Risalah Sidang Umum I - Sidang Umum II Jilid Ke satu

l'IADJEHS PERf'tUSTAWARATAN nAKfAT SEl'{EIITARA
REPUBLIK I1{DO}IESIA
PALAFI MASA
$INIfrff ilHI][I I - $IililNfi l]illljH II
DJTLID KESATU
PENERBI?Ail TAHUN I964

IIAN--JA L TUK KEPERLUAN I|{TERN
I.{ADJELIS PER}IUsJAWARATA}I RAKJAT SEI'IETITARA
REPUBLIK I1{DO}IESIA
DALAM MASA
$ltltl{fr Uill tiiltr t - $IIlAI{fi UilIUil il
I or,r-,o KEsAru
-Rt
tr
.Rl
?3K35f1f,slIry YPl
Diterimr D*i , frr)di*' A1
rxr" rerima ,
ry.' ;rr,T
:: ::::,,--',:,%&./5_
IIAJEIIS PERI'IU$YASi RATAH RAI(YAT

I
I
;
I
I
PENTJETAE: KIIJATMADJU _ EANDUNG

MNTELIS PERMUSIAWARATAN RAKIAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
dalam masa
SIDANG UMUM I - SIDANG UMUM II
DIILID KESATU:
BUKU KESATU
BUKU KETIGA
BUKU KEEMPAT
BUKU KELIMA
BUKU KEENAM
BUKU KETUDIUH
TERDIRI ATAS:
BUKU PENUNTUN.
KEANGGOTAAN MADIELIS PERMUSIA-
WARATAN RAKIAT SEMENTARA.
MUSIAWARAH MADIELIS PERMUSIAWA.
RATAN RAKIAT SEMENTARA.
NASKAH MADIELIS PERMUSIAWARATAN
RAKIAT SEMENTARA.
SEKERTARIAT MADIELIS PERMUSIAWA-
RATAN RAKJAT SEMENTARA.
UPATIARA DAN TAMU MADJELIS PER-
MUSIAWARATAN RAKJAT SEMENTRA"
DIILID KEDUA:
BUKU KEDUA PERATURAN2 MADJELIS PERMUSIAWA.
RATAN RAKIAT SEMENTARA.I
*'l
Fi
.
I
F
E
F
F I
/

DAFTAR ISI
DJILID KESATU
BUKU KESATU
BUKU PENUNTUN
BI.IKU KETIGA:
KEANGGOTAAN M A D I E L I S PERMUSIAWA-
RATAN RAKIAT SEiVIENTARA
BUKU KEEMPAT: I
MUSJAWARAII N4ADJELIS PERMUSIAWARATAN
RAKIAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA
BUKU KELIMA:
NASKAH MADIELI.S
RAKJAT SEMENTARA
BUKU KEENAM:
PERMUSIAWARATAN
SEKERTARIAT IVIADJELIS PERMUSIA,VARATAN
RAKIAT SEMBNTARA
BUKU KETUD}UH:
UPATJARA DAN TAMU MADJELIS PERMUSIA.
WARATAN RAKIAT SEMBNTARA
halaman
1
r23
57L
331
I
I
1
(,
b
,i

ISI BUKU PENUNTUN
Gambar Pantja
Kata Pengantar
Tunggal MPRS
Gambar Gedung M.P.R.
BAB I. Pedoman Umum
BAB II. Sidang Umum M.P.R.S. ke III19G3 :
Keppres lt[o. 12411961
Pengumuman Pimpinan M.P.R.S.
Keppres No. 39/1963
Gambar Ruang Negara A.-A.
BAB III. Persiapan Sidang lJmum:
halaman
11
13
L7
19
29
31
33
.tD
37
39
4T
4L
48
7s
87
89
9t
93
105
1.
o
3.
1. Instruksi Kerdja Pimpinan
a. No. 1/IKIMPRS/1963.
b. No. 6/IKIVIPRS/1963.
c. No. 7,/IK/MPRS/1963.
M.P.R.S.
2.
3. Panitia Lokal Bandung
Panitia Interdepartemental
Ruang Bhineka
BAB IV. Tata-Organisasi Sekertariat M.P.R.S.
BAB V. Petundjuk diatan. . . ..
1. Alamat2 penting:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
ob'
h.
Daftar
>,
)t
),
),
),
),
Diawatan2
Suratkabarz
Hotel2
Bank2
Kliniek2
Apotikg
Rumah Sakit
r07
I09
111
rtz
rtz
LTz
113
113
I
Pemangkas Rambut

.ulnhrn',, ...' . .". : 114
a. Dafttr Perdjalanan Kereta Api LIf
' 'b. ,7 ), Bis Kota . 115
i$:.-.. e ,, ,, Oto-Bis 116,
:i d. -,, Subprban" . : .- : - r ...",, '. 117
't
'
tl feriUadatan : . : . : : : : : . : . . . . . : 118
4;'Pertundiukan' . . . . ' . . :. . . . : 118
119
a. Taman-taman Hiburan
b. Pemandian-pemandian
c. Pasar-Pasar
d. Rumahinakan-rumahmakan
, 120
.LW
. 120
. L2L
10

,,KATA PENGANTAR'
. .1. .. selagi mengxtjapkan SELAMAT DATANG tiba di Bandung
kembali kepada sekalian para an-ggauta N,I.P.R.S. dan para tamu sekalian]
laka- untuk mengarttarkan penerbitan ini, perlu dikem'ukakan bahwa ber-
dasarkan In.struksi Kerdja Pimpinan M.P.R.S. No. 6/IK/MPRS/1963, untuk
!9qe1l1an .Sidang upum M.P.R.S. ke-II/1903, kepada para anggauta
M.P.R.S. akan dibagikan:
a. Bahan Musjawarah Pokok;
b. Bahan Nlusjawarah Pelengkap.
salah satu daripada B-ahan Musjawarah pelengkap itu adalah Bahan
Referensi Musjawarlh. oleh Pimpinan M.P.R.S. 6t"it diputuskan untuk
yg"iq:"L BglT Referensi JVlusj_awarah tersebut, jang dihi?npun mendjadi
7 (tudjuh) djilid dibawah djudul:
,,MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA DALAM
MASA SIDANG UMUM I - SIDANG UMUM II'.
Bahan Referensi Musjawarah tersebut disusun sebagai suatu Doku-
mentasi Sederhana tentang M.P.R.S. dalam masa setelah be"rachirnja Sidang
umum Pertama jaTpai tanggal mendjelang pembukaan sida.rg u-um
Kedua. Bahan Refeiensi Muljawarah'tersef,.t't dirnr.rn sebagai"berikut :
a. Djilid
b. >,
c. ,)
d. ,)
e' ))
f' ))
I
II
III
IV
V
VI
VII
Buku Penunfun
Peraturan {.P.R.S.
Keanggautaan N{.P.R.S.
Nlusjawarah M.P.R.S.
Naskah M.P.R.S.
Sekertariat M.P.R.S.
Upatjara dan Tamu M.P.R.S.),
Berhubung Bahan Referensi Musjawarah tersebut disusun sebagai
suatu f)okumentasi Sederhana, maka telah disadari, bahwa penerbiian
tersebut tidak dapat dibanggakan sebagai suatu penerbitan iani lengkap-
sempurna. Oleh sebab itu diharapkan-dari sekal-ian pihak, ierritama"dfri
para ang-g^auta M.P.R.S. sendiri, untuk dapatnja diperoleh tjatatan2 dan
petundjuk2 penjempurnaannja, _agar kemuiiian- dapit ditjetak dan diter-
bitkan dalam susunan jang telah sempurna daripada susunan Naskah jang
sekarang ini.
2. Dalam Djilid I ,,Buku Penuntun" ini, akan didapati baniak kete-
I181"_k"terangan _serta petundjuk_'
-
grnu keperluan para inggauta
1.P.1.S., begitu pula_para_petugas Sekertariat M.P.R.S. dan para
-pinin-
djau,/pengundjung Sidang flmum M.P.R.S. ke-II/1903.
untuk melantjarkan
-djalannja
Sidang umum M.P.R.S. ke-II beserta
.segala eperluannja, maka kepada sek_alidn plhak diharapkan penuh per-
hatian dan ketelitian dalam mempeladjari Buku Penuntu-n ini.-
3. Salah satu hal jalg san_ga_t penting, jang diharapkan penuh per-
hatian da1, pelgertian daii selialian pihik," tglapi tenltama'dari fara
qnggauta _Mf.R.S. _serta para tamu sekalian, adalah soal Tata-Organisasi
dan Tata-Laksana Sekertariat M.P.R.S., i"r,g harus melajani Sidangtmum
M.P.R.S. itu.

{engingat bahwa formasi Kepegawaian Sekertariat M.P.R.S. adalah
sangat ketjil-dan minimal adanja, karena hanja dimaksudkan untuk menje-
lenggarakan pelaianan Musiawarah dan Administrasi M.P.R.S. dalam wak-
tr-'i'"aktu djik" tidak fiselenggarakan Sidang lJmum, maka guna keperluan
pelajanan Sidangz Umum selalu dilakukan pengerahan tenaga bantuan dari
pelbagai Instansi diluar lingkungan M.P.R.S. sendiri.
Dalam hubungan itu, sudahlah dapat dimengerti bahwa para tenaga
banhran termaksuii dipekerdjakan hanja untuk menjelenggaiakan salah
sahr tjabang atau djenis pekerdjaan sahadia, jang untuk kelantjaran dan
keberesannj-a perlu ditetapkan perperintjiannja dengan pasti. Oleh sebab
itu, pada umumnia para petugas jang melajani p,ara anggauta dan- para
tamu M.P.R.S. selama Sidang Umum-itu, merupakan Tenagas Polaksana
melulu daripada sesuatu djenis pekerdjaan, iattg_ tata-k_erdjanja telah
ditentukan dengan pasti sepErti terurai diatas. Diharap dengan sang-at,
agar para anggauta M.P.R.S. dan para tamu sekallan sudi menerima pela-
ianan dari paia Tenagas Pelaksana itu dengan penuh kesabaran dan penggr-
iian. Dengan sangat diharapkan, hendaknia para .anggau,ta M.P.R.S. dan
para tamu sekalian dianganterdebat dengan para tenaga-pelaksana ihr !
Apabila ada hal2 jang perlu diputuskan diluar garisz pasti danipada
fnstruksi Pimpinan M.P.R.S., sudilah kirania para anggauta M.P.R.S. dan
para tamu sekalian mengadjukan persoalan tersebut_ kepada Pimpinan
M.P.R.S., jang senantiasa
-akan melaiani dan mengusahakan penielesaian
soalz tersebut setjara kerdia-sama t
.Dengan demikian, dapatlah diharapkan bahwa ketertiban dan disiplin
para petigas./pelaksana dipat tetap didiamin dan dipelihara dengan b;ik.
4. Dalam Tata-Organisasi pelajanan Sidang Umum M.P.R.S. ke-II/
1963 ini, diusahakan untuk dapatnja diberikan service kepada para ang-
gauta N,{.P.R.S. dan para tamu sekalian dengan sebaik-baiknja dan selantiar-
lantjarnia. tTntuk memudahkan segala hubungan dan pelaianan, maka
digunakanlah Sistim Lentjana, baik bagi para_ anggauta M.P.R.S. maupun
bagi para petugas ataupun ba$ para tamu sekalian. Dengan Sistim Len-
tiana-ini, para petugai, terutama para petugas jang berasal dari luar
lingkungan M.P.R.S., akan segera dapat mengenal para anggauta iluI.P.R.S.,
iang harus mereka laiani terlebih dahulu sesuai dengan Instmksi Pimpinan
M.P.R.S.
5. Salah satu soal serviee jang sangat sulit dan rumit penielenggara-
annja, adalah soal service Akomodasi Penginapan.
Mengingat bahwa di Bandung soal akomodasi itu merupakan salah
satu problim jang tidak ketjil, terutama apabila sedang diselenggarakan
Sidang Umum M:P.R.S. jang memerlukan djumlah akomodasi penginapan
iang sangat besar, maka sudahlah dapat dimengerti bahwa tidak mungkin
disediakan akomodasi penginapan kepada para anggauta M.P.R.S. dan
para tamu sekalian iang sederadjat, jang sedjenis, jang setaraf dan iang
sama tata-service serta pelaianannja. Berdasarkan Instruksi Kerdja Pim-
pinan M.P.R.S. No. 7 /IK/MPRS/1963, maka telah ditempuh kebidiak-
ianaan untuk mengatur akomodasi penginapan ihr sedemikiai rupa, hi"gg"
dapat didapai effek iang sebesar-besarnia guna rnelantjarkan Musjawarah2
Sidang Umum M.P.R.S. ke-II/1963.
t4
t

. - *9h:rus mengenai soal pgrgaf,tr"_t, akomodasi ini, kepada para anggauta
M..P.R.S.. dan para t"pq ieka-lian diminta pengertian-dan ^bantuai"lang
sebesar-ber?*i1, un$k dapa-t menerima periunifiut<an tempat penginapan
yeperti telah diputuskan oleh Pimpinan M.P.R.S. Apabila terdla'di hatz
l33g sungsy!_{iapSgal, dipersilahkan japg berkep,entinga.r *errgh,rbungi
Pimpinan MP.R.S. sendiri guna ditjarikan penjilesaia"nnja ian[ wadjil
berdasarkan kemungkinan2 lirig tersedia.
ke-II/1963 ini jang
6. Dalam rangka waktu-penjelenggaraan Sidang Umum M.P.R.S.
71969 ini jang dimulai pqda tanggal t5 Mei, ingin?impinan M.P.R.S.
Tittt pe$gt!a1 cliusus dari sekalian fira anggauta M.p.n.S.
15 Mei, ingin Pimpinan M.P.R.S.
rnggauta fuI.P.R.S. bahwa tanssaltanggal
n tahun20I[ei adalah hari-pe-ringatan Kebangkitan Nisional kita, jang dalam taTrirn
{
I
I
1963 ini genap 55 tahun !
LTntuk Raat_Djawa Barat pada umumnja dan masiarakat Bandung
chususlja, hari ?g Mdi itu djuga riempunjai ardi-chusus, kJrena hari 20 Me'i
itu adalih hari-lahir Kodam'Si'iiwangi] jang setiap tahun diperingati dengan
upatiaraz militer.
- Diharap ffrhatian dari sekalian a_nggaut_a M.P.R.S. terhadap hal2 ter-
sebut karena kita sedang bersidang di-Bandung.
7. Tiada lain sekali lagi diutjapkan selamat Bersidang kepada para
angg_auta M.PR.S. sekalian dan semo-ga Sidang Umum M.P.fr.S. fe-U/iSOB
ini dapat
-melahirkan
keputusan2 pehting se-bagai garis-pimpinan dalam
menjelesaikan Revolusi Indonesia.
*
Bandung 5 Mei f9tr|.
PIMPINAN
MADIELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT
SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA,
Kehrar/Wakil Menteri Pertama,
CTIAIRUL SALEH.
t
l*
l5

Gedung M.P.R.
Djl. A,sia-Afrika 67 Bandung
i?

BAB I Pedoman Umum
i
i
i
I
I
I
I
lrI
I
i
I
I
L
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
(
*

t
PEDOMAN UMUN,T
,,SELAMAT DATANG DIKOTA-KEN,,IBANG !",
diutjapkan kepacla p11a Anggauta M.P.R.S. clan para Tarnu serta para
Pengundjung Sidang Umunr I.P.R.S. ke-Il tahun fg6S.
l-ntuk melaksanakan Instruksi Pimpinau M.P.R.S., maka telah diseleng-
garalian persiapan: untuk melangsungkan Sidang Umum M.P.R.S. ke-tt
tahun 1963. Dalam menjelenggarakan persiapan2 itu, Sekertariat ,{,P.R.S.
dibantu oleh:
ir. Panitia Interdepartemental di Djakarta;
b. Panitia Daerah di Bandung,
*bagai pelalcsanaan_daripada Keputusan Presiden No. 39/1963. Disamping
itu-_Iasjarakat Bandung,chususnja dan Rakjat Djawa Barat pada umufrrnjri
telah p,t_la- memb_erikan bantuanlja, untuk mengusahakan agar penjeleng-
garaalr Sidang Umum N,{.P.R.S. ke-II/1963 dapat bercljalan selantjar-lan-
tiarnja. seperti diharapkan oleh P.J.Nf. Presiclen/Mandataris M.P.R.S. clan
Pirnpinan IV{.P.R.S. sendiri.
t nhrk dapat mentjapai maksud jang diinginkan, maka telah di:rtur
egir'r segala sesuatu dapat menemukan pedoman-pedomannja dalam naskah
twtrrlis. hingga dapat merupakan pegangan dalam segala langkah dan
tindirkan.
Buku Penuntun
Dalam Buku Penuntun ini dapat didjumpai petundjukz pokok, jang
dapat mem,udahkan dan melantjarkan pengui-,,r"i keperluanl baik bagi
pihah jang harus dilajani maupun bagi pihak jang harus melajaninja. Ole+
sebab itq diharapkan dengan sangat agar sekalian pihak sudi mempeladjari
petundjuk2 dan peraturan' jutrg terdapat didalamnja dengan setjermat
rnunqkin, agar dapatlah ditjapai kelantjaran jang kita inginkan bersama.
Instmksi Pirnpinan N,LP.R.S. menegaskan :
: Iempeladjari petundjuk2 dan peraturan2, dapat mengnrangi pertanj:ran
dan kekeliruan !
- felaksanakan petundjuke dan peraturans, dapat menghinclari kesa-
lahan-kesalahan dan kesimpang-siuran !
: [ernatuhi petundjuk: dan peraturanz, dapat mendjarnin ketertibirn
dan menambah kelantjaran !
.{pabila ada djuga soal dan pertanjaan jang belum diatur dalam
ptundjuk2 dan perahrranz tersebut, pihak2 jang berkepentingan dipersilah-
len menanjakan hal! tersebut kepada Dinas2 Sekertariat atar-r Petugas2
Sekertariat jang bersangkutan.
Sidang Llmum M.P.R.S. Ke-II
Penielenggaraan Sidang Umum M.P.R.S. ke-II/1963 telah diatur olel-r
Keputusan_ Presiden No. 39/1963 dan Instruksi Kerdja Pimpinan N4.P.R.S.
o. l. 6 dan 7 /lK/,lPRS/1963.
Chusus dalam Instmksi Kerdja Piinpinan lv{.P.R.S. termaksud teltrh
dapat clidjumpai. djarvab terhadap pertanjaan2 pokok mengenai soal2 isi-
2I

