Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan kontrak konstruksi, meliputi pengetahuan mengenai kontrak, addendum, penyesuaian harga, pengendalian kontrak, pelaporan, penyelesaian kontrak, dan diharapkan mampu memahami pelaksanaan kontrak konstruksi.

2. 2
Mata pendidikan dan pelatihan ini membekali peserta
dengan pengetahuan mengenai pelaksanaan kontrak,
addendum kontrak, penyesuaian harga (price
adjustment), pengendalian kontrak, pelaksanaan
kontraksi (Perpres 54 Tahun 2010), pelaporan dan
penyerahan pekerjaan dan pelaksanaan, penyelesaian,
addendum dan pemutusan kontrak.

3. 3
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta
diklat diharapkan memahami pelaksanaan
kontrak konstruksi.

4. Setelah pembelajaran ini, peserta diharapkan
mampu menjelaskan:
1. Pelaksanaan Kontrak
2. Addendum Kontrak
3. Penyesuaian Harga (Price Adjustment)
4. Pengendalian Kontrak
5. Pelaksanaan Kontraksi (Perpres 54 Tahun 2010)
6. Pelaporan dan Penyerahan Pekerjaan
7. Pelaksanan, Penyelesaian, Addendum Dan
Pemutusan Kontrak.
4

5. EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN
DALAM BIMTEK PELAKSANAAN
KONTRAK JASA KONSTRUKSI
MELALUI
PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS
YANG MUNCUL KEPERMUKAAN

6. GAMBARAN UMUM KONDISI PEMAHAMAN PA/KPA,
PPK DAN KK-ULP ATAS BIDANG HUKUM TERKAIT
PELAKSANAAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI
1. Sebagian besar latar belakang pendidikan para Stake
Holder terkait Pelaksanaan kontrak (PA/KPA, PPK,
KK-ULP) bukan berlatar belakang hukum.
2. Yang dibutuhkan mereka dalam menghadapi masalah
hokum dalam pelaksanaan kontrak adalah
PEMAHAMAN ILMU HUKUM PRAKTIS
SEPERTI CONTOH :
PPK yang menandatangani kontrak dalam memahami
KUHPerdata, cukup memahami Pasal-pasal terkait
dengan kontrak misalnya Pasal-pasal 1266, 1320,
1338, 1381, 1382, 1604 – 1617, dan 1967

7. EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN MELALUI
PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS DENGAN
MENGURAIKAN SECARA RINCI :
1. Menguraikan permasalahan sebenarnya secara rinci
2. Menjelaskan sebab-sebab timbulnya perlambatan
dalam pelaksanaan kontrak
3. Dampak dan akibat dari permasalahan yang terjadi
4. T3 yang sudah dilakukan dan hasil yang diperoleh
5. Melakukan Evaluasi apakah T3 yang telah diterapkan
sudah benar
6. Menetapkan Cara pencegahan bagaimana yang
seharusnya dilakukan agar permasalahan yang sama
tidak muncul lagi dikemudian hari
7. Uraikan Prosedur dan Tata Cara proses gugatan
kontraktor ke Pengadilan
Contoh Kasus :
Pemutusan kontrak di Proyek Pembangunan Jalan

8. MANFAAT BAGI PARA STAKE HOLDER ATAS
DIUNGKAPKANNYA KASUS KE PERMUKAAN
TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN KONTRAK
1. Dapat mengambil langkah antisipasi yang tepat
sebelum keterlambatan menjadi kritis;
2. Dapat memutuskan langkah T3 yang tepat, bila
keterlambatan telah menjadi kritis.
3. Agar permasalahan yang sama tidak terulang lagi
4. Bila diyakini kontraktor tidak mampu, segera lakukan
Pemutusan kontrak, jangan dibiarkan kontrak
terbengkalai berlarut2, tanpa ada T3 yang jelas.

9. PENGALAMAN DIGUGAT KE PN DAN
PEMAHAMAN ASPEK HUKUM YG LEMAH
1. Kontraktor selama 1 Tahun tidak bekerja,
kontrak diputus, Jaminan pelaksanaan disita
dan Kontraktor menggugat ke PN
2. Hakim di PN :
a. Wanprestasi harus ada bukti dan tegoran
b. Tidak dapat memutus kontrak secara
sepihak (KUHPerdata Psl 1266)
3. KAIDAH HUKUM :
a. Semua orang dianggap mengetahui
peraturan per–UU-an yang berlaku
b. Semua orang berhak berbicara ttg Hukum

10. KETENTUAN TERKAIT PELAYANAN HUKUM
DALAM PERPRES NO. 4 TAHUN 2015 YANG
MEMERLUKAN KLARIFIKASI
9. Pasal 115 tambahan Ayat (3) dan (4)
Pimpinan K/L/D/I wajib memberikan pelayanan hukum
kepada PA/KPA, PPK, KK-ULP, Pejabat Pengadaan,
PPHP, PPSPM, Bendahara, APIP
(Sebagai contoh Lihat SE Kemen PU No. 10/SE/M/2006)
Ayat (4) :
Khusus untuk tindak pidana, pelayanan hukum hanya
diberikan hingga tahap Penyelidikan.
Berarti : Untuk kasus Perdata s/d diterbitkanya Putusan
pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap ?

11. MEMAHAMI KETENTUAN 2 YANG
DITETAPKAN DALAM SYARAT 2
UMUM / KHUSUS KONTRAK YANG
SELANJUTNYA MENJADI BAGIAN
DARI DOKUMEN KONTRAK
( PHLN : GCC & COPA )

12. KETENTUAN 2 PENTING
DALAM PELAKSANAAN
KONTRAK YANG SERING
MENIMBULKAN MASALAH

13. 1. Sub Kontrak dan KSO
2. Pekerjaan tambah < 10% nilai kontrak
3. Masalah Klaim
4. Penyesuaian harga / Eskalasi
5. Kompensasi bagi penyedia jasa / cara
pembayarannya
6. Masa pemeliharaan, jaminan pemeliharaan
pengganti uang retensi,dan masa
pemeliharaan yang melewati akhir TA
PERHATIKAN KETENTUAN2 PENTING
DALAM PELAKSANAAN KONTRAK
PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH

14. PERHATIKAN KETENTUAN2 PENTING
DALAM PELAKSANAAN KONTRAK
7. Pemutusan kontrak / Penghentian
kontrak secara sepihak
8. Kegagalan bangunan / Kegagalan
konstruksi
9. Dayworks
10. Provisional sum

15. PELAKSANAAN KONTRAK
JASA KONSTRUKSI

16. 1. LANGKAH2 KEBIJAKAN APA YANG
PERLU DIAMBIL UNTUK MENCEGAH
TERJADINYA KETERLAMBATAN DALAM
PELAKSANAAN KONTRAK
2. KEGIATAN APA SAJA YANG DAPAT
MENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN
KONTRAK
3. APA SAJA SARAN2 PENCEGAHAN
TERJADINYA KETERLAMBATAN DALAM
PELAKSANAAN KONTRAK

17. KEGIATAN DALAM PERSIAPAN PENYUSUNAN
KONTRAK YANG MENDUKUNG PERCEPATAN
PELAKSANAAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI
1. Dalam Pembuatan Pendapat Ahli Hukum Kontrak (AHK)
> Menambah / merubah ketentuan dokumen kontrak yang
dapat menghambat percepatan dalam pelaksanaan
kontrak
> Buat Pendapat AHK yang bermanfaat bagi PPK dalam
menghindari permasalahan, klaim / sengketa dalam
pelaksanaan kontrak
2. Dalam Melakukan PRE - AWARD MEETING (PAM)
> Mengkonfirmasikan dengan BU ketentuan-ketentuan yang
dapat menghambat percepatan pelaksanaan kontrak,
dituangkan dalam Berita Acara PAM, misalkan : konfirmasi
Metoda kerja, masa laku jaminan pelaksanaan, tanggal
COW, Pembayaran uang muka, dll
3. MEMASUKAN KETENTUAN PENTING DALAM SPPBJ
4. PERCEPATAN DALAM PENANDATANGANAN KONTRAK
5. MELAKUKAN VERIFIKASI JAMINAN / ASURANSI
PEKERJAAN

