Tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan 12 indikator termasuk pelayanan kehamilan dan persalinan. Program Jampersal akan terus dilanjutkan untuk meningkatkan akses ibu hamil, bersalin, dan bayi baru lahir miskin ke fasilitas kesehatan. Kebijakan operasional Jampersal tahun 2019 mencakup penentuan sasaran, ruang lingkup kegiatan, dan prosedur klaim untuk

3. TAHUN 2019
Tahun pertama akan diberlakukannya Standar
Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dengan
12 indikator yang di dalamnya ada indikator
pelayanan kehamilan, pelayanan persalinan di
Fasyankes dan pelayanan bayi baru lahir.
Tahun terakhir dari penyusunan peta jalan Universal
Health Coverage diharapkan 95% jumlah penduduk
telah memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

4. + 10%
Persalinan Non Fasyankes 2018
Diantaranya karena masalah finansial:
 Ketidakmampuan menyediakan biaya persalinan
 Ketidakmampuan menjangkau Fasyankes

5. tahun 2019 masih melanjutkan program Jampersal
sebagai kelanjutan tahun 2018

6. TUJUAN
JAMPERSAL

7. Tujuan Umum
Meningkatkan akses Yankes bagi ibu hamil,
bersalin & nifas serta bayi baru lahir ke Fasyankes
yang kompeten.
Tujuan Khusus
1.Meningkatkan jumlah persalinan di Fasyankes
yang kompeten;
2.Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil
bersalin & nifas serta bayi baru lahir.

8. SASARAN JAMPERSAL
Dinkes Rumah Sakit Puskesmas

9. KEBIJAKAN
OPERASIONAL
JAMPERSA
L

10. 1. Sasaran Dana Jampersal diperuntukan untuk membantu ibu
hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir miskin & tidak mampu yang
belum memiliki jaminan kesehatan (JKN) atau
Jaminan/asuransi lain;
2. Penentuan sasaran penerima Jampersal ditetapkan oleh
daerah kabupaten;
3. Memobilisasi persalinan ke Fasyankes  pencegahan dini
komplikasi persalinan/masa nifas;
4. Penyediaan RTK mempertimbangkan SDK & kebutuhan
lapangan;
5. Membiayai persalinan/perawatan kehamilan Risti di Fasyankes
bagi ibu hamil/bersalin;
6. Penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas
III sesuai pelayanan PBI & tidak diperbolehkan naik kelas;

11. 7. Tidak boleh membiayai kegiatan yang telah dibiayai APBN,
APBD, BPJS/sumber lainnya;
8. Dinkes Kabupaten menghitung kebutuhan pemanfaatan
Jampersal sesuai dengan prioritas;
9. Dapat dimanfaatkan fleksibel sesuai kebutuhan yang diatur
juknis, alokasi dana Jampersal merupakan pagu maksimal;
10. Pembayaran jampersal menggunakan sistem klaim dari
Fasyankes/PJ Jampersal kepada bendahara yang ditetapkan
oleh Dinkes Kabupaten.

12. Ruang Lingkup
Kegiatan
Jampersal

13. 1. Rujukan persalinan dari
rumah ke Fasyankes
2. Sewa & operasional RTK
3. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan dan nifas pada ibu
Risti, KB paskasalin & perawatan bayi baru lahir

14. Pengalokasian Dana Jampersal

15. Alokasi dana Jampersal merupakan pagu maksimal
 pemanfaatannya harus diperhitungkan secara cermat
dengan memilih kegiatan berdasarkan skala prioritas

16. Penggunaan Dana Jampersal

17. Rujukan (Pergi & Pulang)
ibu hamil/bersalin ke Fasyankes yang kompeten
 dari rumah ke Fasyankes primer
 dari RTK ke Fasyankes primer
 dari rumah ke Fasyankes sekunder/tersier
 dari Fasyankes primer ke Fasyankes
sekunder/tersier baik melalui RTK dan atau
langsung ke Fasyankes sekunder/tersier.
 Rujukan untuk pelayanan perawatan
kehamilan ke Fasyankes sekunder/tertier
atas indikasi medis.

