BAB 3PERAN DAN FUNGSIDinas Kesehatan Kab/Kotaa. Menetapkan 2 (dua) orang penanggung jawab Pengelola Jampersal dan Tim Penyelesaian Klaim Dispute (TPKD)b. Melakukan pendataan calon peserta Jampersalc. Input data calon peserta Jampersal ke e-kohort dan melakukan verifikasid. Input data calon peserta Jampersal setiap bulan sesuai penambahan ibu hamil baru yang memenuhi kriteriae
Similar to BAB 3PERAN DAN FUNGSIDinas Kesehatan Kab/Kotaa. Menetapkan 2 (dua) orang penanggung jawab Pengelola Jampersal dan Tim Penyelesaian Klaim Dispute (TPKD)b. Melakukan pendataan calon peserta Jampersalc. Input data calon peserta Jampersal ke e-kohort dan melakukan verifikasid. Input data calon peserta Jampersal setiap bulan sesuai penambahan ibu hamil baru yang memenuhi kriteriae
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHCditjenyankes
Similar to BAB 3PERAN DAN FUNGSIDinas Kesehatan Kab/Kotaa. Menetapkan 2 (dua) orang penanggung jawab Pengelola Jampersal dan Tim Penyelesaian Klaim Dispute (TPKD)b. Melakukan pendataan calon peserta Jampersalc. Input data calon peserta Jampersal ke e-kohort dan melakukan verifikasid. Input data calon peserta Jampersal setiap bulan sesuai penambahan ibu hamil baru yang memenuhi kriteriae (20)
BAB 3PERAN DAN FUNGSIDinas Kesehatan Kab/Kotaa. Menetapkan 2 (dua) orang penanggung jawab Pengelola Jampersal dan Tim Penyelesaian Klaim Dispute (TPKD)b. Melakukan pendataan calon peserta Jampersalc. Input data calon peserta Jampersal ke e-kohort dan melakukan verifikasid. Input data calon peserta Jampersal setiap bulan sesuai penambahan ibu hamil baru yang memenuhi kriteriae
3. REVIEW IMPLEMENTASI JAMPERSAL
• realisasi dana Jampersal yang rendah
(<70%)
• kurangnya sinkronisasi perencanaan
dan penganggaran antara pemerintah
pusat dan daerah
• tidak meratanya pemahaman daerah
terhadap petunjuk teknis
• bervariasinya mekanisme dan
ketentuan pertanggung jawaban
keuangan daerah
• sebagian daerah tidak memberlakukan
Jampersal di luar wilayah kabupaten/
kota
• alokasi anggaran Jampersal yang tidak
sama dengan usulan daerah
• tidak tersedianya data sasaran yang
valid
• lemahnya pencatatan dan pelaporan
rutin.
2017-2019
untuk meningkatkan
pemanfaatan pembiayaan
kesehatan dalam
pelayanan kesehatan ibu
dan bayi baru lahir yang
lebih efektif dan efisien,
serta mempertimbangkan
prinsip portabilitas, maka
diperlukan integrasi
Jampersal dengan
program JKN.
2020 2021
Analisis lanjut Riskesdas 2018,
Analisis DAK Non Fisik Bidang
Kesehatan pada Dana Jampersal
(PPJK, 2020) :
• sumber pembiayaan persalinan
Jampersal hanya sebesar 3,75%
dibandingkan dengan sumber
pembiayaan persalinan lainnya
• eligibilitas peserta dalam
Jampersal masih kurang tepat
sasaran
• portabilitas masih menjadi
masalah dalam implementasi
Jampersal (ibu yang mengakses
fasilitas kesehatan yang berada
di luar kabupaten/ kota tempat
tinggalnya )
4. TUJUAN
Tujuan Umum
Menurunkan angka kematian
ibu dan bayi baru lahir
dengan peningkatan akses
pelayanan kesehatan sesuai
standar melalui jaminan
kesehatan.
Tujuan Khusus
a. Meningkatkan cakupan pelayanan kehamilan sesuai
standar
b. Meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas
pelayanan Kesehatan
c. Meningkatkan cakupan pelayanan nifas sesuai
standar
d. Meningkatkan cakupan KB pasca persalinan
e. Meningkatkan cakupan pelayanan bayi baru lahir.
f. Meningkatkan penanganan kasus komplikasi pada
ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir.
g. Mendorong penerima manfaat Jampersal menjadi
peserta JKN
h. Mendorong agar pembiayaan pelayanan Ibu dan Bayi
baru lahir lebih efektif dan efisien
5. Ketentuan Umum
1. Membiayai pelayanan ibu dan bayi baru lahir di fasilitas
pelayanan kesehatan yang kompeten sehingga tidak terjadi
keterlambatan dalam merujuk, melakukan pencegahan dini
terhadap terjadinya komplikasi baik dalam kehamilan,
persalinan ataupun masa nifas termasuk pelayanan dan
penanganan komplikasi pada bayi baru lahir.
2. Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai
pelayanan kesehatan yang telah dibiayai melalui dana APBN,
APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya.
3. Pasien Jampersal hanya dapat dirawat diruang kelas III dan
tidak dapat pindah kelas.
6. RUANG LINGKUP PELAYANAN JAMPERSAL
1.
Sasaran dan
Manfaat
2.
Peran dan
Fungsi
3.
Pembiayaan
4.
Pelaporan,
monitoring
dan evaluasi
8. Jampersal
Jaminan persalinan merupakan mekanisme pembiayaan
untuk menjamin dan melindungi proses kehamilan,
persalinan, nifas, bayi baru lahir dan pelayanan KB paska
persalinan, serta komplikasi yang terkait bagi ibu dan bayi
dari fakir miskin dan tidak mampu , yang belum punya
jaminan serta terintegrasi dalam program JKN.
9. ELIGIBILITAS KEPESERTAAN JAMPERSAL
Untuk mendapatkan pelayanan dalam program Jampersal diperlukan syarat agar eligibilitas dapat diterbitkan.
Syarat untuk mendapatkan eligibitas peserta Jampersal sebagai berikut :
1. Berdomisili di wilayah Indonesia dan menunjukkan identitas yang berlaku. Tidak dibatasi oleh wilayah kependudukan.
2. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid sesuai data Dukcapil.
3. Bukan peserta JKN atau jaminan/asuransi lain.
4. Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir yang termasuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
namun belum ditetapkan sebagai peserta PBI oleh Kementerian Sosial.
5. Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir yang miskin dan tidak mampu yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari pejabat daerah yang berwenang minimal setingkat kepala desa.
6. Peserta yang tahun sebelumnya terdaftar sebagai Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dan Pekerja
Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda yang non aktif pada saat menerima pelayanan dan masih masuk kriteria miskin serta
tidak mampu.
7. Peserta JKN yang dibayar perusahaan, yang sudah tidak ditanggung lagi preminya karena pemutusan hubungan kerja (PHK)
dan masih masuk kriteria miskin serta tidak mampu.
8. Ibu Hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir yang memenuhi syarat eligibilitas telah ditetapkan oleh Kementerian
Kesehatan dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kriteria/ketentuan.
10. PENETAPAN DATA SASARAN
Data sasaran ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan melalui mekanisme:
1. Dinas kesehatan kabupaten/kota mengusulkan calon sasaran program jampersal dan diinput ke
dalam fitur Jampersal di e-kohort.
2. Mengunggah/upload kelengkapan untuk validasi sasaran (KTP/Kartu Keluarga, Surat
keterangan Tidak Mampu) ke dalam fitur Jampersal di e-kohort.
3. Tim Pengelola Jampersal Kementerian Kesehatan melakukan validasi calon sasaran Jampersal
yang sudah di input melalui :
a. Integrasi e-kohort dengan sistem informasi Dukcapil untuk memastikan akurasi NIK
b. Integrasi e-kohort dengan sistem informasi BPJS Kesehatan untuk mengetahui status
kepesertaan JKN
c. Integrasi e-kohort dengan sistem informasi Kementerian Sosial untuk mengetahui status
peserta JKN PBI yang sudah di non aktifkan
4. Pengajuan klaim Jampersal di aplikasi JKN yang digunakan oleh fasilitas kesehatan terintegrasi
dengan fitur Jampersal di e-kohort yang memiliki data sasaran yang sudah di validasi oleh tim
pengelola Jampersal Kementerian Kesehatan
11. Masa Berlaku Manfaat Jampersal
• Petunjuk teknis Penggunaan Dana Jaminan Persalinan Terintegrasi Program Jaminan
Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2022, berlaku sejak juknis ditandatangani
dalam Permenkes sampai dengan 31 Desember 2022. ( Akan ada edaran Sekjen untuk
memulai pelayanan Jampersal )
• Pelayanan yang diberikan sampai dengan tanggal 30 November 2022, diajukan klaim
terakhir pada tanggal 3 Desember 2022, hasil verifikasi diterima pada tanggal 13
Desember 2022 dan pembayaran dilakukan sampai dengan 16 Desember 2022.