18. PENCEGAHAN TIMBULNYA PERMASALAHAN
DALAM PELAKSANAAN KONTRAK JASA
KONSTRUKSI
1. DIMULAI SEJAK PENYUSUNAN DOKUMEN
LELANG
2. Dalam Pembuatan Pendapat Ahli Hukum kontrak
3. PELAKSANAAN PRE - AWARD MEETING SEBELUM SPPBJ
4. MEMARAF LEMBAR DEMI LEMBAR RANCANGAN KONTRAK
5. KONFIRMASI PIHAK YANG MENANDATANGANI KONTRAK
6. MELAKUKAN VERIFIKASI JAMINAN – JAMINAN DAN
ASURANSI
7. MELAKUKAN RAPAT PCM, FE, PEMBUATAN ADENDUM
8. MELAKUKAN PERUBAHAN KONTRAK, PELAKSANAAN
DALWAS PEKERJAAN, PEMBUATAN MC / BACK UP DATA
DAN PENYELESAIAN TERTIB ADMINISTRASI
PEMBAYARAN.
9. MENGEVALUASI HASIL PANITIA PENELITI. PELAKSANAAN
KONTRAK
10. MENYELESAIKAN KLAIM DAN SENGKETA,
11. MELAKUKAN SCM, PEMUTUSAN KONTRAK, DAN SANKSI
12. MELAKUKAN SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
(PHO/FHO) DAN PEMBUATAN AS BUILT DRAWING

19. PENDAPAT
AHLI HUKUM KONTRAK
PADA PROYEK PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DAN GEDUNG
BARU DI KAMPUS ITB BANDUNG
PHLN
( JICA LOAN NO. IP - 553 )
Permasalahan Sistim Kontrak Lumpsum

20. UPAYA – UPAYA LANGKAH PERCEPATAN
DALAM PELAKSANAAN KONTRAK
1. MELAKUKAN DALWAS DALAM PELAKSANAAN
PEKERJAAN :
a. Melakukan PCM, Melaksanakan FE, Melakukan
Adendum, menyelesaikan Shop Drawing
b. Melakukan evaluasi & penilaian pelaksanaan kontrak
c. Memberikan pendampingan dalam pelaksanaan
kontrak (Terutama untuk pekerjaan kompleks / PHLN)
2. PEMBUATAN DAN PENYIMPANAN FILE BACK UP DATA
DAN PENYELESAIAN PEMBAYARAN SECARA CEPAT /
TERTIB
3. MENYELESAIKAN KLAIM DAN PENYELESAIAN
SENGKETA SECARA CEPAT, DISELESAIKAN DILUAR
PENGADILAN
4. MELAKUKAN PENGHENTIAN / PEMUTUSAN KONTRAK
KRITIS DALAM HAL DIYAKINI BU TIDAK MAMPU
MENYELESAIKAN KONTRAK, MELAKUKAN SCM, DAN
SANKSI (BLACK LIST)
5. MELAKUKAN SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
(PHO/FHO), DAN PEMBUATAN AS BUILT DRAWING

21. Commencement
of work
Letter of
Acceptance
Contract
Signing
Approval
from Exim
Bank China
CONSTRUCTION PERIOD
65 MONTHS ( 1950 DAYS )
Max
28 Days
Max
30 days
Submis of
Performance
Bond
CCO
FIELD
ENGINERING
Notice to
Commence
PCM
Max
60 days
PHO
( Taking Over
Certificate )
FHO
( Defect Liability
Certificate )
MAINTENANCE
PERIOD
12 MONTHS
Employer and
Contractor
responsibility for
Building Failure
Max 10 years
CONTRACT PERIOD
Mobilization
30 Days
Submission of
Advance Payment
Within 60 Days
SKEMA PELAKSANAAN KONTRAK WADUK JATIGEDE
( BERDASARKAN FIDIC)
VALIDITY OF PERFORMANCE BOND
90 Days
Max
30 days
Site Take
Over
Establishment
of site office

22. PELAKSANAAN KONTRAK
tahap-tahap kegiatan :
1. SERAH TERIMA LAPANGAN (STO)
2. SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
3. SURAT PERNYATAAN MULAI BEKERJA
4. PANITIA PENELITI PELAKSANAAN
KONTRAK
5. RAPAT PERSIAPAN LAPANGAN (PCM)
6. PEMERIKSAAN LAPANGAN BERSAMA

23. PELAKSANAAN KONTRAK
tahap-tahap kegiatan :
7. PERUBAHAN DESAIN, SPESIFIKASI
DAN AMANDEMEN / ADENDUM KONTRAK
8. MOBILISASI
9. PEMBAYARAN UANG MUKA
10. KETENTUAN PERPAJAKAN
11. PELAKSANAAN PEKERJAAN
12. PENGENDALIAN MUTU
13. SUB PENYEDIA JASA

24. PELAKSANAAN KONTRAK
tahap-tahap kegiatan :
14. PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN.
15. PERUBAHAN PEKERJAAN.
16. PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN.
17. KETENTUAN KLAIM.
18. KETENTUAN TENTANG DENDA.
19. PENYESUAIAN HARGA / ESKALASI.
20. PENYELESAIAN SENGKETA.

25. PELAKSANAAN KONTRAK
tahap-tahap kegiatan :
21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK .
22. SERAH TERIMA SEMENTARA PEKERJAAN
(PHO).
23. MASA PEMELIHARAAN.
24. SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN
(FHO).
25. KEGAGALAN BANGUNAN.
26. PEKERJAAN AKIBAT BENCANA ALAM.

26. PELAKSANAAN KONTRAK
1. SERAH TERIMA LAPANGAN (STO)
a. Dilakukan setelah ttd kontrak, sebelum SPMK.
b. Dilakukan pemeriksaan inventaris Negara
yang ada dilapangan.
c. Tuangkan dalam berita acara pemeriksaan
lapangan.
Kasus : Penebangan pohon Mahoni di
Pnk Jalan Cianjur - Padalarang

27. PELAKSANAAN KONTRAK
2. SURAT PERINTAH MULAI KERJA
( SPMK ).
a. SPMK diterbitkan paling lambat 14 hari
setelah ttd kontrak.
b. SPMK ditandatangani setelah tidak
ada masalah dengan pemeriksaan lapangan.
c. Dalam SPMK dicantumkan tanggal
waktu paling lambat dimulainya pekerjaan.
(Terhitung Efektifnya Kontrak)

28. PELAKSANAAN KONTRAK
3. SURAT PERNYATAAN MULAI BEKERJA
(COMMENCEMENT OF WORK)
a. DIBUAT / DITANDATANGANI OLEH
PENYEDIA JASA.
b. MERUPAKAN TANGGAL AWAL PERIODE
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN.
c. UNTUK NILAI KONTRAK KECIL DAN
SEDERHANA SPMB DAPAT = SPMK ATAU
= TANGGAL TANDATANGAN KONTRAK.

29. PELAKSANAAN KONTRAK
4. PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK
( LAMPIRAN III, BAGIAN C. 2. e.2) dan g.1) )
a . TERDIRI DARI UNSUR PROYEK, PERENCANAAN,
PELAKSANAAN, DAN YANG MENGUASAI
ADMINISTRASI KONTRAK.
b. TUGASNYA MENELITI SEGALA SESUATU YANG
TERKAIT DENGAN PERUBAHAN KONTRAK.
c. MEMBERIKAN REKOMENDASI PERUBAHAN
KONTRAK.
d. MEMBUAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN
KONTRAK.
e. PANITIA BEKERJA ATAS PERMINTAAN PENGGUNA
JASA .
f. Limpahkan segala kewenanagn dan Tanggung
jawab untuk melakukan evaluasi dan penilaian
atas segala perubahan kontrak

30. PELAKSANAAN KONTRAK
5. RAPAT PERSIAPAN LAPANGAN ( PCM )
1. MERUPAKAN PERTEMUAN ANTARA UNSUR PROYEK,
KONTRAKTOR DAN KONSULTAN.
2. DILAKUKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 14 HARI SETELAH
DITERBITKANNYA SPMK.
3. DIMAKSUDKAN UNTUK :
a. MENYAMAKAN PENGERTIAN TERHADAP SELURUH ISI
DOKUMEN KONTRAK.
b. MEMBUAT KESEPAKATAN TERHADAP HAL-HAL YANG
BELUM TERDAPAT DALAM DOKUMEN KONTRAK DAN
MENCARIKAN JALAN KELUARNYA, ANTARA LAIN
MENGSEPAKATI METODA PELAKSANAAN

