2. 2
Legalitas
Izin Usaha
Visi
Misi
PP No. 66/2007 jo PP No. 75/2008 sebagai Perusahaan
Pembiayaan Infrastruktur
• KMK No. 396/KMK.01/2009 sebagai Perusahaan
Pembiayaan Infrastruktur (Industri Keuangan Non
Bank (IKNB))
• PMK No. 100 / PMK.010/ 2009 sebagai Perusahaan
Pembiayaan Infrastruktur (berisi lingkup usaha dan
sektor pembiayaan infrastruktur)
100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia
Menjadi katalis dalam percepatan pembangunan
infrastruktur nasional
1. Menjadi mitra strategis yang memberikan nilai
tambah dalam pembangunan infrastruktur di
Indonesia
2. Menciptakan produk pembiayaan yang fleksibel
3. Menyediakan pelayanan berkualitas dengan tata
kelola yang baik
Kepemilikan
Keberadaan PT SMI Sebagai Katalis Percepatan
Pembangunan Infrastruktur Nasional
3. Penyertaan
Modal Negara
(PMN)
Pasar Modal
(Obligasi, Surat
Utang,
Sekuritisasi)
Pinjaman dan
Hibah
BPJS / Asuransi
Syariah
Pasar Modal
Syariah
Dana Haji &
Syirkah
Sovereign Wealth
Fund
3 Pilar Bisnis dan Perluasan Sektor Bisnis PT SMI
FOKUS SEKTOR
Ketenagalistrikan
Jalan dan
Jembatan
Transportasi
Infrastruktur
Kawasan
Infrastruktur
Pemasyarakatan
Rumah
Sakit
Pasar
Infrastruktur
Pariwisata
Telekomunikasi
Irigasi
Minyak
dan Gas
Manajemen Air Limbah
dan Persampahan
Rolling Stock
Kereta Api
Infrastruktur Sosial
Air
Minum
Energi
Efisiensi
Infrastruktur
Pendidikan
SUMBER
PENDANAAN
Konvensional
Syariah
*
PEMBIAYAAN &
INVESTASI
Pembiayaan
Infrastruktur
Pembiayaan Pemda
(PIP/RIDF)
• Senior loan (Modal
Kerja, Kredit Investasi)
• Junior Loan
• Mezzanine
• Penyertaan Modal
(Equity)
• Jasa Arranger &
Underwriter
• Standby Lender PPP
Public Sector
Advisory
Training & Capacity
Building
Investment Advisory
Financial
Advisory
Fasilitas
Pengembangan
Proyek (FPP)
FPP & Pengelolaan
dana donor
TA & Pengelolaan dana
donor
Proyek KPBU
Proyek Energi Terbarukan
(Fase Explorasi Geothermal)
Proyek Pemerintah
Daerah
Technical Assistance
JASA
KONSULTASI
PENGEMBANGAN
PROYEK
Pengelolaan
Dana Donor
IMBT/Lease with
Option to Own
Murabahah/Installment
Sale with Deferred
Payment
MMQ/Diminishing
Partnership
Musyarakah/
Partnership Financing
IMBT= Ijarah Muntahia Bittamlik MMQ= Musyarakah Mutanaqisah 3
4.  PJPK dan Project Company
menandatangani perjanjian kerjasama
yang memuat antara lain:
 Spesifikasi Layanan.
 Kewajiban dan tanggung jawab
pihak terkait.
 Mekanisme reward & punishment.
 Dalam rangka meningkatkan kelayakan
finansial proyek, PJPK mengajukan
permohonan dukungan kepada: 1)
Kementerian Sektor, 2)Kementerian
Keuangan.
 Dukungan yang diberikan dapat berbentuk
fiskal (VGF) ataupun dukungan
pembangunan sebagian konstruksi fisik .
 PJPK dan PII menandatangani perjanjian
regres untuk memberikan jaminan proyek.
