Buku ini membahas mengenai Risalah Sidang Umum I - Sidang Umum II Jilid kedua yang berisikan Peraturan -Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) DITERBITKAN TAHUN 1964
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
Risalah Sidang Umum I - Sidang Umum II Jilid kedua
1.
2. "wil*l-"
HAISJA UNTUK KEPERLUAIY INTEBN
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT
SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
DALAM MASA
SIDANG UMUM I
-
SIDANG UMUM II
DJILID KEDUA
PERATURAN MPRS
I
, ,i
.$
f.
DOKUMENTASI SETJEN MPR RI
I
RI
Diterima Dari .$ffi*,
rgr. rerima ,TJr.
, l4rr-
leefrNo. Induk 'Ol4O D+"19
MAJELIS PERMUSYAWARATAN [AXYAT
3. IIIADJEI,ISI PEBMUSJAWABATAII BAI&IAT SEMENTABA
BEPI}BLIK IhIDOITESIA
dala,m mas&
SIDANG UMUM I
- SIDANG TiMUM II.
TEBDIRI ATAS:
DJILID IMSATU
BUKU KESATU
BUKU KETIGA
BUKU KEEMPAT :
BUKU KELIMA
BUKU KEENAM
BUKU KETUDJUH :
DJILID KDDUA
BUI(U KEDUA
BUKU PENUNTUN.
KEANGGOTAAN MEDJELIS PERMU-
SJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA.
MUSJAWARAH MADJELIS PERMUSJA.
WARATAN RAKJAT SEMENTARA.
NASKAH MADJELIS PERMUSJAWARA.
TAN RAKJAT SEMENTARA.
SEKERTARIAT MADJELIS PERMUSJA.
WARATAN RAKJAT SEMENTARA.
UPATJARA DAN TAMU MADJELIS
PERMUSJAWARATAN RAKJAT SE.
MENTARA.
PERATURAN-PERATURAN MADJELIS
PERMUSJAWARATAN RAKJ.A.T SE-
MENTARA.
o
J
7. BAB : I. UTNDASAIVNJA:
Halaman.
$ 1. Bentuk Peraturan MPRS dan Tata-Urutannja ... I
$ 2. Bentuk Peraturan-peraturalr Negara .. 15
$ 3. Tata-Urutan Perundang-undangan R. I. ...,... 36 ,
S 4. Wewenang Madjelis Per4usjawaratan Rakjat Sementara 43
$ 5. Penetapan Tafsiran Resmi Ketetapan-ketetapan MPRS 4*-G*1
!ri
.4."'
T
9. lt
i
d,+l
s 1. BEITUK PERATUBAN MPBS DAN TATA.UBUTANNJA.
KEPUTUSAN
PIMPINAN MADJELIS PERIITUSJAWABATAN BAKJAI
SEMDIIIABA BEPUBLIK INDONESIA
No. 5/MPBS lLWi3
tentang
BEINT'K PF;BAIURAN UTNS DAIII IATA.UBUTANNJA.
PIMPINAN MADJELTS PERMUSJAWARATAN RAKJAT
SEMENTARA REPfJBLIK INDONESIA,
Menimbang:
bahwa selama kehidupan MPRS telah dikeluarkan berbagai
matjam dan bentuk Peraturan MPRS, hingga dirasa perlu untuk
menetapkan ketentuan-ketentuan pengaturannja ;
bahwa untuk mentjapai ketertiban dan keselarasan dalam penje-
lenggaraan organisasi MPRS, perlu ditetapkan ketentuan
tenta,ng pengaturan bentuk Peraturan MPRS dan tata-umtan.
Mengingat:
Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tertang-
gat 5 Djuli 1959 sehubungan dengan U.U.D.-1945;
Penetapan Presiden No. 2/L959 sehubungan dengan Peraturan
Presiden No. 1211959;
Ketetapan MPRS No. I dan IIIMPRS/1960;
Surat Presiden Republik Indonesia tertanggal 20 Agustus 1g5g
N o. 2262/EIK/ 59, tentang Bentuk Peraturan Negara sehubungan
dengan memorandum Pimpina^n MPRS tentang Tata-urrrtan
perundang-undangan R.I. tertanggal L2 Mei 1961 No. 1168/U/
MPRS/61;
Peraturan Presiden No. 4/196L sehubungan dengan Keputusan
Presiden No. 292/1960.
*'l'
I
I
I
I
1.
2.
3.
4.
Memutuskan:
Menetapkan:
Keputusan Pimpinan MPRS tentang Bentuk Peraturan MpRS
dan Tata-unrtannja sebagai berikut:
I
tj
10. r
BAB I.
Dasa,.rhukunr.
Pasa1 1.
(1) Dasarhukum Madjelis permusjawaratan Rakjat sementara
terdapat pada:
a. Dekrit Presiden tertanggal b Djuli lgbg jo u.u.D.-lg4b;
b. Penetapan PresidenNo.2 tahun lgbg tentang p emb e n -
t uk a n Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara;
c. Peraturan Presiden No. 12 tahun lgbg tentang s u s u n a n
Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementari;
d. Keputusan Presiden No. 1gg tahun 1g60 dan No. 2g2 tatun 1960
tentalg P en-g-a n g_k at an Anggota MpRs dan pimpinan
ryIPRs, jsjperti kemudian tetatr diubah dan disempurnikan
dengan Keputusan Presiden berikutnja;
e. Ketetgpan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik
lenublit_ rnd_onesia sebagai Garis-iaris Besar daripada Haluan
Negara dan No_._rrlMPRq /L960 tentang Garis-garis Besar pola
P_eg{g4gqnan Nasional Semesta BerentSana Tihapan pertama
1961-1969 sehubungan dengan r(etetapair urns No; 1/MpRs/
1960 tentang Peraturan Tata-tertib Siilang pertama MpRS;
f. Peraturan Presiden No. 4 tahun 1961 tentang penetapan penaf-
siran Ketetapan-ketetapan MpRS;
g. _u3dq.glundang_ !Io. 1z tahun 1961 sehubungan dengan u.u.
No. 21 tahun tg5iz ialg .m_engatur Hak dan iv"*"""f;gkehra
MPRS untuk lTen-gangkat g?o-_pg*perhentikao pegrwfi negeri
$prl dalam lingkungan Madjeris
- permusjawiralan n"fiatSementara;
h. Peraturan-peraturan Negaqa tentang Keuangan Negara R.r.
j?ng. Ten_gatur Keuang.an {an pengunrsnja d-alam lingkungan
Madjelis Permusjawaratan Rakjat Se.meniara;
i- $gnutusan Presiden No. 1?oAtr/!g6z tentang pengangkatan
sekretaris Djg$eral MpRs 'sehubungan
den"gai R"pi-""a"
Presiden No. 12bl1901.
(2) Selain Peraturan-plraturan Negara tersebut pada ajat (1)
Pasal ini, masih terdapat'p""rt*r"-p"?"lrri" Negara lain jang
fr:+f&'Hf:ffii?'f Hffi'S*".:;'
:*
*G"i ir;;s;;Ieg&r8 -
Produk Legislatip MPBS.
Pasal 2.
(1) Berdasarka,n dasar h** tersebut_ p_ada pasal 1, sepan-
{L*g kehidupan Madjelis Permujrjawa""t"o ni[:ri ffi"t]"Ji'"r"ndikeluarkan Rrtusln,lr'tusan Mph,s j*t dil;f dip;"i"tji -""-"*tbentuknja setagai berikut i
10
"t
L
.',1.
11. 4
A. Putusan-putusan Madjelis berupa:
Ketetapan MPRS bertjiri angka Romawi;
Ketetapan. MPRS bertjiri angka Arab;
Keputusan Madjelis Perurusjawaratan Rakjat sementara;
Resolusi Madjelis Permusjawaratan Ral<jat sementara;
Pernjataan Madjelis Permusjawaratan Rakjat sementara;
Pengumuman Madjelis Permusjawaratan Rakjat sementara.
B. Putusan-putusan Komisi dan sub-Komisi luadjelis bempa:
Keprrtusan Komisi MPRS berisi usul Komisi kepada pimpinan
MPRS;
Keputusal sub-Komisi MPRS berisi saxan sub-Komisi kepada
Pimpinan Komisi MPRS;
Pengumuman Komisi dan Sub-Komisi MpRS.
C. Putusau-putusan Pimpinan MPRS benlpa:
Keputugan Pimpinan MPRS;
fns*ufrsi-Kerdja Pimpinan MPRS;
Surat-Edaran Pimpinan MPRS;
Pengumuman Pimpinan MPRS,
D. Putusan-putusan Ketua MPBS berupa:
Keputusan Ketua MPRS;
Instnrksi Ketua MPRS;
Surat-Edaran Ketua MPRS;
Pengumuman Ketua MPRS.
E. Put'san-putusan Pimpinan Sekerfuriat MPBS berupa:
Keputusan Sekertaris Umum MpRS;
Instnrksi Sekertaris Umum MpRS;
Surat-Edaran Sekertariat MPRS;
Pengumuman Sekertariat MPRS;
Instntksi Sekertaris Urusan /Kepala Biro, Kepala Kapaniteraan/
Bagian, Kepala seksi dan Kepala sub-seksi sekertaiiat MpRS;
Penguqluman sekertaris umsan/Kepala Biro, Kepara Kepani-
lepgry/Bagian, Kepala seksi dan Kepala sub-seksi sekertiriat
MPRS.
a.
.b.
c.
d.
e.
f.
a.
b.
c.
s
a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
d.
?,
b.
c.
d.
e.
i.
. . 9l Peryerintjian bentuk_ Peraturan MpRS seperti tertera pada
ajat (1) E*"1 ini, dapat_ditambah dan disempurnalian sesuai deigan
p9llglnbuh_an hukum Nasional rndonesia dan produk Legislatip
MPRS sendiri.
11
12. 7
,'
Pasal B.
(1) Ketetapan MpRS jang BERTJTRT ANGKA RoMAWT me-
{lpaEaq bentuk-produk-Legistalip_upRs, jang terutama mempunjai
daja-kekuatan hukum keluar trlpns. e ------'r
- (2) Ketetapan MpRS jang BERTJTRT ANGKA ARAB meru-
palan bentuk-Peraturan ltpn-s_,jang ;.*p"j"i--a"J"-t.t"rt.Jo
hukum hanja {il.** lingkungan u-ao36tis perinuJluwr"r:t"n -Rakjat
Sementara sendiri.
(3) Untuk me-nghindarkan salah-pengertian dan untuk dapat
I9."e!?pBg penggolongaq_serta pendjenisin produk-produk Lefrs-
latip MqFs dengan pasti, Ketetapan M?RS jarr-g bertjiii angka Aiab
g_eperti dimaksrr-{ padl ?jat (2) Egfg! q!, teihitirng mutai b6rhkunja
Keputusan ini diganti dengan: KEpurusAN ufr.rnus PERMU-
SJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA.
Pasal 4.
(1) Resolusi lvradjelis _
permusjawaratan Rat<jat sementara
merupakan bentuk-Putusan Madjells-permusjawarat?o Rakjat Se-
geq!a1a' iansmengandung -p
e nd ap a t -dan pe n d iri anMadjelis Permusjawaratan H,akjat seinentara berikut- ketentuan-
ketentuan pengaturannja terhadip sesuatu soal.
- .(2.) _ Pernjataan dan pengumuman Madjelis permusjawaratan
Rakjat sementara .merupakan bentuk-putudn MpRs, :i"g berisi
suatu Pernjataan atau Pengumuman tentang sesuatu ioit. -
(3) usul Komisi MPRS mempakan bentuk Hasil-k arya Komisi
JvIlRS,
jang disampa_ikan_kepada eimpinan MpRS untuk diairoit
"o!*fl pengolahan dan baf,an landdsan bagr putusan pihrpinan
MPRS.
(4) saran sub-Komisi MPRS ryaempaka.n bentuk Hasil-karya
sub-Komisi jang harls dikoordinir oleh plmpinan Komisi jang b6r-
g1g{utan untuk didjadikan usul Komisi l[pRS kepada i'i-lpinan
MPRS.
. .
(-5)
_ Pengumuman Komisi dan sub-Komisi MpRs merupakan
bentuk Putusan Komisi dan Sub-Komisi atau pimpinannja irntuk
mengumumkan sesuatu soal.
Pasal b.
_ -__!rl. Keputusan Pimpinan MpRS mempakan bentuk peraturan
lrPRs jang mengatur tita-pgnjerenggaraai dan tata-pelaksanaan
P.eraturg,n-pgralgr3q Negala dan puiusan-putusan Madfuus pur-o-
sjawaratan Rakjat Sementara oleh pimpinLn MPRS.
(2') rnstm_ksi-]$rdja pimpinan MPRS merupakan bentuk pu-
tusan Pimpinarg MPRS jang mengandung instmksi tenta"g p""j.leng-
garaa+ dan pelaksanaan sesuatu usahfdan kegiatan MfRS derikut
pengaturannja.
(3) surat-Edaran dan pengumuman pimpinan MpRS merupa-
kan bentuk Putusan pimpinan fupns untuk'menSampait<ar-atau
t2
-t
13. t
mengumumkan sesuatu soal, jang dapat dituangkan dalam bentuk
Press-release, apabila pernjataan dan pengumuman tennaksud dis,am-
I paikan setjara chusus kepada Pers dan media Publikasi lainnja.
Pasal 6.
(1) Keputusan Ketua MPRS merupakan bentuk Putusan Ketua
MPRS dalam penjelenggaraan dan pela"ksanaan ketentuan-ketentuan
jang mengatur bidang administrasi kepegawaian, keuangan dan
lain-lain soal kerumah-tanggaan MPRS.
(2) Instruksi Ketua MPRS merupakan bentuk Putusan Ketua
MPRS jang berisi Instruksi penjelenggaraan dan pelaksanaan se-
suatu usaha atau kegiatan.
(3) Surat-Edaran dan Pengumuman Ketua MPRS merupakan
bentuk Putusan Ketua MPRS untuk memberitahukan atau mengu-
mumkan sesuatu soal.
Pasal 7.
(1) Keputusan Sekertaris Umum MPRS mempakan bentuk
tindakan Sekertaris lfmum MPRS dalam bidang penjelenggaraan
da,n pelaksanaan Organisasi Sekertariat MPRS berdasarkan Instmksi
Pimpinan atau Ketua MPRS, jang untuk keperluan pengaturan-tata
susunan serta tata kerdj'a Sekertariat MPRS dapat berbentuk:
INSTRUKSI KERDJA SEKERTARIAT MPRS.
(2) Instruksi Sekertaris lfmum MPRS merupakan bentuk Pu-
tusan Sekertaris Umum MPRS jang berisi Instruksi untuk menje-
lenggarakan dan melaksanakan sesuatu usaha atau kegiatan.
(3) Surat-Edaran dan Pengumuman Sekertariat MPRS meru-
pakan bentuk Putusan Sekertaris lfmum MPRS untuk memberitahu-
kan atau mengumumkan sesuatu soal.
(4) Instruksi Sekertaris lJrusan /Kepala Biro, Kepala Kepa-
niteraan/Bagian, Kepala Seksi dan Sub-Seksi Sekertariat MPRS
merupakan bentuk Putusan Kepala-kepala iang bersa'ngkutan untuk
menginstruksikan penjelenggaraan dan pelaksanaan sesuatu usaha
atau kegiatan berikut pengaturannja.
(5) Pengumuman Sekertaris Umsan/Kepala Biro, Kepala Ke-
paniteraan/Bagian, Kepala Seksi dan Sub-Seksi Sekertariat MPRS,
merupakan bentuk Putusan Kepala-kepala iang bersangkutan untuk
mengumumkan sesuatu soal.
BAB III.
Tata-Umtan Peraturan MPRS.
Pasal 8.
(1) Berdasarkan memorandum Pimpinan MPRS tentang Tata-
unrtan Perundang-undangan R.I., setelah tata-urutan produk-produk
hukum Nasional Indonesia seperti tertera dalam memorandum Pim-
pi,nan MPRS termaksu,d, dalam lingkungan MPRS send.iri berlaku
sebagai Peraturan-hukum-bawahan-berikutnja pertama-tama: KE-
PUTUSAN MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMEN.
