KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Dokumen ini menjelaskan definisi, tujuan, prinsip, jenis, mekanisme pengadaan, dan pendanaan KPBU berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015.

1. Definisi:
KPBU adalah kerjasama antara
pemerintah dan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur untuk
kepentingan umum dengan mengacu
kepada spesifikasi yang telah
ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/
Kepala Lembaga/Kepala Daerah/
BUMN/BUMD, yang sebagian atau
seluruhnya menggunakan sumber
daya Badan Usaha dengan memper-
hatikan pembagian risiko antara para
pihak.
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
Tujuan menggunakan skema KPBU meliputi:
Mencukupi kebutuhan pen-
danaan penyediaan infrastruk-
tur secara berkelanjutan melalui
pengerahan dana swasta.
Mendorong prinsip pakai-bayar
oleh pengguna, atau dalam hal
tertentu mempertimbangkan
kemampuan membayar
pengguna.
Penyediaan Infrastruktur yang
berkualitas, efektif, efisien,
tepat sasaran dan tepat waktu
Menciptakan iklim investasi yang
mendorong partisipasi Badan Usa-
ha dalam penyediaan infrastruktur.
Memberikan kepastian
pengembalian investasi Badan
Usaha melalui pembayaran
secara berkala oleh pemerintah
kepada Badan Usaha.
Mengapa KPBU?
PRINSIP KPBU
KEMITRAAN BERSAING EFEKTIF
KEMANFAATAN PENGENDALIAN
DAN PENGELOLAAN
RISIKO
EFISIEN
vi

2. Kesalahpahaman Terhadap KPBU
• KPBU bukan pengalihan
kewajiban pemerintah dalam
penyediaan layanan kepada
masyarakat, tetapi KPBU
merupakan pembiayaan untuk
merancang, membangun, dan
mengoperasikan proyek-proyek
infrastruktur kepada swasta;
• Investasi swasta bukan
sumbangan gratis kepada
pemerintah dalam penyediaan
pelayanan publik;
• KPBU bukan merupakan
privatisasi barang publik;
• KPBU bukan merupakan sumber
pendapatan pemerintah yang
akan membebani masyarakat
dalam pemberian pelayanan
umum;
• KPBU bukan merupakan
pinjaman (utang) pemerintah
kepada swasta.
vii

3. Subjek dalam KPBU berdasarkan Perpres 38/2015
Pemerintah yang dalam hal ini akan berperan sebagai
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)
• Menteri/Kepala Lembaga atau pihak yang didelegasikan untuk
bertindak mewakili Kementerian/Lembaga / Kepala Daerah / BUMN/
BUMD.
• Proyek KPBU dapat dilakukan dengan penggabungan (bundling) 2
atau lebih jenis infrastruktur dimana Menteri/Kepala Lembaga/Kepala
Daerah bertindak bersama-sama sebagai PJPK dengan menan-
datangani nota kesepahaman mengenai PJPK dan menunjuk pihak
yang menjadi
koordinator PJPK.
• BUMN/D dapat bertindak sebagai PJPK sepanjang diatur dalam
peraturan perundang-undangan sektor.
Badan Usaha
Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah
Badan hukum asing
Badan Usaha Swasta
berbentuk Perseroan Terbatas
Koperasi
viii

4. Jenis Infrastruktur Berdasarkan
Perpres No. 38 / 2015 tentang KPBU
ix

5. Proyek Atas Prakarsa Badan Usaha
(Unsolicited Project) :
• Terintegrasi secara teknis dengan
rencana induk pada sektor yang
bersangkutan;
• Layak secara ekonomi dan finansial;
dan
• Badan Usaha yang mengajukan
prakarsa memiliki kemampuan
keuangan yang memadai untuk
membiayai pelaksanaan Penyediaan
Infrastruktur.
Perubahan pada Perpres 38/2015 ada-
lah menghapus salah satu kriteria yang
tercantum pada Perpres sebelumnya:
“Tidak termasuk dalam rencana in-
duk pada sektor yang bersangkutan”
Jenis Kompensasi:
(1) Pemberian tambahan
nilai sebesar 10%;
(2) Right to match; atau
(3) Pembelian prakarsa.
Proyek Atas Prakarsa
Badan Usaha (Unsolicited
Project) dapat diberikan
Jaminan Pemerintah sesuai
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan
Proyek Atas Prakarsa Badan Usaha
(Unsolicited Project)
• PJPK dapat membiayai
sebagian penyediaan
infrastruktur KPBU.
• Penyediaan Infrastruktur yang sebagian
dibiayai oleh PJPK dilaksanakan oleh
Badan Usaha Pelaksana yang
pemilihannya dilakukan melalui
pengadaan badan usaha sebagaimana diatur dalam Perpres KPBU.
• Pelaksanaan sebagian proyek KPBU yang dibiayai oleh PJPK
dilakukan oleh badan usaha pelaksana pemenang pengadaan usaha
sebagaimana diatur dalam Perpres.
x

