SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
MEKANISME PEMBIAYAAN DALAM PROYEK INFRASTRUKTUR
7 April 2017 PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
2
Legalitas
Izin Usaha
Visi
Misi
PP No. 66/2007 jo PP No. 75/2008 sebagai Perusahaan
Pembiayaan Infrastruktur
• KMK No. 396/KMK.01/2009 sebagai Perusahaan
Pembiayaan Infrastruktur (Industri Keuangan Non
Bank (IKNB))
• PMK No. 100 / PMK.010/ 2009 sebagai Perusahaan
Pembiayaan Infrastruktur (berisi lingkup usaha dan
sektor pembiayaan infrastruktur)
100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia
Menjadi katalis dalam percepatan pembangunan
infrastruktur nasional
1. Menjadi mitra strategis yang memberikan nilai
tambah dalam pembangunan infrastruktur di
Indonesia
2. Menciptakan produk pembiayaan yang fleksibel
3. Menyediakan pelayanan berkualitas dengan tata
kelola yang baik
Kepemilikan
Keberadaan PT SMI Sebagai Katalis Percepatan
Pembangunan Infrastruktur Nasional
Penyertaan
Modal Negara
(PMN)
Pasar Modal
(Obligasi, Surat
Utang,
Sekuritisasi)
Pinjaman dan
Hibah
BPJS / Asuransi
Syariah
Pasar Modal
Syariah
Dana Haji &
Syirkah
Sovereign Wealth
Fund
3 Pilar Bisnis dan Perluasan Sektor Bisnis PT SMI
FOKUS SEKTOR
Ketenagalistrikan
Jalan dan
Jembatan
Transportasi
Infrastruktur
Kawasan
Infrastruktur
Pemasyarakatan
Rumah
Sakit
Pasar
Infrastruktur
Pariwisata
Telekomunikasi
Irigasi
Minyak
dan Gas
Manajemen Air Limbah
dan Persampahan
Rolling Stock
Kereta Api
Infrastruktur Sosial
Air
Minum
Energi
Efisiensi
Infrastruktur
Pendidikan
SUMBER
PENDANAAN
Konvensional
Syariah
*
PEMBIAYAAN &
INVESTASI
Pembiayaan
Infrastruktur
Pembiayaan Pemda
(PIP/RIDF)
• Senior loan (Modal
Kerja, Kredit Investasi)
• Junior Loan
• Mezzanine
• Penyertaan Modal
(Equity)
• Jasa Arranger &
Underwriter
• Standby Lender PPP
Public Sector
Advisory
Training & Capacity
Building
Investment Advisory
Financial
Advisory
Fasilitas
Pengembangan
Proyek (FPP)
FPP & Pengelolaan
dana donor
TA & Pengelolaan dana
donor
Proyek KPBU
Proyek Energi Terbarukan
(Fase Explorasi Geothermal)
Proyek Pemerintah
Daerah
Technical Assistance
JASA
KONSULTASI
PENGEMBANGAN
PROYEK
Pengelolaan
Dana Donor
IMBT/Lease with
Option to Own
Murabahah/Installment
Sale with Deferred
Payment
MMQ/Diminishing
Partnership
Musyarakah/
Partnership Financing
IMBT= Ijarah Muntahia Bittamlik MMQ= Musyarakah Mutanaqisah 3
 PJPK dan Project Company
menandatangani perjanjian kerjasama
yang memuat antara lain:
 Spesifikasi Layanan.
 Kewajiban dan tanggung jawab
pihak terkait.
 Mekanisme reward & punishment.
 Dalam rangka meningkatkan kelayakan
finansial proyek, PJPK mengajukan
permohonan dukungan kepada: 1)
Kementerian Sektor, 2)Kementerian
Keuangan.
 Dukungan yang diberikan dapat berbentuk
fiskal (VGF) ataupun dukungan
pembangunan sebagian konstruksi fisik .
 PJPK dan PII menandatangani perjanjian
regres untuk memberikan jaminan proyek.
 Opsi pembayaran tarif ada 2 jenis, yaitu:
1. Pembayaran langsung kepada
Badan Usaha (skema user fee),
2. Pembayaran kepada PJPK (skema
AP)
Struktur Umum Proyek KPBU
PJPK
(Pemda)
Project
Company
Pengguna
Investor(s)
Lenders
Equity
Debt
Kontraktor
PII
Perjanjian
Regres
Penjaminan
Kementerian
Keuangan
Pengajuan
Dukungan
Kelayakan
Kontrak
Konstruksi
dan O&M
Pemberian
Dukungan
Kementerian
Sektor
Pengajuan dan
Pemberian:
• Izin/Konsesi
• Dukungan
Pembangunan
Perjanjian
KPBU
4
Layanan
Infrastruktur
Pembayaran
Tarif (Opsi 1) Pembayaran
Tarif (Opsi 2)
5
Karakteristik Pembiayaan Proyek Infrastruktur
Tenor
Panjang
Risiko
Proyek
Capex
Besar
TINGGINYA KEBUTUHAN MODAL
Proyek infrastruktur umumnya membutuhkan
modal yang besar sehingga dapat membebani
neraca keuangan Sponsor.
TENOR PANJANG
Proyek infrastruktur memiliki tenor
pengembalian investasi yang panjang, sehingga
dibutuhkan pembiayaan dengan flexibilitas yang
tinggi.
RISIKO PROYEK
Proyek infrastruktur memiliki berbagai profil
risiko yang berbeda, sehingga dibutuhkan
customised project structure dengan pembagian
alokasi risiko di dalamnya.
1
2
3
6
Struktur Pembiayaan Proyek Infrastruktur
