Penelusuran singkat dengan mengkaji UU Koperasi yang baru dan pengaruhnya bagi koperasi di BUMN

1. No. 73 TAHUN VIIAG
AWARDING - SHARING - fXHISITION
Jakarta, 27 Agustus 2013
IRACK
PT BANK TABT'NGAII
NEGARA (Persero) Tbk
LANGKAH
STRATEGIS
MENUJU
BANK
KEI.AS
DUNIA
MARY6'{S
Direktur l",ltama
PT B;nk Tabungan
legara {Perserc) Tbk
TONGGAK BARU
DI KUALA NA"[/IU
INOVASI PRODUK
PERTAMAX
DALAM KALENG
PANSI
PUTtrSrt-
tssN 2088.83't7
W
W
W
WW
w
W
lq
0eraoo^
llillilllxill[Llllil[iil

2. Mengkaji UU
Koperasi Yang Baru
Dan Pengaruhnya
Bagi Koperasi dUMN
ada 30 Oktober 2012
Pemerintah telah
mengundangkan peraturan
perundangan bidang
perkoperasian yang baru yakni UU
Koperasi No. 17 Tahun 2012. Di
dalam penjelasan umum undang-
undang tersebut, Pemerintah
menjelaskan bahwa lembaga Koperasi
dipandang belum berperan secara
signifikan kontribusinya terhadap
perekonomian nasional. Pembangunan
Koperasi diarahkan pada penguatan
kelembagaan dan usaha agar lembaga
Koperasi menjadi sehat, kuat, mandiri,
tangguh, dan berkembang melalui
peningkatan kerj asama, potensi,
dan kemampuan ekonomi Anggora,
serta peran dalam perekonomian
nasional dan global. Salah satu
faktor penghambat, dijelaskan
oleh Pemerintah, adalah peraturan
perundang-undangan. Undang-
Undang Nomor 25 Tahtn 1992
tentang Perkoperasian dianggap sudah
tidak memadai lagi untuk digunakan
sebagai instrumen pembangunan
Koperasi. Memperingatai Hari
Koperasi 12 Juli, melalui tulisan ini
penulis ingin menyampaikan kajian
singkat te rhadap UU Koperasi yang
baru tersebut dan apa pengaruhnya
bagi koperasi yangada di setiap
perusahaan BUMN ("Koperasi
BUMN").
UU Koperasi yang baru
memberikan definisi baru mengenai
lembaga koperasi yakni badan
hukum yang didirikan oleh orang
perseorangan atau badan hukum
Koperasi,dengan pemisahan kekayaan
para anggotanya sebagai modal
untuk menjalankan usaha, yang
memenuhi aspirasi dan kebutuhan
bersama di bidang ekonomi, sosial,
dan budaya sesuai dengan nilai dan
prinsip Koperasi. Sedangkan UU
Koperasi yang lama, mendefinisikan
Koperasi sebagai badan usaha yang
beranggotakan orang-seorang arau
badan hukum Koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip Koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi r akyat y ang berdasar
atas asas kekeluargaan . Pengaruhnya
lang pertama, adalah bahwa anggota
Koperasi BUMN, yang notabene
adalah karyawan perusahaan BUMN,
masih harus menyisihkan lagi sebagian
kekayaannya untuk disetorkan ke
koperasi sebagai modal dan tidak
memiliki keterkaitan dengan hak suara
dalam rapat anggota (Pasal 1 angka
1 juncto Pasal 69 ayat 1). Mengenai
tata cara pendirian danlatau anggaran
dasar koperasi juga diatur kembali
oleh UU Koperasi yang baru. Dahulu,
pendirian koperasi cukup dibuatkan
akta pendirian yang memuat anggaran
dasar tanpa adanya keharusan secara
notariil. Namun saat ini, setiap
pendirian dan/atau anggaran dasar
koperasi harus dengan akta pendirian
dan/atau anggaran dasar yang dibuat
oleh notaris dalam bahasa Indonesia
(Pasal 9 ayat 1). Pengaruhnla yang
kedua, adalah bahwa Koperasi BUMN
harus menyesuaikan akta pendirian
54 | BUMN TRACK I ruo.Zg rntUN Vil AGUSTUS 2ot3

