SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANG
Dapat
mengajukanRUU
sesuai dengan
kewenangannya
Ikut membahas
RUU sesuai
dengan
kewenangannya
DPD
DPR
memegang
kekuasaan
membentuk
UU
Anggota DPR
berhak
mengajukan
UU
RUU dibahas
oleh DPR &
Presiden
untuk
mendapat
persetujuan
bersama
Presiden
berhak
mengajukan
UU
Mengesahkan
UU
Dlm waktu
30 hari RUU
tidak disahkan,
maka RUU tsb.
sah menjadi UU
dan wajib
diundangkan
Tidak boleh
diajukan lagi
dalam
persidangan
masa itu
mendapat
persetujuan bersama
tidak mendapat
persetujuan bersama
UUD 1945
Sebagai Hukum Dasar Peratura
Perundang-undangan
 Mengikat setiap warga negara
 Berisi norma dan ketentuan
yang harus ditaati
Sumber Hukum bagi :
 Peraturan perundang-undangan
 Hukum tertinggi dalam tata
urutan peraturan perundang-
undangan di Indonesia
UUD 1945
Disusun oleh BPUPKI (10 s/d 16 Juli 1945
Ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945
Diamandemen
MPR
Tuntutan reformasi dalam sistem Pemerintahan di
Indonesia
MPR : Lembaga yang berwenang mengubah
dan menetapkan UUD 1945
TATA CARA PERUBAHAN UUD 1945
Tata cara perubahan UUD 1945 oleh MPR
berdasarkan pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dengan persyaratan utama :
• Harus dihadiri 2/3 anggota MPR
• Dan disetujui oleh sekurang kurangnya 50% +
1 anggota yang hadir
KESEPAKATAN DASAR DALAM
PERUBAHAN UUD 1945
• Tidak mengubah pembukaan UUD 1945
• Tetap mempertahankan NKRI
• Mempertegas sistem pemerintahan presiden
sial
• Penjelasan UUD 1945 memuat hal hal norm
atif akan dimasukkan kedalam pasal pasal
• Melakukan perubahan dengan cara adendu
m

More Related Content

What's hot

Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...
Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...
Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...Eva Yusinta
 
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIASISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIAIda Suryaningsih
 
Sistem pemerintahan indonesia berdasarkan uud 1945 hasil amandemen
Sistem pemerintahan indonesia berdasarkan uud 1945 hasil amandemenSistem pemerintahan indonesia berdasarkan uud 1945 hasil amandemen
Sistem pemerintahan indonesia berdasarkan uud 1945 hasil amandemenSindy Septiawan
 
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasional
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasionalBab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasional
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasionalandangkusuma
 
Dasar hukum ud berubah
Dasar hukum ud berubahDasar hukum ud berubah
Dasar hukum ud berubahDona So Sweet
 
pkn smp bab 3 TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGAN
pkn smp bab 3 TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGANpkn smp bab 3 TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGAN
pkn smp bab 3 TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGANblackpepperspicy
 
Ketetapan dan Keputusan MPR RI
Ketetapan dan Keputusan MPR RIKetetapan dan Keputusan MPR RI
Ketetapan dan Keputusan MPR RIMuhamad Yogi
 
Struktur kelembagaan negara sebelum dan sesudah amandemen
Struktur kelembagaan negara sebelum dan sesudah amandemenStruktur kelembagaan negara sebelum dan sesudah amandemen
Struktur kelembagaan negara sebelum dan sesudah amandemenWidiya Ocek
 
Lembaga negara pasca amandemen uud 1945
Lembaga negara pasca amandemen uud 1945Lembaga negara pasca amandemen uud 1945
Lembaga negara pasca amandemen uud 1945Alfian Akatsuki
 
PKN-Peraturan perundang undangan nasional
PKN-Peraturan perundang undangan nasionalPKN-Peraturan perundang undangan nasional
PKN-Peraturan perundang undangan nasionalRubianto Cure
 
Sistem politik indonesia amandemen uud
Sistem politik indonesia amandemen uudSistem politik indonesia amandemen uud
Sistem politik indonesia amandemen uudYudi Prasetya
 
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
Tata Urutan Peraturan Perundang-UndanganTata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
Tata Urutan Peraturan Perundang-UndanganMaharani Asmara Putri
 
Eksekutif dalam UUD 1945
Eksekutif dalam UUD 1945Eksekutif dalam UUD 1945
Eksekutif dalam UUD 1945Amelia Utami
 
Lembaga Legislatif
Lembaga LegislatifLembaga Legislatif
Lembaga LegislatifSoya Odut
 

What's hot (20)

Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...
Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...
Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...
 