nrateri Sidang Umum M.P.R.S. ke-II dan soal2 tehnis-administrasi penje-
lenggaraannja.
Untuk memudahkan segala hubungan dan Pengurusan keperluan bagi
para Anggauta M.P.R.S. serta para Tamu dan para Penindjau/Pengundjung
Sidang Umum N{.P.R.S. ke-II, dalam Buku Penuntun ini terdapat:
a) Daftar Anggauta Panitia Interdepartemen'tal;
b) Daftar Anggauta Panitia Lokal Bandung, dan
c) Tata-organisasi Sekertariat N,{.P.R.S.
Terutama dimohon perhatian terhadap tata-organisasi Sekertariat
N4.P.R.S. dengan Dinas-dinasnja berikut para Penanggung-diawab_nja, jang
senantiasa siap-sedia untuk melajan{ para Anggauta M.P.R.S. dan para
Tamu serta para PenindjauT/Pengundjung sekalian.
Ketepatan dalam mengadjukan keperluannja kepada Dinas Sekertariat
iang bersangkutan, akan memperlantjar pengurusan dan penjelesaiannja.
N{ohon hal ini diperhatikan setjara chusus !
Petugas Sekertariat M.P.R.S.
Seperti telah dikemukakan dalam Kata-Pengantar, para petugas Seker-
tariat M.P.R.S., jang melajani Sidang Umum {.P.R.S. itu terdiri atas :
a. Para pegawai M.P.R.S. sendiri, j".rg hanja berdjumlah 100 (seratus)
orang;
b. Para tenaga-perbantuan dari pelbagai Instansi dan lingkungan jang
berdjumlah 416 (ernpat ratus enam belas) orang.
Untuk memudahkan dalam mengenal para Petugas Sekertariat M.P.R.S.
termaksud, digunakan,,Lentiana-Pegawai/Petugas M.P.R.S.
Dalam pengaturan penugasannja, disusunlah Tata-Organisasi Sekerta-
riat M.P.R.S. Untuk Sidang (Jmum, seperti tertera dalam Instruksi Kerdja
Sekertaris flmum N,I.P.R.S. No. 3/Sekum/MPRS/1963.
Dengan telah disusunnja Dinas-dinas, seperti tertera dalam Lampiran
Instruksi Kerdja Sekertaris Umum IvI.P.R.S. tersebut, terlihatlah pembagian-
kcrdia dan tatapengurusan pelbagai keperluan bagi para Anggauta M.P.R.S.
dan para Pengundjung Sidang flmum M.P.R.S. sekalian.
Penugasan para Pegawai/Petugas M.P.R.S. diatur sedemikian rupa,
agar dapat ditjapai penjelenggaraan dan pemberian service sewadjar mung-
kin kepada para Anggauta M.P.R.S. dan sekalian para Pengundjung Sidang
Umum.
Dimohon perhatian chusus terhadap adanja Pegawai/Petugas Penghu-
bung rlitiap-tiap Tempat-Penginapan dan Tempat-Musiawarah, guna mem-
pertiepat dan memperlantjar pemberian service kepada para Anggauta
N{.P.R.S.
{engulangi scruan J.NI. Ketua M.P.R.S. dalam Kata-Pengantar, dimo-
hon dengan gerak hati, sudilah barangkiranja para Anggauta M.P.R.S. jang
terhormat ,rtidak berdebat dengan para petugas Sekertariat", apabila ter-
dapat sesuatu penguiusan jang kiranja kurang sesuai dengan keinginan,
karena para Petugas Sekertariat hanialah sekedar pelaksana belaka daripada
Keputusan dan Instruksi Pimpinan M.P.R.S.
?2

Dengan merrghindari tindakan tersebut diatas, hendaknja dapat ter-
lal:analah maksud dan keinginan Pimpinan M.P.R.S. untuk selalu memper-
tahankan dan mendjundjung tinggi wibawa para Anggauta M.P.R.S. seka-
lian sebagai Anggauta daripada Lembaga Tertinggi dalam Negara Republik
Indonesia dimata para Pegawai/Petugas Sekertariat M.P.R,S. chususnja
dan dilingkungan masjarakat pada umumnja, seperti senantiasa ditanamkan
dan ditandaskan dalam hati dan kesadaran para Pegawai/Petugas M.P.R.S. !
Pula, dapatlah hendaknja tetap dipertahankan tertib-pegawai dan tata-
laksana Sekertariat M.P.R.S., seperti telah diinstruksikan dan didikkan ke-
padanja para Pegawai/Petugas M.P.R.S.
Denah Gedung M.P.R.S. dan Peta Kota Bandung.
Guna memudahkan para Anggauta M.P.R.S. dan para Pengundjung
Sidang tlmum M.P.R.S. sekalian, diserambimuka Gedung M.P.R.S. digan-
tungkan Denah Gedung M.P.R.S. Peta Kota Bandung, jang dapat mem-
berikan petundjuk tentang tempatJetaknja Ruangz Musjawarah, Dinas2
Sekertariat, dan Alanrat2 penting dalam kota Bandung.
Dimohon perhatian chusus terhadap Denah Gedung M.P.R. dan Peta
Kota Bandung tersebut dalam hubungannja dengan Petundjuk-Djalan
seperti tertera dalam Bab V Penunhrn ini.
Pendaftaran.
Kepada para Anggauta M.P.R.S. dimohon dengan sangat agar meme-
nuhi dan melaksanakan ketentuan Instruksi Pimpinan M.P.R.S. untuk men-
daftarkan diri pada waktu tiba di Bandung.
Dinas pendaftaran Sekertariat N,I.P.R.S. disiapkan diserambi-muka
Gedung M.P.R. Bandung.
I)imohon kepada sekalian Anggata N{.P.R.S., unlk mengisi formulir
pendaftaran itu dbngan sedjelas-djelasnia agar memudahkan dan melantjar-
kan segala pengurusnja lebih landjut.
Pada waktu pendaftaran, hendaknja dapat disampaikan djuga kepada
para petugas iang bersangkutan keinginan2 dan keperluan' jung segera
harrs diselesaikan.
Box Service.
Box Service diserambi-muka Gedung M.P.R. mengurus dan menjeleng-
garakan pendaftaran tersebut diatas. Berdasarkan hasil pendaftaran terse-
tut, diattir dan diselenggarakan service akomodasi penginapan, p-erdjalanan,
akomodasi Musjawarah, keuangan dan keperluan2 service-administratip
lainnja.
Box Naskah.
Box Naskah dalam Ruang Tamu diserambi-muka Gedung M.P.R. me-
ngurus dan menjelenggarakan service mengenai soal2 naskah. Dimohon
kepada para Anggauta M.P.R.S. sekalian dan kepada para Tamu serta para
Pefundiau/Pengundjung Sidang Umum M.P,R.S. untuk memperhatikan dan
mernatuhi Instiuksi Kerdja Pimpinan N,{PRS No. 6/IKII4PRS/1963, jang
telah mengatur dengan pasti soal peredaran naskah.

Para petugas Sekertariat M.P.R.S. telah terikat oleh suatu Instruksi
pastidari Pimpinan M.P.R.S. untuk melaksanakan segala ketentuan tentang
peredaran naskah itu dengan setertib mungkin.
Dimohon perhatian chusus terhadap ketentuan, bahwa distribusi nas-
|e!r kepada para Anggauta M.P.R.S. dan pihakz lain atau penerimaan nas-
kah- dari para Anggauta M.P.R.S. dan piliake lain termakslud, hania boleh
dilakukan dengan perantaraan Box Naskah.
Box P.T.T.
Berdekatan dengan_ Box Na-skah, dalam Ruang Tamu djuga terdapat
Bor P.T.T., dimana diselenggarakan service Pos, Telegrap dan Telepon.
Dinas Kesehatan.
Sekertariat M.P.R.S. mengatur dan menjelenggarakan Klinik M.P.R.S.
dibarvah pimpinan Dr. Tb. Zuchradi, untuk memb-erikan pertolongan per-
tama dalam urusan pengobatan dan perawatan kesehatan.-
Untuk keperluan perawatan dalam Rumah Sakit, Dinas Kesehatan
Sekertariat N,I.P.R.S. telah mengadakan hubungan dengan Rumah Sakit
Umum Pusat Bandung, untuk mendapatkan akomodasi opname apabila
sampai diperlukan.
Dinas Cafetaria.
I)alam Gedung M.P.R. oleh usaha swasta diselenggarakan Cafetaria
dimana dibeli minuman dan makanan sederhana dengan membaiar tunai.
Tempat Musiawarah.
Akomodasi Musjawarah diselenggarakan dalam Gedung M.P.R. sendiri
dan dibeberapa tempat diluar Gedung M.P.R.
Dalam Gedung M.P.R.S. sendiri terdapat Tempat-Musjawarah-Paripur-
na M.P.R.S. di-Ruang Indonesia (- Ruang Besar).
llntuk N{usjarvarah Komisi2, disiapkan delapan Ruangan, jang diberi
nama :
1. Ruang Sumatera,
2. Ruang Kalimantan,
3. Ruang Sulawesi,
4. Ruang Djawa,
5. Ruang Bali,
6. Ruang Nusatenggara,
7. Ruang Maluku dan Irian Barat,
8. Ruang Negara A.A.
Sebutan Ruangan seperti tertera diatas didasarkan atas Gambar Peta,
jang terdapat. dalam Ruangan2 jang bersangkutan.
unhrk keperluan Musjawarah sub-komisi-sub-komisi, jang menurut
pen-galaman Sidang Umugn Pertama/L960 berdiumlah 22 (dia p"uluh dua)
buah, tempat-Musjawarahnja diatur sebagaimatta dalam'Geding N,{.p.R.
sendiri dengan menggunakln Ruangan2 Musjawarah tersebut diitas dan
24

;l
fr
dibeberapa clitempat diluar Gedung M.!.R., jang mana dan letak-tempatnja
akan diumumkan dalam Pengumuman Pimpinan U.p.n.S.
Ruang Wanita.
Chtrsus untukpara Wanita Anggauta M.P.R.S., disiapkan Ruang wanita
jang dapat digunaka_n urrtuk kep-erlu-an rias, maupun urituk keperiiran Mu-
siarvarah. Djlga dikandung maksud, agar para lamt, rvanita ilapat meng-
gunakannja pula.
Penginapan.
Penginapan selalu mempakan hal jang sulit, oleh karena keadaan ako-
modasi di Kota Bandung masih belum dapat mengimbangi akan kebutuhan.
Adalah soal ja_ng teramat pclik sekali dalam usaha mempersiapkan
akomodasi lagi qedjumlah }rampir,2500 tamu jang terdiri dari para Arg-
gtruta M.P.R.S., Pedjabat2 dari pelbagai Departemen, Corps Dlplomatik,
para /artawan, <ill.
Akan tetapi berkat segala bantuan dari semua fihak, terutama sekali
dari fihak jang berwadjib, maka kesulitan akomodasi itu dapat diatasi, di-
mana segala fasilitas jang ada menjangkut soal akomodasi ini telah diserah-
kan untuk dapat memenuhi kebutuhan jang diperlukan.
Namun, dalam keadaan2 jang terbatas, adalah mungkin sekali adanja
penjadiian tempat jang tidak memuaskan. Apabila halnja demikian, maka
amatlah diharapkan para tamu bersabar, oleh karena sebagaimana halnja
dengan Sidang tTmum M.P.R.S. jang Pertama, sedjumlah tamu2 jang hanja
hendak menghadiri Sidang Pembukaan M.P.R.S. sadja akan meninggalkan
kota Bandrrng, sehingga karenanja keadaan akomodasi akan mendjadi long-
gar dan memungkinkan kepada para petugas untuk mengadakan pengaturan
akomodasi kembali, teristimewa kepada fihak2 jang merasa kurang memuas-
kan.
Adalah mendjadi nraksud petugas2 untuk berusaha sedapate-nja mem-
berikan service akomodasi sebaik mungkin dengan harapan agar para tamu
senang dan betah tinggal di Bandung, Kota Kembang ini.
Pengangkutan.
DAMRI telah mcnjiapkan da.n mengatur sedjumlah bus2-nja untuk
meladeni para Anggauta {.P.R.S. dengan dinas Djemput-Antarpulang,
akan tetapi hanja terbatas hingga trajek antara penginapan para anggauta
{.P.R.S, dan Gedung M.P.R.S.
Penerangan.
Apabila para Anggauta N4.P.R.S. mengalami kesulitan2 jang berupa apa
sadja, maka amatlah diandjurkan agar supaja segera dihubungi Desk Pe-
nerangan jang terletak diruang muka sebelah kanan.
Staf Desk Penerangan akan berusaha menolong para Anggauta dengan
cljalan menghubungkan dengan fihak2 jang berwenang atau fihak2 jang di-
perlukan, dan disamping itu Staf Desk Penerangan ini akan senang sekali
meladeni para tamu tintuk memberikan penerangan2 jang dibutuhkan.

chusus untuk meladeni para wartawan, Pressroom M.p.R.s. telah di-
ldalcan_pula, jang terletak disamping kiri Gedung M.P.R.S. menghadap
Djalan Braga.
Rumah-makan dan Bioskop.
Rumah2 makan dan Gedunqz Bioskop sebagian besar terletak disekitar
*Jgy -Blld"_"s. Dar'i Gedung M.P.R.s., btrrijalin hanjalah meminta rvaktu
tidak lebih dari 5 menit sadja.
Disekitar alun2 ini, chusus diwaktu malam akan terdapat pula makanane
elqk den_gan harga murah jang dimakannja chas sambil^noigkrong. Kom-
pleks ini biasa- dikenal.sebagai kompleks Tjikapundung (hanjaS meiit sadja
dari Gedung M.P.R.S.).
- _Atiga pcrtundjukan pilem selalu dimuat clalam surat2 kabar jang terbit
di Bandung, seperti wariae harian Pikiran Rakiat, Karya Warta-Baidung,
Sipatahunan.
Disamping_Biosko& diclapat pula 2 bg"lr gedung pertundjukan lainnja,
ja_itu Gedung wajang-orang ,,Sri-tunggal" (bahasa Dfawa) din sandiwara
,,srirnunri" (bahasa Sunda). Kedua-duania terletak dekat Pasar Kosambi
(sebelah'fimur Gedung M.P.R.S.), kira2 10 menit dengan betja.
Tempatz berbelandia.
'rempat2 berbelandja berpusat disepandiang Dialan Braga, Dialan Asia-
$flk: dan Djalan Pasai-Bani. Djuga dllahn' iili terletak diielitir Gedung
N{.P.R-S. sadja. D_iwaktu sore (17.00
- 20.00) disekitar cljalan2 ini mendjad'i
pusat keramaian Kota Bandung.
ielama Droang Nl.r.n.D. Jang rertama telah terdiadi sekali pentiopetan
terhadap Anggauta M.P.R.S., sekalipun tidak m_engenai hal jing fr*ti"gdan besar nilainja. Sesungguhnia pentiopetan dikdta Banduns "bukanlafi
selama sidang NI.-P_:ts. jang Pertama lel_ah
terdjadi sekali pentjopetan
da_n besar nilainja. Sesungguhnja penntjo_petan dikota Bandung bukanla
tidak usah dichawatirkan oleh karen
jang dikenal sadia, dan mungkinusana l_ru n?glalan terbatas kepada ,,ah17." jang, dikenal sadia, dan mungkin
pul,a a{1 ,,+li':'dari daerah lain jang sengadjJberoperasi di i(ota Bandilng,
:o.., .y:rot rrrl.lruJa. 'JUsuuBBU.rurJa pelrrju_peran oKota banoung buKanlan
keladiiman. Dan chusus mengenai,ini tidak usah dichawatirkan, oleh karena
jang_le-ry1di^ib setja_rl routine dan chusus dalam menghadapi sidang umum
ke-II M.P.R.S. ini telah mengkonsiniir ,,para ahli roeo-"saku"'itu. olef, karenake-II M.P.R.S. ini telah mengkonsinjir ,,para ahli rogo-saku"-itu. oleh karena
usaha ltu hlnjalah terbatas kepada-,,ah1i2" jang dillenal sadia, dan mungkin
*** diandjurkan kepada para Anggaut-a M.p.n.s-. untuk tetap ber-ha#
sadja.
Bila ada jang ingin iseng menjaksikan obral barang2 iang biasania har-
ganja rada2-murah, tempat2 itu dapat ditemukan disektar Furat Kosambi,
Pasar Tegallega, dan dimuka Setasiun Bandung (waktunja chusus dimalam
hari).
Lain-lain.
Diandjurkan,, apabill para Anggauta Madjelis Permusjawaratan Rakjat
Sementara hendak naik betja, agai harga_ sewaannja dit"etapkan terlebih
dulu untuk menghindarkan.lral'z.Jln_g.uti'ali-baik.{arip betli tidak tetap,
akan tetapi p:4**gnja djarak" r-f km dibajar Rp. I3.- - Rp. 20.-, ,"-
dang diarak 3-4 km dibaiar Rp. 30.-Rp. 40,-.
26