 Opsi pembayaran tarif ada 2 jenis, yaitu:
1. Pembayaran langsung kepada
Badan Usaha (skema user fee),
2. Pembayaran kepada PJPK (skema
AP)
Struktur Umum Proyek KPBU
PJPK
(Pemda)
Project
Company
Pengguna
Investor(s)
Lenders
Equity
Debt
Kontraktor
PII
Perjanjian
Regres
Penjaminan
Kementerian
Keuangan
Pengajuan
Dukungan
Kelayakan
Kontrak
Konstruksi
dan O&M
Pemberian
Dukungan
Kementerian
Sektor
Pengajuan dan
Pemberian:
• Izin/Konsesi
• Dukungan
Pembangunan
Perjanjian
KPBU
4
Layanan
Infrastruktur
Pembayaran
Tarif (Opsi 1) Pembayaran
Tarif (Opsi 2)
5. 5
Karakteristik Pembiayaan Proyek Infrastruktur
Tenor
Panjang
Risiko
Proyek
Capex
Besar
TINGGINYA KEBUTUHAN MODAL
Proyek infrastruktur umumnya membutuhkan
modal yang besar sehingga dapat membebani
neraca keuangan Sponsor.
TENOR PANJANG
Proyek infrastruktur memiliki tenor
pengembalian investasi yang panjang, sehingga
dibutuhkan pembiayaan dengan flexibilitas yang
tinggi.
RISIKO PROYEK
Proyek infrastruktur memiliki berbagai profil
risiko yang berbeda, sehingga dibutuhkan
customised project structure dengan pembagian
alokasi risiko di dalamnya.
1
2
3
6. 6
Struktur Pembiayaan Proyek Infrastruktur
TOTAL
KEBUTUHAN
DANA
PROYEK
CAPEX
OPEX
Utang
(Debt)
Quasi
Ekuitas
Ekuitas
SUMBER PEMBIAYAAN
• Bank
• Lembaga Pembiayaan Non Bank
• Pinjaman Donor
• Kredit Ekspor
• PT SMI
• PT IIF
• Penyertaan Pemegang Saham
• Joint Venture / Mitra Strategis
• Private Equity
ALOKASI KEBUTUHAN DANA
Ekuitas
Pinjaman
• Internal Cash
• Perbankan
• Pemegang Saham
• Obligasi
7. Opsi Sumber Pembiayaan Infrastruktur:
Ilustrasi dan Konsep
Company
Project 1
Project 2
Project 3
SPC
Bank
Bank
Loan
Repayment
Loan
Repayment
Share holding
Non / Partial guarantee
Non/ Limited recourse
1. Pembiayaan Korporat (Corporate Financing)
Kreditur mengandalkan arus kas dari semua kegiatan perusahaan
2. Pembiayaan Project (Project Financing)
Kreditur hanya mengandalkan arus kas dari spesifik proyek
Project finance akan sangat tergantung pada cashflows proyek di masa depan sebagai sumber pengembalian hutang
7
8. Fokus pada kondisi keuangan korporat dan kinerja
perusahaan
Fokus pada proyek spesifik dan arus kas
Pembiayaan Project (Project Financing)
Pembiayaan Korporat (Corporate Financing)
Menilai total asset perusahaan dan rasio likuiditas Mengkaji pada proyeksi arus kas perusahaan
Risiko perusahaan dan proyek saling terkait Ring Fencing
Kapasitas Utang = Bergantung pada kondisi
finansial debitur
Kapasitas Utang = Bergantung pada arus kas
proyek yang dijadikan underlying pinjaman
8
Perbedaan Pembiayaan Korporat dan Proyek
9. 9
Fundamental Proyek
 Sesuai dengan regulasi yang berlaku
 Ketersediaan lahan
 Proyek yang layak/feasible, ditunjukkan
dari hasil kajian yang berkualitas
 Mampu mendapatkan revenue stream yang
stabil
1
Arus Kas Proyek Yang Sehat
 Proyeksi keuangan yang dibangun
