Musyawarah desa merupakan mekanisme pemilihan kepala desa antar waktu sesuai UU 6/2014. Dokumen menjelaskan tata cara pelaksanaan musyawarah desa mulai dari persiapan, mekanisme, tata tertib, dan ketentuan pelaksanaannya sesuai peraturan perundang-undangan. Prosesnya meliputi pembentukan panitia, penyiapan bahan dan dana, undangan peserta, pelaksanaan diskusi sampai pengambilan

1. DASAR PERTIMBANGAN

2. DASAR
MEKANISME
TATA TERTIB

3. Pemilihan Walinagari Antar Waktu melalui Musyawarah Desa
I. Dasar, Pasal 47 UU 6 Tahun 2014, yaitu
ayat (1), Sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan lebih dari 1 tahun,
Bupati mengangkat PNS sebagai Penjabat Kepala Desa
ayat (2), Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan
hak Walinagari sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa
Ayat (3), Kepala Desa dimaksud ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang
memenuhi persyaratan calon Kepala Desa
Ayat (4), Musyawarah Desa dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala
Desa diberhentikan
Ayat (5), Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa melaksanakan tugas
Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang
diberhentikan.
Ayat (6), ketentuan lebih lanjut tentang musyawarah desa diatur dalam
Peraturan Pemerintah
Next

4. II. Mekanisme Musyawarah Desa khusus Pemilihan Kepala Desa
sesuai Pasal 45 PP 43 Tahun 2014 sbb : (1)
No Kegiatan Waktu Penjab
I. Persiapan
1 Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar
Waktu
Maks
15 hari
BAMUS
2 Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBNag
oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa
Maks
30 hari
Panitia
3 Persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala
Desa
Maks
30 hari
Penjabat
Kades
4 Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala
Desa
15 hari Panitia
5 Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi
bakal calon Kepala Desa
7 hari Panitia
6 Penetapan calon Kepala Desa Antar Waktu min 2
orang dan maks 3 orang, yang dimintakan
pengesahan musyawarah desa untuk dipilih dalam
musyawarah desa
Next

5. II. Mekanisme Musyawarah Desa khusus Pemilihan Kepala Desa sesuai Pasal
45 PP 43 Tahun 2014 sbb : (2)
No Kegiatan Waktu Penjab
II. Ketentuan Kegiatan Musyawarah Desa
1 Musyawarah Desa dipimpin oleh BAMUS, teknis
pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia
BAMUS
2 Pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih melalui
musyawarah mufakat atau pemungutan suara
Panitia
3 Pelaksanaan pemilihan oleh Panitia Pemilihan melalui
mekanisme yang telah disepakati
Panitia
4 Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan kepada
Musyawarah Desa
Panitia
5 Pengesahan Calon terpilih oleh musyawarah desa Panitia
6 Laporan hasil pemilihan kepada BAMUS berdasarkan
pengesahan Musyawarah Desa
7 hari Panitia
7 Laporan calon kepala desa terpilih kepada Bupati 7 hari BAMUS
8 Penerbitan Keputusan Bupati ttg Kades terpilih Maks 30 hari Bupati
9 Pelantikan Kepala Desa terpilih Maks 30 hari Bupati
Back

6. III. Tata tertib musyawarah desa berdasarkan Permendesa No 2 Tahun 2015
ttg Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan
musyawarah desa.
1. Peserta Musyawarah Desa (Pasal 5)
a. Pemerintah Desa
b. BAMUS
c. Tokoh adat
d. Tokoh agama
e. Tokoh masyarakat
f. Tokoh pendidik
g. Perwakilan kelompok tani
h. Perwakilan kelompok nelayan
i. Perwakilan kelompok perajin
j. Perwakilan kelompok
perempuan
k. Perwakilan kelompok
pemerhati dan perlindungan
anak
l. Perwakilan kelompok
masyarakat miskin
m. dapat melibatkan unsur
masyarakat lain sesuai kondisi
sosial budaya masyarakat

7. 2. Setiap unsur masyarakat sebagai peserta musyawarah Desa, melakukan
pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok masyarakat yang diwakilinya
sebagai bahan yang dibawa ke forum Musyawarah Desa
3. Tata cara Penyiapan Musyawarah
a. Perencanaan Kegiatan
No Uraian Dasar
1 BAMUS dan Kepala Desa mempersiapkan Musyawarah Desa tak terduga,
pada tahun anggaran berjalan
Pasal
11
2 BAMUS menyelenggarakan rapat anggota untuk membahas dan
menetapkan:
a.Status urusan desa termasuk hal bersifat strategis
b.Rencana kegiatan dan RAB
idem
3 Rencana kegiatan meliputi
a. Pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat
b. Panitia
c. Jadwal kegiatan
d. Tempat penyelenggaraan
e. Sarana/prasarana pendukung
f. Media pembahasan
g. Peserta, undangan dan pendamping
h. Pengolahan hasil musyawarah desa
Pasal 6

