Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Perdes perangkat desa

54,633 views

Published on

  • Be the first to comment

Perdes perangkat desa

  1. 1. BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBONNOMOR TAHUN 2012 SERIPERATURAN DESA JEMARAS KIDUL KECAMATAN KLANGENANKABUPATEN CIREBONNOMOR 04 TAHUN 2012T E N T A N GPERANGKAT DESADENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKUWU JEMARAS KIDULMenimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang pemerintahan Daerah dan peraturan pemerintah Republik IndonesiaNomor 72 tahun 2005 tentang Desa ,maka peraturan tentang perangkatDesa mengalami perubahan yang mendasar ;b. bahwa Peraturan Desa Jemaras Kidul Nomor 03 Tahun 2002 tentangpengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa sudah tidak sesuai lagidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;c. bahwa berdasarkan bertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf adan b ,maka perlu mengatur tentang perangkat Desa yang ditetapkandengan peraturanDesa.Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2004 tentangpemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4587) ;3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2006 Tentangpemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kuwu (Lembaran DaerahKabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 12 Seri D.5) ;4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2006 tentangPerangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor14 Seri D.5) ;
  2. 2. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2006 TentangOrganisasi dan Tata kerja pemerintahan Desa (Lembaran DaerahKabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 15 Seri D.8) ;6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2006 tentangPedoman Penyusunan peraturan Desa (lembaran Daerah KabupatenCirebon Tahun 2006 Nomor 15 Seri D.9).Dengan Persetujuan BersamaBADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEMARAS KIDULDANKUWU JEMARAS KIDULM E M U T U S K A N :Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERANGKAT DESA.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :1. Desa adalah Desa Jemaras Kidul ;2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Jemaras Kidul ;3. Kuwu adalah Kuwu Jemaras Kidul ;4. Peraturan Kuwu adalah peraturan Kuwu Jemaras Kidul ;5. Keputusan Kuwu adalah Keputusan Kuwu Jemaras Kidul ;6. Camat adalah Camat Klangenan ;7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayahyang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatsetempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dandihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;8. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahDesa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan menguruskepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-ususl dan adat-istiadatsetempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia ;9. Pemerintahan Desa adalah Kuwu dan Perangkat Desa sebagai unsurpenyelenggara Pemerintah Desa ;10. Kuwu adalah kepala pemerintah Desa yang memimpin penyeleggaraanpemerintah Desa ;
  3. 3. 11. Kuwu dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan,teknismaupun kegiatan dalam wilayah ;12. Badan permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembagayang merupakan perwujudan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahanDesa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa ;13. Anggaran pendapat dan belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desaadalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dandisetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan denganperaturan Desa ;14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-unangan yang dibuat berdasarkanpersetujuan bersama badan permusyawaratan Desa dan Kuwu ;15. Putera Desa adalah seseorang yang lahir di Desa yang bersangkutan dari orangtua yang terdaftar secara sah dalam daftar kependudukan berdasarkan hak asal-usul/keturunan dari penduduk tersebut ;BAB IIUNSUR PERANGKAT DESAPasal 2(1) Perangkat Desa terdiri atas :a. Sekertaris Desa ;b. perangkat Desa lainnya terdiri atas :1.unsur sekertariat ;2.unsur pelaksana Teknis Lapangan ;3.unsur kewilayaan .(2) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) bertugas membantu dan bertanggung jawab kepada KuwuBAB IIIPERSYARATAN CALON PERANGKAT DESAPasal 3Persyaratan Calon Perangkat Desa yang diangkat sebagai Perangkat Desa adalah PendudukDesa Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat :a. bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa ;b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dankepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ReplublikIndonesia ;c. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;d. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah danbertempat tinggal tetap di Desa Jemaras Kidul sekurang-kurangnya 2(dua) tahun terakhir dihitung sejak mendaftarkan diri menjadi calon ;
  4. 4. e. paling rendah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) / berijasahSekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat ;f. berkelakuan baik, jujur dan adil ;g. tidak mempunyai hubungan darah secara langsung atau semenda denganKuwu sampai derajat kedua ;h. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatanancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;i. usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun ;j. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatanmenyaluruh dari dokter pemerintah ;k. mengenal Desanya dan di kenal oleh masyarakat di Desa Jemaras Kidul ;l. tidak sedang memiliki utang secara perorangan dan/atau secara BadanHukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuanganNegara ;m. Surat lamaran ditulis dengan tangan sendiri diatas segel yang ditunjukankepada Kuwu ;n. Calon Perangkat Desa bebas dari minuman keras dan narkoba yangdiketahui dan ditanda tangani oleh ketua RW atau Ketua RT setempatyang dusertai surat keterangan dokter;dinyatakan oleh KepolisianRepublik Indonesia dan Pihak Pengadilano. Bersedia bertempat tinggal di Desa Jemaras kidul.BAB IVTATACARA PENGANGKATAN CALON PERANGKAT DESAPasal 4(1) Sekertaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a,diisi dari pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaiberikut :a. Berpendidikan paling rendah SMU atau sederajat ;b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan ;c. Mempunyai kemauan di bidang administrasi perkantoran ;d. Mempunyai pengalaman di bidang adminstrasi keuangan dan bidangperencanaan ;e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat dan ;f. Bersedia tinggal di Desa Jemaras kidul.(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat olehsekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati .(3) Apabila terjadi kekosongan Sekretaris Desa,Kuwu dapat mengangkatPelaksana Harian ( PH ) Sekretaris Desa.(4) Pengangkatan Pelaksana Harian ( PH ) Sekretaris Desa di atur olehKeputusan Kuwu.Pasal 5(1) Calon Perangkat Desa diajukan oleh Kuwu kepada Camat untuk mendapatpersetujuan .(2) Dalam hal pengajuan kepada Camat, wajib dilengkapi dengan persyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan rekomendasi dari BPD .