TOTAL
KEBUTUHAN
DANA
PROYEK
CAPEX
OPEX
Utang
(Debt)
Quasi
Ekuitas
Ekuitas
SUMBER PEMBIAYAAN
• Bank
• Lembaga Pembiayaan Non Bank
• Pinjaman Donor
• Kredit Ekspor
• PT SMI
• PT IIF
• Penyertaan Pemegang Saham
• Joint Venture / Mitra Strategis
• Private Equity
ALOKASI KEBUTUHAN DANA
Ekuitas
Pinjaman
• Internal Cash
• Perbankan
• Pemegang Saham
• Obligasi
Opsi Sumber Pembiayaan Infrastruktur:
Ilustrasi dan Konsep
Company
Project 1
Project 2
Project 3
SPC
Bank
Bank
Loan
Repayment
Loan
Repayment
Share holding
Non / Partial guarantee
Non/ Limited recourse
1. Pembiayaan Korporat (Corporate Financing)
Kreditur mengandalkan arus kas dari semua kegiatan perusahaan
2. Pembiayaan Project (Project Financing)
Kreditur hanya mengandalkan arus kas dari spesifik proyek
Project finance akan sangat tergantung pada cashflows proyek di masa depan sebagai sumber pengembalian hutang
7
Fokus pada kondisi keuangan korporat dan kinerja
perusahaan
Fokus pada proyek spesifik dan arus kas
Pembiayaan Project (Project Financing)
Pembiayaan Korporat (Corporate Financing)
Menilai total asset perusahaan dan rasio likuiditas Mengkaji pada proyeksi arus kas perusahaan
Risiko perusahaan dan proyek saling terkait Ring Fencing
Kapasitas Utang = Bergantung pada kondisi
finansial debitur
Kapasitas Utang = Bergantung pada arus kas
proyek yang dijadikan underlying pinjaman
8
Perbedaan Pembiayaan Korporat dan Proyek
9
Fundamental Proyek
 Sesuai dengan regulasi yang berlaku
 Ketersediaan lahan
 Proyek yang layak/feasible, ditunjukkan
dari hasil kajian yang berkualitas
 Mampu mendapatkan revenue stream yang
stabil
1
Arus Kas Proyek Yang Sehat
 Proyeksi keuangan yang dibangun
berdasarkan asumsi yang mendasar dan
sesuai dengan aspek teknis proyek
 Proyek mampu menghasilkan arus kas yang
dapat memenuhi kewajibannya kepada
kreditur, pemegang saham, dan pihak
terkait lainnya
2
Sponsor Proyek Yang Kuat
 Mampu menyediakan ekuitas dalam porsi
yang sesuai
 Mampu untuk menambah modal apabila
terjadi cost overrun atau rendahnya angka
penjualan pada awal beroperasi
 Memiliki pengalaman yang memadai
3 Kontraktor EPC dan O&M Yang
Berkualitas
 Kontraktor memiliki kemampuan yang
memadai, ditunjukkan oleh pengalamannya
dalam sejumlah proyek terdahulu
 Kemampuan finansial yang solid
 Kontrak yang sehat dengan pemilik proyek
infrastruktur
4
Faktor Kunci Keberhasilan Pembiayaan Infrastruktur Skema KPBU
Analisa Kelayakan Proyek:
Metodologi Dalam Menghitung Kelayakan Proyek
10
NET PRESENT VALUE
• Selisih antara present value dari cash inflow
dan present value dari cash outflow
• Proyek dinyatakan layak aoabila memiliki NPV
positif
• Perhitungan NPV menggunakan konsep time
value of money, dimana nilai uang di masa
depan akan lebih rendah dibandingkan nilai
uang saat ini.
INTERNAL RATE OF RETURN (IRR)
• Discount rate untuk membuat NPV dari
project cash flow menjadi sama dengan
nol.
• Proyek dinyatakan layak bila IRR > biaya
tertimbang atas modal (WACC)
• Apabila IRR < WACC, maka proyek
dinyatakan tidak layak
PAYBACK PERIOD
• Lamanya waktu yang dibutuhkan oleh
cash flow proyek untuk mengembalikan
biaya investasi proyek.
• Semakin lama payback period
menandakan proyek menjadi kurang
menarik
• Jarang digunakan karena tidak
memperhitungkan time value of money
dan proyeksi cash flow setelah
tercapainya titik payback
DEBT SERVICE COVERAGE RATIO
• Kemampuan cash flow perusahaan / proyek
untuk memenuhi kewajiban utangnya
• Pihak kreditur sangat concern dengan DSCR
karena berkaitan erat dengan bankability dari
suatu proyek
• Pada umumnya, kreditur akan mensyaratkan
level DSCR pada kisaran 1,2-1,5
ANALISA
KELAYAKAN
PROYEK
Ilutrasi Sederhana Perhitungan DSCR
11
Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Laba Setelah
Operasi
(EBITDA)
54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
Angsuran
pokok
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Beban bunga 23 20 18 16 14 11 9 7 5 2
Total angsuran 41 38 36 34 32 29 27 25 23 20
DSCR 1,31 1,42 1,5 1,58 1,68 1,86 2,0 2,16 2,34 2,70
