2. PSAK 46
PSAK 46 adalah PSAK yang mengatur bagaimana entitas melaporan
pajak penghasilan dalam laporan keuangan baik dalam laporan posisi keuangan
maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Seringkali
praktisi akuntan meremehkan keberadaan informasi pajak dalam laporan
keuangan. Atau seringkali beranggapan antara administrasi perpajakan dan
akuntansi tidak memiliki kaitan.
PSAK 46 menggunakan konsep akrual dalam mengakui beba, aset dan
kewajiban perpajakan. Sehingga setiap penghasilan menurut akuntansi harus
tetap diperhitungkan dampak pajak yang harus dibayarkan di masa mendatang
atau telah dibayarkan pada masa sekarang. Untuk itulah timbul istilah aset dan
pajak tangguhan.
- Pajak Penghasilan –
Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini:
Pajak sebagai iuran wajib kepada kas negara merupakan hal yang harus dijunjung
tinggi keberlangsungannya, baik ketaatan masyarakat dalam menyetor pajak,
3. ataupun keakuratan perhitungan pajak itu sendiri.
Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan
dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.
Pajak Penghasilan Final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu
bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang
dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan
lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat
dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu.
Laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum
dikurangi beban pajak.
Penghasilan kena pajak atau laba fiskal (taxable profit) atau rugi pajak (tax loss)
adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan
perpajakan dan yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan.
Pembayaran pajak di Indonesia masuk dalam kas negara sekitar 75% dari jumlah
kas yang ada. Sehingga pajak dominan berpengaruh terhadap penyusunan
anggaran belanja negara. Tetapi masih banyak masyarakat di lapisan bumi
pertiwi ini yang tidak sadar akan pajak dan bahkan memanfaatkan uang pajak
untuk memperkaya diri sendiri, kelompok, dll.
4. Untuk menentukan laba atau pajak kena penghasilan dalam pelaporan akuntansi,
wajib pajak sering mengalami permasalahan akibat perbedaan peraturan
perpajakan dengan pernyataan standar keuangan akuntansi. Perbedaan tersebut
terdiri dari perbedaan sementara (temporary different) dan perbedaan tetap
(permanent different). Perbedaan tetap tidak boleh dimasukkan ke dalam laporan
laba rugi karena berdasar aturan perpajakan bukan merupakan penghasilan.
Sedangkan perbedaan sementara boleh diakui, sehingga harus dilakukan
rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui laba fiskal perusahan.
PSAK 46 mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam:
Mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan
periode mendatang untuk hal-hal sebagai berikut: (a) Pemulihan nilai tercatat
aktiva dan pelunasan nilai tercatat kewajiban yang disajikan di dalam neraca, (b)
Transaksi atau kejadian lain dalam periode berjalan yang diakui dan disajikan
didalam laporan komersial perusahaan.
Pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa kerugian yang belum
dikompesasikan, penyajian pajak penghasilan di dalam laporan keuangan
komersial dan pengungkapan informasi yang berhubungan dengan pajak
penghasilan Prinsip Dasar Akunansi Pajak Penghasilan.
Prinsip Dasar Akuntansi Pajak Penghasilan
Akuntansi pajak penghasilan seperti diatur dalam PSAK 46 menggunakan dasar
5. akrual, yang mengharuskan untuk diakuinya pajak penghasilan yang kurang
dibayar atau terutang dan pajak yang lebih bayar dalam tahun berjalan.
Prinsip dasar:
Tujuan PSAK 46 adalah untuk mengatur akuntansi pajak
penghasilan. Dalam mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode
berjalan dan mendatang yaitu pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset
(liabilitas) di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan entitas.
Transaksi-transaksi lain pada periode kini yang diakui pada laporan keuangan
entitas. Pernyataan ini juga mengatur aset pajak tangguhan yang berasal dari rugi
yang dapat dikompensasi ke tahun berikut.