8. No Uraian Dasar
4. Panitia Musyawarah, diketuai oleh Sekretaris BAMUS, dibantu anggota
BAMUS, KPM Desa, Unsur masyarakat dan perangkat desa  bersifat
sukarela
Pasal 7
5. Sarana/prasarana pendukung dapat berupa kendaraan transportasi peserta,
konsumsi dan alat konsumsi, meja/kursi, tenda, pengeras suara, papan tulis,
ATK  disediakan secara swadaya gotong royong dan jika tidak bisa, BAMUS
meminta Pemerintah Desa menyediakan pembiayaan
Pasal 10
b. Penyusunan Bahan Pembahasan
No Uraian Dasar
I. KEGIATAN BAMUS
1. BAMUS menyurati Pemerintah Nagari perihal fasilitasi penyelenggaraan
musyawarah Desa, meliputi :
a.Penyiapan bahan musyawarah
b.Penyiapan biaya musyawarah
Pasal 12
2. BAMUS melakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang hal
yang akan dibahas dalam musyawarah
3. BAMUS melakukan pemetaan aspirasi masyarakat terkait agenda bahasan Pasal 13
4. Berdasarkan masukan aspirasi tersebut, dilakukan rapat anggota untuk
merumuskan pandangan resmi BAMUS  dituangkan dalam BERITA ACARA
 menjadi pandangan resmi BAMUS dalam pembahasan musyawarah

9. (Lanjutan… Penyusunan Bahan Pembahasan )
No Uraian Dasar
II. KEGIATAN PEMERINTAH DESA
1. Mempersiapkan bahan musyawarah  disusun dengan memperhatikan
aturan hukum yang berlaku
Pasal 14
2. Dalam mempersiapkan bahan, Kades dapat membentuk tim dan berkonsultasi
dengan pakar atau tenaga ahli
3. Bahan dimaksud disampaikan Kades kepada BAMUS
c. Pembentukan dan penetapan panitia
No Uraian Dasar
1. BAMUS membentuk panitia sesuai rencana kegiatan sesuai maksud psl 6/9 Pasal 15
2. Panitia ditetapkan dengan Keputusan BAMUS  untuk 1 tahun atau sesuai
kebutuhan
d. Penyiapan jadwal kegiatan, tempat dan sarana/prasarana
No Uraian Dasar
1. Panitia menyiapkan jadwal kegiatan, tempat dan sarana/prasarana  sesuai
rencana yang telah ditetapkan
Pasal 16
2. BAMUS dapat mengubah rencana diatas  tetap didasarkan swadaya gotong
royong dan tanpa menambah jumlah biaya penyelenggaraan

10. e. Penyiapan Dana
No Uraian Dasar
1. Pemerintah Desa menyiapkan dana  berdasarkan RAB  dibiayai melalui
APBDesa  minimal 1 minggu sebelum pelaksanaan musyawarah 
pembebanan pada dana cadangan APBDesa
Pasal 17
2. Pendanaan penyelenggaraan Musyawarah Desa menjadi bagian yang tak
terpisahkan dari belanja operasional BAMUS  dipertanggungjawabkan
sesuai ketentuan perihal BAMUS
Pasal 18
c. Penyiapan susunan acara dan media pembahasan
Uraian Dasar
Susunan acara dan media pembahasan disiapkan Panitia musyawarah sesuai bahan
yang telah dipersiapkan Pemerintah Desa, berupa :
- Penggandaan dokumen
- penyiapan ringkasan materi
- pembuatan media tayang, dan
- Lain seusia kebutuhan dalam rencana kegiatan
Pasal 19

