SlideShare a Scribd company logo
1 of 41
Download to read offline
5/10/2011
1
KEBIJAKAN PERTAMBANGAN
Program Studi Teknik Pertambangan
Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan
Institut Teknologi Bandung
MUHAMMADSONNY ABFERTIAWAN
Doctoral Candidate
Mining Engineering
Regulasi Pertambangan
UU Nomor 4/2009
Pertambangan Mineral dan Batu Bara
PP Nomor 22/2010
Wilayah Pertambangan
PP Nomor 23/2010
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
PP Nomor 55/2010
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pengelolaan Usaha Pertambangan dan Mineral
PP Nomor 78/2010
Reklamasi Pasca Tambang
5/10/2011
2
WILAYAH PERTAMBANGAN
UU Nomor 4/2009
Wilayah Pertambangan (WP)
Wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan
tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang
merupakan bagian dari tata ruang nasional
WILAYAH PERTAMBANGAN
UU Nomor 4/2009
PP Nomor 22/2010
5/10/2011
3
USAHA PERTAMBANGAN
UU Nomor 4/2009
IZIN USAHA PERTAMBANGAN
UU Nomor 4/2009(IUP)
5/10/2011
4
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
UU Nomor 4/2009(IPR)
IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS
UU Nomor 4/2009(IUPK)
5/10/2011
5
HAK DAN KEWAJIBAN
UU Nomor 4/2009
HAK DAN KEWAJIBAN
UU Nomor 4/2009
5/10/2011
6
HAK DAN KEWAJIBAN
UU Nomor 4/2009
HAK DAN KEWAJIBAN
UU Nomor 4/2009
5/10/2011
7
HAK DAN KEWAJIBAN
UU Nomor 4/2009
HAK DAN KEWAJIBAN
UU Nomor 4/2009
5/10/2011
8
PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN
UU Nomor 4/2009
BERAKHIRNYA IUP DAN IUPK
UU Nomor 4/2009
5/10/2011
9
USAHA JASA PERTAMBANGAN
UU Nomor 4/2009
PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH
UU Nomor 4/2009
5/10/2011
10
PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH
UU Nomor 4/2009
WILAYAH PERTAMBANGAN
PP Nomor 22/2010
5/10/2011
11
WILAYAH PERTAMBANGAN
PP Nomor 22/2010
WILAYAH PERTAMBANGAN
PP Nomor 22/2010
5/10/2011
12
WILAYAH PERTAMBANGAN
PP Nomor 22/2010
WILAYAH PERTAMBANGAN
PP Nomor 22/2010
5/10/2011
13
WILAYAH PERTAMBANGAN
PP Nomor 22/2010
WILAYAH PERTAMBANGAN
PP Nomor 22/2010
5/10/2011
14
WILAYAH PERTAMBANGAN
PP Nomor 22/2010
WILAYAH PERTAMBANGAN
PP Nomor 22/2010
5/10/2011
15
WILAYAH PERTAMBANGAN
PP Nomor 22/2010
WILAYAH PERTAMBANGAN
PP Nomor 22/2010
5/10/2011
16
WILAYAH PERTAMBANGAN
PP Nomor 22/2010
WILAYAH PERTAMBANGAN
PP Nomor 22/2010
5/10/2011
17
Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan mineral dan Batubara
PP Nomor 23/2010
Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan mineral dan Batubara
PP Nomor 23/2010
5/10/2011
18
Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan mineral dan Batubara
PP Nomor 23/2010
Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan mineral dan Batubara
PP Nomor 23/2010
5/10/2011
19
Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan mineral dan Batubara
PP Nomor 23/2010
Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan mineral dan Batubara
PP Nomor 23/2010
5/10/2011
20
Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan mineral dan Batubara
PP Nomor 23/2010
Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan mineral dan Batubara
PP Nomor 23/2010
5/10/2011
21
Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan mineral dan Batubara
PP Nomor 23/2010
Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan mineral dan Batubara
PP Nomor 23/2010
5/10/2011
22
Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan mineral dan Batubara
PP Nomor 23/2010
Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan mineral dan Batubara
PP Nomor 23/2010
5/10/2011
23
Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan mineral dan Batubara
PP Nomor 23/2010
Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan mineral dan Batubara
PP Nomor 23/2010
5/10/2011
24
Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan mineral dan Batubara
PP Nomor 23/2010
Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan mineral dan Batubara
PP Nomor 23/2010
5/10/2011
25
Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan mineral dan Batubara
PP Nomor 23/2010
Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan mineral dan Batubara
PP Nomor 23/2010
5/10/2011
26
Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan mineral dan Batubara
PP Nomor 23/2010
Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan mineral dan Batubara
PP Nomor 23/2010
5/10/2011
27
Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan mineral dan Batubara
PP Nomor 23/2010
Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan mineral dan Batubara
PP Nomor 23/2010
5/10/2011
28
Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan mineral dan Batubara
PP Nomor 23/2010
Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan mineral dan Batubara
PP Nomor 23/2010
5/10/2011
29
Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan mineral dan Batubara
PP Nomor 23/2010
Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan mineral dan Batubara
PP Nomor 23/2010
5/10/2011
30
Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan mineral dan Batubara
PP Nomor 23/2010
Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan mineral dan Batubara
PP Nomor 23/2010
5/10/2011
31
Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan mineral dan Batubara
PP Nomor 23/2010
Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan mineral dan Batubara
PP Nomor 23/2010
5/10/2011
32
Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan mineral dan Batubara
PP Nomor 23/2010
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
PP Nomor 78/2010
5/10/2011
33
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
PP Nomor 78/2010
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
PP Nomor 78/2010
5/10/2011
34
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
PP Nomor 78/2010
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
PP Nomor 78/2010
5/10/2011
35
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
PP Nomor 78/2010
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
PP Nomor 78/2010
5/10/2011
36
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
PP Nomor 78/2010
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
PP Nomor 78/2010
5/10/2011
37
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
PP Nomor 78/2010
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
PP Nomor 78/2010
5/10/2011
38
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
PP Nomor 78/2010
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
PP Nomor 78/2010
5/10/2011
39
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
PP Nomor 78/2010
Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
PP Nomor 55/2010
5/10/2011
40
Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
PP Nomor 55/2010
Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
PP Nomor 55/2010
5/10/2011
41
Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
PP Nomor 55/2010
Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
PP Nomor 55/2010