31. 31
Metoda Pelaksanaan
KURVA “S”
KONTRAK : Rp. 1.000.000.000,-
100
97.2
0
96.4
0
89.9
0
76.2
5
46.4
0
18.3
8.9
5
2.1
0
---
---
Kumulatif Kemajuan Rencana
---
---
Realisasi Progress Bulan Yang Bersangkutan
---
---
Kumulatif Kemajuan Aktual
90
2
2
2
6
6.000
A
Mobilisasi
1
80
1
1
1
1
1
5
5.000
B
2
70
1.25
1.25
1.25
1.2
5
5
5.000
C
3
60
0.3
0.2
0,5
500
D
4
50
2.5
5
5
2.5
15
15.000
E
Pek. Agregt
5
40
5
10
20
15
50
50.000
F
6
30
1.25
2.5
5
5
1.25
15
15.000
G
ATB
7
20
0.5
0.5
0.5
0.5
2
2.000
H
8
10
0.2
0.2
0.2
0,6
600
I
9
0
MAR
0,9
900
J
10
KETERANGAN
2002
2001
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
Bobo
t
%
JUMLAH
KONTRAK
(Rp.10^3)
URAIAN
(Jenis
Kegiatan)
No.
2.80
0.80
6.55
13.6
0
29.8
5
28.1
5
9.30
6.8
5
2.1
0
---
---
100
100.000
T O T A L
---
APR AGS
JUL
JUN
---
MEI
Perbedaan (Deviasi)
FEB
JAN
DES
NOP
OKT
SEP
100

32. PELAKSANAAN KONTRAK
6. PEMERIKSAAN LAPANGAN BERSAMA
1. MELAKUKAN PENGUKURAN LAPANGAN BERSAMA
KEMBALI.
( FIELD ENGINEERING )
2. DITUANGKAN DALAM BERITA CARA PEMERIKSAAN
LAPANGAN.
3. BUAT ADENDUM KONTRAK.
4 . BILA TERDAPAT PERUBAHAN VOLUME > 20% DAPAT
DILAKUKAN PENYESUAIAN HARGA
( SEPANJANG DITETAPKAN DALAM DOKUMEN KONTRAK ).

33. PELAKSANAAN KONTRAK
7. Perubahan Desain, Spesifikasi,
dan Adendum Kontrak
1. PENGGUNA JASA DAPAT MELAKUKAN
ADENDUM KONTRAK, BILA :
a. DARI PEMERIKSAAN BERSAMA DIPERLUKAN
PERUBAHAN DESAIN, SPESIFIKASI.
b. DARI HASIL RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN
DIPERLUKAN PERUBAHAN PROGRAM MOBILISASI,
METODA PELAKSANAAN, PERUBAHAN JADWAL
WAKTU PELAKSANAAN (CURVA S) YANG MENIMBULKAN
PERBEDAAN SIGNIFIKAN DENGAN EXISTING DESAIN /
SPESIFIKASI.
2. DISAMPAIKAN TERTULIS DARI PENYEDIA JASA KEPADA
PENGGUNA JASA DENGAN MELAMPIRKAN BUKTI DOKUMEN
PENDUKUNG LAPORAN PEMERIKSAAN LAPANGAN DAN
DIPERIKSA OLEH KONSULTAN PENGAWAS.

34. PELAKSANAAN KONTRAK
7. Perubahan Desain, Spesifikasi,
dan Adendum Kontrak
.
3. PENGGUNA JASA DAPAT MENETAPKAN
HARGA SATUAN BARU, BILA :
a. MELAKUKAN PENYESUAIAN HARGA SATUAN LAMA
BILA KENAIKAN VOLUME > 20% ( SEPANJANG
DITETAPKAN DALAM DOKUMEN LELANG ).
b. MENETAPKAN HARGA SATUAN BARU UNTUK
KEGIATAN PEKERJAAN YANG HARGA SATUANNYA
TIDAK RASIONAL LAGI TERHADAP METODA KERJA
SEMULA
b. MENETAPKAN HARGA SATUAN BARU UNTUK
KEGIATAN PEKERJAAN BARU / MATA PEMBAYARAN
BARU

35. PELAKSANAAN KONTRAK
7. Perubahan Desain, Spesifikasi,
Amandemen Kontrak (lanjutan)
4. PENGGUNA JASA MENETAPKAN HARGA SATUAN
BARU
DENGAN MEMPERHATIKAN HASIL PENELITIAN DAN TELAAHAN
PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK BERDASARKAN
DOKUMEN :
a. HASIL PEMERIKSAAN KONDISI LAPANGAN.
b. ANALISA HARGA SATUAN BARU BESERTA LAMPIRAN
RINCIANNYA.
c. PASAL - PASAL DALAM DOKUMEN KONTRAK TERKAIT YANG
MENDUKUNGNYA.
5. PERINTAH PERUBAHAN DESAIN DAN
SPESIFIKASI
DISAMPAIKAN TERTULIS KEPADA PENYEDIA JASA DAN HASIL
NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA TERSEBUT DITUANGKAN
DALAM BERITA ACARA SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN ADENDUM
KONTRAK.

36. PELAKSANAAN KONTRAK
8. MOBILISASI
a. Dilaksanakan 30 hari sejak diterbitkan SPMK.
b. Mendatangkan peralatan,menyiapkan kantor,
Rumah, ruang, laboratorium, bengkel, gudang,
personil, dll.
c. Pemeriksaan quarry / menyiapkan ijin quarry.
d. Mendatangkan bahan dari luar lokasi proyek
e. Menyiapkan perijinan : ijin barang / peralatan
impor, transport alat berat, personil asing.
f. Pembangunan Base Camp

37. PELAKSANAAN KONTRAK
9. PEMBAYARAN UANG MUKA
a. Besarnya uang muka yang yang diberikan paling tinggi sesuai
yang ditetapkan dalam dokumen lelang.
b Permintaan pembayaran dilampirkan rencana penggunaan uang
muka,paling lambat dibayar 7 hari setelah diterima jaminan
uang muka dari Bank umum/ asuransi.
c. Jaminan uang muka dapat dari 2 mata uang.
d. Pengembalian uang muka berangsur,paling lambat lunas pada
saat prestasi pekerjaan 100%
e. Untuk kontrak multiyears,nilai jaminan dapat dikurangi
disesuaikan dengan prestasi pekerjaan
Pertanyaan : Jaminan uang muka boleh dari Asuransi ?

38. MASALAH PEMBAYARAN UANG MUKA
1. PALING BANYAK 20 % (NON-UK)
DAN 30% (UK)
2. DIBAYAR SETELAH KONTRAK EFEKTIF
3. DILAKUKAN VERIFIKASI NYATA
ATAS JAMINAN UANG MUKA
4. MULTIYEARS CONTRACT 20%
TERHADAP KONTRAK TAHUN
PERTAMA ATAU 15% KONTRAK INDUK

39. PELAKSANAAN KONTRAK
11. PELAKSANAAN PEKERJAAN
a. Shop drawing harus mendapat persetujuan pengguna jasa.
b. Pengajuan dan persetujuan pelaksanaan pekerjaan (Request
& Approval) harus dibuat oleh Kontraktor
c. Laporan harian / buku harian,laporan mingguan, dan
laporan bulanan dibuat kontraktor / diperiksa konsultan.
d. Back up data dibuat kontraktor, diawasi diperiksa oleh
konsultan dan pengawas lapangan .
e. Pembuatan foto dokumentasi dibuat sebelum, pada saat,
dan sesudah pelaksanaan pekerjaan.
f. As Build Drawing dibuat oleh Kontraktor, diperiksa oleh
Konsultan pengawas dan Pengawas lapangan dan disetujui/
ditetapkan oleh PPK

40. PELAKSANAAN KONTRAK
12. PENGENDALIAN MUTU
a. PENGENDALIAN MUTU BAHAN BAKU, BAHAN
OLAHAN, BAHAN TERPASANG.
b. PENGENDALIAN DIMENSI (PANJANG,LEBAR,TEBAL),
KUALITAS (KEPADATAN, KUAT TEKAN, KERATAAN).
c. DIPERIKSA : JENIS, FREKUENSI, METODA TEST.
d. PERINTAH PENGUJIAN ULANG DILUAR YANG
DITETAPKAN.
e. JAMINAN PEMELIHARAAN DAPAT DICAIRKAN
BILA PENYEDIA JASA TIDAK MEMPERBAIKI CACAT
MUTU DALAM MASA PEMELIHARAAN .