11. d. Pengundangan peserta, undangan dan pendamping
No Uraian Dasar
1. Peserta terdiri dari :
- Pemerintah Desa
- BAMUS, dan
- unsur masyarakat desa (Pasal 5) yang diundang secara resmi
Pasal 20
2. Undangan adalah, bukan warga desa  atas undangan Ketua BAMUS
3. Pendamping, dari SKPD, pendamping profesional, atau pihak ketiga  atas
undangan Ketua BAMUS
4. Panitia menetapkan jumlah peserta, undangan dan pendamping 
berdasarkan RAB yang telah ditetapkan
Pasal 21
5. Panitia melakukan registrasi peserta musyawarah  untuk unsur masyarakat
diutamakan yang berkepentingan dengan materi musyawarah
6. Panitia mempersiapkan undangan musyawarah  secara resmi & tidak resmi Pasal 22
Undangan resmi  kepada unsur masyarakat perorangan dan atau kelompok
masyarakat  tandan tangan Sekretaris BAMUS selaku ketua panitia
Undangan tak resmi  pengumuman terbuka melalui media komunikasi yang
ada didesa al: pengeras suara masjid, papan pengumuman, sms, e-mail, situs
laman (website) desa.
7. BAMUS menyampaikan undangan paling lambat 2 minggu sebelum hari dan
tanggal musyawarah

12. (Lanjutan …. Pengundangan peserta, undangan dan pendamping )
No Uraian Dasar
8. Musyawarah terbuka untuk umum dan tidak bersifat rahasia, setiap warga
desa berhak untuk hadir sebagai peserta
Pasal 23
9. Warga desa yang mendapat informasi tidak resmi dan berkehendak sebagai
peserta, harus mendaftarkan diri kepada Panitia paling lambat 7 hari sebelum
hari pelaksanaan musyawarah  ybs memiliki hak suara sama dengan peserta
yang diundang secara resmi  jika tidak meskipun ybs hadir maka tidak
memiliki hak suara sebagai peserta
10. Akibat undangan tidak resmi berdampak pada kelebihan jumlah peserta dan
masalah pembiayaan  Panitia musyawarah menggalang dukungan warga
desa berswadaya gotong royong memberikan sumbangan biaya
11. Kades, anggota BAMUS & perangkat desa jika berhalangan hadir harus
memberitahu ketidakhadirannnya dg alasan yang benar  diinformasikan
secara terbuka kepada peserta musyawarah
Pasal 24
Jika Kades berhalangan hadir, diwakilkan kepada Sekretaris Desa atau
perangkat desa  diberitahukan secara tertulis

13. 4. Tatat Cara Penyelenggaraan Musyawarah (1)
No Uraian Dasar
a. Pimpinan, Sekretaris dan Pemandu Acara Musyawarah
1. Ketua BAMUS  pimpinan musyawarah Pasal 25
2. Sekretaris Musyawarah dan Pemandu musyawarah, dipilih dari anggota BAMUS,
unsur masyarakat dan atau KPMD yang merupakan bagian panitia musyawarah
3. Jika Ketua BAMUS berhalangan hadir  digantikan oleh wakil ketua atau anggota
BAMUS lainnya  ketidak hadiran dimaksud diberitahukan dengan alasan yang
benar  diinformasikan kepada peserta musyawarah
b. Pendaftaran peserta Pasal 26
1. Peserta harus menandatangani daftar hadir  dan musyawarah dapat dimulai jika
daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah peserta yang diundang
2. Peserta yg telah menandatangani daftar hadir dapat meninggalkan tempat
musyawarah dengan izin pimpinan musyawarah & tidak mengganggu musyawarah.
c. Penjelasan susunan acara
Ketua Panitia membacakan susunan acara sebelum musyawarah dimulai  dan meminta
persetujuan peserta yang hadir  peserta dapat mengajukan usul perubahan dan jika
telah setujui peserta, diserahkan kepada pimpinan musyawarah untuk dimulai
Pasal 27

14. Lanjutan ….. 4. Tatat Cara Penyelenggaraan Musyawarah (2)
No Uraian Dasar
d. Penundaan Kegiatan
1. Jika peserta musyawarah beum mencukupi, Pimpinan harus melakukan penundaan
sampai batas waktu dilakukan pembukaan musyawarah  pengunduran waktu
maksimal 3 jam  jika belum terpenuhi juga, pimpinan musyawarah meminta
pertimbangan kepala desa atau pejabat yang mewakili, tokoh masyarakat dan
unsur pendamping  pimpinan menentukan batas maksimal 3 hari kemudian 
jika pada hari yang ditentukan tetap tidak tepenuhi jumlah peserta sesuai
ketentuan  musyawarah tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh peserta yang
ada.
Pasal 28
d. Penjelasan materi pembicaraan
Pimpinan musyawarah melakukan sbb :
a.Meminta Pemerintah Desa menjelaskan pokok bahasan sesuai materi
b.Meminta BAMUS menjelaskan pandangan resmi
c.Meminta unsur Pemda yang hadir menjelaskan pandangan resmi terhadap materi
bahasan
d.Meminta pihak-pihak dari luar desa yang terkait dengan materi bahasan
menyampaikan secara resmi kepentingan dan agendanya
Pasal 29

