Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Qadha Tahkim Syariah
Similar to Qadha Tahkim Syariah (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Qadha Tahkim Syariah
- 1. Kelompok 14: 1. Dyah Ayu Anggraini P (17.0102.0045) 2. Khafidhotul Uliyah (17.0102.0061)
- 3. Suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan) antara dua orang yang berlawanan Secara Syariah Artinya memutus pertengkaran atau perselisihan Secara Hafiah 01 02
- 4. Mushalih adalah masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam islam. Mushalih ‘anhu adalah objek yang diperselisihkan oleh para pihak. Mushalih ‘alaihi adalah perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain untuk mengakhiri pertengkaran. Mushalih, Mushalih ‘anhu, & Mushalih ‘alaihi 03
- 5. Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu’min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali, kepada perintah Allah, jika golongan itu kembali, maka damaikanlah antara keduanya dan berlaku adilah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. (Q.S. AL-Hujurat :9)
- 6. IBRA Membebaskan debitor dari sebagian kewajibannya Penggantian dengan yang lain: 1. Menghibahkan (shulhu hibah) 2. Menjual (shulhu bay) 3. Menyewakan (shulhu ijarah) sebagian barang yang dituntut oleh penggugat MUFADHAH
- 7. Tahkim adalah menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa Secara Etimologis “Pengangkatan seorang atau lebih sebagai juru damai (hakam) antara pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai." Dalam istilah sekarang tahkim diterjemahkan sebagai arbitrase dan orang yang bertindak sebagai wasitnya disebut arbiter atau hakam.
- 8. Q.S. An Nisa (35) “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan...” “Kaum muslimin sangat terikat dengan perjanjiannya, kecualai persyaratan (perjanjian) yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram” HR Tarmizi
- 9. Menetapkan hukum syara’ pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Secara Istilah Artinya memutuskan atau menetapkan. Secara Bahasa 01 02
- 10. Qadha adalah lembaga resmi pemerintahan untuk melaksanakan fungsi yudikatif yang berwenang menyelesaikan perkara perdata dan pidana. Orang yang berwenang untuk menyelesaikan perkara pada pengadilan -> qadhi (hakim) Kekuasaan qadhi tidak dibatasi oleh pihak yang berrtikai Keputusan qadhi ini mengikat kedua belah pihak
- 11. Lorem ipsum 1. Di luar pengadilan (Non Litigasi) a. Musyawarah/Negosiasi b. Mediasi -> Mediasi Perbankan c. Arbitrase -> BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) 2. Di dalam pengadilan (Non Litigasi dan Litigasi) a. Mediasi di pengadilan agama b. Pengadilan agama
- 12. CIRI-CIRI NEGOSIASI MEDIASI PENGADILAN ARBITRASE Tingkat formalitas Tidak formal Tidak formal Sangat formal, terikat hukum acara Agak formal Sifat proses Mufakat Mufakat para pihak Pertikaian alat bukti, argumen Pertikaian, alat buti, argumen Pihak ketiga netral Tidak ada Mediator Hakim yang tidak dipilih oleh para pihak Arbiter yang dipilih para pihak Publikasi Tertutup Tertutup Terbuka Tertutup Hasil akhir kesepakatan kesepakatan Putusan dan penetapan Putusan
- 13. Dapat dilakukan di: 1. Di luar pengadilan 2. Di dalam pengadilan 1. UU 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan pilihan penyelesaian sengketa pasal 6 2. PBI No.10/1/PBI/2008 tentang perubahan Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan 3. PERMA No.1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan Dasar Hukum
- 14. Mediator adalah pihak yang tidak memihak dalam membantu pelaksanaan mediasi. “Proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membentu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan”
- 15. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah kesepakan melalui musyawarah. Berdasarkan UU No. 30 tahun 1999 “Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”
- 16. BASYARNAS berdiri secara otonom dan independen sebagai salah satu instrument hukum yang menyelesaikan perselisihan antara pihak, baik yang datang dari dalam lingkungan syari’ah maupun pihak lain yang memerlukannya. BASYARNAS saat didirikan bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) tanggal 21 Oktober 1993, berbadan hukum yayasan.
- 17. Penyelesaian melalui BASYARNAS dapat dilakukan bila terjadi kesepakatan dan dicantumkan dalam akad sejak awal sebelum terjadi sengketa (pactum compromittendo) atau dibuat ketika terjadi sengketa (akta kompromis).
- 18. Menurut UU No.3 tahun 2006 pasal 49 Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.
- 19. BANK SYARIAH Lembaga Keuangan Mikro Syariah Asuransi Syariah Reasuransi Syariah Obligasi Syariah Sekuritas Syariah Pembiayaan Syariah Pegadaian Syariah Dana Pensiun dan Bisnis Syariah
- 20. •Meliputi semua perkara dibidang sengketa ekonomi syariah (Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006) 1 •Meliputii sengketa antar lembaga ekonomi syariah dengan pihak non islam 2 •Tidak menjangkau klausula arbitrase (Pasal 58-60 UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman) 3
- 21. UU No. 21 tahun 2008 pasal 55 tentang perbankan syariah 1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. 2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilaukan sesuai dengan isi akad 3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah
- 22. Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebgai berikut: 1. Musyawarah 2. Mediasi perbankan 3. Melalui basyarnas 4. Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum
- 24. ? ? ? ?