41. PELAKSANAAN KONTRAK
13. Sub Penyedia Jasa ( Sub kontraktor )
a. PENYEDIA JASA PJPK ( KONTRAK > Rp.25.000.000.000 )
WAJIB BEKERJA SAMA DENGAN SUB PENYEDIA JASA GOL
USAHA KECIL/KOPERASI KECIL DENGAN KETENTUAN :
• TETAP MENGACU KEPADA KONTRAK AWAL.
• DENGAN PERSETUJUAN PENGGUNA JASA .
• TETAP BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KUALITAS DAN HASIL
PEKERJAAN ATAS SELURUH PEKERJAAN (.TERMASUK YANG
DISUBKONTRAKKAN.).
• BUKAN PEKERJAAN UTAMA.
• MAKSIMUM 30% DARI NILAI KONTRAK
(SESUAI DOKUMEN LELANG ).
• PEKERJAAN UTAMA HANYA BOLEH DISUBKONTRAKKAN KEPADA
PENYEDIA JASA SPESIALIS.
• SUB PENYEDIA JASA HARUS MEMPUNYAI
PERSYARATAN BADAN USAHA; IZIN USAHA,
SERTIFIKASI USAHA (.KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI ),
ATAU PERSYARATAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT
KEAHLIAN DAN SERTIFIKAT KETERAMPILAN UNTUK
USAHA ORANG PERSEORANGAN.

42. PELAKSANAAN KONTRAK
13. Sub Penyedia Jasa ( Sub kontraktor )
.
b. PERMINTAAN PEMBAYARAN YANG
DIAJUKAN OLEH PENYEDIA JASA
HARUS MELAMPIRKAN BUKTI
PENYELESAIAN PEMBAYARAN KEPADA
SUB PENYEDIA JASA SESUAI
PERKEMBANGAN KEMAJUAN PEKERJAANNYA
c. PELANGGARAN KETENTUAN DIATAS
DAPAT DIKENAKAN SANKSI
PENGHENTIAN ATAU PEMUTUSAN
KONTRAK

43. PELAKSANAAN KONTRAK
14 . PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN
> Pembayaran dapat dilakukan dengan dua cara :
sistim sertifikat bulanan atau termijn.
> Pengajuan pembayaran harus dilampiri back up data, dan
dalam waktu 7 hari harus sudah mengajukan ke KPKN.
> Pembayaran harus dipotong : uang retensi, angsuran
uang muka, pajak, dan denda ( bila ada ).
> Material on site yang telah sesuai spesifikasi dapat
dibayarkan 40% dari Harga satuan.
> Harus melampiri bukti pembayaran kepada
subkontraktor, dan bukti lain seperti galian c, premi
asuransi, sewa peralatan, dll.

44. CONTOH KASUS
PEMBAYARAN PADA PEKERJAAN
FISIK YANG TIDAK SELESAI 100%
DI AKHIR TAHUN ANGGARAN
(PUTUSAN MA NO. 42K/Kr/1965)

45. KETENTUAN DALAM PERPRES NO. 4 TAHUN
2015 ATAS PERUBAHAN KE – 4 TERKAIT
DENGAN PEKERJAAN YANG TIDAK SELESAI
DI AKHIR TAHUN ANGGARAN
1. Pasal 93 disisipkan Ayat (1a)
Pemberian kesempatan kepada Penyedia B/J
menyelesaikan pekerjaan s/d 50 hari kalender sejak
berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan dapat
melampaui Tahun Anggaran
(Apakah berlaku juga untuk sumber dana APBD ?)
2. Pasal 93 Ayat (3)
Dalam hal terjadi pemutusan kontrak karena kesalahan
penyedia jasa, KK-ULP dapat melakukan PL kepada
Pemenang cadangan berikutnya.
( Bagaimana prosedur dan tata cara prosesnya ? )

46. CONTOH KASUS
MENGURANGI PEMBAYARAN AKHIR
FISIK PEKERJAAN AKIBAT JAMINAN
PELAKSANAAN YANG TIDAK DAPAT
DICAIRKAN (KADALUWARSA)
(Contoh Kasus Biogen Bogor)

47. PELAKSANAAN KONTRAK
15. PERUBAHAN PEKERJAAN
1. Pekerjaan tambah/ kurang dilakukan akibat kondisi
lapangan yang tidak dapat dielakkan.
2 . Perubahan pekerjaan meliputi : menambah /
mengurangi volume, menambah/mengurangi jenis
pekerjaan, merubah spesifikasi.
3. Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10%
dari nilai kontrak
4. Pekerjaan tambah dilakukan dengan negosiasi.
5. Pengadaan untuk bukan pekerjaan tambah
dilakukan dengan cara pelelangan.

48. PELAKSANAAN KONTRAK
16. Perpanjangan waktu pelaksanaan
1. Perpanjangan waktu diberikan hanya karena :
a. adanya pekerjaan tambah.
b. terjadi perubahan desain.
c. kesalahan pengguna jasa (pengadaan tanah)
d. diluar kemampuan para pihak.
e. force majeur.
2. Jumlah hari perpanjangan waktu dihitung berdasarkan
metoda kerja, jadual waktu pelaksanaan, jumlah /
kapasitas alat, dan ditetapkan oleh Panitia Peneliti
Pelaksanaan Kontrak.
3. Dituangkan dalam adendum dokumen kontrak.
4. Revisi jadual waktu pelaksanaan ( curva S ).

49. PELAKSANAAN KONTRAK
17. Ketentuan klaim
1 . Klaim oleh penyedia jasa :
a. terlambat membayar,
b. tidak membayar
c. terlambat menyerahkan lapangan
d. adanya perubahan desain / spesifikasi
e. perintah yang mengakibatkan tambahan biaya
2. Klaim oleh pengguna jasa
a. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai
kontrak
b. kualitas pekerjaan tidak sesuai spesifikasi atau
c. tidak dapat menyerahkan hasil pekerjaan

50. PELAKSANAAN KONTRAK
17. Ketentuan klaim
3. Klaim kepada asuransi :
a. Dalam pelaksanaan PBJ ( jaminan penawaran, jaminan
pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan )
b. dalam pelaksanaan ( asuransi pekerjaan, asuransi
pihak ketiga, asuransi tenaga kerja )
c. setelah pelaksanaan ( professional liability insurance,
professional indemnity insurance )
4. Klaim dari masyarakat :
a. permintaan ganti rugi
b. gugatan akibat penyelenggaraan pekerjaan mempengaruhi
peri kehidupan masyarakat / lingkungan

51. KASUS KLAIM KONSTRUKSI
1. KLAIM DI WADUK BATU TEGI
2. KLAIM DI PLTU LABUHAN ANGIN
3. KLAIM DI WADUK JATIGEDE
4. KLAIM DI JEMBATAN LAMANDAU
DI KALTENG
4. PEMBANGUNAN DI PROYEK JALAN
DI SUMUT

52. PELAKSANAAN KONTRAK
18. Ketentuan tentang denda/ganti rugi
1. SANKSI FINANSIAL KEPADA PENYEDIA JASA
ADALAH DENDA, DAN KEPADA PENGGUNA JASA
ADALAH GANTI RUGI.
2. DENDA KEPADA PENYEDIA JASA 1 PER MIL PER HARI , DAN
TIDAK ADA LAGI DENDA MAKSIMAL
3. GANTI RUGI DARI PENGGUNA JASA ADALAH SEBESAR
BUNGA TERHADAP NILAI TAGIHAN YANG TERLAMBAT
DIBAYAR ATAU DAPAT DIBERIKAN KOMPENSASI.
4. TATA CARA PEMBAYARAN DENDA / GANTI RUGI KOMPENSASI
DIATUR DALAM DOKUMEN KONTRAK.

