Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Untuk pemilihan kades
1. TATACARA PEMILIHAN
KEPALA DESA DAN
KEPANITIAAN
O L E H : H E N R I H A L U K A S I T I N J A K , S . T P
K A D I S P M D K A B U P A T E N T A P A N U L I T E N G A H
2. DASAR HUKUM
Undang – Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Permendagri No. 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan
Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
3. DASAR HUKUM
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli
Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Desa;
Peraturan Bupati Tapanuli Tengah
Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala
Desa di Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. MAKSUD DAN TUJUAN BIMTEK
Maksud
Sebagai panduan Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun
2021 dimaksudkan untuk memberikan
pedoman bagi Panitia Pemilihan
Tingkat Desa, BPD, Camat dan Panitia
Pemilihan Tingkat Kabupaten
5. MAKSUD DAN TUJUAN BIMTEK
Tujuan
Panduan Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa Serentak Tahun 2021 bertujuan untuk
memberikan kejelasan dan prosedur
berkaitan dengan tahapan dalam pemilihan
Kepala Desa agar menunjang kemudahan
dan kelancaran dalam proses pemilihan
Kepala Desa bagi Panitia Pemilihan Tingkat
Desa, BPD, Camat dan Panitia Pemilihan
Tingkat Kabupaten.
6. Panitia Pemilihan Kepala Desa
yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Panitia yang dibentuk
oleh BPD dan bertugas
melaksanakan Pemilihan Kepala
Desa.
8. LUBER JURDIL
LANGSUNG → Wajib Pilih yang Terdaftar DPT
UMUM → Semua Masyarakat Yang Memenuhi
Syarat
BEBAS → Memilih Tanpa Tekanan
RAHASIA → Pilihan Tidak Boleh Diketahui
Siapapun
JUJUR → Penyelenggaraan Pilkades
ADIL → Memperlakukan Sama Sesuai Aturan
9. KODE ETIK PENYELENGGARA
Asas Mandiri dan Adil
Asas Jujur, Terbuka dan Akuntabel
Asas Kepentingan Umum
Asas Proporsionalitas
Asas Profesionalitas, Efisiensi dan
Efektifitas
Asas Tertib
11. A. PANITIA PEMILIHAN TINGKAT KABUPATEN
Bupati membentuk Panitia Pemilihan di
Kabupaten yang ditetapkan dengan
keputusan Bupati dengan masa jabatan
Panitia Pemilihan di Kabupaten
berakhir setelah Kepala Desa Terpilih
dilantik.
12. B. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT
DESA
1. BPD mengadakan rapat yang difasilitasi oleh Pemerintah
Desa, untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa
(PPKD).
2. PPKD sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terdiri atas :
unsur Perangkat Desa;
Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
Tokoh Masyarakat Desa.
3. Susunan PPKD sebagaimana dimaksud dalam angka 2
terdiri dari
1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
1 (satu) orang Bendahara merangkap anggota; dan
2 (orang) orang Anggota.
13. B. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT
DESA
4. PPKD sebagaimana dimaksud dalam angka (2),
ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan
secara tertulis kepada Bupati c.q Panitia Pemilihan
Kabupaten.
5. Setelah PPKD dibentuk, paling lambat 5 (lima) hari
PPKD menetapkan lokasi Sekretariat PPKD.
6. Anggota Badan Permusyawaratan Desa atau Kepala
Desa tidak diperbolehkan menjadi anggota PPKD.
7. Apabila diantara anggota PPKD ada yang mencalonkan
atau dicalonkan sebagai Calon Kepala Desa atau
berhalangan tetap, maka keanggotaannya
digantikan oleh unsur sebagaimana dimaksud pada
angka (2).