3. danlatar anggaran dasarnya dengan
ketentuan baru tersebut yakni dibuat
secara notariil. Namun sayangnya,
penulis tidak menemukan adanya
ketentuan sanksi didalam UU
Koperasi yang baru apabila Koperasi
BUMN tidak melakukan penyesuaian
akta pendirian dan/atau anggaran
dasarnya secara notariil tersebut.
Dalam UU Koperasi yang baru
tidak dijumpai lagi istilah "Ca1on
Anggota' sebagaimana yang tercantum
di dalam UU Koperasi yang lama.
Pasal 18 ayat2UU No.2511992
menyebutkan bahwa Koperasi dapat
memiliki anggota luar biasa yang
persyaratan, hak, dan kewajiban
keanggotaannya ditetapkan dalam
Anggaran Dasar. Ketentuan inilah yang
seperrinya dijadikan pintu gerbang atas
kemungkinan masyarakat umum dapat
menjadi anggota pada suatu Koperasi
BUMN. Pada Koperasi BUMN penulis
memiliki keyakinan bahwa sebagian
besar atau bahkan seluruh anggotanya
adaiah karyawan perusahaan BUMN
yang bersangkutan. Di lingkungan
perusahaan BUMN penulis bekerja
pun anggota koperasi seluruhnya
adalah karyawan perusahaan.
Pengaruhnya yang ketiga, bahwa
Koperasi BUMN seyogyanya iuga
memberikan kesempatan bagi
masyarakat umum di lingkungan
wilayah Koperasi BUMN berdomisili
untuk dapat menjadi anggota pada
Koperasi BUMN dengan memenuhi
persyaratan dan ketentuan yang telah
ditetapkan. Mengenai perangkat
organisasi koperasi tidak ada perubahan
dengan hadirnya UU Koperasi yang
baru ini, namun demikian apabila
dikaitkan dengan keanggotaan
sebagaimana tersebut di atas maka
sangat dimungkinkan di masa yang
akan datang pengurus dan/atau
pengawas dipilih dan diangkat dari
anggota koperasi yang bukan karyawan
perusahaan BUMN yang bersangkutan.
Aspek permodalan koperasi
mengalami perubahan yang signifikan
dengan dikeluarkannya UU Koperasi
yang baru ini. Dahulu menurut UU
Koperasi yang lama (Pasal 41), modal
koperasi terdiri dari modal sendiri
dan modal pinjaman. Modal sendiri
dapat berasal dari simpanan pokok,
simpanan wajib, dana cadangan, dan
lain-lain. Sedangkan modal pinjaman
dapat berasal dari anggota, koperasi
lainnya dan/atau anggotanya, bank
dan lembaga keuangan Iainnya.
penerbitan obligasi dan surat hutang
lainnya, maupun sumber lain
yang sah. Selain modal tersebut,
koperasi dapat pula melakukan
pemupukan modal yang berasal dari
modal penyertaan (Pasal 42 ayat t).
Berdasarkan Pasal 66 UU Koperasi
yang baru ditetapkan bahwa modal
koperasi terdiri dari Setoran Pokok
dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai
modal awal. Selain modal tersebut,
modal koperasi dapat berasal dari:
(a). Hibah; (b). Modal Penyertaan;
(c). modal pinjaman yang berasal
dari: Anggota, Koperasi lainnya dan/
atau Anggotanya, bank dan lembaga
keuangan lainnya, penerbitan obligasi
dan surat hutang lainnya, danlatatt
Pemerintah dan Pemerintah Daerah,
dan/atau sumber lain yang sah yang
tidak bertentangan dengan Anggaran
Dasar dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pengaruhnya
yang keempaL bahwa Koperasi BUMN
melakukan konversi (pengalihan
status) atas simpanan pokok,
simpanan wajib, dan/atau simpanan
sukarela (bila ada) milik para anggota
agar disesuaikan dengan ketentuan
permodalan koperasi menurut UU
Koperasi yang baru. Namun terlebih
dahulu Koperasi BUMN tersebut
menetapkan besaran nilai Setoran
Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi
untuk diladikan acuan bagi proses
konversi (pengalihan status) atas
simpanan-simpanan milik anggotanya.
Dengan demikian, anggota koperasi
tidak lagi dipotong atau menyetorkan
kepada koperasi untuk simpanan wajib
dan/atau simpanan sukarela yang pada
umumnya dilakukan setiap bulan.
UU Koperasi yang baru
me mberikan penegasan aras jenis
koperasi yang akan mencerminkan
usahanya, yang sebelumnya tidak
dijumpai dalam UU Koperasi yans
lama. Pasal 83 UU Koperasi yane
baru menegaskan bahwa jenis kope ra-'i
terdiri dari: (a). Koperasi konsumen,
(b). Koperasi produsen; (c). Koperas:
jasa; dan (d). Koperasi simpan pinla:::
Koperasi konsumen menyelenggarak::
kegiatan usaha pelayanan di bidang
penyediaan barangkebutuhan anggot:
dan non-anggota. Koperasi produsen
menyelenggarakan kegiatan usaha
pelayanan di bidang pengadaan sarana
produksidan pemasaran produksi
yang dihasilkan anggota kepada
anggota dan non-anggota. Koperasi
jasa menyelenggarakan kegiatan usaha
pelayanan iasa non-simpan piniam
yang diperlukan oleh anggota dan
non-anggota. Sedangkan koperasi
simpan pinjam menjalankan usaha
simpan pinjam sebagai satu-satunya
usaha yang melayani anggota.
Pengaruhnya ltang kelima, bahwa
Koperasi BUMN perlu mengambil
keputusan untuk penegasan diri atas
jenis koperasi yang dipilih menurut
UU Koperasi yang baru ini. Penulis
menunggu hadirnya peraturan
pelaksana atas ketentuan tersebut di
atas mengingat bahwa pada sebagian
Koperasi BUMN, termasuk KoPerasi
BUMN di perusahaan BUMN
penulis bekerja, menjalankan kegiatan
usaha yang sangat beragam meliputi
kebutuhan konsumen (anggota dan/
atau non anggota), pelayanan jasa, dan
simpan pinjam bagi anggota. Tentunya
diharapkan keberlakuan ketentuan
tersebut tidak menyebabkan Koperasi
BUMN harus melepaskan salah satu
kegiatan usaha yang telah dijalankan
dan mendatangkan keuntungan yang
tidak sedikit. I
No.73 TAHUN Vll AGUsrUs 20 I BUMN TRACK | 55