53. PELAKSANAAN KONTRAK
19. Penyesuaian harga / eskalasi
1. Penyesuaian harga satuan :
a. Sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam
dokumen kontrak, seperti misalnya
perubahan volume lebih besar dari
25 % dapat dilakukan penyesuaian harga
satuan.
b. Panitia peneliti pelaksanaan kontrak memeriksa,
meneliti, menghitung, melakukan negosiasi, dan
mengusulkan kewajaran dari harga satuan yang
diusulkan kontraktor.

54. PELAKSANAAN KONTRAK
19. Penyesuaian harga / eskalasi
2. Eskalasi
a. Eskalasi hanya untuk kontrak > 12 bulan
b. Eskalasi bagi semua mata pembayaran
c. Eskalasi diberlakukan sesuai dengan jadual
waktu pelaksanaan
d. Index yang digunakan adalah index dimana
barang tersebut dibeli
e. Sistim kontrak Lumpsum TIDAK DAPAT
DIBERIKAN ESKALASI

55. Pelaksanaan kontrak
. Rumus umum eskalasi :
Hn=Ho(a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+ d.Dn/Do+……….dst)
Hn = HSP saat pekerjaan dilaksanakan
Ho = HSP 28 hari sebelum pemasukan penawaran
a = coefisien Overhead & profit
b,c,d = coef.komponen kontrak ( bahan, alat, upah )
Bn,Cn,Dn = index harga komponen saat pekerjaan
Bo,Co,Do = index harga komponen 28 hari sebelum
pemasukan penawaran
Rumus diatas dapat ditulis juga dengan :
Hn= Ho (l.Ln/Lo+m.Mn/Mo+e.En/Eo+f.Fn/Fo+t.Tn/To)

56. PELAKSANAAN KONTRAK
Mark up dalam perhitungan Eskalasi
> Penetapan Curva S
> penetapan coefisien – coefisien oleh eselon 1
> menetapkan index kenaikan harga BPS
> Pemeriksaan eskalasi oleh Inspektorat Jenderal,
Audit oleh BPKP
> Yang bertanggung jawab atas perhitungan eskalasi ?
> Masalah Suramadu :
- kesulitan dalam menetapkan index kenaikan
harga untuk menetapkan mana yang barang ex
produksi dalam negeri dan mana yang ex import.

57. Pelaksanaan kontrak
20. Penyelesaian Perselisihan
1. Dapat melalui musyawarah, mediasi, konsiliasi, penilai ahli,
arbitrase, atau pengadilan
2. Penyelesaian diluar pengadilan tidak berlaku bagi tindak
pidana
3. Keputusan diluar pengadilan adalah mengikat, dan biaya diatur
dalam dokumen kontrak.
4. Konsiliasi atau Juru penengah (adjudicator) :
a. selambat-lambatnya 14 hari setelah keputusan pengguna jasa,
penyedia jasa harus sudah mengajukan keberatan.
b. dalam waktu 28 hari juru penengah harus sudah menetapkan
keputusan (tertulis).
c. bila dalam 28 hari salah satu pihak tidak menyampaikan kebe
ratan, maka keputusan juru penengah adalah final dan
mengikat.

58. Pelaksanaan kontrak
21. Penghentian dan pemutusan kontrak
1. Penghentian kontrak dapat dilakukan bila terjadi hal-hal
diluar kekuasaan para pihak seperti perang, huru-hara,
bencana alam, dll.
Bila kontrak dihentikan, pengguna jasa wajib membayar
prestasi yang telah dicapai.
Penyedia jasa tidak dikenakan sanksi.
Asuransi harus membayar biaya kerugian akibat
kerusakan pekerjaan.

59. Pelaksanaan kontrak
21. Penghentian dan pemutusan kontrak
2. Pemutusan kontrak dilakukan dalam hal penyedia jasa
cidera janji seperti misalnya terbukti melakukan kolusi,
kecurangan / tindak korupsi dalam proses pengadaan.
Penyedia jasa dikenakan sanksi – sanksi :
a. jaminan pelaksanaan disita, disetorkan ke kas
negara.
b. membayar sisa uang muka.
c. black list selama 2 tahun.
Pemutusan kontrak dapat dilakukan dalam hal
kerlambatan mencapai jumlah hari denda
maksimum sesuai % jaminan pelaksanaan.

60. PELAKSANAAN KONTRAK
21. Penghentian dan pemutusan kontrak
KATEGORI “KRITIS” :
DALAM PERIODE I ( RN FISIK 0 – 70% ), RL FISIK TERLAMBAT > 20%
DALAM PERIODE II ( RN FISIK 70-100% ), RL FISIK TERLAMBAT > 10%
DALAM PERIODE III ( RN FISIK 70-100% ), RL FISIK BELUM SELESAI DAN
WAKTU PELAKSANAAN HABIS.
KATEGORI “TERLAMBAT”
DALAM PERIODE I ( RN FISIK 0-70% ) RL FISIK TERLAMBAT 10-20%
DALAM PERIODE II ( RN FISIK 70-100% ) RL FISIK TERLAMBAT 0,5-10%.
KATEGORI “WAJAR”
DALAM PERIODE I ( RN FISIK 0-70% ), RL FISIK TERLAMBAT <10%
DALAM PERIODE II ( RN FISIK 70-100% ), RL FISIK TERLAMBAT < 5%.

61. PELAKSANAAN KONTRAK
21. Penghentian dan pemutusan kontrak
3. PENGAMANAN KONTRAK “KRITIS” :
a. LAKUKAN UJI COBA TERHADAP PENYEDIA JASA
( RAPAT PEMBUKTIAN / SHOW CAUSEMEETING ).
b. TAHAP AWAL SCM DITINGKAT PROYEK, MENYEPAKATI NILAI
KEMAJUAN FISIK YG HARUS DICAPAI DALAM PERIODE
TERTENTU, DITUANGKAN DALAM BA SCM.
c. BILA GAGAL, SELENGGARAKAN SCM DITINGKAT ATASAN
/ATASAN LANGSUNG PROYEK, EVALUASI PERMASALAHAN,
PENYEBAB KETERLAMBATAN, ADAKAN TEST CASE DENGAN
MENETAPKAN NILAI KEMAJUAN FISIK DALAM PERIODE WAKTU
TERTENTU, DAN TUANGKAN DALAM BA SCM.
d. BILA GAGAL,LANGKAH PENGAMANAN & PENYELAMATAN
PROYEK YANG DAPAT DIUSULKAN PPK ADALAH
PEMUTUSAN KONTRAK.
.

62. CONTOH KASUS TERKAIT
KEGAGALAN PEKERJAAN
JASA KONSTRUKSI

63. CONTOH KASUS
Kegagalan Konstruksi di Proyek Jalan Tol
Akses Priok Seksi II (Cilincing – Jampea)
1). Nilai kontrak : Rp. 1,1 Triliun
2). Masalah : Terjadi kegagalan pekerjaan stressing 10 – 12 pilar
jembatan dinyatakan oleh ahli dari jepang dan ahli dari Indonesia
3). Perintah Menteri PUPR : Pilar yang gagal harus dibongkar dan
dibangun ulang dengan dana kontraktor.
4). Pendapat dan Saran :
a. Harus terbukti secara dokumentasi bahwa kontraktor
Wanprestasi dan Lakukan Evaluasi dan penilaian oleh Tim
Penilai Ahli ( Berdasarkan UU Jasa Konstruksi )
b. Lakukan SCM dan Buat Berita Acara SCM yang didalamnya ada
pernyataan kontraktor menyanggupi dan bertanggung jawab
atas semua biaya akibat kegagalan konstruksi
c. Tertib administrasi kontrak harus dibuat dari sekarang untuk
antisipasi terjadinya masalah hokum dikemudian hari

64. PP NO 29 TAHUN 2000 TENTANG
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
PASAL – PASAL PENTING TERKAIT :
1. Pasal 31 ( kegagalan pekerjaan konstruksi )
kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil
pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi sebagaimana yang
disepakati dalam kontrak, sebagai akibat kesalahan
pengguna jasa atau penyedia jasa.
2. Pasal 32 ayat (4)
Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan
pekerjaan konstruksi yang disebabkan kesalahan
penyedia jasa atas biaya sendiri.

