DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran dan pajak, pendidikan, dan agama. DPD juga dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah dan pembentukan daerah.
1. UUD Negara RI Tahun 1945
Jawablah Betul atau Salah…..!!
2. 1
Penyebutan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
belum termasuk perubahannya. Oleh
karena itu, perlu disebutkan Undang-
Undang Dasar 1945 adalah Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan
Perubahannya.
3. 2
Dengan perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara mewajibkan
anggaran pendidikan sekurang-
kurangnya 20 % dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
4. 3
Sebelum perubahan Undang-
Undang Dasar 1945, MPR lah yang
berwenang menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar
5. 4
Tiap-tiap penduduk berhak dan
wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara.
6. 5
Negara Kesatuan Republik Indonesia
terdiri dari daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi itu terdiri dari
kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten dan kota itu
mempunyai pemerintahan daerah, yang
diatur dengan undang-undang.
7. 6
Sebelum perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, MPR merupakan lembaga
tertinggi negara yang berwenang
memberikan penjelasan yang bersifat
penafsiran terhadap seluruh putusan
MPR, dan seluruh putusan MPR tidak
dapat dibatalkan oleh lembaga negara
mana pun, walaupun tidak sesuai dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
8. 7
Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-
masing sebagai kepala pemerintah
daerah provinsi, kabupaten, dan kota
dipilih secara demokratis. Dengan
demikian, sesuai dengan ketentuan
Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, untuk menjamin
pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota dilaksanakan secara
demokratis maka harus dipilih secara
langsung oleh rakyat di daerahnya.
9. 8
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 telah mengalami
perubahan secara bertahap pada tahun
1999, 2000, 2001, dan 2002, berarti
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 telah 4 (empat)
kali diubah.
11. 10
Dimasukkannya rumusan HAM ke
dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dilatarbelakangi oleh isu
global yang makin menganggap
pentingnya HAM
12. 11
Setelah perubahan Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dan sebelum
Mahkamah Konstitusi dibentuk,
yang berwenang menguji undang-
undang terhadap Undang Undang
Dasar adalah Mahkamah Agung.
13. 12
Presiden dalam membuat perjanjian
internasional lainnya yang menimbulkan akibat
yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat
yang terkait dengan beban keuangan
negara, dan/atau mengharuskan perubahan
atau pembentukan undang-undang harus
dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
14. 13
Dengan perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, hanya Mahkamah
Konstitusi yang memiliki wewenang
memutus pembubaran partai
politik.
15. 14
Apabila MK memutuskan bahwa Presiden
dan/atau Wakil Presiden terbukti
melakukan pelanggaran hukum
sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, maka DPR
menyelenggarakan Sidang Paripurna
untuk meneruskan usul pemberhentian
Presiden dan/atau Wakil Presiden
kepada MPR. Dan MPR wajib
memberhentikan Presiden dan/atau
Wakil Presiden.
16. 15
DPD ikut membahas rancangan
undang-undang yang berkaitan
dengan anggaran pendapatan dan
belanja
negara, pajak, pendidikan, dan
agama.
17. 16
Prajurit Tentara Nasional
Indonesia tunduk terhadap
kekuasaan peradilan militer, baik
dalam pelanggaran militer maupun
pelanggaran pidana umum.
18. 17
Setelah perubahan UUD 1945 MPR
masih diberi kewenangan untuk
mengubah UUD 1945 lagi apabila
diperlukan.
19. 18
Setelah perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Presiden dan Wakil
Presiden dipilih langsung oleh
rakyat. Oleh sebab itu, MPR tidak
akan pernah lagi memilih Presiden
dan/atau Wakil Presiden.
20. 19
Di dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun
1945 jelas tercantum otoritas
moneter dilaksanakan oleh Bank
Indonesia (BI).
21. 20
Karena MPR terdiri dari Anggota DPR
dan Anggota DPD, maka setiap sidang
MPR harus dihadiri oleh anggota yang
berasal dari DPR dan anggota yang
berasal dari DPD. Sidang MPR yang
dihadiri hanya oleh anggota DPR saja
walaupun telah mencapai kuorum maka
sidang tersebut dinyatakan tidak sah.
