4. System manajemen mutu juga dengan
disebutkan dengan bahasa lainnya
adalah system mutu dan dari perspektif
lainnya sebagai budaya organisasi yang
terdiri dari paradigma, keyakinan, nilai
dasar, pengetahuan, pemahaman,
keterampilan, sikap dan perilaku dan
karyawan yang berfungsi dalam tim
atau suatu unit dari organisasi sejalan
dengan siklus hidup produk yang
idhasilkan memenuhi kebutuhan dan
harapan pelanggan ( kolarip, 1995).
5. system manajamen mutu
dapat disimpukan bahwa
suatu tatanan dalam
system manajemenyang
dirancang dan ditetapkan
untuk menjamin agar
system atau peayanan
dan produksi terus
menerus dipebaiki
6. “Menurut Koentjo dalam
regulasi kesehatan di Indonesia
dijelaskan bahwa system
manajemen mutu memiliki 5
elemen yaitu sebagai berikut:”
APA ITU ……. ?
7. 5 ELEMEN ?.......
Komitmen
manajemen untuk
melakukan
transformasi
Pengelolaan lintas
fungsi
Pendidikann dan
pelatihan
Pengelolaan
harian
Pengelolaan
kebijakan
10. regulasi pelayanan kesehatan
ialah upaya publik untuk
memberikan pengaruh secara
langsung atau tidak langsung
terhadap perilaku dan fungsi
organisasi maupun perorangan
yang menyediakan pelayanan
kesehatan ( koentojoro, tjahjono.
Dalam regulasi kesehatan di
Indonesia)
11. INGAT !!! ………..
penyusunan standar guna
meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan sebaiknya tidka
tergantung pada lembaga
legislative saja, teteapi harus
mengikuti perkembangan
industry pelayanan kesehatan.
13. STANDAR 1
Falsafah dan tujuan
Pelayanan keperawatan diorganisasi dan dikelola agar dapat memberikan
asuhan keperawatan yang optimal bagi pasien sesuai dengan standar yang
ditetapkan.
KRITERIA
1.
dokumen tertulis yang memuat
tujuan pelayanan keperawatan harus
mencerminkan peran rumah sakit, dan
harus menjadi acuan pelayanan
keperawatan serta diketahui oleh semua
unit lain. Dokumen ini harus selalu
tersedia untuk semua petugas pelayanan
keperawatan
2.
setiap unit keperawatan
dapat mengembangkan sendiri
tujuan khusus pelayanan
keperawatan.
14. 3.
dokumen ini harus disempurnakan
paling sedikit setiap 3 tahun.
4.
bagan struktur organisasi harus
memperlihatkan secara jelas garis
5. komando, tanggung jawab, kewenangan
serta hubungan kerja dalam pelayanan
keperawatan dan hubungan dengan unit lain.
6. uraian tugas tertentu yang tertulis harus diberikan kepada
setiap petugas hal hal sebagai berikut :
a.
kualifikasi yang dibutuhkan untuk jabatan petugas
yang bersangkutan
b.
garis kewenangan
c.
fungsi dan tanggungjawab
d.
frekuensi dan jenis penilaian kemamapuan staf
e.
masa kerja dan kondisi pelayanan
15. STANDAR 2
Administrasi dan pengelolaan
Pendekatan sistematika yang digunakan untuk memberikan asuhan
keperawatan yang berorientasi pada kebutuhan pasien.
Kriteria
KRITERIA
1. Asuhan keperawatan mencerminkan
standar praktek keperawatan yang berlaku
dan ditujukan pada pasien atau keluarganya,
yang mencakup asuhan keperawatan dasar,
penugasan pasien atau keperawatan terpadu.
2. Perawat bertanggungjawab terhadap
semua aspek asuhan keperawatan
16. 3. Staff keperawatan senantiasa harus menghormati hak
keleluasaan pribadi, martabat dan kerahasiaan pasien.
4. Staff keperawatan berpartisipasi pada berbagai
pertemuan tentag asuhan pasien
5. Penelitian keperawatan
6. Bila penelitian keperawatan dilakukan, hak asasi
pasien harus dilindungi sesuai dengan pedoman yang
berlaku dengan menjunung tinggi etika profesi
17. STANDAR 3
Staff dan pimpinan
Pelayanan keperawatan dikelola untuk
mencapai tujuan pelayanan
KRITERIA
1. pelayanan keperawatan dipimpin oleh
seorang perawat yang mempunyai kualifikasi
manager.
2. Kepala keperawatan mempunyai
kewenangan atau bertanggungjawab bagi
berfungsinya pelayanan keperawatan ;
sebagai anggota pimpinan harus aktif
menghadiri rapat pimpinan.
18. 3. Apabila kepala perawatan berghalangan harus
ada seorang perawat pengganti yang cakap dapat
diserahi tanggungjawab dan kewenangan.
4. Setiap perawat harus mempunyai izin praktek
perawat yang masi berlaku dan berkualifikasi
professional sesuai jabatan yang didudukinya.
5. Jumlah dan jenis tenaga keperawatan
disesuaikan dengan kebutuhan pasien
19. fasilitas dan peralatan
STANDAR 4
Fasilitas dan peralatan harus memadai untuk
mencapai tujuan peayanan keperawatan.
