Amdal

1. PERMEN LHK NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG SERTIFIKASI KOMPETENSI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, LEMBAGA PENYEDIA JASA
PENYUSUN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, DAN UJI
KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN,
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
1
Oleh:
Ir. Ary Sudijanto, MSE
Disampaikan pada acara
Sosialisasi Kebijakan Persetujuan Lingkungan,
@Zoom Cloud Meeting, 29 Oktober 2021

2. Outline Paparan
• Pengantar;
• Pengaturan Sertifikasi Kompetensi Penyusun Amdal;
• Pengaturan LPJP Pasca PP 22/2021;
• Pengaturan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
• Pembinaan dan Evaluasi.
1
2
3
4
5

3. Pengantar
3
1

4. Amanat PP 22 Tahun 2021 (terkait Persetujuan Lingkungan)
Pasal 106, PP 22/2021
Ketentuan Lebih lanjut mengenai:
a. Daftar Usaha dan/atau kegiatan wajib
Amdal, UKL-UPL dan SPPL;
b. tata cara sistem sertifikasi kompetensi
Amdal, pelatihan kompetensi Amdal, dan
lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal;
c. pembentukan Lembaga Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup dan Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup; dan
d. tata cara penilaian calon ahli bersertifikat.
diatur dengan Peraturan Menteri.
Disusun dan dikelompokkan dalam 2
PermenLHK, yaitu:
1. PermenLHK tentang Daftar Usaha
dan/atau Kegiatan wajib Amdal,
UKL-UPL, dan SPPL (Permen LHK
4/2021); dan
2. PermenLHK 18 Tahun 2021
tentang Sertifikasi Kompetensi
Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup, Lembaga
Penyedia Jasa Penyusun Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup, dan Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup.
(Proses Pengundangan di KemenKumham)
Telah
ditetapkan,
1 April 2021
Finalisasi
Proses
Penetapan

5. Program Strategis KLHK (PKTL- PDLUK)
Sebagai Implikasi atas terbitnya
PP 22 Tahun 2021
Penyusunan Peraturan Menteri LHK sebagai NSPK Pelaksanaan
PP 22 Tahun 2021, yaitu:
a. PermenLHK yang mengatur usaha dan/atau kegiatan wajib
Amdal, UKL-UPL dan SPPL;
b. PermenLHK yang mengatur Tata cara sistem sertifikasi
kompetensi Amdal, Pelatihan Kompetensi Amdal, dan lembaga
penyedia jasa penyusunan Amdal;
c. PermenLHK yang mengatur Pembentukan Lembaga Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup; dan
d. PermenLHK yang mengatur Tata cara penilaian calon ahli
bersertifikat.
(sebagian revisi muatan PermenLHK sudah langsung
dimasukkan dalam pengaturan PP 22 Tahun 2021);
Pembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
yang akan menggantikan peran Komisi Penilai Amdal;
Pembentukan Tim Uji Kelayakan yang akan melakukan tugas
membantu menteri, gubernur dan bupati/ wali kota untuk melakukan
uji kelayakan sesuai kewenangannya;
Perumusan skema sertifikasi penyusun Amdal;
1.
2.
3.
4.
5. Perumusan skema sertifikasi ahli yang akan menjadi anggota
penilai Tim Uji Kelayakan;
6. Perumusan sistim pelatihan bagi Lembaga Pelatihan
Kompetensi Amdal;
7. Pembangunan Sistim Informasi Dokumen Lingkungan Hidup
sebagai backbone pelaksanaan Sistim Kajian Dampak
Lingkungan sesuai PP 22 Tahun 2021;
8. Penyusunan Formulir KA Spesifik untuk tiap sektor kegiatan
wajib Amdal;
Penyusunan Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk tiap
jenis kegiatan wajib UKL-UPL.
9.
Diperlukan dukungan semua pihak……

6. Pengaturan Sertifikasi dan Kriteria Kompetensi
Penyusun Dokumen Amdal Dalam PP 22/2021
PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL
AMDAL
UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN
PEMERINTAH
TIM UJI KELAYAKAN
(Unsur Pemerintah Pusat dan daerah serta
AHLI BERSERTIFIKAT)
LEMBAGA UJI
KELAYAKAN
Penyusun maupun Penilai Amdal dipersyaratkan harus memiliki sertifikat, agar dokumen Amdal
yang digunakan dalam menentukan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah/saintifik
Pengambil Keputusan
(Menteri, gubernur,
bupati/walikota)
PEMRAKARSA
Penyusun
Bersertifikat
Lembaga Penyedia Jasa
Penyusunan Amdal
Teregistrasi
Menunjuk