More Related Content

What's hot

Paper Bahan Galian Industri yang berkaitan dengan batuan gunung merapi
Paper Bahan Galian Industri yang berkaitan dengan batuan gunung merapiPaper Bahan Galian Industri yang berkaitan dengan batuan gunung merapi
Paper Bahan Galian Industri yang berkaitan dengan batuan gunung merapi
Sylvester Saragih
 
Dasar Dasar Peledakan Untuk Tambang Umum
Dasar Dasar Peledakan Untuk Tambang UmumDasar Dasar Peledakan Untuk Tambang Umum
Dasar Dasar Peledakan Untuk Tambang Umum
Ipung Noor
 
pola peledakan tamka dan tamda
pola peledakan tamka dan tamdapola peledakan tamka dan tamda
pola peledakan tamka dan tamda
UDIN MUHRUDIN
 
Perencanaan peledakan
Perencanaan peledakanPerencanaan peledakan
Perencanaan peledakan
UDIN MUHRUDIN
 
Perencanaan tambang
Perencanaan tambangPerencanaan tambang
Perencanaan tambang
ramaldini
 

What's hot (20)

Makalah pengolahan mineral floatasi
Makalah pengolahan mineral floatasiMakalah pengolahan mineral floatasi
Makalah pengolahan mineral floatasi
 
Rab nikel
Rab nikelRab nikel
Rab nikel
 
Proposal kegiatan perencanaan pemboran
Proposal kegiatan perencanaan pemboranProposal kegiatan perencanaan pemboran
Proposal kegiatan perencanaan pemboran
 
Paper Bahan Galian Industri yang berkaitan dengan batuan gunung merapi
Paper Bahan Galian Industri yang berkaitan dengan batuan gunung merapiPaper Bahan Galian Industri yang berkaitan dengan batuan gunung merapi
Paper Bahan Galian Industri yang berkaitan dengan batuan gunung merapi
 
Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiata...
Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiata...Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiata...
Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiata...
 