• Pelayanan yang diberikan tanggal 1 – 31 Desember 2022, pengajuan klaim verifikasi
dan pembayaran dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya
12. FASILITAS KESEHATAN YANG MELAYANI JAMPERSAL
1. Penerima manfaat Jampersal dapat dilayani di
semua fasilitas kesehatan yang bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan, baik FKTP maupun
FKRTL.
2. Untuk pelayanan Jampersal di bidan praktek
mandiri, diperkenankan dengan persyaratan
bidan tersebut berjejaring dengan FKTP yang
bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
13. PELAYANAN JAMPERSAL DI FKTP
1. Pelayanan antenatal sebanyak 4 kali ( 1 kali TM 1, 1 kali TM 2, 2
kali TM 3 dengan mengikuti standar 10 T)
2. Persalinan spontan (pervaginam);
3. Pelayanan ibu dan bayi baru lahir pra rujukan;
4. Pelayanan bayi baru lahir/ neonatal esensial saat lahir
5. Pelayanan pasca persalinan bagi ibu dan bayi (KF 3 kali dan KN
3 kali)
6. Pelayanan KB pasca persalinan.
7. Pelayanan dan besaran pembiayaan pelayanan Jampersal di
FKTP mengikuti manfaat pelayanan JKN, apabila terdapat
perubahan manfaat pelayanan JKN maka manfaat pelayanan
Jampersal mengikuti manfaat pelayanan JKN.
14. PELAYANAN JAMPERSAL DI FKRTL
1. Pelayanan antenatal bagi ibu hamil dengan faktor risiko atau komplikasi
2. Persalinan pervaginam tanpa komplikasi,
3. Persalinan pervaginam dengan komplikasi .
4. Persalinan pervaginam dengan penyulit
5. Pelayanan persalinan dengan sectio caesarea (SC)
6. Pelayanan pasca keguguran, Kehamilan Ektopik Terganggu (KET), mola hidatidosa dan histerektomi.
7. Pelayanan KB pasca persalinan
8. Pelayanan ibu nifas dengan faktor risiko atau komplikasi
9. Pelayanan bayi baru lahir/ neonatal esensial saat lahir
10. Pelayanan bayi baru lahir dengan komplikasi
11. Pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang membutuhkan ruang rawat intensif.
12. Pelayanan di FKRTL mengikuti manfaat pelayanan JKN, apabila terdapat perubahan manfaat pelayanan
JKN maka manfaat pelayanan Jampersal mengikuti manfaat pelayanan JKN.
15. Komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas antara lain
Hyperemesis gravidarum
Anemi sedang-berat
Ketuban pecah dini
Perdarahan pervaginam :
• Antepartum : keguguran, plasenta previa, solution plasenta
• Intra partum : robekan jalan lahir
• Post partum : atonia uteri, retensio plasenta, plasenta inkarserata, plasenta akreta, kelainan pembekuan darah, subinvolusi uteri.
Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)
Abortus
Hipertensi dalam kehamilan
Ancaman persalinan premature
Infeksi berat dalam kehamilan : demam berdarah, tifus abdominalis, sepsis, tuberculosis, malaria
Distosia: persalinan macet, persalinan tak maju
Infeksi masa nifas
Komplikasi dan komorbiditas lain yang berakibat memperberat proses kehamilan, persalinan dan nifas ( jantung, autoimun, dll).
19. BAB 3
PERAN DAN FUNGSI
Dinas Kesehatan Provinsi
a. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan
pelayanan Jampersal tingkat kabupaten/ kota.
b. Memfasilitasi penyelesaian kendala pelayanan rujukan lintas batas
20. BAB 3
PERAN DAN FUNGSI
Dinas Kesehatan Kab/Kota
a. Menetapkan 2 (dua) orang penanggung jawab Pengelola Jampersal dan Tim Penyelesaian Klaim Dispute
(TPKD)
b. Melakukan pendataan calon peserta Jampersal
c. Melakukan input data calon peserta Jampersal ke dalam fitur Jampersal di aplikasi e-kohort Kementerian
Kesehatan,
d. Input data calon peserta Jampersal dilakukan setiap bulan sesuai dengan penambahan ibu hamil baru yang
masuk dalam kriteria penerima manfaat Jampersal
e. Mengumpulkan nomor rekening Bank Fasyankes yang memberikan pelayanan Jampersal dan disampaikan
kepada tim pengelola Jampersal Kementerian Kesehatan
f. Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian klaim
pelayanan pasien Jampersal pada fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.
g. Melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dalam penyelesaian klaim pending dan klaim
dispute di wilayah kerjanya.
h. Membantu pasien melengkapi persyaratan Jampersal
21. Puskesmas/Klinik
Memberikan pelayanan sesuai
standar
Melakukan validasi sasaran
Mengajukan klaim ke BPJS setempat
merespon kelengkapan dokumen jika
ada klaim dispute
koordinasi dengan BPJS Kesehatan,
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
terkait permasalahan klaim dispute
Menerima pembayaran klaim dari
Kemenkes
PMB
Memberikan pelayanan sesuai
standar
melakukan validasi sasaran
Mengajukan ke BPJS setempat melalui
Puskesmas atau FKTP jejaringnya yang
sudah bekerjasama dengan BPJS
merespon kelengkapan dokumen jika
ada klaim pending
1)koordinasi dengan Puskesmas atau FKTP
jejaringnya, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota terkait permasalahan klaim
dispute.
1)Menerima pembayaran klaim dari
Kemenkes
RS
a.Memberikan pelayanan
Jampersal sesuai standar.
Melakukan validasi sasaran
mengajukan klaim melalui aplikasi E-
Klaim ke BPJS setempat
merespon kelengkapan dokumen
melalu E-Klaim jika ada klaim dispute
koordinasi dengan BPJS Kesehatan
dan Tim Penyelesaian Klaim Dispute
(TPKD) terkait permasalahan klaim
dispute
Menerima pembayaran klaim dari
Kemenkes
23. Mekanisme Pelayanan, Penagihan dan Verifikasi Klaim Jampersal di FKTP (Puskesmas, Klinik dan
Tempat Praktek Mandiri Bidan yang berjejaring)
1) FKTP mengakses e-kohort untuk memastikan peserta Jampersal
• Jika persyaratan belum lengkap, untuk pelayanan rawat inap Peserta Jampersal wajib
melengkapi persyaratan dalam waktu 3x24 jam hari kerja atau sebelum pulang. Apabila FKTP
belum mempunyai akses e-kohort, untuk memastikan kepesertaan Jampersal akan
berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota.
• Persyaratan peserta Jampersal meliputi : 1) memastikan sasaran bukan peserta JKN. 2)
memiliki NIK padan Dukcapil 3) Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh
minimal kepala desa atau pejabat yang setingkat kepala desa.
2) FKTP memberikan pelayanan sesuai dengan indikasi medis dan standar pelayanan. Bila
berdasarkan indikasi medis memerlukan penanganan oleh FKRTL maka FKTP merujuk peserta
jampersal sesuai dengan ketentuan.
3) FKTP melengkapi dokumen pendukung klaim dan melakukan verifikasi internal atas berkas
klaim yang akan diajukan kepada BPJS Kesehatan.
24. Mekanisme Pelayanan, Penagihan dan Verifikasi Klaim Jampersal di FKTP (Puskesmas, Klinik dan
Tempat Praktek Mandiri Bidan yang berjejaring)
4) FKTP melakukan pengajuan klaim Jampersal secara lengkap dan periodik setiap bulan melalui aplikasi
yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan (Pcare e-Klaim)
Alur dan Dokumen/berkas pengajuan klaim Jampersal terdiri atas:
a. formulir pengajuan klaim (FPK) ;
b. rekapitulasi pelayanan
c. kuitansi asli bermeterai cukup;
d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Pimpinan FKTP atau pejabat
lain yang diberi wewenang;
e. bukti pelayanan yang sudah ditandatangani oleh peserta atau anggota keluarga;
f. formulir klaim pelayanan primer (FKPP) yang sudah ditandatangani oleh Dokter Penanggung
Jawab Pasien;
g. salinan lembar pelayanan pada Buku KIA atau e-kohort sesuai pelayanan yang diberikan.
5) FKTP mengirimkan dokumen berkas klaim ke BPJS Kesehatan (serah terima klaim), selanjutnya BPJS
Kesehatan melakukan pengecekan kelengkapan berkas klaim.
25. Mekanisme Pelayanan, Penagihan dan Verifikasi Klaim Jampersal di FKTP (Puskesmas, Klinik dan
Tempat Praktek Mandiri Bidan yang berjejaring)
6) Setelah berkas diterima lengkap dan dokumen berkas lengkap terbit, BPJS Kesehatan melakukan verifikasi
pelayanan klaim Jampersal melalui aplikasi yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan (Pcare SIGAP).
• Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan berkas klaim, BPJS Kesehatan menyampaikan kekurangan
berkas kepada FKTP melalui aplikasi Pcare.
7) BPJS Kesehatan melakukan verifikasi terhadap berkas yang lengkap dan menyampaikan hasil verifikasi akhir
berupa umpan balik verifikasi klaim dalam waktu 14 hari kerja sejak berkas klaim dinyatakan lengkap.
8) Umpan balik verifikasi klaim pelayanan pasien Jampersal disetujui oleh pimpinan FKTP dan BPJS Kesehatan secara
manual atau elektronik.
9) Data umpan balik verifikasi klaim pelayanan Jampersal yang sudah layak bayar disampaikan oleh BPJS Kesehatan
kepada Kementerian Kesehatan melalui integrasi sistem (e-kohort).
10) Proses pengajuan pembayaran klaim oleh Kementerian Kesehatan dilakukan maksimal tanggal 20 setelah klaim
dinyatakan layak bayar. Untuk berkas klaim yang dinyatakan layak bayar dan dikirimkan melewati tanggal 14, akan
diproses periode bulan berikutnya.
26. Mekanisme Pelayanan, Penagihan dan Verifikasi Klaim Jampersal di FKRTL
1) FKRTL mengakses e-kohort untuk memastikan peserta Jampersal
• Jika persyaratan belum lengkap, untuk pelayanan rawat inap Peserta Jampersal wajib
melengkapi persyaratan dalam waktu 3x24 jam hari kerja atau sebelum pulang. Apabila FKRTL
belum mempunyai askes e-kohort, untuk memastikan kepesertaan Jampersal akan
berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota.
• Persyaratan peserta Jampersal meliputi : 1) memastikan sasaran bukan peserta JKN. 2)
memiliki NIK padan Dukcapil 3) Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh
minimal kepala desa atau pejabat yang setingkat kepala desa.
2) FKRTL memberikan pelayanan rujukan dari FKTP dan/atau pelayanan kegawatdaruratan
maternal dan neonatal sesuai dengan indikasi medis dan standar pelayanan.
3) FKRTL melengkapi dokumen pendukung klaim dan melakukan verifikasi internal atas berkas
klaim yang akan diajukan kepada BPJS Kesehatan.
27. Mekanisme Pelayanan, Penagihan dan Verifikasi Klaim Jampersal di FKRTL
4) FKRTL mengajukan klaim Jampersal melalui aplikasi E-Klaim INA CBGs Kemenkes yang terintegrasi dengan aplikasi pengajuan klaim BPJS Kesehatan (V-claim).
Pengajuan klaim Jampersal melalui aplikasi E-Klaim INA CBG Kemenkes disertai upload dokumen/berkas klaim berupa hasil scanning file pdf, yang terdiri atas:
a. Resume medis diisi lengkap dan ditandatangani oleh DPJP
b. Surat persetujuan/konfirmasi pergantian pembayaran Jampersal yang ditandatangani oleh petugas RS dan pasien/penanggungjawab
pasien.
c. Bukti pendukung salinan laporan operasi atau laporan tindakan persalinan.
5) Berkas klaim pasien Jampersal diupload melalui aplikasi E-Klaim INA CBG yang akan diterima oleh server Kementerian Kesehatan (e-Kohort). Dari pengajuan
klaim pada E-Klaim akan keluar text file encrypted yang akan diupload ke aplikasi V-Klaim (verifikasi klaim) BPJS Kesehatan.
6) Rumah sakit mengajukan klaim Jampersal kepada BPJS Kesehatan dilakukan secara periodik dan lengkap setiap bulan untuk dilakukan verifikasi oleh
verifikator BPJS Kesehatan yang tujuannya adalah untuk menguji kebenaran administrasi pertanggungjawaban pelayanan yang telah dilaksanakan oleh
fasilitas kesehatan
7) Verifikasi klaim oleh BPJS Kesehatan melalui aplikasi Vidi berupa bukti penerimaan klaim dan Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV). Berita Acara Hasil Verifikasi
pembayaran klaim Jampersal diterbitkan paling lambat 14 (empat belas ) hari kerja sejak klaim diterima lengkap oleh BPJS Kesehatan.
8) BAHV Jampersal disetujui oleh pimpinan rumah sakit dan BPJS Kesehatan melalui aplikasi Vidi BPJS Kesehatan yang terintegrasi dengan sistem pembayaran
jampersal Kementerian Kesehatan. Dokumen asli disimpan oleh fasilitas kesehatan.