7. Konsep Dasar Tata Laksana Uji Kelayakan Lingkungan dalam PP 22/2021
PENETAPAN
KELAYAKAN
LINGKUNGAN
Efektif
PERCEPATAN DAN
KETEPATAN
KAJIAN AMDAL
Profesional
ENVIRONMENTAL SAFEGUARDS
Konsep Dasar :
Amdal adalah bagian dari Feasibility Study (teknis, ekonomi dan lingkungan) untuk Penetapan Kelayakan Lingkungan
KELEMBAGAAN
KRITERIA
KOMPETENSI
(Penyusun dan Ahli)
TATA LAKSANA
LEMBAGA di PUSAT,
menugaskan Tim Uji
Kelayakan
Lingkungan Hidup di
Pusat, Provinsi dan
Kab/ Kota
BERBASIS
STANDARDISASI &
KOMPETENSI
“EFEKTIF”
BERBASIS
SCIENTIFIC
STANDAR &
TEKNOLOGI
I. BENTUK/FORMAT LEMBAGA
II. KRITERIA PERSONIL DALAM
LEMBAGA & PENGATURANNYA
III. MEKANISME PENILAIAN / TATA
LAKSANA
TAHAPAN:
Dasar pemikiran sistem KPA diganti dengan Sistem Uji Kelayakan:
1. Memastikan standarisasi pelaksanaan sesuai dengan NSPK;
2. Mengembalikan Amdal sebagai kajian ilmiah;
3. Mengatasi bottleneck penilaian Amdal. 7
Pengaturan Uji
Kelayakan

8. Konsep Lembaga Uji Kelayakan dan Tim Uji Kelayakan
LEMBAGA UJI
KELAYAKAN
Tim Uji
Kelayakan
Pusat
(KLHK)
Tim Uji
Kelayakan
Provinsi
(tiap Provinsi)
Tim Uji
Kelayakan
Kab/Kota
(tiap Kab/Kota)
Tim Uji
Kelayakan
Pusat
(penugasan
khusus)
Dibentuk oleh
Pemerintah
Lembaga Uji
Kelayakan
membentuk Tim
Uji Kelayakan
untuk
melaksanakan
tugasnya
Tim Uji Kelayakan,
bertugas membantu
Menteri, gubernur,
bupati/walikota untuk
melakukan penilaian uji
kelayakan lingkungan
hidup rencana usaha
dan/atau kegiatan sesuai
kewenangan
8
Bank Ahli
• Keanggotaan Tim Uji Kelayakan terdiri dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah dan Ahli
bersertifikat;
• Akan disusun mekanisme pemenuhan sertifikasi bagi anggota tim uji kelayakan, sertifikasi
merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Tim Uji Kelayakan yang berasal dari
unsur ahli;
• Tim Uji Kelayakan dengan penugasan khusus dapat ditugaskan sewaktu-waktu dan dimanapun
sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan penilaian uji kelayakan

9. TIM UJI KELAYAKAN LH
PUSAT
LEMBAGA UJI
KELAYAKAN
TIM UJI KELAYAKAN LH
PROVINSI
TIM UJI KELAYAKAN LH
KAB/KOTA
Evaluasi
Pemenuhan
Kriteria
TIM UJI KELAYAKAN LH
Penugasan Khusus
Usulan Pembentukan
Tim Uji Kelayakan oleh
Kepala Daerah atau
Dirjen
PERSYARATAN TIM UJI KELAYAKAN
UNSUR
PEMERINTAH
PUSAT & DAERAH
yang membidangi
LH
 Instansi Penerbit
Persetujuan
Teknis
UNSUR AHLI
BERSERTIFIKAT
(Minimal 5 orang),
Antara lain:
ahli kualitas udara,
ahli kualitas air, ahli
sosial, ahli kesehatan
masyarakat, atau ahli
lainnya
Assesment
(Sertifikasi)
KRITERIA:
 UNSUR PEMERINTAH & AHLI
MEKANISME:
 PEMBENTUKAN LEMBAGA
 PENILAIAN KEAHLIAN
MENTERI LHK
SK Tim Uji
Kelayakan
9
Konsep PembentukanTim Uji Kelayakan LH

10. Pengaturan Sertifikasi Kompetensi
Penyusun Amdal
10
2

11. Sertifikasi Amdal Sebelum PP 22 Tahun 2021
Permen LH 7 Tahun 2010
Sertifikasi Penyusun Amdal diterbitkan oleh
LSK Yang Ditunjuk Langsung oleh Menteri
Calon Penyusun Amdal wajib telah lulus
diklat Penyusun
Pelatihan Amdal dilakukan oleh Lembaga
Diklat yang telah di registrasi oleh Menteri
Untuk Permohonan LPJP harus memiliki
minimal 2 orang yang memiliki sertifikat
sebagai ketua Tim Penyusun Amdal
Permen LHK 65 Tahun 2016
Sertifikasi Amdal diterbitkan oleh LSP yang
telah ditetapkan oleh BNSP
Calon Penyusun Amdal tidak wajib lulus
Diklat Penyusun
Lembaga Pelatihan Amdal tidak wajib di
registrasi Menteri namun harus memiliki
Perjanjian dengan LSP

12. Poin Perubahan Penting Sertifikasi Amdal
Dalam PP 22/2021 dan Permen LHK 18 Tahun 2021
Sertifikasi
Penyusun Amdal
tidak lagi dilakukan
oleh LSP namun
oleh LSK Yang
ditetapkan Menteri
Setiap Calon Penyusun
Amdal wajib mengikuti
Pelatihan Amdal melalui
LPK yang telah di
akreditasi oleh Menteri
Persyaratan untuk LPJP di
tambahkan minimal 2
orang yang memiliki
sertifikat sebagai Anggota
Tim Penyusun
Semua Lembaga
Pelatihan harus di
akreditasi oleh Menteri
dan menggunakan
kurikulum diklat Yang
ditetapkan dalam Permen
LSK dan LPK
bertanggungjawab kepada
Menteri
Sertifikasi Amdal
merupakan suatu
kesatuan Proses Yang
dimulai dari Pelatihan
sampai diterbitkan
Sertifikat Penyusun

