1. PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
NASIONAL
Effective Budgeting and Cost Control Training
(Penerapan pada Manajemen Keuangan Pemerintah)
Repúblika Demokrátika de Timór-Leste
Bali, 24 Mei 2019
2.
3. Riwayat Jabatan :
1. Kepala Bagian Administrasi Pusat Inovasi Pelayanan
Publik LAN RI (10 Januari 2017 – 28 Februari 2018)
2. Kepala Bagian Administrasi Pusat Kajian Desentralisasi
dan Otonomi Daerah LAN RI
(10 Januari 2014 – 9 Januari 2017)
3. Kepala Bagian Administrasi Pusat Kajian Kinerja Sumber
Daya Aparatur LAN (15 Maret 2013 – 9 Januari 2014)
4. Kepala Bagian Keuangan LAN RI
(20 Maret 2009 – 14 Maret 2013)
5. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Bagian Keuangan
LAN RI (5 Juli 2000 – 19 Maret 2009)
ANI SUPRIHARTINI, SE, MM
Widyaiswara Ahli Madya
Pusbangkompimnas dan MASN LAN RI
Hp.085711725390 , anisuprihartini11@gmail.com
Diklat Pim :
Penyetaraan RLA dg Latpim
Tk. II (2018)
Diklatpim Tk III (2009)
Diklat ADUM (2000)
Diklat Prajabatan Gol III
(1996)
Pendidikan :
S2. Magister Manajemen
Unkris
S1. Akuntansi UGM
4. TAHAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Meliputi :
1. Tahap Perencanaan Program dan Kegiatan
2. Tahap Perencanaan Anggaran
3. Tahap Pelaksanaan Anggaran
4. Tahap Pertanggungjawaban dan Pelaporan
5. Tahap Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara
5.
6. PERENCANAAN PROGRAM
DAN KEGIATAN
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YANG HARUS DIBUAT
1. UU ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. UU ttg Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
3. PP ttg Rencana Kerja Pemerintah
4. Perpres ttg Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
8. TUJUAN SPPN
• menjamin adanya koordinasi diantara pelaku
pembangunan, baik ditingkat pusat, pusat dengan daerah
maupun antar daerah;
• menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan daerah;
9. TUJUAN SPPN
• menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
• mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
• menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
10. DEFINISI PERENCANAAN
suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat melalui urutan pilihan
dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia.
11. TAHAP PERENCANAAN
• penyusunan rencana;
• penetapan rencana;
• pengendalian pelaksanaan rencana; dan
• evaluasi pelaksanaan rencana.
12. JENIS PERIODE
NASIONAL KEMENTERIAN WAKTU
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
- 20 tahun
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga
5 tahun
Rencana Kerja Pemerintah Rencana Kerja
Kementerian / Lembaga
1 tahun
14. RPJP Nasional
Berisi penjabaran dari tujuan dibentuknya
pemerintahan suatu negara dalam bentuk
visi, misi dan arah pembangunan
nasional
15. • RPJM Nasional
Memuat penjabaran visi, misi dan program
presiden yang penyusunannya berpedoman
pada RPJP Nasional yang memuat strategi
pembangunan nasional, kebijakan umum,
program kementerian/lembaga dan lintas
kementerian/ lembaga, kewilayahan dan
lintas kewilayahan serta kerangka ekonomi
makro yang mencakup gambaran ekonomi
secara menyeluruh termasuk arah kebijakan
fiskal dalam rencana kerja yang berupa
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan
yang bersifat indikatif.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
RPJMN
Muatan
dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun
visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan Nasional,
kebijakan umum, program prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi
makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh
termasuk arah kebijakan fiskal
Pedoman RPJP Nasional
Jangka Waktu
Penetapan
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala
negara dilantik
Ditetapkan dengan Peraturan Presiden
17. • RKP (Rencana Kerja Pemerintah)
Merupakan penjabaran dari RPJM Nasional yang memuat
prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi
makro yang mencakup gambaran perekonomian secara
menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal serta program
kementerian negara/lembaga, lintas kementerian
negara/lembaga, kewilayahan dalam rangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
18. Rencana Kerja Pemerintahan (RKP)
Rencana Pembangunan Tahunan
Rencana Kerja Pemerintah
dokumen perencanaan untuk
periode 1 (satu) tahun
Rancangan kerangka ekonomi
Prioritas pembangunan dan kewajiban
Rencana kerja yang terukur dan
pendanaannya
Memuat :
Ditetapkan dengan Peraturan Presiden
19. PENYUSUNAN APBN
• Penyusunan APBN Tahun Anggaran berjalan dilakukan pada
tahun sebelumnya, sehingga menggunakan asumsi ekonomi
makro sebagai landasan perhitungan pendapatan maupun
belanja
20. PENYUSUNAN APBN
Asumsi ekonomi makro penyusunan APBN
1. Pertumbuhan ekonomi
2. Inflasi
3. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan
4. Nilai tukar uang Negara (dalam negeri) terhadap USD
5. Harga minyak mentah dunia
6. Lifting migas
a. Minyak bumi
b. Gas bumi
