Memahami Hedging serta potensi sengketa dalam kaitannya dengan kewenangan Pengadilan Agama di Bisnis Syariah

1. Transaksi
Lindung Nilai
(Hedging) Dalam
Kewenangan
Pengadilan
Agama
Reza Kresna A.

2. Transaksi Lindung Nilai
(Hedging)
 Transaksi Lindung Nilai Syariah (al-
Tahawwuth al Islami/Islamic
Hedging) adalah cara atau teknik
mengurangi risiko yang timbul
maupun yang diperkirakan akan
timbul akibat adanya fluktuasi nilai
tukar berdasarkan prinsip syariah.
 Fatwa Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
No : 96/DSN-MUI/IV/2015 tanggal 2
April 2015, dapat digunakan
sebagai panduan dalam masyarakat
dalam melakukan transaksi lindung
nilai.

3. Jenis Transaksi Lindung Nilai Syariah
 Transaksi Forward (Al Muwa’adat li’ aqd al sharf al
fawri fi al mustaqbal), transaksi mata uang asing
dalam jumlah tertentu secara spot di masa yang akan
datang, dengan nilai tukar atau perhitungan nilai
tukar yang disepakati pada saat transaksi.
 Transaksi Spot, adalah transaksi pembelian dan
penjualan mata uang asing untuk penyerahan pada
saat itu atau penyelesaiannya dalam jangka waktu 2
hari atau sesuai kelazimannya.

4. Akad Dalam Transaksi
Lindung Nilai
 ‘Aqd al-Tahawwuth al-Basith
(Transaksi Lindung Nilai
Sederhana), adalah transaksi
lindung nilai dengan skema
Transaksi Forward yang diikuti
Transaksi Spot pada saat jatuh
tempo serta penyelesaiannya
berupa serahterima mata uang;
 ‘Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab
(Transaksi Lindung Nilai
Kompleks), adalah transaksi
lindung nilai dengan skema
berupa rangkaian transaksi Spot
dan transaksi Forward yang
diikuti dengan transaksi Spot
pada saat jatuh tempo serta
penyelesaiannya berupa
serahterima uang;

5. Akad Dalam Transaksi Lindung Nilai
 ‘Aqd al-Tahawwuth fi Suq al-Sil’ah
(Transaksi Lindung melalui Bursa Komoditi
Syariah), adalah transaksi lindung nilai
dengan skema berupa rangkaian transaksi
jual beli komoditi (sil’ah) dalam mata uang
rupiah yang diikuti dengan jual beli
komoditi (sil’ah) dalam mata uang asing
serta penyelesainnya berupa serahterima
uang pada saat jatuh tempo.

6. Sengketa Transaksi
Sebagaimana lazimnya sengketa
dalam transaksi perdata dapat
berupa cidera janji (wanprestasi) dan
dapat juga berupa perbuatan
melawan hukum. Cidera janji dapat
dilihat dari pelanggaran salah satu
pihak terhadap Akad yang telah
mereka sepakati. Sedangkan
perbuatan melawan hukum,
diartikan bila akad atau kontrak
transaksi lindung nilai tersebut tidak
sesuai atau bertentangan dengan
ketentuan syariah (shariah