13. Sistem Sertifikasi Kompetensi Amdal
Sistem
Sertifikasi
Kompetensi
Amdal
pelatihan
penyusunan Amdal
uji kompetensi
penerbitan sertifikat
kompetensi
LPK (Lembaga Pelatihan kompetensi)
LSK (Lembaga Sertifikasi Kompetensi)
oleh LSK
Didesain sebagai suatu kesatuan, sehingga sertifikat kelulusan pelatihan penyusun Amdal
menjadi persyaratan untuk dapat mengikuti uji kompetensi

14. Pelatihan Kompetensi Amdal
Dilakukan oleh LPK yang telah
Terakreditasi
Pelatihan Penyusun Amdal sesuai
kurikulum diklat yang telah
ditentukan
LPK Juga berwenang melakukan
Pelatihan Amdal Dasar dan Pelatihan
Penilai dan Uji Kelayakan Sesuai
Kurikulum Yang Telah Ditentukan

15. Pembentukan LPK
Calon LPK Mengajukan
Akreditasi Kepada
Menteri
Kepala Badan yang
membidangi SDM LHK
melakukan telaahan
persyaratan
Kepala Badan yang
membidangi SDM LHK
menerbitkan
rekomendasi penerbitan
akreditasi bila
Persyaratan Lengkap
Menteri menerbitkan
akreditasi kepada LPK
Amdal
a. identitas LPK Amdal;
b. penanggung jawab pelatihan kompetensi penyusun
Amdal;
c. daftar pengajar tetap dan tidak tetap yang memiliki
pengalaman menyusun Amdal paling sedikit 5 (lima)
tahun;
d. menggunakan bahan ajar (kurikulum) Amdal
berdasarkan standar kompetensi;
e. menyediakan informasi publik mengenai pelaksanaan
pelatihan kompetensi penyusun Amdal; dan
f. sistem manajemen mutu.
Persyaratan
Akreditasi
LPK wajib
menyampaikan
laporan
pelaksanaan
pelatihan setiap
Tahun

16. Pembentukan LSK
Calon LSK Mengajukan
Penetapan Kepada
Menteri
Kepala Badan yang
membidangi SDM LHK
melakukan telaahan
persyaratan
Kepala Badan yang
membidangi SDM LHK
menerbitkan rekomendasi
penetapan bila
Persyaratan Lengkap
Menteri Menetapkan LSK
Persyaratan
Penetapan
a. identitas lembaga sertifikasi kompetensi Amdal;
b. penanggung jawab sertifikasi kompetensi Amdal;
c. sistem uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
d. penguji yang memiliki pengalaman paling sedikit 10 (sepuluh)
tahun di bidang penyusunan Amdal;
e. sistem informasi publik yang terkait dengan pelaksanaan uji
kompetensi;
f. mekanisme penanganan pengaduan dari pengguna jasa dan
publik; dan
g. sistem manajemen mutu.
LSK wajib
menyampaikan
laporan
pelaksanaan
sertifkasi setiap
Tahun

17. Organisasi LSK
Organisasi
LSK
Dewan Pengarah
Ketua LSK
Komisi Banding
Kepala Bidang Administrasi, Kepala Bidang
Standarisasi, Kepala Bidang Jaminan Mutu,
Kepala Bidang Pengujian dan Sertifikasi

18. Mekanisme Sertifikasi Kompetensi Penyusun Amdal
Dilakukan
Melalui Uji
Kompetensi
kepada Peserta
Untuk Kualifikasi
Ketua harus
menguasai 19
Kompetensi
Ketua
Untuk Kualifikasi
Anggota harus
menguasai 14
Kompetensi
Anggota
 LSK wajib melakukan Evaluasi terhadap kinerja Penyusun yang telah mendapatkan
sertifikasi minimal setiap 3 (tiga) tahun sekali;
 Berdasarkan hasil evaluasi, LSK dapat memberikan teguran tertulis, dan memerintahkan
penyusun untuk melakukan uji sertifikasi kompetensi ulang;
 Penyusun yang telah mendapatkan sertifikasi harus secara berkala melakukan
pemeliharaan kompetensi;
19 Unit Kompetensi Sesuai SKKNI
Penyusun Amdal berdasarkan
Kemenaker Nomor 122 Tahun 2016

19. Pengaturan LPJP
Pasca PP 22 Tahun 2021
19
3

20. Pembentukan LPJP
Calon LPJP Mengajukan
Registrasi Kepada Menteri
Kepala badan yang
membidangi standarisasi
instumen lingkungan
hidup dan kehutanan
melakukan telaahan
terhadap persyaratan
Kepala badan yang
membidangi standarisasi
instumen lingkungan
hidup dan kehutanan
menerbitkan rekomendasi
penerbitan registrasi
Menteri menerbitkan
registrasi kepada LPJP
Amdal
LPJP wajib
menyampaikan
laporan pelaksanaan
registrasi setiap
Tahun
• identitas pemohon;
• akte pendirian badan hukum;
• penanggung jawab sertifikasi kompetensi Amdal;
• memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga tetap penyusun Amdal dengan standar
kualifikasi ketua tim penyusun Amdal;
• memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga tetap penyusun Amdal dengan standar
kualifikasi anggota tim penyusun Amdal;
• memiliki perjanjian kerja dengan tenaga tidak tetap penyusun Amdal dengan standar
kualifikasi anggota tim penyusun Amdal;
• memiliki perjanjian kerja dengan tenaga ahli;
• memiliki sistem manajemen mutu; dan
• melaksanakan pengendalian mutu internal, termasuk menjaga prinsip
ketidakberpihakan dan/atau menghindari konflik kepentingan.
Persyaratan
Registrasi

