HBL (ARIFATUR RIHADAH) : HUKUM LINGKUNGAN

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
ARIFAT UR RIHADAH
HUKUM LINGKUNGAN
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Kode MK Disusun Oleh
Pasca Sarjana Akuntansi …. ARIFATUR RIHADAH

2. BAB I PENGERTIAN HUKUM LINGKUNGAN
Hukum lingkungan dalam bahasa asing adalah “Milieurecht” (Belanda), “environment
Law”(Inggris), “Umwelrecht” (Jerman).
Pada tanggal 11 maret 1982 telah diberlakukan undang undang nomor 4 tahun 1982
tentang ketentuan ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, di singkat dengan UULH
dan disempurnakan dengan UUPLH, tanggal 19 September 1997.
Menurut penjelasan UULH, istilah “lingkungan hidup” dan “lingkungan” dipakai
dalam pengertian yang sama. Lingkungan hidup bedasarkan pasal 1 angka 1 UULH-UUPLH
adalah: kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk
manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan
manusia serta mahluk hidup lain.
Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli:
1. S. J. McNaughton dan Larry L. Wolf
Lingkungan hidup adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang
langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme.
2. Prof. Dr. Ir. Otto Soemarwoto
Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita
tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.
3. Prof. Dr. St. Munadjat Danusaputro, SH
Lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan
tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi
hidup serta kesejahteraan manusia dalam jasad hidup lainnya.
BAB II SEJARAH DAN PERKEMBANGAN
Hukum lingkungan indonesia telah mulai berkembang semenjak zaman penjajahan
Pemerintahan Hindia Belanda, tetapi Hukum lingkungan pada masa itu bersifat atau
2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
ARIFATUR RIHADAH http://www.mercubuana.ac.id
Indikator Kompetensi
Mampu menjelaskan aspek tentang
hukum lingkungan.
Mahasiswa mampu
menjelaskan hukum
lingkungan.

3. berorientasikan pemakaian. Hukum lingkungan Indonesia Kemudian berubah sifatnya
menjadi hukum yang berorientasikan tidak saja pada pemakaian, tetapi juga pada
perlindungan.
Perubahan ini tidak terlepas dari pengaruh lahirnya hukum lingkungan internasional
modern, yang d tandai dengan lahirnya Deklarasi Stockhom 1972.
Lahirnya Deklarasi Stockhom 1972 sangat mempengaruhi perkembangan hukum lingkungan
modern indonesia. Hal ini terbuki dengan dimasukkannya masalah pengelolaan lingkungan
hidup dalam GBHN 1973-1978 untuk pertama kalinya.
1. Pengaturan Lingkungan pada masa UUKPLH
UUKPLH diundangkan pada tanggal 11 Maret 1982. Undang Undang ini merupakan
ketentuan payung (umbrella act) bagi perlindungan lingkungan. Konsekuensinya, UUKPLH
tidak memuat aturan-aturan detail tentang penanganan suatu persoalan hukum lingkungan.
UUKPLH hanya memuat aturan hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup.
2. Dari Undang-Undang No.4 tahun 1982 ke Undang-Undang 23 Tahun 1997
Sebagai tanda kepatuhan indonesia kepada norma hukum internasional, pemerintah
mengundangkan Undang-Undang No.4 tahu 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pengelolaan Hidup (UUKPPLH).
Dalam kurun waktu 15 tahun masa berlakunya, UUKPPLH mengalami banyak
kendala dalam penegakan hukum. Diantara kendala tersebut adalah kendala regulatif,
institusional, dan politis.
Atas beberapa kendala tersebut pemerintah mengundang-undang No.23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) untuk menggantikan UUKPLH. UUPLH
berlaku pada saat di undangkan 19 september 1997.
3. Keharusan penyempurnaan UUPLH
Walaupun umurnya masih lima belas tahun, UUPLH kelihatannya sudah harus diubah
atau disempurnakan. Sejalan dengan Undang-Undang No.22 tahun 1999 yang di ganti dengan
Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan adanya keinginan
komunitas lingkungan hidup di DPR RI, pemerintah kususnya Mentri Negara Lingkungan
Hidup, perguruan tinggi dan LSM untuk mengundang-undangkan tentang Pengelolaan
Sumber Daya Alam (UUPSDA).