berdasarkan asumsi yang mendasar dan
sesuai dengan aspek teknis proyek
 Proyek mampu menghasilkan arus kas yang
dapat memenuhi kewajibannya kepada
kreditur, pemegang saham, dan pihak
terkait lainnya
2
Sponsor Proyek Yang Kuat
 Mampu menyediakan ekuitas dalam porsi
yang sesuai
 Mampu untuk menambah modal apabila
terjadi cost overrun atau rendahnya angka
penjualan pada awal beroperasi
 Memiliki pengalaman yang memadai
3 Kontraktor EPC dan O&M Yang
Berkualitas
 Kontraktor memiliki kemampuan yang
memadai, ditunjukkan oleh pengalamannya
dalam sejumlah proyek terdahulu
 Kemampuan finansial yang solid
 Kontrak yang sehat dengan pemilik proyek
infrastruktur
4
Faktor Kunci Keberhasilan Pembiayaan Infrastruktur Skema KPBU
10. Analisa Kelayakan Proyek:
Metodologi Dalam Menghitung Kelayakan Proyek
10
NET PRESENT VALUE
• Selisih antara present value dari cash inflow
dan present value dari cash outflow
• Proyek dinyatakan layak aoabila memiliki NPV
positif
• Perhitungan NPV menggunakan konsep time
value of money, dimana nilai uang di masa
depan akan lebih rendah dibandingkan nilai
uang saat ini.
INTERNAL RATE OF RETURN (IRR)
• Discount rate untuk membuat NPV dari
project cash flow menjadi sama dengan
nol.
• Proyek dinyatakan layak bila IRR > biaya
tertimbang atas modal (WACC)
• Apabila IRR < WACC, maka proyek
dinyatakan tidak layak
PAYBACK PERIOD
• Lamanya waktu yang dibutuhkan oleh
cash flow proyek untuk mengembalikan
biaya investasi proyek.
• Semakin lama payback period
menandakan proyek menjadi kurang
menarik
• Jarang digunakan karena tidak
memperhitungkan time value of money
dan proyeksi cash flow setelah
tercapainya titik payback
DEBT SERVICE COVERAGE RATIO
• Kemampuan cash flow perusahaan / proyek
untuk memenuhi kewajiban utangnya
• Pihak kreditur sangat concern dengan DSCR
karena berkaitan erat dengan bankability dari
suatu proyek
• Pada umumnya, kreditur akan mensyaratkan
level DSCR pada kisaran 1,2-1,5
ANALISA
KELAYAKAN
PROYEK
12. 12
Pentingnya Dukungan Pemerintah Dalam Kelayakan Proyek
Penjaminan Tanah
Bantuan
Sektor
Kordinasi
Availability
Payment
VGF
Perizinan
Fasilitas
Penyiapan
Proyek
(PDF)
DUKUNGAN
PEMERINTAH
Fasilitas Penyiapan Proyek
• Memastikan kualitas kajian pendahuluan
• Meningkatkan kredibilitas proyek.
Tanah
• Menurunkan ketidakpastian proyek
• Menurunkan nilai investasi swasta
• Mempercepat penyelesaian proyek
Penjaminan
• Menghilangkan risiko politik dan
perubahan kebijakan bagi
aswasta
• Meningkatkan bankability proyek
Perizinan
• Menurunkan biaya investasi yang
terkait dengan pengurusan izin
• Memastikan kepatuhan terhadap
regulasi
Bantuan Sektor
• Menurunkan nilai investasi
swasta
Availability Payment
• Menghilangkan resiko permintaan
• Meningkatkan kepastian swasta
dalam hal imbal hasil
Kordinasi
• Mempercepat proses
penyelesaian proyek
• Menghilangkan hambatan
birokrasi pemerintahan.