Avg DSCR = 1,69
Min DSCR = 1,31
12
Pentingnya Dukungan Pemerintah Dalam Kelayakan Proyek
Penjaminan Tanah
Bantuan
Sektor
Kordinasi
Availability
Payment
VGF
Perizinan
Fasilitas
Penyiapan
Proyek
(PDF)
DUKUNGAN
PEMERINTAH
Fasilitas Penyiapan Proyek
• Memastikan kualitas kajian pendahuluan
• Meningkatkan kredibilitas proyek.
Tanah
• Menurunkan ketidakpastian proyek
• Menurunkan nilai investasi swasta
• Mempercepat penyelesaian proyek
Penjaminan
• Menghilangkan risiko politik dan
perubahan kebijakan bagi
aswasta
• Meningkatkan bankability proyek
Perizinan
• Menurunkan biaya investasi yang
terkait dengan pengurusan izin
• Memastikan kepatuhan terhadap
regulasi
Bantuan Sektor
• Menurunkan nilai investasi
swasta
Availability Payment
• Menghilangkan resiko permintaan
• Meningkatkan kepastian swasta
dalam hal imbal hasil
Kordinasi
• Mempercepat proses
penyelesaian proyek
• Menghilangkan hambatan
birokrasi pemerintahan.
VGF
• Menurunkan biaya investasi
swasta
A LEADING CATALYST IN FACILITATING INDONESIA’S INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
Disclaimer
All information presented were taken from multiple sources and
considered as true by the time they were written to the
knowledge of PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). PT
Sarana Multi Infrastruktur (Persero) can not be held responsible
from any inacuracy contained in the material. PT SMI follows all
internal and external guidelines and regulations that govern the
evaluation process on determining the financing feasibility of an
infrastructure project. Every decision to finance or not to finance
a project is therefore based on a responsible and thorough due
diligence process.
Any complaint in the process of financing irregularities can be
submitted to:
Corporate Secretary PT SMI
Tel : +62 21 80825288
Fax : +62 21 80825258
Email : corporatesecretary@ptsmi.co.id
Public complaints on PT SMI service will be kept strictly
confidential and handled by a special committee to ensure that
complaints are addressed appropriately.
TERIMA KASIH
Sebaran Lokasi Proyek
Lampiran:
Pelaksanaan Mandat sebagai Katalis Pembangunan Infrastruktur
Sektor Pembiayaan
Multiplier Effect
Total Nilai Proyek
Rp 193,8Triliun
Multiplier Effect
4,3 kali
Tenor Panjang dan
Skema Fleksibel
Tenor s.d. 25 Tahun
Grace Period s.d. 15 Tahun
Keunggulan Produk PT SMI
Tenor jangka panjang
Suku bunga kompetitif
Produk pembiayaan yang inovatif
Skema pembiayaan yang fleksibel
Multiplier effect yang besar
Per Maret 2017
Contoh: Pembiayaan Jalan Tol
Palembang - Indralaya
14
Jalan Tol
43.60%
PT PLN (Ex-PIP)
17.91%
Ketenagalistrikan
14.45%
Transportasi
8.84%
Minyak dan Gas Bumi
6.97% Irigasi
3.66%
Telekomunikasi
2.85%
Air Minum
0.90%
Sosial (Rumah Sakit)
0.17%
Jalan
0.65%
Jawa
44.96%
Sumatera
25.12%
Kalimantan
9.80%
Sulawesi
9.04%
Bali Nusa
Tenggara
5.60%
Papua
Maluku
5.47%
Lampiran:
Distribusi Portofolio PT SMI
15
16
Lampiran:
Dukungan Pemerintah Untuk Meningkatkan Kelayakan Proyek
Dukungan
KPBU
(dapat berupa
kombinasi)
Fasilitas
Penyiapan
& Transaksi
Tanah/
Lokasi
Koordinasi
VGF dari
Kemenkeu
Availability
Payment
Pendanaan
Sektor
Penjaminan
Pemerintah
Perizinan
MENGAPA DUKUNGAN?
1. Pemerintah ingin menarik minat
swasta untuk bepartisipasi dalam
pelayanan publik (general obligation)
2. Dibutuhkan mekanisme untuk
menaikkan kelayakan dan bankability
proyek agar Badan Usaha tertarik
3. Pemerintah tetap menganggarkan
dukungan yang dibutuhkan sesuai
kajian.
4. Selain untuk menaikan kelayakan dan
bankability proyek, dukungan dapat
juga diartikan sebagai
komitmen/keseriusan pemerintah.
17
Lampiran:
Formula NPV, IRR, dan DSCR
Rumus perhitungan IRR:
CF1 CF2 …… CFt
Rp 0 = IO + + + +
(1+IRR)1 (1+IRR)2 ..…. (1+IRR)t
IO = Initial Outlay
CF = Cash Flow
IRR = Internal Rate of
Return
t = time
Rumus perhitungan NPV:
CF1 CF2 …… CFt
NPV = IO + + + +
(1+r)1 (1+r)2 ..…. (1+r)t
NPV = Net Present Value
CF = Cash Flow
r = return
t = time
IO = Initial Outlay
Rumus perhitungan DSCR:
EBITDA
DSCR =
(Angsuran Pokok + Bunga)

