SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Download to read offline
PEMILU TAHUN 1955
GUNGUN MISBAH GUNAWAN
TUJUAN PEMILU 1955
Untuk memilih wakil-wakil
rakyat yang akan duduk
dalam parlemen dan
dewan Konstituante
RENCANA
PELAKSANAAN PEMILU
Pemilihan umum dirancang sejak kabinet
Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953-12
Agustus 1955) dengan membentuk
Panitia Pemilihan Umum Pusat dan
Daerah pada 31 Mei 1954.
Pemilihan Umum baru
dilaksanakan pada masa kabinet
Burhanuddin Harahap
TAHAPAN PEMILU
Tahap pertama untuk
memilih anggota parlemen
(29 September 1955)
Tahap kedua untuk memilih
anggota Dewan Konstituante
(badan pembuat UUD)
(15 Desember 1955)
PESERTA PEMILU
• 100 partai besar dan kecil yang
mengajukan calon-calonnya untuk
anggota Dewan Perwakilan Rakyat
• 82 partai besar dan kecil untuk Dewan
Konstituante.
• 86 organisasi dan perseorangan akan
ikut dalam pemilihan umum.
• Dalam pendaftaran pemilihan tidak
kurang dari 60% penduduk Indonesia
yang mendaftarkan namanya (kurang
lebih 78 juta), angka yang cukup tinggi
yang ikut dalam pesta demokrasi yang
pertama. (Feith, 1999)
PEMILIHAN ANGGOTA DPR
Pemilihan umum untuk anggota DPR
dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955
HASIL PEMILU ANGGOTA DPR TAHUN 1955
*Pemilihan Umum 1955 menghasilkan susunan anggota DPR dengan jumlah anggota sebanyak
250 orang dan dilantik pada tanggal 24 Maret 1956 oleh Presiden Soekarno
PNI 57 kursi
Masyumi 57 kursi
Nahdatul Ulama 45 kursi
PKI 39 kursi
1
2
3
4
PEMILIHAN ANGGOTA KONSTITUANTE
• Pemilihan Umum anggota Dewan Konstituante
dilaksanakan pada 15 Desember 1955.
• Dewan Konstituante bertugas untuk membuat Undang-
undang Dasar yang tetap, untuk menggantikan UUD
Sementara 1950. Hal ini sesuai dengan ketetapan yang
tercantum dalam pasal 134 UUD Sementara 1950 yang
berbunyi, “Konstituante (Sidang Pembuat Undang-
undang Dasar) bersama-sama pemerintah selekas-
lekasnya menetapkan Undang-undang Dasar Republik
Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang
Dasar Sementara ini”.
HASIL PEMILU DEWAN KONSTITUANTE TAHUN 1955
PNI 119 kursi
Masyumi 112 kursi
Nahdatul Ulama 91 kursi
PKI 80 kursi
1
2
3
4
*Berdasarkan hasil pemilihan tanggal 15 Desember 1955
dan diumumkan pada 16 Juli 1956
SIDANG
KONSTITUANTE
Perbedaan
Tentang
Dasar Negara
Dasar negara
Pancasila
(PNI, PKRI, Permai,
Parkindo, dan
Baperki)
Dasar negara
Islam
(Masyumi, NU
dan PSII)
Dasar negara
Sosial
Ekonomi
(Murba dan
Partai Buruh)
DEKRIT PRESIDEN
5 Juli 1959 Presiden Soekarno
menetapkan Dekrit Presiden di Istana
Merdeka.
Isi pokok dari Dekrit Presiden tersebut
adalah membubarkan Dewan
Konstituante, menyatakan berlakunya
kembali UUD 1945 dan menyatakan
tidak berlakunya UUD Sementara 1950.
Dekrit juga menyebutkan akan
dibentuknya Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan
Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)
PENULIS
GUNGUN MISBAH GUNAWAN S.Pd
MAN 1 KAB. SUKABUMI
E-mail : Prammisbah@gmail.com
Web : Gege258.Wordpress.com

More Related Content

What's hot

PPT SNI 6 Demokrasi Liberal
PPT SNI 6 Demokrasi LiberalPPT SNI 6 Demokrasi Liberal
PPT SNI 6 Demokrasi Liberal
Dewi_Sejarah
 
Orde baru (Politik,ekonomi, dan keamanan)
Orde baru (Politik,ekonomi, dan keamanan)Orde baru (Politik,ekonomi, dan keamanan)
Orde baru (Politik,ekonomi, dan keamanan)
Satya Hs
 