Sistem pemerintahan pusat
Sistem pemerintahan pusatSistem pemerintahan pusat
Sistem pemerintahan pusat
 
Pengantar Ilmu Politik - Konstitusi
Pengantar Ilmu Politik - KonstitusiPengantar Ilmu Politik - Konstitusi
Pengantar Ilmu Politik - Konstitusi
 
Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif
Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatifLembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif
Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif
 
Badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif
Badan eksekutif, legislatif, dan yudikatifBadan eksekutif, legislatif, dan yudikatif
Badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif
 
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIASISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
 
Sistem pemerintahan indonesia berdasarkan uud 1945 hasil amandemen
Sistem pemerintahan indonesia berdasarkan uud 1945 hasil amandemenSistem pemerintahan indonesia berdasarkan uud 1945 hasil amandemen
Sistem pemerintahan indonesia berdasarkan uud 1945 hasil amandemen
 
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasional
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasionalBab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasional
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasional
 
Dasar hukum ud berubah
Dasar hukum ud berubahDasar hukum ud berubah
Dasar hukum ud berubah
 
pkn smp bab 3 TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGAN
pkn smp bab 3 TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGANpkn smp bab 3 TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGAN
pkn smp bab 3 TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGAN
 
Ketetapan dan Keputusan MPR RI
Ketetapan dan Keputusan MPR RIKetetapan dan Keputusan MPR RI
Ketetapan dan Keputusan MPR RI
 
Struktur kelembagaan negara sebelum dan sesudah amandemen
Struktur kelembagaan negara sebelum dan sesudah amandemenStruktur kelembagaan negara sebelum dan sesudah amandemen
Struktur kelembagaan negara sebelum dan sesudah amandemen
 
Tugas pp cely
Tugas pp celyTugas pp cely
Tugas pp cely
 
Lembaga negara pasca amandemen uud 1945
Lembaga negara pasca amandemen uud 1945Lembaga negara pasca amandemen uud 1945
Lembaga negara pasca amandemen uud 1945
 
PKN-Peraturan perundang undangan nasional
PKN-Peraturan perundang undangan nasionalPKN-Peraturan perundang undangan nasional
PKN-Peraturan perundang undangan nasional
 
Sistem politik indonesia amandemen uud
Sistem politik indonesia amandemen uudSistem politik indonesia amandemen uud
Sistem politik indonesia amandemen uud
 
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
Tata Urutan Peraturan Perundang-UndanganTata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
 
Eksekutif dalam UUD 1945
Eksekutif dalam UUD 1945Eksekutif dalam UUD 1945
Eksekutif dalam UUD 1945
 
Lembaga Legislatif
Lembaga LegislatifLembaga Legislatif
Lembaga Legislatif
 
Pkn broh
Pkn brohPkn broh
Pkn broh
 

Similar to PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANG

PPT 2 BAB 3 PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.pptx
PPT 2 BAB 3 PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.pptxPPT 2 BAB 3 PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.pptx
PPT 2 BAB 3 PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.pptxFaturrohmanNurhabibi
 
PPT 2 BAB 3 PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.pptx
PPT 2 BAB 3 PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.pptxPPT 2 BAB 3 PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.pptx
PPT 2 BAB 3 PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.pptxYanuar Pamungkas
 
PPKn 8 Disiplin itu indah
PPKn 8 Disiplin itu indahPPKn 8 Disiplin itu indah
PPKn 8 Disiplin itu indahJajang Sulaeman
 
Perubahan uud 1945
Perubahan uud 1945Perubahan uud 1945
Perubahan uud 1945swirawan
 
