Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)

24,765 views

Published on

KEPUTUSAN KEPALA DESA WLAHAR WETAN KECAMATAN KALIBAGOR NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DESA WLAHAR WETAN TAHUN ANGGARAN 2016

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)

  1. 1. KABUPATEN BANYUMAS KEPUTUSAN KEPALA DESA WLAHAR WETAN KECAMATAN KALIBAGOR NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DESA WLAHAR WETAN TAHUN ANGGARAN 2016 KEPALA DESA WLAHAR WETAN, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 72 Bab VIII Ayat 5 Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 93 Bab VI Ayat 3 Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 maka perlu ditunjuk Bendahara Desa; b. bahwa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa Wlahar Wetan Tahun Anggaran 2016. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4331); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. 2. 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertangggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 4 Seri D); 16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 15); 17. Peraturan Desa Wlahar wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2013-2018 (Berita Daerah Kabupaten
  3. 3. Banyumas Tahun 2014 Nomor 277/140); 18. Peraturan Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKPDesa Wlahar Wetan Tahun 2016 (Lembaran Desa Wlahar Wetan Tahun 2015 Nomor 8); 19. Peraturan Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Wlahar Wetan Tahun 2015 Nomor 9). MEMUTUSKAN: Menetapkan : Bendahara Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016. PERTAMA : Membentuk dan Menunjuk yang mana Bendahara Desa di Desa Wlahar Wetan sebagai Staf Sekretaris Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini; KEDUA : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdiri atas: 1) Bendahara Umum Desa; 2) Bendahara Penerimaan Pendapatan Desa; 3) Bendahara Pengeluaran Pendapatan Desa; dan 4) Bendahara Barang. KETIGA : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: 1. Mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa serta Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember; 2. Dalam menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan, penyetoran, pengeluaran, pembayaran atas penerimaan dan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya, Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib; 3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; 4. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa, dimana pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Bupati; 5. Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak
  4. 4. yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Desa senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Wlahar Wetan; KELIMA : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan menerima tunjangan/honorarium sesuai kedudukannya dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; KEENAM : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas; KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Wlahar Wetan Pada Tanggal : 1 Januari 2016 KEPALA DESA WLAHAR WETAN DODIET PRASETYO. A Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth, : 1. Bupati Banyumas (Sebagai Tembusan); 2. Inspektorat Kab. Banyumas; 3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Banyumas; 4. Kepala DPPKAD Kab. Banyumas; 5. Camat Kalibagor (Sebagai Laporan); 6. Ketua BPD Wlahar Wetan; 7. Perangkat Desa yang bersangkutan; 8. Arsip.
  5. 5. Lampiran Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan Nomor : 2 Tahun 2016 Tanggal : 1 Januari 2016 PENUNJUKAN BENDAHARA DESA TAHUN 2016 DESA WLAHAR WETAN KECAMATAN KALIBAGOR KABUPATEN BANYUMAS 1. Nama Tempat, Tanggal Lahir Pendidikan Terakhir Tanggal Mulai Tugas Jabatan Alamat Sebagai : : : : : : : Warliyah Banyumas, 20 April 1976 SLTP 1 Januari 2016 31 Desember 2016 Kepala Urusan Keuangan Desa Wlahar Wetan RT 002/RW I Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Bendahara Umum Desa dan Bendahara Pengeluaran Pendapatan Desa 2. Nama Tempat, Tanggal Lahir Pendidikan Terakhir Tanggal Mulai Tugas Jabatan Alamat Sebagai : : : : : : : Iksan Banyumas, 15 Oktober 1975 SLTA 1 Januari 2016 31 Desember 2016 Kepala Dusun II Desa Wlahar Wetan RT 004/RW II Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Bendahara Penerimaan Pendapatan Desa Wlahar Wetan, 1 Januari 2015 KEPALA DESA WLAHAR WETAN DODIET PRASETYO. A, ST

×