TARA.
1A
{
1
14. 7
(2) untuk melaksanakan {epqtusan Ma^djelis permusjawa-
ptan {gkiat Qeme3tara _sgnerti dilnaksud pada iiat tr) pa*fi ioi,
$_apat dikeluarkan bentuk-Sentuk peraturai MPRS m'enurut iata-
Umtan seperti tertera pada pasal 2.
(3) Tata-urutan peraturan.MpRs seperti dimaksud pada ajat(2)
-Pasal _ini, menundjukkan pula tata-umtair dalam f."turt-a"nukum
9*ipgdf benluk+entuk peraturan MpRs temaksua, aenja"-keten-
tuan bahwa kekuatanhukum tersebut ditentukan teirlasaitan tata-
urutan- dari pada Peraturan MpRs j"tts
".oj"tti*
-;;; dan
maksudnja.
BAB IV.
Ponafsiran peraturan MPBS.
pasal g.
_ (1) Tafsiran jr_rg_-resmi dari semua Ketetapan-ketetapan
lfiPFS, ditetapkan oleh pimpinan MPRS dengan Mandataris MpRS
berdasarkan Peraturan Presiden No. 4 tahun-1g61.
(2) Tafsiran rygnqenai_ semua peraturan MpRs selain jang
tersebut pada ajat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh pimpina,n lrpns]
BAB PENI.TruP.
Pasal 10.
Pada Keputusan ini dilampirkan sebagai bagian mutlak:
a. surat Presiden tentang_ bentuk peraturan-peraturan Negara
tanggal 20 Aguglujs !t959 No. 2262 /}IK/59 sehubungan dengan
surat tertanggal 22 september 19bg No. 2?Tb fiil</5O dan surat
_ lertanggal 26 Nopember 1959 No. 8689 /fIK/59;
b. Peraturan Presiden No. 4 tahun 1g61;'
c. F1g1t_ Pimpinan MPRS tertanggat !2 Mei 1961 No. 1L6gN/
MPRS/1961 tentang Tata-urutan Pemndang-undangan R.I.
Pasal 11.
- (1) SegqQ s-esu_atu jang belum diatur dalam Keputuzuan ini
akan diatur lebih laadjut dalam Keputusan lain.
(2) Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
Bandung, 11 April 1963.
Pimpinan
Madjelis Perrnusjawaratan Rakjat Sementara
, Republik Indonesia
Ketua/Wk. Menteri Pertama,
CHAIRUL SALEH.
t4
15. fi
1
No. 2262/IIK/59.
IIal : Bentuk Peraturan-
perafuran Negara.
Djakarta, 20 Agustus 1959.
Kepada
Jth. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
di
DJAKARTA.
t945 disebutkan 3
Dengan ini saja minta dengan honnat perhatian Saudara atas
bentuk Peraturan-Peraturan Negara jang dikeluarkan semendjak
berlakunja kembali Undang-undang Dasar tg45 pada tanggal 5
+
Djuli 1959.
Seperti diketahui dalam Undang-undang
benfuk Peraturan Negara, jakni i
a. UNDANG-UNDANG, jang dibuat berdasarkan pasal 5 ajat (1)
Undang-Undang Dasar;
b. PERATURAN PEMERINTAH, jang dibuat berdasarkan pasal 5
alat (2) Undang-Undang Dasar; dan
c. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UN.
DANG, jang dibuat berdasarkan pasal 22 Undang-undang
Dasar.
Disa^rnping itu Pemerintah memandang perlu mengad.akan bebe-
rapa Peraturan Negara lainnja jakni :
1. PENETAPAN PRESIDEN, untuk melaksanakan Dekrit Pre-
siden /Panglima Tertinggi Angkatan Perang Tanggal 5 Djuli
1959 tentang ,,Kembali kepada U,ndang-Undang Dasar 7945";
PERATURAN PRESIDEN, jaitu peraturan :
a) jang didasarkan pasal 4 ajat (1) Undang-Undang Dasar;
atau
b) untuk melaksanakan Penetapan Presiden tersebut diatas;
PERATURAN PEMERINTAH (lain daripada jang disebut
pada sub b diatas) untuk melaksanakan suatu Peraturan Pre-
siden (termaksud pada No. 2 diatas);
KEPUTUSAN PRESIDEN, untuk melaksanakan/meresmikan
pengangkatan-pengangkatan ;
PERATURAN MENTERI dan KEPUTUSAN MENTERI, Jang
dibuat di Kementerian-kementerian Negara/Departemen-de-
partemen Pemerintah, masing-masing untuk mengatur sesuatu
hal dan untuk melakuka4fmeresmikan pengangkatan-pengang-
katan.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUKABNO.
.D
D.
4.
5.
s 2. BnNTUK PERATUBAITI-PEnATURAI|I NEGABA.
15
16. Tembusan surat ini disampaikan untuk diketahui Kepada :
1. Semua Menteri,
2. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agurg,
3. Ketua Dewan Perantjang Nasional,
4. Ketua Mahkamah Agung,
5. Djaksa Agung,
6. Ketua Dewan Pengawas Keuangan.
TEMBUSAN.
No. 27?5/HKl59.
Djakarta, 22 September 1959.
Kepada
Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
Republik fndonesia
di
DJAKARTA.
Merdeka!
Menjambung surat saja tanggal 20 Agustus lgbg No. 22G2lHKl
59 mengenai bentuk Peraturan-peraturan Negara jang diadakan
sesuda.! undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi, bersama ini saja
sampailrgn d_engan hormat 8 tjontoh Peraturan-peraturan Negara
untuk diketahui.
Tembusan surat ini disampaikan untuk diketahui dan diindah-
kan kepada :
L. Semua Menteri,
2, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung,
3. Ketua Dewan Perantjang Nasional,
4. Ketua Mahkamah Agung,
5. Djaksa Agung pada Mahkamah Agung,
6. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
7. Ketua Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESn,
SUKARNO.
16
I
I
I
17. Af
I
I
I
l
,
+
I
T'NDANC*I'NDANG
No.
IEI{TAI{G
TJONTOH A.
(selandjutnja disebut UU)
TAHUN
(nama UU)
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa dianggap perlu
(alasan-al&san pembenhrkan UU) ;
Mengingat :
(Pasal-pasal dari UUD, terutama pasal b ajat (1),
dan dari peraturan-peraturan Negara jang bersang-
kutan dan/atau jang mendjadi dasar dalam pemben-
tukan UU ini) ;
Dengan persetudjuan Dewan perwakilan Rakjat;
Memutuskan:
Menetapkan:
?S"ffffi*"
Pasal 1 dsf.
bersifat mengatur sesuatu hal;
bermaksud mengangkat seseorang atau
Pasal ..... (Peraturan Pidana).
(1) Barangsiapa melakukan perbuatan-perbuatan jang ber-
lutElgrtt dengan ketentuan-ketentuan dalam (pasal .. . .. . ... ) UU
ini dihukum dengan hukuman pendjara/kurungan selama-lama-
nja . dan/atau hukuman denda sebanjak-banjaknja
......rupiah.
(2) Perbuatan-perbuatan tersebut pa a ajat (1) dipandang
sebagai kedjahatan/pelanggaran.
Pasal (peraturan pelaksanaan).
Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam (pasal ...... ... ) UU
ini diatur lebih landjut dengan peraturan pemeriirtah.
Ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan Lru ini ditetapkan
lebih landjut oleh Menteri .
dapat dilakukan dengan :
a. Peraturan Menteri djika
b. Keputusan Menteri djika
beberapa orang.
I
I
I
I
238 B t2)
77
18. Pasal ..... (peraturan penutup).
Iru ini mulai berlaku qaga tg. .....:....../padahari diundangkan
(dan bertaku sunlt sampai ts. .:.:....r. ..) /p;d" h"r.i H;t-*[ri' ai_
tentukan dengan peraturan plmerintah/oleh Menteri .... :.. -,..-.......
Ag?r supar-1ge!'iap_ orang dapat mengetahoio;r, memerintahkan
peng$lda'ls?n uu ini dengan peiempatai datam"t
"tot"""*Nugr"aRepublik fndonesra.
Disahkan di Djakarta
p{da tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SpKABNO.
Diundangkan di Djakarta
pada tg. ..
MEIWTERI (MT'DA) KEHAKIMAI,
(tandatangan dan nama Menteri atau
Menteri Muda Kehakiman).
PENDJELASAN atas UU dimuat dalam Tambahan Lembaran-
Negara Republik Indonesia.
(Peraturan Penutup).
18
19. IJONTOH B.
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG.UNDANG
(selandjutnja disebut PERPU)
No. . ... TAHUN ...
TEI{TANG
(nama PERPU)
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang 1. bahwa dianggap perlu
(alasan-alasan pembentukan PERPU) ;
2. bahwa karena keadaan jang memaksa/mendesak
soal tersebut perlu dengan segera diatur dengan
PERPU;
(pasal-pasal dari UUD, terutama pasal 22
dan dari Peraturan-peraturan Negbra jang
kutan dan/atau jang mendjadi dasar dalam
tukan PERPU ini);
ajat (1),
bersang-
pemben-
Mengingat
Mendengar
Menetapkan
Musjawarah Kabinet Kerdja pada tgl.
(djika dianggap perlu)/Menteri (Muda)
(jang bersangkutan);
Memutuskan:
PERPU TENTANG
(nama PERPU).
Pasal 1 dst.
Pasal ..
.. . (Peraturan Pidana).
(1) Barangsiapa melakukan perbuatan jang bertentangan de-
qga! ketentuan-ketentuan dalam- (pasal . .
. . .
. .1. ...1 PERFU ini
dihukum {eng.an hukuman pendjaia/kurungan selama-lamanja
.....-..:...".. dan/ atau hukuman denda sebanjak-banjaknja ...
rupiah.
(2) Perbuatan-perbuatan tersebut pada ajat (1) dipandang
sebagai kedjahatan/pelanggaran.
Pasa,l (Peraturan pelaksana,an).
Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam (pasal . .
) pERpU
ini diatur lebih landjut dengan peraturan pemerintah.
19
20. Ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan PERPU ini ditedap'
kan lebih landjut oleh Menteri .
(dapat dilakukan dengan :
a. Peraturan Menteri djika bersifat mengatur sesuatu hal;
b. Kelrutusan lilen{eri djika bermaksud rytengangkat seseorang atau
beberapa orang)
PaPal . (Peratnran PenuhrP)'
PERPU ini dimulai berlaku pada tg. .. ...../paila hari
oiuniangr."" ta* berlaku *uryt sampa'i tg.. . """) /g*y
ilil-ffig=rr."" ditentukan dengan- Peiituran Pemerintah/oleh
Menteri
Agar supaja setiap- qr?ng dapat mengetahuini?' -memerintatrkan
o.rrruidangan
-PEnpU i* deng-an penempatan dalam Lembaran-
i{egara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal r.... i. -
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUKABNO.
Diundangkan di Djakarta
pada tg. ..
MENTERI (MUDA) KEHAKIMAN'
(tandatangan 4an nama Ment€ri atau
Menteri Muda Kehakiman).
PENDJELASAN atas PERPU dimuat dalam Tambaharl Lembaran
Negara RePlblik Indonesia.
21. I
-s'-+
TJONTOII C.
PERAfiJRAN PEMERINTAH (selandiutnja disebut Per' Pem')
No. TAHUN
TENTANG
(nama Per. Pem.)
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA'
bahwa dianggaP PerluMenimbang
Mengingat
Mendengar
(alasan-alasan pembentukan Per. Pem') ;
foasal-pasal dari UUD, temtama pasal 5 ajat (2)
;iarr dr it zz ajat (1) jo pasal ! ajat -(2), dan dari
F"""t'o"tt -peraduran Negara i-aTg bersangkutan
din/ataa iang mendjadi dssar dalam pembentukan
Per. Pem. ini) ;
Musjawarah Kabinet Kerdja pada t& ,
(djilia dianggap perlu)/Menteri (Muda)
(jang bersangkutan);
Memutuskan:
PER. PEM. tentang
(sama Per. Pem.)
".$
I
i
!
1
i
I
I
l
-.!l>
i
I
I
i
I
Fi
Menetapkan
Pasal 1 dst.
Pasal . .
...
(Perafuran Pidana)
'
(1) Barangsiapa melakukan perbuatan-perbuatan jang ber-
tentanlan deng?n 'ketentuan-ketenluan dalam .-(pasal . . . . . .:. .
... )
i;;. F!;. ini dilukum dengan hukuman pendjara/kantngan selama-
iamanSa . .. -. ...... daiTatau hukuman d-enda s_ela-nlak-banjak-
nja ..:.... Peraturan Pemerintatr Peagganti Undang-undang,
F";"hpil presiden dan/atau Peraturan Piesiden tidak boleh di-
lampaui).
(2) Perbuatan-perbuatan tersebut pada ajat (1) dipandang
sebagai kedjahatan/pelanggaran.
Pasal (Peraturan Pelaksanaan)'
Ketentuan-ketentuan untuk
kan lebih landjut oleh Menteri
(dapat dilakukan dengan :
melaksanakan Per. Pem. ini ditetap-
2L
22. a. Peraturan Menteri, djika bersifat mengatur sesuatu hal;
b. Keputusan Menteri, djika bermaksud mengangkat seorang atau
beberaqa orang).
Pasal ..... (Peraturan Penutup).
Per. Pem. ini mulai berlaku pada tanggat ......'/pa91
hari diundangkan (dan berlaku Jqq! sa"urp-ai tanggal " " " ", /
pada hari jang akan ditentukan oleh Menteri .
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, laeme_rint4hkan
peog.ridattgdn
-pe".
P6m. inf dengan penempatan dalam l-embaran
Negara Republik Indonesia.
DitetaPkan di Djakada
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA,
SUKARNO.
Diundangkan di Djakarta
pada tg. ..
MENTERI (MITDA) KEHAKIMAN,
(tandatangan dan nama Menteri atau
Menteri Muda Kehakiman).
PENDJELASAII atas Per. Pem. dimuat dalam Tambahan Lem-
baran Negara RePublik Indonesia.
22
23. TJONTOII D.
PENETAPAN PRESIDEN (selandjutnja disebut Pen. Fres.)
No. . ...... TAHUN
TENTANG
(nama Pen. Pres.)
,li
I
".
PRESIDEN
Menimbang
REPUBLIK INDONESIA,
Mengingat
1. bahwa dianggap perlu
(alasan-alasan pembentukan Pen. Pres.) ;
2. bahwa dalam rangka perubahan ketata-negaraan
sedjak tanggal 5 Djuli 1959 perlu
(alasan-alasan pembentukan Pen. Pres. ini perludilakukan dalam keadaan ketata-negaraan jang
membahajakan persatuan dan keselamatan Ne-
gara, Nusa dan Bangsa serta merintangi pemba-
ngunan semesta untuk mentjapai masjarakat
jang adil dan makmur);
Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Pe-
rang tertanggal 5 Djuli 1959 dan pasal 4 ajat (1)
UUD;
Musjawarah Kabinet Kerdja pada tg.Mendengar
Menetapkan
M e_m u t u s k a
PEN. PRES. TENTANG
(nama Pen. Pres.)
Pasal I dst.
Pasal ..... (Peraturan Piilana).
(1) Barangsiapa melakukan perbuatan-perbuatan iang ber-
tenta^ngan dengan ketentuan-ketentuan dalam (pasal ......:.....)
Pen. Pies. ini dihukum dengan hukuman pendjara/kunrngan selama'
i::::]:.... : . ::. :. ::::,1lr1f:"
hukuman denda sebanjak-banjaknja
(2) Perbuatan-perbuatayr tersebut pada ajat (1) dipandang
sebagai kedjahatan/pelanggaran.
Pasal . (Perafuran Pelaksanaan).
Pelahsanaan ketentuan-ketentuan d.alam (pasal ...........) Pen.
Pres. ini diatur lebih landjut dengan Peraturan Presiden.