Konstitusi dan Konstitusi Indonesia_PPT KWN Kel. 4.pptx
Konstitusi dan Konstitusi Indonesia_PPT KWN Kel. 4.pptxKonstitusi dan Konstitusi Indonesia_PPT KWN Kel. 4.pptx
Konstitusi dan Konstitusi Indonesia_PPT KWN Kel. 4.pptxMichelleAngely
 
10. KONSTITUSI.pptx
10. KONSTITUSI.pptx10. KONSTITUSI.pptx
10. KONSTITUSI.pptxDMumtazah
 
Phi soal b s uud negara ri 1945
Phi soal b s uud negara ri 1945Phi soal b s uud negara ri 1945
Phi soal b s uud negara ri 1945obedpyu
 
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Izzatul Ulya
 
Kelompok 4, 1 eb
Kelompok 4, 1 ebKelompok 4, 1 eb
Kelompok 4, 1 ebratnatoana
 
10. SOAL UUD NRI tahun 1945 dan Pembukaan.pptx
10. SOAL UUD NRI tahun 1945 dan Pembukaan.pptx10. SOAL UUD NRI tahun 1945 dan Pembukaan.pptx
10. SOAL UUD NRI tahun 1945 dan Pembukaan.pptxBellaDwiLestari2
 
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di IndonesiaPelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di IndonesiaAgung Nur Satria
 
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIASISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIAzara vho
 
Peraturan perundang slide
Peraturan perundang slidePeraturan perundang slide
Peraturan perundang slideSomewhere
 
Proses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangProses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangIdris Miaus
 
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945Rido Frans
 

Similar to PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANG (20)

PPT 2 BAB 3 PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.pptx
PPT 2 BAB 3 PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.pptxPPT 2 BAB 3 PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.pptx
PPT 2 BAB 3 PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.pptx
 
PPT 2 BAB 3 PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.pptx
PPT 2 BAB 3 PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.pptxPPT 2 BAB 3 PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.pptx
PPT 2 BAB 3 PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.pptx
 
PPKn 8 Disiplin itu indah
PPKn 8 Disiplin itu indahPPKn 8 Disiplin itu indah
PPKn 8 Disiplin itu indah
 
PPKn – disiplin itu indah
PPKn – disiplin itu indahPPKn – disiplin itu indah
PPKn – disiplin itu indah
 
Perubahan uud 1945
Perubahan uud 1945Perubahan uud 1945
Perubahan uud 1945
 
Konstitusi dan Konstitusi Indonesia_PPT KWN Kel. 4.pptx
Konstitusi dan Konstitusi Indonesia_PPT KWN Kel. 4.pptxKonstitusi dan Konstitusi Indonesia_PPT KWN Kel. 4.pptx
Konstitusi dan Konstitusi Indonesia_PPT KWN Kel. 4.pptx
 
Pelajaran 10
Pelajaran 10Pelajaran 10
Pelajaran 10
 
10. KONSTITUSI.pptx
10. KONSTITUSI.pptx10. KONSTITUSI.pptx
10. KONSTITUSI.pptx
 
Phi soal b s uud negara ri 1945
Phi soal b s uud negara ri 1945Phi soal b s uud negara ri 1945
Phi soal b s uud negara ri 1945
 
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
 
Ppt 6
Ppt 6Ppt 6
Ppt 6
 
Kelompok 4, 1 eb
Kelompok 4, 1 ebKelompok 4, 1 eb
Kelompok 4, 1 eb
 
10. SOAL UUD NRI tahun 1945 dan Pembukaan.pptx
10. SOAL UUD NRI tahun 1945 dan Pembukaan.pptx10. SOAL UUD NRI tahun 1945 dan Pembukaan.pptx
10. SOAL UUD NRI tahun 1945 dan Pembukaan.pptx
 
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di IndonesiaPelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia
 
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIASISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
 
Peraturan perundang slide
Peraturan perundang slidePeraturan perundang slide
Peraturan perundang slide
 
Pkn
PknPkn
Pkn
 
Proses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangProses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundang
 