L-ntuk djurusan Kosambi, Tjitjadas (Timur) dan Andir, Tjimahi (Barat)
diandiurkan untuk menggunakan Bemo, Tjator dan Oplet jang harganja
diirrrh' lebih murah, ol*li"ko."na clitetapiati oleh iang derwJa;iE.
Ongkos potong rambut, taripnja biasa ditjantumkan. Tapi berkisar
antara Rp. 35.- sampai Rp. 45.- (tidak termasuk tambahan lainnja, seperti
pidjat, tlutji rambut, dan sebagainja).
-{pabila terdapat kesulitan2 ditengah djalan, hubungilah segera Polisi
iang tengah berhrgas atau djangan raguz pula meminta bantuan penduduk.
Dan mereka pasti akan serrang sekali menolongnja. Staf Pimpinan N,{adjelis
Permusjarvaratan Rakjat Sementara telah mengadakan appeal kepada pen-
ducluk Kota Bandung dan Sekitarnja untuk ikut-serta menjambut para A.rg-
gauta 'Iadjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara sebaik mungkin.
Tilpon dikota Bandung sudah otomatis seluruhnja Djadi, aptrbila hen-
dak menilpon,-tjukuplah apabila memutarkan sadja langsung nomor jang
dikehenclaki. Djika terdapat kesukaran didalam mendapatkan nomor jang
clikehendaki, putarlah nomor 008 (keterangan). Interlokal nomor 000. Ge-
dung N'Iadjelis Permusjawarattrn Rakjat Sementara nomor tilponnja adalah
5197.
Hrrbungan dengan luar kota Bandung dapat dilakukan dengan Kereta-
rpi, Bus, Oplet dan Suburban. Bus dan Oplet menghubungkan kota Ban-
dung tiap setengah djarn derrgan kotaz lainnja atau kota2 ketjil sekitar kota
Banclung.
Stasiun untuk Bus dan Oplet clapat ditemukan di Djalan Kebun-Kawung
(chusus Bus Kota), dan jang lainnja berpusat dimuka Stasiun Kereta-api
Bandrrng (lebih kurang 15 menit dengan betja) dan alunz Bandung. Oplet2
jang berpusat dirnuka Stasiun Kereta-api adalah chusus untuk djurusan
Lltara (Lembang), sedang jang berpusat di-alun2 Bandung chusus untuk
cljurusan Udjungberung, Tjimahi dan kota2 diselatan Kota Bandung.
Untuk mengetahui Kota Bandung setjara keseluruhannja, maka di-tiap2
tempat penginapan jang digunakan para Anggauta Madjelis Permusjawa-
ratan Rakjat Sementara akan disediakan Peta Kota Bandung.
Penutup.
Panitia Lokal untuk Sidang Umum ke-II Madjelis Permusjawaratan
Rakjat Sementara terdiri dari semua Instansi Sipil/Militer/Polisi jang ber-
pr-rsat dikota Bandung. FIal ini menundjukkan, bahrva fihak jang berwadjib
ber-sungguhz hendak men-sukseskan Sidang Umum ke-II Madjelis Permu-
sjawaratan Rakjat Sementara ini, sedangkan fihak Sekertariat Madjelis
Permusjarvaratan Rakjat Sernentara telah mengerahkan segenap tenaga dan
perhatiannja untuk meladeni segala'kebutuhan para Anggauta N,{adjelis
Permusjawaratan Rakjat Sementara. Akan tetapi, kemungkinan adanja
keluputan dan kechiiafan selalu ada. Djika hal ini terdjadi maka
Sekertariat Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dan Panitia Lokal
rnengharapkan maaf sebesar-besarnja.
27

Adalah mendiadi tudjuan dari fihak jang berwadjib untuk mentjiptakan
suasana senang bagi para Anggauta Madlelis ?ermusjawaratan Rakjal
Sementara dan-dlikf para Anggauta M.P. R.S. kembali ketempatnja masingz
diharapkan akan tetap terkenang Kota Kembang !
Selamat Bersidang !
}VIADIELIS PERMUSIAWARATAN RAKIAT
SEMBNTARA REPUBLIK INDONESIA.
Sekertaris lJmum,
MUNADIAT DANUSAPUTRO S. H.
28

BAB U Sidang Umum M.P.R.S. ke-II/1963

I,
SETNNTARIAT NEGARA.
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 124 TAHUN r96L
TENTANG
TGNSETUDIUAN USUL PIMPINAN MADIBLIS PERMUSJAWARA-
TAI{ RAKJAT SEMENTARA UNTUi< MEMBERIKAN ICHTISAR
TAHUNAN PADA TIAP.fiAP TANGGAL 3 DESEMBER.
KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
Menimbang: bahrva dianggap sangat perlu untuk memberikan pene
Fagan kepada seluruh Rakjat Indonesia umumnja dan ,Iadjelis Permusia-
rlratan Rakjat Sementara chususnja sebagai pemberi mandat, tentang
f,odl pelaksanaan Ketetapan2 Madjelis, Permusjawaratan Rakiat Sementara
mgenai PoIa Pembangunan Nasional Semesta Berentjana;
Icogingat:
L Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar;
9" Ketetapan Madjelis Permusiawaratan Rakjat Sementara Na. I Pasal
fV dan No. II Pasal 10/MPRS,/1960;
& Musiawarah Presiden/Mandataris dengan Pimpinan Madjelis Permu
sjarvaratan Raat Sementara tanggal 2l Maret 196l;
Memutuskan:
ililenetapkan:
PERTAMA : Menjetudjui uzul Pimpinan Madjelis Permusjawaratan
Rrliat Sementara agar Presiden/Mandataris ti"p' tahun memberikan
A:htisar tahunan tentang :
.- persiapanz pelaksanaan Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Raklat
Sementara mengenai Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana;
b. tingkat penjelesaian pelaksanaannja, termasuk pelaksanaan2 mana jang
nrdah selesai.
I(EDUA: Menjetudjui usul P'impinan Madjelis Permusjawaratan
Rakiat Sementara agar Presiden/Mandataris dapat menundjukkan bagian2
Eena dari Pola Pembangunan Nas'ional Semesta Berentiana perlu mendapat
lmubahan, karena terniata kurang tepat menurut pengalaman pelalaanaan.

KETIGA: Menetapkan, bahwa ichtisar tahunan termalaud dalam
Keputusan ini akan diutjapkan dihadapan Sidang Pleno Madjelis Permu-
sjawaratan Rakjat Sementara pada tiap'z tanggal 3 Desember, hari lahirnja
Ketetapan M.P.R.S. No. IIIMPRS/1960, dan dimulai pada tanggal 3
Desember 1962.
KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari d,itetapkan.
Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 13 April 1961,
Presiden Republik Indonesia
SUKARNO
Sesuai dengan iang asli
Adiun Sekertaris Negarg,
Mr SANTOSO.
Dibehrlkan di Djakarta
pada tgl. 4 Djuli 1961.
Adjun Sekertaris Negara,
Mr SANTOSO
st

i
i
IADJELIS PERIV{USJAWARATAN RAKIAT
SE}IENTARA REPUBLIK INDONESIA
No. D-2l1 / I/Tjab. MPRS/62.
PENGUN,IUMAN
PIIPINAN N4ADJELIS PERMUSIAWARATAN
RAKJAT SEN{ENTARA
tentang
Sidang Pleno N{adjelis Permusjawaratan
Rakjat Sementara ke-IL
lXumumkan kepada segenap Anggauta IV{PRS dan selumh Rakjat
ftmn4+r'ciesia- bahrva :
ftujas'arah Pimpinan MPRS ke-XXXVI pada tanggal 8 Nopember
IIIWI telch menindjau dan membahas soal SIDANG PLENO I,IPRS KE-IL
' lfenumt Keppres. No. I24/I96L, Sidang Pleno MPRS diselenggarakan
ltunrm trhun pacla tanggal 3 Desember, terhitung mulai tahun 1962 ini, guna
rmmdengarkan ICHTISAR-TAHUNAN Presiden/Mandataris MPRS tentang
pnnihuksazuian Ketetapan2 N,IPRS.
lengingat akan perkembangan situasi politik dan kemasjarakatan
,ofrF'nn'us'a ini. haik nasional maupun internasional, seperti djelas tergambar
,rs*ill*'r -manat Presiden ,,TAHUN KEMENANGAN" tertanggal 17 Agustus
lllll#ffi- rntara P.J.lvl. Presiden/Mandataris MPRS dan Pirnpinan N,IPRS telah
iltelt,u .i: pertirnbangan-bersarna untuk menunda Sidang Pleno N4PRS
[,c*,[I rhr dengan ketentuan, bahvva Sidang Pleno N,IPRS ke-II tersebut akan
diuru*leiggarakan selambat-iambatnja sebelum tanggal I Mei 1963.
Ptnunclaan Sidang Pleno N'IPRS ke-II itu didasarkan atas alasan, bahwa
ilmmr(katinr perdjuangan angsa Indonesia dalam melaksanakan Ketetapan2
}fiPRS sedang berada pada titik2 jang menentukan, jang pula akan menun-
uiill'uftI;;n perubahan2 dalam garis-kebidjaksanaan seperti ternjata dengan
ftuarnp'rr penuh-selesainja 2 (dua) proglam daripada Tri-program Pemeriniah,
mhnEai program djangka-pendek dalarn Garis2 Besar daripada Haluan
egare. I
Dengan penundaan saat penjelenggaraan Sidang Pleno N'{PRS ke-II
um .ab.n dapat clitjapai keuntrrngan dalam wudjud penjusunan Ichtisar-
ru,hmri-in tentang pelaksanaan Ketetapan2 MPRS dengan lebih padat dan
I*bffi lenqkap lagi, karena Keppres. No. L24/L96I dalam pokok
hrruiir-rsannja KEDUA menetapkan, bahwa dalam Ichtisar-tahunan
Frrsicien Iandataris MPRS itu, hendaknja Presiden/N{andataris MPRS
*rFat pula ..menundjukkan bagian2 mana dari Pola Pembangunan Nasional
Sernr:ta Berentjana perlu rnendapat perubahan, karena ternjata kurang
ten;: nlenumt pengalarnan-pelaksanaan".

Musjawarah P^impinan
.MPRI _lrg+TXVI dengan bulat menjetudjui
saran, penundaan Sidang .Pleno_ MPRS ke-II terselut dan meng_,sukLn
kepada P.I.N4. Presiden/Nfandataris MPRS untuk membentui suatu
P a n i t i a guna melaksanakan ketentuan pokok KEDUA Keppres. No.
124/196I diatas, jang sejogjania terdiri ataf Pemerintah sendir^i, dibantu
oleh Badan Pekerdjt Dew;n Perantjang Nasional dan pimp,inan MPRS
^. - Selandjutnjq. untuk menetapkan dengan pasti tanggal penjelenggaraan
Sidan_g Plglo MPRS ke-II j.a.d.f akan dia-dakin Musjaiv"arah-berkala""antara
Presiden/N4andataris MPRS dan Pimpinan MPRS, setelah p.J.M. presiden
kembali dari luar negeri.
Sementara iq^sggalg tindakan2 dan kegiatal dalam bidang persiapan2
sidang Pleno MPRS kq-II j.u.d., dilandjutkai oleh p,impinan vFns dengan
penuh tenaga sesuai dengan rentjana semula.
- Diharap_agar segenap Anggauta r,I.P.R.s. dan seluruh Rakiat Indonesia
dapat memaklumi setjara pasti kepuhrsan ini serta a]asan-alasannia.
Djakarta, B Nopember 1962.
PIMPINAN
T,TADJELIS PBRMUSIAWARATAN RAKIAT
SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA.
Ketua/Wk. Menteri Pertama,
CHAIRUL SALEH.
u

hEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK IT{DONESIA
No. 39 TAHUN 1963.
K.{II, PITESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
il&cu4x'rhatikan :
tL hol;w rr be'rhubung dergan memuntjaknja perdjuangan pernbebasan
Ir:"rr: Rirrart, pclaksanaan Keputusan Presiden No. I24 tahun 1961
l'r.ntiirlg penjelenggaraan Sidang Pleno N4adjelis PerrnLrsjawaraturr
Fekiat Sementara ke-II pada tanggal 3 l)esember 1962, terpaksa harus
,Ji:ugguhkan guna menghirnpun dan mempersatukan segenap tenaga
rusrnn.rl unttik melaksa-nakan perdjuangan Trikora;
h* hoiirr;i perdjuangan membebaskan Irian Barat kini telah rnenghadapi
' per,ieles;riannja dengan gemilang, hingga Sidang Pleno N4adjelis Per-
mlirjirr-arirtrrn Rakjat Sernentara termaksud diatas dapat cliselenggara-
Lr.:::
lenirnbirng : bahr,va untuk
N,;,, !i-t 1961 termaksucl, perlu
hfl"rtLr::n{at :
I Pa*s,rl 1 ajat (1) Undang-undang I)asar;
{ l*epuhrsan Presiden No. 124 tahun 1961;
ft-:igingirt pultr : Pengumlrman Pimpinan Nladjeiis Pennusjarvaratan
ffi.,uli I'i Senrentarti tentang Sidang Pleno N{acljelis Permusjau'arataur Rakjat
Sernentarir ke-II pada tanggal 8 Nopember 1962 No. D-2/I/I/Tjab.
LTPFS 1962:
lendengrrr : Pimpinar-r N{ndjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara:
Memutuskan:
Ilr:*eiirpkan :
Pertrlrna: Sidang Pleno N4adjelis
hLtr- ke-II rliselenggarakan sesuclah hari
Permrrsjarvarattrrr R"rkjat Senren-
l-il;iah Irian Barat dari tangan Llntea
tir:-'t-inkan pacla tariggal 15 N'Iei 1963.
kepada Re
Pen]eranarl t
rpada Republik Indonesia, dan
keperluan pelaksanaan Keputusan Presiden
ciitetapkan ketentuan: lebih lruidjut;
ieraharr Pemerintalrait atas
K e cL u a : Penjelenggaraan Sidang Pieno Madjelis Permusjawaratan
R;}i;:t Sernentara ke-II berada dalam tanggung-djawab Pirnpinan N4adjelis
Perr-rr-rsjan-itrirtAn Rakjat Sementara sendiri dengan bantuau _segenap erlat
Lel-r,lkirpan aparatur Pemerintah baik Pusat maupun Darerah guna men-
C;nlliln kelantjaran jang sebesar-besarnja.
L e t i g a : Segala biaja untuk penielenggaraan Sidang Pleno N{adjelis
Prmrusiir$-iratan Raklat Sementara terrnaksud dibebaukan-pada Anggaran
B.i.eridia Iadjelis Permusjawaratan Rrrkjat Sementara tahun 1963.
Iieempat: Iv{emrgaskan kepader ,Ienteri Pertarna Reptrblik Indo-
ne::i lrntr-rli mclil.ksanakan pokok keputusan Kedua dan Ketigzr tersebut
&;:as sedjauh mengenai bantuan jaire harus diberikan oleir Pemerintah
kgn;"ri-r Pimpinan N'Iadjelis Perrnusias'Llratan Rakjat Setnetttara.
I
J.l

K e I i m a : Menugaskan setjara chusus kepada Gubernur/Kepala
Daerah Djawa Barat t iltuk melakianakan bantuari Pemerintah termalisud
diatas dalam rangka penjelenggaraan Sidang Pleno Madjelis Permusiawa-
ratan Rakjat.Sementara di Bandung.
K e e n a m : Kepu,tusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
Diumumkan di Djakarta
pada tanggal 6 Maret 1963.
r Sekertaris Negara,
MOH. ICHSAN.
Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Maret 1963.
Presid-en Republik Indonesia,
SUKARNO.
Sesuai dengan jutrg asli
lVakil Sekertaris Negara,
sANroso (s. H.),
Brig. Djen. T.N.I.
36

4
c!l
v
b_rl
f
t
#
i'!
lr
#
n
T
t)
[-
nF.
S*
r
f
n4
J/

BAB UI Persiapan Sidang fIrnr'n

I.A.DJEI,IS PER}IUSJAWARATAN RAKJAT
SETENTARA REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI-KERDIA
PIIPINAN IADIELIS PERMUSJA/ARATAN
R {KJAT SEI{ENTARA REPLIBLIK INDONESIA
No. I lKl,{PRS/1963.
FN[PI- IADJtrLIS PERIUS]A,'ARATAN RAKJAT SEN{ENTARA
REPLTBLIK INDONESIA;
I[enimbrug :
l* bahu'a nnhrk melaksitnakan Keputusan Presiden No. 124/tg6l tentang
nenielenggaraan Sidang Pleno lvladjelis Permusjarvaratan Rakjat
Sementara telah diperoleh mupakat dan keputusan dari Pres ide'n/
Iandataris lv{adjelis Perrnusjarvaratan Rakjat Sementara untuk melak-
sanaktttr Sidang Pleno N{adjelis Pennusjarvaratan Rakjat Sementara
ke-II termaksud nrulai tanggal 15 lvlei 1963.
b. ballva untuk menjongsone Sidang Pleno Nladjelis Permusjarvaratan
Rakjat Sementara ke-II tahun 1963 terrnaksud, perlu diselenggarakan
persiapan-persiapannja denqitn seksama mungkin untuk mendjamin
I:elantjaran sebesar-besarnja;
{-". bahs'a untuk melaksanakan rnaksud tersebut pada b, perlu mengarah-
kan segala perhatian dan kegiatan Madjelis Pennusjarvaratan Rakjat
Sementara beserta segenap alat-kelengkapannja kepada penjelengga-
raan tugas-pekerdj:r Sidang Pleno lvladjelis Permusjawaratan Rakjat
Sementara ke-II termaksud;
A brrlnva untuk menjelenggarakan maksud padtr pokok c, dipandang
irerlu segera mengeluarkan Pedoman Tata-Kerdia bagi Badan Pern-
bautu Pirnpinan dan Panitia .,Iadjelis Perrnusiarvaratan Rakjat Semen-
tara clalam rangka usaha penggiatan kembali Panitia tr'Iadjelis Per-
musjau'aratan Rakjat Sementara.
ferrginqat :
1. Keputusan Presiden No. 124/1961 sehubungan dengan Keputusan
Presiden No. 127/1961;
:- Keputusan Pimpinan Madjelis Permusjarvaratan Rakjat Sementara
o. 1, 2 clan 3/Pimp/MPRS/1962;
l. Instruksi-Kerdja Pimpinan ,{.P.R.S. No. 1 dan 2/IK/ r4PRS/1961 jo
Kepuhrsan Pimpinan M.P.R.S. No. 1, 10, 1l dan l2lN{PRS/f961.
.Iendengar: t4usjarvarah Gabungan Pimpinan, Badan Pembantu
Pimpinan dan Pimpinarr Panitia Madjelis Permusjarvaratan Rakjat Semen-
:ara Drrsrvati I dari tanggal 9 sampai dengan 10 lvlaret 1963.
4L