28. Mekanisme Pelayanan, Penagihan dan Verifikasi Klaim Jampersal di FKRTL
9) Klaim pelayanan Jampersal dinyatakan klaim pending oleh BPJS Kesehatan apabila pada hasil
verifikasi ditemukan dokumen/berkas klaim yang diupload rumah sakit tidak lengkap . Rumah
sakit harus segera melakukan perbaikan dengan melengkapi dokumen/berkas klaim yang
dibutuhkan berdasarkan hasil verifikasi awal BPJS Kesehatan melalui aplikasi E-Klaim INA CBG
sebelum ketentuan masa kadaluarsa terlampaui.
10) Proses pengajuan pembayaran klaim oleh Kementerian Kesehatan dilakukan maksimal tanggal
20 setelah klaim dinyatakan layak bayar. Untuk berkas klaim yang dinyatakan layak bayar dan
dikirimkan melewati tanggal 14, akan diproses pada periode bulan berikutnya.
29. Metode pembayaran
Pembiayaan pelayanan Jampersal sesuai dengan tarif
yang berlaku dalam Program Jaminan Kesehatan
Nasional yang diatur melalui regulasi dan perundangan
yang berlaku.
30. Klaim Dispute
1) Penyelesaian klaim dispute dilakukan berdasarkan BAHV dari BPJS Kesehatan yang menyatakan klaim yang diajukan FKTP dan FKRTL
merupakan klaim dispute. Penyelesaian klaim dispute dilakukan oleh Tim Penyelesaian Klaim Dispute TPKD kabupaten/kota. Apabila tidak
dapat diselesaikan di TPKD kabupaten/kota maka klaim dispute akan diselesaikan oleh (TPKD) Pusat yang berkedudukan di Kementerian
Kesehatan dan Tim Penyelesaian Klaim Dispute (TPKD) Pusat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat. Tim Penyelesaian
Klaim Dispute (TPKD) Kabupaten/ Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.
2) Dalam proses penyelesaian klaim dispute oleh TPKD Kabupaten/ Kota atau TPKD Pusat melakukan verifikasi, validasi data, dan/atau cross
check ke FKTP dan /atau FKRTL dan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.
3) Dalam hal diperlukan klarifikasi dari FKTP dan/atau FKRTL, pimpinan FKTP dan FKRTL harus memenuhi data dukung yang dibutuhkan paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan kekurangan pemenuhan persyaratan dari TPKD
4) Kekurangan data dukung yang dibutuhkan disampaikan secara online melalui aplikasi e-Klaim .
5) TPKD Kabupaten/ Kota harus menyelesaikan klaim dispute dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak berita acara klaim dispute
diterima.
6) Tata cara penyelesaian klaim dispute oleh TPKD Kabupaten/ Kota dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur
Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
31. Klaim Dispute
7) Hasil keputusan TPKD Kabupaten/ Kota berupa klaim jaminan pelayanan pasien Jampersal sesuai untuk dilakukan
pembayaran, tidak sesuai untuk dilakukan pembayaran, atau tindak lanjut oleh TPKD Pusat.
8) Hasil keputusan TPKD Kabupaten/ Kota berupa klaim jaminan pelayanan Jampersal sesuai untuk dilakukan pembayaran
disampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk dilakukan pembayaran, dan dengan tembusan kepada BPJS Kesehatan.
9) Tata cara penyelesaian klaim dispute oleh TPKD Pusat dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan
10) TPKD Pusat harus menyelesaikan klaim dispute dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya klaim
dispute.
11) Hasil keputusan TPKD Pusat bersifat final. Hasil keputusan TPKD Pusat menjadi dasar Kementerian Kesehatan untuk
melakukan pembayaran klaim.
12) Hasil keputusan klaim dispute yang telah sesuai untuk dilakukan pembayaran selanjutnya dapat didownload melalui aplikasi
untuk dijadikan Berita Acara Hasil Verifikasi yang ditandatangani oleh Dinkes Kabupaten/Kota selanjutnya akan diupload kembali
melalui aplikasi.