KRITERIA
1. Tersedianya tempat dan peralatan yang
sesuai untuk melaksanakan tugas
2. Bia digunakan peralatan khusus, peralatan
tersebut dijalankan oleh staf yang telah
mendapatkan pelatihan.
20. STANDAR 5
Kebijakan dan prosedur
Adanya kebijakan dan prosedur secara tertulis yang sesuai dengan kemajuan
ilmu pengetahuan dan prinsip praktek keperawatan yang konsisten dengan
tujuan pelayanan keperawatan.
KRITERIA
1. Kepala keperawatan bertanggung jawab
terhadap perumusan dan pelaksanaan
kebijakan dan prosedur keperawatan.
2. Staf keperawatan yang aktif terlibat dalam
asuhan langsung kepada pasien harus diikut
sertakan dalam perumusan kebijakan dan
prosedur keperawatan.
21. 3. Ada bukti bahwa staf keperawatan bertindak berdasarkan ketentuan
hukum yang mengatur standar pratek keperawatan dan berpedoman pada
etika profesi yang berlaku.
4. Ada kebijakan mengenai ruang lingkup dan batasan tanggung jawab serta
kegiatan staf keperawatan
Pengertian:
Sebagai contoh kebijakan ialah penyuntikan/ pengobatan pada terapi
intravena, pemberian darah dan produk darah, menerima pesan melalui
telepon, pemberian informasi kepada mass media dan polisi, pencatatan
dan pelaporan, pelaksanaan prosedur kerja.
5. Tersedianya pedoman praktek keperawatan yang meliputi:
A. Prinsip-prinsip yang mendasari prosedur
B. Garis besar prosedur
C. Kemungkinan perawat menyesuaikan prosedur terhadap kebutuhan
pasien.
22. STANDAR 6
pengembangan staf dan program pendididkan
Harus ada program pengembangan dan pendidikan
berkesinambungan agar setiap keperawatan dapat
meningkatkan kemampuan profesionalnya.
KRITERIA
1. Program pengembangan staf dikoordinasi
oleh seorang perawat terdaftar
2. Tujuan program orientasi dan pelatihan
harus mengacu pada efektifitas program
pelayanan.
23. 3. Tersedianya program orientasi bagi smua staf keperawatan yang baru dan
bagi perawat yangbaru ditempatkan pada bidang khusus, meliputi :
A. Informasi tentang hubungan antara pelayana keperawatan dengan rumah
sakit.
B. Penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur kerja dirumah sakit dan
pelayanan keperawatan
C. Penjelasan mengenai metode penugasan asuhan keperawatan dan standar
praktek keperawatan.
D. Prosedur penilaian terhadap staf keperawatan.
E. Penjelasan mengenai tugas dan fungsi khusus , garis kewenangan, dan ruang
lingkup tanggung jawab.
F. Cara untuk mendapatkan bahan – sumber yang tepat
G. Identifikasi kebutuhan belajar bagi tiap individu.
H. Petunjuk mengenai prosedur pengamanan yang harus diikuti.
I. Pelatihan mengenai tekhnik pertolongan hidup dasar (basic life support).
4. Pencatatan kehadiran staf
dalam program pengembanagan
harus disimpan dengan baik.
24. STANDAR 7
evaluasi dan pengendalian
mutu
Pelayanan keperawatan menjamin adanya asuhan keperawatan
yang mutu tinggi dengan terus menerus melibatkan diri dalam
program pengendalian mutu dirumah sakit.
KRITERIA
1. Adanya rencana tertulis untuk
melaksanakan program pengendalian mutu
keperawatan.
2. Program pengendalian mutu keperawatan
meliputi:
A. Pelayanan keperawatan terhadap standar
yang telah ditetapkan.
B. Penampilan kerja semua tenaga perawat.
C. Proses dan hasil pelayanan keperawatan.
D. Tersedianya pendayagunaan sumber daya
dari rumah sakit.
25. 3. Perawat terdaftar ditugaskan untuk mengkoordinasi program ini.
Kegiatan pengendalian mutu meliputi hal-hal:
A. Pemantauan: pengumpulan informasi secara rutin tentang
pemberian pelayanan yang penting.
B. Pengkajian: pengkajian secara periode tentang informasi tersebut
diatas untuk mengidentififkasi maslaah penting dalam pemberian
pelayanan dan kemungkinan untuk mengatasinya.
C. Tindakan : bila dan kemungkinan untuk mengatasi telah diketahui
maka tindakan harus diambil.
D. Evaluasi : keefektifan tindakan yang diambil harus di efaluasi untuk
dimanfaatkan dalam jangga panjang .
D. Umpan balik : hasil kegiatan dikomunikasikan kepada staf secara
teratur .
4. Daftar hadir dan periksalah pertemuan disimpan,yang
secara teliti mencerminkan transaksi , kesimpulan ,
rekomendasi ,tindakan yang diambil, dan hasil tindakan
tersebut,sebagaihasil dari kegiatan-kegiatan pengendalian
mutu.