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde Baru
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde BaruDampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde Baru
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde Baru
Fitkhy Aulia
 
7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberal
7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberal7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberal
7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberal
Akhmad Akbar
 
Sistem pemerintahan indonesia (1959 1966)
Sistem pemerintahan indonesia (1959 1966)Sistem pemerintahan indonesia (1959 1966)
Sistem pemerintahan indonesia (1959 1966)
Mimosa Lambert
 

What's hot (20)

PPT SNI 6 Demokrasi Liberal
PPT SNI 6 Demokrasi LiberalPPT SNI 6 Demokrasi Liberal
PPT SNI 6 Demokrasi Liberal
 
Orde baru (Politik,ekonomi, dan keamanan)
Orde baru (Politik,ekonomi, dan keamanan)Orde baru (Politik,ekonomi, dan keamanan)
Orde baru (Politik,ekonomi, dan keamanan)
 
MASA TRANSISI ORBA.ppt
MASA TRANSISI ORBA.pptMASA TRANSISI ORBA.ppt
MASA TRANSISI ORBA.ppt
 
INTEGRASI TIMOR TIMUR
INTEGRASI TIMOR TIMURINTEGRASI TIMOR TIMUR
INTEGRASI TIMOR TIMUR
 
4. perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal
4. perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal4. perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal
4. perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal
 
KNIP
KNIPKNIP
KNIP
 
Sistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasi
Sistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasiSistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasi
Sistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasi
 
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde Baru
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde BaruDampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde Baru
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde Baru
 
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinDemokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin
 
Demokrasi Liberal
Demokrasi LiberalDemokrasi Liberal
Demokrasi Liberal
 
7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberal
7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberal7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberal
7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberal
 
Kabinet Ali Sastroamidjojo II
Kabinet Ali Sastroamidjojo IIKabinet Ali Sastroamidjojo II
Kabinet Ali Sastroamidjojo II
 
Dampak Reformasi
Dampak ReformasiDampak Reformasi
Dampak Reformasi
 
Presentasi kaa
Presentasi kaaPresentasi kaa
Presentasi kaa
 
2. sistem kepartaian
2. sistem kepartaian2. sistem kepartaian
2. sistem kepartaian
 
Sistem pemerintahan indonesia (1959 1966)
Sistem pemerintahan indonesia (1959 1966)Sistem pemerintahan indonesia (1959 1966)
Sistem pemerintahan indonesia (1959 1966)
 
PRRI
PRRIPRRI
PRRI
 
Kabinet djuanda
Kabinet djuandaKabinet djuanda
Kabinet djuanda
 
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinDemokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin
 
pembentukan pemerintahan RI
 pembentukan pemerintahan RI pembentukan pemerintahan RI
pembentukan pemerintahan RI
 

Similar to 3. pemilu tahun 1955

Undang undang dasar sementara (uuds)
Undang undang dasar sementara (uuds)Undang undang dasar sementara (uuds)
Undang undang dasar sementara (uuds)
omcivics
 
Pkn hubungan konstitusi dan dasar negara
Pkn hubungan konstitusi dan dasar negaraPkn hubungan konstitusi dan dasar negara
Pkn hubungan konstitusi dan dasar negara
oniharnanyo
 
Majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia atau cukup disebut majelis ...
Majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia atau cukup disebut majelis ...Majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia atau cukup disebut majelis ...
Majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia atau cukup disebut majelis ...
deperealisman
 
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Lela Warni
 
Diktat sejarah kelas ix semester ii
Diktat sejarah kelas ix semester iiDiktat sejarah kelas ix semester ii
Diktat sejarah kelas ix semester ii
sriyandi djoeweri
 

Similar to 3. pemilu tahun 1955 (20)

Bab 8 sni 6
Bab 8 sni 6Bab 8 sni 6
Bab 8 sni 6
 
Bab 8 b
Bab 8 bBab 8 b
Bab 8 b
 
Pemilu dalam Sejarah Republik Indonesia.pdf
Pemilu dalam Sejarah Republik Indonesia.pdfPemilu dalam Sejarah Republik Indonesia.pdf
Pemilu dalam Sejarah Republik Indonesia.pdf
 
Materi ps dan uud
Materi ps dan uudMateri ps dan uud
Materi ps dan uud
 
Undang undang dasar sementara (uuds)
Undang undang dasar sementara (uuds)Undang undang dasar sementara (uuds)
Undang undang dasar sementara (uuds)
 