Memutuskan:
lvlenetapkan:
Instruksi-Kerdia Pimpinan N{adjelis Permusiawaratan Rakiat Semen-
tara tentang Pedoman fata-Kerdia Badan Pem-bantu
-Pimpinan
jB.P.P.-
D[.P.R.S.) din Panitia Madielis Permusjawaratan Rakiat Sementara Daswati
I dalam meniongsong Sidang Pleno- M.adielis Peimusiawaratan Rakiat
Sementara ke-il fahun 1963 sebagai berilcut:
Pasal 1.
(l) InstrukslKerdja Pimpinan lvladjelis Permusjawaratan Raltjat
Sementara ini hania beilakr. sainpai dengan terselenggaranja Sidang Pleno
Ir{adielis Permusjarvaratan Rakjat Sementara ke-II mulai tanggal 15 Mei
1963.
(2) Instruksi-Kerdja Pimpinan Madielis Permusjawarltal Rakjat
Semeniara ini berlaku s6bagai Glengkapan pada Instruksi-Kerdja _Pimqi11l
Madielis Permusiawaratan
"ilakiat
Sementara No. 1 dan 2/IK/ MPRS/198f
dalam rangka Penggantian Kembali Panitia Madjelis Permusjarvaratan
Rakjat Sementara.
Pasal 2.
(1) Berdasarkan Keputusan Presiden No. 124/L961, Sidang Pleno
lv{adieiis Permusiawaratai Rakjat Sementara ke-II mengandung 2 (dua)
kemringkinan tugas-pekerdjaan, jaitu :
a. menjambut hania lchtisar-tahunan Mandataris MPRS tentang pelak
,rrruon Ketetapan lv'IPRS No. I dan II/MPRS/1960 sahadja'
b. meniambut Ichtisar- tahunan Nlandataris N,{PRS jang disertai pula
usuli penjempurnaan bagian2 Pola Pembangunan Nasional Semesta
Berent-ianu, ji"g terniata-kurang tepat menurut pengalaman-pelaksa-
naannja.
(2) tlntuk keperluan kemungkinan tersebut pada a aiat (1) pasal ini.
kirania perlu dipiliirkan apakah tidak tjukup bila MPRS membuat suatu
resolusi sadja.
(3) Untuk keperluarr kemungkinan tersebut padl b ajat (|)_pasal ini,
disamping resolusi^termaksud pada ajat (2) pasal ini akan diperlukan djuga
Pembuatan Ketetapan NIPRS baru.
(4) Berdasarkan 2 (dua) kemungkinan tersebut pada ajat (1) pasal ini,
segala persiapan hendaknja ditudjukan untuk 2 (dua) matjam tugas-peker-
djaan tersebut,
Pasal 3.
Untuk keperluan melantjarkan djalannja Sidang Pleno MPRS- ke-II,
kepada Badan Pembantu Pimpinan (BPP-MPRS) ditugaskan untuk ber-
samaz dengan Pimpinan MPRS menjelesaikan su,atu rantiangan PER-
ATURAN TATA-TERTIB (SIDANG PLENO) VIPRS selambat-lambatnja
achir bulan April 1963.
42

Pasal 4.
r li Guna melantjarkan segala musjawarah dalam Sidang Pleno N'IPRS
hFII jane akan datang Panitia MPBS Daswati I ditugaskan,unhrk menje-
lenggaralian segala persiapannja, baik dalam bidang
-substansi-materi
map.,u dalam bidang administrasi - penielenggaraannja didalam r,vilajah
herdla masing: serta dalam batas2 wewenang-kemampuannja sendiri2.
t2) Dalam rangka ketentuan ajat (1) pasal ini, segala _salan dan usule
drri para Anggota MpnS atau Panitia MPRS supaja telah- diterima oleh
Femimpin NIPRS melalui Sekertariat N,IPRS selambat-lambatnja tanggal
I5 -{pril 1963, guna diolah dan dimusjarva_rahkan lebih landjut dengan
BPP-I{PRS, agai dapat ditjapai suatu rangkaian-kesatuan pendapat dari
IIPRS untuk ditet,rstan kepada lvlandataris MPRS sebelum Sidang Pleno
dirmrlai.
Pasal 5.
r,f) Untuk membulatkan segala pendapat dan menjelaraskan setiap
mupakat dalam musjarvarah2 Sidang Pleno MPRS k9-II iang akan datang,
bendalnja diperhatikan dengan seksama isi-materi dan inti-sari termaktub
delam iemorandum Pimpinan MPRS tentang PERTIMBANGAN2 DAN
S-q.Ii-AX PIN4PINAN N{PRS TENTANG PENETAPAN PRIORITAS
D{LAI TJARA-MELAKSANAKAN POLA PEMBANGUNIAI.{ NASIO-
:LTL SE,IESTA BERENT'IAITA SEHUBUNGAN DENGAN PENE-
TAP. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANDJA NEGARA
lg6il sehubungan dengan Ketetapan NiIPRS No. I dan II/MPRS/1960.
t2) Untuk menambah bahan2 pertimbangan dan pemikiran, kepada
Pmifia IPRS Daswati I ditugaskan untuk mengumpulkan bahane dan
icterangan lain mengenai perkembangan pembangunan serta pelaksanaan
fetetapan'r ,{PRS, terutama didalam daerah-kerdja Panitia N4PRS
_jang
hensan-eJtutan, sehubungan dengan Laporan2 Panitia MPRS jang lalu.
i3) Dalam usaha rnendapatkan bahan2 tersebut diatas, hendaknja
Ciprhatikan ketentuan2 termaktub clalam Instruksi-Kerdja Pimpinan
}[PRS No. t dan 2/IKIMPRS/1961.
Pasal 6.
,,1) Untuk melantjarkan penjelenggaraan Sidang Pleno MPRS ke-II
Calam biclang administrasi'pelajanannja, dari Pimpinan Panitia 4PRS
Dasrvati I diharapkan usaha dan kegiatannja untuk mendapatkan banhran
Cari Pemerintah serta Instansi2 l)aerah guna melantjarkan perdjalanan
uire furggauta N4PRS dari rvilajahnja masingz menudju ke Bandung.
(2) Ilntuk keiengkapan administrasi pendaftaran-ulangan para Ang..
{ota {PRS, dari Pimpinan Panitia MPRS Dasrvati I diharapkan bantuannja
nntuk mengusahakan keterangan2 dan segala matjam pembahan keterangan
rrrengenai diri para Anggo,ta MPRS diwilaiah-kerdjanja m1si18', j"tg
henc!-aknja segeia disampaikan kepada Sekertariat MPRS di Bandung
selambat-lambatnja tanggal 25 April 1963.

(3) Dengan mengingat akan kesukaran dalam bidang pengangkutan
clan hubungan pos serta telekomunikasi, dari Pimpinan Panitia MPRS
Daswati I diharapkan bantuannja untuk memberitahu,kan kepada segenap
Anggota MPRS dalam wilajah-kerdjanja masing-masing tentang telah
ditetapkan hari-pembukaan Sidang Pleno MPRS ke-II pada hari Rabu
tanggal 15 Mei 1963 termaksud, guna dipakai sebagai pegangan untuk
mengatur keberangkatannja masing2 menudju kota Bandung.
(4) Disamping persiapanz administrasi-pelajanan seperti dimaksud
dalam pasal ini, dari Pimpinan unhrk mendapatkan/memberikan keterang-
an-keterangan apabila terdapat kekurangan atau kelambatan dalam pela-
janan keuangan dan sebagainja kepada Panitia MPRS dan para Anggota
4PRS diwilahnia masing2 iurg ditimbulkan karena penjelenggaraan
adrninistrasi pada masa2 sebelum Sekertariat N{PRS tetap dapat dibentuk,
guna segera dapat dibereskan oleh Sekertariat MPRS di Bandung sebelum
Sidang Pleno MPRS ke-IL Untuk keperluan itu segala keterangan ter-
maksud supaja segera dikirimkan setjara langsung kepada Sekertariat
,{PRS di Banclung.
Pasal 7.
(1) Untuk keperluan penjelenggaraan persiapan-persiapan Sidang
Pleno MPRS ke-II seperti dimaksud dalam Instruksi-Kerdja ini, dalam
djangka waktu kurangJebih 2 (dua) bulan j.a.d. ini kepada Panitia MPRS
Daswati I diberikan kemungkinan untuk menjelenggarakan rapat dengan
anggota-anggotanja satu kali sadja.
(2) Dalam menjelenggarkan persiapan guna menghadapi Sidang Pleno
,{PRS ke-II selama kurang lebih 2 (dua) bulan i.a.d. ini, tidak dibenarkan
dan tidak disediakan biaja bagi Panitia MPRS Daswati I untuk melakukan
penindjauan2.
(3) Untuk membulatkan pemikiran dan pendapat dari Daerah-, pula
untuk membereskan segala pertanggungan-djalvab adm,inistrasi keuangan
Panitia MPRS, 2 (dua) hari mendjelang Hari-Pembukaan Sidang Pleno
TVIPRS akan diselenggarakan Rapat Gabungan antara Pimpinan MPRS
BPP-MPRS dan para Pimpinan Panitia MPRS Dasu'ati I pada tanggal 13
{ei 1963 bertempat di Gedung MPRS-Bandung
(4) Lrnhrk keperluan termaksud pada ajat (3) pasal ini para Ketua
dan Pelapor Panitia MPRS Daswati I diharap telah berada di Bandung
pada tanggal 12 Mei 1963.
(5) Kepada para Pimpinan Panitia IvIPRS Daswati I ditugaskan untuk
memberikan pendielasan kepada para anggota-anggot"oj" dengan saksama
mengenai kebidjaksanaan ini sesuai dengan pendjelasan Pimpinan MPRS
dalam Sidang-Gabu,ngan pada tanggal 10 ll{aret 1963, agar dapat'tumbuh
pengertian jang laras dan serasi, mengingat perkembangan2 situasi politik
dan keadaan keuangan dewasa ini.
44

Pasal 8.
I sesuatu jang belurn diatur dalam Instruksi-Kerdja ini akan dite-
lebih landjut dalam Instruksi2 landjutan;
Pasal 9.
Instmksi-Kerdja ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 1963.
Bandung, 10 Maret 1963.
Pimpinan
MADJBLIS PERIVIUSIAWARATAN RAKJAT
SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA.
Wk. Ketua/Menteri,
Brig. Djen. WILUJO PUSPO JUDO.
45

MADJELIS PERMTTSJAWARATAN RAKJAT
SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI.KERDJA
PIN,{PINAN MADJELIS PERMUSJAWARATAN
RAKJAT SEil,IENTARA REPUBLIK IN,DONESIA
No. 6/LK/MPRS/1e63
tentang
TATA-PENGATURAN PERSIAPAN DAN DALAVI BIDANG T,{ATERI
SIDANG UMUM KE.II MPRS.
PIN{PINAN IVfADIELIS PERVIUSJAWARATAN
RAKJAT SEN,{ENTARA.
lr{enimbang:
a. bahu'a sebagai kelandjutan dari pada Instruksi-Kerdja Pimpinan
MPRS No. LTIK/MPRS/1963 sehubungan dengan Keputusan Presiden
No. 39/1963, perlu menetapkan ketentuan2 lebih terperintji tentang
tata-pengaturan persiapan2 dalam bidang materi Sidang Umum ke-II
IT{PRS;
b. b4yu sebagai kelandjutan pula dari pada Instruksi-Kerdja Pimpinan
MPRS No. 2, 3, 4 dan 5/IK/MPRS/-1963, perlu menetapkan garis2
kebidjaksanaan dalam mengatur persiapan materi Sidang Umum-ke-Il
MPRS tersebut;
tr{engingat:
1. Keputusan Presiden No. 39/1963 sehubungan dengan No. 124/1g61;
2. Keputusan Pimpinan MPRS No. 6/MPRS/f963 sehubungan dengan
Keputtrsan Menteri Pertama No. 36/MP/1963;
3. Instruksi-Kerdja Pimpinan {PRS No. 1/IKIMPRS/I963 pasal 4 dan 5
sehubungan dengan No. 2 s/d 5/LK/MPRS/1963;
Mendengar: N4usjar,varah Pimpinan MPRS ke-43 tertanggal 20 April tg63;
Memutuskan:
Nfenetapkan:
, ,__t3tu-pengatura! persiapans dalam bidang materi Sidang Umum ke-II
MPRS sebagai berikut:
BAB I.
Bahan Musiawarah.
Pasal 1.
(1) Berdasarkan Keputusan Presiden No. L24/L961, untuk keperluan
Sidang Umum ke-II N,IPFS tahun 1963, BAIIAN IIUSJAWARAH POfOI(
diterima oleh MPRS dari A,Iandataris MPRS.
48

,ilr
.lll
' Rahan Iusjar,i.'ararh pokok seperti dimaksud dirlerrn ajat (1) pasal
nl,r. :':rr.ipir ICFITISAR TAIIUNAN Nlanclataris N{PRS tentang peltrkstrnaan
[i-,,,':rt.,rnan IPRS No. I dan lI/1960.
I Berikut Ichtisar Tirhunan seperti climaksud padir ajat (2) pasal
r'rnrL ;p".t ditambah btrhan2 trIusjawarah lain atas keputusan Nftlndataris
ruil] ! S
Pasal 2.
- I)isirmping Bahan N'Iusjau'arah Pokok seperti dimaksud pada
r",.'",,"- - ,leh Pirnpinan MPRS diberikan pula BAHANT I{USJAWAIiAH-
]'{,*E}-[;K-P kepada para Anggauta N,IPRS.
- Brhirri-Iusjawarah-Pelengkap seperti dimaksucl pada ajat (l)
riiius.;!- -:,1- tt'rdiri antara lain atas :
I ::.:l.rngiur Peraturan tata-tertib N'IPRS;
o
[-:rt'rrirnd.urn Pimpinan N'IPRS tertanggal 5 Djanuari 1963;
-:"::...ri I-aporan Panitia ,IPRS Daswati I;
3 n:.-irr-Referensi-N4usjawarah berupa. 7 (tudjuh) djilid buku ,,{A|)JE-
:-;i PERILTSJAWARATAN RAKJAT SENIENTARA" dalam masa.
r.i*-:rr,I L-mutn I - Sidang Limum II:
,, i' i,.tr-r Presiden lv{anclataris {PRS; ,,Re-So-Pirn" clan ,,f'ahun
$,:' - r.jlliinqan";
' l- i.l.r;rsi Ekonorni tertanggal 28 {aret 1963;
* '*.-..h-naskah larin atas keputusan Pimpinan 'IPRS.
I lt'n-rorandum Pirnpinan ,'IPRS tertanggal 5 Djanuari 1963 seperti
i"ulnrii,,rir"!r..i: .I pi-rda aiat (2) b, bersifat Rahasia/Pribadi dan hanja diserahkan
{iiur'miiu lir -.iriq berkepentingan atas namanja sendiri.
., lemorandum Pimpinan ]''IPRS tersebut pada ajat (3) pasal ini
'tr.l,rrrh. i-..*:ripaikan terlebih dahulu :
u f,.-'nirl,r para Anggauta Pimpinan {PRS;
tn (:1ada para Anggauta BPP-N{PRS;
K rlda ptrra Anggauta 4PRS/DPR-GR;
fl- !i*-:"idir para Pimpinan Panitia {PRS Dasu'ati I.
= femorandum Pimpinnn ,IPRS hanja akan clibagikan kepada
Tr,-uli .:r;,{iruta {PRS jang beltrm menerimanja, sedang kepada mereka
i*rmlg :':l.h rnenerimanja,'diiva-diibkan untuk membarva serta L{emorandum
Prmrn,,:,.,r, [PRS tertangflal 5 Djanuari 1963 tennaksud untuk keperluan
.l,'r,',sir.',,.-.,n:'h3 Sidang Llniirm ke-II IvIPRS ttrhtin 1963 jang akan datang.
BAB II.
Peraturan tata-tertib MPRS.
Pasal 3.
;..rtl.isirrktrn Keputusan N,Iusiawarah Pimpinan N'IPRS ke-43 Ran-
ri,hi.:::, Pcrtrturan 'fata-tertib {PRS akan diselesaikan oleh Sidtrng BPP
,',.r,,::.ir tanqgal 9 NIei 1963 sebagai pelaksanaan dan perubahan tata-rvaktu-
ri,tu ;eperti clitentukan dalam pasal 3 Instruksi Kerdja Pimpinan IPRS
'!- r IIr lPRS,/1963.
I
i
i
!
i
47

BAB III.
Laporan daerah.
Pasal 4.
(1) INTISARI LAPORAN PANITIA MPRS DASVATI I merupa-
kan hasil karya Pimpinan N,IPRS bersama-sama BPP-N{PRS dalam mengolah '
laporan2 Panitia MPRS Daswati I, jang diterima oleh Pimpinan MPRS
terlebih dahulu berikut laporan2 jang akan diterima oleh Pimpinan MPRS
sebagai pelaksanaan pasal 4, 5 ajat (2) dan (3) Instnrksi-Kerdja Pimpinan
MPRS No. 1/IKIMPRS/1963.
Q) Untuk melantjarkan segala usaha pengolahan dan penelitian
bairan tersebut pada aiat (1) pasal ini, selama bulan April s/d permulaan
bulan N,Iei 1963, Pimpinan MPRS menginstruksikan Komisi2 BPP-MPRS
untuk melakukan penindjauan kedaerah-kerdianja masing2 sesuai dengan
keten.hran2 dalam Keputusan Pimpinan MPRS No. 2 dan 3/Pimp/MPRS/
1962 sehubungan dengan Instruksi-Kerdja Pimpinan MPRS No. 2, 3, 4
dan 5/IKIMPRS/'63.
BAB IV.
Musiawarah Pendahuluan.
Pasal 5.
(1) Untuk melaksanakan ketentuan pasal i aiat (3) Instruksi-Kerdja
Pimpinan 4PRS No. 1/IK/N,IPRS/'63, pada tanggal 13 Mei 1963 bertempat
di Gedung N'IPR Bandung dilangsungkan Musjawarah Gabungan antara
Pimpinan MPRS, BPP-MPRS dan para Pimpinan Panitia MPRS Dasrvati
I selurtrh lndonesia, sebagai MUSIAWARAH-PENDAHULUAN meng-
'hadapi oembukaan Sidang Umum ke-II MPRS pada tanggal 15 Mei 1963.
(2) Untuk kelantjaran musjawarah tersebut pada ajat (1) pasal ini,
kepacla para Anggauta BPP-MPRS dan para Anggauta PIMPINAN
PANITIA MPRS Daswati I selunrh Indonesia diwadjibkan untuk menie-
lesaikan segala persiapan bahanz sarannia dengan pasti berdasarkan
ketentuan2 termaksud dalam pasal 4, 5 dan 6 Instruksi-Kerdja Pimpinan
,IPRS No. 1/IKiMPRS/1963.
(3) Chusus kepada Ketua dan Pelapor Panitia MPRS Daswati I
sc'lrrruh Indonesia diinstruksikan rlntuk men jerahkan PERTANGGUNGAN-
DIAA/AB ADMINISTRASI-KEUANGAN masing2 s eb e I u m Musia-
rvarah Gabungan dimulai, unhrk diteliti lebih dahulu oleh Dinas Verifikasi
sebelum diadjukan kepada Sidang Gabungan termaksud.
BAB V.
Bahan Referensi.
Pasal 6.
(1) BAHAN-REFERENSI MUSJAWARAH diberikan untuk mem-
bantu Pimpinan dan para Anggauta MPRS dalam memperoleh keterangang
atau Naskah2 lain,, jang dapat memudahkan pengolahan serta penelaahan
bahane rnusjau'arah.