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MENGELOLA LINGKUNGAN
1. Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat
Bedasarkan Pasal 5 ayat (1) UULH-UULPH hak ini dimiliki setiap orang, yaitu orang
seorang, kelompok orang, atau badan hukum. Walaupun demikian, di samping mempunyai
hak, menurut pasal 5 ayat (2) UULH “setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan
hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya”.
Penuangan hak perseorangan berupa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
tidak merupakan hak asasi pada tingkat Undang-Undang Dasar tetapi hanya hak biasa pada
Tingkat Undang-Undang.
2. Hak Untuk Berperan Serta dalam rangka Pengelolaan Lingkungan Hidup
Hak ini terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) UULH, berdampingan dengan kewajiban
setiap orang untuk berperanserta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, mencakup
tahap perencanaan maupun tahap tahap pelaksanaan dan penilaian. Hakekat sebenarnya dari
hak berperanserta adalah dalam prosedur pengambilan keputusan tata usaha negara,
khususnya tentang izin lingkungan.
3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
ARIFATUR RIHADAH http://www.mercubuana.ac.id

4. BAB V PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
Penyelesaian Sengketa di Pengadilan digolongkan kepada:
a. Sengketa Hukum Administratif
b. Sengketa Hukum Pidana
c. Sengketa Hukum Perdata
d. Sengketa Hukum Internasional
A. Class Action
Istilah Class Action (CA) atau disebut pula dengan actio popularis diartikan dalam bahasa
Indonesia secara beragan di sebut dengan gugatan perwakilan, gugatan kelompok atau ada
juga yang menyebutkan gugatan berwakil.
B. Peraturan Mahkamah Agung/PERMA No 1 tahun 2002
Memuat beberapa prinsip yaitu:
1. Persyaratan jumlah anggota kelompok (prinsip numerosity)
Perma ini tidak menetapkan kriteria tentang berapa jumlah paling sedikit supaya disebut
gugatan class action.
2. Prinsip kesamaan fakta, Hukum dan Tipikalis
Prinsip ini merupakan karakter khusus dari class action yang di sebut commonality. Harus
adanya kesamaan masalah, dasar hukum, kesamaan tuntutan dari para korban dan pembelaan
yang dilakukan oleh tergugat.
3. Prinsip Kelayakan Mewakili (Adequancy of Representation)
Perma menentukan bahwa wakil kelompok haruslah memiliki sifat: kejujuran, kesungguhan,
kemampuan, pendidikan dan status sebagai wakil kelompok
4. Formal Gugatan
Adanya fakta yang mendasari gugatan(posita) dan inventarisasi tuntutan (petitum)
5. Posita Gugatan
Mekanisme beracara biasanya di haruskan supaya berisikan data atau identifikasi fakta-fakta
atau peristiwa yang jelas.
6. Identitas Penggugat
Identitas diharuskan bagi wakil kelompok secara lengkap dan jelas
7. Surat Kuasa
Dalam perma ini tidak diisyaratkan surat kuasa khusus
8. Penetapan tentang sah atau tidak Gugatan Perwakilan
Pada awal pemeriksaan di persidangan pengadilan secara wajib memeriksa mengenai kriteria
gugatan perwakilan
9. Prinsip Pemberitahuan kepada Anggota Kelompok
Apabila hakim telah menyatakan sah mengenai gugatan perwakilan, maka setelah itu hakim
segera memerintahkan penggugat untuk mengajuan usulan model pembritahuan kepada
kelompoknya.
Dengan cara: langsung, media cetak, media elektronik, pengumuman di kantor pemerintah.
10. Pernyataan opt out dan opt in
Opt out yaitu yang menyatakan dirinya secara tegas keluar dari keanggotaan kelompok.
Opt in yaitu yang menyatakan dirinya secara tegas masuk dari keanggotaan kelompok.
11. Konsekuensi Putusan terhadap Pernyataan keluar
Konsekuensi putusan class action tidak mengikat para anggota yang keluar (pasal 8 ayat 2).