More Related Content

Similar to PT. SMI Mekanisme Pembiayaan Infrastruktur Skema KPBU.pptx

Perkembangan kebijakan investasi daerah
Perkembangan kebijakan investasi daerahPerkembangan kebijakan investasi daerah
Perkembangan kebijakan investasi daerahAhmad Abdul Haq
 
Materi Paparan Bappenas KPBU.pdf
Materi Paparan Bappenas KPBU.pdfMateri Paparan Bappenas KPBU.pdf
Materi Paparan Bappenas KPBU.pdfarif129194
 
Prosedur Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta
Prosedur Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Prosedur Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta
Prosedur Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Oswar Mungkasa
 
Strategi pasar investasi bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)
Strategi pasar investasi bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)Strategi pasar investasi bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)
Strategi pasar investasi bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)Sapri Pamulu, Ph.D
 
Panduan kps pjpk
Panduan kps pjpkPanduan kps pjpk
Panduan kps pjpkAbdul Malik
 
Bahan KPBU.pptx
Bahan KPBU.pptxBahan KPBU.pptx
Bahan KPBU.pptxPrimaRendra
 
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan ...
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan ...Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan ...
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan ...Oswar Mungkasa
 
Memilah (Kembali) Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah
Memilah (Kembali) Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah Memilah (Kembali) Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah
Memilah (Kembali) Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah Septian Wildan Mujaddid
 
KPBU Kelompok 4.pdf
KPBU Kelompok 4.pdfKPBU Kelompok 4.pdf
KPBU Kelompok 4.pdfedwindwiputra3
 
Kuliah 9 PMP dan Utility Network.pdf
Kuliah 9 PMP dan Utility Network.pdfKuliah 9 PMP dan Utility Network.pdf
Kuliah 9 PMP dan Utility Network.pdfAgusThea5
 
Modul 7 manajemen investasi ti sektor pemerintah
Modul 7 manajemen investasi ti sektor pemerintahModul 7 manajemen investasi ti sektor pemerintah
Modul 7 manajemen investasi ti sektor pemerintahIr. Zakaria, M.M
 
Ringkasan Perpres Nomor 38 Tahun 2015
Ringkasan Perpres Nomor 38 Tahun 2015Ringkasan Perpres Nomor 38 Tahun 2015
Ringkasan Perpres Nomor 38 Tahun 2015Amir Syafrudin
 
UWCI Validation visit March 2024 _ ID.pdf
UWCI Validation visit March 2024 _ ID.pdfUWCI Validation visit March 2024 _ ID.pdf
UWCI Validation visit March 2024 _ ID.pdfAgusIrawan89
 
03 Mekanisme Pengelolaan Dana Pinjaman Luar Negeri.pdf
03 Mekanisme Pengelolaan Dana Pinjaman Luar Negeri.pdf03 Mekanisme Pengelolaan Dana Pinjaman Luar Negeri.pdf
03 Mekanisme Pengelolaan Dana Pinjaman Luar Negeri.pdfsetyohardono
 
Panel i rakornas 2019 - kementerian perekonomian
Panel i      rakornas 2019 - kementerian perekonomianPanel i      rakornas 2019 - kementerian perekonomian
Panel i rakornas 2019 - kementerian perekonomianJoseph Sitepu
 
Siklus Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta
Siklus Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah SwastaSiklus Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta
Siklus Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah SwastaOswar Mungkasa
 
Management Scope Project
Management Scope ProjectManagement Scope Project
Management Scope ProjectAdam Aremania
 
18 proposal proyek
18 proposal proyek18 proposal proyek
18 proposal proyekAinul Yaqin
 

Similar to PT. SMI Mekanisme Pembiayaan Infrastruktur Skema KPBU.pptx (20)

Perkembangan kebijakan investasi daerah
Perkembangan kebijakan investasi daerahPerkembangan kebijakan investasi daerah
Perkembangan kebijakan investasi daerah
 
Materi Paparan Bappenas KPBU.pdf
Materi Paparan Bappenas KPBU.pdfMateri Paparan Bappenas KPBU.pdf
Materi Paparan Bappenas KPBU.pdf
 
Prosedur Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta
Prosedur Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Prosedur Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta
Prosedur Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta
 
Strategi pasar investasi bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)
Strategi pasar investasi bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)Strategi pasar investasi bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)
Strategi pasar investasi bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)
 
Panduan kps pjpk
Panduan kps pjpkPanduan kps pjpk
Panduan kps pjpk
 
Bahan KPBU.pptx
Bahan KPBU.pptxBahan KPBU.pptx
Bahan KPBU.pptx
 
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan ...
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan ...Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan ...
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan ...
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Memilah (Kembali) Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah
Memilah (Kembali) Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah Memilah (Kembali) Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah
Memilah (Kembali) Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah
 