J.
n:
1if*
ooir.J
24. *
ff
Ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan Pen. Pres' ditelan- fi
t an teUitr ir"tai"t oleh Menteri . (dapat dilakukan 1{
dengan ,
^v v^v'^ +
a. Peraturan Menteri, djika bersifat mengatur sesuatu hal;
b. Keputusan Menteri, djika bemaksud mengangkat seseorang atau
beberapa orang).
Pas&l ..... (Peraturan Penutup)'
pen. Pres. ini mulai berlaku pada tg. . ...../pada. hari
aiunOanir.an (dan berlaku sumt- sarnpai t8. :. .
.
.
: r. .."."-": ":)-/faAq
h;"d fiA "f.*"
ait"tttot
"n
dengan Perlturan Presiden/oleh Menteri
Agar supaja setiap erang. {aqat mengetahuinia, me-merintah-
f.r,tt pJ"gu"ai,"l"n Pgri._eres.- ini dengan penempatan dalam Lem-
barai N6gara RePublik Indonesia-
Ditetapkan di Djakarta
Pada tamggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA, S
SUKABNO.
Diundangkan di Djakarta
pada tg. ..
MENTERI (MUDA) KEIIAKIMAN,
(tandatangan dan nama Menteri atau
Menteri Muda Kehakiman).
PENDJELASAN atas Pen. Pres. dimuat dalam Tanbahan Lem-
baran NeEara Republik fndonesia.
T
ff
fi
-'"
t4
25. TJONTOII N.
PERATURAN PRESIDEN (selandjut'nja disebut Per. Pres).
No. . .. TAHUN ...
TENTANG ... (nama Per' Pres')
.R3
*tr
il
{a
{
{
.i
ii
i
I
t
I
Menimbang
Mengingat
Mendengar
Menetapkan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA'
bahwa dianggaP Perlu
(alasan-alasin pemUentukan Per. Pres') i
.......
fpu**f-p"sal dari UUD terutama pasa| 4 ajat (1)
'
dlan Oaii Peraturan-peraturan Negara-i?ng bersang-
kutan dan atau i"td mendjadi dasar dalam pemben-
tukan Per. Pres. ini);
Musjawarah Kabinet Ke1{ja padq !S.- .,
(djifia dianggap perlu)/Menteri (Muda)
(jang bersangkutan).
Memutuskan:
PER. PRES. TENTANG
(nama Per, Pres.)
Pasal 1 dst.
ri
t
I
li
t{
i
ri
I
I
=N
Fasal .. ... (Peraturan Pidana)
1. Barangsiapa melakukan peraturan-peraturan jang berten-tangan a"tgai lietentuan-ketenfuan dalam (,pasal """""')
F."l Pres. iii dihukum dengan hukuman pendjara/kurungan se-
iama-tamanja ..... .: .... -dan/ataq hukqmgn denda sebanjak-
u*j"r.ttj* .-... .....:. rupiah (maximum hukuman jalg ditgntu-
f.an Aafim hal ini dalam iJndang-undang, Peraturan Pemerintah
F""Sgu;ti Undang-undang dan/atiu Penetapan Presiden tidak boleh
dilampaui).
(2) Perbuatan-perbuatan tersebut pada ajat (1) dipandang
sebagai kedjahatan/pelanggaran.
Pasal
Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam (pasal ..'..) Per.
Pres. ini diatur lebih landjut dengan Peraturan Pemerintah.
26. --T -t
I
I
I
I
f
I
I
L
i
.}
:L
Ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan Per. Pres. ini ditetap-
kan lebih landjut oleh Menteri ..
(dapat dilakukan dengan :
a. Peraturan Menteri, djika bersifat mengatur sesuatu hal.
b. Keputusan Menteri, djika bermaksud mengangkat seseorang atau
beberapa orang);
Pasal
Per. Pres. ini mulai berlaku pada tg. ..../pada hari
diundangkan (dan berlaku sunrt sampai tanggal ....) /
pada hari jang akan ditentukan dengan Peraturan Pemerintah/oleh
Menteri
Agar supaja setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Per. Pres. ini dengan penempatan dalam Lembaran
Negara Republik fndonesia
Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUKARNO.
Diundangkan di Djakarta
pada tg. ..
MENTERI (MUDA) KEHAKIMAN,
(tandatangan dan nama Menteri atau
Menteri Muda Kehakiman).
PENDJELASAN atas Per. Pres. dimuat dala^m. Tambahan Lem-
baran Negara Republik fndonesia.
{
$
a
I
26
27. I
.F
TJONIOII F.
KEPUTUSAN PRESIDEN (selandjutnja disebut Kep' Pres')
No. . ...... TAHUN
TENTANG
(nama Kep. Pres. disebut fakultatif)
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
Mengingat
bahwa perlu
(alasan-alasan pembentukan Kep. Pres.) ;
Mendengar
(Pasal-pasal dari Peraturan-peraturan Negara- i-ang
bersangikutan dan/atau iang mendjadi dasar dalam
pembentukan Kep. Pres. ini) ;
Musjawarah Kabinet Kerdja pada tan-ggal
(djila dianggap perlu) /Menteri (Muda)
(jang bersangkutan);
_ Memutuskan:
Terhitung mulai tanggal
mengangkat/memberhentikan sebagai ....
(nama djabatan) :
(nama jang diangkat/
. Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLTK INDONESTA,
Pasal
rl-
a Menetapkan
diberhentikan);
dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah
daidiperhitungkan sebagaimana lle-stipja, apabila
ditemridian hari ternjata lerdapat kekeliman dalam
' penetapan ini (ttiikatau penetapan mempuniai akibat
keuangan).
Agar supaja setiap orang _dapat mengetabuinjq memerinlahkan
penguidangdn
-K.p. Pies. ini-dengan penempatan dalam Berita'Ne-
gara Republik Indonesia (djika dipandang perlu).
+-
'',t
SUKABNO.
27
28. TJONTOII G.
PERATURAN MENTERI (selandjutnja disebut Per. Men.)
No. . ..... TAHUN ...
TENTANG
(narla Per. Men.)
MENTERI
Menimbang
Mengingat :
(jang bersangkutan),
: ...
(alasan-alasan pembentukan Per. Men.) ;
(pasal-pasal dari Peraturan-peraturan
bersangkutan dan/atau jang mendjadi
pembentukan Per. Men., ini);
Negara jang
dasar dalam
Memutuskan:
Menetapkan : PER. MEN. TENTANG
(nama Per. Men.)
Pasal L dst.
Pasal (Peraturan Penutup).
Per. Men. ini mulai berlaku pada tg. .. . .../pada hari
dirurdangkan (dan berlaku surut sampai tg. ........r .....)/pada
hari jang akan ditentukan oleh Menteri .. .;.....
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan
pengundangan Per. Men. ini dengan penempatan dalam Berita Ne-
gara Republik Indonesia (djika dipandang perlu).
Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal
MENTERT (MUDA) ....
(jang bersangkutan)
(tanda-tangan dan nama Menteri/ (Muda)
jang bersangkutan).
I
i
I
I
I
,dr'
l'<
1
I
I
l
l
l
i
I
28
t
!_
29. J
TJONTOH II.
KEPUTUS${ MENTERI (selandjutnja disebut Kep. Men.)
No. . ...... TAHUN ...
TENTAIVG
(nama Kep. Men. disebut fakultatif)
MEI{IERI (MUDA) (jang bersangkutan)
Menimbang : bahwa perlu .. r..... i.......
(alasan-alasan pembentukan Kep. Men.)
Mengingat: pasal ...........:.
(pasal-pasal dari Peraturan-peraturan Negara iang
bersangkutan dan/atau jang mendjadi dasar dalampembentukan Kep. Men. ini).
Memutuskan:
Menetapkan : Terhitung mulai tanggal .... mengangkat/
memberhentikan sebagai (nama dja-
batan) ;
(nama jang diangkat/diberhentikan) ;
dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah
dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, apabila
dikemudian hari ternjata terdapat kekelinran dalam
penetapan ini.
(djikalau penetapan mempunjai akibat keuangan).
Agar supaja setiap orang dapat menge{ahuinja, memedntahkan
pengundangan Kep. Men. ini dengan penempatan dalam Berita Ne-
gara Republik Indonesia. (djika dipandang perlu).
Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal
MENTERI (MUDA)
(jang bersangkutan)
(tanda-tangan dan nama Menteri/ (Muda)
jang bersangkutan).
t+
u
i
I
I
29
30. I-
*"J"i-1lTI"-;-i
beritahukan dengan hormat, bsyt kami telah
menerimi dengan baik surat Saudara Presiden perihal bentuk Per-
aturan-peraturan Negara.
Mengingat pentingnja isi surat tersebut, maka surat tersebut
telah t<arill tlrusi<an t<epada para anggota Dewan Perwakilan Rakjat.
Kiranja dapat dipastikan, bahwa isi surat Saudara Presiden itu
akan mend"apat
-perhatian
penuh dari para anggota Dewan Perwakilan
Rakjat.
Untuk melengkapkan
'baha'n-bahan pertimbangan ltgi para
anggota Dewan perwtakilan Rakjat, akan sangat kami hargakan,
sekiianja dalam waktu singkat kami dapat menerima- pendjelasan
dari Saudara Presiden tenta^ng alasan-alasannja Pemerintah disam-
ping 3 bentuk Peraturan Negara menurut Undang-undang- Dasar
inefrandang perlu mengadakan beberapa Feraturan Negara lainnja.
Terlebih datrulu kami utjapkan terima kasih banjak.
No. 12324/DPR-RI/59.
Lampiran :
-.-Perihal : Bentuk Peraturan-
peraturan Negara.
Tembusan disampaikan kePada:
1. Semua Menteri,
2. Wakil Ketua Dervan Pertimbangan Agung,
3. Ketua Dewan Perantj,ang Nasional,
4. Ketua Mahkamah Agung,
5. Djaksa Agung,
6. Ketua Dewan Pengawas Keuangan.
Djakarta, 28 September 1959.
Kepada
Presiden
di
Djakarta.
Ketua
Dewan Perwakilan Rakjat,
Sartono.
30
31. No.
Lanpiran
Hal
PBESIDDN REPUBLIK INDONESIA.
: 3639/HK/59. Djakarta, 26 Nopember 1959.
:
-.-
: Pendjelasan atas
bentuk Peraturan-
peraturan Negara.
Kepada Jth.
Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
Republik Indonesia
di
DJAKARTA.
1.
2.
Mendjawab surat Saudara tanggal 28 September 1959 No. 12324l
DPR-RI/1959, dengan ini saja menjampaikan dengan hormat pen-
djelasan mengenai bentuk Peraturan-peraturan Negara sebagaimana
dimadjuka"n dalam surat-surat saja tanggal 20 Agustus 1959
No. 2262 /}{K/59 dan tanggaL 22 September 1959 No. 2775 /IJK/59
sebagai berikut:
Undang-undang Dasar, baik Undang-undang Dasar 1945, mau-
pun Konstitusi R.I.S. atau Undang-undang Dasar 1950, memberi
wewenang kepada beherapa instansi untuk mengatur atau menetap-
kan sesuatu atau wewenang jang tersimpul didalamnja kekuasaan
mengatur atau menetapkan, akan tetapi tidak memberikan nama
kepada semua peraturan atau penetapan itu.
Undang-undang Dasar Lg45 hanja memberi narna kepada:
peraturan jang dibuat oleh Presiden bersama-sama dengan
Dewan Perwakilan Rakjat (Undang-undang) ;
peraturan jang dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan per-
aturan jang dibuat bersama-sarna oleh Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakjat (Peraturan Pemerintah) ;
peraturan jang oleh Presiden dibuat dalam keadaan kegentingan
j*og memaksa tentang sesuatu jang sehanrsnja dibuat oleh
Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat
(Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang)
Undang-undang Dasar 1945 tidak memberi nama kepada:
peraturan-peraturan jang dibuat atau tindakan-tindakan ja43
diambil oleh Presiden sebelum Madjelis Permusjawaratan Rak-
jat, Dewan Perwakilan Rakjat atau Dewan Pertimbangan Agung
dibentuk, sebagaimana dimaksud dalam pasal IV Aturan Per-
alihan Undang-undang Dasar;
peraturan'peraturan atau tindakan-tindakan dari Presiden ber.
dasarkan pasal 4 ataa pasal lain dari Undang-undang Dasar;
oJ.
31
32. peraturan-peraturan atau tindakan-tindakan Menteri sebagai
Pembantu Presid.en atau sebagai Kepala Departemen tentunja
akan mengeluarkan peraturan-peraturan atau mengambil tin-
dakan-tindakan.
Undang-undang f)asar L945
bertindak, dj,ika Negara berada
Staatsnoodrecht).
tidak mengatur hak Negara untuk
dalam keadaan darurat (subjecti,ef
Selain dari kekuasaan-kekuasaan mengatur'lbertindaknja jang
termuat dalam Undang-undang Dasar, pelbagai peraturan bawahan
memberi kekuasaan mengatur/bertindak kepada instansi-instansi
jang sudatr mempunjai wewenang mengatur/bertindak ex Undang-
undang Dasar, maupun kepada instansi-instansi lain, dan tidak mem-
beri nama pula kepada peraturan-peraturan atau tindakan-tindakan
itu.
Peraturan-peraturan bawahan jang dibuat setelah berlakunja
kembali Undang-undang Dasar 1945 baru sedikit djumlahnja.
Kebanjakan,aturan-aturan itu dibuat dalam kekuasaan U,ndang-
undang Dasar Sementara 1950 da^n kini terus berlaku dengan penje-
suaian seperlunja (dan sekedar tidak bertentangan dengan dasar-
d.asar'Negara ex Undang-undang Dasar 1945).
Karena tidak diberi nama itu, nraka masing-masing instansi
memberi nama sendiri kepada peraturan atau tindakannja.
Menteri-menteri memberi nama sendiri misalnja Peratura.n
Menteri, Keputusan Menteri, Penetapan Menteri dan sebagainja;
Pemerintah memberi nama Peraturan Pemerintah kepada semua
peraturannja, djadi djuga jang bukan merupakan pelaksanaan
Undang-undang, dengan ditandatangani oleh Presiden, djuga apabilrr
Presiden seharusnja tidak perlu urenandatangani (Dalam sistim
Undang-undang Dasar Sementara 1950, Pemerintah berarti kadang-
kadang Menteri-menteri) tanpa Presiden.
Apabila Dewan Menteri mengambil suatu tindakan, mafta tin-
dakan itu diberi bentuk Keputusan Presiden atau Keputusan Pendana
Menteri.
Akan tetapi, apabila Dewan Menteri melaksanakan wewenangnja
untuk mengatur sesuatu (misalnja ex Undang-undang Keadaan
Bahaja) maka peraturannja itu dinamakan Peraturan Pemerintah
(dan ditandatangani oleh Presiden).
Untuk menghentikan ke-tidak-seragarnan dan ke-tiCak-tepatan
dalam "nomenclatuur" d.ni, maka sa.ja telah menjampaikan kepada
Ketua Dewan Perwakrilan Ilakjat surat tertanggal 20 Agustus 1959
No. 2262lHK/59 hal ,,Bent"uk Peraturan Peraturan Negara", djenis-
djenis peraturan dengan kemudian disesuaikan dengan tjontoh jang
dilampirkan pada surat saja tertanggal 22 September 1.959 No.27751
HK/59.
Peraturan-peraturan selain caripada tiga djenis jang disebut da-
lam Undang-undang Dasar itu bukan wewenang-rnengatur jang baru
bagi Pemerfultah, melainkan nama-nama dari berbagai djenis per-
Dat
OA
33. atura^n jans dikeluarkan atau tindakan jang diambil oleh Presiden/
Pemerintah atau seorang trfienteri berdasarkan wewenang-wewenalrg
jang telah ada.