21. Pengaturan Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup
21
4

22. Komisi Penilai Amdal
Pusat
Komisi Penilai Amdal
Provinsi
Komisi Penilai Amdal
Kabupaten/Kota
a. bersifat strategis nasional; dan/atau
b. berlokasi:
1. Di lebih dari 1 (satu) wilayah
provinsi;
2. Di wilayah NKRI yang sedang
dalam sengkete dengan negara
lain
3. di wilayah laut lebih dari 12 (dua
belas) mil laut diukur dari garis
pantai ke arah laut lepas;
dan/atau
4. di lintas batas NKRI dengan
Negara Lain
a. bersifat strategis provinsi; dan/atau
b. berlokasi:
1. Di lebih dari 1 (satu) wilayah
kabupaten/kota dalam satu
provinsi
2. Di lintas wilayah kabupaten/kota;
dan/atau
3. di wilayah laut paling jauh 12 (dua
belas) mil laut dari garis pantai ke
arah laut lepas dan/atau ke arah
perairan kepulauan.
a. bersifat strategis kabupaten/kota
dan tidak strategis; dan/atau
b. di wilayah laut paling jauh 1/3
(satupertiga) dari wilayah laut
kewenangan provinsi
MENTERI GUBERNUR Bupati/Walikota
Penilaian Amdal Sebelum PP 22 Tahun 2021
Komisi Penilai Amdal di bentuk oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dan bertanggung
jawab kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota

23. Ketua
Sekretaris
Anggota:
18 Unsur
Ketua dan sekretaris
berasal dari instansi
lingkungan hidup Pusat
untuk komisi penilai Amdal
Pusat
1
2
3
Ketua
Sekretaris
Anggota:
15 Unsur
Ketua dan sekretaris berasal
dari instansi lingkungan hidup
Provinsi untuk komisi penilai
Amdal Provinsi
1
2
3
Ketua
Sekretaris
Anggota:
12 Unsur
Ketua dan sekretaris berasal
dari instansi lingkungan hidup
Kab/Kota untuk komisi penilai
Amdal Kab/Kota
1
2
3
Komisi Penilai Amdal
Pusat
Komisi Penilai Amdal
Provinsi
Komisi Penilai Amdal
Kabupaten/Kota
Sumber: Pasal 56 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Penilaian Amdal Sebelum PP 22 Tahun 2021 (Susunan KPA)

24. Pengaturan Penilaian Amdal Setelah PP 22 Tahun 2021
Komisi Penilai Amdal
digantikan oleh Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup
dalam melakukan Penilaian
Amdal
Tim Uji Kelayakan LH
ditetapkan oleh Menteri
berdasarkan Rekomendasi
Lembaga Uji Kelayakan LH
Tim Uji Kelayakan LH
berkedudukan di Pusat,
Provinsi dan Kabupaten/Kota
Gubernur, Bupati/Walikota
hanya dapat mengusulkan
Pembentukan Tim Uji
Kelayakan (Tidak dapat
membentuk Sendiri)
Ahli/pakar yang masuk
sebagai anggota Tim Uji
Kelayakan LH wajib di
sertifikasi oleh Menteri
melalui Lembaga Uji
Kelayakan LH
Tim Uji Kelayakan LH
Bertanggung jawab kepada
Menteri melalui Lembaga Uji
Kelayakan LH

25. Organisasi Lembaga Uji Kelayakan LH & Tugasnya
Ketua
kepala divisi Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup;
kepala divisi sertifikasi dan
kapasitas kompetensi;
kepala divisi sistem informasi
Uji Kelayakan; dan
kepala divisi monitoring dan
evaluasi Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup
Sekretaris
Dewan
Pengarah LUK
Lembaga Uji Kelayakan, bertugas:
1) membentuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
2) melakukan sertifikasi ahli;
3) menyusun daftar kumpulan ahli bersertifikat;
4) menyediakan sistem informasi uji kelayakan yang
merupakan bagian dari sistem informasi dokumen
Lingkungan Hidup;
5) melakukan pembinaan kepada Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup; dan
6) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji
kelayakan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

