Rangkuman dokumen tersebut adalah: Perencanaan audit merupakan langkah penting sebelum melaksanakan audit untuk menentukan ruang lingkup, tujuan, dan prosedur audit. Hal ini dituangkan dalam program audit yang mencakup informasi mengenai auditee, pengendalian yang ada, dan prosedur audit. Program audit perlu disusun dengan mempertimbangkan risiko agar fokus pada hal-hal penting untuk mencapai tujuan audit.

1. NAMA : SAMSUL MA’ARIF
NIM : 2012052514
PERENCANAAN AUDIT
1. Fungsi Perencana Audit
Sebelum melaksanakan pekerjaan audit, terlebih dahulu auditor internal harus menyusun
rencana audit secara sistematis. Rencana audit tersebut berfungsi sebagai:
a. Pedoman pelaksanaan audit,
b. Dasar untuk menyusun anggaran,
c. Alat untuk memperoleh partisipasi manajemen,
d. Alat untuk menetapkan standar,
e. Alat pengendalian, dan
f. Bahan pertimbangan bagi akuntan publik yang diberi penugasan oleh perusahaan.
2. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan
Hal yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam perencanaan audit adalah:
a. Masalah yang berkaitan dengan bisnis satuan usaha tersebut dan industri dimana satuan
usaha tsb beroperasi didalamnya,
b. Kebijakan dan prosedur akuntansi satuan usaha tersebut,
c. Metode yang digunakan oleh satuan usaha tersebut dalam mengolah informasi akuntansi,
d. Penetapan tingkta resiko pengendalian yang direncanakan,
e. Pertimbangan awal tentang materialitas untuk tujuan audit,
f. Pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian.
g. kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengubahan pengujian audit, dan
h. Sifat audit yang dilaporkan akan diserahkan kepada pemberi tugas.
3. Isi Perencanaan Audit
Isi audit plan (perencanaan audit) meliputi tiga hal pokok yang terdidi dari:
a. Hal-hal mengenai client,
b. Hal-hal yang mempengaruhi client, dan
c. Rencana kerja Auditor.
4. Metode Dalam Perencanaan Audit
Secara umum, rencana audit disusun setelah auditee ditetapkan. Yang dimaksud dengan
auditee adalah entitas organisasi, atau bagian/ unit organisasi, atau operasi dan program
termasuk proses, aktivitas dan kondisi tertentu yang diaudit. Penyeleksian auditee dapat
dilakukan dengan 3 (tiga) metode, yaitu:
a. Systematic selection

2. Bagian audit internal menyusun suatu jadwal audit tahunan yang berkenaan dengan audit
yang diperkirakan akan dilaksanakan. Secara tipikal jadwal tersebut dikembangkan dengan
mempertimbangkan risiko. Auditee potensial yang menunjukkan tingkat risiko yang tinggi
mendapat prioritas untuk dipilih.
b. Ad Hoc Audits
Metode ini digunakan dengan mempertimbangkan bahwa operasi tidak selalu berjalan tepat
seperti yang direncanakan. Manajemen dan dewan komisaris sering menugaskan auditor
internal untuk mengaudit bidang/ area fungsional tertentu yang dipandang bermasalah.
Dengan demikian manajemen dan dewan komisaris memilih auditee bagi auditor internal.
c. Auditee Requests
Beberapa manajer merasa bahwa mereka memerlukan input dari auditor internal untuk
mengevaluasi kelayakan dan keefektifan pengendalian internal serta pengaruhnya terhadap
operasi yang berada di bawah supervisinya. Oleh karena itu, mereka mengajukan permintaan
untuk diaudit. Tetapi dalam hal ini auditor internal tetap harus mempertimbangkan risiko dan
prioritasnya.
5. Kegiatan Dalam Perencanaan Audit
Rencana audit harus disusun dan didokumentasikan dengan baik dan meliputi kegiatan-
kegiatan sebagai berikut:
a. Penetapan tujuan dan ruang lingkup audit
Secara umum tujuan fungsi audit internal adalah untuk membantu manajemen dalam
mencapai akuntabilitasnya dan memberikan solusi alternatif utnuk memperbaiki
pengendalian manajemen. Secara individual, tujuan audit internal dapat diklasifikasikan
berdasarkan 3 (tiga) kategori aktivitas audit.
b. Review atas file audit
Review ini dilakukan dengan cara mempelajari kembali laporan-laporan dan informasi dari
file audit yang telah dilakaukan sebelumnya. Review ini bermanfaat untuk mengenal sifat
operasi sebagai bahan untuk melaksanakan survai pendahuluan.
c. Menyeleksi tim audit
Kegiatan ini dilakukan dengan mepertimbangkan beban tanggung-jawab yang akan dipikul
oleh masing-masing staf auditor, dan keahlian yang diperlukan untuk mengaudit bidang-
bidang tertentu.
d. Komunikasi pendahuluan dengan auditee dan pihak lain yang berkepentingan
Kegiatan ini dilakukan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang berkenaan dengan pekerjaan
yang akan dilakukan. Mengakomodasikan akses terhadap fasilitas, catatan dan personal, serta
untuk memperoleh informasi dari auditee atau pihak lain yang terkait.