13) Berkas Berita Acara Hasil Verifikasi yang telah ditandatangani oleh pimpinan FKTP/FKRTL tersebut, selanjutnya akan
ditandatangani oleh ketua TPKD Kabupaten/Kota atau ketua TPKD Pusat dan disampaikan kepada Kementerian Kesehatan
(melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)) untuk dilakukan proses pembayaran
32. Tata cara pembayaran klaim oleh Kementerian Kesehatan
Setelah Kementerian Kesehatan (c.q Ditjen Kesmas) menerima Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV)
pembayaran klaim Jampersal maka :
1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jampersal melakukan verifikasi/keabsahan rekening fasilitas
kesehatan melalui Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
2. PPK membuat rekapitulasi klaim Jampersal yang terdiri dari nama fasyankes, nomor rekening
fasyankes, nilai klaim jampersal fasyanke, dan meyerahkan tagihan klaim Jampersal kepada
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
3. PPSPM melakukan pengujian tagihan klaim Jampersal.
4. PPSPM mengirimkan SPM kepada KPPN untuk diajukan pembayaran tangal 20 setiap bulannya
33. Masa kadaluarsa klaim
• Masa kadaluarsa diberlakukan untuk pengajuan klaim pelayanan ibu dan bayi baru lahir baru
atau belum pernah diajukan. Tidak berlaku untuk klaim dispute.
Masa kadaluarsa klaim adalah 60 hari sejak pelayanan berakhir.
34. Besaran Tarif
a) Besaran tarif untuk pelayanan Jampersal mengacu kepada penetapan standar tarif non
kapitasi dalam program JKN sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang
berlaku.
b) Besaran tarif Jampersal di FKRTL mengacu kepada penetapan standar tarif INA CBG
dalam program JKN sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.
35. Prosedur Pengusulan Peserta PBI
• Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir yang sudah menjadi peserta
Jampersal diusulkan menjadi peserta PBI JK atau PBPU Pemda. Usulan disampaikan
oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota kepada Dinas Sosial Kab/Kota.
37. di FKTP
•Jumlah ibu hamil yang
melakukan ANC
•Jumlah ibu bersalin
•Jumlah ibu nifas yang dilakukan
pemeriksaan
•Jumlah ibu yang mendapat
pelayanan pra rujukan
•Jumlah ibu yang dilakukan
pelayanan KB pasca salin
•Jumlah bayi baru lahir yang
dilakukan pemeriksaan
di FKRTL
•Jumlah ibu hamil yang
melakukan ANC (rawat jalan )
•Jumlah ibu hamil komplikasi
yang mendapat perawatan
•Jumlah persalinan komplikasi
pervaginam
•Jumlah persalinan SC
•Jumlah ibu yang mendapat
pelayanan nifas (rawat jalan)
•Jumlah ibu nifas komplikasi yang
mendapat perawatan
•Jumlah pelayanan KB pasca salin
•Jumlah bayi baru lahir yang
mendapat pelayanan
Realisasi
PELAPORAN BULANAN
HASIL VERIFIKASI KLAIM & PEMANFAATAN JAMPERSAL
PEMANFAATAN
Pelaporan bulanan oleh BPJS Kesehatan tentang pemanfaatan, sasaran, dan realisasi penggunaan dana
Jampersal sesuai dengan format di Juknis Jampersal
38. Monitoring
dilakukan oleh Kementerian
Kesehatan
( Dirjen Kesmas , P2JK, Biro
Perencanaan) dan BPJS
MONITORING
BULAN
MONITORING DAN EVALUASI
Tujuan
•pemantauan perlu dilakukan untuk
mendapatkan gambaran mengenai
kesesuaian antara rencana dan
pelaksanaan di lapangan, sedangkan
evaluasi bertujuan menilai
pencapaian indikator keberhasilan
Ruang
Lingkup
•Data sasaran, pencatatan, pelaporan dan
penanganan keluhan
•Pelaksanaan pelayanan Jaminan
Persalinan meliputi jumlah kunjungan ke
fasilitas kesehatan tingkat pertama
maupun jumlah rujukan ke fasilitas
kesehatan tingkat lanjutan;
•Kualitas pelaksanaan pelayanan Jaminan
Persalinan
Mekanisme
•Pemantauan dan evaluasi dilakukan
secara berkala baik bulanan, triwulan,
semester maupun tahunan oleh Pusat dan
Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota
melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
•Pertemuan koordinasi (tingkat Pusat;
Provinsi dan Kabupaten/Kota)
•Pengolahan dan analisis data
•Supervisi
Monitoring
40. • Program Jaminan Persalinan (Jampersal) merupakan program untuk
mendekatkan akses pelayanan Kesehatan ibu dan anak serta untuk
memobilisasi persalinan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
kompeten untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi bayi,
persalinan ataupun masa nifas
• Manfaat program ini diterima khususnya oleh ibu hamil, ibu bersalin
dan ibu dalam masa nifas yang belum mempunyai jaminan persalinan
dan masuk dalam kriteria masyarakat tidak mampu
42. Pelayanan Persiapan Pra Rujukan
adalah penatalaksanaan awal sebelum melakukan rujukan, dilakukan pada
kasus kegawatdaruratan atau pada kasus yang tidak dapat ditangani di
fasilitas pelayanan kesehatan karena tim inter-profesi tidak mampu
melakukan dan atau peralatan yang diperlukan tidak tersedia.