26. Alur Proses Pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
Menteri Menugaskan
Ketua Lembaga Uji
Kelayakan LH untuk
Memeriksa
Permohonan
Ketua LUKLH
menugaskan Kepala
Divisi Tim Uji
Kelayakan Lingkungan
Hidup untuk
memeriksa
permohonan
Permohonan Lengkap
Permohonan Tidak
Lengkap
Rekomendasi
diterbitkan oleh Ketua
LUKLH
Menteri
Menetapkan TUKLH
Pusat, Provinsi,
Kab/kota
KELENGKAPAN PERSYARATAN PENGAJUAN:
a. surat keputusan pengangkatan:
1. pejabat administrator; atau
2. pejabat fungsional tertentu setara yang memiliki pengalaman dalam
penilaian Amdal paling sedikit 2 (dua) tahun,
untuk posisi sebagai ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
b. surat keputusan pengangkatan:
1. pejabat pengawas; atau
2. pejabat fungsional tertentu tertentu setara yang memiliki pengalaman
dalam penilaian Amdal paling sedikit 2 (dua) tahun,
untuk posisi kepala sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
c. surat pengajuan daftar nama Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dari Direktur
Jenderal, PKTL
d. tanda bukti ahli bersertifikat dari Menteri untuk ahli bersertifikat (untuk
minimal 5 orang ahi)
e. surat keterangan 5 (lima) orang anggota dari KLHK
Direktur Jenderal,
Gubernur,
Bupati/Walikota
Mengajukan
Permohonan kepada
Menteri LHK
Permohonan Dikembalikan untuk Dilengkapi

27. Organisasi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
Organisasi
TUKLH
Ketua
Kepala Sekretariat
Anggota
Dijabat oleh Pejabat Setingkat Administrator Yang Membidangi
Amdal atau Pejabat Fungsional setara (Madya) Yang Punya
Pengalaman 2 Tahun di Penilaian Amdal
Dijabat oleh Pejabat Setingkat Pengawas Yang Membidangi
Amdal atau Pejabat Fungsional setara (Muda) Yang Punya
Pengalaman 2 Tahun di Penilaian Amdal
Terdiri atas Minimal 5 ahli yang telah tersertifikasi dan 5 orang dari
Instansi Lingkungan Hidup Pusat atau Daerah
Untuk 5 Orang dari Instansi LH (atau bisa dari OPD) harus memenuhi kriteria :
 terdiri dari 3 (tiga) orang telah lulus diklat Amdal penilai dan 2 (dua) orang telah lulus diklat Amdal Penyusun;
 telah lulus diklat Amdal Dasar atau memiliki latar belakang pendidikan teknik lingkungan atau ilmu lingkungan atau program studi
sejenis yang memiliki mata kuliah Amdal dan telah berpengalaman minimal 3 tahun menilai Amdal; atau
 mempunyai pengalaman menilai Amdal minimal 5 (lima) Tahun terakhir

28. Persyaratan Permohonan Tim Uji Kelayakan LH (1)
No Persyaratan Kelengkapan Keterangan
1. surat keputusan pengangkatan:
1. Minimal merupakan pejabat administrator; atau
2. Minimal pejabat fungsional tertentu setara
dengan pejabat administrator yang memiliki
pengalaman dalam penilaian Amdal paling
sedikit 2 (dua) tahun;
untuk posisi sebagai ketua Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup;
Yang dimaksud Pejabat administrator adalah pejabat eselon III di
instansi lingkungan hidup;
Yang dimaksud pejabat fungsional tertentu adalah pejabat setara
Ahli Madya yang telah memiliki pengalaman dalam penilaian Amdal
paling sedikit 2 (dua) tahun.
Surat keputusan harus dikeluarkan pejabat yang berwenang terkait
kepegawaian
2. surat keputusan pengangkatan:
1. Minimal merupakan pejabat pengawas; atau
2. Minimal pejabat fungsional tertentu setara
dengan pejabat pengawas yang memiliki
pengalaman dalam penilaian Amdal paling
sedikit 2 (dua) tahun,
untuk posisi sebagai Kepala Sekretariat;
Yang dimaksud Pejabat pengawas adalah pejabat eselon IV di instansi
lingkungan hidup;
Yang dimaksud pejabat fungsional tertentu adalah pejabat setara Ahli
Muda yang telah memiliki pengalaman dalam penilaian Amdal
paling sedikit 2 (dua) tahun.
Surat keputusan harus dikeluarkan pejabat yang berwenang terkait
kepegawaian
3. surat keterangan pemenuhan persyaratan minimal
5 (lima) orang anggota dari organisasi perangkat
daerah setempat dengan persyaratan dengan
ketentuan:
a. terdiri dari 3 (tiga) orang telah lulus
pendidikan dan
Daftar Usulan dapat berasal dari lintas organisasi perangkat
daerah di daerah selama salah satu dari persyaratan terpenuhi.
Untuk persyaratan butir a, harus dari lembaga pelatihan Amdal
yang mendapatkan registrasi