! Bahan-Referensi Musjawarah tersebut pada ajat (l) pasal ini,
diimrusi:.n oneh Sekertariat MpRs sebagai suatu DokuMnNrAsr 'SBDBR-
mq&-t .tensng IPRS selama waktu Sidang umum ke-I sampai sidang
ffmuusn ke-II.
] Bahan-Referen-si seperti, dimaksud dalam pasal ini, terdiri atas
' qruni-rh diilid jang disusun sebagai berikut:
r. Djilid I
b Djilid rr
: f)jilid III
l. Diilid rr
e Diilid V
i Djilid vI
g Diilid zII
Buku Penunfun,
Peraturan MPRS,
Keanggautaan MPRS,
Musjarvarah MPRS,
Naskah MPRS,
Sekertariat MPRS,
Upatjara dan Tamu MPRS.
Pasal 7"
Dbamping _bahan2 referensi tersebut pada pasal d, oleh staf Ahli
Sn*ertariat {.P.R.S. dilakukan penelitian dan pengblahan naskah2 M.P.R.S"
4rrume =uendapatkan baha.r-p"*ikitan lebih tua^s bZgi Pimpinan M.P.R.S"
BAB VI"
Tata-tiara penelaahan materi.
I Berdasarkan keputusan f,t.,rtl.l;tah Pimpinan MpRS ke-43, tata-
1@n penelahaan materi musjarvarah hendaknja dilakukan berdasarkarr
mmmg'al-aman dalam tata-tjara musjawarah selama Sidang Umum Pertama
truhmum 1960.
!;' Berdasarkan ketentuan pada ajat (1) pasal ini, supaja dihidupkan
hnmrbatri :
r Kelompok-kelompok lv{usjau'arah,
h liornisi dan Sub-Komisi.
b Unhrk melantjarkan segala pekerdjaan sejogjanja digrrnakan
pmrrmran2 dan patokan2 dalam pembentukan Kelompok" Musjawarah
rmnmeun Komisi dan Sub-Komisi j"ng berlaku sevraktu Sidang Umum
It*i*" tahun 1960.
Pasal 9.
l. r Berdasarkan ketentuan pasal 8, dapat dibentuk antara lain :
r. Kelompok lvfusiawarah Ketua MPRS (Kelompok Gabungan);
h ,, Wakil Ketua Ali Sastroamidjoio S.H. (Nasio-
nalis);
a ,, Wakil Ketua K.H. Idham Chalid (Islam);
d. ,, Wakil Ketua D.N. Aifit (Komunis);
? ,, Wakil Ketua Brig. Djen. Wilujo Puspo Judo
(Angkatan Bersendjata)"

(2) Perperintiian dari pada Kelompok2 Musiawarah tersebut pada
aiat (1), dapit dibentuk menumt keperluan.
(3) Djumtah dan djenis KOMISI dapat dibentuk sebagai berikut:
a. Komisi Haluan Negara;
b, ,, A. (Mental, Agama/Kerohanian/Penelitian);
c. ,, B. (Bidang Kesedjahteraan);
d. ,, C. (Bidang Pemerintahan dan Keamanan/Pertahanan);
e. ,, D. (Bidang Produksi);
f. ,, E. (Bidang Distribusi dan Perhubungan);
g. ,, F. (Bidang Keuangan dan Pembiaiaan).
(4) Djumlah dan djenis SUB-KOMISI dapat dibentuk sebagai ber-
ikut:
a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
d.
a.
b.
a.
b.
c.
d.
e.
a.
b.
c.
d.
Komisi A
Sub-Komisi
,,
,,
,,
Komisi B
Sub-Komisi
,,
,,
Komisi C
Sub-Komisi
t,
Komisi D
Sub-Komisi
,,
,,
,t
,t
Komisi E
Sub-Komisi
tt
,,
(Bitiang
(Bidang
(Bidang
(Bidang
(Bidang
(Bidang
(Bidang
(Bidang
Nelajan)
(Bidang
(Bidang
(Bidang
(Bidang
(Bidang
(Bidang
(Bidang
(Bidang
(Bidang
(Bidang
(Bidang
A/r
A/II
A/rrr
A/N
B/T
B/rr
B/III
B/rv
M ental/A gama/ Ketoh anian/ Kebu dai aan)
Penelitian)
Pendidikan Umum)
Pendidikan Kedjuruan dan Chusus)
Kesehatan)
Perumahan)
Kesediahteraan Sosial)
Kes edj ahteraan / Buruhr/ P egawai / T ani/
Pemerintahan)
Keamanan/Pertahanan)
Sandang)
Pangan)
Industri berat)
Industri ringan)
Perobatan)
Distribusi)
Perhubungan Darat)
Perhubungan Laut)
Perhubungan Udara, PTT dan Turisme)
C/T
c/rr
D/T
D/rr
D/rt
D/TV
D/V
E/r
E/tr
E/trr
E/rv
Komisi F
Sub-Komisi F
50
(Bidang Keuangan dan Pembiaiaan)

Pasal 10.
ftienpaian naskah k
"
p a d a
himaan naskah dari para
Ol Lrntuk memudahkan penelitian dan pemeriksaan kernbali susunan
6man Komisi2 dan Sub-Komisi-sub-komisi semasa Sidang Umum
tahun 1960, dalam BUKU PBNUNTUN terdapat daftar nama2
uggauta Komisi dan Sub-Komis,i iattg,bersangkutan.
Ft Guna memperlantjar segala prosedyr pembentukan Komisi dan
lmt.i para anggauta MPRS dipersilahkan mengadakan pilihannia
nasuk- salah satu Komisi berikut Sub-Komisinia pada waktu pen-
BAB VII.
Peredaran Naskah.
Pasal 11.
[D lang dimaksud dengan ,,PEREDARAN NASKAH" dAIAM
adalah:
para anggauta;
anggauta.
Pimpinan MPRS ini
f,l fang dimaksud dengan ,,NASKAH" dalam Instruksi Kerdja_Pim-
rl ltPRS ini, adalah n a s k a h menurut ketentuan pasal2 dalam
Pimpinan MPRS No. 3/MPRS/1963, iang meliputi d i e n i s
golongan:
Smt/Msrne;
hat Edaran dan pengumuman;
Irrat dan Radiogram;
&han Pustaka/Penelitian;
f,ehan Musjawarah.
m Untuk ketertiban dan kedjelasan dalam soal2 naskah, supai-a
'lprkan dan diindahkan dengan tertib ketentuan2 tentang naskah
n Xeputusan Pimpinan MPRS Ng. 3/MPRS/1963 sehubungan dengan
frsd Pimpinan llpns No. 8/MPRS/1960 dan Peraturan Tata-Tertib
(I) Semua naskah MPRS dibagikar/disampaikan kepada para an-g'
eir MPRS hania di Box-Naskah BAGIAN DISTRIBUSI . ketjuali djika
Lpban MPRS menentukan tjara lain.
E, Penjampaian naskah kepada para anggauta MPRS dilaksanakan
ffiut Instruksi pasti dari Pimpinan MPRS.
Pasal 13.
(l) Penerimaan naikah d a r i Anggota MPRS hanja dilakukan
fuln lrcrantaraan Box-Naskah/BAGIAN PENERIMAAN, ketiuali apa-
b-Pf-pinan IVIPRS menetapkan tjara lain.
51

(2) Penerimaan naskah dari Anggauta MPRS dilalcsanakan menurut
ketentuan2 pasti dari Instruksi Pimpinan MPRS.
Pasal 14.
(1) Demi ketertiban dan kelantjaran dalam pengurusan/pelaianan
naskah, kepada semua pihak jang bersanglcutan diperingatkan untuk senan-
tiasa mematuhi dan melaksanakan semua peraturan2 MPRS iang bersang-
kutan.
(2) Kepacla Wakil Ketua MPRS/N,Ienteri Brig. Djen. Wilujo Puspo
Jrrdo sebagai penanggung-djawab administrasi dari lingkungan Pimpinan
NIPRS, diserahkan tugas dan kewadiiban untuk mengawasi pelalaanaan
Instruksi-Kerdja ini dengan setertib-tertibnja.
Pasal 15.
(1) Segala sesuatu jang belum diatur dalam Instruksi-Kutdj. Pimpinan
MPRS ini, akan ditentukan lebih landjut dengan keputusan lain.
(2) Instruksi-Kerdia ini mulai berlaku pada hari &tetapkan.
Bandung, 20 April l96i!.
Pimpinan
Madielis Permusjawaratan Rakjat Sementara
Republik Indonesia.
Ketua/Wakil Menteri Pertama,
CTIAIRUL SALEH.
52

PIN{PINAN M.P.R.S.
(Keputusan Presiden R.I. No. 292 tahun 1960 tgl. 9-11-1960).
Ketua CHAIRUL SALBH
Mr ALI SASTROAMIDJOIO
K. H. IDHAM CHALID
D. N. AIDIT
KOLONEL WILUJO PUSPO JUDO
Ketua
/,
D
D
Pembantu Musiawarah (BAPEMUS)
I)ibenhrk berdasarkan pasalz 8, 9 dan 10 Peraturan Tata-tertib N'I.P.R.S.
gen keputusan ?impinan N{.P.R.S. o. I/MPRS/1960 tgl. 16-11-1960)
r,fas membantu Pimpinan M.P.R.S. untuk melantjarkan segala
gan atas dasar musjari'arah untuk mentjapai mufaktrt.
t
t,
lL
keanggotaan:
D[r Soedarisman Poerwokoe-
s0emo
f'.et. Kol. Djoehartono
n. B. Sitohang
e- Nj. Umi Sardjono
b. Asmara Hadi
Drs Imam Pratignjo
Drs D. S. MatakuPan
[. Siregar
Pandu Kartarviguna
Dr Mohammad Darwis
Ir Sakirman
Ir Abdulmadjid
Dioyodhiningrat
D' Drs ]. Piry
le Nungtjik A. R.
Itr R. P, R. Situmeang
E K. H. Masjkur
n K. H. Saifuddin Zultti
I7'- H. Achmad Siaichu
lft H. Harsono Tjokroaminoto
|l. H. Siradiuddin Abbas
[- S. Hadikusumo
tL I. G. G. Subamia
lg A. NI. Datuk
ls- tuitq Effendi
Anggauta No. 8/36
),
))
))
t)
))
))
),
))
,)
))
tt
c/e4
A/266
A/207 sampai
28-1r-1960
C/229 mulai
28-11-1960
c/220
A/L26
A/1le
A/4s
B/23
c/2L3
c/221
A/8s
A/90
A/sr
A/47
A/78
L/so
A/84
At87
A/5
A/37
A/264
A/226
),
),
))
)t
53

24. Nj. Lastari Soetrasno Anggt-ruta No. 4/205
25. Kol. Abu lazid Bustorni ,> ,> A/L34
26. Kol. (P) R. S. Hadiwinarso >, ,, A/L44
27. Kol. (U) Wiriadinata ,> ,, C/L23
28. Kom. Besar Enoch Danubrata ), >, C/L}L
29. Kol. Ismael Lengah ,, ,, C/L40
30. H. L. Rumaseur,v ?, >, A/279
Baclan Pembantu t ,rron Rumah Tangga (B.P.R.T.).
Dibentuk berdasarkan pasal2 B, ll dan 12 Peraturan Tata-tertib Siclang
Pertama M.P.R.S. (deqgan keputusan Pimpinan M.p.R.s. No. 2/{pRS7
196o tgl..16-11-1960) dan bertlgas membdntu pimpinan ,I.P.R.S. untuk
melantjarkan segala urusan keriimah-tanggaan M.P.R.S.
Pimpinan :
Wakil Ketua M.P.R.S. KOLONEL TLUJO PUSPO JUDO
Susrrnan keanggotaan:
1.
2.
J.
4.
D.
6.
nt.
K. H. Asnawi Hadisiswaja
Aminuddin Aziz
Djokosudjono
Suparna Sastradiredja
Rasjid Sutan Radja Emas
Tarwia Sutendy
Major (U) Soedomo Jahoe-
dihardja
Let. Kol. Imam Sjafi'ie
Kom. Besar Abdurachrnan
Setjowibowo
Jozef Himawan Djaja Endra
Anggota No. C/223
)> ,) A/20L
,2 ,, 4/118
), )) C/44
j) >, A/249
), >) c/r7g
), )) A/L54
8.
9.
,l
),
tr
,, B/25
,, A/I58
,, c/L7210.
il

VIII
SUSUNAN KOMISI-KOMISI
.
DAN
SUB KOMISI. SUB KOMISI

t.
t
ICHTISAR TENTANG KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI DAN
SIJB KOMISI - SUB KON4ISI.
KONTISI MANIPOL
KON{ISI.KOMISI BIDANG :
47
),
))
-- ,)
Tidak masuk Sub
KOMISI A: BIDANG
Sub Komisi A/I
MENTAL/RUFIANI/PENELTTTAN ... 91
Bidang Menta/Keruhanian/Kebuda-
jaan 43
Bidang Penelitian 15
Bidang Pendidikan Umum 2L
Bidang Pendidikan Kedjuruan dan
Chusus l1
A/II
Airil
A/rv
Kornisi (Ketua Komisi)
Djumlah:
KOIISI B : BIDANG
Sub Komisi B/I
KESEDJAHTERAAN
Bidang Kesehatan
Bidang Perumahan ....
Bidang Kesedjahteraan Sosial
Bidang Kesedjahteraan Buruh/
Pegawai/TanilNelajan
(Ketua Komisi f seorang anggauta)
Djumlah 57
KOMISI C: BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEAMANAN/
PERTAI-IANAN .... T22
Sub Komisi C/l : Bidang Pemerintahan . 63
,, C/lI : Bidang Keamanan/Pertahanan ... 53
Tidak masuk Sub Komisi (Pimpinan Komisi f seorang
anggauta) 6
Djumlah . t,,
KON4ISI D : BIDANG PIiODUKSI '..
Sub Komisi D/I Bidang Sandang 19
))
t)
>)
))
D/II : Bidang Pangan 29
D/Ifi : Bidang Industri Berat 2l
D/IV : Bidang Industri Ringan tg
D/v Bidang Perobahan f5
Tidak maiuk Sub Komisi (Pimpinan Komisi f 5 orang
anggota) 8
Djumlah ....Tn
9l
57
,, R/IT
,, B/III
,, B/IV
Tidak masuk Komisi
t1
14
r5
t5
2
vt

KOMISI E: BIDANG
Sub Komisi E/I
DISTRIBUSI DAN PERHUBUNGAN
4a
I '/J
Bidang Distribusi ........ 27
Bidang Perhubungan Darat
Bidang Perhubungan Laut
Bidang Perhubungan Udara
Komisi (Ketua Komisi + 4
72
68
,, E4II
,, E/III
., E/TV
Tidak masuk Sub
13
T4
13
";;;;anggota)
Djumlah
KOMISI F : BIDANG KEUANGAN DAN PEI4BIAJAAN ...
52L
58

ST SLTNAN KO,IISI-KON4ISI DAN
KOT,IISI MA
SUB KOMISI - SUB KO{ISI
NIPOL
Nomor
At gg.
Nama Anggauta
L
E
E
{
iL
204/C
47/L
108/A
36/B
108/C
t1t/c
5A/ L
t52/ A
4/B
LA/C
82/ A
2L6/C
247/A
e7 /C
264/ A
r52/C
tr4/ A
L56/C
T27 /A
LqL/C
T46/ A
LOA/C
reO/A
263/ A
98/C
232/C
t37 /C
L48/ L
4s/ L
200/c
8B/A
LO/B
Pimpinan Kornisi :
Roeslan Abdulgani, I-I.
{as jkur, K. H.
Njoto
Soedarisman Poerrvokoesoemo, N,Ir.
Soedjono, Dr Kol.
Anggauta2 Kornisi:
Abdul Nladjid
Achmad Sjaiciru, I{.
Achmad Soemadi, Let. Kol. Lrdara
Adnan Nur Lubis
Anang Hassan
Anrvar Tjokroaminoto, H.
Arief Soedjono, Mr.
Asmu
Basoeki Rachman, Kol.
Datuk, A. N'I.
Djrr'far Zainuddin, II. M.
Eddie Abdulrachrnan N4artalogawa
Farid Nla'ruf, Prof. K. H.
Soctarto Hadisoedibyo, R. H.
Henk Ngantung
Indro Soebagio, Let. Kol. (P)
Ktrharoedin Nasoetioir, Let. Kol.
Lattrihamallo, Prof. Dr Ph. D.
Karei Supit
Nlagenda, Kolonel E. J.
,Iartadinata, Laks. Muda E.
N,Ioedjoko Koesoemodirdjo
N,Ioersalin, {ajor (P) D. N,{.
Ioesta'in, K.H.
Nasution, Djend. A. H.
Nja' I)irvan
Nur Suhud
(Ketua)
(Wk. Ketua)
(Wk. Ketua)
(Wk. Ketua)
(Wk. Ketua)
a
,t-
&
s
m.
il.
tg
ut.
l{.
15.
16.
r5.
Iti.
19.
30.
!1.
.:'-f
.
9s.
94.
5.
fr.
fr.
s.
29.
30.
31.
32.
59

Nomor
urut
Nomor
Angg' Nama Anggauta
33.
34.
.tD.
36.
37.
38.
39.
18/ A
45/A.
LL3/C
78/ A
2L3/C
8r/B
L43/ A
56/C
85/B
L67 /C
2L7 /C
L73/C
2L5/C
262/A
280/A
Osa Maliki
Pandu Kartawiguna
Pranoto Reksosamodra
Saifuddin Ztrhri, K. H.
Sakirman, Ir
Silas Papare
Sumadi, Kapten
Soenarjohadi
Suu.'irjo
Suyono Kertartodigclo
Tumakaka, I. K.
I-Isrnan Ali Harun
Utrecht, IvIr Drs E.
Werdojo, K.
Vinoto Danuasmoro,
60