18. Sewa & Operasional RTK
termasuk makan & minum bagi pasien, keluarga
pendamping & petugas kesehatan/kader

19. Pertolongan Persalinan
di Fasyankes yang kompeten dengan fasilitas = peserta JKN/KIS
penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa biaya:
1) Jasa pertolongan persalinan
2) Perawatan kehamilan risiko tinggi
3) Pelayanan KB paska persalinan dengan kontrasepsi disediakan
BKKBN
4) Perawatan bayi baru lahir
5) Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK).

20.  Pembiayaan pelayanan ANC & PNC tidak termasuk dalam
paket Jampersal kecuali Bumil Risti atas indikasi medis perlu
pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.
 Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik
kelas dengan biaya sendiri & harus sesuai dengan ketentuan
yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI).
 Besaran biaya pertolongan persalinan & perawatan sesuai
dengan yang berlaku pada penyelenggaraan JKN oleh BPJS
atau peraturan yang berlaku di daerah.

21. Setiap kabupaten diharapkan untuk sewa RTK minimal 1 rumah di
dekat RS yang ditetapkan sebagai rujukan Risti, untuk mendekatkan
akses Bumil Risti dengan RS sebelum & setelah melahirkan

22. Dana Jampersal TIDAK BOLEH
dimanfaatkan untuk belanja tidak
langsung, belanja modal, pembelian
obat dan vaksin, bayar iuran/premi

23. Dukungan Manajemen BOK Jampersal

24. Tujuan Umum
Mewujudkan pengelolaan BOK dan Jampersal
tingkat kabupaten kota yang baik, transparan dan
akuntabel.
Tujuan Khusus
1. Menyelenggarakan pengelolaan BOK yang
transparan dan akuntabel;
2. Menyelenggarakan kegiatan dukungan administrasi
pengelolaan;
3. Menyelenggarakan verifikasi pengelolaan keuangan.

25. Penggunaan Dukungan Manajemen
Administrasi
Pembinaan
Pengelolaan
Keuangan
Sistem
Informasi

26. Jenis Pembiayaan Dukman

27. 1. Belanja transport lokal;
2. Belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah bagi
ASN dan non ASN;
3. Belanja bahan pakai habis;
4. Belanja material pendukung kegiatan dukungan manajemen;
5. Belanja makan dan minum kegiatan rapat;
6. Belanja pertemuan/meeting;
7. Belanja penggandaan dan percetakan;
8. Belanja honor pengelola keuangan satuan kerja;
9. Belanja honor narasumber /tenaga ahli.

28. Rambu-Rambu Rekomendasi
Jampersal

29. Pembiayaan
1. Pembayaran pelayanan di Rumah Sakit memakai tarif INA-CBGs;
2. Pembiayaan persalinan di Puskesmas dan jaringannya memakai
tarif JKN yang berlaku;
3. Pembayaran kegiatan jampersal menggunakan sistem klaim dari
Fasyankes atau penanggungjawab kegiatan jampersal kepada
bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

30. RUANG LINGKUP PENJAMINAN
1. Ibu hamil risiko tinggi yang tidak mampu dan tidak memiliki
jaminan apapun
2. Ibu hamil dengan risiko tinggi dengan perawatan, diutamakan
dengan rujukan berjenjang.
3. Persalinan Risti di Rumah Sakit, diutamakan rujukan berjenjang.
Persalinan Normal di RS TANPA rujukan  TIDAK DIJAMIN
4. Perawatan Bayi Baru Lahir, diutamakan bayi “BERMASALAH”
sedang atau berat.
5. Faskes Rujukan: RSUD Karanganyar, RSUD Surakarta,
RSUD Dr. Moewardi.