Sebelum mendjelaskan nama-narna peraturan itu, maka berhu-
bung dengan berlakunja kembali Undang-unda"ng Dasar 7945 perlu
diperhatikan pula pergeseran wewenang mengaturlbertindak dari
,instansi-instalrsi, jaitu :
1. Wewenang Gouverneur-General dalam peratura^n-peraturan
Qri zlman pendjadjahan, sepandjang kini masih berlaku,-sekarang
dilakukan oleh Presiden. Dibawatr kekuasaan Undang-undang Dasar
Sementara 1950 wewenang itu buat sebagai dasar-dilahukan oleh
Menteri jang bersangkutan.
2. wewenang seorang Menteri menurut suatu peraturan diba-
wah kekua,saan undang'undang Dasar 1945 sebelum R.r.s. setelah
Menteri-Menteri mendjadi bertanggungdjawab politis, dan wewe-
nang seorang Menteri menurut suatu peraturan dibawah kekuasaan
Konstitusi R.r.s. dan undang-und.ang-Dasar sementara 19b0, buat
sebagian beralih kepada Presidenr jaitu apabila jang dimaksud per-
aturan itu wewela_ng politis dan bersifat insidentil, djadi bukan pe-
laksanaan kebidjaksanaan _politik umum, misalnja wewenang me-
mutus pomrolonan mendjadi warganegara Indonesiia, m.engenjrttt*
orang asing dan lain sebagainja.
Lain hal dengan mempgrpandja"ng atau tida,k memperpandjang
wafttu izin ber,tempat tinggal di Indonesia, jang mer"upalan peteksi-
naan kebidjalrsanaan potitik umum.
3. wewenang Dewan Menteri, misalnja sebagai penguasa ter-
tinggi dalam keadaan darurat/pef,ilg, beratih kepada presiden.
4. wewenang Perdana Menteri beratih b'u,at rebagian kepada
{egi{e1, aplbila_ menqelai wewenang pernimpin pemerintah ; lainnia
pindah kepada Menteri Perta,m.a.
Pergeseran wewenang tersebut diatas tidak diatur dala^ur suatu
lrraturan.
Kita telah mengalami beberapa kali peralihan ketatanegaraan
dan setjara *dp" tidak mengatur'pergeseran wewenang ritu, dengan
penuh kepertjajaan bahwa praltek tentu alan meagaturnja s€ndiri.
Ka,lau pergeseran itu hanrs ditentukan satu demi satu, nake ada
kemungkinan ada jang ketingga-lan tidak diatur.
untuk mentjapai keseragaman dan kepastian dalam name-nam&
jang diberiilran pada suatu peraturan atau tindakan, maka pemerin-
tah menjarankan sebagai berfkut:
I. MadJetis Permusiawara,ton Bekj'st.
Tindal<an-tindakan Madjelis Permusjawaratan Rakjet sebaiknja
diberi narna Keputusan Madjelis Pemusjarvaratan Bekj[t
II. Dewan Perwarhilan Rakjat bersama-sarna Presiden mem-
bentuk Undang-undang.
33
f
I
I
1
i
j.
238/8 (3)
34. Dapat dipertimbangkan, apakah persetudjua"n ia,ng diber'ikan
oleh Dewan Perwalrilan Rakjat kepada Peraturan Pemerintah Peng-
gantii Undang-undang menurut pasal 22 Undang-unda^ng Dasar ber-
bentuk Undang-undang seperti pengesahan Undang-undang Dasar
atau berbentuk rsuatu keputusan Dewan Perwakilan Rakjat. Ini se-
sungguhnja terserah kepada Dewan Perwakilan Rakjat sendiri.
III. Presiden.
Wewenang Presiden untuk mengatur/bertindak bersumber:
A. Pada Undang-undang Dasar dan peraturan-peraturan bawahan.
B. Diluar Undang-undang Dasar dan Peraturan lainnja.
Ad. A. Wewenang jang bersumber pada pasal IV Aturan Per-
alihan Undang-undang Dasar ada jang merupakan wewenang luar
biasa, jaitu sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Per-
wakilan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk. Peratur-
an jang dibuat dengan mempergunakan wewenang ini dinamakan
Penetapan Presirden.
Peraturanrperaturan jang bersumber pada pasal 4 ajat (1) Un-
dang-undang Dasar dan peraturan-peraturan lain (misalnja Pene-
tapan Presiden) sebaiknja d;inamakan Peraturaln Presiden, ketjuali
peratura.n untuk melaksanakan Undang-undang jang bernama Per-
aturan Pemerintah dan peratura,n jang mendahului Undang-undang,
Pengganti Undang.undang.
Tindakan-tindakan lain hendal<nja dinamakan Kepmtusan Pre-
siden.
Ail. B. Bahwa, apabila Negara dalam keadaan d.arurat, Kepala
Negara dapat bertindak dengan menjampaikan semua peraturan,
baik jang termuat dalam Undang-undang Dasar, maupun jang ter*
muat dalam Undang-unda"ng biasa, kiranja sudah lazim dimengerti-
Apa jang diperbuat pada tanggal 5 Djuli 1959 dengan Keputus-
an Presiden No. 150 tahun 1959 jang terkenal dengan Deknit Presi*
den, dengan aklamasi diterirna Dewan Perwakilan Rakjat dan Pe-
merintah jang pada waktu itu bersama-sarna melakukan kedaulatan
jang ada ditangan Rakjat.
Pengakuan adanja kekuasaan Presiden jang luar biasa ini ad.a-
lah terlep-as dar,i undang-undang Dasar. Dengan diakui adanja ke-
kuasaan Presid.en luar ,biasa ini, maka harus diakui pula adanja ke-
kuas4an Presiden untuk mengatur segala sesuatu j"hs sangal erat
hulqpgannja dan sesungguhnja inhaerent dengan find.akan'Jatts di-
ambil dengan wewenang luar biasa itu. Pengembalian konsteilasi ke-
negaraan dari suasana Undang-undang Dasar Sementara 1gb0 ke
suasana Un{a1s-uqdagg Dasar 1:945 harus segera disusul dengan
tindakan-tinda,kan landjutan jang erat sekali hubungannja dengan
pengembalian itu.
Tlindakan -Presjden ini didjelmakan dengan bentuk penetapa,n
Presiden. Karena kita masih berbda dalam keJdaan darurat jang me-
34
35. njebabkan dikeluarkannja Dekrit Presiden itu, maka Presiden masih
berwenang untuk mengatur sesuatu jang didasarkan atas keadaan
darurat itu. Peraturan jang dibuat berdasarkan Negara dalam ke-
adaan damrat ini, djuga didjelmakan dalam bentuk Penetapan Pre-
siden.
Dalam kekuasaan Undang-undang Dasar Lg45 Presiden mem-
pertanggung-djawabkan semua tindakannja, djadi djuga jang ber-
bentuk Penetapan Presiden, kepada Madjelis Permusjawaratan Rak-
jat (Pasal 1 ajat (2) Undang-undang Dasar: Kedaulatan adatatr di-
ta^nga"n rakjat, dan dilakukan sepenuhnja oleh Madjelis Permusjawa-
ratan Rahjat).
Kekuasaan mengatur sesuatu dengan Penetapan Presiden dapat
djuga bersumber pada Aturan Peraliha"n pa^sal IV sebagif kekuasaan
luar biasa Presiden sebelurn Madjelis Permusjawaratan Rakjat di-
bentuk.
rv. Apabila masih diperlukan peraturan pelaksanaan untuk
stratu Peraturan Presiden, maka dapat diadakan Keputusan-keputus-
an Presiden. Dalam surat saja kepada Ketua Dewan penrahilan
Rakjat tedanggal20 Agustus 1959 No.2262lHlKl5g disebutkan bah,
wa peraturan jang melaksanakan Peraturan Presiden bernama Per-
aturan Pemerintah.
untuk mentjegah supaja tidak ada Peraturan Pemerintah jang
berbeda djenis, maka sebaiknja peraturan pelaksanaan itu clriberi ben-
tuk Keputusan Presiden sadja.
v. rnstansi-instansi lainnja hendaknja melakukan wewenang
rnegsltyrnja denga.n suatu peraturan, djika perlu disusul dengan,ins--
truksi dan melakukan wewenang bertindak lainnja dengan suatu ke-
putusan.
Tembusan surat ini.disamaaikan kepada:
1. Semua Menteri,
2. Wakil Ketua Dewan Pertimb_angan
_Agung,
3. Ketua Dewan Perantjang Nasional,
4. Ketua Mahkamah Agung,
5. Djaftsa Agung,
6. Ketua Bapekan,
7. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
8. Kepala Badan Pusat Intelligence,
untuk diketahui.
PRESIDEN R,EPUBLIK INDONESIA"
SUKARNO.
3S
36. $ 3. TATA-URUTAN PERUIDAII'G-IIIIIIANGAII B. I.
MADJELIS PDBMUSJAWABATAII BAKJAT
Djl. A"sia-Afrika 67, Ba,ndung.
Telepon 5L97,5199, 5636, 5637.
Bandung, 12 Mei 1961.
No. : 1168AJiMPRS/61.
Lampiran : -.-Perihal : Penentuan Tata-urutan Perundang-undangan R.I.
tra
?,;
Menja,mbung surat Pimpinan MPRS tertanggal 23 Desember
1960 No. 023AsI/MPRS/'60, mengenai tjatatan soal.soal jang diadju-
kan dalam pertemuan Paduka Jang Mulia dengan Pimpina^n MPRS
tanggal 23 Desember 1960 di Istana Merdeka, pula menghubungi
pengadj'uan kem'bal,i soal tempat dari Ketetapan MPRS dalam ta"ta-
unrtan Ferunda"ng-undangan Republik Indonesia, soal mana masih
harus ditangguhkan pemutusannja oleh Paduka Jang Mulia, karena
hal tersebut sedang dalam penindjauan dan penelitian oleh para Pern-
bantu dan Penasehat Paduka Jang Mulia, perkeninkanlah dengan dni
Pi,4ltinan MPRS mengadjukan beberapa bahan pertimbangan dan
saraq sebagai hasil karyanja dalam penindjauan dan penelitian soal
tersebut oleh Badan Pembantu Pimpinan MPRS bersama-sarna pim-
pinllr MPRS dalam musjawarah-musjawarahnja jang lalu sebagai
berikut:
1. Sunber llukm Nasiorml ldoEesi&.
Dalam menindjau dan meneliti peralihan dan pergantian tata-
hukum rndonesia dari ,,hukum kolonilal" kedala-m nuxunn NA-
Fr9N4t setjara sosiologis
-
juridis dan historis-juridis dapat kita
ketahui {en_gan dj,elas, bahwa Sumhq daripada peiubahan dian per-
gantian hukurn tersebut diatas adalah: hnvor-,usr NASroNar,
TNDONESTA. Dalam pengertian ini, sudah djelastah bahwa Revolusi
Nasional rndonesia itu merupaka,n sumber hukum bagi rata-Irukum-
Nasional-Indonesia.
2. Bevolusi Nasional Indonesib.
Ja.ng dimaksud d.engan Revolusi Nasional rndonesia adalah
adjaran dan gerakan Bangsa rndonesia untuk merombak tata-susun-
an kehidupan dan penghidupan Indonesia lama (kolonial-feodal) dan
Teraganlinja_ dengan tata-susunan kehidupan dan penghidupan rn-
donesia iang b1ry, jai,tu tata-kehidupan dan penghidupan rnhonesia
menurut tjita4jita Revolusi Indonesia
Adapun tjita-tjita Revolusi Indonesia itu lahir dan tumbuh serta
berkemba^ng sedjak saat tjita.tjita tersebut dirumuskan dan diberi
isi_untuk mendjadi !fr*_t"9j"aq d.qri adjaran dan gerail<an bangsa
lndonesia atau Revolusi Indonesia itu.
36
+.
+
,1
-a
_ l
37. {f>
d"
Rumusan dan pengisian tjita-tjita Revolusi Indonesia itu terdja'
di dalam tahun L9t7, dengan aiisin5a gerakan Nasional Bangsa Indo-
nesia oleh Pemimpin Besar Revo,lusi Indonesia dengan guatq rumus-
an tjita-tjita, janb kita kenal dengaq narna: Masjar_alrat.Adil-dan-
Makirur,
-,sesuai
dengan sifat,sifat kodrati Bangsa Indonesia sendiri,
atau jang sekarang krita kenal denga.n mmusan Masjarakat adil dan
makmur berdasarkan Pantjasila.
Oleh seb,ab itu, selama tjita-tjita Revolusi Indonesia tersebut di-
atas belum terlaksana, maka ,,Revolusi Indonesia belum-
Iah selesai".
Dalam tata-pikiran dan tindjauan tersebut diatas, maka ,,Revo-
lusi Nasional Indonesia sebagai sumber hukum Nasional Indonesia
adalah suatu ,,rangkaian proses perdialanan pe,robahan masjarakat"
jang kini masih berlangsung.
3. Prokta,mnsi Kemerdekean L? Agustus L945.
Berd.asarkan tindjauan dan pengertian bahwa Revolusi Nasio,nal
Indonesia adalah suatu ,,rangkaian proses perdjalanan perobaha,n
masj'anakat Indonesia", maka Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
pada h,nggal 17 Agustus 1945 adalah hanj,a suatu detik-permu-laa^n
sanania dari salatr satu taraf Revohrsi tersebu,t, jang menurut adj'ar-
an dari Pemlmpin Besar Revolusi Indo'nesia sendiri disebut: Per-
mulaan Taraf Revolusi fisik.
Dalam hakekatnja, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
itu adalah bentuk pennmdjudan dari tj,ita.tji,ta dan tuntuta^n Revo-
lu^si Indonesia, jang dinjatakan keluar dalam suatu rumusan chusus
untuk dunia internasional dan nasional.
Dengan demikian, prokla"masi kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu
bersumber pada Revolusi Nasional Indonesia sendiri.
Sifat azasr dari Proklamasi Kemerdekaan itu adalah "66n-
malig", atau terdjadi hanja satu kali sadja.
Diakui, bahwa dalam rangk4ian proses perdjalanan Revolusi
Nasional Indonesia, detik Proklamasi Kemerdekaan LT Agustus
194.5 itu adalah suatu detik jang maha-penting, iang merupakan
detik-permulaan dari suatu taraf dalam perdj,ala'nan Revolusi Nasio-
nal fndonesia jang mempunjai daja-menentukan, karena sedjak saat
itu didirikanlah n e g a r a Republik Indonesia, iang memberikan
dasardanbentuk fo rm i I dari suatu peraturan p e ru nd ang -
u nd an g an sebagai salah satu bagian dari H u k u m Nasio-
nal Indonesia.
Sekalipun demikian, dalam rangkaian-kesatuan dari taraf-taraf
Revolusi Nasional Indonesia, taraf fisik jang dimulai dari saat Prok-
lamasi Kemerdekaan itu adalah hanja salah satu taraf sahad.ja. Oleh
sebab itu, Pimpinan MPRS berpendapat bahrva Proklamasi-Kemer-
dekaantidakdapat d i p i s ah k an daniRevolusi Nasional In-
donesia, ketjualihanja dapat dib e d a - b e d a k a n sahadja,
dan oleh karenanja maka Proklamasi Kemerdekaan hanjalah meru-
pa;kan sumberhukumdalam segi f o rmi ln j a sahadja, sedang
jang dapat'disebut ,,sunber dari segala sumberhukum" bagi hukum
Nasional Indonesia itu adalah: Revolusi Nasional Ind.onesia sendiri.
.{>
$
--y.--if
,4--
37
38. *i:,
4. flndang-undang Da"sar
-
L945.
Sehari sesudah detik Proklamasi Kemerdekaan, diumumkanlah
Undang-undang Dasar
-
1945, jang rantjanga^nnja telah diolah dan
dikerd.jakan djauh,sebelum saat P,roklamasi Kemend.ekaan tiba, seba-
gai perrrmusan dan bentuk perrrudjudan d.ari tjita-tjita Revolusi Na-
sional Indonesia
Karena Undang-undang Dasar L945 diumumkan sesudah Prokla-
masi Kernerdekaan dan mempakan salah satu bagian dari hukum-
d,asar Tata-Hukum Nasional Indonesia seperti jang ditjita-tjitakan
oleh Revolusi Nasional Indonesia, maka biasanja disebutlah:
Undang-undang-Dasar-Proklamasi, guna membedakannja dengan
Undang-undang Dasar atau Konstitusi jang kemud.ian disusun dan
dipakai sebagai dasarhukum dalam penjusunan Tata-Hukum Nasio-
nal Indonesia.