15. Lanjutan ….. 4. Tatat Cara Penyelenggaraan Musyawarah (3)
No Uraian Dasar
e. Tata Cara Permusyawaratan
1. Pimpinan musyawarah menjaga agar permusyawaratan berjalan sesuai aturan 
menjelaskan masalah pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan,
mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan dan menyimpulkan
pembicaraan peserta
Pasal 30
2. Jika pimpinan musyawarah ingin berbicara selaku peserta, untuk sementara
pimpinan musyawarah diserahkan kepada wakil ketua atau anggota BAMUS  ybs
pindah ke tempat peserta
3. Peserta tidak boleh diganggu dalam berbicara  Pimpinan musyawarah dapat
menentukan waktu peserta berbicara  memperingatkan dan meminta berhenti
peserta yang melampaui waktu berbicara yang telah ditentukan
Pasal 31
4. Jika ada peserta berbicara tak layak/mengganggu musyawarah, pimpinan melarang
tindakan yang bersangkutan  jika tidak diindahkan pimpinan meminta ybs
meninggalkan forum  jika tidak juga diindahkan, pimpinan meminta ybs
dikeluarkan secara paksa
Pasal 35
5. Jika kejadian luar biasa menggangu musyawarah, pimpinan dapat menutup atau
menunda musyawarah  dengan persetujuan peserta  lama penundaan tidak
lebih dari 24 jam
Pasal 36

16. Lanjutan ….. 4. Tatat Cara Penyelenggaraan Musyawarah (4)
No Uraian Dasar
f. Pendamping Desa
1. Pimpinan musyawarah dapat meminta pendamping desa dari SKPD, pendamping
profesional atau pihak ketiga  tidak punya hak suara yang bersifat memutuskan
Pasal 37
2. Tugas pendamping desa :
a.Memberikan informasi yang benar dan lengkap ttg pokok pembicaraan
b.Mengklarifikasi arah pembicaraan yang menyimpang dari materi bahasan
c.Membantu mencarikan jalan keluar
d.Mencegah terjadinya konflik dan pertentangan
g. Undangan, peninjau dan wartawan
1. Undangan, terdiri dari pihak yang diundang oleh ketua BAMUS dan warga desa
yang hadir atas undangan tidak resmi tapi tidak mendaftar.
Pasal 38
2. Undangan dapat berbicara atas persetujuan pimpinan tapi tidak punya hak suara
 disediakan tempat tersendiri
3. Peninjau dan wartawan hadir atas undangan ketua BAMUS  mendaftarkan
kehadiran ke panitia  bukti pendaftaran  tidak punya hak suara, hak bicara,
tidak boleh menyatakan sesuatu dalam bentuk perbuatan  tempat yang sama
dengan undangan
Pasal 39

17. 5. Risalah, Catatan dan Laporan Singkat
No Uraian Dasar
1. Risalah adalah catatan secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan
serta dilengkapi catatan tentang :
a.hal-hal strategis yang dibahas
b.Hari dan tanggal musyawarah
c.Tempat musyawarah
d.Acara musyawarah
e.Waktu pembukaan dan penutupan
f.Pimpinan dan sekretaris musyawarah
g.Jumlah dan nama perserta musyawarah yang tanda tangan daftar hadir
h.Undangan yang hadir
RISALAH DISUSUN SEKRETARIS MUSYAWARAH
Pasal 41
2. Sekretaris Musyawarah dibantu Tim Perumus menyusun catatan (notulensi) dan
laporan singkat  ditandatangan sekretaris atau pimpinan
Pasal 43
3. Catatan, memuat pokok pembicaraan, kesimpulan, dan atau keputusan yang
dilengkapi risalah
4. Laporan singkat, memuat kesimpulan atau kepurusan rapat
5. Tim Perumus, berasal dari peserta musyawarah yang dipilih dan disepakati dalam
musyawarah