Artinya yang mengajukan pernyataan keluar lepas dari tanggung awab gugatan secara penuh.
12. Putusan Hakim
4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
ARIFATUR RIHADAH http://www.mercubuana.ac.id

5. Dalam pasal 19 putusan hakim mengabulkan gugatan secara class action berisi: jumlah ganti
rugi secara rinci, penentuan kelompok atau sub kelompok yang berhak, mekanisme
pendistribusian ganti rugi, langkah langkah yang wajib di tempuh oleh wakil kelompok
dalam proses penetapan dan pendistribusian.
C. Legal Standing
Istilah legal standing disebut juga dengan standing, ius standi, persona standi. Bila di
Indonesiakan menjadi hak gugat atau adapula yang menyebutnya dengan kedudukan gugat,
sementara UUPLH 1997 dalam pasal di atas menyebutnya dengan “hak mengajukan
Gugatan”
D. Citizien Standing/Citizien Law Suit
Citizien Standing/Citizien Law Suit adalah hak gugat yang menyangkut masyarakat, LSM,
Warga Negara, atau orang perorangan.
BAB VI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRASI
TATA RUANG, ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL), PERIZINAN,
SANKSI.
1. TATA RUANG
Dalam mengelola lingkungan, perlu adanya sistem keterpaduan, yang meliputi
kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan
pengendaliannya.
Dasar hukum penataan ruang di Indonesia di mulai dari landasan konstitusi pasal 33
ayat (3) uud 1945 yang mengatur kekuasaan negara atas semua sumber daya alam yang
dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat.
Kemudian UU No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
menyebutkan bahwa pengelolaan lingkungan berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan,
yang serasi dan seimbang, untuk menunjang pembangunan berkelanjutan. Pasal 9 UUPLH
1997 menetapkan bahwa salah satu pokok kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan
lingkungan adalah aspek “Tata Ruang”.
2. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)
AMDAL dipergunakan dengan beberapa istilah asing, yakni Environmental Impact
Analysis, Environmental Impact Assesment, atau Environmental Assesment dan Statement.
Prof Otto Soemarto menggunakan istilah tersebut dengan “Analisis Dampak Lingkungan”
dan berkenaan dengan itu tetapi dalam tekanan lain dengan “ Analisis Manfaat dan Resiko
Lingkungan” (AMRIL). Prof.St. Munadjat Danusaputro mengistilahkannya dengan
“Pernyataan Dampak Lingkugan” sebagai terjemahan dari Environmental Impact Statement.
Jenis jenis AMDAL:
a. AMDAL secara tunggal
AMDAL ini dilakukan terhadap satu jenis usaha atau kegiatan. Karena kegiatannya bersifat
tunggal, maka kewenangan pembinaanya berada di bawah satu instansi yang membidangi
usaha atau kegiatan tersebut.
b. AMDAL sektor
AMDAL ini dapat juga disebut dengan AMDAL sektoral, karena kebijakan tentang
penetapan kewajiban amdalnya ditetapkan oleh Mentri sektoral. Pasal 3 ayat (2) PP Amdal
1999 mengatakan bahwa jenis usaha atau kegiatan yang wajib memiliki amdal ditetapkan
Mentri setelah mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat Mentri lain atau pimpinan
LPMD terkait. Dengan demikian, mengenai kewajiban Amdal atas suatu kegiatan, sifatnya
sektoral.
c. AMDAL Terpadu atau Amdal Multisektor
5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
ARIFATUR RIHADAH http://www.mercubuana.ac.id

6. Bedasarkan pasal 2 ayat (3) PP No 27 tahun 1999 (PP Amdal 99), Mentri /Negara
Lingkungan Hidup telah mengeluarkan peraturan KEPMEN LH No.Kep-
57/MENLH/12/1995 tentang Amdal Usaha atau Kegiatan Terpadu/ Multisektor.