Diakui, bahwamenurutbentuk dan sjarat-sjarat f o rm i I -
1jq, Undang-undang Dasar
-
L945 bersumber pada tindakan Bangsa
rnd,onesia jang kita sebut: Proklamasi Kemerdekaan t7 Agustus
+945, tetapi rnenurut m a t e r i dan i s i n j a, tidak mungkin
dikemukakan, bahwa undang-undang Dasar
--194b
itu bersumber
pad.a Prok,la,lTasi, karena menurut kenjataannja Undang-undang
Dasar
-
1945 berasal da,n bersumber pada Revolusi Nasional rndo--
nesia sendiri.
5. DehitPresiden: 5 DjuIi f gb9.
Perdjalanan Republik rndonesia sebagai bentuk kemerdekaan
Bangsa Ind.onesia seperti dihasilkan oleh Revolusi Nasional fndone-
eia sedjak dgtik Proklamasi Kemerdekaan 1T Agustus tg4s berlang-
+nq mela_lui taraf-taraf pertumbuhan dan perkembangan Revoluii
Nasional rndonesia dengan mengalami penobahan dan pergantian
hukurndasarnja dalam bentuk Konstitusi Republik Indonesia Serikat-
1949 dan und,ang-unilang Dasar sementara-lgbO, jang ternjata did.a-
lqf""e mgng^atdung unsur-unsur jang bertentangan aenlan tjita-
liltf F,evolusi rndonesia, seperti atriaup dan dipJrkembai.gka^n se-
djaJ< Revolusi Nasional rndonesia menemukan rumusan dai bentuk
konkrit dari tjita-tjitanja.
_ Dipakrinj? dan dipraktekannja unsur-unsur jang bertentang,an
dengan tj!t1-!jita Revolusi Nasionil Indonesia senliri",itu, menjeb-ab-
kan membefok/menjelewengnja djalan Revolusi Nasional Ind6nesia
d,a-ri
li$-a-tjitalig j"rg pq""l untut< mengembalikan djata^nnja Re-
volusi Nasional Indonesia kedalam relnja jrrrs semula, fraka dit utr-
arkanlah Dekrit _P^residen/panglima TertinlgiAngkatan perang ter-
tanggal-5 _Djuli_1959, jang mgngakibatkan kernbitin;a dan berial<u-
nja_ lagi_dasar-hukum Republ,ik rndonesia jang seitruta: undang-
und.a.ng Dasar-1945 atau,,Und.ang-undang Dasai proklamasi',.
- ^ . _se_perti lalnja _dengqn
proklamasi Kemerdekaan LT Agustus
4945, djuga-Dekrit presiden b Djuli lgbg adalah hanja suatii a"ur.
lprmulaan dari suatu taraf bam- sadja dalam perdjallanan nevotusi
Na"sional fndonesia.
38
2.4
.v->
i
I:
-1-
39. ii
€[a-: '
Djuga Dekrit Presiden 5 Djuli 1959 adalah hanja "66n-malig"
atau terdjadi hanja satu kali sadja.
Seperti halnja dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, jang
hanja merupakan sumberhukum-formil dari Undang'undang Dasar-
7945 dan Tata-Hukum Nasional fndonesia sahadj,a, demikian pula
Dekrit Presiden/Pangl,ima Tertinggi Angkatan Perang hanja meru-
paka,n suatu tindakan-hukum dalam Tata-hukum Nasional Indone-
sia, jang didasarkan atas tjita-tjita Revolusi Nasional Indonesia.
Oleh sebab itu, dalam tata-urutan Perundang-undangan Repu-
bli,k Indonesia, Dekrit Presiden sebagai suatu ,bentuk perundang-
undangan Republik Indonesia mempunjai tempat-kedudukan jang
s a m a dengan Undang-undang Dasar-1945, karena keduaduanja
adalah akibat-langsung dari Proklamasi Kemerdekaan sebagai detik-
permulaan realisasi tjita-tjita Revolusi Nasional Indonesia dalam
bentuk Negara dengan tata-hukumnja.
6. Ketetapan MPRS.
Apabila Undang-undang Dasar-1945 telah berlaku lagi, pelaksa-
naannja memerlukan masa-peralihan seperti diatur dalam Aturan
Peralihan dari Undang-undang Dasar itu.
Presiden mengatur dan menjelenggarakan tata-kenegaraan me-
nurut Undang-undang Dasar-1945 dengan kekuasaan jang diberikan
oleh Aturan Perathan itu.
Setelah dikeluarkannja Dekrit Presiden tanggal 5 Djuti 1959,
selain Undang-undang Dasar.1945 djuga Dekrit harrrs dilaksanakan.
Untuk rnelaksanakan Dekrit itu dikeluarkan Penetapan Presiden-
Unfu:k melaksanakan Undang-undang Dasar-1945 dalam masa-
Peralihan atas kekuatan d.an wewenarrg Presiden menurut ketentuan-
ketentuan dari Aturan Peralihan, dikeluarkan pula Penetapan Pre-
siden.
Salah satu akibat dari Penetapan Presiden, ineonkrito Penetapan
Presiden No. 2i1959, dibentuklah Madjelis Permusjawaratan Rakjat
Sementara. Hasil Pemndang-undangan dari MPRS disebut KETE-
TAPAN MPRS, dan berisi garis-garis besar haluan Negara, Pelalc-
sanaan dari Ketetapan MPRS itu diserahkan kepada Presiden, d,an
tjara pelalrsanaannja dapat diatur dengan bentuk perundang-
unda4gan menurut Undang-undang Dasar-1945, jaitu:
a. Undang-undang;
b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
c. Peraturan Pemerintah.
Manal<ala ketiga djenis bentuk perundang-undangan seperti di-
aturol'ehUndang-undang Dasar-1945 t i d a k mbmberikan ke-
tentuan, maka pelaksanaan Ketetapan MPRS didjalankan dengan
Penetapan Presiden atas dasar wewenangnja menurut Atura^n per-
alihan dan pula sebagai akibat dari Dekrit presiden b Djuli 1gbg.
s]-
€,
t-
4,,
39
40. r
PERATURAN
PElMERINTAH
a'
Dalam tata-pikiran gepgry tersebrrt diatas, sudehlatr d.apat di- i
gamtarkan tata-urutan a_"", 4:."is-djenis p.*ira""g-u"daogi"-n"-
publik_rndonesia berdasarkan fimgsi dan *it""i a"rl"uap:u,fr dj;; -:*
perundang-undangan tersebut.
Djelasnja,- sesudah_,u4*-s-undang_ Dasar sebagai akibat lang-
"'ong.
dar?i Proklamasi KemerGkaan fi Agustus rg?r
"t"o
b"r."it
ljgg{." 5 Djuli 1959, menjusullah datarn t"ata-urutannja l(etetapan
MPRS.
Kemudi^an menjusul h"yl^ pemndang-undangan menurut keten-
tuan Undang-undang Dasar-194b.
7. TATA-TIBUTAII PNRUNDAITG-UIVDAIIIGAII DALIIM SCEEMA
REVOLUSI
INDONESIA
PROKLAMASI
KEMERDEKAAN
U.U.D.
1945
KETIi.!TAPAN2
I/[PR,S
TJNDANG.
UNDANG
PERATURAN
PEMEIRINTAH
PENGGANTI
UNDANG.UNDANG
!rl-
I
I
,f
"1
{
+
I
PERATURAN
PRESIDEN
KEPIIIUSAN
PRESIDEN
40
I
41. tl
*
;
PENDJELASAN.
1. Dekrit Presiden sama tingginja dengan Undang-undang
Dasar'45.
2. Ketetapan MPRS sebagai hasilJegislatif MPRS adalah
lebih rendah darripada U.U.D.-45 dan Dekrit Presid^en, tetapi lebih
tinggi daripada Undang-undang atau Penetapan Presiden.
3. Functie Penetapan Presiden ad,alatr untuk melaksanakan:
a. Dekrit Presiden (dictum keputusan).
b. U.U.D.-45 pasal W Aturan Peralihan-
c. Ketetapan MPRS.
4. F unetie Undang-undang adalah untuk melaksanakan:
a. U.U.D.-45.
b. Ketetapan MPRS.
5. Functie Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-undang
adalah untuk melaksanakan:
a. U.U.D.-45.
b. Ketetapa^n MPRS.
6. Penetapan Presiden, Undang-undang dan Peraturan Peme-
rintah Pengganti Undang-undang mempunjai kedudukan jang srlma
tingkatnja.
7. Berhubung dengan ad. 6 diatas, maka hal-hal jang hams di-
atur dengan undang-undang (jang dibuat oleh Presiden bersama-
sama DPR-GR), ialah antara lain Anggaran Belandja, Padjak dan
Pengawasan penggrmaan Keuangan Negara.
8. Schema diatas hanja berlaku dalam m&sa peralihan, artinja:
selama belum dapat dibentuk MPR, DPR, dan DPA menurut U.U.D.-
45, pun hanja berlaku selama jang mendjabat Presiden adalah pe-
mimpin llesar Revolusi Bung Karno.
9. Djika MPR, DPR dan DPA sudah dapat dibentuk menurut
q.U.D.:45, maka jang berlaku sepenuhnja hanjalah BT pasal pokok
daripada U.U.D.-45.
Demikianlah hasil pemikiran dari Musjawarah pimpinan MPRS
dan Badan Pembantu Pimpinan MPRS mengenai masalah tata-urutan
dalam Perundang-urrdangan, j,ang dengan ini saja sampaikan dengan
ho_rmat lepada Paduka Ja,ng Mulia sebagai sumbangai usaha unTuk
sekiran_ja.dapat digunakan sebagai bahan dalam penetapan paduka
{*og_{ylla tentang hierarch,i I ata:u tata-urutan penrndang-undangan
Republik Indonesia.
4L
42. A-tp_qgrhatian paduka Jang Mrrlia terhad,ap su:rrbangan pemi-
kiran MPRS tersebu! tertebih ainuu saia *jap[; t."irfi k"":h.
Pimpinan
adjelis *T;il,ilffi, Rakiar sementara
Pd. Ketua,
CHAIRUL SALEH.
Kepada
Paduka Jang Mulia PRESIDEN
Republik trdonesia
di
DJAKARTA.
42
43. +
-{
$ 4. WEWENANG MADJELIS PDBMUSJAWAEATAN BAKJAT
SEMENTABA
REPUBLIK INDONESIA
PERDAIVA MENTERI
Djakarta, 30 Nopember 1960.
Kepada
No. : 25937/60. J.M. Pd. Ketua Madjelis
Lampiran Perzrusjawaratan Rakjat
Hal : Wewenang Ma- Sementara
djelis Permusja- di
waratan Rakjat
$;;;;"".
----"-- Djakafta.
Memperkuat pembitjaraan saja dengan J.M. dengan telepon hari
ini, dengan ini dlberitahukan dengan hormat hasil pembidaraan
dengan P.J.D[. Presiden pada hari ini. P.J.M. dapat menjretucljui po-
kok pikiran sebagai berikut :
1. Selama Madjelis Permusjawaratan Rakjat belum dibentuk maka
wewenang Madjelis Permusjawaratan Rakjat menunrt Undang-
undang Dasar jang berupa wewenang menetapkan garis-besar
Haluan Negara termasuk garis-garis besar pembangunan
semesta, didjalankan oleh Madjelis Penrrusjawaratan Rakjat
Sementara.
2. Wewenang Madjelis Permusjawaratan Rakjat untuk menetap-
kan Undang-undang Dasar dan untuk memilih Presiden dan
Wakil Presiden tidak didjalankan oleh Madjelis Permusjawaratan
Rakjat Sementara.
3. Presiden adalah mandataris dari Madjelis Permusjawaratan
Rakjat Sementara dalam hal mendjalankan ketetapan-ketetapan
Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara tentang Garis-ga-
ris Besar Haluan Negara, termasuk garis-garis besar Pemba-
ngunan Semesta.
Tembusan surat ini dikirimkan kepada J.M. Menteri Perta^nra
untuk diketahui.
Menteri Penghubung DPR/MPR,
(Ds. W.J. Rumambi).
tr
43
44. F
S 5. PENETAPAN TATSIBAN BESII{I KETETAPAIT-KME. 11
TAPAN MPBS.
PEBATUBAN PBESIDEIT BDPTIBLIK INIruYSIIA
No. 4 TAEITN 1gO1
tentans
PUITf,TAPAIV TAFTIIBAIT BESI1uI DABI T(nTETAPAIIT-
KETSTAPAN MPRS.
PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA,
Membatja : srrat dari pimpinan MpRS tertanggal g pebruari
No. 204lMPRsi61 dan tanggar 2L pebnrari 1961 No.-zze/MpRS/61;
Menimbang : bahwa presiden selaku Mandataris MpRs me-
nganggap lnrlu menetapkan suatu penegasan tentang Badan peme-
rintah ia'ng berwenang memberi tafsiran resmi *eogett*i Ketetapa^n-
ketetapaa, MPRS guna dipakai sebagai pegangan dalam penjelengga- F
raan pelaksanaan Ketetaparr-ketetapan MpRs tersebut;
Mengingat :
1. Pasal 2 apt (1) Undang-undang Dasar;
2. Penetapa^lr Presiden No. 2 tahun lgbg;
8. Musjawara^b _Pnesiden/Mandataris d.engan pimpinan MPRS
pada tanggal 21 Maret 1961; - r
Memutuskan:
Mgnetapkalr : Peratuan hesrden tentang penetapan tafsiran
rersmi dari Ketetopan-ketetapan MpnS.
BAB
Te,ntang tafsiran.
pasal 1.
- Tsfsiran janq resmi d,ari semua Ketetapan-ketetapan MpRS jang
gd"l ada jang akan dikeluarkan sedjak m-ulai berlakunja Peraturan
Presiden ini, hanja dapat ditetapkan oleh MpRS denganMandataris.
Pasal 2. r
PresidenTMandataris mengadakan perubahan tafsiran d,engan
MPRS apabila tafsiran tersebut kurang selaras dengan penjeleng-
garaan Pelahsanaan Ketetapan MpRS itu.
4
J
45. I
{
Ketentuan penutup.
Peraturan Presiden ini mulai berla^ku pada hari ditetapkan.
dgar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan
pengpndangan Peraturan Presiden ini dengan Penempatan dshn
Irenbaran Negara Republik Indonesill
Ditetapkan di Dj*eftr
prds tenggd 11 April 1961.
Pnegid€q Eeptrblih Indonerir,
SUTAENo.
Dftudangkan di Djekarta
peda tanggal 11 April 1961.
Sekertaris Negara,
MOCH. ICHSAIY.
I*mbaran-Negara Tahun 1961 No. 108.
3
{5
46.
47. s1.
s2.
s3.
$4.
Sr.
$0.
$7.
$8.
se.
B A B : tr ICHTISAB PEBATUBAITI-PEBAfiIBAI|I
. NEGABA MEIIIGENAI IItrP3.S.
Halaman
Dekrit Presiden
u.u.D. 1945
Penetapan Presiden
Peraturan Presiden
Penrndang-undangan
Peraturan Pemerintah ..
Keputusan Presiden
Keputusan Menteri Pertama
Keputusan Menteri Dalam Negeri
LL4
L24
26L
47
48.
49. $ 1. DEKRTT PRESTDEN.
IMFU'IUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 150 TAHUN L959
tentang
pBEsrDrDtr BEPUBLTK rnilx)rrE3HifficrrMA
Ientang
KIUMBALI KEPADA
U1IDNTG-UIIDANG DASAB 1945.
DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA.
KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA
TERTINGGI ANGKATAN PERANG.
Dengan ini menjatakan dengan chidmat:
Bahwa andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali ke-
pada Undang-undang Dasar L945, jang di,sampaikan kepada segenap
rakjat fndonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April
1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana
ditentukan dalam Undang-undang Dasar Sementara.
