Dokumen tersebut membahas tentang membangun sistem ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan lima komponen yaitu pemerintah, rumah tangga, bank/LKBB, pengusaha UMKM, dan lapangan usaha/sektor riil."

1. MEMBANGUN
SISTEM
EKONOMI KERAKYATAN
Oleh : BAMBANG KUSTEDJO
MANTAN WIDYAISWARA BADAN DIKLAT
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
JAKARTA 2011

2. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
A. TEORI DAN FILOSOFI PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN
B. RENCANA PENYUSUNAN LAPANGAN USAHA / SEKTOR RIIL
C. RENCANA PROMOSI LAPANGAN USAHA / SEKTOR RIIL
D. RENCANA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA /
MASYARAKAT
E. PERAN BANK / LKBB DALAM MEMBANGUN SISTEM EKONOMI
KERAKYATAN
IR.BAMBANG KUSTEDJO
2

3. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
•PENGERTIAN
Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi dimana
subyek dan obyek pembangunannya adalah
rakyat.
1. Rakyat sebagai subyek pembangunan, maka
jadikanlah rakyat sebagai pelaku usaha dalam
proses pembangunan, dengan meningkatkan
ketrampilan usahanya.
2. Rakyat sebagai obyek pembangunan, maka
jadikanlah rakyat sebagai sasaran pembangunan
dengan ditingkatkannya kemakmuran dan
kesejahteraannya.
IR.BAMBANG KUSTEDJO
3

4. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
1. Ketrampilan usaha, artinya adalah rakyat
dilatih untuk memiliki kemampuan teknologi
produksi, pemasaran, sumberdaya manusia
dan keuangan.
2. Kemakmuran, artinya adalah dari hasil usaha
rakyat tersebut diatas, dapat digunakan untuk
memenuhi kebutuhan hidup minimal akan
pangan, sandang, papan, pelayanan
kesehatan dan pendidikan
3. Kesejahteraan, artinya adalah kemakmuran
yang disertai dengan rasa aman dan tenteram
IR.BAMBANG KUSTEDJO
4

5. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
TEORI – I :
P/K =
Y
----------------------N
TEORI – II :
Y = Cm + Cp + I + ( X - M )
TEORI – III :
Y = Psp + Pstg + Psi + Pslgam + Psb +
Psphr + Pstk + Psksbjp + Psjj
TEORI – IV :
Y = f ( T ; M ; TK ; Tek ; Inf ; Ps )
TEORI – V :
Y = f {G/U + BP + Ps + As + (CH + B) + U + Pj}
IR.BAMBANG KUSTEDJO
5

6. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
Y
P/K = ----------------------N
Dimana :
P/K
=
=
=
=
=
Y
=
N
=
Pendapatan per Kapita.
Kekayaan rata-rata negara.
Tingkat Kemampuan Daya Beli Masyarakat.
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.
Tingkat Kemakmuran Masyarakat.
PDB/PDRB.
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun.
IR.BAMBANG KUSTEDJO
6

7. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
Y = Cm + Cp + I + ( X -- M )
Dimana :
Y
Cm
Cp
I
X
M
=
=
=
=
PDB/PDRB.
Pengeluaran Konsumsi Masyarakat.
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.
Pengeluaran Modal Tetap Domestik Brutto
(Investasi Swasta).
= Ekspor.
= Impor.
IR.BAMBANG KUSTEDJO
7

8. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
Dimana :
Y
Psp
Pstg
Psi
Pslgam
Psb
Psphr
Pstk
Psksgjp
Psjj
Y = Psp + Pstg + Psi + Pslgam + Psb
+ Psphr + Pstk + Psksbjp + Psjj
=
=
=
=
=
=
=
=
=
PDB/PDRB.
Sektor Pertanian.
Sektor Pertambangan dan Galian.
Sektor Industri.
Sektor Listrik, Gas dan Air Minum.
Sektor Bangunan.
Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.
Sektor Transportasi dan Komunikasi.
Sektor Keuangan, Persewaan Gedung dan
Jasa Perusahaan.
= Sektor Jasa-Jasa.
IR.BAMBANG KUSTEDJO
8

9. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
Dimana :
Y
f
T
M
TK
Tek
Dist
Ps
Y = f ( T ; M ; TK ; Tek ; Dist ;
Ps )
=
=
=
=
=
=
=
=
PDB/PDRB.
Faktor-faktor Produksi.
Tanah.
Modal.
Tenaga Kerja.
Teknologi Produksi dan Teknologi Lingkungan.
Distribusi.
Pasar Lokal, Regional, Internasional.
IR.BAMBANG KUSTEDJO
9

10. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
Y = f {G/U + BP + Ps + As + (CH + B) + U + Pj}
Dimana :
Y
F
G/U
BP
Ps
As
(CH+B)
U
Pj
=
=
=
=
=
=
=
=
=
PDB/PDRB.
Fungsi Nilai Tambah.
Gaji / Upah.
Biaya Produksi.
Penyusutan Modal.
Asuransi Perusahaan dan Tenaga Kerja.
Cicilan Hutang + Bunga.
Keuntungan Perusahaan.
Pajak.
IR.BAMBANG KUSTEDJO
10

11. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
G/U
LAPANGAN
USAHA
(Rumus III & IV)
M
Cm
Cp
Cp
RUMAH TANGGA
(Rumus I)
X
X-M
Pj
Pj
I
PEMERINTAH (APBN
/ APBD)
Pj
PENGUSAHA
UMKM
Pj
S
Pj
Pinjaman
BANK
( LKBB)
Ps + As + (CH+B) + U
IR.BAMBANG KUSTEDJO
11

12. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
1. KOMPONEN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
(LEGISLATIF +EKSEKUTIF).
2. KOMPONEN RUMAH TANGGA / MASYARAKAT.
3. KOMPONEN BANK / LEMBAGA KEUANGAN BUKAN
BANK.
4. KOMPONEN PENGUSAHA (UMKM).
5. KOMPONEN LAPANGAN USAHA / SEKTOR RIIL.
IR.BAMBANG KUSTEDJO
12

13. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
1. PEMERINTAH HARUS MAMPU MENINGKATKAN JUMLAH DAN
JENIS LAPANGAN USAHA / SEKTOR RIIL.
2. PEMERINTAH HARUS MAMPU MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN / KEMAKMURAN MASYARAKAT (RUMAH
TANGGA).
3. PEMERINTAH (PERBANKAN), HARUS MAMPU MENINGKATKAN
JUMLAH TABUNGAN MASYARAKAT DAN KREDIT PERBANKAN
SERTA MENGEMBANGKAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN
BANK (LKBB).
4. PEMERINTAH HARUS MAMPU MENINGKATKAN JUMLAH DAN
MUTU PENGUSAHA TINGKAT LOKAL, REGIONAL DAN
INTERNASIONAL.
IR.BAMBANG KUSTEDJO
13

14. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
MENINGKATNYA JUMLAH
LAPANGAN USAHA / SEKTOR RIIL
MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN
RUMAH TANGGA / MASYARAKAT
PEMERINTAH
MENINGKATNYA JUMLAH
& KUALITAS PENGUSAHA
NASIONAL
MENINGKATNYA JUMLAH
KREDIT BANK / LKBB
IR.BAMBANG KUSTEDJO
14

15. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
KESIMPULAN
Ada 2 (dua) Sistem Perencanaan Pembangunan di
Indonesia, yaitu :
1. Rencana pembangunan yang dilakukan oleh
pemerintah, keluaran utamanya adalah program dan
kegiatan aparatur pemerintah dengan sumber dana
dari APBN/APBD,
2. Rencana pembangunan yang dilakukan oleh
masyarakat dan dunia usaha, keluaran utamanya
adalah lapangan usaha, dengan sumber dana dari
Bank/LKBB.
IR.BAMBANG KUSTEDJO
15

16. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
INVESTASI PEMERINTAH,
MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN
MODAL ASING.
PRODUKSI
TAMBANG /
GALIAN
PARIWISATA
EXPOR
KONSUMS
I
INDUSTRI PENGOLAHAN
TAMBANG DAN GALIAN
BAHAN
BAKU
KONSUMSI
INDUSTRI PENGOLAHAN
PERTANIAN
BAHAN
BAKU
DEVISA
CADANGAN
DEVISA
BARANG
JADI
PRODUKSI
PERTANIAN
CICILAN HUTANG
DAN BUNGA
IMPOR
BAHAN
MAKANAN
BARANG
MODAL
IR.BAMBANG KUSTEDJO
16

17. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
1. Sektor Pertanian.
2. Sektor Pertambangan dan Galian.
3. Sektor Industri.
4. Sektor Listrik, Gas dan Air Minum.
5. Sektor Bangunan.
6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.
7. Sektor Transportasi dan Komunikasi.
8. Sektor Keuangan, Persewaan Gedung dan
Jasa Perusahaan.
9. Sektor Jasa-Jasa.
IR.BAMBANG KUSTEDJO
17

18. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
PRODUK UNGGULAN, ANTARA LAIN :
 PADI, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
 JAGUNG, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
 KEDELAI, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
 UMBI-UMBIAN, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
 SAYUR-MAYUR, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
 BUAH-BUAHAN, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
 BUNGA-BUNGAAN, SBG BAHAN BAKU INDUSTRI;
IR.BAMBANG KUSTEDJO
18

19. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
KEDELAI
LIMBAH
TAHU
TEMPE
DALAM
NEGERI
KECAP
PAKAN
TERNAK
PASAR
TAUCO
SUSU
PUPUK
KONSUME
N
LUAR
NEGERI
ONCOM
IR.BAMBANG KUSTEDJO
19

20. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
PRODUK UNGGULAN, ANTARA LAIN :
 KARET, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
 KELAPA SAWIT, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
 KELAPA, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
 ROSELA, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
 KAKAO, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
 CENGKEH, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
 DLL,
IR.BAMBANG KUSTEDJO
20

21. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
LATEX
KARET
LIMBAH
BAN LUAR
DALAM
SEPATU
DALAM
NEGERI
BOLA
PASAR
LIMBAH CAIR
BENANG
SPARE PART
MOTOR/MOBIL
LIMBAH
PADAT
KONSUME
N
LUAR
NEGERI
ANEKA HASIL
INDUSTRI
KARET
IR.BAMBANG KUSTEDJO
21

22. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
PRODUK UNGGULAN, ANTARA LAIN :
 HUTAN LINDUNG, SEBAGAI PARU-PARU DUNIA;
 HUTAN PRODUKSI, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
 HUTAN WISATA, SEBAGAI TUJUAN WISATA;
 HUTAN JATI, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
 HUTAN PINUS, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
 DLL,
IR.BAMBANG KUSTEDJO
22

23. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
KAYU
HUTAN
FURNITURE
BAHAN
BANGUNAN
KAYU
BAKAR,ARANG
DEKORASI,DLL
DAMAR
TERPENTIN
BAHAN KIMIA
MADU
DALAM
NEGERI
OBAT-OBATAN
COSMETIKA
PASAR
KONSUME
N
LUAR
NEGERI
DLL
IR.BAMBANG KUSTEDJO
23

24. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
PRODUK UNGGULAN, ANTARA LAIN :
 IKAN AIR LAUT, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
 IKAN AIR TAWAR, SBG BAHAN BAKU INDUSTRI;
 IKAN AIR PAYAU, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
 KERANG, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
 RUMPUT LAUT, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
 DLL,
IR.BAMBANG KUSTEDJO
24

25. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
KONSUMSI
IKAN LAUT
BB INDUSTRI
KAPAL
BAKSO IKAN
SARDEN
SIOMAY
IKAN ASIN
EMPEK-EMPEK
TERASI
OTAK-OTAK
IKAN HIAS
TEPUNG IKAN
PRESTO
DALAM
NEGERI
PASAR
DLL
IKAN
TAWAR
KONSUMSI
LUAR
NEGERI
BB INDUSTRI
BAKSO IKAN
KOLA
M
KONSUME
N
KRIPIK IKAN
TEPUNG IKAN
IKAN HIAS
PRESTO
DLL
IR.BAMBANG KUSTEDJO
25

26. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
PRODUK UNGGULAN, ANTARA LAIN :
 SAPI, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
 KERBAU, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
 KUDA, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
 KAMBING, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
 BABI, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
 AYAM/UNGGAS, SBG BAHAN BAKU INDUSTRI;
 DLL,
IR.BAMBANG KUSTEDJO
26

27. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
SAPI
SUSU CAIR
SUSU
SUSU BUBUK
MENTEGA
KEJU
DALAM
NEGERI
DENDENG
DAGING
SOSIS
CORNED
PASAR
KONSUME
N
BAKSO
LIMBAH
TULANG
KERAJINAN
LUAR
NEGERI
LEM
BIO
GAS
PUPUK
KULIT
JAKET,SEPATU
JOK MOBIL, TAS
DLL
IR.BAMBANG KUSTEDJO
27

28. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
PRODUK UNGGULAN, ANTARA LAIN :
 MINYAK BUMI, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
 GAS BUMI, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
 EMAS, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
 PLATINA, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
 BIJI BESI, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
 TIMAH, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
 BATU BARA, SBG BAHAN BAKU INDUSTRI; DLL.
IR.BAMBANG KUSTEDJO
28

29. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
MINYAK
BUMI
AVTUR
BENSIN
SOLAR
MINYAK
TANAH
DALAM
NEGERI
PASAR
KONSUME
N
OLI
PERTAMAX
LUAR
NEGERI
LILIN
ASPAL
IR.BAMBANG KUSTEDJO
29

30. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
PRODUK UNGGULAN, ANTARA LAIN :
 PASIR, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
 TANAH LIAT, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
 BATU MULIA, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
 KAPUR, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
 BATU, SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI;
 DLL,
IR.BAMBANG KUSTEDJO
30

31. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
KAPUR
BAHAN CAT
ASBES,
GYPSUM
SEMEN
ALAT
TULIS
DALAM
NEGERI
PASAR
KONSUME
N
MEDIS
PUPUK
LUAR
NEGERI
DEKORASI
DLL
IR.BAMBANG KUSTEDJO
31

32. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
BIBIT,
PUPUK
KELAPA
SAWIT
C.P.O
MINYAK
GORENG
MARGARINE
LIMBAH
INDUSTRI
PUPUK
KARBON
PAKAN
TERNAK
SABUN
KOSMETIK
DALAM
NEGERI
PASAR
KONSUME
N
LUAR
NEGERI
OBATOBATAN
IR.BAMBANG KUSTEDJO
32

33. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
CONTOH PENYUSUNAN PELUANG USAHA
Di daerah akan dikembangkan peluang usaha perkebunan
kelapa sawit.
Luas Perkebunan Kelapa sawit = 400.000 ha.
Produksi Kelapa sawit = 8.000.000 Ton
Pertumbuhan 2,5 % = 2,5 % X 8.000.000 Ton = 200.000 Ton
Produksi Rata-rata = 20 Ton Per Hektar Per Tahun
Keb. luas lahan = 200.000 Ton : 20 Ton / ha = 10.000 ha.
Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah sebagai berikut :
1. Luas perkebunan kelapa sawit = 10.000 ha.
2. Lahan seluas 1 ha dapat ditanami = 1.000 pohon kelapa sawit.
3. Produktivitas kelapa sawit adalah = 20 ton / ha / tahun.
4. Harga kelapa sawit = Rp.500.000,- per ton.
IR.BAMBANG KUSTEDJO
33

34. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
PELUANG USAHA IKUTANNYA ANTARA LAIN :
1. Peluang Usaha Land kliring seluas 10.000 ha yaitu peluang usaha membuka lahan
perkebunan yang siap untuk ditanami; (Difasilitasi oleh Dinas Perkebunan).
2. Peluang Usaha Pembibitan Kelapa Sawit sebanyak = 10.000 x 1000 pohon.
(Difasilitasi oleh Dinas Perkebunan).
3. Peluang Usaha Perdagangan Pohon Kelapa Sawit = 10.000 x 1000 pohon =
10.000.000 pohon; (Difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan).
4. Peluang Usaha angkutan pohon kelapa sawit menuju areal perkebunan;
(Difasilitasi oleh Dinas Perhubungan).
5. Peluang Usaha penanaman pohon kelapa sawit seluas 10.000 ha;
(Difasilitasi oleh Dinas Perkebunan).
6. Peluang Usaha pemeliharaan kelapa sawit seluas 10.000 ha;
(Difasilitasi oleh Dinas Perkebunan).
IR.BAMBANG KUSTEDJO
34

35. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
6. Peluang Usaha perdagangan pupuk untuk kelapa sawit;
(Difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan).
7. Peluang Usaha angkutan pupuk untuk kelapa sawit;
(Difasilitasi oleh Dinas Perhubungan).
8. Peluang Usaha pemanenan produksi kelapa sawit seluas 10.000 ha dengan
produksi = 10.000 x 20 ton = 200.000 ton; (Difasilitasi oleh Dinas Perkebunan).
9. Peluang Usaha perdagangan kelapa sawit senilai = 10.000 x 20 x Rp. 500.000,- =
Rp. 100.000.000.000,- ; (Difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan).
10. Peluang Usaha angkutan kelapa sawit dari kawasan produksi ke pabrik
pengolahan CPO sebanyak = 10.000 x 20 ton = 200.000 ton;
(Difasilitasi oleh Dinas Perhubungan)
11. Peluang Usaha industri yang mengolah kelapa sawit menjadi Crude Palm Oil
(CPO). Kemudian dari industri hulu CPO dapat dibuat menjadi industri hilir
berikutnya; (Difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan).
12. Peluang Usaha industri minyak sayur / goreng; (Difasilitasi oleh Deperindag).
13. Peluang Usaha industri sabun; (Difasilitasi oleh Deperindag).
14. Peluang Usaha industri margarine; (Difasilitasi oleh Deperindag).
15. Peluang Usaha industri kosmetik; (Difasilitasi oleh Deperindag).
16. Peluang Usaha industri obat-obatan; (Difasilitasi oleh Deperindag).
IR.BAMBANG KUSTEDJO
35

36. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
17. Peluang Usaha transaksi perdagangan produksi minyak sayur / goreng;
(Difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan).
18. Peluang Usaha transaksi perdagangan produksi sabun;
(Difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan)
19. Peluang Usaha transaksi perdagangan produksi margarine;
(Difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan)
20. Peluang Usaha transaksi perdagangan produksi kosmetik;
(Difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan)
21. Peluang Usaha transaksi perdagangan produksi obat-obatan;
(Difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan)
22. Peluang Usaha angkutan minyak sayur / goreng;
(Difasilitasi oleh Dinas Perhubungan).
23. Peluang Usaha angkutan produksi sabun; (Difasilitasi oleh Dishub).
24. Peluang Usaha angkutan produksi margarine;
(Difasilitasi oleh Dinas Perhubungan)
25. Peluang Usaha angkutan produksi kosmetik; (Difasilitasi oleh Dishub).
26. Peluang Usaha angkutan produksi obat-obatan; (Difasilitasi oleh Dishub).
IR.BAMBANG KUSTEDJO
36

37. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
27. Peluang Usaha ekspor produksi minyak sayur / goreng;
(Difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan)
28. Peluang Usaha ekspor produksi sabun;(Difasilitasi oleh Deperindag).
29. Peluang Usaha ekspor produksi margarine; (Difasilitasi oleh Deperindag).
30. Peluang Usaha ekspor produksi kosmetik; (Difasilitasi oleh Deprindag).
31. Peluang Usaha ekspor produksi kosmetik;
(Difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan)
32. Peluang Usaha ekspor produksi obat-obatan;
(Difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan).
33. Peluang Usaha angkutan luar negeri minyak sayur / goreng;
(Difasilitasi oleh Dinas Perhubungan).
34. Peluang Usaha angkutan luar negeri produksi sabun;
(Difasilitasi oleh Dinas Perhubungan).
35. Peluang Usaha angkutan luar negeri produksi margarine;
(Difasilitasi oleh Dinas Perhubungan).
36. Peluang Usaha angkutan luar negri produksi kosmetik;
(Difasilitasi oleh Dinas Perhubungan).
37. Peluang Usaha angkutan luar negeri produksi obat-obatan;
(Difasilitasi oleh Dinas Perhubungan).
IR.BAMBANG KUSTEDJO
37

38. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
38. Peluang Usaha jasa asuransi angkutan luar negeri untuk produksi minyak
sayur / goreng; (Difasilitasi oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank).
39. Peluang Usaha jasa asuransi angkutan luar negeri untuk produksi
margarine; (Difasilitasi oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank).
40. Peluang Usaha jasa asuransi angkutan luar negeri untuk produksi sabun;
(Difasilitasi oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank).
41. Peluang Usaha jasa asuransi angkutan luar negeri untuk produksi
kosmetik; (Difasilitasi oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank).
42. Peluang Usaha jasa asuransi angkutan luar negeri untuk produksi
obat-obatan; (Difasilitasi oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank).
43. Peluang Usaha jasa perbankan untuk produksi minyak sayur / goreng;
(Difasilitasi oleh Lembaga Perbankan)
44. Peluang Usaha jasa perbankan untuk produksi sabun;
(Difasilitasi oleh Lembaga Perbankan)
45. Peluang Usaha jasa perbankan untuk produksi margarine;
(Difasilitasi oleh Lembaga Perbankan)
46. Peluang Usaha jasa perbankan untuk produksi kosmetik;
(Difasilitasi oleh Lembaga Perbankan)
47. Peluang Usaha jasa perbankan untuk produksi obat-obatan.
(Difasilitasi oleh Lembaga Perbankan)
IR.BAMBANG KUSTEDJO
38

39. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
KESIMPULAN
Setiap peluang usaha yang dipromosikan
kepada masyarakat dan dunia usaha terlebih dahulu
harus dibuatkan studi kelayakan / feasibility study
sebagai dasar proposal yang akan disampaikan
kepada perbankan.
IR.BAMBANG KUSTEDJO
39

40. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
UNSUR PIMPINAN
•BUPATI / WALIKOTA
•SEKRETARIS DAERAH
•KETUA DPRD
•KETUA INDUK UMKM
•PERWAKILAN BANK INDONESIA
UNSUR APARATUR
PEMDA
•BADAN-BADAN
•DINAS-DINAS
•KANTOR DAERAH
UNSUR PERBANKAN DAN
LKBB
•BPR
•BPD
•BRI
•BNI
•BANK MANDIRI
•BANK SWASTA
•MODAL VENTURA
•ASURANSI
PELUANG USAHA DAERAH
• SEK. PERTANIAN
• SEK. PERTAMBANGAN DAN GALIAN
• SEK. INDUSTRI
• SEK. LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM
• SEK. BANGUNAN
• SEK. PERDAGANGAN, HOTEL DAN
RESTORAN
• SEK. TRANSPORTASI DAN
KOMUNIKASI
• SEK. KEUANGAN, PER-SEWAAN
GEDUNG DAN JASA PERUSAHAAN
• SEK. JASA-JASA.
IR.BAMBANG KUSTEDJO
UNSUR
PRESENTER
•KETUA BAPPEDA
•KETUA BPMD
•SEKRETARIS KADIN
DAERAH.
UNSUR MASYARAKAT DAN
DUNIA USAHA
•MASYARAKAT
•PENGUSAHA KECIL
•PENGUSAHA
MENENGAH
•KOPERASI
40

41. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
Dalam penyelenggaraan rapat koordinasi Rencana Promosi
Lapangan Usaha/Sektor Riil yang dilaksanakan oleh Pemerintah /
Pemerintah Daerah dengan melibatkan stakeholder di masingmasing tingkat pemerintahan, maka setiap unsur stakeholder
mempunyai peran / tugas sbb :
1. Unsur Pimpinan.
Dalam penjaringan aspirasi masyarakat, Unsur Pimpinan
mempunyai tugas / peran antara lain :
Memimpin Rencana Promosi Peluang Usaha / Sektor Riil.
Menampung / mencatat kegiatan pembangunan oleh
masyarakat dan dunia usaha yang sumber dananya berasal
dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.
Menetapkan kegiatan pembangunan badan / dinas / kantor
pemerintah yang sumber dananya berasal dari APBD / APBN.
IR.BAMBANG KUSTEDJO
41

42. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
2. Unsur Presenter.
Dalam Rencana Promosi Lapangan Usaha/Sektor Riil, Unsur
Presenter mempunyai tugas / peran menyampaikan informasi
kepada para peserta forum antara lain :
Ketua Badan Perencanaan Pembangunan / Ketua Badan
Penanaman Modal Daerah menyampaikan berbagai macam
peluang usaha daerah versi pemerintah / pemerintah daerah
dalam bentuk Pra-Feasibility Study / Pra-Studi Kelayakan, untuk
mendapatkan tanggapan dari masyarakat & dunia usaha
setempat.
Sekretaris Kadin Daerah menyampaikan berbagai macam
rencana membuka lapangan usaha daerah dalam bentuk
Proposal, untuk mendapatkan tanggapan dari pemerintah /
pemerintah daerah.
IR.BAMBANG KUSTEDJO
42

43. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
3. Unsur Aparatur Pemerintah / Pemerintah Daerah.
Dalam Rencana Promosi Lapangan Usaha / Sektor Riil,
Unsur Aparatur Pemerintah (Departemen / LPND) /
Pemerintah Daerah (Badan / Dinas / Kantor)
mempunyai tugas / peran antara lain :
Mencatat semua kesepakatan peluang usaha daerah
yang akan dilakukan oleh masyarakat dan dunia
usaha, dengan sumber dana dari perbankan maupun
lembaga keuangan bukan bank.
Mencatat semua kegiatan pendukung dibukanya
lapangan usaha daerah seperti pelayanan ijin usaha,
kebutuhan infrastruktur, kebutuhan tenaga kerja dan
lain-lainnya.
IR.BAMBANG KUSTEDJO
43

44. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
4. Unsur Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
Dalam Rencana Promosi Lapangan Usaha/Sektor Riil,
Unsur Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
mempunyai tugas / peran antara lain :
Mencatat semua kebutuhan modal yang diperlukan untuk
membiayai lapangan usaha daerah.
Menerima proposal yang diajukan oleh masyarakat dan
dunia usaha maupun pra studi kelayakan yang dirancang
oleh pemerintah / pemerintah daerah.
Menguji proposal yang diajukan oleh masyarakat dan
dunia usaha.
Memberikan pelayanan perbankan / lembaga keuangan
bukan bank.
IR.BAMBANG KUSTEDJO
44

45. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
5. Unsur Masyarakat dan Dunia Usaha.
Dalam Rencana Promosi Lapangan Usaha/Sektor Riil ,
Unsur Masyarakat dan Dunia Usaha mempunyai tugas /
peran antara lain :
Mencatat penawaran lapangan usaha daerah yang
disampaikan oleh pemerintah / pemerintah daerah.
Mempelajari proposal / pra studi kelayakan yang
disampaikan oleh pemerintah / pemerintah daerah.
Mengajukan penyempurnaan proposal / studi kelayakan
kepada pihak perbankan dan lembaga keuangan bukan
bank.
Membuka lapangan usaha baru.
IR.BAMBANG KUSTEDJO
45

46. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
6. Peluang Usaha Daerah.
Sektor Pertanian.
Subsektor Pertanian Tanaman Pangan.
Subsektor Perkebunan.
Subsektor Perikanan.
Subsektor Peternakan.
Subsektor Kehutanan.
Sektor Pertambangan dan Galian.
Subsektor Pertambangan Batubara dan Gambut.
Subsektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
Subsektor Pertambangan Bijih Logam.
Subsektor Penggalian Batu-Batuan, Tanah Liat dan Pasir.
Subsektor Penambangan dan Penggalian Garam.
Subsektor Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk.
Subsektor Pertambangan dan Penggalian lainnya.
IR.BAMBANG KUSTEDJO
46

47. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
Sektor Industri.
Subsektor Industri Makanan, Minuman dan Tembakau.
Subsektor Industri Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit.
Subsektor Industri Kayu dan Barang-Barang Dari Kayu.
Subsektor Industri Kertasdan Barang-Barang Dari Kertas.
Subsektor Industri Kimia, Barang-Barang dari Bahan Kimia, Minyak Bumi
dan Batubara.
Subsektor Indsutri Barang Galian Non Logam, kecuali Minyak Bumi dan
Batubara.
Subsektor Industri Logam Dasar.
Subsektor Industri Barang-Barang dari Logam, Mesin dan
Perlengkapannya.
Sektor Listrik, Gas dan Air Minum.
Subsektor Listrik.
Subsektor Gas, Uap dan Air Panas.
Subsektor Penjernihan, Penyediaan dan Penyaluran Air.
IR.BAMBANG KUSTEDJO
47

48. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
Sektor Bangunan.
Subsektor Penyiapan Lahan.
Subsektor Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil.
Subsektor Instalasi Gedung dan Bangunan Sipil.
Subsektor Penyelesaian Konstruksi.
Subsektor Penyewaan Alat Konstruksi.
Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.
Subsektor Perdagangan Besar.
Subsektor Perdagangan Eceran.
Subsektor Jasa Perhotelan, Restoran, Rumah Makan, Bar dan Restoran.
Sektor Transportasi dan Komunikasi.
Subsektor Angkutan Darat, Angkutan Dengan Saluran Pipa.
Subsektor Angkutan Air dan Angkutan Udara.
Subsektor Jasa Penunjang Angkutan lainnya.
Subsektor Komunikasi. IR.BAMBANG KUSTEDJO
48

49. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
Sektor Keuangan, Persewaan Gedung dan Jasa Perusahaan.
Subsektor Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.
Subsektor Real Estate dan Industrial Estate.
Subsektor Jasa Persewaan Mesin dan Peralatannya.
Sektor Jasa-Jasa.
Subsektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Keamanan & Ketertiban.
Subsektor Jasa Pendidikan
Subsektor Jasa Kesehatan dan Kebersihan.
Subsektor Jasa Kegiatan Sosial.
Subsektor Organisasi Sosial, Profesi dan Bisnis.
Subsektor Rekreasi, Kebudayaan dan Olah Raga.
Subsektor Jasa Perorangan, dan Rumah Tangga.
Subsektor Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional.
IR.BAMBANG KUSTEDJO
49

50. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
KESIMPULAN
Dari kegiatan promosi ini diharapkan lapangan usaha
tersebut akan dibiayai oleh masyarakat setempat /
investor. Bila karena peluang usaha tersebut
memerlukan biaya yang besar dan teknologi yang
canggih maka lapangan usaha tersebut
dipromosikan secara bertahap ke tingkat regional,
nasional bahkan internasional.
IR.BAMBANG KUSTEDJO
50

51. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
1. RUMAH TANGGA PETANI, Skala Ekonomi ?;
2. RUMAH TANGGA NELAYAN, Skala Ekonomi ?;
3. RUMAH TANGGA PETERNAK, Skala Ekonomi ?;
4. RUMAH TANGGA PEKEBUN, Skala Ekonomi ?;
5. RUMAH TANGGA MASYARAKAT HUTAN, Skala EKonomi ?;
6. RUMAH TANGGA BURUH, Diatur dgn Perda ?;
7. RUMAH TANGGA PNS, TNI/POLRI, Diatur dgn UU ?;
8. DLL.
IR.BAMBANG KUSTEDJO
51

52. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
1. RUMAH TANGGA PETANI TANAMAN PANGAN
 Membutuhkan Lahan / tanah garapan (Skala Ekonomi ?);
 Membutuhkan Modal kerja
 Membutuhkan Teknologi
 Membutuhkan Bibit Unggul
 Membutuhkan Pupuk Organik
 Membutuhkan Obat pemberantas hama
 Membutuhkan Informasi pasar.
IR.BAMBANG KUSTEDJO
52

53. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
2. RUMAH TANGGA NELAYAN
 Membutuhkan Perahu bermesin / Tambak / Kolam
(Skala Ekonomi ?);
 Membutuhkan Modal kerja
 Membutuhkan Teknologi
 Membutuhkan Keterampilan
 Membutuhkan Informasi pasar.
IR.BAMBANG KUSTEDJO
53

54. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
3. RUMAH TANGGA PETERNAK
 Membutuhkan Lahan / Kandang (Skala Ekonomi ?);
 Membutuhkan Modal kerja
 Membutuhkan Teknologi
 Membutuhkan Bibit Unggul (Skala Ekonomi ?)
 Membutuhkan Pakan ternak
 Membutuhkan Obat-obatan (Vitamin dan Pencegahan)
 Membutuhkan Informasi pasar.
IR.BAMBANG KUSTEDJO
54

55. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
4. RUMAH TANGGA PEKEBUN
 Membutuhkan Lahan / tanah garapan (Skala Ekonomi);
 Membutuhkan Modal kerja
 Membutuhkan Teknologi
 Membutuhkan Bibit Unggul
 Membutuhkan Pupuk Organik
 Membutuhkan Obat pemberantas hama
 Membutuhkan Informasi pasar.
IR.BAMBANG KUSTEDJO
55

56. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
5. RUMAH TANGGA MASYARAKAT HUTAN
 Membutuhkan Lahan / tanah garapan (Skala Ekonomi);
 Membutuhkan Modal kerja
 Membutuhkan Teknologi
 Membutuhkan Bibit Unggul
 Membutuhkan Pupuk Organik
 Membutuhkan Obat pemberantas hama
 Membutuhkan Informasi pasar.
IR.BAMBANG KUSTEDJO
56

57. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
6. RUMAH TANGGA BURUH INDUSTRI
 Membutuhkan Pabrik Padat Karya
 Membutuhkan Pabrik ½ Padat Modal
 Membutuhkan Pabrik Padat Modal
 Membutuhkan Keterampilan
 Membutuhkan Gaji yang cukup layak hidup
IR.BAMBANG KUSTEDJO
57

58. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
7. RUMAH TANGGA PNS, TNI/POLRI
 Membutuhkan Gaji (Skala Ekonomi);
 Membutuhkan Profesionalisme
 Membutuhkan Struktur Organisasi
IR.BAMBANG KUSTEDJO
58

59. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
 Luas Perkebunan Kelapa Sawit = 10.000 ha.
 Diberikan kepada petani kebun.
 1 KK Petani kebun dapat = 2 ha lahan perkebunan.
 Tenaga Kerja yang dapat diserap = 10.000 ha / 2 ha = 5.000 TK/KK
 1 KK = 2 ha
= 2 X 20 ton = 40 ton
= 40 X Rp.500.000 = Rp. 20.000.000 / Tahun
= Rp. 1.666.000,- / bulan = Rp. 55.000,-/hari.
 Kalau buruh pekebun :
 1 KK = Rp. 7.000,-/hari = Rp. 210.000,-/bln = Rp. 2.520.000,-/thn.
IR.BAMBANG KUSTEDJO
59

60. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
KESIMPULAN
Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu
diperhatikan skala ekonomi yang dibutuhkan oleh masyarakat
seperti :
a. Petani memerlukan lahan pertanian
b. Peternak memerlukan jumlah ternak
c. Nelayan memerlukan kapal/perahu mesin lengkap dengan
jala dan penangkap ikan lainnya.
d. Buruh Industri memerlukan peraturan daerah untuk
mengatur UMR
e. PNS, TNI/POLRI memerlukan UU untuk mengatur gaji.
IR.BAMBANG KUSTEDJO
60

61. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
1. KEMUDAHAN KREDIT BANK ?;
2. KREDIT TANPA AGUNAN ?;
3. SUKU BUNGA BANK ?;
4. KELAYAKAN USAHA ?;
5. PENANAMAN MODAL ASING ?;
6. BURSA SAHAM ?;
7. ASURANSI ?;
8. DLL.
IR.BAMBANG KUSTEDJO
61

62. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
1. MASYARAKAT PRODUSEN ?;
2. PENGUSAHA MIKRO ?;
3. PENGUSAHA KECIL ?;
4. PENGUSAHA MENENGAH ?;
5. PENGUSAHA BESAR ?;
6. KONGLOMERASI ?;
7. DLL.
IR.BAMBANG KUSTEDJO
62

63. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
KESIMPULAN
Konsepsi “Membangun sistem ekonomi kerakyatan” ini, bilamana
diterapkan secara nasional, maka akan terjadi :
1. Menciptakan Lapangan Usaha baru dan pengembangan lapangan
usaha yang sudah ada.
2. Pertumbuhan Ekonomi yang relatif cukup tinggi.
3. Penyerapan tenaga kerja.
4. Peningkatan Produksi Barang dan Jasa untuk memenuhi
kebutuhan pasar lokal, regional dan internasional.
5. Pemerataan hasil-hasil pembangunan.
6. Peningkatan kesejahteraan rakyat.
7. Memperkuat pondasi pembangunan ekonomi nasional.
8. Secara bertahap ekonomi nasional segera dapat dipulihkan.
IR.BAMBANG KUSTEDJO
63

64. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
BANK/
PINJAMAN
LKBB
(CH+B)
PAJAK
KREDIT
INVESTASI
ASURANSI
PEMERINTAH
PELUANG
USAHA
PENGUSAHA
INVESTASI
TENAGA
KERJA
LAPANGAN
USAHA
G/U
KEUNTUNGAN
IR.BAMBANG KUSTEDJO
64

65. MARI KITA BANGUN EKONOMI
KERAKYATAN DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN PEMERATAAN HASIL
PEMBANGUNAN
IR.BAMBANG KUSTEDJO
65