Kriteria terpadu demikian meliputi:
a. Proses perencanaan , pengelolaan dan proses produksinya.
b. Jenis jenis usaha atau kegiatan yang Amdalnya menjadi kewenangan berbagai instansi teknis
yang membidanginya.
c. Kegiatan tersebut berada dalam kesatuan hamparan ekosistem.
d. Kegiatan tersebut berada di bawah satu pengelola atau lebih.
d. AMDAL Regional atau Amdal Kawasan
Amdal ini adalah berupa hasil kajian mengenai dampak besar dan penting kegiatan terhadap
lingkugan dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona pengembangan wilayah atau
kawasan sesuai rencana tata ruang wilayah atau kawasan.
Kriterianya meliputi:
a. Berbagai kegiatan yang saling terkait antar satu dengan yang lainnya.
b. Setiap kegiatan menjadi kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.
c. Kegiatan tersebut dimiliki oleh lebih dari satu badan usaha(pemrakarsa).
d. Kegiatan terletak dalam satu zona rencana pengembangan wilayah sesuai RUTR daerah.
e. Kegiatan tersebut dapat terletak dalam lebih dari satu kesatuan hamparan ekosistem.
3. PENGELOLAAN PERIZINAN LINGKUNGAN
Perizinan di istilahkan dengan license/permit (inggris), vergunning (Belanda).
Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan
sebagai instrumen hukum administrasi untuk mengendalikan prilaku masyarakat. Selain itu
fungsi izin adalah represif sebagai instrumen untuk menanggulangi masalah lingkungan yang
disebabkan oleh aktivitas manusia.
Di Indonesia, perizinan lingkungan di berikan oleh instansi-instansi yang terkait
dengan pengelolaan lingkungan, yang di sebut izin sektoral.
• Sumber/Dasar hukum Perizinan Lingkungan:
a. Hinder Orodinantie (S.1926)
b. UUPLH 1997
c. PP No.20 Tahu 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air
d. PP No.19 Tahun 1994 jo PP No.12 tahun 1975 tentang pengelolaan limbah B3
• Faktor syarat Perizinan
a. Faktor Rencana tata ruang
b. Faktor pendapat masyarakat
c. Faktor pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang (UUPLH 1997 Pasal 9 ayat
1).
4. PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI
Sanksi merupakan tindakan hukum(legal action) yang di ambil pejabat tata usaha
negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup atas pelanggaran
persyaratan lingkungan.
UUPLH memungkinkan Gubernur atau Bupati dan atau Walikota melakukan paksaan
pemerintah. Misalnya, Pasal 25 UU No. 23 Tahun 1997 memungkinkan Gubernur untuk
mengeluarkan paksaan pemerintah untuk mengeluarkan paksaan pemerintah untuk mencegah
dan mengakhiri pelanggaran, untuk menanggulangi akibat dan untuk melakukan tindakan
penyelamatan, penanggulangan dan pemulihan
BAB VII PENEGAKAN HUKUM LINGKUGAN PERDATA
Penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua yaitu di dalam pengadilan dan du luar pengadilan.
6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
ARIFATUR RIHADAH http://www.mercubuana.ac.id

7. A. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini bisa dilakukan oleh hanya kedua belah
pihak atau dengan menggunakan pihak ketiga.
Tujuan penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah untuk mencari kesepakatan
tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atau menentukan tindakan tertentu yang harus
dilakukan oleh pencemar untuk menjamin bahwa perbuatan ini tidak terjadi lagi di masa yang
akan datang.
B. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan
Penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini adalah suatu proses beracara biasa.
Penyelesaian melalui pengadilan ini dapat di tempuh jikapenyelesaian sengketa di luar
pengadilan tidak mencapai kesepakatan.