Pasien yang dalam kondisi sakit cukup berat dan atau kegawatdaruratan
medik, maka proses pra rujukan mengacu pada prinsip :
Ketepatan menentukan
diagnosis dan menyusun
rencana rujukan sesuai
dengan kemampuan dan
kewenangan tenaga dan
fasilitas kesehatan
Kecepatan melakukan persiapan
rujukan dan tindakan secara tepat
sesuai dengan rencana yang
disusun atau sesuai hasil
konsultasi dari tenaga kesehatan
di fasilitas rujukan
Menuju/memilih fasilitas
rujukan terdekat secara
tepat dan mudah
dijangkau dari lokasi
43. BAB 3
PERAN DAN FUNGSI
Kementerian Kesehatan
a. mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan Program Jampersal;
b. mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan Program Jampersal;
c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir melalui Program Jampersal
termasuk tata cara pembayaran klaim Program Jampersal;
d. melakukan validasi dan menetapkan sasaran ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir dalam Program Jampersal berkoordinasi dengan dinas
kesehatan kabupaten/kota, Kementerian Sosial, Dukcapil Kemendagri, BPJS;
e. melakukan pemetaan dan penetapan fasilitas pelayanan kesehatan pemberi layanan Program Jampersal;
f. melakukan pembayaran klaim Program Jampersal yang sudah terverifikasi kepada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai alokasi yang ditetapkan;
g. melakukan sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Program Jampersal;
h. melakukan interkoneksi sistem informasi validasi kepesertaan JKN dan klaim Program Jampersal Kementerian Kesehatan dengan sistem
informasi BPJS Kesehatan,
i. melakukan interkoneksi sistem informasi validasi daftar DTKS dengan Kementerian Sosial
j. melakukan interkoneksi sistem informasi validasi NIK dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri
k. melaporkan secara berkala hasil pelayanan Jampersal kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
44. BAB 3
PERAN DAN FUNGSI
Kementerian Dalam Negeri untuk:
a. memfasilitasi kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi ibu hamil
dan keluarganya;
b. menyediakan akses data penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan
(NIK) untuk dimanfaatkan sebagai data kepesertaan Program Jampersal;
c. menugaskan gubernur dan bupati/walikota untuk mengusulkan peserta
Program Jampersal yang memenuhi kriteria miskin dan tidak mampu
menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menugaskan gubernur dan bupati/walikota untuk memfasilitasi
pemenuhan sumber daya pada fasilitas pelayanan kesehatan yang
ditetapkan dalam mendukung Program Jampersal.
45. BAB 3
PERAN DAN FUNGSI
Kementerian Sosial untuk:
a. melakukan percepatan pemutakhiran data hasil verifikasi dan validasi
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penetapan
peserta Jampersal sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan Nasional
secara berkala; dan
b. melakukan penetapan peserta Jampersal sebagai Peserta PBI Jaminan
Kesehatan berdasarkan usulan Kementerian kesehatan dan pemerintah
daerah.
46. BAB 3
PERAN DAN FUNGSI
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) Kesehatan
a. melakukan interkoneksi sistem informasi data sasaran dan verifikasi tagihan klaim Program Jampersal dengan sistem
informasi Kementerian Kesehatan; dan
b. melakukan verifikasi tagihan pelayanan persalinan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir yang belum
memiliki kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
c. menyampaikan hasil verifikasi tagihan pelayanan persalinan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir yang
belum memiliki kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada Kementerian Kesehatan;
d. menyampaikan data peserta penerima manfaat Program Jampersal kepada pemerintah daerah untuk dilakukan
verifikasi dan validasi pendaftaran sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan segmen PBI atau Pekerja Bukan
Penerima Upah (PBPU) Kelas III;
e. melakukan interkoneksi sistem informasi verifikasi tagihan klaim Program Jampersal dengan sistem informasi
Kementerian Kesehatan; dan
f. melaporkan secara berkala hasil verifikasi Jampersal kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan.
