Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Karanganyar meliputi pengaturan dan langkah-langkah pelaksanaannya sesuai peraturan daerah dan nasional. Kebijakan KTR bertujuan mencegah paparan asap rokok dan meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menetapkan kawasan tanpa dan terbatas merokok di berbagai tempat umum. Langkah-langkahnya meliputi analisis situasi, pembentukan tim, sosialis
3. Peraturan Tentang Rokok
• Peraturan Bupati Karanganyar No : 91 Tahun 2009
tentang Kawasan Tanpa Asap rokok dan Kawasan
Terbatas Merokok
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.64
Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di
Lingkungan Sekolah
• Larangan Merokok di Hari Jumat
4.
5. Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kab Karanganyar
menurut Perbup No. 91 Tahun 2009
• Sarana Kesehatan, baik Swasta dan Pemerintah
• Tempat Proses belajar mengajar
• Arena kegiatan anak
• Ruang Penitipan Anak
• Ruang Ibu Menyusui
• Tempat Ibadah
• Dalam angkutan umum
6. Kawasan Terbatas Merokok di Kab Karanganyar
menurut Perbup No. 91 Tahun 2009
• Tempat Bekerja atau Kantor
• Pasar
• Terminal
• Stasiun
• Halte
• Obyek Wisata
• Pabrik kecuali ditetapkan sebagai KTAR oleh pengelola
• Balai Desa
7. Permendikbud No. 64 Tahun 2015 tentang
Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah
Sasaran Kawasan tanpa rokok di lingkungan Sekolah:
• Kepala Sekolah
• Guru
• Tenaga Kependidikan
• Peserta didik
• Pihak lain di dalam lingkungan sekolah
8. Apa itu KTR ?
KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)
Ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk
kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi,
menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan
produk tembakau.
9. PENETAPAN KTR
Merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat
terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan
karena lingkungan tercemar asap rokok
10. TUJUAN KTR
• Menurunkan angka kesakitan dan kematian
• Meningkatkan produktivitas kerja
• Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan
bersih, bebas dari asap rokok
• Menurunkan angka perokok dan mencegah
perokok pemula
• Mewujudkan generasi muda yang sehat
11. SASARAN KTR
Tempat Pelayanan Kesehatan
Tempat Proses Belajar Mengajar
Tempat Anak Bermain
Tempat Ibadah
Angkutan Umum
12.
13. LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI KTR
1
6
7
8
2
3
4
5
ANALISA SITUASI
PEMBENTUKAN POKJA/KOMITE
MEMBUAT KEBIJAKAN KTR
PENYIAPAN INFRA STRUKTUR
SOSIALISASI PENERAPAN KTR
PENGAWASAN dan PENEGAKAN HUKUM
PEMANTAUAN dan EVALUASI
PENERAPAN KTR
14. 1. ANALISA SITUASI
Pimpinan instansi melakukan pengkajian ulang tentang :
a. Ada tidaknya kebijakan KTR
b. Sikap dan perilaku sasaran
15. 2. PEMBENTUKAN POKJA
Pimpinan mengajak bicara karyawan yang mewakili perokok dan
yang tidak merokok untuk :
a. Menyampaikan maksud, tujuan, dan manfaat KTR
b. Bahas rencana kebijakan tentang pemberlakuan KTR
c. Minta masukan tentang penerapan KTR, antisipasi kendala
dan alternatif solusi
d. Menetapkan penanggung jawab KTR dan mekanisme
pengawasannya
e. Membahas cara sosialisasi yang efektif
Kemudian bentuk POKJA
16. 3. MEMBUAT KEBIJAKAN KTR
POKJA membuat kebijakan yang jelas tujuan dan
cara melaksanakannya
17. 4. PENYIAPAN INFRA STRUKTUR
a. Buat SK tentang Penanggung jawab dan Pengawas
KTR
b. Instrumen pengawasan
c. Materi sosialisasi penerapan KTR
d. Pembuatan dan penempatan tanda larangan
merokok
e. Mekanisme dan saluran penyampaian pesan
f. Pelatihan bagi Pengawas KTR
g. Pelatihan kelompok sebaya cara berhenti merokok
20. 6. PENERAPAN KTR
a. Penyampaian pesan KTR, melalui poster, tanda
larangan merokok, pesan audio, teks berjalan, dll.
b. Penyediaan tempat bertanya
c. Pelaksanaan pengawasan KTR
21. 7. PENGAWASAN dan PENEGAKAN
HUKUM
a. Pengawas Kawasan KTR mencatat pelanggaran dan
menerapkan sanksi sesuai aturan
b. Melaporkan hasil pengawasan kepada otoritas
pengawasan daerah yang ditunjuk oleh PEMDA
22. 8. PEMANTAUAN dan EVALUASI
a. Lakukan pemantauan secara berkala
b. Minta pendapat POKJA dan lakukan kajian masalah
c. Putuskan apakah perlu penyesuaian terhadap masalah
kebijakan
23. INDIKATOR KTR
INPUT
• Ada kajian kebijakan KTR, sikap dan perilaku sasaran
• Ada POKJA
• Ada kebijakan KTR
• Ada infrastruktur
PROSES
• Dilakukan sosialisasi KTR
• Diterapkan KTR
• Dilakukan pengawasan dan penegakan hukum
• Dilakukan monev
OUTPUT
• Terwujudnya KTR di semua tatanan