Narasumber/ Pemateri Training : Kanaidi, SE., M.Si., cSAP., CBCM HP. 0812 2353 284, WA: 0877 5871 1905 e-mail : kanaidi63@gmail.com

1. Peningkatan Kapasitas Nasional
di Lingkungan SKK_Migas
(PTK 007 Rev-05/2023)
SK Kepala SKK Migas
No: KEP – 0042/2023/S9

2. Ketentuan UMUM
Peningkatan kapasitas nasional dilaksanakan oleh
SKK Migas dengan:
• Menetapkan Target Capaian TKDN.
• Membina KKKS Cost Recovery dan KKKS Gross Split
dalam pencapaian target TKDN yang tercantum
dalam Work Program and Budget (WP&B) dan/atau
Daftar Pengadaan (Procurement List);
• Memberikan informasi yang dapat diketahui oleh
publik mengenai rencana Pengadaan Barang/Jasa
Produk DN.
• Mengkoordinasikan KKKS Cost Recovery dan KKKS
Gross Split dalam usaha bersama untuk
meningkatkan penggunaan barang/jasa Produk DN.
(Bab IV PTK 007 Rev-05/2023)

3. Ketentuan Umum ...
• Wajib menggunakan Produk Dalam Negeri sejak
tahap perencanaan program kerja sampai
pelaksanaan Kontrak.
• Kewajiban KKKS Cost Recovery :
1. Menggunakan Produk Dalam Negeri, termasuk
namun tidak terbatas pada:
 Penyusunan AML.
 Penentuan spesifikasi barang.
2. Memperhitungkan waktu produksi dan waktu
penyerahan yang wajar.
3. Memperhitungkan kapasitas produksi barang
seluruh pabrikan DN.
4. Mensyaratkan kualifikasi dan kompetensi
minimum tenaga kerja dalam menyusun rencana
Tender jasa.
5. Berkonsultasi dengan fungsi yang melaksanakan
pengelolaan ketenagakerjaan di SKK Migas
dan/atau Kementerian Ketenagakerjaan.

4. Kewajiban Penggunaan
Barang Produk DN
• Mengacu pada ketentuan dan tahapan Tender
barang.
• Dalam Tender jasa, KKKS Cost Recovery wajib
mensyaratkan penggunaan barang Produk DN.
• Dalam Tender barang + jasa pemasangan dan
jasa pendukung, KKKS Cost Recovery wajib
mensyaratkan penggunaan kemampuan jasa
DN.
• Tata cara perhitungan TKDN barang mengikuti
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(Bab IV PTK 007 Rev-05/2023)

5. Kewajiban Penggunaan
Jasa DN
• KKKS Cost Recovery wajib menggunakan jasa dan
tenaga kerja DN:
 Menetapkan standar kualifikasi dan
kompetensi tenaga kerja.
 Melibatkan Perusahaan Dalam Negeri dan
Perusahaan Nasional dalam proses Tender.
 Menetapkan persyaratan penggunaan
peralatan dan/atau fasilitas kerja di DN.
 Jasa Konsultansi wajib dilaksanakan di
Indonesia dengan mengutamakan konsultan
warga negara Indonesia.
• Tata cara perhitungan TKDN jasa mengikuti
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(Bab IV PTK 007 Rev-05/2023)

6. Pengawasan Penggunaan
Produk Dalam Negeri
• Dalam rangka memastikan penggunaan Produk
DN oleh Pelaksana Kontrak, KKKS Cost Recovery
melakukan pengawasan pada tahap
pelaksanaan Kontrak, dengan cara melakukan
verifikasi dan mendorong Pelaksana Kontrak
untuk memenuhi kewajiban pemenuhan
capaian TKDN dan penggunaan Produk DN yang
disepakati dalam Kontrak.
• KKKS Cost Recovery melaporkan pelaksanaan
pengawasan ini kepada SKK Migas sesuai Bab XI
butir 2.1 (PTK 007 Rev-05/2023).

7. Program Pengembangan Vendor
(PPV)
• Dalam rangka meningkatkan kapabilitas
Perusahaan DN dan Perusahaan Nasional agar
dapat memenuhi kebutuhan operasi hulu migas
dan mampu bersaing secara regional dan
global, serta meningkatkan investasi dan
mendukung efisiensi kegiatan usaha hulu
minyak dan gas bumi, SKK Migas dan KKKS Cost
Recovery membuat program pengembangan
vendor (PPV) yang akan diatur lebih lanjut
secara terpisah.

8. Preferensi Harga

10. `
www.slideshare.net/kenkanaidi
(Narasumber)
www.ken-spektakuler.blogspot.com
Pemateri Training
e-mail: kanaidi63@gmail.com
Fax. 022-4267749 HP. 0812 2353 284
YouTube : Kanaidi Ken WA.0877 5871 1905
Facebook : Kanaidi Ken & Kanaidi Ken Part II
Istagram: kanaidi63 LinkedIn: Kanaidi ken