65. PELAKSANAAN KONTRAK
21. Penghentian dan pemutusan kontrak
4. PROSES PEMUTUSAN KONTRAK
PEKERJAAN KONSTRUKSI.
Penyelesaian sengketa melalui pengadilan antara pengguna
anggaran / kuasa pengguna anggaran dengan kontraktor,
sering dilakukan dalam hal Kontraktor diperlakukan tidak adil /
tidak patut,misalnya,
a. kontrak diputus dengan alasan yang kurang kuat.
b. tindakan sewenang-wenang atau memaksa dari
pengguna jasa.
Dalam hal ini kontraktor sebagai penggugat, dan pengguna
anggaran / kuasa pengguna anggaran sebagai tergugat.

66. PELAKSANAAN KONTRAK
21. Penghentian dan pemutusan kontrak
PERSIAPAN KE PENGADILAN
a. Periksa ketentuan penyelesaian sengketa melalui
pengadilan dalam dokumen kontrak.
b. Pilih pengacara / ahli hukum yang mempunyai
pengetahuan yang berkaitan dengan sengketanya.
c. Pengadilan yang berhak adalah pengadilan negeri
sesuai domisili tergugat.
d. Yang diguqat adalah negara maka yang hadir dalam
sidang di pengadilan adalah Biro Hukum, kecuali bila
pengguna anggaran diminta pengadilan sebagai saksi.
e. Kebutuhan penjelasan substansi sering diminta dalam
hal kasus pemutusan kontrak.

67. PELAKSANAAN KONTRAK
21. Penghentian dan pemutusan kontrak
TAHAP-TAHAP PROSES MELALUI PENGADILAN :
1). Bila penyelesaian sengketa diluar pengadilan gagal, maka dapat
dilanjutkan ke pengadilan dengan terlebih dahulu mengajukan
somasi sebanyak 5 kali dengan tenggang waktu1-2 minggu.
2). Somasi harus dijawab.
3). Penggugat mengajukan permohonan (petitum), dan tergugat
memasukan jawaban sekaligus permohonan rekompensasi,
selanjutny kegiatan replik, duplik,……sampai keluar keputusan
pengadilan.
4). Keputusan pengadilan harus dilaksanakan secara sukarela oleh
yang kalah dalam waktu yang ditetapkan pengadilan setelah
dibacakan keputusan.
5). Apabila pihak yang kalah tidak menerima keputusan pengadilan,
maka dapat mengajukan banding kepengadilan tinggi negeri

68. PELAKSANAAN KONTRAK
21. Penghentian dan pemutusan kontrak
Penyelesaian di pengadilan
dimaksudkan agar :
1). Dicapai keadilan, kepatutan dan kesetaraan bagi
para pihak dalam suatu perjanjian kontrak.
2). Diperoleh keputusan final yang harus diterima
kedua pihak.
3).Tidak ada lagi gugatan ke pengadilan untuk
kasus yang sama.

69. Ver.1_2010
1. Pekerjaan yang tidak selesai pada akhir TA
2. Perbuatan Fiktif dalam pelaksanaan fisik pekerjaan
3. Pemutusan kontrak di Proyek Peningkatan Jalan
4. Jaminan pelaksanaan yang tidak dapat dicairkan
karena kelalaian PPK
5. Klaim karena kelemahan PPK atas pemahaman
pasal2 dokumen kontrak
(pada kontrak PHLN berbahasa Inggris)
6. Penangkapan PPK, Konsultan pengawas, dan Kontraktor di Proyek
Pembangunan jalan.
7. Gugatan kontraktor ke PN akibat putus kontrak secara sepihak
8. Kontrak lebih dari satu tahun anggaran tanpa
ijin multi years
9. Pemutusan kontrak di Proyek Jalan di Jambi
10. Runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara

70. KASUS RUNTUHNYA
JEMBATAN KUTAI KARTANEGARA
PANJANG 720 M
PADA
TANGGAL 26 NOVEMBER 2011

71. PENANGANAN KASUS RUNTUHNYA
JEMBATAN KARTANEGARA PANJANG
710 M
DI KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA
IR.HARIS PURADIREDJA
PROCUREMENT SPECIALIST
PALU, 29 SEPTEMBER 2011

72. INFORMASI JEMBATAN KUTAI
KARTANEGARA
(a). Data Jembatan
Tipe jembatan : SUSPENSION BRIDGE
Panjang total : 720 m
Bentang tengah : 470 m (bentang bebasnya 270 m)
Lokasi : antara Kota Samarinda – Kecamatan
Tenggarong Seberang
(b). Pembangunannya diawali tahun 1995 dan mulai
digunakan tahun 2001 (berumur 10 tahun)
(Tidak ada ketentuan kegagalan bangunan, karena
UU jasa konstruksi belum berlaku)
(c). Sabtu, 26 November 2011 Jembatan ambruk.
(d). Sebagai perbandingan :
1. Jembatan Golden Gate (San Framsisco) : 1200 m
(sudah berumur 70 tahun)
2. Jembatan Brooklyn (New York) : 850 m
(sudah berumur hampir 120 tahun)
.

73. PERMASALAHAN
1. Kategori kerugian
(a). Kerugian masyarakat yang terkena dampak langsung yaitu
kerugian harta, benda maupun jiwa pada saat kejadian.
(b). Masyarakat setempat sekitar dalam aktivitas kehidupan
perekonomian sehari - hari
(c). Kerugian Negara karena hilangnya aset jembatan sebagai
aset publik
2. Kelalaian
Bila terbukti ditemukan adanya unsur kelalaian yang
mengakibatkan kerugian harta, benda dan jiwa masyarakat,
maka ada unsur pidana MELANGGAR KUHP PASAL 359
( Kelalaian yang mengakibatkan korban / jiwa manusia ),sehingga
diperlukan Pendapat atau Kajian hukum untuk penerapannya.
Terdakwa : KPA, PPTK dan Project Manager PT. Bukaka

74. TUNTUTAN DAN PUTUSAN PENGADILAN
1. KUHP Pasal 359
Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya)
menyebabkan orang lain mati, diancam dengan
pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana
kurungan paling lama 1 tahun
2. Tuntutan dan Putusan Pengadilan
Tuntutan Jaksa 1 tahun + 8 bulan dan Putusan
Pengadilan masing – masing (KPA, PPTK dan
Project Manader PT. Bukaka) divonis 1 tahun dan
Terdakwa mengajukan banding.

75. PP NO 29 TAHUN 2000 TENTANG
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
PASAL – PASAL PENTING TERKAIT :
2. Pasal 31 ( kegagalan pekerjaan konstruksi )
kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil
pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi sebagaimana yang
disepakati dalam kontrak, sebagai akibat kesalahan
pengguna jasa atau penyedia jasa.
3. Pasal 32 ayat (4)
Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan
pekerjaan konstruksi yang disebabkan kesalahan
penyedia jasa atas biaya sendiri.

76. PERTANYAAN AHLI PENGADAAN
( Procurement Specialist )
PENDAPAT :
(1). Kemungkinan besar terjadi kekeliruan dalam menetapkan
metoda pelaksanaan Penggantian Hanger
(2). Pertanyaannya :
a. Kenapa hanger tersebut sampai rusak ?
b. Apakah dalam pelaksanaan penggantian hanger tersebut
menggunakan tenaga supervisi atau tenaga ahli ?
c. Bagaimana prosedur dan tata cara penggantian hanger
tersebut, siapa yang menetapkan prosedur dan tata caranya ?
b. Kapan suatu pekerjaan memerlukan tenaga konsultan ?
(3). Bagaimana proses pengadaannya ? Apakah kompetensi
kontraktor pelaksana diyakini dapat/mampu menyelesaikan
pekerjaan ini dan bagaimana bunyi dalam kontraknya
dengan PT. Bukaka ?
Apakah benar, pada saat runtuhnya jembatan,
kontrak belum ditandatangani ?