15. TUGAS PPKD
a. merencanakan, mengkoordinasikan,
menyelenggarakan, mengawasi dan
mengendalikan tahapan pelaksanaan
pemilihan;
b. menetapkan tata tertib dan tata cara
pencalonan, dan pemilihan;
c. merencanakan dan mengajukan biaya
pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
d. mengumumkan pendaftaran bakal calon
Kepala Desa dalam jangka waktu 14 (empat
belas hari);
e. melakukan pendaftaran dan penetapan
pemilih tetap;
16. TUGAS PPKD
f. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal
calon dalam hal penelitian kelengkapan, persyaratan,
administrasi dan klarifikasi;
g. menetapkan dan mengumumkan nama bakal calon
yang telah lulus administrasi memenuhi persyaratan
dalam jangka 14 (empat belas hari);
h. penetapan bakal calon Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada huruf (g) paling sedikit 2 (dua) orang
calon;
i. melaporkan penetapan bakal calon Kepala Desa
kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat;
j. mengumumkan Calon Kepala Desa melalui papan
pengumuman;
k. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
17. TUGAS PPKD
l. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye dan
menyelengarakan kampanye calon Kepala Desa dalam
jangka waktu 3 (tiga) hari;
m. memfasilitasi penyedian peralatan, perlengkapan dan tempat
pemungutan suara;
n. melaksanakan pemungutan suara;
o. membuat Berita Acara jalannya pemungutan suara dan
Berita Acara perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa;
p. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan
mengumumkan hasil pemilihan;
q. mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu guna
pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pelantikan Kepala
Desa;
r. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan;
dan
s. menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
18. KEWAJIBAN PPKD
a. bersifat mandiri dan tidak memihak;
b. menyampaikan laporan setiap tahapan
pelaksanaan Pemilihan kepada BPD;
c. mempertanggungjawabkan penggunaan
biaya Pemilihan Kepala Desa.
19. MASA TUGAS DAN KEANGGOTAAN
PPKD
• PPKD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.
• Masa tugas PPKD dihitung sejak ditetapkan Keputusan BPD sampai
dengan selesainya seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa.
• Anggota PPKD diberhentikan oleh BPD, karena :
a) meninggal dunia;
b) atas permintaan sendiri; dan/atau
c) diberhentikan.
• Pemberhentian anggota PPKD karena diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada huruf c, dilakukan apabila :
a) melanggar sumpah/janji, kewajiban dan tanggung jawab;
b) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan
atau berhalangan tetap;
c) mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
d) berstatus sebagai tersangka dalam perkara tindak
pidana dengan ancaman pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan/atau
e) tidak lagi terdaftar sebagai penduduk Desa
setempat.
20. PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA
1. PPKD dalam menjalankan tugas berwenang untuk
menyusun dan menetapkan Peraturan Tata Tertib Pemilihan
Kepala Desa.
2. Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat 1, menjadi pedoman bagi Panitia
Pemilihan, Bakal Calon Kepala Desa dan/atau Calon Kepala
Desa, masyarakat sebagai Pemilih, dan Saksi Calon Kepala
Desa.
3. Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat 1, mengatur mengenai teknis
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang belum cukup
diatur dalam Peraturan Bupati ini serta tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan
umum, dan/atau kesusilaan.
4. Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditetapkan
dengan Keputusan PPKD dan disampaikan secara
21. SUMPAH / JANJI PPKD
1. Setiap anggota PPKD membuat surat pernyataan
kesanggupan untuk bersikap netral atau tidak
memihak, tidak akan mencalonkan diri sebagai Kepala
Desa dan bersedia mensukseskan pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa.
2. Setiap anggota PPKD sebelum melaksanakan
tugasnya wajib mengucapkan sumpah/janji.
3. Pengambilan sumpah / janji PPKD sebagaimana
dimaksud pada angka 2, dilakukan oleh Ketua BPD
yang dilaksanakan pada saat pelantikan PPKD, dapat
dihadiri dan disaksikan oleh Sub Kepanitiaan tingkat
Kecamatan.
4. Pelaksanaan pengambilan sumpah / janji PPKD
sebagaimana dimaksud pada angka 3, dibuatkan Berita
Acara Sumpah/Janji PPKD.
22. SUMPAH / JANJI PPKD
Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji
bahwa saya akan memenuhi tugas saya
selaku Panitia pemilihan Kepala Desa
dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya,
dan seadil-adilnya dan bahwa saya selaku
Panitia Pemilihan Kepala Desa akan selalu
melaksanakan segala ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dengan
selurus-lurusnya.”
23. PEMBANTU PPKD
1. PPKD dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh
Pembantu Panitia Pemilihan.
2. Pembantu Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud
pada angka 1, terdiri atas :
1. Petugas Pendaftaran dan Pemutakhiran Data
Pemilih.
2. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
(KPPS).
3. Pembentukan Pembantu Panitia Pemilihan
sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan
dengan Keputusan PPKD.