SIDANG I{ENTAL/RUHANI/PENELITIAN
Kctua
,t
,,
Plmpinan Komisi:
: Prof. Mr Djokosutomo
Nj. Mahmudah Mawardi
I.B.P. Manuaba
Siswojo
Kom. Udara Soetojo
Adipoetro
suB KoMrsr A/r
Angg. No. 219lC
,, 58/A (Ketua Sub
Komisi A/III).
,, 13/A Ketua Sub
I(omisi A/I).
,, ll/A (Ketua Sub
Komisi A/IV).
,, l5l/A (Ketua Sub
Komisi I A/ll).
(BIDANG MENTAL/KERUHANIAN/
KEBUDAIAAN).
Nomor
Attgg. Nama Anggauta
Pimpinan Sub Kornisi:
Manuaba, I. B. P. (Ketua)
AnggautaP Sub Komisi:
Abdul Djalil, K. H.
eh4"! Gani, H. Kapten
Abdul Azis, O. K. H.
Abdu'llah Tjiptoprawiro, Let. Kol. Dr R.
Abineno, Dr. J.L. Chr.
Achmad Aini Chatib, K. H.
Achmad Chatib, K. H.
Achmad Zaini, K. H.
Ahlawi Hamdi, H.
Aminah Hidajat, Nj. Ratu H.
Asjmawi, K. H.
Asmara Hadi
Asnawi Hadisiswojo, K. H.
Baqir Marzuki, K. H. M.
Ghozali, K. H.
Conterius
Dachlan, Kahar
Darwis Abdullah, Major
Djalaluddin, Sjech H. Dr.
Diawoto
Francisca Fangg-idaei, Ni.
Hadi Sosrodanukusumo
Himawan Djaja Endra, ]osef
Husin Hifni, K. H.
Ida Bagus Wcian Gede
13/A
L67/A
2AL/L
t79/A
TL4/C
L62/C
L76/ L
L70/ L
L49/C
2L/B
2IT/ A
L73/ A
22s/C
223/C
L47 /C
T77 /A
193/A
185/A
T%/C
T72/C
223/A
ne/A
4T/B
r72/C
158/A
1s5/A
61

Nomor
urut
Nomor
Angg'
Nama ADggM
%"
28.
29.
30.
31"
32.
33.
u.
35.
36.
37.
38.
39.
40"
4L.
42.
4it.
204/ L
8/A
221/ L
L1A/C
153/E
L42/ A
L55/C
L7T/C
6L/ A
2L8/ L
T8/C
r54/C
23/ A
70/c
r07 /c
33/C
L48/C
Ido Garnida
Isnaeni, Moh-
joebaar Ajoeb
I*,tf Umar, Ki
Mansur, fL Datut Nagui Blrr
Mohamad Isa Rhls, L€r. Xol-
Nawawi Usman, IL
Rachmattultah, K- II-
Ridwan Siacbrani It
Saiuti (Saiuti Melit)
Samsir
Sapari, K. H.
Sarino Mangunpraffi
Soekirman
Soepardio, Let. Kol.
Tadiuddin, E.
Toha ]ahia Omar, H. M-
suB KoN,fIsI A/II (BIDANG PENELnAN)"
Nomor Nomor
unrt Attgg.
Nama Anggauta
Pimpinan Sub Komisi:
Soetojo Adipoetro, Kom- UdaB (K€iua)
Anggauta2 Sub Komisi r
Adinegoro, Djamaluddin
Diokosoedjono
Djuhartono, LeL Kol.
Karim, A. D. P.
Mangunkarta, R. A. Maior (P)
Musaddad, K.H. Anwar
Muslich, K. H.
Roedhito, S. Sastrodiwi{o
Salatun, Let. Kol. l.
Subandrio, Dr.
Soenardi
Soeivarto, Ni. Soehafti
Titaley, Lambert Albert
Yusda, N'.
I
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
L2.
13.
L4.
15.
62
L'L/ A
L95/C
118/A
94/C
193/C
LTg/C
7e/A
169/A
4T/C
r2ft/c
2OT/C
IM/A
101/A
80/B
n3/A

sUB KOIVIISI A/Ifi (BIDANG PENDIDIKAN UMUM).
Nomor
uru(
Nomor
Angg. Nama Anggauta
1. 58/ A
Mahmudah Mawardi, Ni. H. (Ketua)
Anggaut62 Sub Komisi-:
Abdul Azu Dijar
Achmad Dasuki Siradj
Bambang Koesnohadi B. A.
Chanafiah, M. A.
Dahliar, Ni.
Fatchurrachman Kafrawi, K. H.
Hardojo
llasan Basri, Kol. H.
Ismijati Partosoegondo
Lamanauw, Pastor Dr.
Mahbub Djunaedi, H.
Margono Ongko
Moersid Idris
Sitor Situmorang
Soetoko Dioiosoebrotg
Soewages N. L.
Subandrio, Ni. Dr. Hurustiati
Susrama, I. G. Made
Wahab Chasbullah; K.H. A.
Wiriowratmoko, Nj. K. S.
(BIDANG PENDIDIKAN KEDTURUAN DAN
cHusus).
2.
'L/A3. 2r28/lr
4. 180/C
5. L2I/C
6. r84/C
1. 38/B
8. r9B/A
9. 48/B
r0. L78/C
11. t57/C
L2. 8L/L
13. rffi/C
14. L6/A
15. L92/C
16" 35/ A
t7. 82/B
r8. r89/C
19. L&/c
20. 46/A
2L, L88/C
suB KoMrsr A/rv
Nomor
urut
Nomo'r
Angg. Nama Anggauta
1.
2.
3.
4.
D.
6.
7.
8.
9.
t0.
11.
rrr/A
25/B
185/C
s/A
28/B
ffi/A
e0/c
45/C
Lffi/A
rr7 /A
r96/A
Siswojo (Ketua)
Anggauta2 Sub Komisi:
Imam Sjafiie, Let. Kol.
Kusijati, Nn.
Koesnan, Rh.
Manglcupradia, Gatot
Mursjid, K. H. A.
Moestopo, Prof. Dr. R.
Sjamsulhadi Kastari
Soemartono, Drs. Kom. Pol.
Soepeno Hadisiswojo
Soeriono
Tiatatan:
Tidak masuk salah satu Sub Komisi:
l. Prof. Mr Diokosutomo (Ketua Komisi A).
&t

Pimpinan
Ketua
Wk. Ketua
KOMISI B:
Komisi
Njono
Drijarkara, Prof.
Dr. N.
Fananie, R. H.Z.
Soedarsono
Wonojoedo, Kol.
BIDANG KESEDIAHTERAAN.
Angg. No. 254lA
,, 158/C (Ketua Sub Kom. B/U)
,, 224/C ( ,, .. ,, B[I)
,, 2g/A ( ,, ,, ,, Bnl
Dr. ,, 138/A ( ,, ,, ,, BI)
suB KoMrsr B/r (BTDANG KESETTATAI,,I)
Nomor Nomor
urut Arrgg.
Nama Anggauta
l.
2.
3.
4.
b.
6.
l.
8.
9.
10.
11.
138/A
23/B
26/ A
80/A
t27 /C
66/C
rfi/L
15e/C
191/A
Lil/A
zfiL/A
Wonojoedo, Kol. Dr. (Ketua)
Daru'is, Dr. Mohamad (Wk. Ketua)
Soeatmadja, Dr. R. (Wk. Ketua)
Anggautas Sub Komisi:
Asmah, Sjachrunie, Ni.
Hardjolukito, Dr. S. (Komodor Udara)
Kasipon, S.
Mudikfio, Ni.
Padmasepoetra, MSr. I.O. H.
Rompas, Ds. P. H.
Soedomo Jahoedihardjo (N{ajor Udara)
Ting Suwarni, N.
SUB KOMISI B/II (BIDANG PERUMAHAN)
Nomor Nomor
urut Attgg. Nama Anggauta
t.
()
3.
4.
b.
6.
l.
8.
9.
10.
11.
L2,
13.
L4,
64
t58/C
r44/A
LzO/ A
LT/B
r45/C
L74/C
ls6/A
Le/ A
7L/C
4A/C
52/B
2M/t
92/A
44/A
Drijarkara, Prof. Dr. N. (Kehra)
Hadir,r'inarso, R. S. Kolonel (P)
Senduk, H.
Abdul Madjid Abdullah, K. H.
Achmad Anwar, K7
Chalid Mawardi, A.
Mastra, B. P.
Poeg@r, R.
Rahim Kasim
Sampir Soewarto
Soedarso, Dr. M.
Sudhali Atmohu&ono
Sundari Abdulrachman, Ni.
Wachju Mh. Enoch, R.

SUB KOMISI Bllil (BIDANG KESEDJAHTERAAN SOSIAL).
Nomor
unrt
Nomor
Aogg. Nama Anggauta
l.
q,
3.
4.
n4/c
74/A
%o/A
3e/A
Pimpinan Sub Komisi :
Fananie, R. H. Z.
Mariam Kanta Sumpena, Njaju H.
Memet Tanumidjaja, Nj. Titi
Surja Hadi, Nj. Sutijah
(Ketua)
(Wk. Ketua)
(Wk. Ketua)
(Wk. Ketua)
5.
6.
7.
8.
9.
lo.
11.
TZ
13.
14.
15.
2T7/A
2T/ A
L77 /C
5/A
2L2/ A
103,/C
L87 /C
Iffi/C
L82/C
n/B
242/ L
SUB KOMISI
Abdoellah. Soetan Bandaharo Pandjang
Daruorio, R.
Dharilah, N.
Hadikusumo, S.
Maemunah Bahrok, Nj.
Mansiur, Kapten Inf.
Moedjio {oedjiati, Ni.
Probowinoto, Ds. B.
Rabi'ah Djamil, H. Ni.
Sjafei Wirakusumah, Moh.
Suharti Alimarkaban, Ni.
B/IV (BIDANG KESEDIAHTERAAN BURUH/
PEGAWAT/TANr/NELAIAN).
Nomor
urut
Nomor
At gg.
Nama Anggauta
l.
2.
3.
28/ A
57 /C
?3e/ A
?26/C
2.0L/ A
5/C
ffi/c
L6L/C
35/C
4s/c
8L/C
2,4L/A
8/e
76/C
LA7 /C
Soedorsono
Basoeki Poerwosapoetro, R. F.
Sardjono, S.
Anggautaz Sub Komisi:
Achmad Mudrika Prijatna
Aminuddin Azis
Badusaman Ritonga
Hadiprajitno
Kiting, Ds. Ch. A.
Kustantanijah
Mardjoko
Rasiban Wiriasomantri
Rumamah, Nj.
Setiawan
Sjafeie
Suwarno, Let. Kol.
(Ketua)
(Wk. Ketua)
(Wk. Ketua)
4.
o.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
L2.
13.
L4.
r5.
'll
$
65

tl
i
Tjatatan:
Anggota Komisi B jang tidak memasuki salah satu sub Komisi:
1. llio n o_ . (Ketua Komisi B)
2. I{asan Taher, M. Alggauta tlo. Zl/g
KOMISI C: BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEAMANAN/
PERTAHANAN.
Pimpinan :
Ketua : R. Enoch Danubrata Angg. No. 131/C
Wk. Ketua: Anwar Datuk Madjo Basa
Nan Koening
,, 1 H. Harsono Tjokroaminoto ,,
,, i Nungtjik A.R.
,, r Winarno Danuatmodjo
,, 9/B
,, 84/A
,, 90/ A
,, 34/B
1.
o
3.
4.
b.
SUB KO,[ISI Cfl (BIDANG PENIERINTAHAN).
-
r
Nomor Nomor
urut Angg. Nama Anggauta
Pirnpinan Sub Komisi:
Soekarmo
Abu |azid Bustomi, Kol.
Handokowidjojo, I. S.
Ischak N{oro
Zaelani, 4.
Abdullah Gathmyr
Abdulmadjid Djojoadhiningrat,
Abdul Muiz Ali
Abdussjukur
Achmadi
Adenan Rachman
Ainal Mardhiah Ali, Tngk. H.
Ali Markaban Harsono
Asjro Effendi
Aziz Samad, A.
Bachtiar Salim Haloho
Baharsan, lr,{r.
Caley, M.
Dachlan Riva'i
I)anoesoegito
Djambek, H. Moh.
Djumhur Hakim
Djoenta Soeardi
Haryowisastro, S.
32/B
L34/A
6lA
%J7IA
20/B
54/A
22L/C
27 /B
53/B
zLO/C
L5lB
r88/C
n/c
n6/A
L4/C
265/L
?.?8/C
L2r4/A
28/C
4r/L
7r/B
3/A
2%/C
?,55/A
(Ketua)
(!Vk. Ketua)
(Wk. Ketua)
(Wk. Ketua)
(Wk. Ketua)
6.
t.
8.
9.
10.
11.
L2,
13.
t4.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2L.
9.9
23.
tu4.
66
N{r.

Nomor Nomor
'Etrt-'' . - .AnEg. Nama Anggauta
?5.
%i.
n.
AL
0(I
fl).
31.
32.
33.
u-
35.
30.
gl.
38.
30.
{0.
41.
&.
41.
4.
45.
#.
47.
48.
49.
50.
51.
s2.
53.
il.
s.
5e
57.
58.
s.
fl).
61.
CIg
6(t
74/B
L76/B
22/C
67 /B
4E/B
22,5/A
65/B
L63/C
59/ A
L26/ A
75/ A
69/C
78/B
TL6/A
2L/C
175/C
ns/L
r$/A
119/c
57 /B
5I/B
190/C
r6liA
2I9/A
87 /A
t56/A
162/A
37 /B
183/C
85/C
2s/B
38/A
2W /C
4A/ L
52/C
?ttU/A
LOz/C
257 /A
62/C
Hasan Taher, IVI.
Here Wila, E. R,
I Gusti Bagus Artja
I Nlade Widjakusuma
Iboes Naserie
Ismangoen Poedjowidagdho
]akub Silonda E.
Kaler, I. G. K.
Mahfud Sjamsulhadi
Ivlatakupan, Drs. D. S.
lvloedawari, H.
Moedji Hardjosoemarto, R.
Nanlohy, D. Let. Kol.
Peris Pardede
Piry, S, N.
Rahmat, O. K.
Rumaseuw, H. L.
Sahlan Ridwan, K. H.
Sahulata, I.J. Maj. K.K.O.
Sajid Fachrul Baraqbah
Sajuti, H. A.
Samidjah Soegiarto, Nj.
Sario, Kom. Pol. II
Sidik Kertapati
Siradjuddin Abbas, H.
Soedjono, R. Kom. Udara
Soepratiknjo, Mr.
Sosroatmodjo, R. P.
Soesanto, Nj. D. S.
Subijakto, Mr.
S udjana
Suriapranata, O.
Suryadarma, S. Laksamana Udara
Soetjipto
Suwardjo
Trimo
Ulung Sitepu, Let. Kol.
Usman Muftiwidiaja
Wewengkang, ]eiles
g7

SUB KOMISI C/il (BIDANG KEAN,IANAN/PERTAHANAN).
Nomor Nomor ---
urut Angg. Nama Anggauta
1.
o
'3.
4.
o.
t35/ L
57/A
25I/ A
109/A
80/c
Maris, Let. Kol. (P) D.
Djadja Wiriasumita
Rusli Tjandradinata
Sudisman
Sudijono Djojoprajitno
(Ketua)
(Wk. Ketua)
(Wk. Ketua)
(Wk. Ketua)
(Wk. Ketua)
6.
1.
8.
9.
10.
11.
t2.
13.
T4,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2L.
c)9
23.
24.
25.
26.
n.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
u.
13/B
L44/C
2/A
44/B
158/A
166/A
6A/ A
23L/C
2/A
I84/A
2T4/ A
2L7 /C
L4O/A
63/A
180/A
181/A
33/B
I89/A
Ii4/ A
40/B
205/ A
4/A
M/B
T2/ A
34/C
77 /L
96/C
7/C
42/B
rcL/C
163/A
t42/C
Abdi Situmorang
Abdulchalim, K. H.
Abdullah
Abdulmanan, Let. Kol.
Abdulrachman Setjowibowo, Kombes
Achmad Ghozaly, K. H.
Ajip Muchamad Dzukhri
Ali Sadikin, Kol. K.K.O.
Asmadi Tirtooetomo
Dimjati, K. H. A.
Gele Harun, Mr.
Gunawan, Mr. R.
Hein Victor Worang, Kol.
Hussein Saleh Assegaff
Ibrahim Husni, K. H.
Iskandar Sulayman, R. H.
Iskandar Tjokrorvinoto
funus Anis
]usuf Tauzirie, K.
Katja Sungkana
Lastari Soetrasno, Nj.
Latuihamallo, S.
Mahmoed S. S.
Mansjur, F. Moh.
Marchum, Moh,
Marijamah Djoenaidie, Ni. S.
Moersjid, Kol.
Mohamad Amin
Mohamad Saleh, H.
Mohamad Nurfin, Kol.
Obay Suhantaatmadja
Pramudji Hadiwasisto
Pol.
.a).
36.
37.
68

Nomor
urut
Nomor
3tl.
39.
40.
4t.
42.
43.
u.
+5.
&.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
22/C
r35/A
r02/ A
3/B
6i /c
24/ A
119/A
L22/C
L78/ A
159/A
199/A
105/A
L94/ A
L23/C
206/C
43/ L
Rissi, Th. P.
Roeshan Roesli, Kol. C.P.M.
Salaw-ati, Ch. Nj.
Saleh, Tgk. M.
Sastradihardja, N{och.
Selarnat Ginting
Siregar, M.
Siswadi Darmajana, Kol.
Siaroni, K. A. H.
Soejono Prawirabisma,
Soewardi
Sukatno
Widjajasuparta, Pastor
Wiriadinata, Kol. U.
Wirjono Prodiodikoro,
Wirioseputro, Rs.
Adjun Kom. Bes. Pol. Mr.
ch.
Mr.
TJATATAN:
Anggauta2 Komisi C jang tidak memasuki salah satu sub Komisi:
l.
2.
&
+
D.
6.
R. Enoch Danubrata (Kehra Komisi C)
Anwar Datuk Madjo Basa Nan Koening (Wk. Ketua Komisi C)
H. Harsono Tiokroaminoto (Wk. Ketua Komisi C)
Nungtjik A. R.
l'inarno Danuatnodio
Nur Suhud
(Wk. Ketua ,, )
(Wk. Ketua ,, )
Anggota No. 10/B
69