29. Persyaratan Permohonan Tim Uji Kelayakan LH (2)
Pelatihan Amdal penilai dan 2 (dua) orang telah
lulus pendidikan dan pelatihan Amdal penyusun;
b. telah lulus pendidikan dan pelatihan Amdal dasar
atau memiliki latar belakang PendidikanTeknik
lingkungan atau ilmu lingkungan atau program
studi yang sejenis yang memiliki mata kuliah
Amdal, dan telah berpengalaman paling sedikit 3
(tiga) tahun menilai Amdal; atau
c. Mempunyai pengalaman menilai Amdal paling
sedikit 5 (lima) tahun terakhir.
dari KLHK atau dari lembaga pelatihan perguruan
tinggi (PSLH) yang telah mendapatkan registrasi dari KLH
Untuk persyaratan butir b dan butir c harus dilengkapi
dengan bukti portofolio melakukan penilaian Amdal
sesuai dengan rentang waktu yang diminta.
Bukti portofolio minimal ditunjukkan dalam bentuk tanda
bukti kehadiran (daftar hadir)
4. surat keterangan pemenuhan persyaratan 1 (satu)
orang dari unsur kementerian lingkungan hidup dan
kehutanan atau unit pelaksana teknis kementerian
lingkungan hidup dan kehutanan
Dibuktikan dengan surat dari unit teknis
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan yang
menyatakan bahwa nama bersangkutan disetujui
untuk menjadi anggota Tim Uji Kelayakan di
provinsi xxxx atau kabupaten xxxxx
Catatan: unit teknis kementerian lingkungan hidup dan
kehutanan dapat berasal dari unit teknis manapun di
KLHK
5. tanda bukti ahli bersertifikat dari Menteri untuk minimal 5
(lima) ahli bersertifikat yang diusulkan
Di dapatkan dari hasil penilaian portofolio atau
assesmen yang dikeluarkan oleh Menteri
6. surat pengajuan daftar nama Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup dari Direktur Jenderal, gubernur,
atau bupati/wali kota
Surat dari Gubernur, Bupati/Walikota yang
berisi susunan Nama Tim Uji Kelayakan beserta
posisi masing masing
7. Daftar Nama Anggota Sekretariat Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup
Surat dari Gubernur, Bupati/Walikota yang
berisi susunan Anggota Sekretariat Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup

30. Skema Konsep Sertifikasi Ahli Penilai Amdal
Pemohon
Sertifikasi Ahli
Lembaga Uji Kelayakan
a.n. Menteri
Penerbitan Tanda
ahli Bersertifikat
Assesment
Calon Ahli
Tidak memenuhi
• Ijazah pendididkan
formal;
• Sertifikat pelatihan;
• Bukti pengalaman;
• Rekam jejak ahli;
• Rekomendasi dari asosiasi
keahlian
• Tulisan ilmiah
30
Penilaian ahli bersertifikat
dilakukan oleh Lembaga Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup,
yang dilakukan dengan
membentuk Dewan Penilai
Penilaian kepada Calon Ahli
Bersertifikat dilakukan terhadap
Substansi Pemahaman Filosofi
Amdal dan konsep Penilaian Amdal
Memenuhi

31. Pengusulan Sertifikasi Ahli Penilai Amdal (Portofolio)
31
Calon ahli bersertifikat dengan mekanisme portofolio diusulkan oleh:
a. gubernur melalui instansi lingkungan hidup;
b. bupati/wali kota melalui instansi lingkungan hidup;
Persyaratan Permohonan Ahli Bersertifikat dengan Mekanisme Portofolio
(diperuntukkan bagi daerah yang telah memiliki Lisensi KPA)
Persyaratan yang disampaikan berupa:
a. Portofolio rekam jejak penilaian dokumen Amdal yang telah dilakukan oleh Ahli tersebut maksimal dalam waktu 3 (tiga)
tahun terakhir.
Antara lain berisi:
1. laporan penilaian Amdal yang telah dilakukan dalam 3 tahun terakhir;
2. makalah yang berisi langkah langkah yang dilakukan oleh para ahli dalam melakukan penilaian Ahli (cara ahli melakukan penilaian Amdal)
3. riwayat hidup ahli yang berisi paling sedikit:
(1) Data diri (nama, alamat, pendidikan, pelatihan, pengalaman)
(2) Pencapaian dan tujuan (menjabarkan secara singkat beberapa hal utama yang telah dilakukan dan tujuan di masa depan)
 Tujuan jangka pendek (mencantumkan tujuan apa saja kira-kira yang ingin dicapai dalam satu atau dua tahun ke depan dalam pengujian AMDAL)
 Tujuan jangka panjang (menjelaskan tujuan jangka panjang lima tahun sampai sepuluh tahun kedepan yang ingin dicapai, tuliskan secara jelas dan
sistematis agar jelas)
b. pengalaman sesuai keilmuannya.
Yang dimaksud adalah pengalaman lain seorang ahli di luar aktifitas melakukan penilaian Amdal yang terkait dengan keilmuannya yang dapat berupa:
1. pengalaman menjadi narasumber terkait keilmuan;
2. jumlah jurnal nasional dan internasional yang pernah diterbitkan oleh ahli;
3. pengalaman lain yang terkait dengan keilmuan.

32. • Pengaturan kewenangan penerbitan PERSETUJUAN
LINGKUNGAN didasarkan pada kewenangan penerbitan
PERIZINAN BERUSAHA atau PERSETUJUAN PEMERINTAH;
• Berbeda dengan konsep sebelumnya dalam Izin Lingkungan;
• Kewenangan tidak lagi berdasarkan pembagian kegiatan
strategis Pusat, Provinsi dan Kab/Kota;
• Pengaturan menyelaraskan kewenangan Persetujuan
Lingkungan dengan Perizinan Berusaha
Pengaturan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan (1)
32
Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan (PL) mengikuti pembagian
kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha (PB)

33. 33
Usaha dan/atau Kegiatan
Wajib UKL-UPL
Usaha dan/atau Kegiatan
Wajib AMDAL
PP 22 Tahun 2021, tentang
Penyelenggaraan Perlindungan
dan Pengelelolaan Lingkungan
Hidup
Pasal 57
Pasal 79
Pengaturan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan (2)

34. Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan & Perizinan Berusaha atau Poersetujuan Pemerintah
(contoh: PERTAMBANGAN)
PP 5/2021
Lampiran I, (Sektor ESDM)
PP 22/2021
Kewenangan
Penerbitan
Persetujuan
Lingkungan sama
dengan
kewenangan
penerbitan
Perizinan Berusaha
atau Persetujuan
Pemerintah
Usaha dan/atau Kegiatan
Wajib UKL-UPL
Usaha dan/atau Kegiatan
Wajib AMDAL

35. Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan & Perizinan Berusaha atau Poersetujuan Pemerintah
(contoh: Kegiatan MIGAS)
PP 5/2021
Lampiran I, (Sektor ESDM)
PP 22/2021
Kewenangan
Penerbitan
Persetujuan
Lingkungan sama
dengan
kewenangan
penerbitan
Perizinan Berusaha
atau Persetujuan
Pemerintah
Usaha dan/atau Kegiatan
Wajib UKL-UPL
Usaha dan/atau Kegiatan
Wajib AMDAL

36. Pengaturan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha Sektor PUPR
PP. 5 Tahun 2021, Lampiran I Sektor PUPR
Pengaturan Perizinan Berusaha dalam PP 5/2021, Lampiran 1 sektor PUPR adalah
pengaturan Perizinan Berusaha untuk USAHA JASA KONSTRUKSI (KONTRAKTOR), bukan
untuk Kegiatan pembangunan gedungnya
Penerbitan Perizinan
Berusaha untuk Usaha
Jasa Konstruksi
(KONTRAKTOR)
merupakan
kewenangan Menteri

37. Pengaturan Jenis Dokumen Lingkungan Kegiatan Bangunan Gedung
PermenLHK Nomor. 4 Tahun 2021,
Lampiran II Multisektor
Skala/Besaran
Wajib AMDAL
Skala/Besaran
Wajib UKL-UPL
Skala/Besaran
Wajib SPPL

38. Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan & Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah
(contoh: Kegiatan Bangunan Gedung)
PP 16/2021
Tentang BangunanGedung
PP 22/2021
Kewenangan Penerbitan
Persetujuan Lingkungan
sama dengan
kewenangan penerbitan
Perizinan Berusaha atau
Persetujuan Pemerintah
Usaha dan/atau Kegiatan
Wajib UKL-UPL
Usaha dan/atau Kegiatan
Wajib AMDAL
Kewenangan
Penerbitan
PERSETUJUAN
BANGUNAN
GEDUNG berada di
Daerah (Kab/Kota),
Sebagai contoh
adalah untuk
pembangunan
Gedung, rumah,
atau cluster
perumahan
Khusus terkait dengan pembangunan sarana
bangunan seperti gedung, perumahan dan lainnya
merujuk pada Persetujuan Bangunan Gedung
(dahulu IMB)

39. Pengaturan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan
Terhadap Kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah
PP. 5 Tahun 2021, Lampiran I Sektor ESDM PP 5 Tahun 2021, hanya mengatur
“Kewenangan Penerbitan
PERIZINAN BERUSAHA untuk
PELAKU USAHA”.
Bagaimana terhadap Kegiatan
yang dilakukan oleh instansi
Pemerintah??...
UU. 23 Tahun 2014, Lampiran, Angka 1 huruf C, Pembagian Urusan
Pemerintahan Bidang pekerjaan Umum dan penataan Ruang
Pembagian Urusan Pemerintahan, telah diatur
& dibagi habis dalam UU 23 Tahun 2014
tentang PEMERINTAHAN DAERAH. Pengaturan
kewenangan sebagaimana diatur dalam
lampiran bukan merupakan bagian yang
dirubah sesuai dengan UU 11 Tahun 2020.
Perubahan pengaturan kewenangan hanya
untuk PERIZINAN BERUSAHA bagi Pelaku
Usaha. Dengan demikian terhadap pengaturan
Pemrakarsa Kegiatan dari instansi pemerintah
UU 23/2014 masih relevan dijadikan rujukan

40. Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan
Untuk Pemrakarsa dari Instansi Pemerintah
Kewenangan Penerbitan
Persetujuan Lingkungan
sama dengan kewenangan
penerbitan Perizinan
Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah
Untuk Kegiatan Pemerintah
maka sesuai Kewenangan
Persetujuan Pemerintah yang
dimaknai mengacu Pada
Kewenangan Pemerintah
sebagaimana diatur dalam UU
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

41. Pembinaan dan Evaluasi
41
5

42. Pembinaan
Menteri melakukan pembinaan kepada:
a. Lembaga sertifikasi kompetensi Amdal;
b. Lembaga pelatihan kompetensi Amdal;
c. Lembaga penyedia jasa penyusunan
dokumen Amdal;
d. Penyusun Amdal perorangan; dan
e. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
Pembinaan dilakukan melalui:
a. pemberian norma, standar, prosedur,
dan kriteria;
b. evaluasi kinerja;
c. diseminasi peraturan perundang-
undangan;
d. bimbingan teknis;
e. pendidikan dan pelatihan;
f. forum bimbingan dan/atau konsultasi
teknis;
g. penyuluhan;
h. pengembangan; dan/atau
i. bentuk lainnya.