77. PERTANYAAN AHLI PENGADAAN
( Procurement Specialist)
PENDAPAT :
(4). Bagaimana bunyi kontraknya dengan PT. Bukaka ?
> Apakah dalam kontrak sudah ditetapkan prosedur dan
tata cara penggantian hanger ini ?
> Bagaimana kualitas material yang digunakan ?
(5). Pertanyaan dalam proses pemilihan penyedia jasa :
a. Bagaimana proses pengadaannya ? Apakah dilelangkan ?
b. Apakah HPS nya ada ? Siapa yang menetapkan HPS ?
c. Siapa yang menetapkan dokumen lelang ?
(6). Apakah proses pengadaannya sudah sesuai Perpres No. 54 tahun
2010 ?
(7). Apakah benar dalam pelaksanaannya pekerjaan ini disubkan ?
(8). Kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi
pada proyek ini disebut “ Kegagalan konstruksi “

78. PENDAPAT TENTANG KEGAGALAN
KONSTRUKSI
( Procurement Specialist )
PENDAPAT :
(1). Dalam hal terjadi kegagalan konstruksi, seharusnya dibentuk
Tim Penilai oleh Menteri Teknis yang bersangkutan, yang
terdiri dari :
a. Ahli Pelaksanaan kontrak konstruksi;
b. Ahli Perencanaan teknis konstruksi;
c. Ahli hukum;
d. Ahli Pengadaan/Kontrak Jasa konstruksi; dan
e. Ahli lainnya, sesuai kebutuhan
(2). Tim Teknis memutuskan :
a. Kenapa sampai terjadi (sebab-sebab) kegagalan konstruksi
b. Siapa yang bersalah/yang bertanggung jawab
c. Berapa besar ganti ruginya, dan
c. Sanksi / hukuman apa yang diberikan

79. CONTOH KASUS
PEMBAYARAN PADA PEKERJAAN
FISIK YANG TIDAK SELESAI
DI AKHIR TAHUN ANGGARAN

80. Pembayaran 100% pada pekerjaan yang
tidak selesai di Akhir Tahun Anggaran di
Proyek Pembangunan Jalan di Daerah
 PPK mengetahui pekerjaan belum selesai, tetapi tetap
mengajukan permintaan serah terima hasil pekerjaan
kepada Panitia PHO, dan Paniti PHO dalam BA menyatakan
pekerjaan belum selesai serta memerintahkan Kontraktor untuk
menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 6 hari, tetapi sampai
dengan akhir tahun anggaran kontraktor tetap tidak
menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai
 Kepala Dinas mengetahui pekerjaan pembangunan jalan
belum selesai, tetapi tetap membayar 100% karena ada
perintah Bupati untuk membayarkannya (pernyataan dalam BA
pemeriksaan)
> Komisaris perusahaan adalah orang dekat Bupati
 Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PHO)
di pengadilan menyatakan tidak pernah menandatangani BA
selesai pekerjaan 100%, dan menyatakan tanda tangannya
dipalsukan
 Terdakwa 3 0rang (Ka Dinas, Dirut Perusahaan, dan PPK)
 Dalam dakwaan ditemukan adanya kerugian negara, akibat
hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam
kontrak.

81. Pembayaran 100% pada pekerjaan yang
tidak selesai di Akhir Tahun Anggaran di
Proyek Pembangunan Jalan di Daerah
PERTANYAANNYA :
1. Apa yang harus dilakukan PPK di Akhir Tahun
Anggaran pada saat pekerjaan tidak selesai ?
2. Apa yang harus dilakukan Panitia Pemeriksa
dan Penerima Hasil pekerjaan dalam hal
pekerjaan tidak selesai ?
3. Apa yang dilakukan Kepala Dinas selaku
Pengguna Anggaran dalam hal pekerjaan belum
selesai di Akhir tahun anggaran dan bila ada
perintah Bupati untuk membayarkan.
4. Bagaimana tanggung jawab Direksi teknis /
Konsultan supervisi dalam pengawasan kualitas
dan kuantitas hasil pekerjaan di lapangan ?
5. Bagaimana tanggung jawab Direksi lapangan
dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan

82. PERMEN KEUANGAN NO. 194/PMK.05/2014
( PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN
PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN DI AKHIR TA )
1. Sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan s/d akhir TA, dapat
dilanjutkan ke TA berikutnya (Pasal 3 ayat (1), dngn ketentuan :
a. Berdasarkan evaluasi PPK, diyakini BU dapat menyelesaikan
pekerjaan dalam waktu 50 hk setelah PHO
b. Badan Usaha (BU) membuat Surat pernyataan kesanggupan
menyelesaikan pekerjaan dalam waktu < 50 hari kalender
2. KPA memperkirakan ketersediaan alokasi dana di TA berikutnya,
melalui revisi anggaran TA berikutnya.
3. BU bersedia dikenakan denda keterlambatan
4. BU menyatakan tidak akan menuntut kompensasi bila terjadi
keterlambatan pembayaran karena alokasi dana di TA berikutnya
5. KPA memutuskan pekerjaan dilanjutkan di TA berikutnya dan
usulan revisi anggaran sebelum batas akhir penyelesaian pek
6. PPK melakukan perubahan kontrak sebelum batas waktu PHO
berakhir dengan mencantumkan sumber dana, dan tidak perlu
memperpanjang waktu pelaksanaan dalam kontrak.
7. BU menyampaikan jaminan pelaksanaan 5% dari nilai sisa
pekerjaan

83. PERMEN KEUANGAN NO. 194/PMK.05/2014
( PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN
PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN DI AKHIR TA )
TATA CARA PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN Pasal 10)
8. KPA menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN atas
pekerjaan yang akan dilanjutkan di TA berikutnya dan
pemberitahuan harus sudah diterima KPPN paling lambat 5 hk
sebelum TA berakhir, dengan melampirkan Surat kesanggupan
dari BU (yang sudah dilegalisir oleh KPA)
9. KPPN melakukan klaim pencairan jaminan pelaksanaan senilai
sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan, dan dalam hal jaminan
tidak dapat dicairkan maka BU wajib menyetorkan sejumlah uang
ke Kas negara, senilai sisa pekerjaan.
10. BU dikenakan denda akibat keterlambatan pekerjaan
11. Dalam hal pekerjaan masih tidak selesai setelah diberi waktu
perpanjangan 50 hk, maka :
a. KPA menghentikan pelaksanaan pekerjaan
b. Dikenakan denda keterlambatan
12. Pembayaran sesuai prestasi pekerjaan yang diselesaikan.

84. PERTANYAAN DAN PENDAPAT
ATAS BEBERAPA KETENTUAN
DALAM RUU PERUBAHAN
UNDANG2 JASA KONSTRUKSI
NO. 18 TAHUN 1999

85. 1. BADAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI JASA
KONSTRUKSI, Apakah badan ini sebagai pengganti
LPJK ?
2. Pasal 58 Ayat(4) ; Apakah dibenarkan, jaminan
uang muka diperbolehkan dari perusahaan asuransi
3. Pasal 59 Ayat (1) : Apakah yang dimaksud
“ Jaminan kelayakan kredit “ ?
4. Pasal 89 Ayat (5) : Apa yang dimaksud dengan
“ Dewan Sengketa “ ?
5. Dulu Bidang Usaha ; Arsitektur, Sipil, Mekanikal,
Elektrikal dan Teknik Lingkungan
Sekarang : ditambah “ Manajemen pelaksanaan “,
Apakah INI benar ?
Apakah dasar pertimbangannya ?
BEBERAPA PERTANYAAN ATAS KETENTUAN DALAM
KONSEP RUU PERUBAHAN UU JASA KONSTRUKSI