3. e. Mempersiapkan program audit pendahuluan
Program audit pendahuluan ini memuat informasi seperti sasaran dan tujuan, serta ruang
lingkup audit, pertanyaan-pertanyaan khusus yang harus terjawab selama audit dilaksanakan,
prosedur audit yang akan digunakan, dan bukti-bukti yang akan diuji.
f. Merencanakan laporan audit
Laporan audit merupakan media untuk mengkomunikasikan hasil audit kepada pihak-pihak
yang berkepentingan dlam organisasi. Konsekuensinya, auditor harus mulai berfikir
mengenai bagaimana laporan akan disusun, kapan akan diberikan/ dikirimkan, dan siapa yang
akan menerima laporan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi detail (rincian) yang
akan disajikan dalam laporan dan untuk mengembangkan beberapa parameter dasar.
g. Persetujuan atas program audit dari kepala bagian audit internal
Hal ini dilakukan untuk membantu memastikan bahwa prosedur kerja mendukung tujuan,
sasaran, dan ruang lingkup audit.
RESIKO AUDIT
Perencanaan audit harus disusun dengan mempertimbangkan resiko yang dihadapi
organisasi yang akan diauditnya. Dalam hal ini, auditor internal harus memanfaatkan output
dari hasil penilaian resiko dalam perancangan program audit. Oleh karena itu, auditor perlu
memahami proses berikut alat yang digunakan dalam penilaian resiko tersebut.
Yang dimaksud dengan penilaian resiko adalah kegiatan identifikasi dan analisis terhadap
resiko yang relevan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi sebagai dasar untuk
menentukan cara pengelolaan resiko tersebut. Penilaian resiko tersebut penting untuk
dilakukan sebab kondisi perekonomian, industri, regulasi, dan operasional organisasi terus
berubah, perubahan tersebut meliputi:
1. Adanya regulasi yang baru pada bidang perpajakan, ketenaga-kerjaan, ekspor-import,
2. Masuknya kompetitor baru ke industri dimana perusahaan berada,
3. Kompetitor mengenalkan produk baru, dan
4. Penggunaan teknologi baru.
Dalam kerangka pengendalian internal, manajemen harus melakukan penilaian risiko yang
dihadapi organisasinya, sehingga dapat menerapkan bentuk/ prosedur pengendalian yang
tepat.
Auditor internal berkepentingan untuk menilai pengendalian yang ada pada aktivitas/
operasional organisasi, sehingga bila resiko teridentifikasi, maka auditor dapat menentukan
prosedur pengendalian yang seharusnya ada untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat
tercapai, dan bila resiko tersebut tidak tertangani dengan baik, maka auditor dapat