KPBU Kelompok 4.pdf
KPBU Kelompok 4.pdfKPBU Kelompok 4.pdf
KPBU Kelompok 4.pdf
 
Tugas2 mppl-d
Tugas2 mppl-dTugas2 mppl-d
Tugas2 mppl-d
 
Kuliah 9 PMP dan Utility Network.pdf
Kuliah 9 PMP dan Utility Network.pdfKuliah 9 PMP dan Utility Network.pdf
Kuliah 9 PMP dan Utility Network.pdf
 
Modul 7 manajemen investasi ti sektor pemerintah
Modul 7 manajemen investasi ti sektor pemerintahModul 7 manajemen investasi ti sektor pemerintah
Modul 7 manajemen investasi ti sektor pemerintah
 
Ringkasan Perpres Nomor 38 Tahun 2015
Ringkasan Perpres Nomor 38 Tahun 2015Ringkasan Perpres Nomor 38 Tahun 2015
Ringkasan Perpres Nomor 38 Tahun 2015
 
UWCI Validation visit March 2024 _ ID.pdf
UWCI Validation visit March 2024 _ ID.pdfUWCI Validation visit March 2024 _ ID.pdf
UWCI Validation visit March 2024 _ ID.pdf
 
03 Mekanisme Pengelolaan Dana Pinjaman Luar Negeri.pdf
03 Mekanisme Pengelolaan Dana Pinjaman Luar Negeri.pdf03 Mekanisme Pengelolaan Dana Pinjaman Luar Negeri.pdf
03 Mekanisme Pengelolaan Dana Pinjaman Luar Negeri.pdf
 
Panel i rakornas 2019 - kementerian perekonomian
Panel i      rakornas 2019 - kementerian perekonomianPanel i      rakornas 2019 - kementerian perekonomian
Panel i rakornas 2019 - kementerian perekonomian
 
Siklus Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta
Siklus Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah SwastaSiklus Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta
Siklus Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta
 
Management Scope Project
Management Scope ProjectManagement Scope Project
Management Scope Project
 
18 proposal proyek
18 proposal proyek18 proposal proyek
18 proposal proyek
 

Recently uploaded

PPT Mengenai Pengelolaan Penataan Kearsipan.pptx
PPT Mengenai Pengelolaan Penataan Kearsipan.pptxPPT Mengenai Pengelolaan Penataan Kearsipan.pptx
PPT Mengenai Pengelolaan Penataan Kearsipan.pptxmuhnurmufid123
 
Modul 1.2 Jurnal Refleksi Dwi Mingguan.pdf
Modul 1.2 Jurnal Refleksi Dwi Mingguan.pdfModul 1.2 Jurnal Refleksi Dwi Mingguan.pdf
Modul 1.2 Jurnal Refleksi Dwi Mingguan.pdfAndiAliyah2
 
AKSI NYATA MERUMUSKAN TUJUAN PEMBELAJARAN.pptx
AKSI NYATA MERUMUSKAN TUJUAN PEMBELAJARAN.pptxAKSI NYATA MERUMUSKAN TUJUAN PEMBELAJARAN.pptx
AKSI NYATA MERUMUSKAN TUJUAN PEMBELAJARAN.pptxELASONIARTI
 
IMC design - Safety Riding Campaign - Mask Up
IMC design - Safety Riding Campaign - Mask UpIMC design - Safety Riding Campaign - Mask Up
IMC design - Safety Riding Campaign - Mask UpAdePutraTunggali
 
IMC Campaign - Integrated Marketing Communication Bingo
IMC Campaign - Integrated Marketing Communication BingoIMC Campaign - Integrated Marketing Communication Bingo
IMC Campaign - Integrated Marketing Communication BingoAdePutraTunggali
 
PPT-HUKUM-PIDANA.ppt terbaru dan terlengkap
PPT-HUKUM-PIDANA.ppt terbaru dan terlengkapPPT-HUKUM-PIDANA.ppt terbaru dan terlengkap
PPT-HUKUM-PIDANA.ppt terbaru dan terlengkapAhmadMuhtadi11
 
Co-funding Pitchdeck 2024.pptxhdhddjdjdjddjjd
Co-funding Pitchdeck 2024.pptxhdhddjdjdjddjjdCo-funding Pitchdeck 2024.pptxhdhddjdjdjddjjd
Co-funding Pitchdeck 2024.pptxhdhddjdjdjddjjdveinlatex
 

Recently uploaded (7)

PPT Mengenai Pengelolaan Penataan Kearsipan.pptx
PPT Mengenai Pengelolaan Penataan Kearsipan.pptxPPT Mengenai Pengelolaan Penataan Kearsipan.pptx
PPT Mengenai Pengelolaan Penataan Kearsipan.pptx
 
Modul 1.2 Jurnal Refleksi Dwi Mingguan.pdf
Modul 1.2 Jurnal Refleksi Dwi Mingguan.pdfModul 1.2 Jurnal Refleksi Dwi Mingguan.pdf
Modul 1.2 Jurnal Refleksi Dwi Mingguan.pdf
 
AKSI NYATA MERUMUSKAN TUJUAN PEMBELAJARAN.pptx
AKSI NYATA MERUMUSKAN TUJUAN PEMBELAJARAN.pptxAKSI NYATA MERUMUSKAN TUJUAN PEMBELAJARAN.pptx
AKSI NYATA MERUMUSKAN TUJUAN PEMBELAJARAN.pptx
 