18. 6. Penutupan Acara Musyawarah Desa
No Uraian Dasar
Penutupan musyawarah terlebih dahulu disampaikan catatan sementara dan
laporan singkat hasil musyawarah  disampaikan oleh Sekretaris musyawarah 
jika sebagian besar peserta menyepakati catatan sementara dan laporan singkat
dimaksud, dokumen dimaksud diubah menjadi catatan tetap dan laporan singkat
ditetapkan menjadi hasil musyawarah  ditandatangani oleh ; pimpinan
musyawarah, sekretaris musyawarah, kepala desa dan salah seorang wakil peserta
 Bila sudah dicapai keputusan, acara ditutup.
Pasal 44
7. Mekanisme pengambilan keputusan
No Uraian Dasar
Dalam bentuk Musyawarah mufakat atau suara terbanyak. Pasal
45
a. MUSYAWARAH MUFAKAT
1. Peserta diberi kesempatan memberi pendapat dan saran  pimpinan menyiapkan
rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat musyawarah.
Pasal 46
2. Keputusan sah apabila dihadiri 2/3 peserta dari jumlah undangan yang telah
ditetapkan  disetujui seluruh peserta yang hadir
Pasal 47
No Uraian Dasar
Penutupan musyawarah terlebih dahulu disampaikan catatan sementara dan
laporan singkat hasil musyawarah  disampaikan oleh Sekretaris musyawarah 
jika sebagian besar peserta menyepakati catatan sementara dan laporan singkat
dimaksud, dokumen dimaksud diubah menjadi catatan tetap dan laporan singkat
ditetapkan menjadi hasil musyawarah  ditandatangani oleh ; pimpinan
musyawarah, sekretaris musyawarah, kepala desa dan salah seorang wakil peserta
 Bila sudah dicapai keputusan, acara ditutup.
Pasal 44

19. Lanjutan …. 7. Mekanisme pengambilan keputusan
No Uraian Dasar
b. SUARA TERBANYAK
1. Bila musyawarah mufakat tidak terpenuhi perbedaan pendapat Pasal 48
2. Dapat dilakukan secara terbuka  apabila menyangkuta kebijakan, atau rahasia
 bila menyangkut orang atau masalah lain yang ditentukan dalam musyawarah
Pasal 49
3 Keputusan sah bila dihadiri 2/3 dari jumlah peserta yang diundang  disetujui
oleh separuh tambah 1 (satu) orang dari jumlah peserta yang hadir  bila tidak
tercapai dalam 1 kali pemungutan suara  mengusahakan jalan keluar atau
pemungutan suara secara berjenjang
Pasal 50
4. Pemungutan suara berjenjang, untuk memperoleh 2 (dua) pilihan berdasarkan
peringkat suara terbanyak  dilanjutkan pemungutan suara untuk memperoleh
suara terbanyak (50 + 1)
5. Cara pemberian suara  lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis atau cara lain
yang disepakati  dihitung secara langsung
Pasal 51
6. Peserta yang meninggalkan acara dianggap telah hadir  tidak berpengaruh pada
hasil keputusan
7. Bila hasil pemungutan suara tidak memnuhi ketentuan (50+1)  dilakukan
pemungutan ulang  waktu maksimal 24 jam  jika tidak juga memenuhi
ketentuan  pemungutan suara batal

20. Lanjutan …. 7. Mekanisme pengambilan keputusan – (SUARA TERBANYAK)
No Uraian Dasar
1. Pemberian suara secara rahasia  tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda
tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan
Pasal 52
2. Jika hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan  diulang sekali lagi
dalam musyawarah itu juga  bila tidak juga memenuhi ketentuan  dinyatakan
batal
SETIAP KEPUTUSAN MUSYAWARAH MENGIKAT SEMUA PIHAK YANG TERKAIT DALAM
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 53
8. Tata Cara Penetapan Keputusan
No Uraian Dasar
1. Hasil keputusan musyawarh dituangkan dalam Berita Acara  ditandatangani oleh
Ketua BAMUS, Kepala Desa dan salah seorang perwakilan peserta  lampirkan
catatan tetap dan laporan singkat
Pasal 54
2. Jika Ketua BAMUS berhalangan, ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah  bila
kepala desa berhalangan  ditandatangani oleh yang mewakili kepada desa sesuai
penunjukan secara tertulis

21. 10. Penyelesaian Perselisihan
No Uraian Dasar
Keputusan hasil musyawarah, menjadi dasar bagi BAMUS dan Kepala Desa dalam
menetapkan kebijakan Pemerintah Desa  berupa Peraturan Desa
Pasal 55
9. Tindak Lanjut Keputusan Musyawarah
No Uraian Dasar
Jika terjadi perselisihan sebagai dampak ketidaksepakatan antar peserta 
penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat  bersifat final ditetapkan
dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat terkait
Pasal 56