4. menentukan rekomendasi yang tepat bagi manajemen untuk memperbaiki pengendalian/
operasionalnya.
Lebih spesifik, dalam konteks audit keuangan, penilaian risiko berguna untuk menentukan
resiko audit. Resiko audit diartikan sebagai tingkat ketidakpastian tertentu yang dapat
diterima auditor dalam pelaksanaan auditnya, seperti ketidakpastian validitas dan reliabilitas
bukti audit dan ketidakpastian mengenai efektivitas pengendalian internal. Umumnya resiko
tersebut sulit diukur, sehingga perlu ketelitian dan kehati-hatian. Resiko audit terdiri atas
resiko inheren/ bawaan, resiko pengendalian, dan pendeteksian.
1. Resiko Inheren
Resiko inheren berkenaan dengan kemungkinan adanya kekeliruan dalam segmen audit yang
melampaui batas toleransi sebelum memper-hitungkan faktor efektivitas pengendalian
internal. Resiko inheren adalah faktor kerentanan laporan keuangan terhadap kekeliruan yang
material dengan asumsi tidak adanya pengendalian internal. Oleh karena itu bila risiko
inheren tinggi, maka auditor harus mengumpulkan bukti audit yang lebih banyak.
Faktor-faktor yang perlu ditelaah auditor dalam menetapkan risiko inheren adalah sifat
bidang usaha organisasi, integritas manajemen, motivasi manajemen, hasil audit sebelumnya,
hubungan istimewa, transaksi non rutin, dan kerentanan terhadap fraud.
2. Resiko Pengendalian
Risiko pengendalian berkenaan dengan kemungkinan adanya kekeliruan dalam segmen audit
yang melampaui batas toleransi yang tidak terdeteksi atau tidak dapat dicegah oleh
pengendalian internal. Resiko pengendalian dipengaruhi oleh faktor efektivitas pengendalian
internal, dan keandalan penetapan risiko yang direncanakan (penetapan di bawah 100%), oleh
karena itu bila resiko pengendalian ditetapkan tinggi, maka auditor harus mengumpulkan
bukti audit yang lebih banyak.
3. Resiko Pendeteksian
Resiko pendeteksian berkenaan dengan kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam segmen
audit yang melampaui batas toleransi yang tidak terdeteksi karena pengujian menggunakan
uji petik, prosedur audit yang tidak tepat/ salah aplikasi, kekeliruan interpretasi atas hasil
implementasi prosedur audit. Guna meminimalkan risiko pendeteksian, auditor harus
mengembangkan perencanaan audit secara tepat, dan melakukan supervisi atas pelaksanaan
audit.
Konsep audit berbasis risiko menempatkan kegiatan observasi dan analisis terhadap
pengendalian sebagai starting point, kemudian mengembangkan auditnya pada bidang/ area
yang memerlukan pengujian dan evaluasi lebih lanjut. Bila pengendalian internal lemah
(artinya risiko pengendalian tinggi), maka auditor cenderung untuk memperluas ruang
lingkup auditnya, sehingga dia memperoleh kayakinan bahwa tanggungjawab auditnya dapat
dilaksanakan sesuai dengan standar profesional yang berlaku.

5. PROGRAM AUDIT
1. Pengertian Program Audit
Program audit adalah rangkaian yang sistematis dari prosedur-prosedur audit untuk mencapai
tujuan audit. Dengan demikian program audit merupakan rencana langkah kerja yang harus
dilaksanakan berdasarkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya program
audit merupakan rencana tertulis untuk mengarahkan audit, dan oleh karena itu merupakan
salah satu alat pengendalian audit. Secara singkat program audit digunakan untuk menjawab:
what is to be done, when it is to be done, how it is to be done, who will do it, dan how long it
will take
2. Pendekatan Dalam Program Audit
Penyusunan program audit harus disesuaikan dengan kondisi organisasi/ bidang/ area
fungsional yang akan diaudit. Pendekatan yang dapat digunakan dalam mengembangkan
program audit adalah:
a. Menyusun program audit selama tahap persiapan audit,
b. Menyusun program audit setelah melaksanakan survai pendahuluan, dan
c. Menggunakan program audit standar untuk operasi yang spesifik.
3. Jenis Program Audit
Berdasarkan kepada sifat operasi yang akan diaudit, program audit dapat dibedakan menjadi
2 (dua) jenis, yaitu :
a. Program audit individual (tailored/ individual audit program)
Program audit individual yaitu program audit yang disusun tersendiri untuk masing-masing
audit, dan tidak menggunakan bentuk standar, serta disusun setelah melaksanakan survai
pendahuluan.
b. Program audit proforma
Program audit proforma yaitu program audit yang dikembangkan untuk berbagai tujuan dan
disiapkan guna mengumpulkan informasi yang sama dari beberapa periode untuk melihat
kecenderungan/trend dan perubahan-perubahannya. Program audit proforma disiapkan
sebelum survai pendahuluan dilaksanakan, dan dapat direvisi bila hasil survai pendahuluan
menunjukkan adanya perubahan-perubahan dari kegiatan-kegiatan yang diaudit.
4. Informasi Dalam Program Audit