IMC design - Safety Riding Campaign - Mask Up
IMC design - Safety Riding Campaign - Mask UpIMC design - Safety Riding Campaign - Mask Up
IMC design - Safety Riding Campaign - Mask Up
 
IMC Campaign - Integrated Marketing Communication Bingo
IMC Campaign - Integrated Marketing Communication BingoIMC Campaign - Integrated Marketing Communication Bingo
IMC Campaign - Integrated Marketing Communication Bingo
 
PPT-HUKUM-PIDANA.ppt terbaru dan terlengkap
PPT-HUKUM-PIDANA.ppt terbaru dan terlengkapPPT-HUKUM-PIDANA.ppt terbaru dan terlengkap
PPT-HUKUM-PIDANA.ppt terbaru dan terlengkap
 
Co-funding Pitchdeck 2024.pptxhdhddjdjdjddjjd
Co-funding Pitchdeck 2024.pptxhdhddjdjdjddjjdCo-funding Pitchdeck 2024.pptxhdhddjdjdjddjjd
Co-funding Pitchdeck 2024.pptxhdhddjdjdjddjjd
 

PT. SMI Mekanisme Pembiayaan Infrastruktur Skema KPBU.pptx

  • 1. MEKANISME PEMBIAYAAN DALAM PROYEK INFRASTRUKTUR 7 April 2017 PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
  • 2. 2 Legalitas Izin Usaha Visi Misi PP No. 66/2007 jo PP No. 75/2008 sebagai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur • KMK No. 396/KMK.01/2009 sebagai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (Industri Keuangan Non Bank (IKNB)) • PMK No. 100 / PMK.010/ 2009 sebagai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (berisi lingkup usaha dan sektor pembiayaan infrastruktur) 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia Menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional 1. Menjadi mitra strategis yang memberikan nilai tambah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia 2. Menciptakan produk pembiayaan yang fleksibel 3. Menyediakan pelayanan berkualitas dengan tata kelola yang baik Kepemilikan Keberadaan PT SMI Sebagai Katalis Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional
  • 3. Penyertaan Modal Negara (PMN) Pasar Modal (Obligasi, Surat Utang, Sekuritisasi) Pinjaman dan Hibah BPJS / Asuransi Syariah Pasar Modal Syariah Dana Haji & Syirkah Sovereign Wealth Fund 3 Pilar Bisnis dan Perluasan Sektor Bisnis PT SMI FOKUS SEKTOR Ketenagalistrikan Jalan dan Jembatan Transportasi Infrastruktur Kawasan Infrastruktur Pemasyarakatan Rumah Sakit Pasar Infrastruktur Pariwisata Telekomunikasi Irigasi Minyak dan Gas Manajemen Air Limbah dan Persampahan Rolling Stock Kereta Api Infrastruktur Sosial Air Minum Energi Efisiensi Infrastruktur Pendidikan SUMBER PENDANAAN Konvensional Syariah * PEMBIAYAAN & INVESTASI Pembiayaan Infrastruktur Pembiayaan Pemda (PIP/RIDF) • Senior loan (Modal Kerja, Kredit Investasi) • Junior Loan • Mezzanine • Penyertaan Modal (Equity) • Jasa Arranger & Underwriter • Standby Lender PPP Public Sector Advisory Training & Capacity Building Investment Advisory Financial Advisory Fasilitas Pengembangan Proyek (FPP) FPP & Pengelolaan dana donor TA & Pengelolaan dana donor Proyek KPBU Proyek Energi Terbarukan (Fase Explorasi Geothermal) Proyek Pemerintah Daerah Technical Assistance JASA KONSULTASI PENGEMBANGAN PROYEK Pengelolaan Dana Donor IMBT/Lease with Option to Own Murabahah/Installment Sale with Deferred Payment MMQ/Diminishing Partnership Musyarakah/ Partnership Financing IMBT= Ijarah Muntahia Bittamlik MMQ= Musyarakah Mutanaqisah 3
  • 4.  PJPK dan Project Company menandatangani perjanjian kerjasama yang memuat antara lain:  Spesifikasi Layanan.  Kewajiban dan tanggung jawab pihak terkait.  Mekanisme reward & punishment.  Dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial proyek, PJPK mengajukan permohonan dukungan kepada: 1) Kementerian Sektor, 2)Kementerian Keuangan.  Dukungan yang diberikan dapat berbentuk fiskal (VGF) ataupun dukungan pembangunan sebagian konstruksi fisik .  PJPK dan PII menandatangani perjanjian regres untuk memberikan jaminan proyek.  Opsi pembayaran tarif ada 2 jenis, yaitu: 1. Pembayaran langsung kepada Badan Usaha (skema user fee), 2. Pembayaran kepada PJPK (skema AP) Struktur Umum Proyek KPBU PJPK (Pemda) Project Company Pengguna Investor(s) Lenders Equity Debt Kontraktor PII Perjanjian Regres Penjaminan Kementerian Keuangan Pengajuan Dukungan Kelayakan Kontrak Konstruksi dan O&M Pemberian Dukungan Kementerian Sektor Pengajuan dan Pemberian: • Izin/Konsesi • Dukungan Pembangunan Perjanjian KPBU 4 Layanan Infrastruktur Pembayaran Tarif (Opsi 1) Pembayaran Tarif (Opsi 2)