86. 1. Hati-hati Penggunaan ketentuan yang keliru
2. Istilah2 dalam UU Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999
saat sudah familiar di masyarakat, agar istilah baru
dijelaskan secara detail.
3. HARUS DILAKUKAN KONSULTANSI PUBLIK
4. DAMPAK ATAS PEMBUATAN UU YANG BURUK / TIDAK
PROFESIONAL dapat menimbulkan sengketa hukum
Contoh : Kasus Gapeknas (Pengertian “ sesuatu “
apakah SATU atau LEBIH DARI SATU
5. PENGGUNAAN KATA/KALIMAT DALAM RUU YANG
BERBEDA – BEDA (TIDAK KONSISTEN)
6. Perlu diuraikan dalam Penjelasan ketentuan2 yang
MERAGUKAN ASAL USUL SUMBERNYA.
7. Perlu penjelasan dari Konseptor awal atas perubahan
istilah-istilah yang telah digunakan sebelumnya
BEBERAPA PENDAPAT ATAS KETENTUAN DALAM
KONSEP RUU PERUBAHAN UU JASA KONSTRUKSI

87. DAFTAR PERTANYAAN
TERKAIT PENYUSUNAN
DAN PELAKSANAAN
KONTRAK

88. PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
KONTRAK
1. SISTEM KONTRAK COST PLUS FEE TIDAK DISEBUT
DALAM PERPRES, BOLEHKAH DIGUNAKAN ? KEPPRES
SEBELUMNYA MENYEBUT BAHWA DILARANG
DIGUNAKAN !
2. GAGAL MENANDATANGANI KONTRAK DENGAN ALASAN
YANG DAPAT DITERIMA / TIDAK DAPAT DITERIMA ,
APA MAKSUD NYA ?
3 SURAT PERNYATAAN MULAI BEKERJA = WAKTU
DIMULAINYA WAKTU PELAKSANAAN ( CONSTRUCTION
PERIOD ).
4. WAKTU PELAKSANAAN UNTUK PENGADAAN BARANG
MULAI DARIMANA ? PURCHASE ORDER ?

89. PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
KONTRAK
5. BAGAIMANA CARA PEMBAYARAN KOMPENSASI
PEMBAYARAN GANTI RUGI OLEH PENGGUNA BARANG /
JASA ?
6. BAGAIMANA MENETAPKAN UMUR RENCANA / MASA
PEMELIHARAANUNTUK PEKERJAAN PERBAIKAN /
PEMELIHARAAN KANTOR.
7. BAGAIMANA MENENTUKAN MASA PEMELIHARAAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI UNTUK NILAI < RP. 100
JUTA.
8. APA YANG DIMAKSUD DENGAN KETENTUAN UANG
RETENSI 5% YANG BARU DIBAYAR PADA THN ANGGARAN
BERIKUTNYA ? ( SE MENKEU ).
9. BAGAIMANA PROSES PBJ YANG BERASAL DARI DANA
JAMINAN PEMELIHARAAN YANG DICAIRKAN.

90. PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
KONTRAK
10. SAMPAI NILAI BERAPA KRITERIA SUATU KONTRAK DIPERLUKAN
PERLU DIBUAT STO , SPMK DAN PANITIA PENELITI
PELAKSANAAN KONTRAK ?
11. UNTUK KENAIKAN VOLUME BERAPA % DAPAT DILAKUKAN
PENYESUAIAN HARGA SATUAN, MISALNYA 20% ? ATAU 25% ?
12. APA BEDA ADENDUM DENGAN AMANDEMEN ?
13. SEJAUHMANA KEWENANGAN PIMPRO DALAM REVIEW DESIGN ?
14. GALIAN C BOLEH DIBAYAR ?
15. BAGAIMANA PEMBAYARAN UANG MUKA UNTUK MULTI YEARS
KONTRAK ? APAKAH MISALNYA 20% TERHADAP NILAI TOTAL
KONTRAK ?
16. PEKERJAAN TAMBAH > 10% HARUS DILELANGKAN, APAKAH
MUNGKIN DILAKUKAN DENGAN METODA LAIN SEPANJANG
MEMENUHI KRITERIA ?

91. PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
KONTRAK
17. PEMBERIAN PEKERJAAN KEPADA USAHA KECIL < RP. 2500 JUTA,
APAKAH DENGAN CARA SUB KONTRAKTOR ATAU KEMITRAAN ?
18. APAKAH PERBEDAAN SISTIM KONTRAK TERIMA JADI, DESIGN
& BUILD, DAN EPC ?
19. BAGAIMANA MENGHITUNG JUMLAH HARI PERPANJANGAN
WAKTU YANG WAJAR ?
20. BAGAIMANA KETENTUAN JAMINAN PELAKSANAAN YANG
BENAR DENGAN ASURANSI ?
21. APA YANG DIMAKSUD PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE
DAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN PROFESSIONAL
INDEMNITY INSURANCE ?
22. APAKAH PEKERJAAN BENCANA ALAM DITANGGUNG ASURANSI ?

92. PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
KONTRAK
23. PENGGUNA BARANG/JASA DAPAT MEMUTUSKAN
KONTRAK SECARA SEPIHAK APABILA DENDA
KETERLAMBATAN MELAMPAUI BESARNYA JAMINAN
PELAKSANAAN, ARTINYA :
> BILA NILAI JAMINAN PELAKSANAAN 5% DAN DENDA PER
HARI 1‰ MAKA MAKSIMAL JUMLAH HARI
KETERLAMBATAN 50 HARI.
> BILA KETERLAMBATAN > 50 HARI MAKA PENGGUNA
BARANG/JASA DAPAT MEMUTUSKAN KONTRAK SECARA
SEPIHAK.
> SEHARUSNYA : DENDA KETERLAMBATAN TIDAK
DIBATASI 5% ATAU
TIDAK DIBATASI SENILAI JAMINAN PELAKSANAAN.

93. PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
KONTRAK
24. BANYAK HAL-HAL YANG BELUM DIATUR DALAM
PELAKSANAAN KONTRAK, SEPERTI :
1). BAGAIMANA MEKANISME PENANDATANGANAN
KONTRAK BILA PENAWARAN DIATAS PAGU LOAN.
2). BAGAIMANA CARA MENGHITUNG JUMLAH HARI
PERPANJANGAN WAKTU YANG DIBERIKAN.
3). BAGAIMANA MEKANISME TINDAK LANJUT PENANGANAN
KEGAGALAN PEKERJAAN KONSTRUKSI.
(MISALNYA JEMBATAN SURAMADU)
4). BAGAIMANA MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN
MELALUI MEDIASI , KONSILIASI , ARBITRASE, DAN
PENGADILAN.

94. PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
KONTRAK
5). BAGAIMANA MEKANISME PEMBAYARAN KOMPENSASI ATAS
GANTI RUGI AKIBAT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN
6). BAGAIMANA MEKANISME PENANGANAN KETERLAMBATAN,DAN
SEJAUH MANA MANFAAT LAPORAN HARIAN DALAM
PEMBUKTIAN DI PENGADILAN.
7). BAGAIMANA CARA MENGHITUNG BESARNYA KLAIM , APA
KONSEKWENSINYA BILA KLAIM TIDAK DIBAYAR, BAGAIMANA
MEKANISME PENGAJUAN S.D PEMBAYARAN KLAIM.
8). BAGAIMANA PROSES PENYITAAN JAMINAN PELAKSANAAN DAN
DALAM HAL APA JAMINAN DAPAT LANGSUNG DISETORKAN KE
KAS NEGARA, DAN APA YANG HARUS DILAKUKAN BILA TERJADI
KESULITAN DALAM MENCAIRKAN JAMINAN TERSEBUT.
9). BAGAIMANA BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN YANG BENAR
MENURUT KETENTUAN INTERNASIONAL.

95. PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
KONTRAK
10). BAGAIMANA MEKANISME / TAHAP-TAHAP PROSES
PEMUTUSAN KONTRAK.
11). DALAM HAL APA DILAKUKAN PEMUTUSAN KONTRAK DAN
DALAM HAL APA DILAKUKAN PENGAKHIRAN PEKERJAAN.
12). BUKTI DOKUMEN APA YANG DIPERLUKAN DALAM HAL
AKAN MELAKUKAN PEMUTUSAN KONTRAK.
14). DALAM KONDISI BAGAIMANA BIASANYA KONTRAKTOR
MELAKUKAN GUGATAN KE PENGADILAN APABILA
DIPUTUSKAN KONTRAK NYA.
15). BAGAIMANA PROSES GUGATAN KONTRAKTOR KE
PENGADILAN.

96. SEKIAN
&
TERIMA KASIH