Dekrit presiden 1959
Dekrit presiden 1959Dekrit presiden 1959
Dekrit presiden 1959
 
modul_1c.pdf
modul_1c.pdfmodul_1c.pdf
modul_1c.pdf
 
Sejarah sistem pemerintahan indonesia print yg ini
Sejarah sistem pemerintahan indonesia print yg iniSejarah sistem pemerintahan indonesia print yg ini
Sejarah sistem pemerintahan indonesia print yg ini
 
Pkn hubungan konstitusi dan dasar negara
Pkn hubungan konstitusi dan dasar negaraPkn hubungan konstitusi dan dasar negara
Pkn hubungan konstitusi dan dasar negara
 
Majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia atau cukup disebut majelis ...
Majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia atau cukup disebut majelis ...Majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia atau cukup disebut majelis ...
Majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia atau cukup disebut majelis ...
 
Demokrasi liberal sampai reformasi
Demokrasi liberal sampai reformasiDemokrasi liberal sampai reformasi
Demokrasi liberal sampai reformasi
 
Presentasi Sejarah : Perbedaan Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955, Masa Orde Baru,...
Presentasi Sejarah : Perbedaan Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955, Masa Orde Baru,...Presentasi Sejarah : Perbedaan Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955, Masa Orde Baru,...
Presentasi Sejarah : Perbedaan Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955, Masa Orde Baru,...
 
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
 
11 konstitusi-klas-8-smt1
11 konstitusi-klas-8-smt111 konstitusi-klas-8-smt1
11 konstitusi-klas-8-smt1
 
konstitusi-klas-8-smt1
konstitusi-klas-8-smt1konstitusi-klas-8-smt1
konstitusi-klas-8-smt1
 
Mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 
UUD Republik Indonesia tahun 1945
UUD Republik Indonesia tahun 1945UUD Republik Indonesia tahun 1945
UUD Republik Indonesia tahun 1945
 
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan KedaulatanPeristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
 
Uud 1945
Uud 1945Uud 1945
Uud 1945
 
Diktat sejarah kelas ix semester ii
Diktat sejarah kelas ix semester iiDiktat sejarah kelas ix semester ii
Diktat sejarah kelas ix semester ii
 

More from Gungun Misbah Gunawan

More from Gungun Misbah Gunawan (20)

Ancaman disintegrasi PKI Madiun,DI TII,G30_S
Ancaman disintegrasi PKI Madiun,DI TII,G30_SAncaman disintegrasi PKI Madiun,DI TII,G30_S
Ancaman disintegrasi PKI Madiun,DI TII,G30_S
 
6. peradaban romawi
6. peradaban romawi6. peradaban romawi
6. peradaban romawi
 
5. peradaban yunani
5. peradaban yunani5. peradaban yunani
5. peradaban yunani
 
Peradaban mesir (lembah sungai nil)
Peradaban mesir (lembah sungai nil)Peradaban mesir (lembah sungai nil)
Peradaban mesir (lembah sungai nil)
 
Peradaban lembah sungai eufrat dan tigris
Peradaban lembah sungai eufrat dan tigrisPeradaban lembah sungai eufrat dan tigris
Peradaban lembah sungai eufrat dan tigris
 
2. peradaban cina
2. peradaban cina2. peradaban cina
2. peradaban cina
 
Peta jalur penyebaran manusia purba indonesia peminatan
Peta jalur penyebaran manusia purba indonesia peminatanPeta jalur penyebaran manusia purba indonesia peminatan
Peta jalur penyebaran manusia purba indonesia peminatan
 
Manusia purba di dunia
Manusia purba di duniaManusia purba di dunia
Manusia purba di dunia
 
Pembabakan masa pra aksara
Pembabakan masa pra aksaraPembabakan masa pra aksara
Pembabakan masa pra aksara
 
Pola hunian dan sistem kepercayaan
Pola hunian dan sistem kepercayaanPola hunian dan sistem kepercayaan
Pola hunian dan sistem kepercayaan
 
Migrasi deutro dan proto melayu
Migrasi deutro dan proto melayuMigrasi deutro dan proto melayu
Migrasi deutro dan proto melayu
 
Terbentuknya kep. indonesia
Terbentuknya kep. indonesiaTerbentuknya kep. indonesia
Terbentuknya kep. indonesia
 
Fiksi dan mitos dalam sejarah
Fiksi dan mitos dalam sejarahFiksi dan mitos dalam sejarah
Fiksi dan mitos dalam sejarah
 