43. Monitoring dan Evaluasi
Evaluasi
oleh
Menteri LPK Amdal
LSK Amdal
LPJP Amdal;
Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup
Evaluasi Terhadap kinerja LPK dalam melakukan
Pelatihan beserta evaluasi terhadap infrastruktur
pendukung Pelatihan
Evaluasi Terhadap kinerja LSK dalam melakukan
sertifikasi serta kualitas penyusun Amdal yang
dihasilkan
Evaluasi Terhadap kinerja LPJP dalam
menyusun dokumen Amdal sesuai standar mutu
dokumen lingkungan hidup
Evaluasi Terhadap kinerja TUKLH dalam
melakukan Penilaian dan Uji Kelayakan sesuai
standar Penilaian dan Uji Kelayakan yang telah
ditetapkan

44. PENGATURAN PERALIHAN P.18/2021 (1)
a. LPK Amdal dan LSK Amdal wajib terintegrasi menjadi satu
kesatuan lembaga dan/atau memiliki bukti kerja sama paling
lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku;
b. penguji dalam LSK wajib tersedia paling lambat 1 (satu) tahun
sejak peraturan menteri ini berlaku;
c. selama periode sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
belum ada penguji sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam
huruf b, penguji dapat berasal dari asesor yang telah mendapat
sertifikat asesor dari badan nasional sertifikasi profesi;

45. PENGATURAN PERALIHAN P.18/2021 (2)
d. Sertifikat Kompetensi dan/atau perpanjangan Sertifikat Kompetensi Penyusun
Amdal yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi sebelum tanggal 2
Februari 2021 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikat;
e. perpanjangan Sertifikat Kompetensi penyusun Amdal yang diterbitkan setelah
tanggal 2 Februari 2021 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku
sertifikat;
f. Sertifikasi Kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi yang dimiliki oleh
penyusun Amdal, dapat diperpanjang sampai terbentuknya lembaga sertifikasi
kompetensi dan sepanjang memiliki sertifikat penyusunan Amdal; dan
g. LPJP Amdal yang telah mengajukan permohonan perpanjangan sebelum tanggal
2 Februari 2021 dan sedang dalam proses, tetap dilanjutkan prosesnya dengan
mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun
Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

46. Ketentuan Peralihan dalam PP 22 Tahun 2021
Pasal 527, huruf a,
“Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, Rekomendasi UKL-UPL,
atau dokumen Lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap
berlaku dan menjadi prasyarat serta termuat dalam Perizinan Berusaha
atau Persetujuan Pemerintah”

47. 47
Pengaturan Peralihan PP 22/2021
“Komisi penilai Amdal tetap
melaksanakan tugas melakukan Uji
Kelayakan Amdal sampai dengan
terbentuknya Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup”

48. SE MENLHK 02/2021
Tentang
Pengaturan Peralihan
Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 5
Tahun 2021, Peraturan
Pemerintah Nomor 22
Tahun 2021, dan
Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2021
Penerbitan SURAT EDARAN MENLHK (SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021)

49. 49
Pengaturan SE MenLHK Nomor. 2/2021 (1)
a. Dengan terbitnya PP 22/2021 maka Izin Lingkungan tidak lagi diterbitkan.
b. Penilaian Amdal, atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan pengajuan Izin PPLH yang
sedang dalam proses, dilanjutkan sampai dengan terbitnya Persetujuan Lingkungan;
c. Proses penilaian Amdal atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL berdasarkan permohonan
penerbitan Izin Lingkungan yang diajukan dan dinyatakan telah lengkap administrasi sebelum
tanggal 2 Februari 2021, dilaksanakan oleh Komisi Penilai Amdal atau instansi lingkungan
hidup berdasarkan pengaturan kewenangan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Nomor 8 Tahun 2013, sampai dengan diterbitkan Persetujuan Lingkungan dengan format
sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (6) dan Pasal 63 PP 22/2021;
d. Proses penilaian Amdal, pemeriksaan Formulir UKL-UPL atau Proses Izin PPLH terkait baku
mutu lingkungan hidup dan pengelolaan Limbah B3 berdasarkan permohonan yang diajukan
setelah tanggal 2 Februari 2021, pemohon diminta untuk mengajukan kembali
permohonannya sesuai PP 22/2021, kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
sesuai kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;

50. 50
e. Proses Izin PPLH terkait baku mutu lingkungan hidup dan Pengelolaan Limbah B3
berdasarkan permohonan yang diajukan dan dinyatakan telah lengkap administrasi
sebelum tanggal 2 Februari 2021, diterbitkan Persetujuan Teknis yang selanjutnya
dimasukkan dalam Persetujuan Lingkungan melalui perubahan Persetujuan
Lingkungan karena perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai
Pasal 89 ayat (2) huruf j PP 22/2021.
f. Komisi Penilai Amdal tetap melaksanakan penilaian Amdal sampai dengan
terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup di Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 531 huruf b, PP 22/2021.
g. Lisensi yang telah dimiliki Komisi Penilai Amdal dinyatakan tetap berlaku dan dapat
diperpanjang sampai dengan terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
h. Sertifikasi profesi dari lembaga sertifikasi profesi yang dimiliki oleh penyusun Amdal
tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikasi dan dapat
diperpanjang sampai terbentuknya lembaga sertifikasi kompetensi.
Pengaturan SE MenLHK Nomor. 2/2021 (2)

51. Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK)
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
Gd. Manggala Wanabakti, Blok IV, Lt. 6, Wing. C
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Telp/Fax: 021-5705090
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Terima kasih