Modul ini membahas tentang tindak pidana pencucian uang, meliputi proses tiga tahapannya (placement, layering, integration), unsur-unsurnya, dan kasus gratifikasi Ahmad Fathanah terkait penambahan kuota impor daging sapi PT. Indoguna Utama. Modul ini menjelaskan bahwa tujuan pencucian uang adalah menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan agar tidak terlacak.

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Tindak Pidana Pencucian Uang
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
06
1A2323EL Rosdiana
Abstract : Kompetensi
Tindak Pidana Pencucian Uang Dapat menjelaskan tentang
tindak pidana pencucian uang.

2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
ISI
Kuis minggu ke 6 :
Tindak Pidana Pencucian uang (Money Laundry) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri
khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda.
Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat follow up
crime atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut
sebagai predicate offense atau core crime atau ada negara yang merumuskannya sebagai
unlawful actifity yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan
proses pencucian.
Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pencucian uang
adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan
dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah
unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana.
Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam pasal (3),
(4), dan (5) UU No. 8 Tahun 2010. Intinya dalah bahwa tindak pidana pencucian uang
merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi
dengan sengaja menempatkan, mentransfer,mengalihkan,membelanjakan,membayarkan,
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan
mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya.
Para pakar telah menggolongkan proses pencucian uang (money laundering) ke dalam tiga
tahap, yakni:
Tahap Placement: tahap dimana menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas
kriminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan.
Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, akan kemudian uang tersebut akan
masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Jadi misalnaya melalui
penyelundupan, ada penempatan dari uang tunai dari suatu negara ke negara lain,
menggabungkan antara uang tunai yang bersifat ilegal itu dengan uang diperoleh secara legal.
Variasi lain dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham,
mengkonversi dan mentransfer ke dalam valuta asing.
Tahap Layering: yang dimaksud dengan tahap layering ialah tahap dengan cara pelapisan.
Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik
ciri-ciri aslinya ataupun asal-usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari
beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lain dan dapat dilakukan
berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal
usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi
derivatif, dan lain-lain. Seringkali kali pula terjadi bahwa si penyimpan dana itu sudah
merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan menyimpan
sebelumnya. Bisa juga cara ini dilakukan misalnya si pemilik uang kotor meminta kredit di
bank dan dengan uang kotornya dipakai untuk membiayai suatu kegiatan usaha secara legal.
Dengan melakukan cara seperti ini, maka kelihatan bahwa kegiatan usahanya yang secara

3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
legal tersebut tidak merupakan hasil dari uang kotor itu melainkan dari perolehan kredit bank
tadi.
Tahap Integration: merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah
melalui tahap-tahap placement atau layering di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut
dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa
aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilegal
sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci.
(sumber,http://72legalogic.wordpress.com)
Dari penjelasan di atas, dapt disimpulkan bahwa tujuan pelaku melakukan pencucian uang
adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari predicate offence agar tidak
terlacak untuk selanjutnya dapat digunakan. Jadi bukan untuk tujuan menyembunyikan saja
tapi mengubah performance atau asal usulnya hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan
menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Dengan demikian jelas bahwa
dalam berbagai kejahatan di bidang keuangan (interprise crimes) hampir pasti akan dilakukan
pencucian uang untuk menyembunyikan hasil kejahatan itu agar terhindar dari tuntutan
hukum.
Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang
Dari defenisi tindak pidana pencucian uang sebagaimana di jelaskan diatas, maka tindak
pidana pencucian uang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
1. pelaku
2. perbuatan (transaksi keuangan atau financial) dengan maksud untuk menyembunyikan
atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-
olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal).
3. merupakan hasil tindak pidana
Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari: unsur objektif (actus reus)dan unsur
subjektif (mens rea). Unsur objektif (actus reus) dapat dilihat dengan adanya kegiatan
menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau
menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negari, menukarkan atau perbuatan lain atas
harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur
subjektif (mens rea) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau
patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk
menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.
Ketentuan yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian
uang menggunakan kata “setiap orang” dimana dalam pasal 1 angka (9) ditegaskan bahwa
Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sementara pengertian korporasi
terdapat dalam pasal 1 angka (10). Dalam pasal ini disebutkan bahwa Korporasi adalah
kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun
bukan badan hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan transaksi menurut ketentuan
dalam Undang-undang ini adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban
atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Adapun transaksi
keuangan diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan,
penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan,
penitipan, dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang

4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurikan
atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses
pentransferan/memindahbukukan.
Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang pada pasal 1 angka (5)
UU No. 8 Tahun 2010 adalah: transaksi keuangan yang menyimpang dari profil,
karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
1. transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan
tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh
Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
2. transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan
harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
3. transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor
karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya
perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010,
dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan
pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak
pidana diuraikan pada Pasal 2 UU UU No. 8 Tahun 2010. Pada pasal ini Harta kekayaan yang
dikualifikasikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana adalah harta yang berasal dari
kejahatan seperti: korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja,
penyelundupan migrant, bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang asuransi,
kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan,
pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan,
bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan serta tindak
pidana lain yang diancam hukuman 4 tahun penjara.
Perlu dijadikan catatan, bahwa dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang nantinya
hasil tindakan pidana merupakan unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah
benar atau tidaknya harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana adalah dengan
membuktikan adanya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut. Bukan untuk
membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana asal (predicate crime) yang
menghasilkan harta kekayaan.
Dalam ketentuan sebagaimana yang sebutkan pada pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010,
teridentifikasi beberapa tindakan yang dapat dikualifikasi kedalam bentuk tindak pidana
pencucian uang, yakni tindakan atau perbuatan yang dengan sengaja:
1. Menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri
atau atas nama orang lain, padahal diketahui atau patut diduga bahwa harta tersebut diperoleh
melalui tindak pidana.
2. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari
tindak pidana pencucian uang, dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan
yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain.
3. Membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga
merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana. Baik atas nama dirinya sendiri atau atas
nama pihak lain.

5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
4. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga
merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri ataupun
atas nama pihak lain.
5. Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang
diperoleh berdasarkan tindak pidana, baik atas namanaya sendiri atau atas nama pihak lain.
6. Membawa ke luar negeri harta yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang
diproleh dari tindak pidana.
7. Menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut
diduga merupakan harta hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya,
dengan tujuan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.
Forum minggu ke 6 :
ANALISI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) KASUS GRATIFIKASI
AHMAD FATHANAH DALAM PENAMBAHAN KUOTA IMPORT DAGING SAPI
PT. INDOGUNA UTAMA
KRONOLOGI KASUS
Pada 30 Desember 2012, Ahmad Fathanah menghubungi Elda Devianne Adiningrat alias
Dati alias Bunda buat dipertemukan dengan Direktur PT. Indoguna Utama, Maria Elizabeth
Liman. Mereka sepakat bertemu di ruang pribadi (private room) Restoran Angus Steak House
di Senayan City. Dalam pertemuan itu dibicarakan soal permohonan penambahan kuota
import daging sapi PT. Indoguna Utama. Ahmad Fathanah bertanya kepada Maria, apakah
Maria mau menyumbang dalam acara Safari dakwah PKS dan Maria menyanggupi
permintaan itu, untuk kemudian memerintahkan Arya mencairkan uang sebesar Rp 300 juta.
Setelah cair, Maria menghubungi Elda. Setelah itu, Elda kemudian mengutus Jerry Roger
Kumontoy mengambil uang itu dan diberikan kepada Fathanah. Usai pemberian itu, Elda
menghubungi Fathanah. Tetapi Fathanah meminta Elda menyimpan uang itu karena
merupakan bagian untuk Luthfi Hasan Ishaaq, yang akan diberikan setelah acara di Medan.
Kemudian, dari pemberitahuan Fathanah, Luthfi pun meminta Maria meminta Maria
menyiapkan bahan prestasi soal tentang pentingnya penambahan kuota import daging sapi,
dan swasembada daging yang seolah mengancam ketahanan pangan nasional untuk
dipaparkan kepada Menteri Pertanian, Suswono, di sela-sela kampanye Safari Dakwah PKS
di Kota Medan.
Kemudian pada tanggal 28 Januari 2013, malam, Maria dan Arya bertemu dengan Fathanah.
Saat itu Fathanah meminta uang Rp. 1 miliar kepada Maria. Fathanah mengatakan uang itu
buat keperluan operasional Luthfi dan mengatakan jika ada penambahan kuota impor daging
sapi, Group Indoguna akan diutamakan.
Maria sepakat memberikan uang Rp. 1 miliar dan memerintahkan Arya (anaknya),
mencairkan uang sejumlah itu. Arya lantas meminta Direktur Keuangan PT. Indoguna
Utama, Soraya Kusuma Effendi, menyiapkan uang Rp. 1 miliar. Soraya meminta kasir PT.
Indoguna Utama menyiapkan cek Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Jatibening

