Dokumen tersebut membahas tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM RS) yang mencakup dasar hukum, latar belakang, pengertian, manfaat, jenis pelayanan, indikator, dan peranan Dinas Kesehatan dalam penyusunan dan pencapaian SPM RS.
9. INDIKATOR STANDAR 1, Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa 2. Jam buka Pelayanan Gawat Darurat 3. Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku 4. Ketersediaan tim penanggulangan bencana 5. Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat 6. Kepuasan Pelanggan 7. Kematian pasien< 24 Jam 8. Khusus untuk RS Jiwa pasien dapat ditenangkan dalam waktu ≤ 48 Jam 9. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar 1. 100 % 2. 24 Jam 3. 100 % 4. Satu tim 5. ≤ lima menit terlayani, setelah pasien datang 6. ≥ 70 % 7. ≤ dua per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam) 8. 100 % 9. 100%
10.
11.
12. INDIKATOR STANDAR 1. Waktu tunggu operasi elektif 2. Kejadian Kematian di meja operasi 3. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi 4. Tidak adanya kejadian opersi salah orang 5. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi 6. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi 7. Komplikasi anestesi karena overdosis ≤ 2 hari ≤ 1 % 100 % 100 % 100 % 100 % ≤ 6 %
13.
14.
15. INDIKATOR STANDAR 1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto 2. pelaksana ekspertisi 3. Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen 4. Kepuasan pelanggan 1. ≤ 3 jam 2. Dokter Sp.Rad 3. Kerusakan foto ≤ 2 % 4. ≥ 80 %
16. Format SPM (Kepmenkes 129 thn 2008) HERU ARIYADI (ARSADA) Jenis Pelayanan Indikator Standar
18. Judul Diisi dengan judul indikator Dimensi mutu Diisi dengan dimensi mutu yang mana yang terkait dengan indikator tsb Tujuan indikator Diisi dengan apa yang ingin ditunjukkan dengan indikator tsb (apa maksud dari penggunaan indikator tersebut); untuk memberi petunjuk/tanda bahwa……. Definisi Operasional Diisi dengan pengertian indikator pada jenis layanan yang menggambarkan sasaran yang hendak dicapai Frekuensi updating data (pengumpulan data) Diisi dengan kapan pengumpulan data harus dilakukan apakah tiap hari, 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, dsb Periode analisis Diisi dengan kapan indikator tsb dianalisis untuk kemudian dilaporkan dan difeedback pada unit terkait Numerator (pembilang) Pembilang dari indikator tersebut Denominator (penyebut) Pembagi dari indikator tersebut Sumber data numerator dan denominator Diisi dengan dari mana data dapat diperoleh, apakah dari survei, dari data rekam medik, dari register, dsb Standar pencapaian Diisi dengan target yang harus dicapai Penanggung jawab Diisi dengan pejabat yang ditunjuk terhadap indikator yang hendak dicapai
19.
20. Indikator Kecepatan Pelayanan Dokter Dimensi mutu Keselamatan dan Efektifitas Tujuan indikator Terselenggaranya yan yang cepat, responsif & mampu menyelamatkan pasien gawat darurat Definisi terminologi yang digunakan Kecepatan pelayanan dokter di gawat darurat adalah sejak pasien itu datang sampai mendapat pelayanan dokter Frekuensi pengumpulan data Setiap bulan Periode dilakukan analisis Tiga bulan sekali Numerator (pembilang) Jumlah kumulatif waktu yang diperlukan sejak kedatangan semua pasien yang di sampling secara acak sampai dilayani dokter Denominator (penyebut) Jumlah seluruh pasien yang di sampling ( n >50 ) Standar 5 menit terlayani dokter setelah pasien datang Sumber Sampel Penanggung jawab Kepala UGD
Sejalan dengan amanat Pasal 28 H, ayat (1) Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Amanat dari UUD 45, dituangkan dalan beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan pelayanan kesehatan agar masyarakat dapat menerima haknya mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal.
PENGERTIAN Umum: Standar Pelayanan Minimal: adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat.