Ruang Lingkup PSAK 46 yaitu, PSAK ini diterapkan untuk akuntansi pajak
penghasilan termasuk semua pajak luar negeri yang didasarkan pada laba kena
pajak. Pajak penghasilan termasuk pemotongan pajak yang terutang oleh entitas
anak, entitas asosiasi atau ventura bersama atas distribusi kepada entitas pelapor.
Pajak penghasilan tidak berlaku pada hibah pemerintah, tetapi berlaku atas
perbedaan temporer yang dapat ditimbulkan dari hibah tersebut atau kredit pajak
investasi.
Dalam PSAK 46 dikenal istilah-istilah mengenai beban pajak (penghasilan
pajak), laba akuntansi, laba kena pajak, pajak penghasilan, pajak penghasilan
final, pajak kini, perbedaan temporer.
6. Dasar pengenaan pajak aset adalah jumlah yang dapat dikurangkan. Dasar
pengenaan pajak liabilitas adalah jumlah tercatat liabilitas dikurangi dengan
setiap jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak berkenaan
denganliabilitas tersebut pada periode masa depan.
Dalam laporan keuangan konsolidasi, perbedaan temporer ditentukan dengan
membandingkan nilai tercatat aset liabilitas pada laporan keuangan konsolidasi.
Entitas menentukan dasar pengenaan pajak merujuk pada SPT masing-masing
entitas, jika entitas tidak diizinkan oleh peraturan yang berlaku untuk membuat
SPT konsolidasi. Jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode sebelumnya
melebihi jumlah pajak yang terutang, maka selisihnya diakui sebagai aset.
Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tanggugan,
kecuali jika timbul perbedaan temporer kena pajak berasal dari pengakuan awal
goodwill atau pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas dari suatu transaksi
yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi
dan laba kena pajak. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan
atau beban pada laporan laba rugi, kecuali bila penghasilan berasal dari
kombinasi bisnis dan transaski yang diakui periode yang sama atau berbeda di
luar laporan laba rugi.
Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat
7. Ketetapan Pajak (SKP) harus dibebankan sebagai pendapatan atau beban lain-
lain pada Laporan Laba Rugi periode berjalan, kecuali apabila diajukan
keberatan dan atau banding. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang
ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi
kriteria pengakuan aset. Apabila terdapat kesalahan maka perlakuan
akuntansinya mengacu pada PSAK 25. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak
yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) harus dibebankan sebagai
pendapatan atau beban lain-lain pada Laporan Laba Rugi periode berjalan,
kecuali apabila diajukan keberatan dan atau banding.
Atas perbedaan antara nilai tercatat menurut akuntansi dan DPP menurut pajak
atas aset dan liabilitas yang dikenai pajak final, tidak dilakukan pengakuan aset
atau liabilitas pajak tangguhan. Selisih antara jumlah PPh final yang terutang
dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan laba.
Kesimpulan
PSAK No.46 merupakan standar yang mengatur perlakuan akuntansi pajak
penghasilan dengan menerapkan pendekatan neraca. Pendekatan neraca
mengakui adanya kewajiban dan aktiva pajak tangguhan terhadap konsekuensi
fiskal masa depan sebagai akibat adanya perbedaan waktu dan sisa kerugian yang
belum dikompensasikan.
Apabila ada perusahaan belum menerapkan PSAK No.46 sehingga perubahan
penerapan kebijakan yang baru menyebabkan laporan keuangan harus disajikan
8. kembali. Dari hasil penyajian kembali tersebut diketahui bahwa penerapan PSAK
No.46 mengakibatkan munculnya akun baru yaitu aktiva pajak tangguhan yang
menambah jumlah aktiva perusahaan sebagai akibat dari adanya manfaat pajak
tangguhan yang mengurangi beban pajak perusahaan.
Adanya manfaat pajak tangguhan juga mengakibatkan bertambahnya laba
perusahaan sehingga meningkatkan ekuitas perusahaan.
DAFTAR PUSTAKA :
http://www.e-akuntansi.com/2015/12/psak-46.html