6. Pengadaan Tanah
Pengadaan tanah untuk KPBU diselenggarakan oleh Pemerintah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Pendanaan pengadaan tanah untuk KPBU bersumber dari APBN dan/
atau APBD.
Apabila PJPK adalah BUMN, pendanaan pengadaan tanah ber-
sumber dari anggaran BUMN/BUMD atau dari Badan Usaha melalui
kerjasama dengan BUMN/BUMD yang bersangkutan.
Apabila KPBU layak secara finansial, Badan Usaha Pelaksana dapat
membayar kembali sebagian / seluruh biaya pengadaan tanah.
Pengadaan Badan Usaha dalam rangka KPBU dilaksanakan setelah
diperolehnya penetapan lokasi atas tanah yang diperlukan untuk
pelaksanaan KPBU.
xi

7. Pengadaan Badan Usaha
• Mekanisme pengadaan badan usaha:
1. Pelelangan; atau
2. Penunjukan langsung
• Pelelangan atau penunjukan
dilakukan melalui prakualifikasi.
• Penunjukkan langsung dilakukan
dengan kondisi tertentu, yaitu:
1. Pengembangan atas infrastruktur yang telah dibangun dan/atau
dioperasikan sebelumnya oleh Badan Usaha Pelaksana yang
sama;
2. Pekerjaan yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan
teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikan-
nya hanya satu-satunya; atau
3. Badan Usaha telah menguasai sebagian besar atau seluruh lahan
yang diperlukan untuk melaksanakan KPBU.
Penganggaran KPBU & Penyiapan KPBU dengan
Bantuan Badan Usaha
Penganggaran KPBU Penyiapan KPBU dengan
Bantuan Badan Usaha
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala
Daerah/BUMN/BUMD
menganggarkan dana
perencanaan, penyiapan,
transaksi, dan manajemen
KPBU sesuai ketentuan
peraturan perundang-
undangan
Biaya penyiapan dapat dibebankan
kepada pemenang lelang baik
sebagian atau seluruhnya, yang
meliputi:
• Biaya Penyiapan Prastudi
Kelayakan;
• Biaya Transaksi;
• Imbalan terhadap Badan Usaha
dan lembaga/institusi/organisa-
si internasional pelaksana
penyiapan yang dibayarkan
berdasarkan keberhasilan
transaksi KPBU (success fee);
• Biaya lain yang sah
xiii

8. Perolehan Pembiayaan dan Pengembalian Investasi
Perolehan Pembiayaan
(Financial Close)
Pengembalian
Investasi
• Perolehan pembiayaan paling
lama dalam 12 bulan dan
dapat diperpanjang dari waktu
ke waktu dalam hal kegagalan
bukan karena kelalaian badan
usaha pelaksanan.
• Perolehan pembiayaan telah
terlaksana bila:
a. telah ditandatanganinya
perjanjian pinjaman untuk
membiayai seluruh KPBU,
dan
b. sebagian pinjaman telah
dapat dicairkan untuk
memulai
pekerjaan konstruksi.
• Setiap perpanjangan
waktu perolehan pembiayaan
diberikan paling lama 6 (enam)
bulan.
1. Pembayaran oleh pengguna
(user charge); dan/atau
2. Pembayaran oleh PJPK
melalui skema pembayaran
ketersediaan layanan
(availability payment)
Simpul KPBU
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menunjuk unit kerja di
lingkungan Kementerian/Lembaga/Daerah sebagai Simpul
KPBU
Sebagai unit yang akan
melaksanakan tugas berkaitan
dengan KPBU dalam Kementeri-
an/Lembaga/Daerah tersebut.
Menyiapkan perumusan
kebijakan, sinkronisasi,
koordinasi, pengawasan,
dan evaluasi pembangunan
KPBU
FUNGSI TUGAS
xiv