Korban pencemaran lingkungan dapat secara sendiri-sendiri atau di wakili oleh orang
lain menggugat pencemaran untuk meminta ganti rugi atau untuk meminta pencemar
melakukan tindakan tertentu.
a. Hak Gugat (legal standing) secara umum
Artinya secara keperdataan seseorang hanya memiliki hak untuk menggugat apabila ia
memiliki kepentingan yang dirugikan oleh orang lain. Hali ini dapak kita lihat dalam pasal 34
UUPLH.
b. Hak gugat (legal standing) LSM
Menurut UUPLH pasal 37, LSM memiliki locus standi atau legal standing untuk mengajukan
gugatan atas nama masyarakat.
c. Gugatan ganti rugi acara biasa
Bedasarkan UUPLH, korban pencemaran lingkungan dapat meminta civil remedy berupa
ganti rugi(compensation). Ada dua macam tanggung jawab perdata (civil liability) yang di
atur dalam UUPLH, yaitu tanggung jawab bedasarkan kesalahan (liabilty based on fauly)
UUPLH Pasal 34 jo Pasal 1365 KUH Perdata dan tanggung jawab seketika (strict liabilty)
UUPLH Pasal 35 ayat 1.
d. Gugatan Perwakilan Kelas (class action)
Bedasarkan UUPLH Pasal 37 memberi kemungkinan pada masyarakat untuk mengajukan
gugatan perwakilan (class action) dalam kejadian atau pencemaran lingkungan hidup.
Menurut pasal ini, masyarakat banyak sebagai sebagai anggota kelas (class members) dapat
diwakili oleh sekelompok kecil orang yang disebut perwakilan kelas (class representative).
BAB VIII PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PIDANA
A. Pendahuluan
Penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjera (detterant factor)
yang sangat efektif. Penegakan hukum pidana merupakan ultimum remendium atau upaya
hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan degan hukuman
penjara atau denda.
B. Delik Lingkungan dan Ancaman Hukuman
UUPLH mengatur hal-hal yang tidak di atur dalam UU No.4 tahun 1982, seperti
tanggung jawab perusahaan, delik formil, dan hukuman tata tertib.
Ada dua macam tindak pidana yang diperkenalkan dalam UUPLH yaitu delik materiil, dan
delik formil. Delik materiil adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan
pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Delik formil adalah perbuatan melanggar
aturan-aturan hukum administrasi.
C. Tindakan Tata Tertib
Tindakan tata tertib merupakan hukuman tambahan selain denda yang dapat digolongkan
sebagai berikut:
7 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
ARIFATUR RIHADAH http://www.mercubuana.ac.id

8. a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dati tindak pidana
b. Peutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan
c. Perbaikan akibat tindak pidana
d. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak
e. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak
f. Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga (3) tahun
D. Kejahatan Korporasi (Corporate Crime)
Dalam perkembangan pertanggungjawaban Pidana di Indonesia, yang dipertanggung
jawabkan tidak hanya manusia tetapi juga korporasi. Perumusan yang di tempuh oleh
pembuat Undang-undang adalah sebagai berikut:
a. Yang dapat melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang.
b. Yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang dan atau korporasi, tetapi yang
dipertanggungjawabkan hanyalah orang. Dalam hal korporasi melakukan tindak pidana,
maka yang dipertanggungjawabkan adalah pengurus korporasi.
c. Yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang
dan atau korporasi. Rumusan ini terdapat dalam UU Tindak Pidana Ekonomi, Narkotika, dan
UUPLH.
Menurut Mardjono Reksodiputro ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi
sebagai subjek tindak pidana yakni:
a. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab
b. Korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab
c. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab
E. Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan
Konsepsi pertanggungjawaban pidana, dalam arti pembuat ada beberapa syarat yang harus di
penuhi yaitu; 1)adanya perbuatan pidana, 2)ada pembuat yang mampu bertanggung jawab, 3)
ada unsur kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, 4)tidak ada alasan pemaaf
a. Elemen Perbuatan Pidana
Maksudnya adalah semua perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan pidana
tersebut merupakan perbuatan jahat, yang apabila di langgar akan mendapatkan ganjaran
berupa sanksi pidana sebagaimana di atur dalam hukum pidan materiil.