6. 6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
nomor 351806. Lantas, sekitar pukul 21.38 WIB, Maria memberitahu Fathanah uang yang di
minta bisa diambil.
Selanjutnya, pada 29 Januari 2013 sore, Ahmad Fathanah mendatangi kantor PT. Indoguna
Utama di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur, mengendarai mobil Toyota Land Cruiser
Prado hitam bernomor polisi B 1739 WFN bersama Juard dan Rudy Susanto, uang suap Rp. 1
miliar itu dimasukkan ke jok belakang mobil Ahmad Fathanah. Ahmad Fathanah lalu
menghubungi Luthfi dan mengatakan uang pemberian dari Maria sudah diterima. Fathanah
pun juga mengajak bertemu pada malam harinya, Luthfi pun menyetujuinya.
Selanjutnya, Ahmad Fathanah pergi dan menuju Hotel Le Meridien. Dia lalu bertemu dengan
Maharani Suciyono di dalam kamar hotel 1740. Beberapa saat kemudian, datang tim KPK
dan menangkap Ahmad Fathanah serta Maharani. Saat ditangkap, uang yang ditemukan dan
disita berjumlah Rp. 980 juta, karena Fathanah memberi Rp. 10 juta kepada Maharani dan
Rp. 10 juta diambil oleh Fathanah.
ANALISIS KASUS
1. Tindak pidana apa yang terjadi? (What)
PT. Indoguna Utama meminta bantuan Ahmad Fathanah untuk mendapatkan penambahan
kuota impor daging sapi. Atas arahan Ahmad Fathanah, Maria lalu membuat surat
permohonan penambahan kuota impor daging sapi pada bagian Pusat Perizinan dan Investisi
(PPI) Kementrian Pertanian.
Awalnya PT. Indoguna Utama telah mengajukan Permohonan penambahan kuota impor
daging sapi kepada Kementan, namun mendapat penolakan dari Kementan karena
permohonan itu tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian, PT. Indoguna Utama
dengan tiga perusahaan lainnya. Karena terus mendapatkan penolakan, PT. Indoguna Utama
meminta bantuan Ahmad Fathanah dalam pengurusan proses permohonan penambahan kuota
impor daging sapi yang diajukan PT. Indoguna ke Kementan.
Terjadi tindak pidana suap (gratifikasi) antara Ahmad Fathanah kepada PT. Indoguna Utama
dalam hal penambahan kuota import daging sapi. Dimana Ahmad Fathanah merupakan pihak
ketiga dari Luthfi Hasan Ishaaq, selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang saat
itu juga menjabat sebagai Komisi I DPR.
Ahmad Fathanah diduga telah melakukan praktek TPPU dengan cara menyamarkan,
mengubah bentuk, menyembunyikan, mentransfer uang yang diduga berkaitan dengan tindak
pidana korupsi.
Perbuatan Ahmad Fathanah ini telah melanggar pasal 3 dan/atau pasal 4 Undang-Undang No.
8 Tahun 2010 tentang penvegahan dan pemberantasan TPPU. dan/atau pasal 3 ayat (1) atau
pasal 6 ayat 1 UU no. 15 Tahun 2002 tentang pemberantasan TPPU
Akhirnya, Ahmad Fathanah sebagai terdakwa kasus gratifikasi penetapan kota impor daging
sapi dijatuhi hukuman penjara 14 tahun serta denda Rp. 1 miliar oleh Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4
November 2013.

7. 7 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
2. Siapa pihak-pihak yang terkait dalam tindak pidana tersebut? (Who)
• PT. Indoguna Utama sebagai pemberi suap (gratifikasi)
• Ahmad Fathanah sebagai pihak ketiga dari Luthfi Hasan Ishaaq selaku penerima suap
(gratifikasi)
• Luthfi Hasan Ishaaq sebagai penerima suap (gratifikasi)
3. Dimana peristiwa tindak pidana tersebut terjadi? (Where)
Awal pertemuan pembicaraan soal permohonan penambahan kuota import daging sapi antara
Ahmad Fathanah dengan Direktur PT. Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman terjadi di
ruang pribadi (private room) Restoran Angus Steak House di Senayan City.
Pencairan uang sejumlah Rp. 1 miliar oleh PT. Indoguna Utama dalam bentuk cek di Bank
Central Asia Kantor Cabang Pembantu Jatibening nomor 351806.
Pengambilan uang sejumlah Rp. 1 miliar oleh Ahmad Fathanah di kantor PT. Indoguna
Utama di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur dan Penangkapan Ahmad Fathanah serta
Maharani di Hotel Le Meridien, di dalam kamar hotel 1740 oleh Tim KPK. (serah terima
uang)
4. Kapan peristiwa tindak pidana tersebut terjadi? (When)
• 30 Desember 2012 à awal pertemuan
• 28 Januari 2013, sekitar pukul 21.38 WIB à pencairan dana
• 29 Januari 2013 (sore dan malam) à serah terima uang dan penangkapan
5. Mengapa tindak pidana tersebut bisa terjadi? (Why)
PT. Indoguna Utama telah mengajukan Permohonan penambahan kuota impor daging sapi
kepada Kementan, namun mendapat penolakan dari Kementan karena permohonan itu tidak
sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian, PT. Indoguna Utama dengan tiga perusahaan
lainnya. Karena terus mendapatkan penolakan, PT. Indoguna Utama meminta bantuan
Ahmad Fathanah dalam pengurusan proses permohonan penambahan kuota impor daging
sapi yang diajukan PT. Indoguna ke Kementan.
6. Bagaimana tindak pidana tersebut bisa terjadi? (How)
Kasus Ahmad Fathanah adalah contoh metode suap yang menggunakan pihak ketiga untuk
mengaburkan kaitan dengan entitas politik tertentu. Dalam hal ini yaitu, Luthfi Hasan Ishaaq
selaku Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang saat itu menjabat sebagai Komisi I DPR
(penerima suap).
Dafar Pustaka
http://72legalogic.wordpress.com
http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html
http://rahmadsyafaathabibi.blogspot.co.id/2014/09/analisis-tindak-pidana-pencucian-uang.html