22. Jawaban 1 : Salah
ATURAN TAMBAHAN
Pasal II
• Dengan ditetapkannya perubahan
Undang-Undang Dasar ini, Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 terdiri atas
Pembukaan dan pasal-pasal.
23. Jawaban 2 : Salah
[Pasal 31 (4)****]
Negara memprioritaskan anggaran
pendidikan sekurang-kurangnya 20%
dari APBN dan APBD untuk
memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional
[Pasal 31 (4)****]
24. Jawaban 3 : Benar
Ketetapan MPR RI No III/MPR/2000
Tentang
Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan
Pasal 5 ayat (1)
• MPR berwenang menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan
Ketetapan MPR
25. Jawaban 4 : Salah
Pasal 30
• Ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak
dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara.
• Orang asing yang bertempat tinggal di
Indonesia disebut sebagai penduduk
Indonesia sebagaimana tercantum dalam
Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
26. Jawaban 5 : Salah
Pasal 18
• (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia
dibagi atas daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi itu dibagi atas kabu-paten
dan kota, yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten, dan kota itu
mempunyai pemerintahan daerah, yang
diatur dengan undang-undang.
27. Jawaban 6 : Benar
• Ketetapan MPR RI No II/MPR/1999Tentang
Peraturan Tata Tertib MPR RIPasal 4 b. MPR
RI berwenang memberikan pejelasan yang bersifat
penafsiran terhadap putusan-putusan MPR
• Ketetapan MPR RI No V/MPR/2001Tentang
Perubahan Ketiga Atas Ketetapan MPR RI No
II/MPR/1999 Pasal 12. Membuat putusan-
putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga
negara yang lain, termasuk penetapan garis-garis
besar daripada haluan negara
28. Jawaban 7 : Salah
Pasal 18
• Ayat (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-
masing sebagai kepala pemerintah daerah
provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara
demokratis.
• Ketentuan itu mengandung arti bahwa pemilihan
itu harus dilakukan dengan cara yang
demokratis, yang menjamin prinsip kedaulatan
rakyat, seperti dipilih secara langsung atau cara
lain sesuai dengan keistimewaan atau kekhususan
daerah yang diatur dengan undang-undang, tetapi
tetap kedaulatan ada di tangan rakyat.
29. Jawaban 8 : Salah
• Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 tidak
mengalami 4 (empat) kali perubahan
tetapi 1 (satu) kali perubahan yang
berkesinambungan karena hal-hal
yang telah diubah diperubahan
sebelumnya tidak diubah kembali pada
perubahan selanjutnya.
30. Jawaban 9 : Benar
• Usaha pertahanan dan keamanan
negara dilaksanakan melalui sistem
pertahanan dan keamanan rakyat
semesta oleh TNI dan
POLRI, sebagai kekuatan
utama, dan rakyat, sebagai
kekuatan pendukung
• [Pasal 30 (2)**]
31. Jawaban 10 : Salah
• Masuknya rumusan HAM (Bab XA)
merupakan sala satu ikhtiar Bangsa
Indonesia menjadikan UUD 1945
menjadi undang undang yang makin
modern & demokratis karena HAM
sala satu indikator untuk mengukur
tingkat peradaban, tk demokrasi, & tk
kemajuan suatu bangsa
32. Jawaban 11 : Benar
ATURAN PERALIHAN
Pasal III
• Mahkamah Konstitusi dibentuk
selambat-lambatnya pada 17 Agustus
2003 dan sebelum dibentuk segala
kewenangannya dilakukan oleh
Mahkamah Agung.
33. Jawaban 12 : Salah
Pasal 11
• Ayat (2) Presiden dalam membuat
perjanjian internasional lainnya yang
menimbulkan akibat yang luas dan
mendasar bagi kehidupan rakyat yang
terkait dengan beban keuangan
negara, dan/atau mengharuskan perubahan
atau pem-ben-tukan undang-undang harus
dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat.
34. Jawaban 13 :Benar
Pasal 24C
• Ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan
memutus perse-li-sihan tentang hasil pemilihan
umum.