Sistem Penambangan
Sistem PenambanganSistem Penambangan
Sistem Penambangan
 
Dasar Dasar Peledakan Untuk Tambang Umum
Dasar Dasar Peledakan Untuk Tambang UmumDasar Dasar Peledakan Untuk Tambang Umum
Dasar Dasar Peledakan Untuk Tambang Umum
 
Pengenalan Good Mining Practice - Aspek Konservasi Mineral & Batubara_.pptx
Pengenalan Good Mining Practice - Aspek Konservasi Mineral & Batubara_.pptxPengenalan Good Mining Practice - Aspek Konservasi Mineral & Batubara_.pptx
Pengenalan Good Mining Practice - Aspek Konservasi Mineral & Batubara_.pptx
 
pola peledakan tamka dan tamda
pola peledakan tamka dan tamdapola peledakan tamka dan tamda
pola peledakan tamka dan tamda
 
Pertambangan bauksit
Pertambangan bauksitPertambangan bauksit
Pertambangan bauksit
 
Alat Berat Tambang dan fungsinya
Alat Berat Tambang dan fungsinyaAlat Berat Tambang dan fungsinya
Alat Berat Tambang dan fungsinya
 
Pengolahan Bahan Galian
Pengolahan Bahan GalianPengolahan Bahan Galian
Pengolahan Bahan Galian
 
sistem pengelolaan dan pengolahan AAT di Area Pertambangan
sistem pengelolaan dan pengolahan AAT di Area Pertambangansistem pengelolaan dan pengolahan AAT di Area Pertambangan
sistem pengelolaan dan pengolahan AAT di Area Pertambangan
 
Studi Kelayakan Tambang: Pengantar
Studi Kelayakan Tambang: PengantarStudi Kelayakan Tambang: Pengantar
Studi Kelayakan Tambang: Pengantar
 
Perencanaan peledakan
Perencanaan peledakanPerencanaan peledakan
Perencanaan peledakan
 
Perencanaan tambang
Perencanaan tambangPerencanaan tambang
Perencanaan tambang
 
Sistem ventilasi tbt
Sistem ventilasi tbtSistem ventilasi tbt
Sistem ventilasi tbt
 
Study Kasus Eksplorasi Bijih Besi
Study Kasus Eksplorasi Bijih BesiStudy Kasus Eksplorasi Bijih Besi
Study Kasus Eksplorasi Bijih Besi
 
Pengantar teknologi mineral 2
Pengantar teknologi mineral 2Pengantar teknologi mineral 2
Pengantar teknologi mineral 2
 
Pola peledakan
Pola peledakanPola peledakan
Pola peledakan
 

Similar to Kebijakan Pertambangan

Peraturan menteri esdm nomor 7 tahun 2020
Peraturan menteri esdm nomor 7 tahun 2020Peraturan menteri esdm nomor 7 tahun 2020
Peraturan menteri esdm nomor 7 tahun 2020
Muhamad Wicaksono
 
6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf
6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf
6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf
empupacol1
 
Permen esdm 12 2011 tentang tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan da...
Permen esdm 12 2011 tentang tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan da...Permen esdm 12 2011 tentang tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan da...
Permen esdm 12 2011 tentang tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan da...
Syafril Ramadhon
 
Perbup nomor-5-th-2013
Perbup nomor-5-th-2013Perbup nomor-5-th-2013
Perbup nomor-5-th-2013
Achmad Wahid
 
13 permen pu no 10 th 2008 wajib ukl upl
13 permen pu no 10 th 2008 wajib ukl upl13 permen pu no 10 th 2008 wajib ukl upl
13 permen pu no 10 th 2008 wajib ukl upl
Rina Yuliani
 

