1. DASAR HUKUM DAN PENERAPAN
PENYELESAIAN SENGKETA
EKONOMI SYARIAH
KELOMPOK VI
NUR LAILI M.S (201110020311052)
KHOIRU UMMAH (201110020311059)
AGUS SANTOSO (201110020311060)
KUMALIAH (201110020311062)
2. Pengertian Bank Syari’ah
Perbankan syari’ah adalah suatu sistem perbankan yang
pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam.
Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah adalah bank yang
beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni bank yang
dalam pengoprasiannya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah
khususnya yang menyangkut tata cara bermu’amalat secara Islam.
3. Pengertian Peradilan Agama
Pengadilan Agama adalah sebuah lembaga negara dalam struktur
pemerintahan Republik Indonesia yang pengaturannya dibawah lingkup
Departemen Agama dan bertugas dibidang kekuasaan kehakiman
Islam.
Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama dalam
lingkungan Peradilan Agama.
4. Dasar Hukum
a.
QS. Al-Hujurat : 9 yang berbunyi :
“Jika dua golongan orang yang beriman bertengkar, damaikanlah mereka.
Tetapi jika salah satu dari kedua (golongan) berlaku aniaya terhadap yang
lain, maka perangilah orang yang menganiaya sampai kembali ke jalan Allah
SWT. Tetapi apabila ia telah kembali, damaikanlah keduanya dengan adil, dan
bertindaklah benar, sungguh Allah mencintai orang-orang yang beraku adil ”.
b.
Hadis Rasulullah SAW, yakni sebagai berikut:
“Perjanjian diantara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian yang
menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal (HR. At-Tirmidzi,
Ibnu Majah, al-hakim dan Ibnu Hibban) ”
Hadis lain juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai, bahwa
Rasulullah SAW bersabda
“Apabila berselisih kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan tidak ada
bukti-bukti diantara keduanya, maka perkataan yang (diterima) ialah yang
dikemukakan oleh pemilik barang atau saling mengembalikan (sumpah). ”
5. c. Kewenangan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah dapat
dilihat dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006.
Penjelasan pasal tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
“ Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau
kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain
meliputi: a) bank syariah, b) lembaga keuangan mikro syariah, c)
asuransi syariah, d) reasuransi syariah, e) reksadana syariah, f) obligasi
syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, g) sekuritas
syariah, h) pembiayaan syariah, I) pegadaian syariah, j) dana pensiun
lembaga keuangan syariah, dan k) bisnis syariah.”
6. Ruang Lingkup Peradilan Agama
• Kewenangan peradilan agama di bidang bank syariah meliputi semua
perkara perbankan syariah dibidang perdata.
• Meliputi sengketa antara bank syariah dengan pihak non-Islam
• Tidak menjangkau klausula arbitrase
• Meliputi putusan arbitrase syariah di bidang perbankan syariah
7. Hukum Acara Yang Berlaku di Lingkungan Peradilan Agama
a. Urgensi Hukum Acara dalam Proses Peradilan
b. Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama
c. Hukum Acara dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah
8. Prosedur Penyelesaian
a. Penyelesaian Melalui Perdamaian (Mediasi).
b. Penyelesaian Melalui Proses Persidangan (Litigasi)
Mengetahui hal-hal yang harus dilakukan terlebih dahulu dalam menangani
perkara perbankan syariah
Prinsip Utama Dalam Menangani Perkara Perbankan Syariah
Prosedur Pemeriksaan Perkara perbankan Syariah
- Pemeriksaan di persidangan sesuai hukum acara perdata
- Sumber-sumber hukum materiil dalam mengadili perkara perbankan
9. Sumber-sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan dasar dalam
mengadili perkara-perkara perbankan syariah setelah Al-Qur’an dan AsSunnah sebagai sumber utama, antara lain adalah :
1. Isi perjanjian atau akad (agreement) yang dibuat para pihak
2. Peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan Syariah
3. Kebiasaan- kebiasaan dibidang Ekonomi Syariah
4. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional di Bidang Perbankan Syariah
5. Yurisprudensi
6. Doktrin
10. Putusan
• Putusan Pengadilan Agama masih terbuka untuk adanya upaya
hukum melalui banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Oleh
karenanya untuk memperolah putusan Pengadilan Agama yang
mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dieksekusi masih
memerlukan waktu yang panjang dan susah diprediksi.
11. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah di Badan Arbitrase Syari’ah
Nasional
Pengertian Badan Arbitrase Syari’ah Nasional
Basyarnas sesuai dengan pedoman dasar yang ditetapkan oleh MUI
ialah lembaga hakam yang bebas, otonom dan independen, tidak boleh
dicampuri oleh kekuasaan dari pihak-pihak manapun. Basyarnas adalah
perangkat organisasi MUI sebagaimana Dewan Syari’ah Nasional (DSN),
LP-POM (Lembaga Pengkajian, Pengawasan Obat-Obatan dan
Makanan), YDDP (Yayasan Dana Dakwah Pembangunan).