VGF
• Menurunkan biaya investasi
swasta
13. A LEADING CATALYST IN FACILITATING INDONESIA’S INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
Disclaimer
All information presented were taken from multiple sources and
considered as true by the time they were written to the
knowledge of PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). PT
Sarana Multi Infrastruktur (Persero) can not be held responsible
from any inacuracy contained in the material. PT SMI follows all
internal and external guidelines and regulations that govern the
evaluation process on determining the financing feasibility of an
infrastructure project. Every decision to finance or not to finance
a project is therefore based on a responsible and thorough due
diligence process.
Any complaint in the process of financing irregularities can be
submitted to:
Corporate Secretary PT SMI
Tel : +62 21 80825288
Fax : +62 21 80825258
Email : corporatesecretary@ptsmi.co.id
Public complaints on PT SMI service will be kept strictly
confidential and handled by a special committee to ensure that
complaints are addressed appropriately.
TERIMA KASIH
14. Sebaran Lokasi Proyek
Lampiran:
Pelaksanaan Mandat sebagai Katalis Pembangunan Infrastruktur
Sektor Pembiayaan
Multiplier Effect
Total Nilai Proyek
Rp 193,8Triliun
Multiplier Effect
4,3 kali
Tenor Panjang dan
Skema Fleksibel
Tenor s.d. 25 Tahun
Grace Period s.d. 15 Tahun
Keunggulan Produk PT SMI
Tenor jangka panjang
Suku bunga kompetitif
Produk pembiayaan yang inovatif
Skema pembiayaan yang fleksibel
Multiplier effect yang besar
Per Maret 2017
Contoh: Pembiayaan Jalan Tol
Palembang - Indralaya
14
Jalan Tol
43.60%
PT PLN (Ex-PIP)
17.91%
Ketenagalistrikan
14.45%
Transportasi
8.84%
Minyak dan Gas Bumi
6.97% Irigasi
3.66%
Telekomunikasi
2.85%
Air Minum
0.90%
Sosial (Rumah Sakit)
0.17%
Jalan
0.65%
Jawa
44.96%
Sumatera
25.12%
Kalimantan
9.80%
Sulawesi
9.04%
Bali Nusa
Tenggara
5.60%
Papua
Maluku
5.47%
16. 16
Lampiran:
Dukungan Pemerintah Untuk Meningkatkan Kelayakan Proyek
Dukungan
KPBU
(dapat berupa
kombinasi)
Fasilitas
Penyiapan
& Transaksi
Tanah/
Lokasi
Koordinasi
VGF dari
Kemenkeu
Availability
Payment
Pendanaan
Sektor
Penjaminan
Pemerintah
Perizinan
MENGAPA DUKUNGAN?
1. Pemerintah ingin menarik minat
swasta untuk bepartisipasi dalam
pelayanan publik (general obligation)
2. Dibutuhkan mekanisme untuk
menaikkan kelayakan dan bankability
proyek agar Badan Usaha tertarik
3. Pemerintah tetap menganggarkan
dukungan yang dibutuhkan sesuai
kajian.
4. Selain untuk menaikan kelayakan dan
bankability proyek, dukungan dapat
juga diartikan sebagai
komitmen/keseriusan pemerintah.
17. 17
Lampiran:
Formula NPV, IRR, dan DSCR
Rumus perhitungan IRR:
CF1 CF2 …… CFt
Rp 0 = IO + + + +
(1+IRR)1 (1+IRR)2 ..…. (1+IRR)t
IO = Initial Outlay
CF = Cash Flow
IRR = Internal Rate of
Return
t = time
Rumus perhitungan NPV:
CF1 CF2 …… CFt
NPV = IO + + + +
(1+r)1 (1+r)2 ..…. (1+r)t
NPV = Net Present Value
CF = Cash Flow
r = return
t = time
IO = Initial Outlay
Rumus perhitungan DSCR:
EBITDA
DSCR =
(Angsuran Pokok + Bunga)