Standar Pelayanan Minimal- Rumah Sakit dapat di gunakan untuk mengukur Akuntabilitas kinerja pelayanan RS melalui penerapan Indikator dan Target. Standar Pelayanan Minimal – Rumah Sakit menjadi salah satu syarat untuk mempersiapkan RS menjadi BLUD.
Jenis Pelayanan Indikator Standar (SPM) 1. Gawat Darurat 1. Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa = 100 % 2. Jam buka Pelayanan Gawat Darurat = 24 Jam 3. Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat ATLS/BTLS/ACLS/PPGD = 100 %. 4. Kecepatan pelayanan Dokter di Gawat Darurat = 5 menit terlayani setelah pasien datang 5. Kepuasan Pelanggan = 70 % 6. Kematian pasien ≤ 24 Jam = ≤ dua perseribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam) 7. Khusus untuk RS Jiwa Pasien dapat ditenangkan dalam waktu ≤ 48 Jam = 100% 2. Rawat Jalan 1. Dokter Pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis = 100 % Dokter Spesialis 2. Ketersediaan Pelayanan = a. Klinik Anak , b. Klinik Penyakit Dalam, c. Klinik Kebidanan, d. Klinik Bedah 3. Ketersediaan Pelayanan di RS Jiwa = a. Anak Remaja , b. NAPZA , c. Gangguan Psikotik , d. Gangguan Neurotik , e. Mental Retardasi , f. Mental Organik , g. Usia Lanjut 4. Jam buka pelayanan = 08.00 s/d 13.00 Setiap hari kerja kecuali Jum’at : 08.00-11.00 5. Waktu tunggu di rawat jalan = ≤ 60 menit 6. Kepuasan Pelanggan = > 90 % 3. Rawat Inap 1. Pemberi pelayanan di Rawat Inap = a. Dr. Spesialis , b. Perawat minimal pendidikan D3 2. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap = 100 % 3. Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap = a. Anak , b. Penyakit Dalam , c. Kebidanan, d. Bedah 4. Jam Visite Dokter Spesialis = 08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja 5. Kejadian infeksi pasca operasi = ≤ 1,5 % 6. Kejadian Infeksi Nosokomial = ≤ 1,5 % 7. Tidak adanya kejadian Pasien jatuh yang berakibat kecacatan /kematian = 100 % 8. Kematian pasien > 48 jam = ≤ 0,24 % 9. Kejadian pulang paksa = ≤ 5 % 10.Kepuasan pelanggan = > 90 % 4. Bedah Sentral 1. Waktu tunggu operasi elektif = ≤ 2 hari 2. Kejadian Kematian di meja operasi = ≤ 1 % 3. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi = 100% 4. Tidak adanya kejadian operasi salah orang = 100% 5. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi = 100 % 6. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi = 100% 7. Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan endotracheal tube = ≤ 6% 5 . Persalinan dan perinatologi ( kecuali RS Khusus di luar RS Ibu dan Anak 1. Kejadian kematian ibu karena persalinan = a. Perdarahan ≤ 1 % , b. Pre-eklampsia ≤ 3 % , c. Sepsis ≤ 0,2 % 2. Pemberi pelayanan persalinan normal = a. Dokter Sp.OG, b. Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal), c. Bidan 3. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit = Tim PONEK yang terlatih 4. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi = a. Dokter Sp.OG, b. Dokter Sp.A, c. Dokter Sp.An 5. Kemampuan menangani BBLR < 1500 gr -2500 gr = 100 % 6. Pertolongan Persalinan melalui seksio cesaria = ≤ 20 % 7. Kepuasan Pasien = > 80 % 6. Intensif 1. Rata-rata Pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam = ≤ 3 % 2. Pemberi pelayanan Unit Intensif = a.Dokter Sp.An, b. 100% Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU / setara (D4) 7. Radiologi 1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto = ≤ 3 jam 2. Pelaksana ekspertisi = dr Sp Rad 3. Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen = Kerusakan foto ≤ 2 % Kepuasan pelanggan = > 80 % 8. Lab. Patologi Klinik 1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium = ≤ 140 menit 2. Pelaksana ekspertisi = Dokter Sp.PK 3. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium = 100 % Kepuasan pelanggan = > 80 % 9. Rehabilitasi Medik 1. Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan = ≤ 50 % 2. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik = 100 % 3. Kepuasan Pelanggan = > 80 % 10. Farmasi 1. Waktu tunggu pelayanan a. Obat Jadi = ≤ 30 menit b. Obat Racikan = ≤ 60 menit Kepuasan pelanggan = 100 % 11. Gizi 1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien = > 90 % 2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien = ≤ 20 % 3. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet = 100 %