6. Program audit disiapkan oleh Ketua Tim Audit Internal dan disetujui oleh Kepala Bagian
Audit Internal. Program audit yang baik harus memuat informasi mengenai:
a. Tujuan audit
Tujuan audit yang dimaksud dalam program audit adalah tujuan yang bersifat khusus bukan
tujuan umum seperti yang terdapat pada batasan dan ruang lingkup audit internal. Tujuan
audit yang bersifat khusus tersebut dikaitkan dengan tujuan operasi yang akan diauditnya,
dimana tujuan audit ditetapkan untuk menentukan apakah sistem operasi yang dirancang dan
diimplementasikan dapat mencapai tujuannya atau tidak.
b. Daftar Pengendalian yang ada atau yang diperlukan
Daftar pengendalian yang ada/diperlukan/semestinya ada pada operasi yang diaudit
digunakan sebagai kriteria untuk menguji/ mengevaluasi bidang/ area yang diaudit. Dalam
hal ini prosedur audit dikembangkan berdasarkan kriteria tersebut.
c. Prosedur audit.
Prosedur audit merupakan suatu teknik yang digunakan auditor untuk memperoleh bukti
audit yang akan digunakan untuk menentukan apakah tujuan operasi yang diaudit dapat
tercapai atau tidak.
d. Staf pelaksana.
e. Komentar atas hasil pengujian.
5. Efektifitas Program Audit
Agar efektif, program audit harus terfokus kepada apa yang esensial (terpenting) dari suatu
operasi yang diaudit guna mencapai tujuannya, dan bukan terfokus kepada apa yang menarik
dari suatu operasi yang diaudit. Sebagai contoh: Pada aktivitas pembelian bahan baku, salah
satu tujuan yang ingin dicapai adalah memperoleh barang dengan harga yang benar, oleh
karena itu yang terpenting dari aktivitas pembelian untuk mencapai tujuan tersebut adalah
apakah ada mekanisme penawaran yang terbuka dan kompetitif atau tidak?, dan bila ada
apakah mekanisme tersebut dilaksanakan?. itulah yang harus menjadi fokus dalam program
audit, dan bukan kondisi yang mungkin menarik misalnya bahwa salah satu dari supliernya
memiliki hubungan keluarga dengan manajer logistik.
6. Aktifitas yang Harus Ada Dalam Penyusunan Program Audit
Beberapa aktifitas/ kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka penyusunan program audit
antara lain:
1. Review atas laporan audit, program audit, dan kertas kerja audit periode sebelumnya,
serta dokumen lain dari audit sebelumnya termasuk hal-hal yang masih memerlukan
tindak lanjut audit. Hal tersebut bermanfaat sebagai dasar untuk menentukan ruang
lingkup audit yang akan dilaksanakan.
2. Melaksanakan survey pendahuluan untuk mengetahui tujuan dan pelaksanaan dari
operasi/ kegiatan, tingkat risiko (aktual dan atau potensi), serta pengendaliannya.

7. 3. Review atas kebijakan dan prosedur dari fungsi yang diaudit guna menentukan area/
bidang yang memungkinkan dapat diukur dan dinilai, dan menentukan apakah fungsi
tersebut berjalan/ beroperasi sesuai dengan yang diharapkan oleh manajemen.
4. Review atas literatur audit internal yang berkenaan dengan area yang diaudit. Hal
tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi terbaru mengenai teknik pengujian
yang dapat diterapkan pada aktivitas yang diaudit.
5. Menyusun bagan arus dari operasi/ aktivitas yang diaudit untuk mengidentifikasi
kelemahan sistem, dan untuk melakukan analisis visual atas proses transaksi.
6. Review atas standar kinerja (internal atau eksternal/ industri bila ada) untuk
memperoleh tolok ukur guna menguji dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas
operasi yang diaudit dan menentukan apakah operasi yang dimaksud mengacu kepada
standar yang telah ditetapkan.
7. Melakukan interview dengan auditee dan menyampaikan tujuan dan ruang lingkup
audit untuk memperoleh kesepahaman (menghindari kesalahpahaman) dengan
auditee.
8. Menyusun anggaran yang merinci sumber daya yang diperlukan, guna
menggambarkan estimasi mengenai jumlah staf dan waktu yang diperlukan untuk
melaksanakan audit.
9. Melakukan interview dengan pihak-pihak tertentu yang berhubungan dengan fungsi
yang diaudit untuk memperoleh pengetahuan yang lebih baik mengenai operasi dan
mengidentifikasi masalah yang mungkin ada, serta untuk menjalin koordinasi dengan
pihak-pihak yang berhubungan dengan fungsi yang diaudit.
10. Membuat daftar mengenai risiko yang material yang harus dipertimbangkan untuk
memastikan bahwa bidang/ area yang paling rentan terhadap ancaman (terjadinya
kesalahan/penyimpangan) mendapat perhatian yang tepat/ khusus.
11. Untuk setiap resiko yang teridentifikasi, ditetapkan pengendaliannya dan dipastikan
apakah pengendalian yang dimaksud memadai. Hal tersebut dilakukan untuk
mengetahui apakah pengendalian yang ada dapat mengurangi/ menekan risiko yang
teridentifikasi tersebut atau tidak.
12. Menentukan substansi dari masalah untuk mengidentifikasi tingkat kesulitan dalam
pelaksanaan audit.
7. Kriteria Program Audit
Program audit perlu memperhatikan kriteria tertentu agar tujuan audit yang ditetapkan dapat
tercapai. Kriteria yang dimaksud antara lain:
1. Tujuan dari suatu operasi yang diaudit harus dinyatakan secara hati-hati dan disetujui
oleh auditee, sehingga tujuan audit atas operasi yang dimaksud dapat ditetapkan
dengan tepat.
2. Program audit harus disesuaikan dengan penugasan auditnya, dan tidak bersifat
memaksakan/ mendikte.
3. Setiap langkah kerja yang diprogram harus memperlihatkan alasan yang kuat, yaitu
berdasarkan tujuan operasi yang diaudit dan pengendalian yang diuji.
4. Langkah kerja diungkapkan dalam bentuk instruksi bukan dalam bentuk pertanyaan
“ya” atau “tidak” atau dangkal serta bias.
5. Program audit harus mengindikasikan skala prioritas dari langkah kerja (upaya untuk
memperoleh bukti audit utama harus didahulukan).
6. Program Audit harus fleksibel.