12. Dasar Hukum
o UU no.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa.
o SK Dewan Pimpinan MUI No.Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24
Desember 2003 tenang Basyarnas
o Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-MUI
13. Wewenang
Badan Arbitrase Nasional berwenang :
• Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa mu’amalat yang timbul
dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dll yang menurut
hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya
oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis
untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basyarnas sesuai
dengan prosedur basyarnas.
• Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak
tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan
suatu perjanjian
14. Prosedur Penyelesaian
• Penyerahan secara tertulis oleh pihak yang sepakat untuk
menyelesaikan persengketaan sesuai dengan peraturan prosedur
yang berlaku.
• Prosedur arbitrase dimulai dengan di daftarkannya surat permohonan
para pihak yang bersengketa oleh sekretaris Basyarnas.
• Putusan Badan Arbitrase Syari’ah baru dapat dilaksanakan apabila
ketentuan dalam pasal 59 UU no.30 th.1999 telah dipenuhi, yaitu
pertama dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal putusan Badan
Arbitrase Syari’ah diucapkan, lembar asli atau salinan autentik
putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau
kuasannya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
• Perintah pelaksanaan putusan Basyarnas diberikan dalam waktu
paling lama 30 hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada
Panitera
15. • Ketua Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan,
memeriksa terlebih dahulu apakah :
Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui Basyarnas dimuat dalam
suatu dokumen yang ditanda tangani oleh para pihak.
Sengketa yang diselesaikan tersebut adalah sengketa di bidang ekonomi
syari’ah dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundangundangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
Putusan Basyarnas tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah.
• Ketua Pengadilan Negeri tudak boleh memeriksa alasan atau
pertmbangan dari putusan Basyarnas tersebut.
• Putusan Basyarnas yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan
Negeri dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
16. • Terhadap putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohnan
pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsure-unsur
sbb :
Surat dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan,
diakui palsu atau dinyatakan palsu.
Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menetukan, yang
disembunyikan oleh pihak lawan.
Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang diakui oleh salah satu pihak dalam
pemeriksaan sengketa.
• Permohonan pembatalan tersebut harus diajukan secara tertulis ditujukan
kepada Ketua Pengadilan Negeri, dalam waktu paling lama 30 hari
terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada
Panitera Pengadilan Negeri .
• Jika permohonan pembatalan tersebut dikabulkan, maka ketua Pengadilan
Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan pembatalan
diajukan, menjatuhkan putusan pembatalan.
17. Putusan
• Putusan Arbitrase bersifat final dan binding, tidak dapat dilakukan
upaya hukum (banding/ kasasi) dan mempunyai kekuatan
eksekutorial. Apbila pihak yang kalah dengan legowo melaksanakan isi
putusan arbitrase maka pihak yang menang hanya tinggal mohon
eksekusi atas putusan arbitrase tersebut melalui Pengadilan Negeri
setempat.
18. Lembaga yang berwenang pasca putusan MK No. 93/PUU-X/2012
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 :
• Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
• Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
19. Dengan dibatalkannya pasal 55 ayat 2 UU No.21/2008 tentang
perbankan syariah, maka penyelesaian sengketa harus diselesaikan di
salah satu pengadilan sesuai akad perjanjian. Jika akad perjanjian
dibuat di pengadilan agama maka penyelesaian sengketa tidak boleh
diselesaikan di pengadilan umum atau niaga, begitupun sebaliknya.
20. Penyelesaian Perkara Perbankan di Pengadilan Agama Malang
• Berdasarkan wawancara kami dengan Bpk. Munasik salah seorang
Hakim Pengadilan Agama menyatakan bahwa selama ini
permasalahan sengketa terkait ekonomi syari’ah masih sangat jarang,
meskipun pada dasarnya kewenangan penuh atas penyelesaian
perkara ini telah sah menjadi kewenangan Pengadilan Agama
berdasarkan UU no. 7 tahun 1989 jo. UU no.3 tahun 2006 jo. UU.
No.50 tahun 2010 tentang Peradilan Agama.
• Dan selama ini Pengadilan Agama memiliki tantangan tersendiri, salah
satunya yaitu kurangnya Hakim yang berkompeten dalam ruang
lingkup Ekonomi Syari’ah. Permasalah yang masuk di Pengadilan
Agama diselesaikan dengan bantuan Hakim luar yang dianggap
menguasai bidang ekonomi Syari’ah.
