Dokumen tersebut membahas tentang akad dalam ekonomi dan keuangan syariah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. DSN-MUI telah mengeluarkan sembilan fatwa mengenai berbagai jenis akad yang relevan dengan transaksi ekonomi dan keuangan syariah seperti akad ijarah, ju'alah, kafalah, tabarru', wakalah, mudharabah musytarakah, dan murabahah.

1. AKAD DALAM EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI ( DSN-MUI)
Hukum Ekonomi Islam
Dosen Pembimbing:
Abdul Kadir Jailani, SH., MH
Disusun Oleh
Nama : Rizki Isra
NIM : 1574201249
Semeseter : V
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
T.A 2017/2018

2. Pengertian Akad dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah
Secara bahasa, akad artinya ikatan, mengencangkan, menjamin, atau perjanjian.
Mengikat tali, bahasa arabnya: َ‫ق‬َ‫د‬َ ‫لا‬ َ‫ب‬َ‫ل‬ََ . Sesuatu yang terikat disebut ma`qud. (al-Fairuz
Abadzi, al-Qomus al Muhith, Syamilah, kata: ‫)دقع‬
Dalam pengertian umum, akad artinya sesuatu yang menjadi komitmen seseorang
untuk dilakukan atau komitmen seseorang yang menuntut agar orang lain melakukan suatu
perbuatan tertentu yang dia inginkan. (al-Jashsas, Ahkam al-Qur`an, Mauqi al-Islam, jilid 5,
hlm. 181). Berdasarkan pengertian ini maka jual-beli, nikah, dan semua transaksi komersial
dan ganti rugi bisa disebut akad.
Demikian pula sumpah untuk melakukan perbuatan tertentu di masa mendatang juga
disebut akad. Karena sumpah termasuk diantara komitmen untuk melakukan sesuatu di masa
mendatang. Secara garis besar akad merupakan suatu kesepakatan bersama antara kedua
belah pihak atau lebih baik secara lisan, isyarat, maupun tulisan yang memiliki implikasi
hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.
Pengertian Ekonomi keuangan syariah adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya
untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan
permasalahan ekonomi keuangan dengan cara-cara yang Islami (berdasarkan ajaran-ajaran
agama Islam) yang memendang ekonomi sebagai implikasi konsep ibadah yaitu Muamalah
dengan hukum mubah atau boleh dalam kaidah yang tidak melanggar larangan-larangan
dalam islam, larangan dalam aktifitas ekonomi syari’ah itu biasanya lebih menitik beratkan
pada riba (tambahan yang dibebankan kepada nasabah), maysir (judi / untung untungan),
gharar (pertaruhan), risywah (suap-menyuap / korupsi)..
Dengan demikian berdasarkan penjabarab diatas dapat disimpulkan Akad dalam
Ekonomi dan Keuangan Syariah merupakan suatu kesepakatan bersama antara kedua belah
pihak atau lebih baik secara lisan, isyarat, maupun tulisan dalam kegiatan ekonomi dan
keuangan yang mengikuti hukum dan syariat Islam dan mengikat kedua belah pihak untuk
melaksanakan kesepakatan tersebut.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI ( DSN-MUI) Tentang Akad dalam Ekonomi Keuangan
Syariah
Untuk dapat menjalankan ekonomi dan keuangan syariah diperlukan salah satu unsur
hukum Islam berupa fatwa. Menurut Yusuf Qardawi, fatwa adalah menerangkan hukum
syariah dalam suatu persoalan sebagai jawabah atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta
fatwa (mustafti) baik secara perorangan atau kolektif.
Diperlukan fatwa untuk menjawab beberapa permasalahan dalam ekonomi dan
keuangan modern yang tergolong cukup kompleks dan merupakan hal baru jika dilihat dari
konteks fiqh. Oleh karena itu, Fatwa tidak bisa dipisahkan dalam pengembangan ekonomi
dan keuangan syariah saat ini.
Di Indonesia, fatwa ekonomi dan keuangan syariah dilimpahkan ke MUI yang secara
khusus dikeluarkan oleh lembaga tersendiri dibawah MUI yaitu Dewan Syariah Nasional -
DSN. Meski bukan merupakan lembaga pemerintah, namun fatwa yang dikeluarkan oleh
DSN-MUI menjadi acuan lembaga pemerintah dalam membuat regulasi tentang ekonomi dan
keuangan syariah. tak heran jika istilah DSN-MUI masuk dalam Undang-Undang atau
peraturan BI, Peraturan OJK, atau peraturan menteri.
DSN-MUI termasuk yang cukup aktif dalam mengeluarkan fatwa tentang ekonomi
dan keuangan syariah, hingga saat ini sudah 108 fatwa yang dikeluarkan. Berikut ini daftar
lengkap fatwa DSN MUI yang dijadikan acuan oleh lembaga ekonomi dan keuangan syariah
di Indonesia. Diantara 108 fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI terdapat beberapa
fatwa mengenai akad yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan syariah, yaitu:
1. Akad Al-ijarah Al-Maushufah fi Al-dzimmah untuk Produk Pembiayaan Pemilikan
Rumah (PPR)-Indent
2. Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah
3. Akad Ju’alah
4. Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujrah
5. Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah
6. Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari’ah dan Reasuransi Syariah
7. Akad Mudharabah Musyatarakah pada Asuransi Syari’ah
8. Akad Mudharbah Musyatarakah
9. Konversi Akad Murabahah