KOMISI BIDANG PRODUKSI.
Pimpinan
Ketua
Wk. Ketua
))
)t
a.
b.
Dr. Moh. lsa Angg. No. 7/A (sampai 20-11-19G0)
Dr. A. K. Gani Angg. No. l9lB (mrilai 20-1f-1960)
Kol. Abd. Latief Hendraningrat Angg. No. 132/A
H. A. A. Achsien Angg. No.- 53/A
I. R. Lobo A.rgg.No.8618
Tjoo Tik Tjoen Attgg. No. 103/A
SUB KO,TISI D/I (BIDANG SANDANG)
Nomor Nomor
urut Atrgg. Nama Anggauta
1.
2.
3.
4.
b.
6. r76/C
7. 82/C
8. 75/C
9. 139/C
10. 73/B
11. 53/C
t2. 24/C
13. 29/C
14. 36/C
15. 5B/B
16. 235/A
17 . 233/ A
18. L79/C
19. rW/L
Hartojo Prawirosudarmo
Napitupulu, Maj. (P) M.
Soekamsi Djojoadiprodjo
Moh. Noor Abdulgani
Gde Poeger
Anwar Nasution
Anwar Sutan Saidi
Endang Rasjad
Hardjanto, S.
Ismail Nongko
Nusjirwan Adil
Peleng, M. T.
Pulung Djunaedi
Sahamad Sudjono
Sanusi
Soesilo Prawiroatmodjo
Sunarjo
Tarwia Sutendy
Thahir, S. M.
23T/ A
L47/A
%a/A
70/ A
278/ A
(Ketua)
(Wk. Ketua)
(Wk. Ketua)
(Wk. Ketua)
(Wk. Ketua)
SLIB KOMISI DiII (BIDANG PANGAN)
Nama Anggauta
Nomor Nomor
urut Atgg.
1.
o
3.
4.
5.
70
T36/ A
?52/ A
110/A
6e/A
IzL/ A
Hasan Kasim, Kol.
Semanhadi Sastrowidjojo
Djadi Wirosubroto
Maniudin Brodjotruno
Mooy, Chr. J.
(Ketua)
(Wk. Ketua)
(Wk. Ketua)
(Wk. Ketua)
(Wk. Ketua)

Nomor
urut
Nomor
At gg.
Nama Anggauta
6.
7.
8.
9.
10.
11.
L2.
13.
L4.
15.
16.
I7,
18.
19.
20.
2r.
n,
23.
%.
%.
%J.
27.
?4.
29.
3/C
1r0/c
39/C
60/c
25/ A
8e/c
T49/ A
5L/C
37 /C
2A:5/ L
L75/ A
L4O/C
13/c
16/C
65/ L
3L/C
17/L
r?5/ A
153/A
e8/A
2fr8/ L
23/C
2AB/C
72/B
Auggautaa Sub
Abdul Madjo
Adriani Hardigaloeh, Maj.
Alihasan, Let. Kol. A. S.
Apituley, Z J.
Bili, s.D.
Ctrodewv Amin
Darya Atmaka, {aj. R. O.
Hadisiswojo, S.
Haruir Umar
I{erman Mutashim
Idham
Ismael Lengah
Jahod Sumabrata
Martosuwondo
Josotaruno, I. N. H.
Muhamad Amin Zein
Notosukardjo
Saka, V.B.
Soerjo Argawisastra, Maj. (U)
Suhaimi Rachman
Sulasrni Mudjiati Sudarman, Nj.
Umar Lesteluhu
Sadjanvo, Mr
Achsjid Mudzhar, I{.
suB KoN4$r D,/rr (BIDANG INDUSTRI BERAT).
Nomor
urut
Nomor
At gg.
Nama Anggauta
l.
2.
3.
4.
D.
6.
7.
8.
{L
10.
11.
LZ
13.
130/c
92/C
222/C
33/C
2A2/ A
77 /C
s/c
50/B
45/B
TM/A
tr/c
721 L
.L/A
Soerjono, Kol. Li.R. (Ketua)
Wikana (Wk. Ketua)
Pu'rbodiningrat, S. Prof. Ir (Wk. Ketua)
Soesilo Prawirosoesanto, R. M. (Wk. Ketua)
Dahlan Ranumihardjo, A. (Wk. Ketua)
Alatas, S.M.
Ilariadi ]adipranoto, R. Ng.
Ismael, A. D.
Imansjah
Kasim
Koestandar Koesoemowardojo. R. M.
Moeplich, H. S.
Muh. Ahmad
7L

Nomon
urut
Nomor
Atrgg. Nama Anggauta
T4. M/C
15. 20/A
16. rr6/C
L7. 106/C
18. nr/ A
19. L37/A
2A. 65/C
2L. 68/A
suB KoMrsr D/IV
Anggauta" Sub Komisi:
Nur Pattar, M.
Rambitan, B.I.
Soeparno, Let. KoL (P) R J.'.
Soetisna {iharrdja. I*t. Kol. E-
Slamet Djojosumihe
Tallurachim, {ai.
Thalib, A. S.
Zain |rlhabsii, H.
(BIDANG TNDLISTRr Rltic{i.
Nomor
urut
Nornor
A.,gg. Nama Anggauta
r. 44/C
2. to'/c
3.
'B/C4. n6/A
5. 24/B
6. 46/C
7. L22/A
8. 2/C
9. I28/A
10. L/B
11. L20/C
L2. 86/C
13. 273/A
14. 55/B
15. L/C
16. 227/C
L7. zW/C
18. %:3/A
le. 54/C
suB KoMrsr D/v
Suparna Sastradiredja
Usman Ismail, Let. Kol. R.
Samadi, A.
Moechari Hadisardjono
Setiadi Reksoprodjo, Ir.
Achmad Sumadi
Koot, J. R.
Muh. Saleh ]acub
Palaunsoeka, F. C.
Panglima Polim, T.M.A.
Rachmat Sumengkar, Let. Kol.
Ratulangi, A.R.S.D.
Sjaharuddin St. Pamuntiak
Saleh H. Thalib M.
Soebadi Wardojosudarrro
Soeharno
Soeharto, Dr Med.
Sumantri, R.
Wachid Amanu
(BTDANG PEROBATAN).
(Ketua)
(1[:k Ketua)
(W-k Ketua)
(['k Ketua)
(11t. Ketua)
Nomor Nomor
urut At gg. Nama Anggauta
1.
o
3.
72
Lg/C
35/B
LL'/C
Imanudin, Dr
Bachrun, H. N.
Moh. Kamal, Let. Kol. Drs
(Ketua)
(Wk. Ketua)
(Wk. Ketua)

Nomor
urut
Nomor
Aogg'
Nama Anggauta
4.
b.
6.
%a/c
22/ A
130/A
6/c
48/C
T7 /C
?ffi/A
86/ L
LM/C
68/C
2L3/ A
Suwarti Bintang Suradi Nj.
Saleh Umar
Soekardja, Kol. Dr
Anggauta2 Sub
Abimanju Ichtiarto
Mardiono Slamet
Mochamad "fam.
Tuti Noer Bandilah, Nj.
Anwar Buntari
Nunung Kusnadi, A.
Kaharoedin Nasoetion Let. Kol. (P)
Sukard.i Sumaatrnadja
Tobing, H. L. Dr N.
(Wk. Ketua)
(Wk. Kehra)
(Wk. Ketua)
(Wk. Ketua Komisi D)
(,,,,)
(,,))
Anggota No. 132/C
,, l1/c
,, 247/A
t.
8.
9.
10.
11.
L2.
13.
14.
15.
TJATATAN:
Anggauta Komisi D jang tidak memasuki salah sattr, Sub Komisi:
1. Dr A. K. Gani (Ketua Komisi D)
2. Kol. Abd. Latief Hendraningrat
3. FI. A. A. Achsien
4. I. R. Loho
5. Tjoo Tik Tjoen
6. Pieter A.I.M.
7. Sutinah Sukamdi, Nj.
8. Asmu
)
)
7g

l
KOMISI E: BIDANG DISTRIBUSI DAN PERIIUBUNGAN
Pirnpinan
Ketua
Komisi :
Wk. Kehra
)t
))
SUB KCVIISI EiI
Let. Kol. Frits Suak Argg. No. lflC
N{arzuki Lubis A.rgg. No. 55/C (Ketua Sub Komisi
ElIY).
Murtadji Bisri Angg. No. 253/A (Ketua Sub Komisi
E/ril).
Sudojo Atgg. No. 93/A (Ketua Sub Komisi E/II).
Nj, Umi Sardjono A.rgg. No. 207lA (Ketua Sub Komisi
E/r).
(BIDANG DISTRIBUST)
Nomor
urut
Nomor
I.
2.
3.
4.
wt/A
3L/A
Lffi/C
88/C
L46/C
22s/A
26/B
72/C
12/C
Tg4/C
20/c
43/B
2tl8/L
s5/c
237/A
L&/B
60/B
38/C
32/C
%:6/A
2"59/A
67/A
274/ A
L65/ A
42/A
L7L/C
68/B
Nj. Um,i Sardjono
Nj. Soemari
Drs Abdoerachman Raieman
Dfalaksana
H. Niti Sumantri
Abdullah Jusuf, K.
Abubakar Jusuf, H.
Ali Dimung
Ali, H. Moh.
Aziz Madjid
Goei Poo Aan
Hamdi
Hardjodinoto
Kartinah Kurdi, rj.
Lourens Say
Ivloeis Hassan, A.
Muchtar By.
Nani Wartabone
Nurdin Djain, Kapten
Pangkoe
Sastrodikoro
Setiati Surasto, Nj.
Soelaeman lvidiojoeoebrm
Soemardi ]amosoemarO
Subroto Aryo Iataram, Lct-
Wasis
Wenar, A.
Widjana" I Ketut
(Ketual
f$t. Ketua)
Ott. Ketua)
(tVk Ketua)
b.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
rb.
16.
17,
18.
19.
24.
2r.
qo
23.
24.
2,5.
26.
27.
T4
Krrt

SUB KOMISI E/II (BIDANC PERHUBUNGAN DARAT)
Nomor Nomor
urut Ar,gg. Nama Anggauta
93/ A
r00/c
Sudojo
Utojo Utomo, Kol.
Anggautae Sub Komisi:
Bakri Soelaeman
Hasan Gajo, M.
Hassan, A.
Kasimun
Nfanoppo, A.C.
Marunduh, S.
Pajung Bangun
Panggabean, J.K.
Singgih Tirtosudiro
Subanria, I.G.G.
Widarbo Djojowardono
(Ketua)
(Wk. Ketua)
3.
4.
b.
6.
q
l.
8.
9.
10.
11.
t2.
13.
L4/B
2/B
6L/C
42/C
62/B
63/B
8/B
u/c
%/A
37/A
r68/C
SUB KOMISI E/III (BIDANG PERHUBUNGAN LAUT).
Nomor
urut
Nomor
Atrgg.
Nama Anggauta
l.
2.
253/ A
L45/ A
Murtadji Bisri
]ohn Lie, Kol. (P)
Amung Amran
Dauhan, G.E.
Hasan Alkadrie, S.
Imban, Z.
lvlartosoewito, S.
Nirahuwa, M.
Obus, G.
Pello, A.S.
Pellaupessy, L. Let. Kol.
Sabara, Edy Let. Kol.
Sjarifumar, j.
T'uk Subianto
(Ketua)
(Wk, Ketua)
3.
4.
D.
6.
7.
8.
9.
10.
il.
12.
13.
14.
22,t/A
6t/B
56/B
85/A
14/A
50/c
4s/B
71/B
T4I/ A
66/B
5s/c
258/A
(
7,1

)SUB KOMISI E/IV (BIDANG PERHUBUNGAN UDARA,
P.T.T. DAN TOURISME).
Nomor Nomor
unrt Atrgg. Nama Anggota
t.
o1t.
55/C
I24/C
Marzuki Lubis
Makki Perdana Kusuma,
Let. Kol. (U) R. Moh.
Anggauta-anggauta Sub Komisi :
Anom Dada, A.A. Gde
Darjatmo
Di"mhari
Harefa, P.N.
Luhukay, Jan
Manckin, M.R.
Rasjid St. Radia Emas
Raspio, Mr.
Surja
Suratno
Thaha Ma'roef, M.
(Ketua)
(Wk. Ketua)
3.
4.
D.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
6e/B
99/C
234/A
6/B
126/C
L55/A
249/A
87 /e
30/c
47 /C
L82/ A
Achmadi
Djohan Rivai, Kapt.
Major Karangan, M.F.
Leirnena, Dr I.
TJATATAN :
Anggota2 Komisi E iang tidak memasuki safrh ffi ftb Embi:
Let. Kol. (P) Frits Suak. (Ketua Komisi E).
Argfr D{o. flNQ/C
m illwc
m il ur/c
D tu ug/c
1.
o
3.
4.
5.
JO

KOMISI F: BIDANG KEUANGAN DAN PEMBIAJAAN
Nomor
urut
Nmor
Angg-
Nama Anggauta
1.
o
3.
4.
b.
8/A
r33/A
ffi/c
ffi/A
gI/A
Zainul Ariffin, H.
Badarussamsi, Kol.
Muhammad Yamin, Prof.
Mr H.
Runturambi, F.
Soebagio Reksodipoero,
IvIr
AnggautaP Sub Komisi:
Abdulah, Let. Kol.
Abdullah Afandi, Rd.
Amir Datuk Palindih
Andi Mappasala
Anwar Kadir
Asmanoe
Chamid Widjaja, H.A.
Djenawi Tahir
Dioni,H.M.
Djuanda, Ir. H.
Djuki Abdul |rziz, M.
Frans Seda, Drs.
Hanafi, A.M.
Hardiman Sumardanus, Kapt. A.
Husein Kartasasmita, R.
Imam Pratignjo, Drs.
Iskandar Kamel, (Ibhy)
Janur Daeng, M.
Iusran,E.
]usuf Wibisono, Mr.
Kandjun Kusunomihardjo
Kustur Mintokusumo
Lie Po Yoe
Mansur, Nj. Chasanah
N{ardjohan, T.S.
Marzoeki Jatim
Nlassiara
Mirza Mustakim
Mohamad Asrah, Kol. Ud.
Moh. Busroh, L.LI. II
Ivlongan, C.
Muamil Effendi, Let. Kol.
Muhammad Hasan
Muhamad Padang
(Ketua)
(Wk. Ketua)
(Wk. Ketua)
(Wk. Ketua)
(Wk. Ketua)
6.
l.
8.
9.
10.
11.
L2.
13.
L4.
r5.
16.
L7,
18.
19.
20.
2T,
22.
2J..
ztL.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
u.
35.
36.
37.
38.
39.
rm/c
#/A
133/C
7AC
{nlA
sI/c
5UL
glB
7lB
1S/C
rm/c
t8/L
sr/c
150/A
fiI/I
?illc
L7 /B
L6/B
47/B
ffi/A
76/ A
4/C
10/A
181/C
L2/B
LgI /A
Lg|/C
78/C
LM/C
r57 /A
2#/A
139/A
73/L
7e/B
77

Nomor
urut
Nomor
fi.
4L.
42.
43.
M.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
bD.
56.
o{.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
gl.
68.
L5/ L
62/ A
r00/A
8s/ A
3L/B
7L/ A
188/A
275/ A
zffi/A
9L/ A
7s/c
186/ A
43/C
83/C
232/ A
L35/C
36/ A
Lgz/A
97 /A
29/ L
83/B
r38/C
tu/c
216/ A
2N/tr
274/A
75/B
113/A
206/ A
lvlunadir
Munir Abisudiak, H.
Oey Hav Djoen, Tj.
Piry, Drs. ].
Sadikin,Kol.
Saifudin, H. IMuh.
Sardjono
Siauw Giok Tjhan
Sitohang, R.B.
Situmeang, R.P.R.
Sjamsoe Harja-Udaia
Sjech Marhaban
Soekanto Prawiro lvlartono
Soemali Prawirosoedirdio
Soerachman, B. Sc.
Soewandopranoto
Soewono
Sondakh, M .
Sudjito
Sudrasman Tjitrosa"djoio
Sugoro Armoprasodio
Suharto Rebo, F.
Sumampow, Drs. W.F.
Suprapto, Mr.
Sutamto Dirdiosuparto, flrs.
Sutarno, R.
Tania, S.V.
Tioegito
Wachid Hasjim, Ni. S.A.
78

MADIELIS PERMUSIAWARATAN RAKJAT
SEIVIENTARA REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI-KERDJA
PIMPINAN MADJELIS PERMUSIAWARATAN
RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA
No. 7/IKIMPRS/I963
tentang
TATA.PENGATURAN PERSIAPAN DALAM BIDANG
TEHNIS-ADMINISTRASI SIDANG UMUM KE-II MPRS.
PIIVIPINAN MADJELIS PBRMUSJAWARATAN RAK.
IAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA;
Menimbang :
b.
!**-1 sebagai kelandjutan daripada Instruksi-Kerdja pirnpinan M.p.-
R.S. No. 1/IKIMPRS/1963, sehubungan den,gan Kep,utusan Presiden
No. 39/1163. perlu menetapkan ketentuan2 lebih terperin'tji tentang
tata-pengaturan persiapan2 dalam bidang tehnis-adminitrasi unturk
menghadapi Sidang Umum ke-II M.P.R.S. ;
bahwa- dengan telah dibentuknja Panitia Interdepartemental di Dja-
karta dan Panitia Daerah di Bandung untuk Persiapan dan Penjeleng-
garaan Sidang Umum ke-II M.P.R.S., telah ditjapai sepakat dalam
menetapkan garis 2 kebid j aks anaan pengaturan-pen ginap an, term aksu d
pada a.
Mengingat:
1. Keputusan Presid.en No. 39/1963 sehubungan dengan No. l?{/lg6l;
2. Keputusan Pirnpinan M.P.R.S. No. 6/MPRS/1963 sehubungan dengan
Keputusan Menteri Pertama No. 36/MP/1963 dan Keputusan Guber-
nur/KDH Diawa Barat No, Gdh 14IPDIMFRS/I963;
3. Instruksi-Kerdja Pimpinan M.P.R.S. No. 1/IKIMPRS/I9O3 sehubungan
dengan Instruksi-Kerdja Sekertaris umum M.P.R.S. No. 5/MPRS/lgog
pokok 23;
Mendengar:
Musjawarah Pimpinan M.P.R.S. ke-43 tertanggal 20 April 1963.
Menetapkan:
Iata-Pengaturan Persiapan2
garaan Sidang Umum ke-II
Memutuskan:
Dalam Bidang Tehnis-Administrasi Penieleng-
M.P.R.S. sebagai berikut :
7g