8. 7. Program audit harus fisibel untuk dilaksanakan, baik dari aspek anggaran, staf
pelaksana, maupun (rentang) waktunya.
8. Program audit hanya memuat informasi yang diperlukan untuk melaksanakan
pekerjaan audit (ringkas, jelas, dan fokus).
9. Program audit harus memuat bukti persetujuan Pimpinan Bagian Auidt Internal
sebelum dilaksanakan, termasuk perubahannya.
Kebijakan Audit
Setelah semua prosedur audit yang diperlukan selesai dilaksanakan, auditor
perlu menggabungkan informasi yang dihasilkan melalui berbagai prosedur audit
tersebut untuk menarik kesimpulan secara menyeluruh atas laporan
keuangan auditan. Proses ini sangat subjektif sifatnya, yang sangat tergantung
pada pertimbangan professional auditor (Mulyadi, 2002).
Dalam melaksanakan tugas professional auditor harus berpedoman pada
standar professional akuntan publik (SPAP), dalam hal ini standar auditing
(Ermayanti, 2010,Agoes, Ardana,2009). Standar auditing terdiri dari :
1. Standar Umum :
a. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan
pelatihan teknis cukup sebagai auditor.
b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam
sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan saksama.
2. Standar Pekerjaan Lapang :
a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus
disupervisi dengan semestinya.
b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk
merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang
akan dilakukan.
c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melaui inspeksi, pengamatan
permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk
menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
3. Standar Pelaporan :
a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
b. Lapoan auditor harus menunjukan atau menyatakan, jika ada,
ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan
periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut
dalam periode sebelumnya.
c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai,
kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
Menurut standar professional Akuntan publik (PSA 29 SA Seksi 508, dalam
IAPI,2008), ada lima jenis pendapat akuntan yaitu :

9. 1. Pendapat wajar tanpa penengecualian (unqualified opinion).
Jika auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar
auditing yang ditentukan oleh ikatan akuntan Indonesia, seperti yang terdapat dalam
standar professional akuntan public, dan telah menggumpulkan bahan – bahan
pembuktian (audit evidence) yang cukup untuk mendukung opininya, serta tidak
menemukan adanya kesalahan material atas penyimpangan atas prinsip akuntansi
yang berlaku umum di indonesia, maka auditor dapat memberikan pandapat wajar
tanpa pengecualian.
Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa
laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi
keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas suatu entitas sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia.
2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan
dalam laporan audit dalam bentuk baku (unqualified opinion with explanatory
language)
Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor
menambahkan paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan lain) dalam laporan
audit meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang
dinyatakan auditor.
3. Pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion)
Kondisi tertentu mungkin memerlukan pendapat wajar dengan pengecualian.
Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan
menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan ,hasil
usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang
dikecualikan.
4. Pendapat tidak wajar (adverse opinion)
Suatu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak
menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus
kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pendapat ini
dinyatakan bila, menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara
keseluruhan tidak disjikan secara wajar sesuai dengan prnsip akuntansi yang
berlaku umum di Indonesia.
5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (disclaimer opinion)
Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor
menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor dapat tidak menyatakan
suatu pendapat bilamana ia tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu
pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum di Indonesia. Jika auditor menyatakan tidak memberikan
pendapat, laporan auditor harus memberikan semua alas an subtantif yang
mendukung pernyataan tersebut.