Tantangan terhadap perwujudan kawasan lindung, yaitu maraknya penebangan liar, perambahan lahan hutan dan kebakaran hutan yang mempercepat kerusakan hutan. Dampak dari hal ini, yaitu jumlah lahan kritis terus mengalami penambahan setiap tahunnya. Tantangan lainnya dalam mewujudkan kawasan lindung, yaitu perkembangan penduduk yang memerlukan ruang. Sementara itu, lahan sebagai sumber daya yang bersifat terbatas, sehingga sempadan (kawasan perlindungan setempat dan kawasan rawan bencana) merupakan alternatif yang sering digunakan (kegiatan bangunan). 4. Potensi obyek wisata di Kabupaten Sukabumi, Tasikmalaya, Cirebon, Garut, dll serta manajemen pemasaran objek wisata wilayah lain lebih gencar. Hal ini merupakan tantangan ‘persaingan’ bagi upaya menarik wisatawan berkunjung ke Kabupaten Majalengka. Tantangan lainnya adalah selera wisatawan beragam dalam mengunjungi objek wisata (kunjungan tidak dapat dipaksakan). 5. Tantangan terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Majalengka, yaitu inflasi nasional dan regional yang culup tinggi dan tidak menentunya kebijakan moneter dan fiskal nasional serta tidak stabilnya iklim ekonomi global. Tantangan lain yang cukup siginifikan dalam menghambat perkembangan ekonomi, yaitu tidak menentunya kebijakan harga-harga produk BUMN seperti BBM serta persaingan kualitas SDM dengan wilayah tetangga, terutama dengan Kabupaten/ Kota Bandung, Jakarta, dan Bogor. Di samping itu, investor bersifat mobile, dan tidak dapat dipaksakan, sementara itu sektor potensial investasi seperti di Kabupaten Sukabumi, Cirebon, dan Garut, dan Indramayu cukup tinggi. RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJALENGKA 2010-2030 1-14
  • 15. 6. Tantangan terhadap pengembangan transportasi dan Bandara Internasional, yaitu perkembangan penduduk yang secara otomatis membangkitkan pergerakan terhadap penyediaan dan pelayanan terminal. Tantangan dalam Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat, yaitu terciptanya persaingan dengan Bandar Udara Internasional Cengkareng, serta berkurangnya lahan pertanian akibat pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat tersebut. 7. Tantangan dalam pengembangan sarana dan prasarana wilayah, yaitu perkembangan penduduk, sehingga seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka secara otomatis diperlukan peningkatan dan penambahan pelayanan. 8. Tantangan pembiayaan pembangunan, yaitu perlu ditingkatkannya PAD untuk mengimbangi pembangunan hingga tahun 2030, akan tetapi sumber-sumber pendapatan daerah lainnya non PAD (yang sah) belum jelas besarannya. Tantangan lainnya yaitu kebutuhan pembangunan dan atau belanja pembangunan (publik) serta investasi pembangunan membutuhkan jumlah yang besar akibat program-program paduserasi dengan rencana Pembangunan Bandara Internasional. 9. Tantangan terhadap pengembangan kelembagaan, yaitu konsep ‘Good Governance’ belum berjalan dengan baik. Sementara itu, globalisasi menuntut adanya kualitas aparatur pemerintah yang profesional. 1.7. SISTEMATIKA PEMBAHASAN Laporan Akhir Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten Majalengka ini terdiri atas beberapa bagian yakni : BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang; tujuan dan sasaran; ruang lingkup; fungsi dan kedudukan RTRW; potensi, permasalahan, peluang dan tantangan pembangunan Kabupaten Majalengka serta Sistematika Pembahasan. BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG Pada bab ini diuraikan mengenai Tujuan Penataan Ruang Wilayah, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang, Kebijakan Pengembangan RTRW Kabupaten Majalengka. BAB III RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA Bab ini, membahas mengenai Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah. Pada bahasan Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah ini meliputi Sistem Pusat Pelayanan dan Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah. BAB IV RENCANA POLA RUANG Bab ini, merupakan kelanjutan dari Bab sebelumnya yang akan menterjemahkan RTRW Kabupaten Majalengka ke dalam bentuk Pengembangan Program Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya. BAB V RENCANA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN MAJALENGKA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJALENGKA 2010-2030 1-15
  • 16. Pada bagian ini, membahas mengenai Rencana Kawasan Strategis yang ada di Kabupaten Majalengka yaitu Kawasan Strategis Bidang Pertahanan Keamanan dan Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi. BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Pada bagian ini, dibahas mengenai perwujudan struktur ruang, perwujudan pola ruang, program pengembangan daya dukung dan daya tampung, pentahapan pemanfaataan ruang, jadwal pelaksanaan dan program kegiatan pembangunan. BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Pada bagian ini, arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Majalengka sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi : Peraturan zonasi sistem kabupaten, Perizinan, Insentif dan Disinsentif serta Sanksi. BAB VIII KELEMBAGAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Pada bagian akhir ini, merupakan bahasan tentang lembaga penataan ruang memegang peran krusial dalam proses penataan ruang. Hal ini mengingat proses penataan ruang memerlukan lembaga yang kredibel terutama dalam pengendalian pemanfaatan ruang. . RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJALENGKA 2010-2030 1-16