Terdapat 5 unsur
a) Kelakuan dan akibat
b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
d) Unsur yang melawan hukum objektif
e) Unsur melawan hukum yang subjektif
b. Elemen Barangsiapa
Maksudnya adalah siapa saja sebagai subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban
dan kepadanya tidak diberlakukan pengecualian hukum seperti yang ditentukan oleh pasal 44,
48, 49, dan 50 KUHP.
c. Elemen Kesengajaan atau Kealpaan
Menurut teori Hukum pidana ada tiga bentuk kesengajaan yaitu:
a) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)
Merupakan suatu tindakan untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu yang
bertentangan dengan hukum, dimana perbuatan itu di ingini atau diketahui oleh pelaku
perbuatan
b) Kesengajaan sebagai keharusan (opset bij noodzakelijk heids)
Merupakan suatu tindakan untuk melakukan/tidak melakukan sesuatu perbuatan yang
bertntangan dengan hukum, dimana pelakunya mengisyafi bahwa akibat perbuatan tersebut
merupakan suatu kepastian atau keharusan.
8 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
ARIFATUR RIHADAH http://www.mercubuana.ac.id

9. d. Elemen tidak adanya unsur pemaaf
Berkaitan dengan jika suatu keadaan dimana pelaku berada dalam suatu tekanan. Jika
pelaku berada dalam tekanan majikan maka dia sebagai operator dapat di bebaskan dari
tuntutan hukuman dan bahkan pertanggungjawaban pidananya dapat dikenakan terhadap
majikannya.
impelementasi hukum lingkungan
KASUS AMDAL KAWASAN LINGKUNGAN INDUSTRI KECIL DI SEMARANG. KOMPAS, 2
AGUSTUS 2002)
Analisa Kasus
Aspek Hukum Perlindungan kawasan industri di Semarang dari Pencemaran Limbah
Pengelolaan lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang
meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan,
pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup (pasal 1 angka 2 UUPLH). Secara umum
Pengelolaan secara terpadu menghendaki adanya keberlanjutan (sustainability) dalam
pemanfaatan. Sebagai kawasan yang dimanfaatkan untuk berbagai sektor pembangunan,
wilayah ini memiliki kompleksitas isu, permasalahan, peluang dan tantangan.
Pencegahan pencemaran dari kawasan industri diatur dlm UU, seperti terlihat dalam Pasal
20 UUPLH disebutkan:
Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media
lingkungan hidup.
Setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media
lingkungan hidup Indonesia.
Kewenangan menerbitkan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berada pada Menteri.
Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan oleh Menteri.
Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.
Peran Pemda juga penting bertanggungjawab dalam mengatur kawasan industri.
Dalam Pasal 22 UUPLH disebutkan:
9 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
ARIFATUR RIHADAH http://www.mercubuana.ac.id

10. Menteri melakukan pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang
lingkungan hidup.
Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat
menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.
Dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, Kepala Daerah
menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.
Di Indonesia Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) diatur dalam PP No 27
tahun 1999. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. AMDAL sangat diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatanyang dinilai
berpotensi berdampak negatif terhadap lingkungan. AMDAL sebagai salah satu instrumen
proses penegakkan hukum administrasi lingkungan belum terlaksana sebagaimana mestinya.
Padahal pada instrumen ini dilekatkan suatu misi mengenai kebijakan pembangunan
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Upaya Hukum Kasus Pencemaran Oleh Industri Kecil Di Semarang
Dalam pasal 5 ayat (1) UUPLH mengakui hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat. Di samping kewajiban dalam pasal 6 UUPLH:
Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah
dan menanggulangi pencemaran dan perusakan.
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi
yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
Menurut Suparto Wijoyo dengan melihat ruang lingkup pasal 5 ayat (1) UUPLH merupakan
argumentasi hukum yang substantive bagi sesorang untuk melakukan gugatan lingkungan
terhadap pemenuhan kedua fungsi hak perseorangan termasuk forum pengadilan.
Dalam kasus pencemaran oleh kawasan industry kecil di Semarang ini memang belum ada
upaya hukum yang dilakukan. Hal ini dikarenakan kurangnya peran pemerintah salam hal
pengawasan serta belum adanya keberanian masyarakat untuk mengangkat kasus ini. Walupun
mereka merasakan dampak negatif dari pencemaran limbah tersebut.
Namun masyarakat ataupun LSM dapat mengajukan upaya hukum dalam menyelesaikan
kasus ini. Dalam hubungan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup, penegakkan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan
kedalam 3 (tiga) kategori yaitu :
Penegakkan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi / Tata Usaha
Negara.