  • 5. 5 Karakteristik Pembiayaan Proyek Infrastruktur Tenor Panjang Risiko Proyek Capex Besar TINGGINYA KEBUTUHAN MODAL Proyek infrastruktur umumnya membutuhkan modal yang besar sehingga dapat membebani neraca keuangan Sponsor. TENOR PANJANG Proyek infrastruktur memiliki tenor pengembalian investasi yang panjang, sehingga dibutuhkan pembiayaan dengan flexibilitas yang tinggi. RISIKO PROYEK Proyek infrastruktur memiliki berbagai profil risiko yang berbeda, sehingga dibutuhkan customised project structure dengan pembagian alokasi risiko di dalamnya. 1 2 3
  • 6. 6 Struktur Pembiayaan Proyek Infrastruktur TOTAL KEBUTUHAN DANA PROYEK CAPEX OPEX Utang (Debt) Quasi Ekuitas Ekuitas SUMBER PEMBIAYAAN • Bank • Lembaga Pembiayaan Non Bank • Pinjaman Donor • Kredit Ekspor • PT SMI • PT IIF • Penyertaan Pemegang Saham • Joint Venture / Mitra Strategis • Private Equity ALOKASI KEBUTUHAN DANA Ekuitas Pinjaman • Internal Cash • Perbankan • Pemegang Saham • Obligasi
  • 7. Opsi Sumber Pembiayaan Infrastruktur: Ilustrasi dan Konsep Company Project 1 Project 2 Project 3 SPC Bank Bank Loan Repayment Loan Repayment Share holding Non / Partial guarantee Non/ Limited recourse 1. Pembiayaan Korporat (Corporate Financing) Kreditur mengandalkan arus kas dari semua kegiatan perusahaan 2. Pembiayaan Project (Project Financing) Kreditur hanya mengandalkan arus kas dari spesifik proyek Project finance akan sangat tergantung pada cashflows proyek di masa depan sebagai sumber pengembalian hutang 7
  • 8. Fokus pada kondisi keuangan korporat dan kinerja perusahaan Fokus pada proyek spesifik dan arus kas Pembiayaan Project (Project Financing) Pembiayaan Korporat (Corporate Financing) Menilai total asset perusahaan dan rasio likuiditas Mengkaji pada proyeksi arus kas perusahaan Risiko perusahaan dan proyek saling terkait Ring Fencing Kapasitas Utang = Bergantung pada kondisi finansial debitur Kapasitas Utang = Bergantung pada arus kas proyek yang dijadikan underlying pinjaman 8 Perbedaan Pembiayaan Korporat dan Proyek
  • 9. 9 Fundamental Proyek  Sesuai dengan regulasi yang berlaku  Ketersediaan lahan  Proyek yang layak/feasible, ditunjukkan dari hasil kajian yang berkualitas  Mampu mendapatkan revenue stream yang stabil 1 Arus Kas Proyek Yang Sehat  Proyeksi keuangan yang dibangun berdasarkan asumsi yang mendasar dan sesuai dengan aspek teknis proyek  Proyek mampu menghasilkan arus kas yang dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur, pemegang saham, dan pihak terkait lainnya 2 Sponsor Proyek Yang Kuat  Mampu menyediakan ekuitas dalam porsi yang sesuai  Mampu untuk menambah modal apabila terjadi cost overrun atau rendahnya angka penjualan pada awal beroperasi  Memiliki pengalaman yang memadai 3 Kontraktor EPC dan O&M Yang Berkualitas  Kontraktor memiliki kemampuan yang memadai, ditunjukkan oleh pengalamannya dalam sejumlah proyek terdahulu  Kemampuan finansial yang solid  Kontrak yang sehat dengan pemilik proyek infrastruktur 4 Faktor Kunci Keberhasilan Pembiayaan Infrastruktur Skema KPBU
  • 10. Analisa Kelayakan Proyek: Metodologi Dalam Menghitung Kelayakan Proyek 10 NET PRESENT VALUE • Selisih antara present value dari cash inflow dan present value dari cash outflow • Proyek dinyatakan layak aoabila memiliki NPV positif • Perhitungan NPV menggunakan konsep time value of money, dimana nilai uang di masa depan akan lebih rendah dibandingkan nilai uang saat ini. INTERNAL RATE OF RETURN (IRR) • Discount rate untuk membuat NPV dari project cash flow menjadi sama dengan nol. • Proyek dinyatakan layak bila IRR > biaya tertimbang atas modal (WACC) • Apabila IRR < WACC, maka proyek dinyatakan tidak layak PAYBACK PERIOD • Lamanya waktu yang dibutuhkan oleh cash flow proyek untuk mengembalikan biaya investasi proyek. • Semakin lama payback period menandakan proyek menjadi kurang menarik • Jarang digunakan karena tidak memperhitungkan time value of money dan proyeksi cash flow setelah tercapainya titik payback DEBT SERVICE COVERAGE RATIO • Kemampuan cash flow perusahaan / proyek untuk memenuhi kewajiban utangnya • Pihak kreditur sangat concern dengan DSCR karena berkaitan erat dengan bankability dari suatu proyek • Pada umumnya, kreditur akan mensyaratkan level DSCR pada kisaran 1,2-1,5 ANALISA KELAYAKAN PROYEK