35. Jawaban 14 : Salah
Pasal 7B
• Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3
dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden
diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR
• Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dilakukan
dengan proses impeachment oleh MPR jika proses hukum (forum previlegiatum)
telah ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi, yang sebelumnya harus didahului
dengan pernyataan pendapat oleh DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Dengan demikian, proses
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya
haruslah melalui tiga tahap. Pertama, pernyataan pendapat dari DPR bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum
sebagaimana diatur dalam pasal 7B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
Kedua, adanya putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pendapat DPR tersebut
terbukti benar.
• Ketiga, pemberhentian oleh MPR jika MPR berketetapan bahwa pelanggaran
yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden itu layak dijatuhi
hukuman pemberhentian. Jadi, MPR tidak harus memberhentikan Presiden
dan/atau Wakil Presiden meskipun putusan Mahkamah Konstitusi
membenarkan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah
melakukan pelanggaran hukum tertentu menurut konstitusi.
36. Jawaban 15 : Salah
• Pasal 22D
• Ayat (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan
undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah;
hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat
dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran
penda-patan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
• Ayat (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan
pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi
daerah, pembentukan, pemekar-an dan penggabungan
daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam
dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja negara, pajak, pendi-dikan, dan agama
serta menyampaikan hasil pengawas-annya itu kepada Dewan
Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk
ditindaklanjuti.
37. BAB VIIA. DEWAN PERWAKILAN DAERAH 20
Kewenangan DPD
KEWENANGAN DPD
dapat
I. RUU yang berkaitan dapat ikut memberi
melakukan
mengajukan membahas pertimbangan
dengan: pengawasan
• Otonomi daerah ● ● ●
• Hubungan pusat dan daerah ● ● ●
• Pembentukan dan pemekaran
serta penggabungan daerah ● ● ●
• Pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ● ● ●
ekonomi lainnya
• Perimbangan keuangan pusat
dan daerah ● ● ●
• RAPBN ● ●
• Pajak ● ●
• Pendidikan ● ●
• Agama ● ●
II. Pemilihan anggota BPK ●
38. Jawaban 16 : Salah
Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000
Tentang Peran TNI dan POLRI
Pasal 3
Susunan dan Kedudukan TNI
• a. Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan
peradilan militer dalam hal pelanggaran
hukum militer dan tunduk kepada
kekuasaan peradilan umum dalam hal
pelanggaran hukum pidana umum.
39. BAB XVI. PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 42
Perubahan Pasal-Pasal
Jawaban 17 : Benar
Usul perubahan diajukan diajukan secara tertulis dan
oleh sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan jelas
1/3 dari jumlah bagian yang diusulkan untuk
anggota MPR diubah beserta alasannya
[Pasal 37 (1)****] [Pasal 37 (2)****]
MPR
sidang MPR dihadiri
oleh sekurang-
Khusus mengenai kurangnya 2/3 dari
bentuk Negara Kesatuan jumlah anggota MPR
Republik Indonesia tidak [Pasal 37 (3)****]
dapat dilakukan Putusan dilakukan
perubahan dengan persetujuan
[Pasal 37 (5)****] sekurang-kurangnya
50% + 1 anggota dari
seluruh anggota MPR
[Pasal 37 (4)****]
40. Jawaban 18 : Salah
Pasal 8
• Ayat (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden
mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewa-jibannya dalam masa jabatannya
secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan
adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam
Negeri, dan Menteri Perta-hanan secara bersama-
sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah
itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat
menyelenggarakan sidang untuk memilih
Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan
calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan
oleh partai politik atau gabungan partai politik yang
pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya
meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam
pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa
jabatannya.
41. Jawaban 19 : Salah
Pasal 23D
• Negara memiliki suatu bank sentral
yang
susunan, kedu-dukan, kewenangan, tan
ggung jawab, dan indepen-den-sinya
diatur dengan undang-undang
42. Jawaban 20 : Salah
• Indonesia tidak menganut sistem
bikameral sehingga kuorum untuk
sidang MPR tidak mengharuskan
kehadiran kedua unsur keanggotaan
DPR dan DPD.