1.
o
D.
1.
o
1.
BAB I.
UNDANGAN MUSIAWARAH
Pasal 1.
Undangan untuk menghadiri Musjawarah Sidang Umum ke,II M.P.-
R.S., telah termuat dalam Instmsi-Kerdia Pimpinan M.P.R.S. No. 1/-
IK/MPRS/r9ffi Pasal 6 ajat (3) jo Pasal 7 aiat (3) dan (a).
Berasarkan Undangan tersebut pada ajat (1) pasal ini, kepada Pimpi-
nan Panritia M.P.R.S. Daswati I telah fiinstrrlsikan unhrJi menjampai-
kan Undangan/Pemberitahuan tersebut k.p.d" semua Anggauta
M.P.R.S. jang termasuk dalam lingkungan kervervenangannja
Instruksi-Kerdja Pimpinan M.P.R.S. No. l./IK,/IPRS.' 1963 telah disam-
paikan kepada para Panitia M.P.R.S. Dasrvati I pada tanggal 9 Maret
1963, jang kemudian diulangi lagi dengan pengiriman Instrulsi-Kerdja
tersebut ber-sama2 dengan Keputusan Presiden o. 39'1963 melalui
pos dan rnelalui morse dengan perantaraan Studiol R.R.I. fiselu-
nrh Indonesia.
Pasal 2.
Undangan untuk rnengundjungi Sidang Lrmtrm ke-tl [.P.R-S. termak-
sud dalam Pasal l, akan diulangi dengan perantaraan Pengrrmuman
melalui R.R.I. terhitung mulai tanggal 25 April 1963 dengan setjara
bergel<lmbang.
Beserta ulangan undangan tennaksud pada ajat {l). akan disampaikan
melalui media jang sama Instruksie Pimpinan [.P.R.S. kepada Pim-
pinan Panitia M.P.R.S. Daswati I dan para -{nggauta f.P.R.S.
Pasal 3.
Undangan untuk para tamu guna menghadiri Pembukaan Sidang
Umum ke-II M.P.R.S., disampaikan mulai tenqgal 93 April f963 s/d
tanggal 6 lv{ei 1963.
Djawaban terhadap undangan termalsud pada aiat (lt pasd ini ditung-
gu se-lambat2nja pada tanggal 10 Iei 1$S$ sdah diterima oleh Seker-
tariat ,'I.P.R.S di Bandung.
Berhubung dengan ketentuan2 dari pihak Securitl', maka segala sesuafu
jang berhubungan dengan penielenggaraan undangan seperti dimalcsud
dalam Instruksi-Kerdja ini, diatur berdasarkan ketentuan2 dalam Kepu-
firsan Pimpinan M.P.R.S. No. 4-IMPRS /1963 tentang lusiarvarah dan
penindiau.
Pasal 4.
Berdasarkan Keputusan Pimpinan M.P.R.S. No. 4nlPRS/1963, pen-
daftaran penindjau/pengundjung Musjawarah Paripurna Sidang [Jmum
ke-II M.P.R.S., dilakukan oleh Sekertariat {.P.R.S. sesuai dengan pehrn-
djuk-pe,hrndjuk lebih landjut dari Pimpinan M,P.R.S.
80

BAB II"
TRANSPOR"
Pasal 5.
l. lang dimalsud dengan transpor dalam Instruksi-Kerdja ini meliputi.
a. Tranqqryerdjalanan dari tempat domisili/tempat transit ke Ban,
dung P.P.
b. Transpor-perdjalanan dari tempat domisili ketempat transit p,p.
c. Transpor lokal di Bandung dan ditempat transit.
l.
UPt*.q.ryqot seperti dimaksud pada ajat (1) pasal ini, diselengga-
rakan oleh Sekertariat M.P.R.S. dengan bintuan ?anitia Interdepirie-
mental di Djakarta dan Panitia Daeiah di Bandung.
Pasal 6.
flanspgr -ke Bandung bagi para Anggauta M.P.R.S. jang berdomisili
diluar Putau Djawa atau ili Pulau Djiwa tetapi diluai k"ota Diakarta,
akan diusahakan
-dengan media _pel6rbangan-dari beberapa ibukota
Propinsi tertentu langsung menudju ke Bandung.
Berhubungan dengan keperluan Musiarvarah Gabungan pimpinan,
Panitia Dasrvati seluruh Indonesia pida tanggal tB- Mei lg6s di
Bandung T"tl penerban_gan_ tersebut-pada a;a't lt) akan diberangkat-
kan seJarnbat2nja tanggal 12 Mei 19611 dari-masingz tempat peinbe-
rangkatan
untuk menghemat segalanja, maka telah fiputuskan oleh Musiawarah
Pimpinan M.P.R.S. ke-:13, bahvya penerbang-an termaksud pada'ajat (l)
pasal ini akan digrurakan diuga irntuk pe-ngangkutan paia Anggauta
Iu.P.R.s. semuanji jang berdotrisili di-tehpit2 ieperti himaks,rd"pada
ajat (1).
Berhubunq diundanqnia para Gubernur/KDH untuk menghadiri
Sidang Umum ke-II M.P.R.S., maka apabila dikehendakinii para
Gubernur djuga dapat menggrrnakan penelbangan tersebut.
Pengaturan dan_ pengurus_an soal transpor ke Bandung seperti dimak-
sud dalam pasal ini, diselenqgarakan oleh Pimpinan Paniiia M.p.R.S.
Daswati ] 4engqn bantuan Gubernur/KDH iang bersangkutan serta
Dinas au.R.I. dan G.I.A. seternpat bendasarkan instrrkii/peftrndiuk
dari Dinas Pusat-nja masing2.
Pasal 7.
l. Transpor bagi para _Anggagta M.P.R.S. jang berdomisili diluar Ibu-kota
Propinsi tempat kebe-rangkatan penerbangan untuk menudiu tempatz
keb'erangkatai penerbanfan teriraksud, Eupaia diselenggaiakan ^oleh
para Angglta {.q.lf._il"g_ bersangkutan dalam ke_rdjiiama dengan
_Pimpinan Panitia M.P.R.S. Daswasti l-nia masing2 derigan mengguna-
kan bantuan dari Gubernur/KDH serta Dinasz Perhubuigan Lait atau
le$ulu3gan Darat setempat sesuai dengan instruksi/p6tundluk dari
Dinas2 Pusat-nja masingz.
-
3.
4.
).
81

1.
Begitu pula pada waktu pulang kembalinja para Anggauta M.P.R.S.
tersebut pqd" ajat (l) _pasal-ini setelah_selesai mengundjungi Sidangtersebut pada ajat (f)
Umum M.P.R.S. ke-II,
) pasal ini setelah
, hendaknia dapat,dapat diselenggarakan seperti dimak-
dang
sud pada ajat (1) pasal ini.
Keperluan akomodasi-penginapan transit di-tempat2 Ibu-kota Propinsi
teripat keberangkatan^peierbingan, supaja diseienggarakan oleh ^pi*-
pinan Panitia M.P.R.S. Daswati I iang bersangkutan dengan bantuan
Instansi2 setempat.
Pasal 8.
Transpor bagi para Anggauta M.P.R.S. jang berdomisili di Djakar.ta
dan sekitartj*, termasuk didalamnja para Anggauta il{.P.R.S./D.P.R.-
G.R. jang kini masih bersidang di Djakarta, diselenggarakan dengan
media perhubungan Darat/Udara, iang diatur oleh Sekertariat {.P.R.S.
ber-sama2 Panitia Interdepartemental di Diakarta
Penjelenggaraan transpor D3akarta-Bandung seperti dimalaud pada
ajat (1) pasal ini diselenggarakan pada tanggal 12 Mei 1963 bagi para
Anggauta B.P.P. dan Anggota Pimpinan Panitia {.P.R.S., sedang bagi
para Anggauta M.P.R.S. lainnia diselenggarakan pada tanggal 13 I{ei
1963.
Pasal 9.
Transpor-lokal di Bandu,ng selama Sidang dan di Diakarta selama
waktu transit diselenggarakan dengan menggunakan microbus bagi
mereka iang tidak memiliki kendaraan pribadi.
Para Anggauta M.P.R.S. jang menggunakan kendaraan pribadinja untuk
menudiu ke Bandung dan untuk keperluan selama di Bandung, dapat
menerima penggantian perongkosan perdjalanan dan kendaraan lokal
sesuai dengan peraturan iang berlaku.
BAB III.
AKOI4ODASI.
Pasal 10.
|ang dirnaksud denga! akomodasi dalam Instrulai Kerdia ini, melipu,ti
akomodasi Musiawarah dan akomodasi Penginapan-
Soal akomodasi diselenggarakan oleh Sekertariat N,I.P.R.S. dalam kerdia
sama dengan Panitia Interdepartemental & Diakarta dan Panitia
Daerah di Bandung.
Pasal 11.
Akomodasi Musjawarah disediakan didalam Gedung M.P.R. sendiri
dan di Gedung Front Nasional Daerah Diawa Barat serta tempatz lain
menunrt keputusan Pimpinan N{.P.R.S.
Penggunaan Ruangan2 Musiawarah ditentukan oleh Pimpinan I,I.P.R.S.
dan diselenggarakan oleh Sekertariat il'I.P.R.S. sesuai dengan instruksi,/
pehrndiuk Pimpinan tuI.P.R.S.
1.
l.
2.
l.
82

4p"!4" sesuatu Kglompok Musjawarah memerlukan tempat-berapat,
hendaknja mengadjukan permintaannja kepada Dinas Sekertariat
il{*P.R.S. jang bersangkutan tepat pada waktunja, agar segala sesuatu
Leperluannja dapat dilajani dengan tertib dan lantjar.
sungguh tidak dapat dibenarkan, apabila tiap2 orang akan menentukan
sendiri dalam menggunakan salah satu Ruangan Musjawarah tanpa
pmbentahuan serta pengaturan dari pihak Dinas Sekertiriat jang telih
ditugas]<a_1 untuk eperltran itu, karena tiara-kerdia sematjam itu akan
menimbulkan kesulitan dan kekatjauan dalam penjelenggaraan penga-
huannja.
Pasal 12.
Akomodasi penginapan di Bandung ditetapkan untuk:
e- Para Anggauta IvI.P.R.S. dari luar kota Bandung;
b. Para petugas M.P.R.S. dari luar Bandung;
c. Para tamur/undangan dari luar Bandung;
d" Para penindjau/pengundjung dari luar Bandung.
Mengingat akan terbatasnja persediaan akomodasi penginapan dikota
B4*g,_ maka _ditegaskan peraturan soal akornbdaJi penginapan
brsebut dengan ketentuan2 pasti dari Pimpinan M.P.R.S.,-demi men-
djaga ketertiban dan kelantjaran dalam penjelenggaraannia.
_Sungguh tidak dapa! dibenarkan bahwa orang2 jang termasuk dalam
katagori tersebut pada ajat (1) pasal ini bertindak sendiri2 dalam men-
dapatkan akom-odasi penginapan atau pengaturannja lebih landju,t,
karena tata-kerdja sematiam itu tentu akan menimbulkan kekalutan dan
kesukaran dalam penjelenggaraan akomodasi penginapan termaksud
iang beTkibat kurangnja kelantjaran dalam penjelenggaraan Sidang
Umum ke-II M.P.R.S. seperti dirnaksud oleh Keputusan Presiden
No. 39/1963.
Untuk mengatur dan mengatasi segala kesulitan dalam penjediaan dan
penentuan penggunaan akomodasi penginapan di Bandung, maka Pim-
pinan M.P.R.S. memegang dalam tangannja sendiri kebidjaksanaan
4a"q penentuan penggunaan p,ersediaan akomodasi penginapan, jang
diusahakan oleh Panitia Daerah dibawah Pimpinan-Gubernur/KDll
Djawa Barat ber-samaz Sekertariat trI.P.R.S.
Kepada para penguasa Hotel/Penginapan diharap agar tidak membe-
rikan penentuan atau djandji mengenai penggunaan akan penginapan
kepada para tamunja jang datang untuk keperluan Sidang M.P.R.S.
Pasal 13.
t. Untuk memudahkan para Anggauta M.P.R.S. dalam mengundjungi
musiawarah2 dan menghubungi Sekertariat M.P.R.S., maka sedapat
mungkin bagi par_a A_nggau,ta M.P.R.S. termaksud diusahakan tempat-
penginapan jang berdekatan dengan tempat2 musjawarah.
83

Setjara chusus telah ditetapkan oleh pimpinan l{.p.R.S..
Anggauta Pimpinan N4.P.R.S. dan para Anggauta B.p.p.
tempat-penginapannja dalam satu hotel (Hoie1 Homenn).
tiasa dapat mudah berhubungan satu sama lain.
Berhubung dengan, adanja Kelompoks !{us;an arah, maka seclapat
rfu-ngkin akan diusahakan agar_para
-Anggauta
{.p.R.s. dapat -"*f,ur-oleh. tempat penginup?"- jang btrdekltan dengan rekan: ielompoinia
masing2, gu_na memudahkan segala hubungan dan konsultasi antara
mereka sendiri.
4. Tempat penginapan untuk Ketua M.p.R.s., disediakan di wisma pim-
pinan N4.P.R.S., Dialan Tjilaki 4z Bandung telepon lio. By' Bgo5.
Pasal 14.
Bagi para petugas M,P.R.S. dari luar koq Bandung diusahek^n tempat
dan p1n$-napan iang tidak
!rgt." _di""h aari semerfuriat M.p.R.s. d;memudahkan segala pekerdjaan dan prcnrrnaian tugas, terutama "p"d"
malam hari.
l"g1l" sesuatu mengenai_ tempat-penginalnn para petugas r{.p.R.s.
clari luar kota Bandung, diatui oleh sltertariai r.p.Rs.-ber.lasarkan
Instruksi pasti dari Pimpinan N{.P.R.S.
bahu'a para
&usahakan
agar senan-
l.
1.
Pasal 15.
Mengingat beraneka-warna tjara pengaturan Hmel- hotel dan pengi-
napan dalarn menie'lenggaralcan_ servicenia mah uoh* keperhL
pgla1rpu"gu_"- para Anggota
-
dan petugas serra para
"idanganM.P.R.S., telah ditetapkan bahrva masing nasing Hitelrpengnaian
menjelenggarakan.p""gjlTln_ d-engan sERrrcE -ALL tL,{. lan'g dite-
tapkan oleh Pimpinan M.PR.s. bersr-a-sanra denqan paniHa fiaerah
serta para pengusaha Hotel/Penginapan lang bersa;gkutan.
i!(engingat- bahwa tidak semua Hotel atau penginqpan mempuniai
alat-kelengkapan jang sama muhr ah' fingtr tdd-rdfahia -lL d"-
qldl para Anggota lvI.P.R.s. da'' sekalian- pihek ;-tg 6;oght""
diminta kerelaannja
-untuk
dapat men€rinra'p@rihf,""
"kofrodasipenginapan, seperti diputuskan oleh pimpinan-I[.p-ilS-
Apabila ada keingin-ans
_lain berhubungan deogan peneo,t'an tempat
lflginapan seperti dimaksud pada aiat-(Z| p."i ini-diharlapkan kibi
filkslnaan
dari para.AnggotJ iTg _f,"*""d*r." ;frrr -.i"gairkLlceinginan atlu,persoalannja kepada pimpinan I[pR-s." 1,,,g Jnantiasa
akan siap untuk ber-sama2 setiara gotong-ropng mentiari d,ar" p€nie-
lesaian jang sewadjarnia.
lr{engingat akan pengalamal2 j_ang kr,rary rmtenangtan s€rta menim-
bulkan pengaruh kurang bail( kedatam na;p*A soal
pengaturan tempat penginapan termalsrd firahx sida;g umum
I
l
u
I
Ll

Pertama tahun 1960, kepada sekalian Anggota M.P.R.S. dan semua
pihak iang bersangkutan diharapkan dengan sangat untuk menghin'
darkan dan mendjauhi segala tindakan iang dapat menambah kesulitan
dalam pengaturan penjelenggaraan akomodasi penginapan itu dan
meninggalkan kesanz iang ku'rang menjenangkan terhadap Ins,tansi2
Daerah-daripada Lembaga Tertinggi dalam Republik Indonesia kita.
Pasal 16.
Bagi para Undangan M.P.R.S. iang akan mengundiungi musiawalah
Pembukaan dan Penutupan Sidang Umum ke II M.P.R.S., diusahakan
akomodasi penginapan atas perongkosan M.P.R.S. di-hotel2 dan
Rumahz Peristirahatan, baik didalam kota maupun diluar kota Bandung
(Lembang)
Pengahrran dan pengurusan akomodasi penginapan bagi para Undang-
an termaksud, diselenggarakan berdasarkan atas permintaan dari jang
bersangkutan, iang ternjata/tertera dalam kartu balasan Undangan.
Apabila kar'tu balasan undangan seperti dimaksud pada aiat (2) pasal
ini tidak diterima tepat pada waktunia seperti tertera dalam undangan
iang bersangkutan, Pimpinan M.P.R.S. tidak dapa't lagi menjediakan
akomodasi penginapan baginja.
Pasal 17.
Bagi para penindjau/pengundjung Sidang Umum ke-II M.P.R.S., dapat
diberikan djasa baik oleh pihak Sekertariat M.P.R.S. dan Panitia
Daerah di Bandung, guna mendapatkan penginapan atas tanggungard
ongkos iang bersangkutan senfiri.
il{engingat akan ketentuan tersebut pada pasal 13 s/d 16, maka bagi
para penindjaur/pengundjung Sidang Umum ke-II M.P.R.S. hania
fuusahakan akomodasi-penginapan sesudah keperluan M.P.R.S. sendirt
telah dapat dipenuhi.
Berdasarkan ketentuan pada ajat (2) pasal ini, terdapat kemungkinan
bahwa bagi para penindjau/pengundjung hania dapat diusahakan
akomodasi-penginapan dalam Penginapan2 jang tidak digunakan untuk
keperluan M.P.R.S. sendiri, baik didalam kota Bandung maupun diluar
kota Bandung.
Dalam hubungan dengan pengaturan akomodasi-penginaPan bagi para
penindjau/pengundjung seper,ti &atur dalam pasal ini, dikemukakan
bahrva akomodasi-penginapan iang telah pasti diperlukan oleh M.P'R.S.
sendiri adalah sebagai berikut,
a. Anggota M.P.R.S. : -+ 612 orang
b. Petugas M.P.R.S. = -F 100 orang
c. Undangan : +- 600 orang.
i
I
i
i
I
I
,i
I
I
Ill
IL
E
85

Risalah Sidang Umum I - Sidang Umum II Jilid Ke satu

Risalah Sidang Umum I - Sidang Umum II Jilid Ke satu

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (12)

Viewers also liked

Viewers also liked (14)

Recently uploaded

Recently uploaded (14)

Risalah Sidang Umum I - Sidang Umum II Jilid Ke satu