Malaysia mulai menerapkan sistem Pajak Barang dan Jasa (GST) pada 1 April 2015. GST diharapkan dapat menambah pendapatan pemerintah hingga 1 miliar ringgit pada tahun 2015 dan memperkuat sumber keuangan negara. Pemerintah berupaya meminimumkan beban masyarakat dengan memberikan banyak pengecualian dan barang yang dibebaskan pajak.
2. PENDAPATAN
Klasifikasi Pendapatan:
1. Pendapatan Pemerintah Pusat terdiri dari:
a. Pendapatan Pajak,
b. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),
c. Pendapatan Hibah.
2. Pendapatan Pemerintah Daerah terdiri dari:
a) PAD,
b) Pendapatan Transfer,
c) Lain-lain Pendapatan yang Sah.
3. Pendapatan Pajak
Semua penerimaan yang terdiri dari pajak DN dan pajak
perdagangan internasional
Pajak DN: semua penerimaan negara yang berasal dari
pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang & jasa,
pajak penjualan barang mewah, PBB, BPHTB, cukai &
Pajak lainnya.
Pajak Perdagangan Internasional: semua penerimaan
negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/ pungutan
ekspor
11. Sumber Penerimaan Negara
A. Sumber daya alam
B. Pajak dan Bea Cukai
C. Penerimaan Negara Bukan Pajak
D. Sumber-sumber lain
11
Negara memerlukan dana yang cukup untuk
membiayai pengeluarannya, baik yang sifatnya
rutin maupun proyek. Sumber penerimaan negara
berasal dari :
12. Pajak adalah sumber terpenting dari penerimaan negara.
APBN tahun 2013, 77,98 % anggaran penerimaan dari
pajak. Dari tahun ke tahun penerimaan pajak terus
meningkat dan memberi andil yang besar dalam
penerimaan pajak.
Bea Masuk : Bea yang dipungut dari jumlah harga barang
yang dimasukkan ke daerah pabean dengan maksud untuk
dipakai dan dikenakan bea menurut tarif tertentu.
Bea Keluar : Bea yang dipungut dari jumlah harga barang-
barang tertentu yang dikirim keluar daerah Indonesia, dan
dihitung berdasarkan tarif tertentu
12
Pajak, Bea dan Cukai
13. Cukai adalah : pungutan yang dikenakan atas
barang barang tertentu berdasarkan tarif yang
sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis
barang tertentu. Cukai tidak dikenakan atas
semua barang. Barang-barang yang dikenakan
cukai antara lain adalah Tembakau dan minuman
keras.
13
14. Struktur Pajak
Struktur perpajakan di Indonesia pada dasarnya
bergantung pada 2 jenis pajak:
1. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
Barang Mewah, dikategorikan sebagai pajak barang
konsumsi (40% dari Penerimaan Perpajakan)
2. Penghasilan Pajak non-migas (40% dari Penerimaan
Perpajakan)
Pajak lain ditentukan sebagai penghasilan pajak
migas, pajak bumi dan bangunan, cukai serta bea
impor/ekspor dan hanya merepresentasikan sekitar
20% dari penerimaan perpajakan.
15.
16. Sistem Perpajakan Indonesia
Dengan sistem withholding tax, Wajib Pajak Badan di
Indonesia berperan sebagai pemotong pajak untuk
pemerintah. Bersama, perusahaan-perusahaan di
negeri ini memungut penerimaan pajak yang
mewakilkan lebih dari 60% pendapatan negara.
Tarif pajak di Indonesia secara umum tidak jauh
berbeda dengan negara-negara di dunia dan dengan
negara tetangga Nusantara lain di Asia Tenggara;
namun rasio pengumpulan pajak nasional kita masih
di bawah nilai optimal.
18. APBN Malaysia 2014
Tema APBN Malaysia 2014 “Strengthening Economic
Resilience,Accelerating Transformation And
Fulfilling Promises”
Dengan mengedepankan lima fokus utama:
Menyegarkan Kegiatan Ekonomi
Penguatan Manajemen Fiskal
Menanamkan Keunggulan Modal Manusia
Intens dalam pembangunan Perkotaan dan Pedesaan
Memastikan Kesejahteraan Rakyat
23. MALAYSIA LAKUKAN SISTEM PERPAJAKAN
BARU MULAI 1 APRIL
INEW – 89085650nn IQPlus, (31/03) – Pajak Barang dan Jasa (GST) akan
mulai diberlakukan pada 1 April 2015 dan menandai fase baru sistem
perpajakan di Malaysia, yang akan memberi dampak kepada 30 juta warga
Malaysia serta 6,7 juta pekerja asing di negara ini.nnSebanyak 361 ribu
perusahaan telah terdaftar dan 3000 pegawai Kantor Pabean Malaysia telah
bersiap memantau pelaksanaan GST yang diperkirakan menambah
pendapatan pemerintah hingga 1 miliar ringgit pada 2015.nnPerdana
Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak seperti dikutip berbagai media
lokal di Kuala Lumpur, Selasa, mengatakan walapun GST mendapat
berbagai kritikan, pemerintah tetap pada tekadnya untuk memastikan
pelaksanaannya tidak membebani masyarakat.nn”Kita laksanakan GST
dengan meminimumkan beban rakyat. Tak pernah ada negara mana pun
memberi banyak zero-rated dan pengecualian GST seperti yang kita
berikan,” kata Najib.nnSelain itu, tambah dia, dari segi makro diharapkan
terjadi penguatan sumber keuangan negara melalui sistem perpajakan yang
dapat membantu menaikkan peringkat lebih positif serta menambah
keyakinan dunia tentang cara Malaysia menangani ekonomi.nnNajib
mengumumkan pelaksanaan GST dimulai 1 April 2015 dengan kadar enam
persen saat membacakan Anggaran 2014 di hadapan parlemen pada 25
Oktober 2013. (End)n