Bahwa berhubung dengan pernjataan sebagian terbesar Ang-
gota-anggota Sidang Pembuat Undang-undang Dasar untuk tidak
menghadiri lagi sidang. Konstituante tidak mu,ngkin lagi menjelesai-
kan tugas jang dr,pertjajakan oleh raJrjat kepadanja.
Bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan
jang membahajakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan
Bangsa,_ se4a merintangi pembangunan semesta untuk mentjapai
masjarakat j,ang adil dan makmur.
Bahwa dengan dukungan bagian terbesar Rakjat rndonesia dan
d.idorong o-leh kejiakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh
satu-satunja djalan untuk menjelamatkan Negara Proklamasi.
Bahwa kami be1|ejak4-"q bahwa Piagam Dja}arta tertanggal
22 Djuni 1945 mendjiwai undang-und.ang Dasai 1945 dan adiilh
menrpakan suatu rangkaian-kesatuan d.engan Konstitusi tersebut.
238.18 (4)
49
50. 7
Maka atas dasar-dasar tensebut diatas,
KAMI PRESIDEN REPUBIJK INDONESH/PANGLIMA
TERTINGGI AIVGKA,TAN PERANG.
Menetapkan pembubaran Konstituante.
Menetapkan Undang-undang Dasar.1945 berlaku bagi segenap
Bangsa fndonesia dan selumh tumpah darah Indonesia, terhitung
mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunja lagi
Undang-urdang Dasar Semeirtara.
Pembentukan Madjelis Rffiius;"awaratan Rakjat Sementara,
ians terdiri atas daerah-daerah dan golongan-golongan, serta pem-
bentukan'Dewah' Perttrnbangan Agung Sementara,-akan diseleng-
garakan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.
Ditetapkan di Djakarta.
Pada tanggal 5 Djuli 1959.
Atas narn& Rakjat Indonesia
Presiden Republik Indonesia/Panglima
Tertinggir Angkatan Perang,
SUKANNO.
51. $ 2. UITDANG-UNDNYG DASAB 1945.
UNDAIIIG-UNDANG DASAB NEGABA BEPUBLIK
INDONESIA TAIIUN
PEMBUKAAII
(Prambule)
Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa
dan oleh sebab itu, maka pendjadjahan diatas du'nia harus dihapus-
kan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri"keadilan.
Dan perdjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sam-
pailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentausa
mengantarkarn rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan
Negara Indonesia, jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan mak-
mur.
Atas berkat rachmat Allah jang maha kuasa dan dengan
didorongkan otreh keinginan luhur, supaja berkehidupan kebang:saan
ja,ng bebas, maka rakj'at Indonesia menjatakan d.engan ini kemer-
dekaannja.
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah
Negara fndonesia jang melindungl segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memadjukan kesedjah-
teraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melak-
sanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamai-
an abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Ke-
bangsaan Indo,nesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara
fndonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik
Indonesia jang berkedaulatan rakjat dengan berdasar kepada:
ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan jang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia, dan Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat
kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan, serta dengan
mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia.
;c. !
tg45
UNDANG-UNDANG DASAR
BAB I.
Bentuk dan Ked"aulatan.
Pasal 1.
(1) ega_rg- fndonesia ialah Negara kesatuan, jang
Republik.
(2) Kedaulatan adalah ditangan rakjat, dan dilakukan
oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat.
berbentuk
sepenuhnja
51
52. 4-
-*
BAB II.
Madjelis Permusjawaratan Rakjat.
Pasal 2.
(1) Madjelis Permusjawaratan Rakjat terdiri atas anggota-anggota
Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan-utusan dari
Daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan jang
ditetapkan dengan Undang-undang.
(2) Madjelis Permu,sjrawaratan Rakjat hersidang sedikitnja sekali
dalam lima tahun diibu-kota Negara.
(3) Segala putusan Madjelis Permusjawaratan Rakjat ditetapkan
dengan suara jang terbanjak.
Pasal 3.
Madjelis Permusjawaratan Rakjat menetapkan Undang-undang
Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan Negara.
BAB III.
Kekuasa,an Pemerintahan Negara.
Pasal 4.
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasdan Pemerintah-
an menurut Undang-undang Dasar.
(2) Dalam melakukan kewadjibannja Presid.en dibantu oleh satu
orang Wakil Presiden.
Pasal 5.
(1) Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang
dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat.
(2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk mendj,alan-
kan Undang-undang sebagaimana mestinja.
Pasal 6.
(1) Presiden ialah orang fndonesia asli.
(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Madjelis Permusja-
waratan Rakjat dengan suara jang terbanjak.
Pasal 7.
Presiden dan Wakil Presiden memegang djabatannja selama
masa lima tahun, dan sesudahnja dapat dipilih kembali.
Pasal 8.
Djika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan
kewadjibannja dalam djabatannja, ia diganti oleh Wakil Presiden
sampai habis waktunja.
52
?
E-
<
l
53. i
I
I
t/)
1"
I
Pasal g.
sebelum memangku djabatarlnja, presiden dan wakil presiden
, bersumpa_h men_urut. qgalla, atau Grdj,andji dengan sungguh-sung-
g"tr.gih4ap?n Madjelis Permusj'awaratan Rakjat atau delvan pei-
wakilan Rakjat sebagai berikut:
Sumpah Presid.en (Wakil presiden) :
,,Demi Allah, saja bersumpah akan memenuhi kewadjiban pre-
siden Republik rndonesia (wakil presiden Republik fndonesia)
den_gan sebaik-baiknja d?T F"qdil-adilnja, qremegairg teguh undang-
undang pas-ar dan mendjalanlan segala undang-undalg dan pei-
aturannja dengan selurus-lurusnja serta berbakti kepada Nusa
dan Bangsa".
Djandji Presiden (Wakit Presiden) :
_ ,,saja berdjandji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi
kewadjiba"n_Presiden_ Rgp}blik Indonesia (W;kil presiden Republik
rnd-onesia) dengan sebaik-baiknja dan seadil-adilnja, memegang ieguh
undang-undprg Dasar dan mendjalankan segala Undang-u-nding dan
Peraturannja dengan selurus-luiusnja serti berbakti lepada "Nusa
dan Bangsa".
Pasal 10.
Presiden memegang kekuasaan jang tertinggi atas Angkatan
Darat, Angkata"n Laut dan Angkatan Udara.
Pasal 11.
Presiden dengan persetudjuan Dewan perwakilan Rakjat menja-
takan p€rmg, membuat perdamaian dan perdjandjian dengan Negara
lsin.
Pasal 12.
Presiden menjatakan keadaan bahaja. sjarat-sjarat dan akibat-
nja keadaan bahaja ditetapkan dengan Undang-undang.
Pasal 13.
(1) Presiden mengangkat Duta dan Konsul
(2) Presid.en menerirna Duta Negara lain.
Pasal 14.
Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabititasi.
Pasal 1b.
Presiden memberi gelaran, tanda djasa dan lainJain tanda kehor-
matan.
54. BAB TV.
I)ewan Pertimbangan Agung.
Pasal 16.
(1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung
Undang-undang.
(2) Dewan ini berkewadjiban memberi djawab
siden dan berhak memadjukan usul kepada
ditetapkan dengan
atas pertanjaan Pre-
Pemerintah.
(1)
(2)
(3)
BAB V.
Kementerian Negara.
Pasal 17.
Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara.
Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan.
BAB VI.
Pemerintah I)aerah.
Pasal 18.
Pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan ketjitr,
dengan bentuk susunan pemerintahannja ditetapkan dengan Undang-
undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusjawaratan
dalam sistim Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam
Daerah-daerah jang bersifat istimewa.
BAB VII.
Dewan Perwakilan Rakjat,
Pasal 19.
(1) Susunan Dewan Perwakilan Rakjat ditetapkan dengan Undang-
undang.
(2) Dewan Perwakilan Rakjat bersidang sedikitnja sekali d.alam
setahun.
Pasal 20.
(1) Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetudjuan Dewan
Perwaftilan Rakjat.
(2) Djika sesuatu rantjangan Undang-undang tidak mendapat per-
setudjuan Dewan Perwakilan Rakjat, maka rantjangan tad.i
tidak boleh dimadjukan lagi dalam persidangan Dewan Perwa-
kilian Rakjat masa itu.
54
r-
*-
55. *
Pasal 21.
,F (1) loggot*-.anggota Dewan Perwakilan Rakjat berhak rnemadju-
kan rantjangan Undang-undang.
(2) Djika rantjangan itu, meskipun disetudjui oleh Dewan Penra-
kilLn Rekjat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rantjangan
tadi tidak boleh dimadj,ukan lagi dalam persidangan De*an
Perrvakilan Rakjat masa itu.
Pasal 22.
(1) Dalam hal ihwal kegentingan jang memaksa, presiden berhak
menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-
undang.
(2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetudjuan Dewan
Perwakilan Rakjat dalam persidangan jang berikut.
(3) Djika tidak mendapat persetudjuan, maka peraturan pemerintah
itu harus ditjabut.
BAB VIII.
Hal Keuangan.
Pasal 23.
(1) $nggarlg Pendapatan dan Belandja ditetapkan tiap-tiap tahun
{e1san und.ardg-undang. Apabila Dewan p6rwakilai nailat ti-
dak-menjetudjul ?nggaran jang diusulkan pemerintah, malra pe-
merintah mendjalankan anggaran tahun ja,ng lalu.
(2) seg-ala padjatc untuk keperluan negara berdasarkan und.ang-
undang.
(3) Maljam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-
)undang.
(4) Hal keuangan negara selandjutnja d.iatur dengan undang-
undang.
(5) untuk memerikxl tang_gung-djawab terrtang keuangan negara
diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuanga^nl 3ang p6raturailnja
ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemerii<saan itu dib;-
ritahuka^n kepada Dewan Perwakilan Rakjat
BAB IX
Kekuasaa,n Kehakiman.
Pasal 24.
(1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung
dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-undang.
(2) susunan d,an kekuasaan Badan-badan Kehakiman ihldiatur de-
ngaJr Unda"ng-undang.
-+-
---f
.?
bb
56. Pasal 2b.
-- - Fi"{*-tialat untuk m_e_nd_jadi dan untuk diperhentikan sebagai
Hakim ditetapkan dengan Undiang-undang.
BAB X.
Warga Negara"
Pasal 26.
(1)
I*F merl$3di warga Negala ialah ora,ng-orang bangsa rndo-
nesia aseli
.dan oryng-qrgg balgsa lain j"ang aft"trt
"ii-
aettguo
Undang-undanrg sebagai Wirga Negara.
(2) sjarat-sjarat jang_ mengenai kewargaan Negara ditetapkan
dengan Undang-undang.
Pasal 27.
(1) Fs*q warga {egqa bersamaan kedudukannja didalam Hu-
kum dan Pemerintahan dan wadjib mendjundjring Hukum dan
Pemerintah itu dengan tidak ada ket5uatinja.
(2) fiap-tiap W?rq" e-gara berlrak atas pekerdjaan dan penghidup-
an jang lajak bagi kemanusraan.
BAB XI.
Aga,ma"
Pasal 28.
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dan turisan dan sebagainja ditetapkan den-gan und"ang-undani-
Pasal 29.
(1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Jang Maha Esa.
(2) Neg?ra mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk me-
meluk agarganja masing-masing dari unduti toerftaoat menurut
agamanja dan kepertjajaannja.-
BAB XII.
Pertahanan Negara.
pasal 80.
(1) fiap-tiap W?rgr Negara berhak dan wadjib ikut serta datam
usaha pembela-an Negara.
(2) sjarat-sjarat tentang pemberaan d.iatur dengan undanig-undang.
56
57. .,#
ry,
,][
lll
lil
tlt
ilt
iI
BAB XIII.
Pendidikan.
Pasal 31.
(1) Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pengadjaran.
(2) Pemerintah mengusahakan dan menjelenggarakan satu sistim
pengadjaran nasional, jang diatur dengan
-Undang-und.ang.
Pasal 32.
Pemerintah memadjukan kebudajaan nasionar rndonesia.
BAB XrV.
Pasal 33.
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas
azas kekeiluargaan
(2) Tjabanrg-tjabSlrg _pJgduksi
jan_g penting bagi Negara dan jang
mengusai h{j{ hi$up orang banjak dikuasai oleh Negara.
(3) Bumi dan air_dan kekpjaan-alarn- iang terkandung diEalamnja
dikuasai oleh Negara dan dipergunat<an untuk sebelar-besar k-e-
makmuran rakjat.
Pasal 34.
F'akir miskin anak-anak jang terlantar dipelihara oleh Negara.
BAB XV.
Bendera dan Bahasa.
Pasal 35.
Bendera Negara Indo,nesia ialah Sang Merah putih.
Pasal 36.
Bahasa Negara ialah Bahasa fndonesia.
BAB XVI.
Perubahan Undang-undang I)asar.
Pasal 87.
(1) untuk mengubalr JJndang-un{gg p?.qr sekurang,kurangnj a 2lB
dari pada_-djumlah anggota Madjeris permusja*aratan-Rikjdt
harus hadir.
(2) Putusan diambil
-dengan.persetudju_an sekurang-kurangn ja 2/B
dari pada djumlah a^nggota jang hadir.
f
j
58. ATT,IRAN PERALIHAN.
Paffif L
Pa"nitia Pelsiapaq Kemerdekaan rndonesia mengatur dan me-
njelenggarahan kepindahan Pemerintahan kepada peirerintah rndo-
nesia.
Pasal II.
. - S€igala_Badqp_Negara-dan Peraturan jang ada masih rangsung
Lerlaku, selama belun diadahan jans baru-meiumt undang-"fra""F
Dasar itu.
Pasal III.
.U.
ntuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh
Panitia Persiapan Kemerd,ekaan Indonesia.
Pasal fV.
Sebelum Madjelis Permusjdwaratan Rakjat, Denan pervyakilan
Rakjat drun Dewan Pertimba^ngan Agung dibentuk rnenunrt Undang-
lndang Dasar ini, segala kekuasaannja didjalankan oleh Presiden
dengan bantuan Komite Nasional
ATURAN TAIIBAHAN.
(1) Dalam enam bulan sesudah achirnja peperangan Asia Timur Ra-
ja,_ Presidea rndonesia-meng_atF dai inenjelenggarakan segala
hal jang ditetapkan dalam flndang-undang-Dasii ini.
(2) Dalam enam bulan sesudah Madjelis permusjawaratan Rakjat
dibentuk, Madjelis itu bersidang untuk menitapkan undarig-
undang Dasar.
ft
I
+
3
68
59. t; PENDJELIISAN TENTANG UITDAIVG-UNDNYG DASAB
NEGABA INDONESIA.
I
.i.,
UMUM.
L Undang-undang Dasar, sebagian dari Hukum Dasar.
_ .9"9rng-undang Dasar suafg _''egara ialah hanja sebagian
dari hukumnja d_asar n_egara itu. undang-undang Dasar ialah hu[um
9".31 ialg tertulis, sedang disampturgnia undaig-undang Dasar itu
berlakq djus? hukum dasar jang lidat<-tertulis, Ialah atiran-aturan
dasar j,ang timbul dan terpelihira dalam praktek penjelengg"";;
Negara, meskipun tidak ditulis.
Memang untuk mgnjelid.iki Hukum Dasar (droit constutionnel)
suatu nggar?, FqF.tjuku.p. !?tti" menjelidiki pasat-pasal undang-
undang.D-asa:rrja (loi constitutionnelle) iadja, aftan tetapi harus me_
njelidiki $juga sepagaimana prakteknja dan bagaimana suasana ke-
batinannja (geistlichen Hintergrund) dari Undaig-undanE Dasar itu.
. - u1da1s-ynd?Tg.D-asa1 Negara manapun tidak dapat dimengerti,
ka.l au han ja {ibatja teksnja sadja. untuk-mengerti suigguh-sun"gguh
maksudnj_a undang-gndang Dasar dari suatu Negaril kita liams
mempeladjari djuga bagaimana terdjadinja teks itu] harus diketahui
keterangaa-keteranrgannja dan djuga tranis diketahui dalam suasana
apa teks itu dibikin.