Kemampuan berpikir diakronis dan sinkronik
Kemampuan berpikir diakronis dan sinkronikKemampuan berpikir diakronis dan sinkronik
Kemampuan berpikir diakronis dan sinkronik
 
Kausalitas
KausalitasKausalitas
Kausalitas
 
Periodisasi
PeriodisasiPeriodisasi
Periodisasi
 
Jenis dan ciri manusia purba
Jenis dan ciri manusia purbaJenis dan ciri manusia purba
Jenis dan ciri manusia purba
 
4. reformasi gereja
4. reformasi gereja4. reformasi gereja
4. reformasi gereja
 
6. revolusi industri
6. revolusi industri6. revolusi industri
6. revolusi industri
 
5. aufklarung
5. aufklarung5. aufklarung
5. aufklarung
 

Recently uploaded

bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
AtiAnggiSupriyati
 

Recently uploaded (20)

Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITASMATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
 
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.pptStoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
 

3. pemilu tahun 1955

  • 1. PEMILU TAHUN 1955 GUNGUN MISBAH GUNAWAN
  • 2. TUJUAN PEMILU 1955 Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan dewan Konstituante
  • 3. RENCANA PELAKSANAAN PEMILU Pemilihan umum dirancang sejak kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953-12 Agustus 1955) dengan membentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah pada 31 Mei 1954. Pemilihan Umum baru dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap
  • 4. TAHAPAN PEMILU Tahap pertama untuk memilih anggota parlemen (29 September 1955) Tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante (badan pembuat UUD) (15 Desember 1955)
  • 5. PESERTA PEMILU • 100 partai besar dan kecil yang mengajukan calon-calonnya untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat • 82 partai besar dan kecil untuk Dewan Konstituante. • 86 organisasi dan perseorangan akan ikut dalam pemilihan umum. • Dalam pendaftaran pemilihan tidak kurang dari 60% penduduk Indonesia yang mendaftarkan namanya (kurang lebih 78 juta), angka yang cukup tinggi yang ikut dalam pesta demokrasi yang pertama. (Feith, 1999)
  • 6. PEMILIHAN ANGGOTA DPR Pemilihan umum untuk anggota DPR dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955
  • 7. HASIL PEMILU ANGGOTA DPR TAHUN 1955 *Pemilihan Umum 1955 menghasilkan susunan anggota DPR dengan jumlah anggota sebanyak 250 orang dan dilantik pada tanggal 24 Maret 1956 oleh Presiden Soekarno PNI 57 kursi Masyumi 57 kursi Nahdatul Ulama 45 kursi PKI 39 kursi 1 2 3 4
  • 8. PEMILIHAN ANGGOTA KONSTITUANTE • Pemilihan Umum anggota Dewan Konstituante dilaksanakan pada 15 Desember 1955. • Dewan Konstituante bertugas untuk membuat Undang- undang Dasar yang tetap, untuk menggantikan UUD Sementara 1950. Hal ini sesuai dengan ketetapan yang tercantum dalam pasal 134 UUD Sementara 1950 yang berbunyi, “Konstituante (Sidang Pembuat Undang- undang Dasar) bersama-sama pemerintah selekas- lekasnya menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara ini”.
  • 9. HASIL PEMILU DEWAN KONSTITUANTE TAHUN 1955 PNI 119 kursi Masyumi 112 kursi Nahdatul Ulama 91 kursi PKI 80 kursi 1 2 3 4 *Berdasarkan hasil pemilihan tanggal 15 Desember 1955 dan diumumkan pada 16 Juli 1956
  • 10. SIDANG KONSTITUANTE Perbedaan Tentang Dasar Negara Dasar negara Pancasila (PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan Baperki) Dasar negara Islam (Masyumi, NU dan PSII) Dasar negara Sosial Ekonomi (Murba dan Partai Buruh)
  • 11. DEKRIT PRESIDEN 5 Juli 1959 Presiden Soekarno menetapkan Dekrit Presiden di Istana Merdeka. Isi pokok dari Dekrit Presiden tersebut adalah membubarkan Dewan Konstituante, menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 dan menyatakan tidak berlakunya UUD Sementara 1950. Dekrit juga menyebutkan akan dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)
  • 12. PENULIS GUNGUN MISBAH GUNAWAN S.Pd MAN 1 KAB. SUKABUMI E-mail : Prammisbah@gmail.com Web : Gege258.Wordpress.com