  5. 5. (3) Setelah mendapat persetujuan Camat, perangkat Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1)pengangkatannya ditetapkan dengan KeputusanKuwu .(4) Dalam hal BPD tidak memberikan rekomendasi tanpa alasan yang jelas dantidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka penetapanKeputusan Kuwu tentang pengangkatan perangkat Desa dapat dilaksanakansetelah mendapat persetujuan Camat .Pasal 6(1) Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan, sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 3 diadakan seleksi dalam bentuk ujian penyaringanoleh Kuwu sebelum diajukan kepada Camat.(2) Tata cara dalam seleksi ujian penyaringan calon perangkat desasebagaimana dimaksud dalam pasal 3 akan diatur lebih lanjut denganperaturan Kuwu.(3) Tata cara pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan (2) ditetapkan dengan peraturan Kuwu.(4) Dalam hal kekosongan jabatan Perangkat Desa,maka Kuwu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan harus sudah membuka danmenerima pendaftaran calon Perangkat Desa.BAB VSUMPAH / JANJIPasal 7(1) Sebelum memangku jabatannya Perangkat Desa wajib mengangkat sumpahatau janji.(2) Pengangkatan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Kuwu dengan disaksikan oleh Camat.Pasal 8Susunan kata-kata sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud padapasal 7 ayat (2) adalah :“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhikewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dan mengamalkandaan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akanmenegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sertamelaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnyayang berlaku bagi Desa,Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.BAB VIKEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESAPasal 9
  6. 6. (1) Perangkat Desa mempunyai kewajiban :a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sertamempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.b. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebasdari kolusi, korupsi dan nepotisme ;c. Mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan ;d. Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik ;e. Melaksanakan dan memertanggung jawabkan tugas sertawewenangnya .(2) Perangkat Desa dilarang :a. Menjadi Pengurus Partai Politik ;b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota BPD dan lembagakemasyarakatan Desa yang bersangkutan ;c. Terlibat kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihankepala daerah, dan pemilihan kuwu ;d. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat,dan mendriskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ;e. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya ;f. Menyalagunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan ;(3) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud padaAyat (1) dikenakan sanksi diberhentikan dari jabatanya.BAB VIITATA CARA PEMBERHENTIANPERANGKAT DESAPASAL 10(1) Perangkat Desa berhenti karena :a. meninggal dunia ;b. atas permintaan sendiri ;c. diberhentikan ;(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dapatdiberhentikan karena :a. telah berumur 60 (enam puluh) tahun ;b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangantetap secara berturut-turut selama 3 (Tiga) bulan;c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;e. tidak dapat melaksanakan kewajiban Perangkat Desa;f. melanggar larangan bagi Perangkat Desa;g. Telah mendapatkan Surat Teguran secara Tertulis dari Kuwu sebanyak 3(Tiga) kali.Pasal 11(1) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a danhuruf b dan ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kuwu setelahmenyampaikan laporan secara tertulis kepada Camat dan BPD.
  7. 7. (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f ditetapkan denganKeputusan Kuwu setelah mendapat rekomendasikan BPD dan persetujuanCamat.(3) Dalam hal BPD tidak memberikan rekomendasi tanpa alasan yang jelas dantidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka penetapanpemberhentian Perangkat Desadapat dilaksanakan setelah mendapatkanpersetujuan Camat.Pasal 12(1) Perangkat Desa dapat diberhentikan sementara apabila dinyatakan sebagaitersangka karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukumanpaling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belummempunyai kekuatan hukum tetap.(2) Pemberhentian sementara sebagaimana di,maksud pada ayat (1), ditetapkandengan Keputusan Kuwu setelah mendapat rekomendasi BPD danpersetujuan Camat.Pasal 13(1) Perangkat Desa diberhentikan apabila terbukti melakukan tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), berdasarkan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkandengan Keputusan Kuwu.Pasal 14Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana yang dimaksudpada Pasal 12 ayat (1), apabila setelah melalui proses peradilan ternyata terbuktitidfak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyaputusan pengadilan, Kuwu wajib merehabilitasi dan mengaktipkan kembaliPerangkat Desa yang bersangkutan.BAB VIIIPEMBINAAN DAN PENGAWASANPasal 15Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerahwajib membina dan mengawasi pelaksanaan kerja Perangkat Desa.BAB IXKETENTUAN PERALIHANPasal 16Perangkat Desa yang ada pada saat Peraturan Desa ditetapkan, tetapmelaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam peraturan desa ini.
  8. 8. Pasal 17Pengaturan tentang pengisian Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil,dilakukan secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.BAB XKETENTUAN PENUTUPPasal 18Dengan berlakunya Peraturtan Desa ini, maka Peraturan Desa Jemaras kidulNomor Tahun tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desadicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Pasal 19Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenaitekhnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kuwu.Pasal 20Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KabupatenCirebon.Ditetapkan di Jemaras kidulPada tanggal 06 Oktober 2012KUWU JEMARAS KIDULTtdROBANDIDiundangkan di SumberPada tanggal :SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBONDrs. H. DUDUNG MULYANA, M.SiBERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012 NOMOR SERI

×