_ Dengan 4.,Tit i"p lrit". dlpat mengerti apa maksudnja undang-
Jgdpttg jan_g kita. peladjari aliran pikiran apa Sang menljadi dasir
Undang-undang itu.
il. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan.
- Ap+ah qokok-pokok iang 'terkandung dalam pembukaan un-
dang-undang Dasar.
1. Negara legifu.bunjinja-- jqrq melindungi segenap banfsa
Indonesia dan selumh tuqpah darah Inlonesia derigan ierdisar atas
persatuan dengan mewudjudkaxr keadilan sosial bali seluruh rakjat
Indonesia.
Q?l"m pembukaan ini diterima aliran pengertian Negara persa-
tuan Negara jang melind.ungi dan meliputi segenap bangsa selumh-
nJa.
Piadi Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi
gegaQ -paham
perseorangan. Negara, menurut pengbrtian ,,pembu-
kaan'l itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa rndone-
sia seluruhnja. rnilah suatu dasar Negara jang tidak boleh dilupakan.
_ .2. Negara hendak mewudjudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakjat.
3. Pokok jang ketiga jang terkandung dalam ,,pembukaan', ia-
l_ah negara jang berkedalautan Rakjat, berdasar atas kerakjatan
dan permusjawaratan perwakilan.
59
60. Oleh karena itu sistim nqgara jang terbentuk dalam Undang-
undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan Rakjat dan berdasar
atas perrrusjawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan
sifat masjarakat Indonesia.
_ - 4. Fpok pikiran jang keempat, jang ,terkandung dalam pem-
bukaan iala'h negara berdasar atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa me
nunrt dasar kemanusiaan jang adrl dan beradab.
oleh karena itu undang-undang Dasar hams mengandung isi
jang_ mewadjibkan Pemerintah dan lain-lain penjetengg6ra negara,
untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan jang luhui dan meme.
gang teguh tjita-tjita moraal rakjat jang luhur.
m. Undang-undang Dasar mentjiptakan pokok pikiran jang
terkandung dalam ,,pembukaan" dalam pasal-pasalnja. -
-Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan &ari
undang-undang.. DT-?." Negara rndoneJia. pokok=pokok pikiran ini
Tewudju_dkan'tjita-tjita hukum (Rechtsidee) ja^ng irenguasai hukum
Dasar N_egara, baik hu_kgm jang terturis (unaJng-un-dang Dasar),
maupun hukum jang tidak tertulis.
undang-undang Dasar mentjiptakan pokok-pokok pikiran ini
dala^nr pasal-pasalnja.
fV. Undang-undang dasar bersifat singkat dan soepel.
. .undang-undang-.dasar_ hanja memuat BT pasal. pasal-pasal lain
h.ania meTuat_peralihan da,n iambahan. MakL rentjana i^ni sangat
singkat djika dibandingkan misa,lnja dengan undan|-undahg daEar
Filipina.
Maha telah tjuk}q djikalau undang-undang Dasar hanja memu-
at aturan-aturan poko]<, hanja memuaf garis-glris besar sdbagai in-
struksi, kepada Pemerintah Pusat dan lain-lain penjelenggara Negara
uJrt"L menjelen_ggarakan kehidupan Negara dan lieseajitrteraan so-
sial. Tenrtama bagi negara banr han ne{ara muda, lebifr baik hukum
dasar jang tertulis itu hanja memuat ituran-aturan pokotr, ."a*"g
aturan-aturan jang_ menjelenggarakan aturan pokok itu diJerahkai
kepada undang-un$ang j"ttg Grilr mudah tjarbnja *"*n""1*.*-bah dan mentjabut.
Demikianlah sistim Undang-undang Dasar.
Kita hams 1en-antia,sa _ingat kepada dinamik kehidupan masjara-
{1t dan lrlegqra-Indonesia. Masjaraftat dan Neigara Indoiesia tumbuh
djamln bembah temtama pada djaman revSlusi lahir batin seka-
r"ng ini.
oleh karena itu kita hams hidup setjara dinamis, hams melihat
pg?la- gerak--gerik kehidupan masjarakal dan Negara rndonesia.
Berhubung dgngan_ itu djanganlah terigesa-gesa m6mberi kristalisasi,
memberi bentuk (Gestaltung) kepada pikiran-pikira^n jang masih
mudah beruba,b-
60
v
+
^,
61. -!.1
lt
Memang_ sifat aturan jang tertulis itu mengikat. oleh karena
-i!u, r_nakin ,,soepel" (Elastic) sifatnja aturan itrl makin baik. Djadi
kita harus menrljaga.supaja sistim undang-undang Dasar djangan
sampai keting_galan djaman. Djangan sampai kita mimbikin unoing-
undang ialg lekas ujsang ("verouderd"). Jang sangat penting daram
Pemerintahan dan dalam hidup Negara, ialah semangat, semangat
Irgr? penjelenggara Negara, semangat para Pemimpin Pemerintahan.
Mesbinun-dibikin undang-uo4a,rg Dasar jang menurut kata-katanja
bersifat kekeluargaan, apabila- semangat para penjelenggaraan
Negara, pa-ra pemimpin pemerirntahan ltu bersifai p-erseo-"ingan,
Undang-undang Dasar tadi tentu tidak ada artinja dalam prakl,ek.
- selahF+jl meskipun undang-undang Dasar itu tidak sempuma,
4"1 tetapi djikalau semangat para penjelenggara pemerintahai baik,
_undang-Ildrrlq Dasar_ itu tentu tidak akan merintangi djalannja
l.[uqq{". Djadi i_ang paling penting ialah semangat. Maria semanglt
itu hidup, atau dengan lain perkataan, dinamis. Berhubungan dengan
itu, _
hanja _aturan-aturan pokok sadja harus ditetapkan dalam
_Undang-_undang Dasar; sedangkan hal-hal jang perlu untuk menje-
leng_garaka! Aturan-aturan Pokok itu harus diserahkan kepaha
Undang-undang.
SISTIM PEMERINTATIAN NEGABA.
sistim Pemerintahan Negara jang ditegaskan dalam unda^ng-
undang d.asar ialah :
I. rndonesia, ialah negara jang berdasar atas Hukum (Rechts-
staat).
Negara rndonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat) tidak
berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat).
II. SistimKonstitusionil.
Pemerintahan berd.asar atas sistim Konstitusi (hukum d,asar),
tidak bersifat absolutisme ,(kekuasaan jang tidak terbatas).
III. Kekuasaan Negara jang tertinggi ditangan Madjelis per-
musjawaratan Rakjat (die gesamte Staatsgewalt liegt allein bei der
Madjelis).
,. Ked.aulatan rakjat dipegang oleh suatu Badan, bernama
,,Madjelis Permusjawaratan Rakjat", sebagai pendjelmaan seluruh
Rakjat L-rdonesia (Vertretungsorgan des Willens des Statvolkes).
-
Mad.jelis ini menetapkan undang-undang Dasar dan menetapkan
garis-garis bes_ar haluan Negara. Madjelis ini mengangkat Kepala
Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil presiden).
_ Madjelis inilah jang memegang kekuasaan Negara jang tertinggi,
sedang Presiden harus mendjalankan haluan Negara menurut gaiis-
garis besar jang telah ditetapkan oleh Madjelis.
Presiden j"rg diangkat oleh Madjelis, tunduk dan bertanggung
$jqwab Fgpaaa l4adjelis. Ia ialah ,,Mandataris" dari Uaaieni
ia berwadjib mendjalankan petugas-petugas Madjelis.
.&
{t"
f-
61
62. Presiden tidak
Madjelis.
, akan tetapi "untergeordnet" kepada
IV. Presiden ialah Penjelenggara Pemerintah Negara jang
tertinggi dibawahnja Madjelis.
Dibawah Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Presiden ialah pe-
njelenggara pemerintah Negara jang tertinggi.
Dalam mendjalankan pemerintahan Negara, kekuasaan dan
tanggung djawab adalah ditangan Presiden (concentration of power
and responsibility upon the Presiden).
V. Presiden tidak bertanggung djawab kepada Dewan Penva-
kilan Rakjat.
Disampingnja Presiden adalah Dewan perwakilan Rakjat. pre-
siden harus mendapat persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat untuk
membentuk Undang-undang (Gesetz gebung) dan untuk menetapkan
anggaran pendapatan dan belandja Negara ("staatsbegroting").
oleh karena itu Presid.en harus bekerdja bersama-sama dengan
Dewan akan tetapi Presiden tidak bertanggung djawab kepida
Dewan, artinja kedudukan Presiden tidak tergantung dari pada
Dewan.
VI. Menteri N-egara_ ialah pembantu presiden; Menteri Negaratidak bertanggung djawab kepada Dewan perwakilan Rakjat.
Presiden mengangkat dan memperhentikan Menteri-menteri
Negara. Menteri-menteri itu tidgk bertanggung djawab kepada
Dewan Perwakilan Fakjat. Kedudu_kannja tid;[ telganlung dari fadaDewan, akan tetapi tergantung dari iiada presid-en. Mereka ialah
pembantu Presiden
VIIL Kekuasaan Kepara Negara tidak tak terbatas.
Meskipun
5.p1" _ {ega1a _
tidak bertanggung djawab kepada
Dewan Perwakilan Rakjat, ia bukan ,,diktato-r,' irtiri5a kekuasaan
tidak terbatas.
Diatas telah. ditegaskan, blhwq ia bertanggung djawab kepada
Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Ketjuali itu-i-a nimJ memperirati-
kan sungguh-sungguh suara Dewan perwakilan Rakjat.
r
Kedudukan Dewan Perwakilan Rakjat.
Kedudukan Dewan Perwakilan Rakjat adalah kuat. Dewan ini
tidak bisa dibubarkan oleh presiden (beilainan dengan sistim parle_
mentair). Ketjuati itu anggauta-anggauta Dewan pe-rwakilan Rlakiat
semuanja merangkap mendjadi anggauta Madjelis permusjawaratan
Rakjat.
Oleh karena itu Dewan perwakilan Rakiat dapat senantiasa
mengawasi tindakan-tindakan presiden dan djika Ddran mengang-
gap bahwa Presiden sungguh meranggar haluln Negara jang "telih
ditetapkan oleh undang-_un{a_1g Dasai atau oleh Mad'jelis
-perinusja-
walalp Rakjat, maka Madjelis itu dapat diund_ang uritutr persidaig-
an istimewa agar supaja bisa pertanggungan dja*ab kep'ada preji-
den.
62
63. Menteri-menteri negara bukan pegawai tinggi biasa.
lfierkipun kedudukannja Menteri Negara tergantung dari pada
pnesideq aksn tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa oleh karena
Ienteri-menterilah jang terutama mendjalankan kekuasaan Peme-
rintah (puvoir executief) dalam praktek.
Sebagai pemimpin Departemen, Menteri mengetahui seluk-beluk-
nja hal-hal jang mengenai lingkungan pekerdjaannja. Berhubuag
dengan itu Menteri mempunjai pengaruh besar terhadap Presiden
delam menentukan politik negara jang mengenai Departemennja.
Memang jang dimaksudkan ialah, para Menteri itu Pemimpin-pemim-
pin Negara.
Untuk menetapkan politik Pemerintah
pemerintahan Negara para Menteri bekerdja
seerat-eratnja dibawah pimpinan Presiden.
dan koordinasi dalam
bersama, satu sama lain
i
l
"1
TENTANG PASAL.PASAL.
BAB I.
Pasal 1.
Menetapkan bentuk negara kesatuan dan Republik, mengandung
isi pokok pikiran kedaulatan rakjat.
Madjelis Permusjawaratan Rakjat, ialah penjelenggara negara
jang tertinggi, Madjelis ini dianggap sebagai pendjelmaan Rakjat
jang memegang kedaulatan Negara.
BAB II.
Madjetis Perrnusjawaratan Bakjat
Pasal 2.
Maksudnja ialah, supaja seluruh rakjat, selumh golongan, selu-
ruh daerah akan mempunjai wakil dalam Madjelis, sehingga Madjelis
itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai pendjelmaan rakjat.
Jang disebut,,golor,rgan-golongan", ialah Badan-badan seperti
kooperasi Serikat Sekerdja dan lain-lain Badan kollektif. Aturan
demikian memang sesuai dengan aliran zaman. Berhubung dengan
andjuran mengadakan sistim kooperasi dalam ekonomi, maka ajat ini
mengingat akan adanja golongan-golongan dalam Badan-badan
ekonomi.
Ajat 2.
Badan jang akan besar djumlahnja bersidang sedikit-dikitnja
sekali dala"m 5 tahun. Sedikit-dikitnja, djadi kalau perlu dalam 5
tahun tuhr boleh bersidang lebih dari sekali dengan mengada,kan
persidangan istimewa.
Bentuk dan Kedaulatan Negara.
63
64. Ajat 3.
oleh karena Madjelis _Permusjawaratan Rakjat memegang ke-
daulatan Nggara, maka kekuasaannja tidak terbalas, mengingit di-
namik masjarakat, sekali dalam 5 tahun, Madjelis memperh-atikan
segala j?rg terdjadi dan segala aliran-aliran pada wakfu itu dan
menentukan haluan-haluan apa jang hendaknja dipakai untuk dike-
mud.ian hari.
BAB NI.
Kekuasaan Pemerintah Negara.
Pasal 4 dan pasal 5 ajat 2.
Presiden ialah Kepala kekuasaan executif dalam Negara. untuk
mendjalankan undang-undang, ia mempunjai kekuaiaan untuk
menetapkan peraturan pemerintah ("pourvoir reglementair").
Pasal 5 ajat 1.
Ketjuali "executive power", Presiden bersama-sama dengan
Dewan Perwakilan Rakjat mendjalankan "legislative power" dalam
Negara.
Pasal-pasal 6,7,8,9.
Telah djelas.
Pasal-pasal : 10,11,12,13,14,15.
Kekuasaan-kekuasaan Presiden dalam pasal-pasal ini, ialah kon-
sekwensi dari kedudukan Presiden sebagai-Kepala Negara.
BAB rV.
Dewan Pertimbangan Agung.
Pasal 16.
Dewan ini ialah sebuah council of state jang berwadjib memberi
pertimbangan-pertimbangan kepada pemeriirta[. ra sepfuah Badan
Penasehat belaka.
Lihatlah diatas.
BAB V.
Kementerian Negara.
Pasal L7.
BAB rI.
Pemerinta,h I)aerah.
pasal 19.
r. oleh ka.re-na _Negara rndonesia ,itu suatu ,'eenheidsstaat,,,
maka rndonesia
.hrt.S-r" mempunjai .raerai Aidn"- lioikd;;j"jang bersifat "Staat" djuga.
64
I
?
1
-
65. Daerah rnd.onesia akan dtibqg! d"Iq* daerah propinsi, dan
daerah propinsi akan.dibagi qula dlhm daerah i""i t6uiti r."iiil.
Daerah-daerah itu bersifat autonoom (stieeli _ dan iocale
rechts-gemeenschappen) atau bersifat d.aerair administraS-Ueiat<a,
semuanja menurut aturan Jang akan ditetapkan dengan uoaang-
undang.
Daerah-daerah jang bersifat autonoom akan diadakan badan
perwakilan daerah oleh karena didaerahpun pemerintr.nJn-"t"o
bersendi atas dasar permusjawaratan
II. Dalam teritoir ega_ra rndonesia terdapat +- 250,'Zelfbes-
turende landsehappen" dan volksgemeenschapfen, sup."ti a."" ai
Djawa_dan R_aIi, negeridi Minangkibau, dusun dan'maiga ai Fatem-
l"tg dan
-sebagainja._ Daerah-dierah iiu mempunj,ai frrsunan asH,
dan oleh karenanja dapat d.ianggap sebagai aaeritr i""s uersira[
istimewa.
- egap Republik rndonesia menghormati kedudukan d.aerah-
daerah istimewa tersebut dan seg_ata peratura,n negara jang -eng"-nai daerah itu akan mengingati-tratr-hat asal-usul" daeiah-ter.sefut.