Legal Drafting
Legal DraftingLegal Drafting
Legal Drafting
 
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945
 

More from puspita sari

9 bab 4 pertemuan 5
9 bab 4 pertemuan 59 bab 4 pertemuan 5
9 bab 4 pertemuan 5puspita sari
 
8 bab 4 pertemuan 3
8 bab 4 pertemuan 38 bab 4 pertemuan 3
8 bab 4 pertemuan 3puspita sari
 
9 bab 4 pertemuan 3
9 bab 4 pertemuan 39 bab 4 pertemuan 3
9 bab 4 pertemuan 3puspita sari
 
Ppt pert 4 kelas 9
Ppt pert 4 kelas 9Ppt pert 4 kelas 9
Ppt pert 4 kelas 9puspita sari
 
Materi PPKn Kelas 9 Bab 3 pertemuan 3
Materi PPKn Kelas 9 Bab 3 pertemuan 3Materi PPKn Kelas 9 Bab 3 pertemuan 3
Materi PPKn Kelas 9 Bab 3 pertemuan 3puspita sari
 

More from puspita sari (7)

9 bab 4 pertemuan 5
9 bab 4 pertemuan 59 bab 4 pertemuan 5
9 bab 4 pertemuan 5
 
8 bab 4 pertemuan 3
8 bab 4 pertemuan 38 bab 4 pertemuan 3
8 bab 4 pertemuan 3
 
9 bab 4 pertemuan 3
9 bab 4 pertemuan 39 bab 4 pertemuan 3
9 bab 4 pertemuan 3
 
Ppt pert 4 kelas 9
Ppt pert 4 kelas 9Ppt pert 4 kelas 9
Ppt pert 4 kelas 9
 
Materi PPKn Kelas 9 Bab 3 pertemuan 3
Materi PPKn Kelas 9 Bab 3 pertemuan 3Materi PPKn Kelas 9 Bab 3 pertemuan 3
Materi PPKn Kelas 9 Bab 3 pertemuan 3
 
Ppt pert 3..
Ppt pert 3..Ppt pert 3..
Ppt pert 3..
 
Ppt pert 2
Ppt pert 2Ppt pert 2
Ppt pert 2
 

Recently uploaded

DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTIndraAdm
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapsefrida3
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxsdn3jatiblora
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxPurmiasih
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 

Recently uploaded (20)

DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 

PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANG

  • 1.
  • 2. PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANG Dapat mengajukanRUU sesuai dengan kewenangannya Ikut membahas RUU sesuai dengan kewenangannya DPD DPR memegang kekuasaan membentuk UU Anggota DPR berhak mengajukan UU RUU dibahas oleh DPR & Presiden untuk mendapat persetujuan bersama Presiden berhak mengajukan UU Mengesahkan UU Dlm waktu 30 hari RUU tidak disahkan, maka RUU tsb. sah menjadi UU dan wajib diundangkan Tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu mendapat persetujuan bersama tidak mendapat persetujuan bersama
  • 3. UUD 1945 Sebagai Hukum Dasar Peratura Perundang-undangan  Mengikat setiap warga negara  Berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati Sumber Hukum bagi :  Peraturan perundang-undangan  Hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang- undangan di Indonesia
  • 4. UUD 1945 Disusun oleh BPUPKI (10 s/d 16 Juli 1945 Ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 Diamandemen MPR Tuntutan reformasi dalam sistem Pemerintahan di Indonesia MPR : Lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD 1945
  • 5. TATA CARA PERUBAHAN UUD 1945 Tata cara perubahan UUD 1945 oleh MPR berdasarkan pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan persyaratan utama : • Harus dihadiri 2/3 anggota MPR • Dan disetujui oleh sekurang kurangnya 50% + 1 anggota yang hadir
  • 6. KESEPAKATAN DASAR DALAM PERUBAHAN UUD 1945 • Tidak mengubah pembukaan UUD 1945 • Tetap mempertahankan NKRI • Mempertegas sistem pemerintahan presiden sial • Penjelasan UUD 1945 memuat hal hal norm atif akan dimasukkan kedalam pasal pasal • Melakukan perubahan dengan cara adendu m