anggaran dan pedapatan dan belanja daerah

1. ANGGARAN
PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
DAERAH
(APBD)

2. KELOMPOK 5
Ryan artha dio fassesa (21)
Siti zumrotin (22)
Suci putri rejeki (23)
Surya ardi santoso (24)
Suryo hadiwibowo (25)

3. Struktur APBD
Sumber – Sumber
Penerimaan
Daerah
Fungsi APBD
Prinsip Penyusunan
APBD
Tujuan APBD
1.Pengertian
APBD
Pengeluaran/Bela
nja Pemerintah
Daerah
APBD
MATERI

4. 1.Pengertian APBD
APBD merupakan rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah yang memuat rencana
penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan
daerah selama satu tahun anggaran.

5. 2. Struktur APBD
Merupakan satu kesatuan yang terdiri atas
pendapatan daerah , belanja daerah , dan
pembiayaan daerah.
a. Pendapatan daerah merupakan keseluruhan
penerimaan melalui khas daerah yang
menambah dana dan merupakan hak
daerah dalam satu tahun anggaran

6. 2. Struktur APBD
b. Belanja daerah merupakan keseluruhan
pengeluaran dari rekening kas umum daerah
selama satu tahun anggaran.
c. Pembiayaan merupakan keseluruhan
transaksi keuangan untuk menutup defisit
anggaran atau memanfaatkan surplus
anggaran.

7. 3. Prinsip Penyusunan APBD
Prinsip penyusunan pada tahun anggaran 2013
sebagai berikut :
a. Sesuai kebutuhan penyelenggarakan
pemerintah daerah.
b. Tepat waktu dan sesuai tahapan serta jadwal.
c. Transparan.
d. Melibatkan partisipasi masyarakat.
e. Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
f. Substansi APBD dilarang bertentangan dengan
kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi
dan peraturan daerah lainnya.

8. 4. Fungsi APBD
Undang – Undang No. 25 Tahun 1999 yang
telah diubah menjadi Undang Undang No. 33
Tahun 2004 tentang Pemerintah Pusat dan
Daerah.
APBD memiliki 3 fungsi , yaitu
1. Fungsi Alokasi
2. Fungsi Distribusi, dan
3. Fungsi Stabilitasi.

9. 5. Tujuan APBD
Tujuan disusunnya APBD adalah sebagai
pedoman penerimaan dan pengeluaran
keuangan bagi pemerintah daerah dalam
melaksanakan proses pembangunan di
daerah, baik tingkat provinsi maupun
kabupaten / kota.

10. 6. Sumber – Sumber Penerimaan Daerah
Sumber – sumber penerimaan dapat
diklasifikasikan sebagai berikut :
a. Pendapatan Asli Daerah, meliputi :
1) Pajak Daerah
2) Retribusi Daerah
3) Laba dari BUMD
4) Lain – lain dari pendapatan asli daerah yang
sah.

11. 6. Sumber – Sumber Penerimaan Daerah
b. Dana Perimbangan
 Merupakan dana yang berasal dari APBN yang
di alokasikan ke daerah untuk membiayai
keperluan daerah dalam upaya desentralisasi
keuangan.
 Dana Perimbangan, meliputi :
a. Dana Alokasi Umum
b. Dana Bagi Hasil, dan
c. Dana Alokasi Khusus

12. 6. Sumber – Sumber Penerimaan Daerah
c. Pinjaman Daerah
Merupakan transaksi yang menimbulkan kewajiban
kepada pihak lain sebagai alternatif pembiayaan APBD
yang digunakan untuk menutup kekurangan kas daerah
d. Lain – Lain dari Pendapatan Yang Sah.
Pendapatan yang ini bisa berasal dari
 Hibah yang tidak mengikat,
 Bagi hasil pajak dari provinsi ke kabupaten atau kota,
 Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus,
 Dana darurat, serta
 Bantuan keuangan provinsi atau pemerintah daerah
lain.

13. 7. Pengeluaran/Belanja Pemerintah Daerah
di gunakan untuk membiayai pelaksanaan
kegiatan pemerintah daerah
a.Belanja Tidak Langsung
-belanja pegawai
-belanja bunga
-belanja subsidi
-belanja hibah

14. 7.Pengeluaran/Belanja Pemerintah Daerah
b.Dana perimbangan
bersumber dari pemerintah pusat yang di alokasikan
kepada daerah dalam rangka pelaksanaan
desantralisasi.
c Pinjaman daerah
merupakan transaksi yang menimbulkan kewajiban
kepada pihak lain sebagai alternatif pembiayaan
APBD.
d.Lain lain
pendapatan yang disahkan berasal dari hibah tidak
mengikat