Penegakkan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata.
Penegakkan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana
Sanksi Administrasi
Dalam UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satu instrumen
hukum yang berperan bila kita bicara tentang penegakkan hukum lingkungan adalah hukum
administrasi. Instrumen hukum administratif berbeda dengan instrumen lainnya, oleh karena
penyelesaiannya adalah di luar lembaga peradilan. Dengan demikian, efektivitasnya sangat
tinggi dalam pencegahan perusakan lingkungan. Sanksi administratif tercantum dalam pasal 25
Berdasarkan ketentuan diatas pelanggar dapat diperingati agar berbuat sesuai izin dan
apabila tidak, akan dikenakan sanksi yang paling keras pencabutan izin usaha perusahaan
pengalengan ikan yang terbukti membuang limbah ke pesisir Kepala Daerah dapat mengajukan
usul untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang. Selain itu
pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang
10 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
ARIFATUR RIHADAH http://www.mercubuana.ac.id

11. untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan kepentingannya (lihat pasal 27
ayat 1,2,3 UUPLH). Upaya adminisrtatif adalah upaya tercepat karena tidak memerlukan proses
peradilan. Dalam kasus pengerusakan lingkungan upaya ini terasa lebih relevan mengingat
pencemaran lingkungan hidup memerlukan upaya yang cepat agar kerugian yang ditimbulkan
tidak terus bertambah.
Sanksi Perdata
Ketentuan hukum penyelesaian perdata pada sengketa lingkungan dalam UUPLH terdapat
dalam pasal 30-39. Pada pasal Pasal 34 ayat (1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain
atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk
membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Pada ayat (2) Selain pembebanan
untuk melakukan tindakan tertentu, hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas
setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut. Selanjutnya pasal 34 tidak
menetapkan lebih lanjut mengenai tata cara menggugat ganti kerugian. Pengaturan mengenai
tanggunggugat dan ganti rugi masih berlaku pasal 1365 BW.
Kesimpulan
Dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan kasus diatas adalah sebagai berikut:
Aspek Hukum mengenai pencemaran di kawasan Lingkungan Industri Kecil Semarang
diatur dalam UUPLH No 23 tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan yang luas kepada Daerah Kabupaten
untuk mengatur dan mengurus,dan menegakkan hukum.
Upaya penegakkan hukum yang dapat dilakukan berkaitan dengan kasus pencemaran di
Lingkungan Industri Kecil adalah dengan penerapan instrumen hukum secara Administratif,
Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif, barulah
dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas.
Saran
Segala bahan buangan yang beracun perlu pengolahan (treatment) dari Lingkungan Indutri
Kecil tersebut terlebih dahulu sebelum dibuang ke perairan, dan perairan tempat pembuangan
harus mempunyai kondisi oseanografi yang memadai. Industri-industri yang mutlak harus
didirikan di wilayah ini wajib memproses bahan-bahan buangan untuk keperluan lain, sehingga
dengan demikian dampak terhadap lingkungan dapat dibatasi
Perlunya ketegasan pemerintah dalam menangani kasus pencemaran lingkungan hidup.
Apabila upaya admisnitratif kepada perusahaan mencemari diberikan sanksi pidana agar
memberikan efek jera kepada pelakunya.
Selain kelembagaan pemerintah, peran kelembagaan legislatif, masyarakat/LSM, serta dunia
usaha adalah penting dan harus terlibat dalam pengelolaan, utamanya pada tataran
perencanaan dan monitoring/evaluasi. Dengan demikian akan tercipta suatu pengelolaan
terpadu yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang menuju ke arah
pembangunan berkelanjutan.
DAFTAR PUSAKA
https://setiawanrico.wordpress.com/2014/10/05/contoh-kasus-amdal-kawasan-lingkungan-
industri-kecil-di-semarang-kompas-2-agustus-2002/
11 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
ARIFATUR RIHADAH http://www.mercubuana.ac.id

12. 12 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
ARIFATUR RIHADAH http://www.mercubuana.ac.id