Similar to Kebijakan Pertambangan (20)

Peraturan menteri esdm nomor 7 tahun 2020
Peraturan menteri esdm nomor 7 tahun 2020Peraturan menteri esdm nomor 7 tahun 2020
Peraturan menteri esdm nomor 7 tahun 2020
 
6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf
6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf
6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf
 
Permen esdm 12 2011 tentang tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan da...
Permen esdm 12 2011 tentang tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan da...Permen esdm 12 2011 tentang tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan da...
Permen esdm 12 2011 tentang tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan da...
 
Permen esdm no. 11 tahun 2018
Permen esdm no. 11 tahun 2018Permen esdm no. 11 tahun 2018
Permen esdm no. 11 tahun 2018
 
Permen esdm 07 tahun 2014
Permen esdm 07 tahun 2014Permen esdm 07 tahun 2014
Permen esdm 07 tahun 2014
 
Permen esdm nomor 07 tahun 2014
Permen esdm nomor 07 tahun 2014Permen esdm nomor 07 tahun 2014
Permen esdm nomor 07 tahun 2014
 
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
 
Perbup nomor-5-th-2013
Perbup nomor-5-th-2013Perbup nomor-5-th-2013
Perbup nomor-5-th-2013
 
Sop esdm prov papua (energi sumber daya mineral)
Sop esdm prov papua (energi sumber daya mineral)Sop esdm prov papua (energi sumber daya mineral)
Sop esdm prov papua (energi sumber daya mineral)
 
Permen esdm noomor 34 tahun 2017
Permen esdm noomor 34 tahun 2017Permen esdm noomor 34 tahun 2017
Permen esdm noomor 34 tahun 2017
 
Pertambangan presentasi 17juni2015
Pertambangan presentasi 17juni2015Pertambangan presentasi 17juni2015
Pertambangan presentasi 17juni2015
 
13 permen pu no 10 th 2008 wajib ukl upl
13 permen pu no 10 th 2008 wajib ukl upl13 permen pu no 10 th 2008 wajib ukl upl
13 permen pu no 10 th 2008 wajib ukl upl
 
Perda n0-4-2011-usaha pertambangan mineral dan batu bara
Perda n0-4-2011-usaha pertambangan mineral dan batu baraPerda n0-4-2011-usaha pertambangan mineral dan batu bara
Perda n0-4-2011-usaha pertambangan mineral dan batu bara
 
1. paparan ditjen minerba
1. paparan ditjen minerba1. paparan ditjen minerba
1. paparan ditjen minerba
 
Uu no. 3 thn 2020 tentang Minerba
Uu no. 3 thn 2020 tentang MinerbaUu no. 3 thn 2020 tentang Minerba
Uu no. 3 thn 2020 tentang Minerba
 
3.materi hukum perburuhan
3.materi hukum perburuhan3.materi hukum perburuhan
3.materi hukum perburuhan
 
Pp1 2014bt
Pp1 2014btPp1 2014bt
Pp1 2014bt
 
Focus Group Discussion (FGD) Aspek Legal, Teknis, dan Pasar
Focus Group Discussion (FGD) Aspek Legal, Teknis, dan PasarFocus Group Discussion (FGD) Aspek Legal, Teknis, dan Pasar
Focus Group Discussion (FGD) Aspek Legal, Teknis, dan Pasar
 
Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklam...
Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklam...Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklam...
Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklam...
 
Pertambangan
PertambanganPertambangan
Pertambangan
 

Recently uploaded

Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBDPermendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Sumardi Arahbani
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
muhammadrezza14
 
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia  untuk perguruan tinggimateri hukum perbankan di Indonesia  untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
ssuser8b8170
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
Sumardi Arahbani
 

Recently uploaded (9)

aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaaspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBDPermendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
 
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia  untuk perguruan tinggimateri hukum perbankan di Indonesia  untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapanPotensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
 

Kebijakan Pertambangan