31. Berkas Klaim Jampersal
Berkas klaim dari Faskes (Puskesmas/RS) dikirimkan ke Bidang
Kesmas (Kusmaryani, S.KM). Berkas klaim meliputi:
Rumah Sakit:
a. FC Surat Rekomendasi Dinsos, FC KTP, FC KK.
b. Rujukan dari Bidan/Puskesmas
c. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan (asli)
d. Bukti pelayanan/perawatan
e. Keluaran aplikasi perhitungan INA CBGs (print out)
Puskesmas:
a. FC Surat Rekomendasi Dinsos, FC KTP, FC KK.
b. Bukti pelayanan/perawatan
c. Partograf

32. Prosedur Pemanfaatan Dana Jampersal
di Rumah Sakit & Puskesmas
1. Bidan desa menemukan ibu hamil risiko tinggi, keluarga miskin,
& tidak mempunyai Jaminan Kesehatan
2. Bidan desa melakukan cek di Aplikasi Pcare BPJS, apakah ibu
hamil risiko tinggi sudah terdaftar dalam BPJS
3. Bidan desa melaporkan data ibu hamil risiko tinggi, keluarga
miskin, & tidak mempunyai Jaminan Kesehatan ke Dinkes
4. Bidan desa memberikan surat pengantar kepada keluarga untuk
meminta rekomendasi ke Dinas Sosial
5. Keluarga meminta Surat Rekomendasi ke Dinas Sosial
6. Fotocopy Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial diserahkan
ke Bidan desa

33. 7. Bidan Desa mengajukan Surat Keterangan Jampersal ke Dinas
Kesehatan dengan membawa Fotocopy Surat Rekomendasi dari
Dinas Sosial
8. Bidan Desa mendapat 1 paket Surat Keterangan Jampersal yang
terdiri dari: Surat Keterangan Jampersal untuk 1) ANC,
2) Persalinan, 3) PNC, dan 4) Bayi
9. Untuk pelayanan persalinan, pasien membawa Surat Keterangan
Jampersal untuk Persalinan yang asli
10. Untuk pelayanan ANC, PNC, dan Bayi, pasien membawa Fotocopy
Surat Keterangan Jampersal untuk ANC, PNC, dan Bayi & harus
disahkan oleh Bidan Desa setiap akan melakukan pemeriksaan
ke Fasyankes.

34. Prosedur Pemanfaatan Dana Jampersal
di Rumah Sakit & Puskesmas

40. CATATAN
 Ibu hamil yang memiliki JKN.. Setelah melahirkan harus segera mengurus
BPJS bayinya
 Sementara akan keluar surat keterangan dari BPJS.. Cara mengurusnya..
Keluarga datang ke kantor BPJS dengan membawa Surat Keterangan Lahir
dari Bidan/Fasyankes
 Surat Keterangan dari BPJS bersifat sementara.. Harus segera diurus untuk
mendapat kartu BPJS asli.. Batas waktunya adalah 28 hari sejak lahir
 Apabila lebih dari 28 hari.. Maka dianggap BPJS Mandiri
 Untuk mengurus kartu BPJS asli.. Keluarga membuat KK & Akta Kelahiran
segera.. Setelah jadi dibawa ke kantor BPJS untuk mendapatkan kartu
BPJS bayi yang asli.

41. SPJ Jampersal
1. SPJ Jampersal masuk kepada Tim Pengelola Jampersal
maksimal tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
2. Pengelola Jampersal Puskesmas merevisi dan mengembalikan
koreksi SPJ dengan segera, maksimal 1 (satu) minggu setelah
hasil revisi SPJ dikembalikan ke Puskesmas.
3. SPJ Jampersal dibuat rangkap 4, dikumpulkan ke Dinkes semua
dan 1 (Lembar 4) akan dikembalikan ke Puskesmas apabila SPJ
sudah fix & dana sudah cair.

42. Untuk Tahun 2019 Mohon semua Kegiatan
Jampersal DIDOKUMENTASIKAN dan
dikirim via WA ke grup Jampersal kra 2019

43. Tenang, semua terjamin.
Kan, ada Jampersal
JAMPERSALIbu Selamat, Bayi Lahir Sehat

44. Terimakasih