  • 11. Ilutrasi Sederhana Perhitungan DSCR 11 Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Laba Setelah Operasi (EBITDA) 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 Angsuran pokok 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Beban bunga 23 20 18 16 14 11 9 7 5 2 Total angsuran 41 38 36 34 32 29 27 25 23 20 DSCR 1,31 1,42 1,5 1,58 1,68 1,86 2,0 2,16 2,34 2,70 Avg DSCR = 1,69 Min DSCR = 1,31
  • 12. 12 Pentingnya Dukungan Pemerintah Dalam Kelayakan Proyek Penjaminan Tanah Bantuan Sektor Kordinasi Availability Payment VGF Perizinan Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF) DUKUNGAN PEMERINTAH Fasilitas Penyiapan Proyek • Memastikan kualitas kajian pendahuluan • Meningkatkan kredibilitas proyek. Tanah • Menurunkan ketidakpastian proyek • Menurunkan nilai investasi swasta • Mempercepat penyelesaian proyek Penjaminan • Menghilangkan risiko politik dan perubahan kebijakan bagi aswasta • Meningkatkan bankability proyek Perizinan • Menurunkan biaya investasi yang terkait dengan pengurusan izin • Memastikan kepatuhan terhadap regulasi Bantuan Sektor • Menurunkan nilai investasi swasta Availability Payment • Menghilangkan resiko permintaan • Meningkatkan kepastian swasta dalam hal imbal hasil Kordinasi • Mempercepat proses penyelesaian proyek • Menghilangkan hambatan birokrasi pemerintahan. VGF • Menurunkan biaya investasi swasta
  • 13. A LEADING CATALYST IN FACILITATING INDONESIA’S INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT Disclaimer All information presented were taken from multiple sources and considered as true by the time they were written to the knowledge of PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) can not be held responsible from any inacuracy contained in the material. PT SMI follows all internal and external guidelines and regulations that govern the evaluation process on determining the financing feasibility of an infrastructure project. Every decision to finance or not to finance a project is therefore based on a responsible and thorough due diligence process. Any complaint in the process of financing irregularities can be submitted to: Corporate Secretary PT SMI Tel : +62 21 80825288 Fax : +62 21 80825258 Email : corporatesecretary@ptsmi.co.id Public complaints on PT SMI service will be kept strictly confidential and handled by a special committee to ensure that complaints are addressed appropriately. TERIMA KASIH
  • 14. Sebaran Lokasi Proyek Lampiran: Pelaksanaan Mandat sebagai Katalis Pembangunan Infrastruktur Sektor Pembiayaan Multiplier Effect Total Nilai Proyek Rp 193,8Triliun Multiplier Effect 4,3 kali Tenor Panjang dan Skema Fleksibel Tenor s.d. 25 Tahun Grace Period s.d. 15 Tahun Keunggulan Produk PT SMI Tenor jangka panjang Suku bunga kompetitif Produk pembiayaan yang inovatif Skema pembiayaan yang fleksibel Multiplier effect yang besar Per Maret 2017 Contoh: Pembiayaan Jalan Tol Palembang - Indralaya 14 Jalan Tol 43.60% PT PLN (Ex-PIP) 17.91% Ketenagalistrikan 14.45% Transportasi 8.84% Minyak dan Gas Bumi 6.97% Irigasi 3.66% Telekomunikasi 2.85% Air Minum 0.90% Sosial (Rumah Sakit) 0.17% Jalan 0.65% Jawa 44.96% Sumatera 25.12% Kalimantan 9.80% Sulawesi 9.04% Bali Nusa Tenggara 5.60% Papua Maluku 5.47%
  • 16. 16 Lampiran: Dukungan Pemerintah Untuk Meningkatkan Kelayakan Proyek Dukungan KPBU (dapat berupa kombinasi) Fasilitas Penyiapan & Transaksi Tanah/ Lokasi Koordinasi VGF dari Kemenkeu Availability Payment Pendanaan Sektor Penjaminan Pemerintah Perizinan MENGAPA DUKUNGAN? 1. Pemerintah ingin menarik minat swasta untuk bepartisipasi dalam pelayanan publik (general obligation) 2. Dibutuhkan mekanisme untuk menaikkan kelayakan dan bankability proyek agar Badan Usaha tertarik 3. Pemerintah tetap menganggarkan dukungan yang dibutuhkan sesuai kajian. 4. Selain untuk menaikan kelayakan dan bankability proyek, dukungan dapat juga diartikan sebagai komitmen/keseriusan pemerintah.
  • 17. 17 Lampiran: Formula NPV, IRR, dan DSCR Rumus perhitungan IRR: CF1 CF2 …… CFt Rp 0 = IO + + + + (1+IRR)1 (1+IRR)2 ..…. (1+IRR)t IO = Initial Outlay CF = Cash Flow IRR = Internal Rate of Return t = time Rumus perhitungan NPV: CF1 CF2 …… CFt NPV = IO + + + + (1+r)1 (1+r)2 ..…. (1+r)t NPV = Net Present Value CF = Cash Flow r = return t = time IO = Initial Outlay Rumus perhitungan DSCR: EBITDA DSCR = (Angsuran Pokok + Bunga)