4. Akad Al-ijarah Al-Maushufah fi Al-dzimmah untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah
(PPR)-Indent
Fatwa ini merupakan Fatwa ke-102 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-
MUI) dan disahkan pada 01 Oktober 2016. Akad Al-ijarah Al-Maushufah fi Al-dzimmah untuk
Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Indent adalah akad sewa-menyewa atas manfaat suatu
barang untuk produk PPR inden.
Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah
Fatwa ini merupakan Fatwa ke-101 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-
MUI) dan disahkan pada 01 Oktober 2016. Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah adalah akad
sewa-menyewa atas manfaat suatu barang yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan
spesifikasinya (kuantitas dan kuaIitas).
Akad Ju’alah
Fatwa ini merupakan Fatwa ke-62 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-
MUI) dan disahkan pada 06 Desemberber 2007. Akad Ju’alah adalah janji atau komitmen (iltizam)
untuk memberikan imbalan dari suatu pekerjaan/jasa.
Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujrah
Fatwa ini merupakan Fatwa ke-57 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-
MUI) dan disahkan pada 30 Mei 2007. Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujrah adalah
transaksi ekspor-impor nasabah dijamin oleh LKS dengan akad kafalah (akad penjaminan) dan LKS
mendapatkan fee atas jasa Penjaminan.
Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah
Fatwa ini merupakan Fatwa ke-53 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-
MUI) dan disahkan pada 23 Maret 2006. Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah adalah akad yang
dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan
untuk tujuan komersial.
Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari’ah dan Reasuransi Syariah
Fatwa ini merupakan Fatwa ke-52 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-
MUI) dan disahkan pada 23 Maret 2006. Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari’ah dan
Reasuransi Syariah adalah akad pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk
mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujrah (fee).

5. Akad Mudharabah Musyatarakah pada Asuransi Syari’ah
Fatwa ini merupakan Fatwa ke-51 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-
MUI) dan disahkan pada 23 Maret 2006. Akad Mudharabah Musyatarakah pada Asuransi Syari’ah
adalah akad penyertaan modal bersama antara peserta dengan perusahaan asuransi dalam suatu
investasi dan perusahaan asuransi mendapatkan imbalan atas jasa pengelolaan dana.
Akad Mudharbah Musyatarakah
Fatwa ini merupakan Fatwa ke-50 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan
disahkan pada 23 Maret 2006. Akad Mudharbah Musyatarakah adalah bentuk akad Mudharabah di
mana pengelola (mudharib) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut.
Konversi Akad Murabahah
Fatwa ini merupakan Fatwa ke-49 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-
MUI) dan disahkan pada 25 Februari 2005. Konversi Akad Murabahah Adalah pembuatan akad baru
oleh LKS terhadap nasabah yang tidak bisa menyelesaikan pembiayaan murabahahnya tepat waktu.

6. Kesimpulan
 Akad dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah merupakan suatu kesepakatan dalam kegiatan
ekonomi dan keuangan yang mengikuti hukum dan syariat Islam.
 DSN-MUI mengeluarkan 9 fatwa mengenai akad yang berhubungan dengan ekonomi dan
keuangan syariah, yaitu:
1. Akad Al-ijarah Al-Maushufah fi Al-dzimmah untuk Produk Pembiayaan Pemilikan
Rumah (PPR)-Indent
2. Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah
3. Akad Ju’alah
4. Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujrah
5. Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah
6. Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari’ah dan Reasuransi Syariah
7. Akad Mudharabah Musyatarakah pada Asuransi Syari’ah
8. Akad Mudharbah Musyatarakah
9. Konversi Akad Murabahah