BAB VII.
Dewan Perwakilan Bakjat
Pasal-pasa,l: 19, 2A, 2l dan 28.Lihatlah diatas halaman
Dewan ini harus memberi. p_ersetudjuannja kepada tiap-tiap
rantjangal und.lng-undang dari pemerintah. pun D'ewan *6*pu-
njai hak initiatif untuk menetapkan Undang-undang.
IIr. Dewan ini mempunjai djuga hak begrooting pasal 28.
piengan_lni, Dewan Perwakilan Rakj,at mengontrol pemerintah.
Harus diperi_ngati pula bahwa semua anggluta dewan ini me-
rangkap mendjadi anggauta Madjelis permuJjiwaratan Rakjat.
Pasal 22.
Pasal ini rnengenai "noodverord.eningsrecht', presid.en. Aturan
s.ebagaijgi memang psrlu diadakan ?gar r'Lp"ju keselamatan Negara
dapat_didjramin oleh Pemerintah dalim teiaian Ja,ng s."tirrg, i"rrgmemaksa Pemerintah untuk berpindah ,lekas aa-n t6pit. *riJrripui
demikia-+, Pgmgrintah tidak akan terlepas dari pengdrvasan Dewan
Perwakilan Rakjat. oleh karena itu pieraturan-peirerintah dalam
pasal ini, iang_kekuatan sama dengan undang-undang harus disah-
kan pula oleh Dewan perwakilan natSat.
a
BAB VIII.
IIal Keuangan.
Pasal 23.
Ajat: L, 2, 3, 4.
Ajat 1 memuat- hak Begrooting Dewan per.wakilan Rakjat.
Tjara menetapkan anggaran pendapatan dan berandja-adalah
,r'
I
23818 (5)
66. suatu ukuran bagi sitat pemerintahan Negara. Dalam 'negara j,ang
berdasar facisme, anggaran itu ditetapkan semata-mata ol-eh pbme-
.rinph. Tetapi lrr?* Neg_ara Demokrasi atau dalam negara jang
berdasarkan kedau lataq rakjat, seperti Republik Ind onesia,-anggLran
pendapatan dan belandja itu ditetapkan dengan undang-undang.
Artinja dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat.
_ Betapa tjaranja Rakjat
-
sebagai bangsa
-
akan hidup dan
dari mana didapatnja belandja buat hidup, harus ditetapkan oleh
Rakjat itu sendiri, dengan perantaraan Dewan perwakitannja.
Ra^kjat menentukau nasibnja send,iri, karena itu djuga tj,are
hidupnja
Pasal 23 menjatakan, bahwa dalam hal menetapkan pendapatan
dan belandja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakjat ,lebih kuat dari
pada kedudukan Pemerintah. Ini ta'nda kedaulatan Rakjat.
Oleh karena penetapan bela'ndja mengenai hak Rakjat unttrk
menentukan nasibnja sendiri, maka segala tindakan j,ang menem-
patkan beban kepada Rakjat, sebagai padjak dan lain-lainnja, hanrs
ditetapkan denga^n Undang-undang jaitu dengan persetudjuan De-
wan Perwakilan Rakjat,
Djuga tentang hal matj'am dan harga mata uang ditetapkan
dengan Undang-undang. Ini penting karena kedudukan uang itu be-
sar penganrhnja atas masjrarakat. Uang terutama ialah alat penukar
dan pengukur harga. Sebagai alat penukar untuk memudahkan per-
tukaran
-
dJual-beli dala^m masjarakat. Berhubung dengan itu perlu
ada matjam dan rupa uang jang diperlukan oleh Ralrjat sebagai
pengrrkur harga untuk dasar menetapkan harga masing-masing
barang jang dipertukarkan. Barang jang mendjadi pengukur harga
itu, mestilah tetap harga'nja dj,angan naik-tumn karena keadaanuang jang tidak teratur. Oleh karena itu kead.aan uang: itu hams
ditetapkan dengan Undang-undang.
Berhubung dengan itu kedudukan Bank Indonesia jang akan
mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan
dengan Undang-undang.
Ajat 5.
Tjara Pemerintah mempergunakan uang belandja jang sudah
disetudjui oleh Dewan Pennrakilan Rahjat harus sepadan dengan
kepuhrsan tersebut.
Untuk memeriksa tanggung djawab Pemerfurtah itu perlu ada
suatu badan jang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah.
Suatu badan jang tunduk kepada Pemerintah tida^t( dapat melaku-
kan kewadjiban jang seberat itu. Sebaliknj,a badan itu bukanlah pula
badan ja,ng bediri diatas Pemerintah.
sebab itu kekuasaan dan kewadjirban badan itu ditetapkan
dengan Undang-undang.
66
L
67. BAB TX.
Kekuasaan Kehhkiman.
Pasal 24 dan 25.
Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan jang rnerdeka artinja
terlepas d11i pgngaruh kekuasaan Pernerintah. Eerb,ubung dengan
itu hanrs diadaka_n djaminan dalam undang-undang tentang kelu-
dukannja para hakim.
BA.B X.
Wa,rga Negara.
Pasal 2G.
t Ajat 1.
or_ang-q1ang- bang-sa lain, misalnja orang peranakan Belandp,
peranakan Tiongho? qqr peranakarg Ar1b, jang bertempat tinsgil
di .rndonesig, nqgngakui_rndolrgsia sebagai tanatr-alm;a din bersiliilp
setia kepada Negara Republik rndonesia, dapat riendjadi warga
negara'
Ajat 2.
Telah djelas.
Pasal 27,30,31 ajat 1.
Pasal-pasal ini mengenai hak-haknja warga neg&ra.
Pasal 28,29 ajat 1,34.
Pasal-pasal lni mgngenai kedudukan penduduk.
. Pasal-pasal, baik-jans lra_njla mengenai warga negara maupun
jang- mengenai selunrh penduduk memuat has af banisa rndon6sia
yntqk- memba_ngr:nkan- neg_ara_.jang bersifat demokrJtis dan jang
hendak menjelenggarakan-keadilan-sosial dan peri-kemanusiaari.
BAB XI.
Aga,ma.
Pasal 29 ajat t.
_ - Aitt turi_ menjqlakan kepertjajaan bangsa rndonesia terhadap
Ttrhan Jang Maha Esa.
BAB XII.
PerQa,hanan Negara.
Pasal 30.
l
-I
Telah djelas.
6T
68. BAB XIII.
Pendidikan.
Pasal 3l ajat 2.
Telah djelas.
Pasal 32.
_
Kebudajaan bangsa ialah kebudajaan j,ang timbul sebagai buah
usaha budi-daja Rakjat fndonesia seluruhnja.
Kelqudg.jqan lama dan asli j,ang terdapat sebagai puntjak-pun-
ti?k kebudajaan didaerah-daerah d.iseluiuh rndonesib, terhitung
sebagpi kebudajaan bangsa. usaha kebudajaan harus menudju ke-
pr?h kemadflran adab, budaja dan persatuan, dengan tidak menolak
bahan-bahan baru dari kebudajaan asing j,ang dapat memperkem-
bangkan atau memperkaja kebildajaan d"igsi *o^di"i, se"l" mem-
pertinggi deradjat kemanusiaan bangsa Indonesia.
BAB XIV.
Kesedjahteraan Sosial.
Pasal 33.
Q?t?* pqs?l 33 tertjantum dasar demokrasi ekonomi, produkri
dikerdjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan lfau peni.
ljkan anggaut_a-anggauta masjarakat. Kemakmurari masjarakittat
iang- diutamakan bukan kemakmuran orang seorang.
-sebab
itu
perekonomian distrstrn sebagai usaha bersami berdasa-r atas usaha
kekeluargaan. Bangun perusahaan jang sesuai dengan itu ialah
koperasi.
Perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomis, kemak-
muran lrsi segala orang, sebab itu tjabang-tjabang produksi jang
penting.ba_gi negara dan jang menguaiai hidup ora,rig banjak h-arus
dikuasai oleh negara.
Kalau tidak, tamprlk produhsi djatuh ketangan orang seorang
jang berkuasa dan rakjat jang banja-k ditindasnjli. e -
. .t{"}J1 _perusahaan iang tidak menguasai hadjat hidup orang
banjak boleh ditangan orang seorang.
Bumi dan air dan kekajaan aram jang terkandung dalam bumi
adalah pokok_-pokok kemakir.uran rakjlt."sebab itu h"arus dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk
-sebesar
kemakmuran rakjat.
Pasa,I 84.
Telah tjukup djelas lihat diatas.
68
!;-
/-.-
-t
I
i
L
69. I
+"I
BAB XV.
Bondera den Ba,haso.
Pasa,l 35.
Telah djelas.
Pasal 36.
Tela djetas.
Didaerah-daera^h jans mempunjai bahasa sendiri, jang dipeli-
hara oleh rakjatnja dengan baik-baik (mitsal,nja bahasa- Djawa,
Sunda, Madura dsb.) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipeli-
hara d3irga oleh Negara.
Bahasa-batrasa itupun merupakan sebagian dari kebudajaan
Indonesia jang hidup.
BAB XVI.
Peruba,han Undamg-undang llasar.
Pasal 37.
Telah djelas.
69
71. *-.i
PIAGAM DJAKABTA,
Bahwa sesu.ngguhnja kemerdekaan itu iala_h hak segala bangsa
dan oleh sebab
1tu maka pendjadjahan diatas au"iu rr"ri,. ailip*-kan, karena trdak sesuai oengan peri-kemanusraan oan peri-keadrlan.
.. P?n perdjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sarn-
pailah k9n?{a
'3at,
ianq bqrbghagia dengan selamat sentosa *."gao-tarkan Rakjat Jndgneprl kgq_.p-"" pintrl-gerbang Neg;di;a;o6ri",jang merdeka, berdaulat, adil han
-mak*"ur.
Atas berkat Rachmat Allah ja,ng- l4rtrr Kuasa, dan dengan
didorongkan oleh JreinginanJuhrf, iup!5a b_erkehidupa'n r..r."t*"rnj"og pgbas, -maka Rakjat rnd.onelsii dengan itri *""3alrun
kemerdekaannja.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah
Negar_a rndonesia ialg_ melindungi segenap Bangsa rndonesiJ oan
seluruh tumpah-darah rndonesia, dan untuL mem-adiut<an t<eseaSan-
teraan _umum, meltjerdaskan kehidupan Bangsa dair ikut mehftsa-
nakan ketertiban dunia jang-berdasaikan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan *ebangsaan
rndonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara rndonesia,"F;t
terbentuk dalam suatu susunan _negara Repubtit< rndonesia' j""E
berkedaulatan Rakjat, dengan berdasarkan kepada ke Tuhi.nan
dengan kewacljiban mendjalankan sjari'at bagi perneluk-pemeluknja,
menunrt dasar kemanusiaan jang adil dan beradab, persltuan rndo-
nesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmatJrebidjaksanaan
dalam _
permusjawaratan perwakilan, serta dengan mewudSudkan
suatu keadilan sosial bagi selunrh Rakjat fndonesia
"dl.
Djakarta, 2-6-t945.
fr. Soekarno.
Drs. Mohammad Hatta.
Mr. A.A. Maramis.
Abikusumo Tjokrosujoso.
Abdulkahar Muzakir.
H.A. Salim.
Mr. Achmad Subardjo.
Wachid Hasjim.
Mr. Muhamad Yamin.
1-
)
7L
72. -{r
i
s 3 PDiltETAPAIi[ PBESTDUN.
PEIITDTAPAIIT PBDSIDEN NNPUBLTK INDOIIESIA
No. 2 TAffUN 1959
tentang
MAD.IELIS PEBMUSJAWABATAN RAIGIAT SEMDNTAB.{"
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;
Menimbang: Bahwa sebagai landjutan dari Dekrit presiden
Igngutt5 _rndonesia/Pqnglima Tertinggi Angkatan perang tanggat b
Djuli .1959 perlu dibentuk Madjelis permusjawarat-an Fitriat
Sementara;
$engipsa!: Dekrit Presiden Republik rndonesia/panglima
|.$t"gsr. Angkalan Perang tanggat b Djuli 19b9 juneto pisal I ajat
(1) dan Aturan Peralihan Pasal w undang-undarig Dasalr tg45;
_ -
M,errdengar: Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal Zz
Djuti 1959;
Memutuskan:
Menetaplan:
Pasar 1.
(1) sebelum tersusun Madjelis Permusjawaratan Rakjat me-
nunrt Unda_ng-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ajat (1)
Undang-undang Dasar, maka dibentuk Madjelis pemusjawraratan
Blkjat sementara jang terdiri atas anggota-anggota Dewan perwa-
kilan Rat<jat jang dimaftsud dalam penetapan Prbsiden No. 1 tahun
1959 ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan go-
longan-golongan menumt aturan-aturan seperti berikut;
(2) Pjf-!"tt alggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Se-
mentara ditetapkan oleh Presiden.
Pasal 2.
. Jang dimaksuf dengan Daerah dan golongan hanja mendapat
utusan dalam Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sem-entara ialah
Daerah Swatantra tingkat I dan golongan karya.
Pasal 3.
Anggota-anggota tambahan Madjelis Permusjawaratan Rakjat
Sementara diangkat oleh Presiden.
Pasal 4.
Anggota tambahan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Semen-
tara seperti dimaksud dalam pasal 1, sebelum memangku djabatan-
nja, mengangkat sumpah/djandji dihadapan Presiden atau Ketua
Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara jang dikuasakan untuk
itu oleh Presiden, menumt aga,manja sebagai berikut:
72
t
T
f
I
-..f
73. *;i.
-l
t,
I
t
+1"
$
,,Sajq te-rsumpeh tt.rdjandji) bahwa Eaja, untuk m€ndjadt
anggota Madjelis pennusjawaratan Rakjaf Sementara, ldng-
sung- atag tak langsutrg,- dengan nama atau dalih apapun, tiad;
memberikan atau mend5analiun ataupun akan ?ne'mb'erikan
sesuatu kepada siapapun djuga.
. S{a bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan
atau tidak melakukan sesuatu sebagai angg-ota Madjelis permu-
sjawaratan Rakjat Sementara ini, tiada iekatikati-akan mene-
rima, langsu.ng .ataupun_ tak langsung, d,ari siapapun djuga se-
suatu djandji atau pemberian. -
- saja bersumpah _
(berdjandji), bahwa saja senantiasa
akan membantu memelihara undlng-undang Dajar dan segala
peraturan jang Iain jang berlaku bagi nepuutik rndonesia.
_ saja b-ersumpah (berdjandji), bahwa saja akan bemsa^ha
9.Tgan . sekuat _tenaga memadjukan kesedj-ahtenaan Rakjat
Indonesia dan ahan setia kepada Nusa, Bangsa dan Repubiik
Indonesiatt.
pasal b.
(1) __Madjelis Perrrusjawaratan Rakjat sementara mempunjai
seorang_Ketu_a
{an dua orang wakil Ketua atau lebih, apabila ttioig-
gap perlu oleh Presiden.
(2) Presiden_nqepsalskat Ketua dan wakil Ketua Madjelis
Peruusjawaratan Rakjat Sementara.
(3) Ketua dan wakil Ketua jang dimaksud dalam ajat (2,
di&tes adalah djuga anggota karenanja-.
Pasal 6.
Kedudukan keuangan Ketua, lvakil Ketua dan Anggota Madjelis
Permusjawaratan Rakjat sementara diatur dengan peraturan
Pemerintah.
Pasal ?.
Maclje_lis Permusjawaratan Rakjat sementara selekas mungkin
mmbuat dan menetapkan Peraturan Tata-tertib.
Pasal 8.
Penetapan Presiden ini berlaku mulai hari diundangkan.
Agar supaja setiap orang dapat mengeiahuinja, memerintahkan
pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam
Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Diundangkan
pada tanggal 22 Djuli 1959.
Menteri Mud.a Kehakiman,
SAHARDJO.
Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Djuli 1959.
Presiden Republik fndonesia,
SUKANNO.
73