Ringkasan Perpres Nomor 38 Tahun 2015
•Download as PPTX, PDF•
10 likes•8,263 views
Ringkasan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Ringkasan Perpres Nomor 38 Tahun 2015
Similar to Ringkasan Perpres Nomor 38 Tahun 2015 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
Ringkasan Perpres Nomor 38 Tahun 2015
- 1. Ringkasan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 TENTANG KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
- 2. Latar Belakang • Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak. • Perlu mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. • Perlu mengatur kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
- 3. Bentuk Kerja Sama Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah PEMERINTAH BUMN/BUMD/ Swasta/Badan Hukum Asing/Koperasi BADAN USAHA KPBU PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
- 4. Bentuk Kerja Sama (2) • Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat bekerja sama dengan Badan Usaha (BUMN, BUMD, swasta, badan hukum asing, atau koperasi) dalam Penyediaan Infrastruktur. • Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah bertindak selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK). • Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
- 5. Prinsip KPBU KPBU KEMITRAAN KEMANFAATAN BERSAING PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO EFEKTIF EFISIEN
- 6. Jenis Infrastruktur transportasi kawasan migas dan energi terbarukan ketenagalist rikan pengelolaan persampaha n pengelolaan air limbah setempat pengelolaan air limbah terpusat air minum sarana dan prasarana olahraga pendidikan konservasi energi jalan sumber daya air dan irigasi perumahan rakyat lembaga pemasyarak atan kesehatan pariwisata telekomunikasi & informatika
- 7. Penggabungan Infrastruktur INFRASTRUKTUR 1 INFRASTRUKTUR 2 INFRASTRUKTUR N … NOTA KESEPAHAMAN
- 8. Penggabungan Infrastruktur (2) • Diperbolehkan untuk menggabungkan 2 (dua) atau lebih jenis infrastruktur. • Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang memiliki kewenangan terhadap sektor infrastruktur yang akan dikerjasamakan menandatangani nota kesepahaman mengenai PJPK. • Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud paling kurang memuat: a. Kesepakatan pihak yang menjadi koordinator PJPK; b. Kesepakatan mengenai pembagian tugas dan anggaran dalam rangka penyiapan, transaksi, dan manajemen KPBU; dan c. Jangka waktu pelaksanaan KPBU.
- 10. Pengembalian Investasi (2) • Pembayaran dilakukan secara berkala. • Sumber Dana: • Pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif. • Tarif awal dan penyesuiannya, ditetapkan untuk memastikan pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan dalam kurun waktu tertentu. • Pembayaran atas Ketersediaan Layanan (Availability Payment). • PJPK menganggarkan dana Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelaksana pada masa operasi selama jangka waktu yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang memperhitungkan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan Badan Usaha Pelaksana. • Bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 11. Prakarsa Badan Usaha • Badan Usaha juga dapat mengajukan prakarsa KPBU kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah. • Persyaratan yang perlu dipenuhi: • Terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan; • Layak secara ekonomi dan finansial; • Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur.
- 12. Sekian
Editor's Notes
- Alternatif kompensasi: a. Pemberian tambahan nilai sebesar 10%; b. Pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Usaha pemrakarsa terhadap penawar terbaik (right to match) sesuai dengan hasil penilaian dan proses pelelangan; atau c. Pembelian prakarsa KPU, antara lain hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerag atau oleh pemenang lelang.