12. Gizi Ketepatan waktu pemberian makanan pada pasien = > 90 % 2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien = ≤ 20 % 3. Tidak ada kesalahan pemberian diet = 100% 1 3 . Transfusi Darah 1. Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi = 100 % terpenuhi 2. Kejadian Reaksi transfusi = ≤ 0,1 % 1 4 . Pelayanan GAKIN Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan = 100 % ter penuhi 1 5 . Rekam Medik 1. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan = 100 % 2. Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas = 100 % 3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan = ≤ 10 % 4. Waktu penyelesaian dokumen rekam medik pelayanan rawat inap = ≤ 15 menit 1 6 . Pengelolaan limbah 1. Baku mutu limbah cair = a. BOD < 30 mg/l , b.COD < 80 mg/l , c.TSS < 30 mg/l , d.PH 6-9 2. Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan = 100 % 1 7. Pelayanan Administrasi Managemen Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi = 100 % Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja = 100 % Ketepagtan waktu pengusulan kenaikan pangkat = 100 % Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala = 100 % Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun = ≥ 60 % Cost recovery = ≥ 40 % Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan = 100 % Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap = ≤ 2 jam Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu = 100 % 18. Ambulance/Kereta Jenazah 1. Waktu pelayanan ambulance/Kereta Jenazah = 24 jam 2. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance /Kereta Jenazah di Rumah Sakit = ≤ 30 menit 1 9 . Pemulasaraan Jenazah 1. Waktu pelayanan ambulance/Kereta jenazah = 24 jam 2. Kecepatan pelayanan pemulasaraan jenazah = ≤ 30 menit 20. Pelayanan Laundry Tidak adanya kejadian linen yang hilang = 100 % Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap = 100 % 21. Pelayanan Pemeliharaan Sarana RS Kecepatan waktu menangapi kerusakan alat = ≤ 80 % Ketepatan waktu pemeliharaan alat = 100 % Peralatan Laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi = 100%
Peran dari Kementerian Kesehatan seperti yang tertuang di atas, untuk pelaksanaan SPM-RS diperlukan peran Pemerintah Propinsi dan Peran Pemerintah Kab/Kota adalah sebagai berikut: 1 . PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN Rumah sakit wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang disusun dan disahkan oleh Kepala Daerah . Pemerintah Daerah wajib menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal . Pemerintah dan Pemerintah Propinsi memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal dan mekanisme kerjasama antar daerah kabupaten/kota Fasilitasi dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis, pelatihan, meliputi: 1). Perhitungan kebutuhan pelayanan rumah sakit sesuai Standar Pelayanan Minimal 2). Penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM 3). Penilaian pengukuran kinerja 4). Penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan standar pelayanan minmal rumah sakit 2 . PENGAWASAN Gubernur/Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal rumah sakit di daerah masing-masing Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan rumah sakit sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan
KESIMPULAN Standar pelayanan minimal rumah sakit pada hakekatnya merupakan jenis-jenis pelayanan rumah sakit yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah/ pemerintah provinsi/ pemerintah kabupaten/kota dengan standar kinerja yang ditetapkan. Namun demikian mengingat kondisi masing-masing daerah yang terkait dengan sumber daya yang tidak merata maka diperlukan pentahapan dalam pelaksanaan SPM oleh masing-masing daerah sejak ditetapkan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, sesuai dengan kondisi/perkembangan kapasitas daerah. Mengingat SPM sebagai hak konstitusional maka seyogyanya SPM menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran daerah Dengan disusunnya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit diharapkan dapat membantu pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal di rumahsakit. SPM ini dapat dijadikan acuan bagi pengelola rumahsakit dan unsur terkait dalam melaksanakan perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan setiap jenis pelayanan.